Statuta Politeknik

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEDOMAN PENYUSUNAN
STATUTA PERGURUAN
TINGGI NEGERI
18 November 2022
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Negeri mengacu pada:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014
tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
DASAR HUKUM
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3
POKOK PENGATURAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
MATERI MUATAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta
perguruan tinggi paling sedikit memuat:
1. ketentuan umum;
2. identitas;
3. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. sistem pengelolaan;
5. sistem penjaminan mutu internal;
6. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
7. pendanaan dan kekayaan;
8. ketentuan peralihan; dan
9. ketentuan penutup.
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
ditegaskan Kembali dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta
dan Organisasi Perguruan Tinggi.

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4
POKOK PENGATURAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KETENTUAN UMUM
1. Definisi
2. Visi
3. Misi
4. Tujuan
IDENTITAS
1. nama dan tempat kedudukan
2. tanggal, bulan, dan tahun didirikan
3. lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);
4. bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi,warna, dan makna);
5. himne dan/atau mars;
6. busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dan wisudawan (topi,
toga, dan kalung); dan
7. identitas lain yang dianggap perlu.

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5
POKOK PENGATURAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
1. penyelenggaraan kegiatan pendidikan: program pendidikan yang diselenggarakan
(akademik, vokasi, profesi), kalender akademik, kurikulum, penerimaan mahasiswa,
bahasa pengantar, penilaian hasil belajar, dan wisuda;
2. penyelenggaraan penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan
mahasiswa, publikasi hasil penelitian, dan hak kekayaan intelektual (HKI);
3. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain jenis dan tata
cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan publikasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
4. kode etik kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang
kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
5. gelar dan penghargaan;
6. mahasiswa dan alumni.

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6
POKOK PENGATURAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
SISTEM PENGELOLAAN
1. Organisasi
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi
3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
6. Pengelolaan Anggaran
ORGANISASI
1. Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik
2. Pemimpin Perguruan Tinggi merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan untuk dan atas nama Menteri
3. satuan pengawas internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik
untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi
4. dewan penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan
membantu pengembangan perguruan tinggi

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
SENAT
TUGAS DAN KEWENANGAN
1. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
2. melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan kebijakan akademik;
3. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
4. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
6. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
7. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
9. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan
program studi;
10. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
11. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan jabatan akademik
profesor; dan
12. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan kebijakan
akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
SENAT
SUSUNAN KEANGGOTAAN
1. Unsur Anggota senat dapat terdiri dari:
Contoh:
a. wakil dari Dosen (profesor dan/atau nonprofesor) dari setiap Jurusan;
b. pemimpin perguruan tinggi;
c. wakil pemimpin perguruan tinggi;
d. Ketua Unit Pelaksana Akademik;
Perimbangan jumlah anggota senat antara dosen yang profesor dan dosen yang
bukan profesor diupayakan proporsional antarjurusan sesuai dengan kebijakan
Politeknik.
2. Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
3. Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin
perguruan tinggi; dan
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
SENAT
MASA JABATAN
Contoh:
1. Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil dari Dosen (profesor dan/atau
nonprofesor) dari setiap Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari pemimpin perguruan tinggi, wakil pemimpin
perguruan tinggi, Ketua Unit Pelaksana Akademik bersifat ex officio.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id
Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan
kebutuhan.

10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
1. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
2. menyusun norma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;
3. menetapkan kode etik yang berlaku di perguruan tinggi;
4. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
5. menyusun dan menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun;
6. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
7. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
8. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
9. menjatuhkan sanksi administratif kepada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dan peraturan
perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat;
10.membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
11.menerima, mengembangkan, membina dan memberhentikan Mahasiswa;
12.mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13.menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung
pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
14.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
15.mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
16.membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan
tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
17.menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
18.mengelola perguruan tinggi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Unsur pemimpin perguruan tinggi dan pemimpin fakultas telah ditetapkan dalam
ketentuan tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang bersangkutan
yang telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id
Unsur pemimpin perguruan tinggi dan pemimpin fakultas sebagaimana
dimandatkan dalam Permendikbudristek tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perguruan Tinggi

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
1. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
2. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program
pengawasan internal bidang nonakademik;
3. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang
nonakademik;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
5. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan
kegiatan nonakademik kepada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil
pengawasan internal.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
SUSUNAN KEANGGOTAAN
1. Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah gasal dengan komposisi keahlian:
a. bidang akuntansi atau keuangan;
b. bidang manajemen sumber daya manusia;
c. bidang manajemen aset;
d. bidang hukum; dan
e. bidang ketatalaksanaan.
2. Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
3. Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin perguruan
tinggi.
4. Anggota berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan
tinggi.
5. Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
DEWAN PENYANTUN ATAU NAMA LAIN
TUGAS DAN KEWENANGAN
1. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di
bidang nonakademik;
2. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi
di bidang nonakademik;
3. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam
mengelola perguruan tinggi; dan
4. tugas lain sesuai dengan kewenangan.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
DEWAN PENYANTUN ATAU NAMA LAIN
SUSUNAN KEANGGOTAAN
1. Paling sedikit 5 (lima) orang;
2. Anggota dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh
masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan purna bakti
perguruan tinggi; dan
3. Ketua dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin
perguruan tinggi.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16
POKOK PENGATURAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN
1. Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pemimpin Organisasi di
bawah Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Pengangkatan Pimpinan Senat;
3. Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal;
4. Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun;
5. Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pimpinan Organisasi di
bawah Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
6. Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan
Pimpinan Dewan Penyantun.

17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
1. sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan
diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. tata cara/mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
internal;
3. pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
4. hal lain yang dianggap perlu.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. status dosen dan tenaga kependidikan;
2. jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap, serta profesor
emeritus;
3. jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan; dan
4. pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. sistem pengelolaan;
2. prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana;
3. sistem akuntansi dan pelaporan; dan
4. hal lain yang dianggap perlu.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
PENDANAAN DAN KEKAYAAN
1. sumber pembiayaan sesuai ketentuan;
2. mekanisme/prosedur pengelolaan;
3. sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
4. hal lain yang dianggap perlu.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
KERJA SAMA
1. tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan
kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi
perguruan tinggi;
2. bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain
di dalam dan luar negeri; dan
3. hal lain yang dianggap perlu.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
Sistem penjaminan mutu terdiri atas:
1. sistem penjaminan mutu internal, bertujuan:
a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan
standar;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang
tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
dan
c. mengupayakan semua unit di perguruan tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar.
2. sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
sistem penjaminan mutu yang berlaku dan diterapkan pada Perguruan Tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

23. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku terdiri atas:
a. Peraturan Senat; dan
b. Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
KETENTUAN PERALIHAN
Memuat ketentuan tentang masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan Menteri.
Contoh:
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Organ yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan
dilakukan penyesuaian Organ berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b. Pimpinan organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan
ditetapkannya pimpinan organ sesuai dengan peraturan Menteri ini;
c. semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap
diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Penyesuaian Organ dan pimpinan organ dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Menteri ini berlaku.
3. Masa jabatan pimpinan organ berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa
jabatan pemimpin perguruan tinggi.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

25. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
POKOK PENGATURAN
KETENTUAN PENUTUP
Memuat ketentuan mengenai pemberlakuan peraturan tentang statuta yang baru dan
pencabutan peraturan tentang statuta yang lama.
Contoh:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung
Pandang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 113/O/2004 tentang Statuta
Politeknik Negeri Ujung Pandang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
birohukumdikbu
d
birohukumdikbu
d
birohukum.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

26. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terima
kasih
26
Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19