Dokumen ini menjelaskan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk mekanisme penyaluran, penggunaan dana, dan ketentuan terkait prioritas penggunaan dana di sekolah. Terdapat tiga jenis BOS: reguler, afirmasi, dan kinerja, yang masing-masing memiliki tujuan dan alokasi dana berbeda. Pengawasan dan penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah serta tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan non-prioritas.

1. KEBIJAKAN BOS
TAHUN 2019
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Informasi Umum

3. Dana Pusat
Ikut aturan
tata kelola keuangan pusat
Dana
Transfer Daerah
Ikut aturan
tata kelola keuangan pusat
Ikut aturan
tata kelola keuangan daerah
UU 23/2014

4. 4 Kewenangan Pengelolaan BOS
 Kementerian Keuangan
 Mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat
ke provinsi dan pelaporannya.
 Kementerian Dalam Negeri
 Mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah
dan penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban
keuangan dana BOS.

5. 5 Hakikat BOS
Bantuan pembiayaan
operasional pendidikan non personil
di sekolah jenjang dikdasmen
Merupakan komitmen pemerintah pusat terhadap
amanat undang-undang
tentang tanggungjawab pendanaan pendidikan

6. 6 Aturan ttg Pendanaan Pendidikan
 UU No. 20 Thn 2003, pasal 46 ayat 1
 PP No. 48 Thn 2008, pasal 2 ayat 1
Pendanaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama
antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

7. Biaya Pendidikan
Biaya Satdik Penyelenggaraan Biaya Pribadi
Investasi BeasiswaBantuanOperasi
Pemerintah
Dan Pemda
+
Masyarakat
Dan Lainnya
Pernonil
Negeri Swasta
Penyelenggara
+
Pemerintah/Pemda
Masy/Orang Tua
Dan Lainnya
Non Pernonil
Negeri Swasta
Pemerintah
Dan Pemda
+
Masyarakat
Dan Lainnya
Penyelenggara
Pemda (sampai SNP)
Masy/Orang Tua
+
Pemerintah/Pemda
Masy/Orang Tua
Dan Lainnya

8. 8 Disain BOS Tahun 2019
 BOS Reguler
 Dana BOS yang diberikan kepada seluruh sekolah
yang didasarkan pada jumlah siswa.
 BOS Afirmasi
 Dana BOS yang diberikan kepada seluruh sekolah
yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal.
 BOS Kinerja
 Dana BOS yang diberikan kepada sekolah dengan
kinerja mutu pendidikan terbaik.

9. 9 Aturan Penggunaan Dana BOS
 BOS Reguler
 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 22
Januari.
 BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
 Diatur dalam satu peraturan menteri yang sama;
 Sedang dalam proses penyusunan, dengan target
penyelesaian di minggu ke-4 April.

10. 10 Ketentuan Penggunaan Dana
 Didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah;
 Diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah;
 Pemda wajib mengawasi penggunaan dana BOS di
sekolah agar sesuai dengan kebutuhan prioritas
operasional dan peningkatan mutu, sehingga
pemanfaatan dana bisa efisien dan berdampak
 Satuan biaya mengikuti standar setempat.

11. Penggunaan Dana
BOS Reguler

12. Tim BOS Sekolah
 Penanggung jawab : Kepala Sekolah
 Anggota
 Bendahara;
 1 (satu) orang dari unsur guru;
 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik
di luar Komite Sekolah.
12

13. Unit Cost
 SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun
 SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
 SMA : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun
 SMK : Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
 Diksus : Rp 2.000.000,-/siswa/tahun
13

14. Cut Off Data Siswa
Cut off data siswa yang digunakan sebagai dasar
penetapan alokasi BOS di sekolah:
 31 Januari;
 31 Oktober.
 Paling cepat satu bulan sebelum cut off, provinsi
akan mengunduh data dari dapodik untuk verifikasi
validitas data sebagai persiapan cut off.
14

15. Penetapan Alokasi
 Triwulan I
 Alokasi/penyaluran awal berdasarkan Dapodik 31 Okt
 Alokasi final berdasarkan Dapodik 31 Jan
 Triwulan II
 Alokasi/penyaluran final berdasarkan Dapodik 31 Jan
 Triwulan III dan IV
 Alokasi/penyaluran awal berdasarkan Dapodik 31 Jan
 Alokasi final berdasarkan Dapodik 31 Okt
15

16. Ketentuan Kelengkapan Data Siswa
Data siswa pada Dapodik
yang menjadi dasar penetapan alokasi BOS di sekolah
hanya siswa yang sudah dilengkapi/memiliki
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
16

17. Kebijakan Bagi Sekolah Kecil
Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan,
sesuai dengan kewenangannya
harus memastikan penggabungan sekolah
yang selama 3 tahun berturut siswanya kurang dari 60
(kecuali sekolah penerima alokasi minimal)
dengan sekolah sederajat terdekat.
Sebelum digabungkan, maka sekolah tersebut tidak
dapat menerima dana BOS.
17

18. Penggunaan Dana
 Pengembangan Perpustakaan
 Pembelian buku teks bagi siswa dan guru;
 Pengembangan perpustakaan lainnya;
 Tambahan ketentuan:
 Pembelian buku teks (utama dan pendamping) dan
buku nonteks maksimal 20% dari dana BOS yang
diterima;
 Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks
dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama telah
terpenuhi.
18

19. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan
peserta didik baru.
 Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
proses pembelajaran dan ekstrakurikuler.
 Tambahan ketentuan:
 Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau
aplikasi pembelajaran digital.
19

20. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Evaluasi Pembelajaran
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
evaluasi pembelajaran (ulangan dan ujian), termasuk
USBN dan UN (UNKP dan UNBK).
 Perubahan ketentuan:
 Standar biaya penyelenggaraan UNKP dan UNBK
dihapus untuk mengikuti standar setempat.
20

21. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Pengelolaan Sekolah
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka pengelolaan
sekolah, baik operasional pembelajaran maupun
operasional kantor.
 Tambahan ketentuan:
 Pengelolaan sekolah melalui aplikasi dari Kemdikbud,
seperti aplikasi RKAS dan aplikasi e-rapor.
21

22. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Pengembangan GTK dan Manajemen Sekolah
 Pengeluaran dalam rangka peningkatan kapasitas
guru dan tenaga kependidikan, baik rutin maupun
mengikuti/menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
hal tersebut.
 Langganan Daya dan Jasa
 Pengeluaran dalam rangka pembayaran langganan/
pasang baru listrik, internet dan jasa lainnya.
22

23. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Sarana dan Prasarana Sekolah
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka perbaikan
fasilitas sekolah, asalkan tidak lebih dari renovasi
ringan.
 Tambahan ketentuan:
 Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya, bagi
sekolah yg belum memiliki;
 Pemeliharaan/perbaikan komputer, printer, laptop,
proyektor, AC, peralatan praktikum.
23

24. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Pembayaran honor
 Pengeluaran dalam rangka pembayaran honor guru
honorer (hanya untuk memenuhi SPM) dan tenaga
kependidikan lainnya di jenjang dikdas.
 Tambahan ketentuan:
 Pembayaran honor juga bagi laboran dan petugas UKS.
 Perubahan ketentuan:
 Batas maksimal bagi sekolah swasta 15%.
24

25. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Alat Multi Media Pembelajaran
 Pembelian komputer/laptop dan LCD untuk
pembelajaran, serta printer untuk kebutuhan kantor.
 Perubahan ketentuan:
 Menghilangkan batas harga maksimal
 Tambahan ketentuan:
 Pembelian harus mempertimbangkan efisiensi
penggunaan anggaran.
25

26. Penggunaan Dana... (lanjutan)
 Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan,
Sertifikasi Kejuruan dan Uji Kompetensi Kemampuan
Bahasa Inggris Berstandar Internasional (TOEIC) -
(SMK)
 Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik
Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan - (SMK &
Diksus)
26

27. Larangan
 Disimpan dengan maksud dibungakan;
 Dipinjamkan kepada pihak lain;
 Membeli aplikasi pelaporan atau sejenis;
 Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB;
 Membiayai kegiatan yang bukan prioritas Sekolah, antara
lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
 Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan MKKS,
KKKS, MGMP, KKG, UPTD kec/kab/kota/provinsi, atau
pihak lainnya;
27

28. Larangan... (lanjutan)
 Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh
Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan
lainnya;
 Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru/peserta
didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
 Rehabilitasi sedang dan berat;
 Membangun gedung atau ruangan baru;
 Membeli lembar kerja siswa (LKS);
 Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses
pembelajaran;
28

29. Larangan... (lanjutan)
 Membeli saham;
 Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar
nasional;
 Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan;
 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan,
sosialisasi, terkait program/perpajakan BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar disdik prov/kab/kota,
dan/atau Kementerian;
 Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari
sumber dana lainnya.
29

30. Penggunaan Dana
BOS Afirmasi

31. Urgensi
 Sebagai bentuk konkret afirmasi (perhatian lebih)
dari pemerintah dalam bidang pendidikan kepada
Daerah 3T, desa tertinggal dan sangat tertinggal.;
 Daerah terpencil akses ke sekolah sulit sehingga
bahan-bahan lebih mahal;
 Daerah tertinggal kebanyakan adalah daerah yang:
 PAD kurang;
 Kapasitas SDM minim;
 Kapasitas manajerial belum berkembang.

32. Sasaran
 Diberikan kepada seluruh sekolah yang berada di
desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dengan
jumlah sekolah secara nasional sekitar 34% atau
73.684 sekolah (dikdasmen).
 Klasifikasi desa berdasarkan penetapan Indeks Desa
Membangun (IDM) dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT).

33. Unit Cost & Penyaluran
 SD : Rp 35.000.000,-/sekolah/tahun
 SMP : Rp 45.000.000,-/sekolah/tahun
 SMA : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
 SMK : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
 Diksus : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
 Disalurkan satu kali (sekaligus) dalam satu tahun di
triwulan kedua tahun anggaran.

34. Penggunaan Dana
 Diprioritaskan untuk seluruh komponen
pembiayaan BOS kecuali pembayaran honor,
karena berfungsi sebagai kompensasi kebutuhan
belanja yang lebih besar terkait kondisi daerah;
 Pembiayaan belanja menggunakan dana BOS
Afirmasi tidak dapat dilakukan untuk kegiatan/
belanja yang sudah dibiayai secara penuh dari
sumber dana lain.

35. Penggunaan Dana
BOS Kinerja

36. Latar Belakang Perencanaan
 Merupakan insentif bagi sekolah yang kinerja mutu
pendidikannya sudah baik dan stimulus bagi
sekolah lainnya;
 Sebagai sarana pendorong mutu layanan pendidikan
di satuan pendidikan;
 Indikator penilaian kualitas pendidikan merupakan
indikator yang terdampak langsung akibat
penggunaan dana BOS.

37. Usaha sekolah dalam
meningkatkan mutu
Komitmen daerah
Pada peningkatan pendidikan
Indeks Kinerja
Daerah
Indeks Kinerja
Sekolah
Koefisien pengali
harga satuan BOS kinerja di daerah
Menentukan
sekolah sasaran
nilai bos kinerja yang
diterima sekolah

38. Variabel Penilaian Kinerja
 Kinerja Pemerintah Daerah
 Angka partisipasi;
 Capaian mutu pendidikan (SNP);
 Komitmen pendanaan pendidikan.
 Kinerja sekolah
 Akreditasi;
 Nilai UN;
 Rapor PMP.

39. Unit Cost Dasar & Penyaluran
 SD : Rp 50.000.000,-/sekolah/tahun
 SMP : Rp 100.000.000,-/sekolah/tahun
 SMA : Rp 125.000.000,-/sekolah/tahun
 SMK : Rp 150.000.000,-/sekolah/tahun
 Unit cost tiap provinsi bervariasi tergantung indeks
kinerja tiap provinsi.
 Disalurkan satu kali (sekaligus) dalam satu tahun di
triwulan kedua tahun anggaran.

40. Penggunaan Dana
Diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak langsung
pada peningkatan kinerja mutu pendidikan, yaitu:
 Pembelajaran dan ekstrakurikuler.
 Evaluasi pembelajaran.
 Pengembangan profesi GTK dan pengembangan
manajemen sekolah (akan ada batas minimal).
 Pembelian alat multi media pembelajaran (akan ada batas
maksimal).
 Penyelenggaraan BKK, PKL, magang, pemantauan
kebekerjaan, dan LSP P-1.

41. Penggunaan Dana ... (lanjutan)
Ketentuan penggunaan dana:
 Pembiayaan belanja menggunakan dana BOS Kinerja
tidak dapat dilakukan untuk kegiatan/belanja yang
sudah dibiayai secara penuh dari sumber dana lain.

42. Selesai
Terima Kasih