review fenisme demokrasi delibratif

1. Nama : Ria Resta Tamara
NPM : 2014130029
Mata Kuliah : Teori – teori politik kontemporer
TEORI FEMINISME
Teori Feminisme berasal dari bahasa latin yaitu “femina” yang berarti perempuan dan
“isme” berarti paham. Jadi, teori feminisme adalah paham yang beranggapan bahwa
ketidakadilan terhadap perempuan mendominasi sistem kemasyarakatan.
Mengutip pernyataan dari Manggi Humin bahwa feminisme adalah sebuah ideologi
pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan
bahwa perempuan mengalami ketidak adilan karena jenis kelamin. Tujuan dari feminisme
ialah mewujudkan kesetaraan laki – laki dan perempuan.
Ketidakadilan terhadap perempuan, kondisi ini dianggap membatasi kebebasan
perempuan dalam memenuhi hak mereka sebagai individu dan kekuatan politik serta
mengurangi kesempatan di bidang ekonomi dan pengakuan di bidang intelektual. Hakikat
feminisme adalah perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan , dominasi, hagemoni,
ketidakadilan, dan kekerasan.
Kekhasan dari feminisme adalah melawan penindasan. Perlawanan ini ditempuh
dengan berbagai macam cara atau aksi. Karena melawan penindasan , maka harus diawali
dengan adanya kesadaran diri. Dengan mata, hati, tindakan yaitu bahwa ia menyadari ,
melihat, memahami, penindasan yang terjadi pada perempuan. Feminisme berpihak kepada
perempuan yang di tindas, dikriminasi, diekploitasi dan diabaikan.
Feminisme merupakan gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang
dipinggirkan,direndahkan oleh kebudayaan yang dominan, baik dalam bidang politik,
ekonomi, sosial maupun lainnya. Teori feminisme sebagai alat kaum wanita untuk

2. memperjuangkan hak – haknya. Isu – isu tentang ketidakadilan seperti agama, politik,hukum,
sosial, ekonomi, media masssa, kesehatan, pendidikan dan ketidakadilan itu bersumber pada
budaya yang ada pada masyarakat tersebut.
Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan
dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan,
dan politik khususnya - terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam
masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di
depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam rumah.
Feminisme merupakan teori tentang permsalahan hak antara laki-laki dan perempuan
disegala bidang. Gerakan ini memperjuangkan hak- hak serta kepentingan perempuan.
Feminisme memperjuangkan identitas wanita. Identitas ini diperlukan merupakan dasar untuk
memperjuangkan kesamaan hak. Teori femnisme memfokuskan diri pada pentingnya
kesadaran mengenai persamaan hak antara laki – laki dan perempuan dalam segala bidang.
Teori feminisme merupakan rekasi dari apa yang terjadi di dalam masyarakat yaitu adanya
konflik dalam kelas, konflik ras, terutama karena adanya faktor gender.

3. TEORI DELIBRATIF
Teori delibratif berasal dari bahasa latin yaitu “deliberatio” sedangkan dalam bahasa
Inggris disebut “ deliberation” yang berarti menimbang – nimbang atau konsultasi. Delibratif
juga diartikan musyawarah yang dikenal oleh negara Indonesia. Demokrasi berasal dari
bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk dalam suatu tempat dan
“cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa demos-
cratein atau demos-cratos adalah kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama
rakyat. Jadi, demokrasi delibratif adalah suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu
dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang
terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem
politik.
Mengutip pernyataan dari Jürgen Habermas mengatakan bahwa dalam bertindak dan
berkomunikasi, setiap individu perlu berada pada posisi deliberatif. Posisi deliberatif
membuat seseorang melihat tindakan pihak lain, seperti juga tindakan kita, sebagai tindakan
yang dituntun oleh norma-norma tertentu. Dengan kata lain, posisi deliberatif menganggap
bahwa setiap individu sebagai makhluk yang rasional dapat bertanggungjawab terhadap
segala tindakan dan perbuatannya, dan hal inilah yang menjadi sumber utama bagi norma-
norma yang akan dibentuk.
Pemikiran Jürgen Habermas, yang menitikberatkan pada musyawarah atau pemberian
alasan atas suatu kandidat kebijakan publik yang diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik
atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang legitimitasi
hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil antara
berbagai pihak yang berkepentingan dalam kedudukan yang setara.

4. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam
membentuk aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan
oleh pihak yang memberikan perintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah.
Demokrasi deliberatif menganjurkan mekanisme pemilihan pemimpin dan membuat
keputusan dengan partisipasi langsung oleh warganya, bukan melalui voting atau
perwakilan—seperti demokrasi liberal, melainkan dengan dialog, musyawarah, dan
pengambilan kesepakatan.