1. Pidato presiden dan wakil presiden harus menggunakan bahasa
Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri
Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambing
negara, serta lagu kebangsaan khususnya pasal 28 disebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib
digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain yang
disampaikan di dalam maupun di luar negeri. Bahkan ketentuan pasal 28 UU no.24/2009 telah
mendapat pengaturan lebih teknis melalui Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 tentang
penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan/ wakil presiden serta pejabat
negara lainnya. Dalam pasal 8 pepres tersebut secara tegas disebutkan, “Presiden dan/atau wakil
presiden menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia pada forum Internasional yang
diselenggarakan di dalam negeri”.
Ada 17 pasal yang berisi tentang tata cara pidato seorang presiden dan wakil presiden
baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bab I diatur tentang pidato resmi pejabat negara di
luar negeri. Sementara pasal 1 dalam bab tersebut jelas melarang seorang presiden dan wakil
presiden atau pejabat negara lainnya berpidato dalam bahasa asing di luar negeri. Namun dalam
pasal 6 Undang-undang tahun 2004 diatur juga aturan pengecualian bagi presiden untuk
berpidato selain dalam bahasa Indonesia. “Presiden dan/atau wakil presiden dapat
menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain bahasa Indonesia pada forum
Internasional sesuai dengan penjelasan pasal 28 UU no. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.” Demikian bunyi pasal 6 ayat 1. Sementara dalam
pasal 6 ayat 2 berbunyi “Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahasa
resmi PBB yang terdiri atas bahasa Inggris, Prancis, China, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta
bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan Internasional.”

2. Jakarta - UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, mengatur kewajiban seorang presiden berpidato dalam bahasa Indonesia. Aturan
itu kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Perpres Nomor 16 tahun 2010.
Perpres tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan atau wakil
presiden serta pejabat negara lainnya tersebut ditandatangani pada 1 Maret 2010 oleh Presiden
SBY. Ada 17 pasal yang berisi tentang tata cara pidato seorang presiden dan wakil presiden
baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam Bab I diatur tentang pidato resmi pejabat negara di luar negeri. Sementara pasal 1 di
bab tersebut jelas-jelas melarang seorang presiden, wapres atau pejabat negara lainnya
berpidato dalam bahasa asing di luar negeri.
"Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia di luar
negeri," demikian bunyi pasal 1.
Ada pun forum resmi yang dimaksud dalam pasal 1 adalah acara Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), forum organisasi internasional dan negara penerima. Lalu, penyampaian pidato resmi
presiden dan/atau wakil presiden disampaikan pada waktu dan tempat yang ditetapkan sesuai
dengan tata cara protokol PBB atau organisasi internasional atau negara penerima.
Namun, di pasal 6 diatur juga aturan pengecualian bagi presiden untuk berpidato selain dalam
bahasa Indonesia.
"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu
selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan," demikian bunyi pasal 6 ayat "Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi bahasa resmi PBB yang terdiri atas Bahasa Inggris, Prancis, China, Rusia, Spanyol,
dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional," bunyi pasal 6
ayat 2.
Nah, bagaimana dengan pidato presiden di forum internasional yang digelar di dalam negeri
seperti acara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non Blok (GNB) di Grand Hyatt,
Nusa Dua, Bali Rabu (25/3) lalu? Ternyata, dalam perpres memang diwajibkan untuk
berbahasa Indonesia.
Dalam pasal 8, tercantum: "Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi
dalam Bahasa Indonesia pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri."
Sementara forum resmi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah forum yang digelar oleh
pemerintah Indonesia atau bersama dengan pemerintah negara lain, seperti PBB dan
organisasi internasional lainnya.

3. "Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam
penggunaan bahasa terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala
Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi
internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan
negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional," demikian penegasan pasal 10 tentang
kewajiban pidato dalam bahasa Indonesia.
Dalam perpres ini memang tidak diatur sanksi atau larangan bila ada pelanggaran. Namun
karena aturan ini dibuat oleh presiden, menurut pakar hukum hubungan internasional
Hikmahanto Juwana, alangkah baiknya bila dipatuhi. Jika memang tidak sesuai lagi,
Hikmahanto menyarankan agar ada amandemen.