SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152789973534217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater
Terbakar secara Periodik
(18 tahun)
Asap, kenapa jadi bencana ?
Mineral
Gambut
Lahan
Terbakar
Musim Kering
Asap
Api padam setelah material
yang terbakar habis
Api merambat dibawah
permukaan
Kenapa Gambut Terbakar?
KERING
Perusahaan Pemerintah Masyarakat
Hutan
Tanaman
Industri
Perkebunan
Infrastuktur Kebun
Aktor
Dampak Jangka Pendek
(Asap)
Dampak Jangka Panjang
(Subsidence)
Kebijakan di Indonesia Tentang
Lahan Gambut
Gambut > 3m
Masuk Kategori
Kawasan Lindung
Kepres No 32 tahun 1990
PP 47 tahun 1997
PP 26 tahun 2008
PP 71 tahun 2014
Belum Ada PenetapanSampai Saat ini
Pemerintah
Lalai
PEMBERIAN IZIN
Over EksploitasiBencana
RTRWN RTRWP
Fungsi Kawasan Hutan
GAP
Hukum Yang Tidak Konsisten pada
Lahan Gambut
Kepres No 32 tahun 1990
PP 47 tahun 1997
PP 26 tahun 2008
PP 71 tahun 2014
PEMBERIAN IZIN
Over Eksploitasi
Bencana
Fungsi Kawasan Hutan
Lindung
Budidaya
Hukum yang
berbeda
pada lokasi
yang sama
Tidak
Dilaksana
kan
Diasumsikan Fungsi
kawasan hutan
merupakan Hutan Negara
Kepastian hukum
• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai
kepastian hukum (baik berdasarkan status maupun
fungsi)
• Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada
penerima izin untuk mengidentifikasi status kawasan
hutan melalui SK perizinan.
• Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan
keinginan penerima izin
• Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang
digunakan oleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan
hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan
hutan negara” sehingga terjadi kriminalisasi terhadap
masyarakat .
• Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan
dengan kebutuhan pemilik izin.
Praktek Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan
Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah. (UU 41/1999 Pasal 1 ayat 4 )
UU 41/1999 TENTANG
KEHUTANAN
Hutan Negara = Hutan – Hak Atas Tanah
Dengan kata lain: Hutan Negara adalah hutan yang belum dikelola oleh
masyarakat
Fakta: Sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi
hak atas tanah
Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan
hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. (Pasal 11 ayat (1) PP 16 2004 tentang
Penatagunaan Tanah)
Fakta Lain: Sampai tahun 2011, Seluruh wilayah Provinsi Riau diklaim sebagai
Kawasan Hutan (SK 173/1986) dan dianggap sebagai Hutan Negara
LAND GRABBING
Pemerintah memberikan izin pada kawasan hutan
KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP
KAWASAN BERGAMBUT
KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP
KETENTUAN YANG BERLAKU
173/1986 PERDA 10
Tahun 1994
GAMBUT
(Litbang Pertanian)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
APP APRIL APP APRIL APP APRIL
LUAS(HA)
TIDAK SESUAI
SESUAI
PENERTIBAN IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
RENCANA TATA RUANG NASIONAL
KONSESI LUAS YANG HARUS DITERTIBKAN (Ha)
APRIL GROUP 415.728
APP GROUP 567.284
PEMUTIHAN PELANGGARAN DALAM
REVISI KAWASAN HUTAN
Kesimpulan
1. Kebakaran terjadi (18 tahun secara periodik)
karena dampak dari drainase lahan gambut untuk
kepentingan pembangunan (Pemerintah,
koorporasi, masyarakat)
2. Dampak dari kebakaran Lahan Gambut yang
dirasakan masyarakat berupa Bencana Asap
(Jangka Pendek) dan Subsidence (Jangka Panjang)
3. Sudah ada pengaturan tentang lahan gambut,
tetapi tidak konsisten (Kelalaian Pemerintah)
• Terdapat dualisme hukum antara kawasan
hutan dan kawasan bergambut.
• Izin telah diberikan pada lahan gambut pada
koorporasi
http://www.hutanriau.org
@hutanriau2016
Terima Kasih

More Related Content

Viewers also liked

Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPA
Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPAEpidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPA
Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPANida Salamah
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasi
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasiPengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasi
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasiPanji Kharisma Jaya
 
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...Panji Kharisma Jaya
 
Pencemaran udara dan jerebu
Pencemaran udara dan jerebuPencemaran udara dan jerebu
Pencemaran udara dan jerebuellycweety Azuma
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauPeople Power
 
Sustianable forest management HAN YE
Sustianable forest management HAN YESustianable forest management HAN YE
Sustianable forest management HAN YEYe Han
 
Political Economy of Fire and Haze
Political Economy of Fire and HazePolitical Economy of Fire and Haze
Political Economy of Fire and HazeCIFOR-ICRAF
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselPanji Kharisma Jaya
 
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APP
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APPAn evaluation of sustainable forestry initiatives of APP
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APPYe Han
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
 
Kebakaran Hutan Dari Walhi Riau
Kebakaran Hutan Dari Walhi RiauKebakaran Hutan Dari Walhi Riau
Kebakaran Hutan Dari Walhi RiauPeople Power
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Dimebag Darrell
 

Viewers also liked (17)

Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPA
Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPAEpidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPA
Epidemiologi PM 10 pada kabut asap akibatkan ISPA
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
 
2. power point
2. power point2. power point
2. power point
 
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasi
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasiPengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasi
Pengembangan tanaman ramah gambut sebagai bagian dari restorasi
 
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...
Peta khg nasional, indikatif fungsi lindung & areal restorasi ekosistem g...
 
Pencemaran udara dan jerebu
Pencemaran udara dan jerebuPencemaran udara dan jerebu
Pencemaran udara dan jerebu
 
Uu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 PjlsUu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 Pjls
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
 
App performance-milestones-oct3-2013-
App performance-milestones-oct3-2013-App performance-milestones-oct3-2013-
App performance-milestones-oct3-2013-
 
Sustianable forest management HAN YE
Sustianable forest management HAN YESustianable forest management HAN YE
Sustianable forest management HAN YE
 
Political Economy of Fire and Haze
Political Economy of Fire and HazePolitical Economy of Fire and Haze
Political Economy of Fire and Haze
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
 
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APP
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APPAn evaluation of sustainable forestry initiatives of APP
An evaluation of sustainable forestry initiatives of APP
 
Moral
MoralMoral
Moral
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
 
Kebakaran Hutan Dari Walhi Riau
Kebakaran Hutan Dari Walhi RiauKebakaran Hutan Dari Walhi Riau
Kebakaran Hutan Dari Walhi Riau
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
 

Bencana asap Vs kebijakan indonesia

  • 3. Asap, kenapa jadi bencana ? Mineral Gambut Lahan Terbakar Musim Kering Asap Api padam setelah material yang terbakar habis Api merambat dibawah permukaan
  • 4. Kenapa Gambut Terbakar? KERING Perusahaan Pemerintah Masyarakat Hutan Tanaman Industri Perkebunan Infrastuktur Kebun Aktor
  • 7. Kebijakan di Indonesia Tentang Lahan Gambut Gambut > 3m Masuk Kategori Kawasan Lindung Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 Belum Ada PenetapanSampai Saat ini Pemerintah Lalai PEMBERIAN IZIN Over EksploitasiBencana RTRWN RTRWP Fungsi Kawasan Hutan GAP
  • 8. Hukum Yang Tidak Konsisten pada Lahan Gambut Kepres No 32 tahun 1990 PP 47 tahun 1997 PP 26 tahun 2008 PP 71 tahun 2014 PEMBERIAN IZIN Over Eksploitasi Bencana Fungsi Kawasan Hutan Lindung Budidaya Hukum yang berbeda pada lokasi yang sama
  • 10. • Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum (baik berdasarkan status maupun fungsi) • Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin untuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan. • Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan penerima izin • Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan oleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat . • Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan kebutuhan pemilik izin. Praktek Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan
  • 11. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (UU 41/1999 Pasal 1 ayat 4 ) UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN Hutan Negara = Hutan – Hak Atas Tanah Dengan kata lain: Hutan Negara adalah hutan yang belum dikelola oleh masyarakat Fakta: Sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi hak atas tanah Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. (Pasal 11 ayat (1) PP 16 2004 tentang Penatagunaan Tanah) Fakta Lain: Sampai tahun 2011, Seluruh wilayah Provinsi Riau diklaim sebagai Kawasan Hutan (SK 173/1986) dan dianggap sebagai Hutan Negara LAND GRABBING Pemerintah memberikan izin pada kawasan hutan
  • 12. KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT
  • 13. KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU 173/1986 PERDA 10 Tahun 1994 GAMBUT (Litbang Pertanian) 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 APP APRIL APP APRIL APP APRIL LUAS(HA) TIDAK SESUAI SESUAI
  • 14. PENERTIBAN IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG NASIONAL KONSESI LUAS YANG HARUS DITERTIBKAN (Ha) APRIL GROUP 415.728 APP GROUP 567.284
  • 16. Kesimpulan 1. Kebakaran terjadi (18 tahun secara periodik) karena dampak dari drainase lahan gambut untuk kepentingan pembangunan (Pemerintah, koorporasi, masyarakat) 2. Dampak dari kebakaran Lahan Gambut yang dirasakan masyarakat berupa Bencana Asap (Jangka Pendek) dan Subsidence (Jangka Panjang) 3. Sudah ada pengaturan tentang lahan gambut, tetapi tidak konsisten (Kelalaian Pemerintah) • Terdapat dualisme hukum antara kawasan hutan dan kawasan bergambut. • Izin telah diberikan pada lahan gambut pada koorporasi

Editor's Notes

  1. http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/image/kepak-sayap-enggang/20120927Tiger-APP05.jpg
  2. http://www.riau.go.id/home/news_images/716252400kabut%20asap%20lagi.jpg http://www.goriau.com/assets/imgbank/04092015/658d3037eef7c7b30a3be8f5b-37440.jpg