20121105 majalah detik_49

lampung bocah dari pujian untuk
membara penjara australia james bond

ik
kom k
mpo i
dirataks
di

A HL AN I S KAN
D
MELAWAN
EDISI 49 05 NOVEMBER 2012

majalah detik

Table of Contents Favorite
Back Share FB
Home Table of Contents

Gunakan icon berikut
Memutar ipad: sebagai petunjuk membaca
Untuk melihat majalah majalah ini
dalam tampilan horizontal
atau vertikal
Kebawah Galeri
Image

Tap Audio
Rubrik:
Geser kekiri dan kekanan
untuk melihat rubrik
Close Video

3600
Geser 360 View
Artikel:
Geser keatas dan kebawah
Putar Map
untuk membaca artikel

Kumpulan edisi yang sudah dan belum didownload
Pindah halaman lewat scroll Menampilkan majalah yang sedang dibaca

Edisi 49 5 - 11 november 2012

Nasional
Cerita Miring Rombongan Haji Menag
Kolega Suryadharma Ali
melenggang tenang di tengah
antrean panjang calon haji.
Padahal antrean haji mencapai
dua juta. Jatah siapa yang
mereka ambil?

album
SBY Raih Penghargaan Ratu Inggris , HUT ke-48
Fokus Partai Golkar, Remy Soetansyah Wafa
Dahlan Iskan Melawan Internasional
Dahlan Iskan kembali bersitegang dengan DPR. Kali ini Sang Taipan di Tubir Jurang
Dahlan digoyang lewat audit investigatif BPK terkait
inefisiensi di PLN tahun 2009/2012. Ia melawan. people
The Rolling Stones, Rio Dewanto, Chelsea Olivia
Kriminal gaya hidup
Pecah Perang Karena Colekan Hilang Gairah Bercinta
Ribuan orang menyerang Desa interview
Balinuraga. Mereka menyerang dari Agus Martowardojo:
Pecah
Perang
Karena
Colekan
segala arah. Belasan orang tewas. Siapa Bilang MRT Batal?
Ribuan orang
menyerang Desa
Pemicunya isu pelecehan terhadap
wkwkwk
Balinuraga, ribuan banyaknya.

seorang gadis.
Mereka menyerang dari segala arah.
Belasan orang tewas. Pemicunya
isu pelecehan terhadap
seorang gadis.

Polisi Ditabrak Penerjun Payung
LAPSUS musik
Balada Bocah ABK Dalam Sihir Balada Chicago

i k bisnis
kompok Rihat Dulu Pakcik!
iram ksi
Cover: Kiagus Aulianshah
d i ta Film
@majalah_detik
d Skyfall Kerennya Terlalu!
Lensa
Tap Pada konten untuk membaca artikel Badai Sandy

Pemimpin Redaksi: Arifin Asydhad Wakil Pemimpin Redaksi: Iin Yumiyanti Redaksi:
Deden Gunawan, M Rizal, Irwan Nugroho, Ken Yunita, Mulat Esti Utami, Silvia Galikano,
Bahtiar Rifai, Evi Tresnawati, Monique Shintami, Isfari Hikmat, Rahmayoga Wedar, Aryo
Bhawono, Hans Henricus Tim Foto: Dikhy Sasra, Ari Saputra, Haris Suyono, Agus Purnomo
Product Management: Rohalina Gunara, Sena Achari, Eko Tri Hatmono Creative Designer:
Mahmud Yunus, Kiagus Aulianshah, Galih Gerryaldy, Desy Purwaningrum Kontak Iklan:
Arnie Yuliartiningsih, Email: sales@detik.com Telp: 021-79177000, Fax: 021-79187769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama: Budiono Darsono Direktur: Nur Wahyuni Sulistiowati, Heru Tjatur, Warnedy Kritik dan Saran:
appsupport@detik.com Alamat Redaksi: Gedung Aldevco Octagon Lantai 2, Jl. Warung Jati Barat Raya No.75
Jakarta Selatan, 12740 Telp: 021-7941177 Fax: 021-7944472 Email: redaksi@majalahdetik.com
Majalah detik dipublikasikan oleh PT Agranet Multicitra Siberkom, Grup Trans Corp.
Majalah detik 23 - 29 APRIL 2012

Album

SBY Raih Penghargaan
Ratu Inggris
R
atu Inggris, Elizabeth II memberikan gelar penghargaan
Dari Kiri:
Pangeran Philip, “Knight Grand Cross in the Order of Bath” kepada Pre-
Ani Bambang siden SBY dalam kunjungan kenegaraan di awal bulan
Yudhoyono, Ratu
Elizabeth II dan November. Penghargaan kelas tertinggi dari Order Bath
SBY ini diberikan untuk kalangan militer maupun masyarakat sipil ber-
Dan Kitwood - WPA
Pool /Getty Images
prestasi.
Penghargaan ini diberikan pertama kali oleh Raja George I pada
1725. Penghargaan serupa pernah diberikan kepada Mantan Pre-
siden Amerika Serikat, Ronald Reagan; Presiden Prancis, Jacques
Chirac; dan Presiden Turki, Abdullah Gul. Kunjungan ke Inggris ini
dalam rangka memenuhi undangan Ratu Elizabeth II, sekaligus
merupakan undangan kedua setelah Presiden Sukarno pada tahun
1979. (NIQ)

Majalah detik 5 - 11 november 2012

Album

HUT ke-48 Partai Golkar
M
enginjak usianya yang pada Rabu 31 Oktober malam
ke-48, Partai Golongan lalu. Tahun ini Golkar meng-
Karya (Golkar) meng- usung tema “Suara Golkar Sua-
gelar perayaan ulang tahunnya ra Rakyat Indonesia”. Perayaan
di Hall A, Pekan Raya Jakarta meriah dengan pergelaran tari-
tarian dan pertunjukan musik.
Ketua Umum (Ketum) Partai
Golkar, Aburizal Bakrie hadir
ditemani oleh istri, Tatty Murni-
ati, beserta anak dan cucunya.
Turut hadir Wakil Presiden Bo-
ediono, dan sejumlah pimpinan
parpol seperti Ketum Partai
Hanura, Wiranto dan Ketum
PKBIB, Yenny Wahid. Termasuk
sejumlah pejabat Golkar. (NIQ)
ANTARA/Wahyu Putro A

Remy Soetansyah Wafat

P
engamat musik sekaligus
wartawan senior, Remy
Soetansyah tutup usia
pada Selasa 30 Oktober lalu di
Rumah Sakit Pusat Pertamina
karena serangan stroke. Al-
marhum meninggal pada pukul
19.10 WIB. Serangan stroke
mendera sejak Senin malam menyanyikan lirik ciptaannya
sebelumnya, dan ini merupakan yaitu Nicky Astria dan Ahmad
kali kedua setelah serangan Albar. Serta puisi “Surat Kepa-
stroke pertama yang terjadi da Mabuk” karangannya per-
pada dua tahun lalu. nah dibawakan oleh Iwan Fals.
Remy dikenal sebagai war- Almarhum meninggal pada usia
tawan senior yang juga banyak 54 tahun dan meninggalkan
menciptakan lirik lagu dan pu- seorang istri serta beberapa
isi. Beberapa artis yang pernah orang anak. (NIQ)


fokus dahlan iskan melawan

Seteru
Dua Babak
Dahlan-
Senayan
Dahlan Iskan kembali
bersitegang dengan DPR.
Kali ini dahlan digoyang
lewat audit investigatif
BPK terkait inefisiensi di
pln tahun 2009/2010.

Reporter: Hans Henricus, Bahtiar Rifai,
Elvan Dhany Sutrisno dan Aryo Bhawono
Hasan Alhabshy/detikfoto

Majalah detik 5 - 11 November 2012


R
abu, 24 Oktober 2012. Hari mulai beranjak
malam saat satu per satu kursi di ruang rapat
Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta mulai ter-
isi. Sejumlah tamu undangan dari BP Migas,
Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina juga
sudah memadati ruang tunggu.
Namun rapat tak kunjung dimulai. Padahal anggota
Komisi VII sudah tak sabar mengikuti rapat beragenda
klarifikasi Mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara
(PLN) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) mengenai pemborosan di PLN senilai Rp 37,6
triliun pada 2009/2010 itu.
Rapat ini sebenarnya dijadwalkan digelar dua hari
sebelumnya, Senin 22
Oktober 2012, tetapi ha-
rus ditunda karena sang
aktor utama mantan Dirut
PLN, Dahlan Iskan berha-
langan hadir. Dahlan yang
kini menjabat Menteri
Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) itu tengah
mendampingi Presiden
melakukan kunjungan
kerja ke Yogyakarta.
Gerutuan mulai terde-
ngar saat Dahlan Iskan
tak kunjung tampil. Geru-
tu itu berubah jadi amarah setelah dipastikan mantan
Tap untuk melihat video jumpa
pers Dipo Alam. bos Jawa Pos itu kembali tidak memenuhi undangan
DPR. Apalagi setelah diketahui tamu yang ditunggu
ternyata lebih memilih mengurus ternak sapi milik PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jambi. Program ini
memang salah satu program yang dirintis Dahlan un-
tuk mendongkrak kinerja sejumlah PTPN yang masih
merugi.



Dahlan Iskan mengendarai
mobil listrik menuju gedung
Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT).
Jhoni Hutapea/detikfoto

“Semua teman-teman marah karena kok memen-
tingkan sapi?" cerita Ketua Komisi VII, Sutan Bhatoe-
gana.
Dahlan juga tidak berusaha menutupi alasan ketida-
khadirannya. "Saya tidak datang tadi malam karena
saya ke Jambi, urus sapi," katanya usai mengikuti
rapat di kantor Kementerian Bidang Perekonomian,
Jakarta, keesokan harinya.
Dahlan berkilah kunjungan ke Jambi ini telah lama
diagendakan, sementara undangan dari Komisi VII
baru diterima beberapa hari sebelumnya. Sedangkan
alasan lainnya masih disimpan.
Undangan kepada Dahlan ternyata salah alamat,
karena undangan itu ditujukan kepada Menteri BUMN
dan bukan kepada mantan Dirut PLN. Padahal seba-
gai Menteri BUMN mitra Dahlan seharusnya Komisi
VI, bukan Komisi VII.
Namun Komisi VII DPR tak mau disalahkan. Apalagi
agenda yang dibahas dinilai sangat penting, karena
menyangkut potensi kerugian negara yang nilainya
puluhan triliun rupiah.
"Ini perkara besar, tulisannya saja 'PLN kehilangan
kesempatan untuk berhemat', sebenarnya itu artinya
kerugian negara. Kalau sudah kerugian negara ini



Dahlan Iskan
sedang
mengobrol
santai dengan
koleganya.
istimewa

sudah tindak pidana, jadi jangan main-main," tegas
Ketua Panitia Kerja (Panja) Sektor Hulu Listrik Komisi
VII DPR, Effendi Simbolon.
Ego anggota DPR yang terhormat terusik. Apalagi
beberapa hari sebelumnya Dahlan membuat ulah. Ia
melempar isu panas dengan menyatakan, ada sejum-
lah anggota dewan yang suka minta jatah ke BUMN.
Anggota dewan pun meradang. Dahlan dinilai telah
mencoreng muka Senayan.
Panja Sektor Hulu Listrik yang dibentuk November
2010, pun menjadikan audit investigatif BPK terhadap
PLN yang menyebut ada potensi kerugian hingga Rp
37,6 triliun pada 2009/2010 sebagai senjata. Kebetul-
an saat itu perusahaan setrum negara ini dipimpin
Dahlan.
Audit yang sudah masuk ke Senayan, sejak Sep-
tember 2011 ini, sebenarnya tak secara langsung
menyebut PLN bertanggung jawab atas inefisiensi ini.
Namun DPR yang telanjur geram ingin segera balik
‘menyerang’ Dahlan.
“Panja sudah hampir menyelesaikan tugasnya, se-



hingga para pihak yang
terkait dimintai klarifi-
kasi, termasuk Pak Dah-
lan selaku mantan Dirut
PLN,” ujar Sutan kepada
majalah detik.
DPR bersikeras memin-
ta klarifikasi, terutama
dari Dahlan karena dini-
lai penting sebelum Panja
mengakhiri tugasnya dan
merumuskan rekomen-
dasi. Undangan pun kem-
bali dikirim. Meski sedang
reses, DPR tetap bernafsu
‘menyidang’ Dahlan. Rapat
itu bakal digelar pada 13
November 2012. Jika Dahlan
kembali mangkir, Senayan
mengancam akan memang-
gil paksa.
Kali ini, Dahlan sudah me-
Surat edaran Seskab Dipo
Alam. nyanggupi akan hadir dan menjelaskan semuanya.
Pun jika diminta untuk mengungkap nama-nama
anggota dewan yang suka meminta jatah dari BUMN.
Dahlan pun menantang. Menurutnya audit investigatif
untuk mengungkap inefisiensi di PLN itu justru datang
dari dirinya.
“Anda ingat kalau meliput Komisi VII DPR, waktu itu
saya ungkap dengan sangat antusias dan berkali-kali
sampai setengah menangis bahwa telah terjadi ine-
fisiensi itu? Nah dari situ kemudian Komisi VII minta
kepada BPK untuk memeriksa,” ujarnya saat ditemui
majalah detik usai senam di Monas. Dahlan bahkan
menyebut inefisiensi di PLN bisa dua kali lipat diban-
ding temuan BPK.



Ini bukan kali pertama
Dahlan menghadapi se-
rangan DPR. Sebelum-
nya ia juga menghadapi
ancaman interpelasi
karena mengganti jajar-
an direksi BUMN Energi,
tanpa melalui prosedur
yang seharusnya. Namun
niatan ini kandas di tengah
jalan, pasalnya sejumlah
anggota dewan yang sudah
membubuhkan tanda ta-
ngannya tiba-tiba menarik
dukungan.
Dahlan pun tak bebas dari
gangguan. Ia terus diusik.
Sejumlah anggota Komisi
VI yang menjadi mitra kerja
Dahlan dikabarkan tengah
mendorong evaluasi terhadap
kinerja Dahlan.
Sepak terjang Dahlan yang
sering di luar kelaziman, se-
perti mengepel toilet bandara
misalnya dinilai hanya untuk
pencitraan. “Kalau jadi menteri
jangan lebay-lah. Yang biasa-
biasa sajalah,” kritik anggota
Komisi VI, Refrizal.
Meroketnya popularitas Dahlan Iskan membuat
gusar politikus Senayan. Dahlan Iskan coba diganjal
dengan berbagai cara. Dahlan pun tak menampik
adanya upaya untuk mendongkelnya dari Kabinet In-
donesia Bersatu II. Temuan BPK mengenai inefisiensi
di PLN ini, bisa membuka pintu ke situ.



Bermula dari Kongkalikong
Seteru babak kedua ini
berawal dari surat edaran
Sekretaris Kabinet ber-
nomor SE-542/Seskab/
IX/2012 tentang penga-
walan APBN 2013/2014
dengan Mencegah Prak-
tik Kongkalikong tertang-
gal 28 September 2012.
Dalam surat yang dituju-
kan kepada seluruh Ke-
menterian dan Lembaga
Pemerintah Non-Kemen-
SBY dan Dahlan Iskan saat terian ini, Seskab meminta seluruh Menteri Anggota
pelantikan.
Foto/Rumgapers
Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kepala Lembaga
Negara Non-Kementerian untuk menolak kongkali-
kong dengan anggota DPR/DPRD dan rekanan dalam
perencanaan dan pembahasan RAPBN 2013.
Atas dasar surat edaran ini, Dahlan kemudian me-
merintahkan semua direksi BUMN untuk berani
menolak anggota DPR yang suka meminta jatah ke
BUMN. Perintah ini terutama ditujukan kepada BUMN
yang akan mendapat suntikan penyertaan modal ne-
gara (PMN).
Pada tahun 2012/2013, sejumlah BUMN memang
akan mendapat suntikan modal. Sebut saja PT PAL
yang akan disuntik Rp 648 miliar, PT Merpati Nusan-
tara Airlines Rp 561 miliar, PT Askrindo Persero Rp
800 miliar, dan PT Jamkrindo Rp 1,2 triliun. Pencairan
PMN ini dikhawatirkan akan dijadikan objek pemeras-
an oleh para ‘preman’ Senayan.
Perintah ini oleh Dahlan kemudian dilaporkan ke-
pada Presiden SBY. Tak lupa ia melampirkan SMS ini
ke Seskab Dipo Alam. Masalah timbul belakangan,
setelah SMS ini bocor ke media. Situasi makin panas



setelah beredar 18 inisial nama anggota DPR yang
disebut-sebut sering minta jatah ke BUMN.
Kementerian BUMN membantah telah menyebarkan
SMS ini. Namun Dahlan menyatakan siap membuka
identitas peminta jatah jika memang DPR meminta
secara resmi. Hanya menurutnya jumlah para prem-
an itu tidak lebih dari 10 orang. “Saya sudah menyam-
paikan bahwa sangat bersedia membeberkan. Sangat
bersedia,” tegasnya.
Kisruh ini telah dilaporkan kepada Presiden SBY.
Di Lanud Halim Perdanakusuma sebelum memulai
kunjungan kerja ke London, Inggris, Presiden tampak
serius menyimak laporan pria kelahiran 17 Agustus
1951 itu. Presiden memang belum angkat suara, tetapi
Jika Dahlan menurut sumber majalah detik, Istana siap pasang
kembali mangkir, badan untuk Dahlan.
Senayan Bahkan Seskab Dipo Alam, yang pernah mengartu-
mengancam akan kuningkan Dahlan, kini berbalik mendukung Dahlan.
“Kalau saya dalam posisi Pak Dahlan, saya akan me-
memanggil paksa. lakukan hal yang sama,” ujar mantan aktivis itu.
Dukungan juga datang dari jajaran BUMN yang se-
lama ini menjadi sapi perah, termasuk BUMN bidang
konstruksi yang jadi langganan dimintai jatah atas
proyek-proyek yang dimenanginya. “Pasti saya setuju
dan dukung sepenuhnya,” tegas Dirut PT Adhi Karya
Tbk, Kiswodarmawan.
Namun banyak pihak yang khawatir semua ini ha-
nya sensasi sesaat yang akan berakhir antiklimaks.
Dahlan berjanji akan membeberkan identitas para
pemeras BUMN itu, Senin 5 November ini. Namun itu
dinilai tak cukup. Menurut Undang-Undang, Dahlan
harus melaporkan orang tersebut ke lembaga yang
berwenang karena perbuatan orang-orang itu bisa
dikategorikan tindak pidana. “Jika tidak, Dahlan Iskan
bisa dianggap menyembunyikan sebuah kejahatan,”
tegas Oce Madril dari Pukat UGM. (AMI/YOG)



heboh dahlan
bisa sia-sia
Enggak ada guna juga Dahlan membuka nama 10 anggota DPR yang memeras
BUMN ke DPR. Pastilah DPR membantah. Dahlan sudah tahu jawabannya.

Reporter: Bahtiar Rifai, Isfari Hikmat, “Kalau soal support. Kami sendiri sudah katakan,

K
Hans Henricus
ANTARA/Widodo S. Jusuf
kami support!”
alimat itu dengan mantap meluncur dari
bibir Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam,
Kamis 1 November 2012. Dukungan yang
dimaksud Dipo adalah dukungan untuk Men-
teri Negara BUMN Dahlan Iskan.
Lantas Dipo pun memuji Dahlan. Menteri BUMN itu
menjadi menteri pertama yang mengindahkan Surat



Edaran (SE) 542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan
Politikus Partai Demokrat
Juhaini Alie - Komisi X APBN 2013-2014 Dengan Mencegah Praktik Kongka-
likong yang terbit pada 28 September 2012.
“Dibuka saja Dahlanlah yang melapor kepada Presiden Susilo
kalau memang Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya 10 anggota
ada anggota
DPR yang melakukan pemerasan terhadap BUMN.
DPR meminta
upeti ke BUMN, Siapa nama 10 pemeras itu? Dahlan tidak mau meng-
biar semua klir. Terkait ungkapkan meskipun sudah mengantongi namanya.
inisial JA biarkan saja. “Saya punya lisnya, enggak sampai 15, sekitar 10
Saya baru di Komisi VII, oranglah,” ujar Dahlan pada Selasa, 30 Oktober 2012.
saya tidak takut karena Dahlan mendapatkan nama itu, setelah menanyai
saya baru di Komisi VII.”  satu per satu Direksi BUMN. Ternyata, banyak direksi
Politikus Partai Demokrat BUMN yang pernah “dipalak” oknum anggota DPR.
Sutan Bhatoegana - Komisi Ia geregetan dengan oknum anggota DPR itu karena
VII sudah tidak tahu malu. Mereka juga memalak BUMN
yang tidak memiliki uang. Bahkan pemalak itu meng-
“Enggak
mau saya me-
ajari direksi BUMN agar memakai tangan ketiga untuk
nanggapi (soal memberikan uang pada oknum Senayan itu.
inisial SG me- “Biar vendor (rekanan BUMN) saja yang bayar, nanti
meras BUMN). Ngapain baru BUMN bayar ke vendor. Jadi oknum itu mengajari
menanggapi yang enggak Direksi. Itu kan menunjukkan kalau dia ngebet banget
jelas? Sudah saya bilang, dapat uang,” cetusnya.
buat apa menanggapi
Pernyataan Dahlan soal anggota DPR memalak
yang gelap, sedangkan
yang terang saja masih BUMN itu tak ayal menambah ketegangan hubung-
banyak PR-nya.” an dengan DPR. Pasalnya, sebelumnya, Panja Sektor
Hulu Listrik Komisi VII DPR berniat melakukan pe-
Politikus Golkar Bambang manggilan terhadap Dahlan Iskan. Mereka ingin me-
Soesatyo - Komisi III minta keterangan Dahlan atas hasil temuan inefisiensi
anggaran PT PLN oleh Badan Pemeriksa Keuangan
“Saya barus-
an mendapat (BPK) sebesar Rp 37,5 triliun.
BBM (Blac- Ketegangan Dahlan dan Senayan semakin memun-
kBerry Messe- cak dengan beredarnya 18 inisial anggota DPR yang
nger) dari Dahlan disebut sebagai pemeras BUMN. Nama tersebut
Iskan yang mengklarifi- antara lain AK, IM, SN, NW, BS (Golkar); PM, EV, CK
kasi bahwa nama-nama (PDIP); AR, IR, SUR (PKS); FA (HANURA); ALM, NAS,
yang ada di kantongnya
(PAN); JA, SG, MJ (PD); MUZ (GERINDRA).
tidak terkait sama sekali



dengan saya. Jadi, soal
inisial BS yang beredar
itu dia tidak tahu siapa
yang menyebarkannya.
Yang pasti katanya, tidak
terkait dengan Bambang
Soesatyo.

Politikus Golkar Nusron
Wahid - Komisi XI

“Mengenai
inisial NW,
saya sudah Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi
Selatan berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta.
kontak dan ANTARA/Puspa Perwitasari
konfirmasi langsung ke
Mas Dahlan tidak ada
Namun nama-nama yang identik dengan inisial itu
nama saya. Inisial-inisial ramai-ramai memberi bantahan. Mereka pun menan-
itu kata beliau dari pa- tang Dahlan agar membukanya kepada publik.
brik kebohongan politik. Meski ditegaskan dua masalah itu merupakan dua
Saya juga dengan tegas hal yang berbeda dan tidak terkait, aroma politis tidak
meminta Mas Dahlan ayal terasa kental dalam ketegangan antara Dahlan
selaku Meneg BUMN
dengan DPR itu. Pernyataan Dahlan soal pemalakan
membongkar politikus
yang melakukan tindak- terhadap BUMN seperti serangan balasan pada DPR
an tersebut.” yang akan meminta keterangan Dahlan soal pembo-
rosan di PLN.
Politikus PDIP Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM,
Tjahjo Kumolo - Komisi I Oce Madril khawatir data pemerasan anggota DPR
“Nama saya
terhadap BUMN bakal menguap begitu saja dibarter
pakai T, Tjahjo dengan ‘perdamaian’ antara Dahlan dan DPR. Apalagi
Kumolo. hingga kini, Dahlan tidak kunjung melaporkan nama-
Saya tidak nama itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
tahu ada inisial Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku belum mene-
CK tersebut. Sebutkan, rima laporan Dahlan soal pemerasan anggota DPR. 10
jangan tanya saya. Tanya
nama anggota DPR itu memang masih disimpan rapat
siapa yang membuat
inisial dong. Jadi sebut- oleh Dahlan. Ia akan membeberkannya kepada Badan
kan nama dengan jelas Kehormatan DPR pada Senin, 5 November 2012.
siapa,” Pengungkapan kepada BK DPR diprediksi akan sia-
sia belaka. Dahlan harusnya melaporkan dugaan pe-



Politikus PAN Alimin
Abdullah - Komisi VII

“Sekarang
saja kita
mau panggil
dia (Dahlan
Iskan). Katanya
bukan dari dia sumber-
nya, makanya enggak
tahu yang kalian ributkan
itu sumbernya mana?
Masa yang tidak ada Anggota dewan melakukan interupsi saat mengikuti rapat
sumbernya harus saya paripurna DPR.
ANTARA/Ismar Patrizki
tanggapi? Oh iya, jang-
an bikin orang pusing,
merasan oleh anggota DPR terhadap BUMN kepada
habisi waktu. Saya harus
terima banyak telepon penegak hukum. Kasus penyalahgunaan kewenangan
tapi bertanya (soal inisial semacam ini sudah memenuhi unsur korupsi. Apalagi
ALM) yang enggak jelas Dahlan mengaku sudah memiliki bukti berupa rekam-
dasarnya.” an.
“Makanya ini untuk menghindari nuansa politisasi
dalam penyebutan oknum itu maka Dahlan tidak ada
Politikus Gerindra
Ahmad Muzani - Komisi I urusan dengan DPR. Enggak ada guna juga dia mem-
buka itu ke DPR. Pastilah DPR membantah, Dahlan
“Saya tidak sudah tahu jawabannya,” ungkap Oce.
mau menang- Aksi peras BUMN oleh DPR memang sudah jadi
gapi hal dari cerita usang. Namun tidak semua percaya, BUMN
sumber yang
menjadi korban. Pengamat Politik UI, Andrinof Cha-
tidak jelas. (soal
inisial MUZ)” niago menganggap DPR maupun BUMN sama-sama
merasakan keuntungan dalam praktik kongkalikong
ini.
“Ya keduanya sebagai pelaku, hanya statusnya ber-
beda. BUMN terdorong untuk mendapatkan proyek,
dewan tetap melihat itu sebagai peluang untuk men-
dapatkan upeti karena dilihat sebagai BUMN. Jadi ya
disuruh cari duit, disuruh memberikan upeti,” jelas
Andrinof. (ARY/YOG)



Kronologi
Dahlan Iskan
vs
DPR
Mei SEPTEMBER
Panja dan pimpin- Hasil audit BPK ditemu-
an BPK sepakat kan fakta PLN kehilangan
mengaudit PLN, BP melakukan penghematan
Migas, PT Perusa- sebesar Rp 37,5 triliun. Panja
haan Gas Negara (PGN), dan sektor hulu listrik komisi VII menilai
Kementerian ESDM. hal ini sebagai sebuah inefisiensi PLN.

2011
2012
28 September akhir 2011
Sekretaris Kabinet Dipo Panja Sektor hulu listrik melakukan
Alam mengeluarkan surat pertemuan kembali membahas hasil
edaran nomor SE-542/ audit. Panja memberikan kesempat-
Seskab/IX/2012. Isinya, pengawalan an kepada PLN, BP Migas, PGN, dan
APBN 2013-2014 dengan mencegah Kementerian ESDM untuk melakukan
praktik kongkalikong. perbaikan sesuai hasil audit.

Awal Oktober 8 Oktober
Menteri BUMN Dahlan Panja Sektor hulu listrik melakukan
Iskan melaporkan praktik pertemuan kembali membahas hasil
upeti kepada Presiden SBY audit. Panja memberikan kesempat-
lewat layanan pesan sing- an kepada PLN, BP Migas, PGN, dan
kat. Dahlan mengaku menerus- Kementerian ESDM untuk melakukan
kan SMS itu ke Dipo Alam perbaikan sesuai hasil audit.

23 oktober 22 OKTOBER
Komisi VII DPR memanggil Kabar Dahlan Iskan melapor ke Se
kembali Dahlan Iskan dan Men- kretaris Kabinet Dipo Alam soal upeti
teri ESDM Jero Wacik beserta DPR mulai berembus. Pada saat yang
direksi PLN, BP Migas, PGN, sama, Dahlan tidak memenuhi panggil-
untuk datang pada keesokan an Komisi VII DPR. Alasannya, Dahlan
harinya, 24 Oktober 2012. mengikuti kunjungan kerja Presiden
SBY ke Yogyakarta.

24 oktober
Rapat komisi VII DPR kembali
batal karena Dahlan Iskan tidak 30 oktober
datang. Alasannya bertemu dengan Dahlan Iskan meng-
Pemda Jambi membahas kelanjut- aku telah mengan-
an soal program sapi dan microfi- tongi 10 nama anggo-
nance. Komisi VII memanggil kem- ta DPR yang meminta
bali setelah masa reses selesai. upeti ke BUMN.

31 Oktober
memanggil Dahlan Senin 5 No-
vember atau Kamis 8 November.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Komisi VII DPR meminta izin se-
Santoso mengatakan Badan cara lisan kepada pimpinan DPR
Kehormatan (BK) DPR akan untuk menggelar rapat luar biasa
memanggil Dahlan Iskan untuk untuk meminta keterangan Dah-
menjelaskan soal upeti anggota lan Iskan soal audit BPK, setelah
DPR. Rencananya, BK DPR akan masa reses.

Majalah detik 5

FOKUS DAHLAN ISKAN MELAWAN

BERSENJATA PANSUS,
MEMERAS
RP 2 MILIAR
PERMINTAAN UPETI
KEPADA BUMN
SUDAH JADI TRADISI
SEJUMLAH POLITISI.
ADA YANG DAPAT JATAH
BULANAN, BAHKAN ADA
PULA YANG SENGAJA
MEMALAK.

H
Reporter: Irwan Nugroho dan Deden OTBONAR Sinaga bingung. Ia tiba-tiba diminta
Gunawan ke sebuah ruangan di gedung DPR. Saat itu, 18
DOK. DETIKFOTO
Februari 2010, ia yang masih menjabat sebagai
Dirut PT Jamsostek (Persero) baru saja usai
rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR.
Hotbonar mengaku disuruh menemui ETS, salah se-
orang anggota Komisi IX DPR dari PDIP. Dari penelusur-
an majalah detik, ETS diduga kuat adalah Erwin Tunggul
Setiawan. Tidak dinyana, di ruangan itu Erwin meng-
ancam akan membentuk Pansus DPR karena ada inves-
tasi Jamsostek yang mengalami penurunan.
Penurunan investasi yang dimaksud Erwin adalah soal
saham Jamsostek di Bank Persyarikatan waktu itu, yang
semula sebesar Rp 36 miliar atau sebesar 20,9 persen,
turun menjadi 9 persenan.
Saat RDP, Erwin memang lebih menyoroti soal penu-

MAJALAH DETIK 5 - 11 NOVEMBER 2012


runan saham di Bank Persyarikatan. Padahal agenda
utama RDP kala itu membahas soal rencana inves-
tasi Jamsostek ke Bank Bukopin.
Awalnya, politisi kelahiran Jambi 20 Desember 1958
itu bertanya, “Saudara Dirut, apakah benar nomor
HP saudara 081XXXXX?”. Pertanyaan itu langsung dija-
wab “benar” oleh Hotbonar. Kemudian Erwin di forum
rapat membacakan isi SMS-nya. “Isinya soal penurunan
investasi di Bank Persyarikatan,” ungkap Hotbonar saat
ditemui majalah detik.
Rupanya pertanyaan itu berlanjut seusai rapat. Begitu
Hotbonar Sinaga RDP yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan selesai pu-
JAMSOSTEK.CO.ID
kul 14.00 WIB, Hotbonar kemudian ditanya masalah yang
sama oleh Erwin. Hanya saja pertanyaan itu dilakukan di
sebuah ruangan di DPR satu jam setelah RDP usai.
"Selain ETS, ada juga MN dan seorang politikus Partai
Golkar dalam ruangan itu," kata Hotbonar. MN diduga
kuat adalah M. Nasir, politikus Partai Demokrat. Namun
ia lupa siapa nama politikus Golkar yang ada di ruangan
itu. Nah, di ruangan itulah Erwin langsung mengancam
akan membentuk Pansus DPR terkait penurunan inves-
tasi Jamsostek di Bank Persyarikatan. Sementara politi-
kus PD dan Golkar hanya diam saja.
Usai mengancam, Erwin kemudian coba memberi
‘solusi’. “Ini anggota DPR ada sekian orang. Kalau setiap
orang dikasih dana, itu paling tidak membutuhkan dana
Rp 1 sampai Rp 2 miliar. Itu untuk 40 orang anggota ko-
misi IX lo,” ujar Erwin kepada Hotbonar saat itu.
Hotbonar tidak langsung mengiyakan permintaan fulus
Erwin. Ia menjelaskan, sejak dirinya masuk Jamsostek
M. Nasir pada 2007, tidak ada dana taktis di BUMN yang meng-
FOTO: ANTARA urusi uang para pekerja itu. Kalaupun ada, imbuh Hot-
bonar, uang pribadi dari koceknya sendiri. Namun ketika
disebut uang pribadi yang siap digelontorkan hanya Rp
100 juta, Erwin langsung tertawa “Sedikit amat, hehe-
he…” Kata-kata Erwin itulah yang sampai saat ini diingat



Hotbonar.
Alhasil pertemuan khusus antara Hotbonar dan tiga
politikus DPR yang membahas soal upeti belum deal.
Sebab Erwin mengajukan angka Rp 2 miliar, sementara
Hotbonar hanya sanggup merogoh kocek pribadinya Rp
100 juta.
Untuk membuat Erwin dan kawan-kawan tidak “mur-
ka”, Hotbonar kemudian mengulur waktu hingga bebera-
pa waktu ke depan. Kesempatan itu digunakan Hotbonar
untuk konsultasi kepada mantan pimpinan KPK, Erry
Kalau setiap Riyana Hadjapamengkas. “Sudah, enggak usah khawatir,
itu bukan kerugian. You nanti lapor saja ke KPK,” begitu
orang dikasih kata Erry kepada Hotbonar.
dana, itu Kemudian ia juga diberi arahan oleh Handoyo, yang
paling tidak saat itu menjabat Deputi bidang Pengaduan Masyarakat
di KPK. Bahkan Handoyo berjanji akan mengirim orang
membutuhkan KPK menghadiri RDP antara Jamsostek dan Komisi IX
dana Rp 1 berikutnya, yang digelar Juni 2010. Namun saat RDP
sampai Rp berikutnya, Erwin sudah tidak duduk lagi di DPR.
2 miliar. Itu Selain berkonsultasi ke KPK, permintaan uang oleh
Erwin juga dilaporkan Hotbonar ke petinggi PDIP juga.
untuk 40 orang “Tapi salah seorang Ketua DPP PDIP cuma bilang ‘Oh
anggota komisi itu orang istrinya lagi sakit kanker dirawat di Singapu-
IX lo ra, mungkin karena itu dia butuh duit banyak’” ungkap
Hotbonar menirukan ucapan Ketua DPP PDIP, Mindo
Sianipar.
Sianipar yang dikonfirmasi majalah detik mengaku
tak tahu benar tidaknya perbuatan Erwin itu. Namun, ia
mengungkapkan Erwin kini sudah tak lagi di DPR. "Dia
bukan lagi anggota dewan," katanya. Dicopot gara-gara
memeras?
Politikus PDIP, Ribka Tjiptaning yang juga sebagai
Ketua Komisi IX DPR sejak 2009 hingga sekarang, me-
nyebutkan, Erwin di-PAW (Pergantian Antar-Waktu) par-
tainya karena kasus penggelembungan suara di daerah
pemilihannya.



Meski sudah tidak ada lagi Erwin, bukan berarti Hot-
bonar lolos dari rongrongan politikus DPR. Pasalnya, di
lain waktu muncul M Nasir. Pria ini adalah kakak mantan
bendahara umum PD yang kini dipenjara dalam kasus
korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin.
Beberapa hari setelah RDP Jamsostek dan Komisi IX
DPR yang kedua, bulan Juni 2010, Nasir meminta Hotbo-
nar bertemu di Hotel Hilton (kini bernama Hotel Sultan).
Dalam pertemuan itu, Nasir rupanya menagih uang yang
sempat disampaikan koleganya, Erwin pada Februari
Politikus PDIP, Ribka lalu. “Sudah ada duitnya, Pak?”. Namun permintaan itu
Tjiptaning diacuhkan Hotbonar. Ia mengaku tidak punya duit sebe-
DPR.GO.ID
sar yang diminta, yakni Rp 2 miliar.
Gagal dapat uang, Nasir tidak patah arang. Ia meminta
proyek pengadaan di Jamsostek. Bukan itu saja, Nasir
langsung tancap gas dengan mengenalkan beberapa
orang yang diklaimnya mampu menyiapkan pengadaan
hardware komputer dan sebagainya. “Saya itu orangnya
tidak pernah frontal mengatakan ‘Tidak’. Awalnya saya
mengatakan ‘oke saya penuhi’, tapi ujung-ujungnya ti-
dak saya penuhi, karena memang enggak ada proyek di
Jamsostek,” ujarnya.
Hingga kini Erwin dan Nasir belum bisa dikonfirmasi.
Telepon genggamnya tidak diangkat saat dihubungi ma-
jalah detik. Dikirimi pesan singkat pun, tidak direspon.
Ribka pun sudah mencoba menghubungi Erwin, namun
belum berhasil. "Persoalan itu (pemerasan), saya susah
juga karena saya telepon dia tidak didengar," terang Rib-
ka di Gedung DPR, Senayan
Namun kasus Nasir sudah diketahui jajaran Partai
Demokrat. Nasir pun akan dimintai klarifikasi ."Sekarang
masih di daerah kan reses. Nanti kalau sudah kembali
(ke Jakarta) akan dimintai klarifikasi ketua fraksi, Ibu
Nurhayati," kata Wakil Ketua Umum II Partai Demokrat
Max Sopacua.
Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu saat di-



konfirmasi majalah detik mengungkapkan permintaan
proyek yang dilakukan politikus ke BUMN sudah menjadi
tradisi. “Biasanya yang melakukan intervensi atau minta
Permintaan proyek berasal dari partai penguasa,” jelas Said Didu.
Permintaan upeti atau proyek di BUMN, kata Said,
proyek yang biasanya dilakukan oleh politikus yang jadi “tim sukses”
dilakukan salah satu direksi BUMN. Karena merasa berjasa, sang
politikus ke politikus selalu meminta jatah.
BUMN sudah Sementara politikus di DPR yang bukan dari partai
penguasa, memang suka minta upeti, tapi kebanyakan
menjadi tradisi. hanya coba-coba. Maksudnya kalau dikasih ya diambil,
kalau tidak ya sudah.
“Tapi orang partai penguasa kalau ditolak bisa me-
lakukan macam-macam. Kan mereka bisa melakukan
intervensi sampai ke tingkat menteri,” begitu kata Said.
Kesaksian Hotbonar dan Said Didu memperkuat bukti
bahwa ada anggota DPR yang menjadikan BUMN seba-
gai sapi perahan, seperti yang diungkap Menteri BUMN
Dahlan Iskan. (DEN/YOG)

Gaya Senayan Peras BUMN
1. Meminta jatah bulanan ke BUMN secara rutin.
2. Model insidental, yakni parpol meminta upeti atau sumbangan untuk
menyelenggarakan acara-acara besar dan kongres.
3. Model ‘bagi hasil’ proyek.
“Pola bagi hasil ini seperti yang terjadi di kasus Hambalang dan Wisma
Atlet Palembang,” kata Koordinator ICW, Apung Widadi.
4. Dari 141 BUMN, ada BUMN yang sengaja dibuat pailit atau merugi agar
mendapatkan subsidi dari negara. Skenario penyelamatan BUMN, tidak
jarang hanya menjadi dalih anggota DPR untuk mengejar upeti.
SUMBER: INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)



Setengah Menangis
Karena Listrik
Dahlan Iskan membantah keluarganya ikut proyek PLN.
Namun, ia mengakui pemborosan yang terjadi di perusahaan
pelat merah itu. Penyakit kronis yang tak kunjung sembuh.

A
Reporter: Hans Henricus, Isfari Hikmat, njing menggonggong, kafilah berlalu.
Monique Shintami, dan Bahtiar Rifai Ibarat pepatah itulah sikap yang kini dianut
istimewa
Azrul Ananda (35). Ia tak mau ambil pusing
namanya terbawa-bawa dalam pusara kon-
flik antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan kalangan
politikus di Gedung DPR.
Anak sulung Dahlan itu disebut-sebut ikut dalam
proyek pengadaan genset untuk menyokong penyedi-



aan listrik PLN. Tak hanya Azrul, nama ibunya juga
diisukan terlibat dalam bisnis itu.
“Saya santai saja. Tidak stres sama sekali,” ujarnya
kepada majalah detik, Jumat, 2 November 2012.
Azrul pun tak berusaha mencari tahu dari mana isu
yang sumir itu. Sebab, ia merasa kabar itu tak benar
sama sekali. Jangankan berbisnis setrum, mengin-
jakkan kaki ke Kantor PLN pun, ia dan keluarga besar
Dahlan tak pernah.
“Saya orang koran. Enggak tertarik sama yang begi-
tu-begitu. Saya bukan pedagang, saya bukan makelar.
Saya ini kerja di koran dan bikin basket,” ujar Direktur
Saya orang PT Jawa Pos Koran itu.
koran. Enggak Dahlan yang ditanya mengenai kabar itu juga sedikit
bersungut. Ia meminta oknum yang menyebarkan isu
tertarik sama itu untuk memberi bukti. Saat ditunjuk menjadi Dirut
yang begitu- PLN, Dahlan mengaku istrinya justru melarang me-
begitu. Saya nerima jabatan itu.
bukan pedagang, “Dia menangis, melarang keras saya jadi Dirut PLN
karena nanti bisa masuk penjara,” katanya kepada
saya bukan majalah detik, Selasa, 30 Oktober 2012.
makelar. Saya Di DPR, soal genset itu memang menjadi bahan
ini kerja di koran serangan Komisi VII ke Dahlan terkait audit BPK yang
menyebut PLN mengalami pemborosan Rp 37 triliun.
dan bikin basket. DPR menuding pemborosan luar biasa itu akibat se-
ringnya Dahlan menyewa genset.
Anggota Komisi VII Alimin Abdullah mengatakan,
sewa genset dari Cina itu dilakukan PLN tanpa mem-
beritahu DPR. Sudah begitu, genset itu kini banyak
yang rusak. “Seharusnya dihindari. Genset pakai ba-
nyak BBM, makin boros,” kata Alimin.
Di dalam audit BPK, diketahui PLN memang menye-
wa diesel untuk tiga wilayah di Nusa Tenggara Barat
(NTB), yaitu Paok Motong, Labuhan, Niu, pada tahun
2009. Pengadaan diesel itu mengalami keterlambatan.
Belakangan daya pembangkit juga dikurangi, namun



nilai kontrak tak diubah.
Akibatnya, PLN harus
membayar kontrak lebih
tinggi, Rp 27,751 miliar.
Pemborosan PLN juga
terjadi pada tak terpe-
nuhinya pasokan gas di
pembangkit listrik dual
firing (gas dan BBM). Hal
itu membuat pembangkit
listrik harus dioperasikan
dengan high speed diesel
(HSD) atau solar, yang
harganya lebih mahal
Azrul Ananda
dibandingkan gas.
istimewa Contohnya di PLTG/U Muara Tawar dan Muara Ka-
rang, yang mengaliri listrik ke Jakarta dan sekitarnya.
Akibat harus memakai BBM, Muara Tawar kehilangan
kesempatan berhemat nyaris Rp 2 triliun pada 2009-
2010. Pemborosan lebih jumbo terjadi pada PLTG/U
Muara Karang, yaitu sekitar Rp 11 triliun.
Contoh lain pemborosan PLN terjadi pada penger-
jaan proyek 10.000 MW tahap I. BPK mengendus se-
abrek masalah dalam proyek itu. Mulai dari proses
tender yang menyimpang, penyelesaian yang molor
dari jadwal, hingga rusaknya pembangkit sebelum di-
operasikan. Hal itu menyebabkan PLN menanggung
ketidakhematan yang luar biasa.
Bukannya membantah, Dahlan justru terang-te-
rangan mengakui hasil audit itu. Bahkan, seharusnya
BPK dapat menemukan jumlah pemborosan PLN yang
lebih besar dari ‘sekadar’ Rp 37 triliun. “Bisa sampai
dua kali lipat,” kata dia.
Lewat blog-nya, Dahlan menulis, banyak pemboros-
an PLN lainnya yang belum masuk hitungan BPK.
Misalnya, di Senipah, Kalimantan Timur, sedang diba-



ngun PLTG berkapasitas 80 MW. Proyek itu mengha-
dapi kendala besar selama bertahun-tahun. Semen-
tara, PLTG itu penting untuk menerangi Kaltim.
“Selama ini terjadi inefisiensi triliunan rupiah di Kal-
tim. Itu tidak ditemukan oleh BPK,” tulis Dahlan.
Sebagai daerah yang kaya dengan sumber gas,
Jambi termasuk provinsi yang mengalami krisis lis-
trik paling parah. Gas itu belum dimanfaatkan dengan
optimal oleh PLN. Perusahaan pelat merah itu masih
mengembangkan pembangkit listrik ber-BBM. Jelas
tak efisien.
“BPK juga tidak menemukan inefisiensi di Jambi
Dahlan mengaku itu,” ucapnya lagi.
bukannya tidak Menurut bekas bos Jawa Pos tersebut, inefisiensi
PLN itu sebenarnya juga membuatnya gelisah. Ia per-
melakukan nah menumpahkan curahan hati atas persoalan itu
sesuatu untuk dalam rapat dengan Komisi VII, 18 Mei 2010.
mengatasi “Berkali-kali sampai saya setengah menangis,” kata
penyakit kronis di pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951,
itu.
PLN itu. Bahkan, lanjut dia, dari rapat itulah sebetulnya audit
investigatif BPK bermula. Rapat menyimpulkan agar
DPR meminta BPK mengaudit keuangan PLN tahun
2009-2010. Ternyata, BPK pun kini menemukan hal
yang sama dengan temuannya.
“Sebetulnya (temuan itu) datangnya dari saya. BPK
itu resminya saja,” kata Dahlan.
Dahlan mengaku bukannya tidak melakukan sesua-
tu untuk mengatasi penyakit kronis di PLN itu. Dalam
proyek PLTG di Senipah, ia berkunjung ke daerah itu
dan membereskan kerumitan birokrasi, yang mem-
buat pembangunan PLTG tersendat. Hasilnya, proyek
itu dapat berjalan.
Di hari yang sama dengan panggilan kedua Komisi
VII DPR, Dahlan menyempatkan diri melihat proyek
itu lagi. Kebetulan, saat itu ia sedang mendampingi



Tap untuk melihat video
Dahlan ber-Gangnam Style di
tengah-tengah ribut dengan
DPR.

kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) ke Pontianak. Proyek itu nyaris rampung.
“Tiga bulan lagi proyek itu sudah menghasilkan lis-
trik. Efisiensi triliunan rupiah segera terwujud,” kata-
nya.
Masalah agak berbeda terjadi pada inefisiensi
PLTG/U Muara Tawar dan Muara Karang. Dahlan
mengatakan, saat itu, pemerintah memutuskan jatah
gas untuk PLN dialihkan ke industri, karena industri
kehilangan pasokan gas. PLN dihadapkan pada dua
pilihan dilematik: beralih ke BBM atau memadamkan
listrik Jakarta selama berbulan-bulan.
Opsi kedua jelas tak mungkin diambil, sebab mati
listrik sebentar saja, warga Jakarta sudah pasti
mengamuk. Maka, Dahlan memilih opsi pertama. Ia
mengamini, akibat pemakaian BBM di kedua PLTG/U
itu, PLN mengalami pemborosan triliunan rupiah.
Namun, kerugian lebih besar akan dialami jika krisis
gas industri sampai terjadi.
“Pabrik-pabrik bisa tutup, dan karyawannya akan
di-PHK,” katanya.
Kalau keputusan untuk tak memadamkan listrik di



Jakarta itu salah, Dahlan siap menanggung risikonya.
Begitu pula dengan seluruh inefisiensi yang terjadi
di PLN selama dia memimpin. Bila bersalah secara
hukum, Dahlan pun rela dipenjara.
“Kalau saya masuk penjara akan saya jalani deng-
an gagah berani, tanpa mengeluh, tanpa menangis,”
terangnya.
Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon mengang-
gap pemborosan PLN itu bukan perkara enteng. Ine-
fisiensi itu telah membuat negara harus menanggung
rugi. Dan merugikan negara adalah perbuatan yang
bisa digolongkan sebagai tindak pidana.
Bayangkan, “(Bailout Bank) Century saja Rp 6 triliun sangat besar
bangun PLTG dampaknya. Ini Rp 37 triliun lo,” ujar politikus PDIP itu
di gedung DPR, 23 Oktober 2012, lalu.
tapi pipa gasnya Tak sedikit yang mendukung Dahlan. Wakil Menteri
tidak ada. Ada ESDM Rudi Rubiandini misalnya. Dia berpendapat,
lagi pipa dan dalam kasus Muara Tawar dan Muara Karang, bukan
gasnya ada, hanya Jakarta saja yang terancam gelap gulita. Bila
pembangkit itu tak dihidupkan dengan BBM, pema-
tapi PLTG-nya daman listrik bisa menjangkau Sumatera.
rusak. Rudi mengatakan, inefisiensi PLN yang tercantum di
audit BPK itu memang dipandang dengan cara berbe-
da-beda. Ada pihak yang melihatnya sebagai korupsi,
tapi ada juga yang memandangnya dari sisi herois-
me. “Tergantung cara pandang masing-masing,” ka-
tanya.
Pengamat Energi dari Reformainer Institute, Pri
Agung Rahkmanto mengatakan, siapapun yang me-
mimpin PLN pasti akan dituding melakukan inefi-
siensi. Sebab, penyakit itu sudah terjadi sejak lama.
Inefisiensi timbul karena tak matangnya perencanaan
dalam membangun PLTG.
“Bayangkan, bangun PLTG tapi pipa gasnya tidak
ada. Ada lagi pipa dan gasnya ada, tapi PLTG-nya ru-
sak,” ujarnya. (WAN/YOG)



Dahlan Iskan:
Kalau Masuk Penjara,
Saya Jalani dengan Gagah
“Kalau saya masuk
penjara akan saya
jalani dengan
gagah berani, tanpa
mengeluh, tanpa
menangis.”
Reporter: Hans Henricus
Hasan Alhabshy/detikfoto

D
ahlan Iskan
yakin tidak me-
lakukan penye-
lewengan saat
menjadi Dirut Perusaha-
an Listrik Negara (PLN).
Meski terjadi inefisiensi,
seperti hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK), ia memastikan
tidak ada korupsi.
“Ini kan tidak apa-apa,
bukan korupsi, bukan
penyelewengan. Kalau
saya masuk penjara akan
saya jalani dengan gagah
berani, tanpa mengeluh,
tanpa menangis,” kata
Dahlan.



Ia pun membantah istri dan anaknya terlibat dalam
tender pengadaan genset proyek jaringan listrik kerja
sama dengan pengusaha Cina. Proyek inilah yang
disebut-sebut menyebabkan inefisiensi di PLN.
Selain masalah audit BPK, Dahlan pun bicara
panjang lebar soal upeti BUMN ke Senayan. Berikut
wawancara Hans Henricus dari majalah detik deng-
an Dahlan yang dijumpai usai senam pagi di pelataran
Monas, Selasa 30 Oktober 2012:

Bagaimana sikap Anda
soal hasil audit BPK ter-
hadap PLN?
Temuan BPK itu pada
dasarnya adalah temuan
saya juga. Anda ingat
kalau meliput komisi VII
DPR, pada waktu itu saya
ungkap dengan sangat
antusias dan berkali-kali
sampai setengah mena-
ngis bahwa telah terjadi
inefisiensi itu. Dari situ
kemudian komisi VII min-
ta kepada BPK untuk memeriksa. Jadi, datangnya dari
Tap untuk melihat video saya, bukan dari BPK. BPK itu resminya saja.
BPK menilai inefisiensi itu mencapai Rp 37 triliun,
apakah benar seperti itu yang terjadi?
Lebih dari itu, seharusnya BPK bisa menemukan
lebih banyak, bisa sampai dua kali lipat.
Apa benar itu terjadi karena kesalahan kebijakan
saat Anda menjabat Dirut PLN? Misalnya pengadaan
genset dari Cina?
Komisi VII tahu semuanya. Genset memang berapa
harganya? Masa genset harganya sampai Rp 37 triliun.
Inefisiensi itu terjadi karena masalah pasokan gas.



Pengadaan genset saat Anda menjabat Dirut PLN
dianggap sebagai kesalahan kebijakan Anda?
Apa? Apa? informasinya seperti apa? Ya ungkapkan!
Ungkapkan!
Komisi VII sudah memanggil Anda dua kali untuk
menjelaskan masalah itu, kenapa tidak datang?
Siapa yang memanggil? Saya enggak merasa di-
panggil.
Komisi VII akan kembali mengundang Anda untuk
membahas soal masalah audit BPK itu?
Saya belum pernah diundang, undangan itu kan sa-
lah. Mereka berkoar-koar, mereka enggak tahu kalau
undangan itu salah.
Salahnya di mana Pak?
Anda kalau menyebut anak saya, dia Enggak tahu, tanya sen-
itu bersumpah tidak akan menginjak diri ke sana.
kantor PLN, dan sampai terakhir Beredar kabar istri
saya meninggalkan PLN. dan anak Anda terlibat
dalam tender pengadaan
genset proyek jaringan
listrik kerja sama dengan pengusaha Cina?
Buktikanlah! Istri saya itu menginjakkan kaki di PLN
saja tidak mau. Anak saya itu bersumpah selama saya
menjadi Dirut PLN, dia tidak akan menginjakkan kaki
di kantor PLN, itu anak saya dan itu adalah pemimpin
redaksi yang idealis. Saya ambil gaji saja tidak, nga-
pain ngobjek begitu? pakai mobilnya PLN saja tidak,
pakai mobil saya sendiri, bensin beli sendiri, hand-
phone sendiri, rumah sendiri, saya enggak menempati
rumah dinas, ngapain ngobjek begitu?
Anda kalau menyebut anak saya, dia itu bersumpah
tidak akan menginjak kantor PLN, dan sampai ter-
akhir saya meninggalkan PLN, dia tidak pernah meng-
injakkan kantor PLN mana pun, apakah PLN pusat
atau PLN daerah. Apalagi istri saya, saat saya mau
menjadi Dirut PLN saja dia menangis, dia melarang



keras saya menjadi Dirut PLN karena nanti saya bisa
masuk penjara seperti itu.
Kalau perkiraan istri Anda soal masuk penjara itu
benar bagaimana? Karena Kasus PLN itu?
Ini kan tidak apa-apa, bukan korupsi, bukan penye-
lewengan. Kalau saya masuk penjara akan saya jalani
dengan gagah berani, tanpa mengeluh, tanpa mena-
ngis.
Itu bagian tanggung jawab sebagai pemimpin?
Iyalah. Kecuali saya korupsi atau saya memakan
uang, tapi ini kan untuk
rakyat yang hasilnya
jelas. Kalau kebijakan
itu enggak saya lakuk-
an, Jakarta itu padam,
dan padamnya itu tidak
satu-dua hari, padamnya
bisa berbulan-bulan. Ya
terserah kalau komisi VII
menyuruh, seperti Pak
Effendi Simbolon katanya
di televisi menyatakan,
siapa yang menyuruh
menyelesaikan byar pet?
Ya sudah, biar saja byar
Tap untuk melihat video pet.
Setelah surat edaran Seskab nomor 542 terbit,
Anda langsung memerintahkan BUMN untuk tidak
memberikan upeti pada DPR, apa alasannya?
Program utama saya ketika dilantik menjadi Menteri
BUMN kan bagaimana memajukan BUMN. Salah satu
penghambat BUMN adalah direksinya tidak kompak.
Nah mengapa direksi tidak kompak? Penyebab uta-
manya ada intervensi. Intervensi itu bisa datang dari
luar BUMN atau intervensi yang diundang oleh direksi
itu dan menyebabkan ketidakkompakan.



Apa Anda punya bukti kuat dengan tudingan-tu-
dingan untuk DPR itu?
Lah, masa aku omong kalau enggak ada bukti?
Apa Anda merasa tersudut karena Senayan me-
nuntut pembuktian?
Lo, kenapa tersudut? Saya sudah menyampaikan
sangat bersedia membeberkan. Sangat bersedia.
Kenapa sampai sekarang belum membuka?
Ya, kapan diundang ke DPR?
Kenapa harus menunggu diundang?
Karena sejak awal saya tidak punya niat mengung-
kap hal-hal ini. Bukan watak saya untuk mengung-
kap-ungkap seperti itu.
Selama dua tahun di PLN
Kalau diminta DPR secara resmi, pun saya tidak pernah
kemudian disuruh mengungkapkan mengungkapkan hal se-
itu, akan dengan senang hati saya perti itu. Sudah satu tahun
ungkapkan. di Kementerian BUMN,
tidak juga pernah meng-
ungkapkan hal seperti itu.
Namun tiba-tiba wartawan tahu dan kemudian
bertanya kepada saya, ya saya kan enggak mungkin
enggak jawab, tetapi kalau saya kemukakan sekarang
nanti dikira saya yang berinisiatif. Kalau diminta DPR
secara resmi, kemudian disuruh mengungkapkan itu,
akan dengan senang hati saya ungkapkan, karena
berarti ada yang memerintahkan saya untuk meng-
ungkapkan. Kalau enggak ada yang memerintahkan
saya tidak akan ungkapkan, karena saya sudah lapor
kepada atasan saya, Presiden.
Setelah surat Seskab terbit, Anda langsung SMS
ke Dipo Alam untuk melapor soal upeti kepada DPR?
Saya SMS Presiden, saya lapor Presiden dan kopinya
saya berikan Pak Dipo. Tapi itu sebelum ada masalah
audit BPK ini, kira-kira tiga minggu lalu.
Isi laporan Anda kepada Presiden apa?



Dahlan Iskan memberi motivasi
pada acara kuliah umum di
SMA Negeri 3 Yogyakarta.
ANTARA/Sigid Kurniawan

Itu kan laporan saya sebagai bawahan kepada atas-
an, enggak akan saya ungkap. Kan tidak etis laporan
kepada Presiden saya ungkapkan di sini.
Senin 29 Oktober lalu, Anda ke kantor Presiden
untuk minta izin mengungkap soal upeti BUMN ke-
pada DPR?
Enggak. Saya sudah sampaikan beberapa waktu
yang lalu sebelum masalah temuan BPK itu muncul.
Siapa anggota DPR yang minta bagian? Partai apa
atau mungkin ada inisial dan komisinya?
Saya siap mengemukakan kalau diminta DPR untuk
mengungkapkan.
Bukannya Ketua DPR sudah minta untuk meng-
ungkapkan?
Kirim surat kepada saya bahwa diminta datang ke
DPR untuk mengungkapkan, akan saya ungkapkan
dengan senang hati.
Berarti harus sesuai prosedur?
Ya iyalah, supaya bisa dibuktikan bahwa saya di-
minta untuk mengungkapkan. Karena bukan niat
saya mengungkapkan yang begitu. Yang saya niatkan
adalah membentengi BUMN dan saya sudah cukup



Kalau bisa, yang Anda cek
pengaduan saya kepada Presiden
adalah tanggalnya, sebelum masalah
audit BPK itu diungkap.
membentengi BUMN.
Tanggapan Anda soal SMS yang konon dari Humas
BUMN soal inisial anggota DPR pemeras?
Ya SMS kan bisa ditambah-tambahi, tapi saya tidak
tahu apakah itu betul atau tidak. Yang jelas, saya tidak
mempublikasikan itu.
Apakah menurut Anda SMS itu memang dari Ke-
menterian BUMN?
Saya kira tidak.
Berapa BUMN yang sudah melapor tentang masa-
lah upeti ini?
Banyak.
BUMN besar seperti Pertamina dan Telkom juga
melapor?
Banyaklah pokoknya.
Rata-rata yang diminta biasanya berapa?
Banyak.
Modus mintanya seperti apa? Minta bagian dari
proyek BUMN begitu?
Ya minta bagianlah. Kadang-kadang.
Apakah menurut Anda masalah audit PLN meru-
pakan upaya pengalihan isu dari pernyataan Anda
soal upeti kepada DPR?
Kalau bisa, yang Anda cek pengaduan saya kepada
Presiden adalah tanggalnya, sebelum masalah audit
BPK itu diungkap, laporan saya kepada Presiden tang-
gal berapa? Dari situ Anda bisa tahu bahwa masalah
audit ini tidak ada hubungannya. (IYE/YOG)


[ lensa ]

Ratusan rumah di Tuckerton, New Jersey, AS terendam akibat terjangan badai Sandy. Gambar diambil Selasa
30 Oktober 2012. Badai Sandy yang menerjang pantai timur AS, memaksa Obama menyatakan keadaan
darurat di New York dan New Jersey. REUTERS/U.S.Coast Guard/Handout

Badai sandy
Tap untuk melihat foto lebih besar


[ lensa ]

Amukan badai Sandy di Southampton, New York, AS. Kekuatan badai Sandy memuncak pada Senin 29 Okto-
ber 2012. Akibatnya transportasi publik lumpuh. Untuk pertama kalinya dalam 27 tahun terakhir pasar saham
Wall Street tidak beroperasi. Kerugian akibat badai ini diperkirakan mencapai US$ 50 miliar. REUTERS/Lucas
Jackson

Badai sandy


[ lensa ]

Puluhan rumah hangus terbakar akibat kebakaran hebat yang dipicu badai Sandy di Breezy Point, New York.
Rabu, 31 Oktober 2012 warga mulai membenahi rumah mereka yang hancur akibat badai yang menewaskan
64 orang dan memporak-porandakan sejumlah kota itu. REUTERS/Adrees Latif (UNITED STATES - Tags: ENVI-
RONMENT DISASTER)

Badai sandy


[ lensa ]

Kegelapan menyelimuti Kota New York, AS. Badai Sandy yang menghantam pantai timur Amerika memutus
aliran listrik dan melumpuhkan aktivitas di sejumlah kota termasuk New York dan Washington DC. Ribuan
warga harus mengungsi. REUTERS/Gary He

Badai sandy


20121105 majalah detik_49

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

20121105 majalah detik_49