Dokumen tersebut membahas sozialisasi perizinan MMEA di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Ia menjelaskan dasar hukum, kewajiban memiliki NPPBKC MMEA, pengertian penyalur dan TPE MMEA, penggolongan MMEA, pengecualian NPPBKC, persyaratan permohonan pemeriksaan lokasi, permohonan NPPBKC, proses penyelesaian, masa berlaku NPPBKC, pembekuann

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SOSIALISASI PERIZINAN MMEA
KPPBC TIPE MADYA CUKAI
KUDUS

2. DASAR HUKUM
Pasal 14 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 1995 ttg Cukai sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007
PP 72/2008 TENTANG NPPBKC
PMK-201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan
Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur
dan Pengusaha TPE MMEA
SE-03/BC/2009 Tentang Juklak Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan
Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur
dan Pengusaha TPE MMEA
SE-07/BC/2009 Tentang Registrasi Cukai
SE-17/BC/2010 Tentang Pemenuhan SIUP-MB dalam Pemberian
NPPBKC

3. KEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC MMEA
1. Pengusaha Pabrik MMEA
2. Importir MMEA
3. Penyalur MMEA
4. Pengusaha TPE MMEA

4. PENGERTIAN
UMUM
Penyalur MMEA adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang
kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-
mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir
TPE MMEA adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena
cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir

5. www.themegallery.com
PENGGOLONGAN MMEA
Kadar EA sd 5% A
MMEA
B
Kadar EA lebih dari 5-20% C
Kadar lebih dari 20%

6. DIKECUALIKAN KEWAJIBAN MEMILIKI
NPPBKC MMEA
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman
Mengandung Etil Alkohol dengan kadar paling
tinggi 5% (lima persen)

7. Yang berkedudukan di Indonesia
NPPBKC
Setiap Orang
Yang secara sah mewakili
orang pribadi atau badan
hukum yang berkedudukan di
luar Indonesia

8. PERMOHONAN PEMERIKSAAN
LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
Pengusaha
KPPBC
Wawancara ( BAW)
Permohonan
tertulis,disertai min. : Pemeriksaan
- salinan IUI/TDI Lokasi/Bangunan/
30 hari
Tempat Usaha
- gambar denah
lokasi/bangunan/
tempat usaha
BA.PEMERIKSAAN
- salinan IMB +
Gambar Denah
- salinan izin pemda (HO)
BAP sebagai salah satu syarat
kelengkapan permohonan
NPPBKC (PMCK-6)
3 bulan
PMCK-6
(aturan baru)

9. PERMOHONAN MENDAPATKAN NPPBKC
Orang
2
1. Permohonan tertulis
memperoleh NPPBKC,
dilampiri :
1 30 hari
a. BA Pemeriksaan
b. Salinan/fotocopy izin
dipersyaratkan
instansi terkait telah KPPBC
disahkan pejabat
berwenang
c. Surat Pernyataan SETUJU
bermaterai (tidak
ATAU
kesamaan nama)
TOLAK
KEP. NPPBKC
ATAU
SURAT TOLAK

10. KEGIATAN WAWANCARA
KEBENARAN DATA
PEMOHON SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB
KEBENARAN DATA
LAMPIRAN
PERMOHONAN

11. PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
Persil,bangunan,ruangan,tem
pat dan pekarangan bagian
dari pabrik/tempat usaha
Batas-batas pabrik/tempat usaha
Luas pabrik/tempat usaha
BAP + Gambar
Denah
BAP digunakan sebagai persyaratan untuk
NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan

12. Persyaratan Fisik
Tempat Usaha Penyalur MMEA
1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung
dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat
usaha penyalur yang dimintakan izin
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum,
sekolah, atau rumah sakit
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada
di kawasan perdagangan
4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi
5. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk
bagian dari tempat usaha peyalur
6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun
MMEA
7. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai
8. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling
rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi
bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

13. Persyaratan Fisik
Tempat Penjualan Eceran MMEA
1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-
tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan
izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat
hiburan
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang
berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat
hiburan
3. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum,
sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan
oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan umum
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk
bagian dari TPE
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun
MMEA

14. Persyaratan Administrasi
(aturan baru)
Penyalur MMEA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan
Permohonan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja tertulis kepada
5. NPWP Menkeu u.p.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Kepala Kantor
( PMCK-6)
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha
(Badan Hukum) +
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama BAP
penyalur
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan) → aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

15. Persyaratan Administrasi
Tempat Penjualan Eceran MMEA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP MB)
Permohonan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja tertulis kepada
5. NPWP Menkeu u.p.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Kepala Kantor
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha ( PMCK-6)
(Badan Hukum)
+
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur BAP
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan)
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

16. SIUP-MB
 SIUP-MB --- Importir, Penyalur MMEA dan Pengusaha TPE
MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5%
 Penerbitan NPPBKC MMEA dengan kadar etil alkohol
sampai dengan 5% tidak diperlukan persyaratan SIUP-MB
akan tetapi cukup dengan melampirkan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)

17. PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
- Pemohon (asli) YA
Keputusan
Pemberian
NPPBKC
- Kanwil (salinan)
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Kesamaan nama
Surat Penolakan
Tidak lengkap / tidak benar
Sebut alasan

18. MASA BERLAKU NPPBKC
Pengusaha Pabrik & Importir HT
berlaku selama masih
Pengusaha Pabrik & Importir MMEA
menjalankan usaha
Pengusaha Pabrik & Importir EA
berlaku selama 5 tahun
Penyalur & Pengusaha TPE MMEA
dan dapat diperpanjang
Pengusaha TP & Pengusaha TPE
untuk jangka waktu yang
EA
sama

19. PABRIK/IMPORTIR/TP/PENYALUR
harus memasang PAPAN NAMA
PALING SEDIKIT :
- NAMA PERUSAHAAN
- ALAMAT
- NPPBKC
UKURAN PALING KECIL :
lebar 60cm X panjang 120cm
(aturan lama 80cm x120cm)
PENGUSAHA TPE
harus memasang STIKER
(aturan baru)

20. FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI
(bagi pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC)
DATABASE DJBC
PROFILING
(aturan baru)

22. PEMBEKUAN NPPBKC
ALASAN BUKTI
Diduga pemegang NPPBKC melakukan Keterangan dan/atau data paling sedikit 2 (dua)
pelanggaran pidana di bidang cukai unsur dari :
a. Laporan Kejadian
b. Berita Acara Wawancara
c. Laporan Hasil Penyelidikan
d. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
e. Barang Bukti
Tidak lagi dipenuhi : a. Surat Bukti Penindakan
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemegang izin b. Bukti temuan persyaratan administrasi tidak
tidak sah/mewakili dipenuhi
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
Pemegang NPPBKC dalam pengawasan kurator Mempunyai utang

23. JANgKA wAKtU PEMBEKUAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
Diduga pemegang NPPBKC melakukan a. s.d putusan hakim
pelanggaran pidana di bidang Cukai b. 60 hari tidak ditemukan pelanggaran
Tidak lagi dipenuhi :
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemeganng izin a. Paling lama 1 tahun
tidak sah/mewakili b. S.d dipenuhi kembali persyaratan dalam
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi waktu kurang 1 tahun
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
Pengawasan kurator Putusan hakim sehubungan dengan kepailitan

24. NPPBKC DIBEKUKAN
DIlArANg
MENJAlANKAN
KEgIAtAN UsAhA
tANPA MENgUrANgI
KEwAJIBAN
PENgUsAhA KEPADA
NEgArA
KEP.PEMBEKUAN
NPP BKC

25. PEMBErlAKUAN KEMBAlI
NPPBKC
ALASAN Pemberlakuan kembali
NPPBKC tidak mengurangi
1  Tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan
kewenangan Pejabat BC untuk
 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mencabut NPPBKC
hukum tetap menyatakan tidak bersalah
2 Persyaratan telah dipenuhi lagi
3 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan Pemberlakukan kembali
hukum tetap menyatakan tidak pailit NPPBKC tidak mengurangi
kewenangan Pejabat BC untuk
mencabut NPPBKC
KEP. PENCABUTAN
PEMBEKUAN NPPBKC

26. tINDAK lANJUt PEMBEKUAN
NPPBKC
ALASAN
1 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan Tindaklanjut :
hukum tetap menyatakan bersalah Pencabutan NPPBKC
2 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan pailit
Tindaklanjut :
Pencabutan NPPBKC
KEP.PENCABUTAN
NPP BKC

27. PENCABUtAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
1 Permohonan yang bersangkutan
Wajib lapor KPPBC
2 Tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) Kecuali : paling lama:
tahun a. Renovasi
7 hari;
b. Bencana alam/diluar
kemampuan pengusaha 14 hari;
3 Persyaratan NPPBKC Pasal 14 ayat (2a) UU; a. Pemegang tidak sah - Sebelum renovasi
Pasal 3 ayat (3) PMK; dan Pasal 6 PMK tidak di Indonesia
dipenuhi lagi b. Persyaratan Lokasi - Setelah bencana
c. Persyaratan administrasi izin
4 Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah
mewakili badan hukum/orang pribadi di luar
negeri Tidak lapor KPPBC
maka NPPBKC
5 Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
dicabut
6 Tidak lagi dipenuhi Pasal 14 ayat (3) UU 11 Pemilik meninggal dunia, tidak
Tahun 1995 diperbaharuisetelah 12 bulan
sejak tgl meninggal
7 Pemegang NPPBKC dipidana berdasarakan
Keputusan Hakim karena melakukan
pelanggaran UU 11 Tahun 1995
8 Pemegang NPPBKC melanggar Pasal 30 UU Memproduksi barang lain selain
11 Tahun 1995 BKC yang diizinkan
9 NPPBKC dipindah tangankan, dikuasakan,
dikerjasamakan dengan orang lain tanpa izin
Menkeu

28. Pelunasan/pelekatan
Pita Cukai dan
Sisa BKC dikeluarkan, maks. 30
belum lunas hari sejak diterima
Kep. Pencabutan
Pemusnahan :
Pencacahan
- Pengusaha
PENGUSAHA PABRIK oleh KPBC
- KPPBC, atas biaya
pengusaha / kurator
KPPBC
Sisa Pita Cukai Diselesaikan
sesuai ketentuan
KEPUTUSAN
PENCABUTAN
NPPBKC
 Direktur Cukai
 Kepala Kanwil

29. PERUBAHAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
1 Perubahan Nama Akta notaris
Akta perubahan AD ( badan Pengusaha
Hukum) diketahui notaris
Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan
Perubahan NPWP
Permohonan
2 Perubahan Kepemilikan  Akta notaris
 Akta perubahan AD ( badan
tertulis kepada
Hukum) diketahui notaris Menkeu u.p.
 Perubahan IUI/TDI Kepala Kantor
 Perubahan Izin perdagangan
 Perubahan NPWP
3 Perubahan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha  IMB
 Izin pemda (HO)
Pemeriksaan Lokasi
 Perubahan IUI/TDI
 Perubahan Izin perdagangan
 Perubahan NPWP
4 Perubahan Jenis BKC Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan Pemeriksaan Lokasi

30. PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
- Pemohon (asli) YA
Keputusan
Perubahan
NPPBKC
- Kanwil (salinan)
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Surat Penolakan
Sebut alasan

31. FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI
(bagi pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC)
DATABASE DJBC
PROFILING

32. DATABASE DJBC
PROFILING
- RESIKO RENDAH
- RESIKO SEDANG
- RESIKO TINGGI
PELAYANAN DAN
PENGAWASAN

33. HAL – HAL PERLU DIPERHATIKAN
memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait pengisian
formulir isian registrasi cukai kepada pengusaha Barang Kena
Cukai yang berada di bawah pengawasannya;
meneliti, merekapitulasi, dan mengadministrasikan formulir isian
registrasi cukai yang telah diterima dari pengusaha, dan
diharapkan paling lama akhir bulan Juni 2009 di masing-
masing Kantor telah tersusun database NPPBKC;
melakukan pemutakhiran database apabila ada perubahan
data pada formulir isian registrasi cukai dan/atau ada penerbitan
NPPBKC;
melakukan penelitian dan analisa database NPPBKC yang telah
disusun untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan di
bidang cukai.

34. HAL – HAL PERLU DIPERHATIKAN
Terhadap pengusaha Barang Kena Cukai yang telah mengisi
dan mengembalikan formulir isian registrasi cukai kepada
KPPBC sebelum surat edaran ini diterbitkan ( antara lain
pengusaha pabrik hasil tembakau di bawah pengawasan
KPPBC Malang, KPPBC Kediri dan KPPBC Kudus), dianggap
telah melakukan pengisian formulir isian registrasi cukai.
Kepala Kantor agar segera mengirimkan database NPPBKC yang
telah disusun kepada Direktur Cukai - KP DJBC dalam bentuk
hardcopy atau soft copy.