Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Struktur organisasi sma

7,984 views

Published on

  • Be the first to like this

Struktur organisasi sma

  1. 1. T. BEAR
  2. 2. KEPALA SEKOLAH WAKASEK WAKASEK WAKASEK WAKASEK AKADEMIS KESISWAAN SAPRAS HUMAS KOMITE SEKOLAH KEPALA ADMINISTRASI KETUA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Urusan Urusan Urusan Urusan Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi PERSURATAN KEPEGAWAIAN DAN ARSIP HUMAS KEUANGAN GURU Urusan Urusan UrusanJABATAN KARIR Administrasi Administrasi Administrasi AKADEMIS KESISWAAN SAR PRAS
  3. 3. Perda No 15 Tahun 2008 ttg pendidikan Pasal 70 (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan Dan dalam standar Pengelolaan Pendidikan Permendiknas N0 19 Tahun 2007 Tentang Kepemimpinan Sekolah :Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana- prasarana, dan kesiswaan.
  4. 4.  Sesuai dengan PP tersebut maka struktur organisasi suatu instansi pemerintah diisi oleh orang – orang struktural yaitu Kepala Admisitrasi, dan para pelaksana administrasi (Permendiknas no 24 tahun 2008). KEPALA ADMINISTRASI Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan UrusanAdministrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi KEPEGAWAIAN PERSURATAN DANAKADEMIS KESISWAAN SAR PRAS HUMAS KEUANGAN ARSIP
  5. 5.  Perda 15 tahun 2008 Pasal 104 (1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif.
  6. 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANGPEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAHPOLA HUBUNGAN KERJAPASAL 3PENYELENGGARAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PERANGKATDAERAH DILAKUKAN MELALUI HUBUNGAN KERJA YANG MELIPUTI:KONSULTATIF;KOLEGIAL;FUNGSIONAL;STRUKTURAL; DANKOORDINATIF.PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT(1) MEMPERHATIKAN KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS,PROFESIONALITAS, DAN KETERPADUAN.
  7. 7. DALAM PERMENDAGRI 57 TAHUN 2007 PADA KETENTUAN LAIN –LAIN : 8. Dalam rangka efisiensi, jabatan kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.
  8. 8. BIROKRASI PEMERINTAHJABATAN KARIER DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2, YAITU: (UU 43 TAHUN 1999PASAL 1 AYAT 6) Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. PP Nomor 13 Tahun 2002, UU 8 1974, Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999, UU 8 1974,
  9. 9. PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH J. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. . Satuan kerja perangkat daerah yang dapat didukung oleh kelompok jabatan fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dilakukan penyerasian dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. 10. TERIMA KASIH

×