pembangunan scene dengan menggunakan software 3Ds max dan software 3D Exploration untuk generate code C OpenGL yang ditujukan untuk tugas komputer grafika
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Disusun oleh :
Peti Indriani Pratiwi
C1AB15052
Pengertian
Sistem komputerisasi yang memproses dan mengintergrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.
Latar belakang umum
- Era globalisasi, adanya tuntutan untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi
- Meningktakan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas pengawasan serta penyediaan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk semua tingkatan manajemen rumah sakit dan masyarakat
- Menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif dan efisien
Latar belakang khusus
- Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi ( rekam medis elektronik, resep elektronik, arsip digital, DGS, INA CBGS; pembayaran cash, kartu atm, transfer antar bank.
- Jaminan kesehatan : Jamkesmas, Jamkesda, ASKES
5 Komponen SIMRS
- Software (SIMRS)
- Hardware (perangkat keras berupa komputer, printer dll)
- Networking (jaringan LAN, Wireless)
- SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Komitmen semua unit/instalasi terkait
- SDM (Sumber Daya Manusia)
Proses bisnis
1. Pelayanan utama (front office)
2. Pelayanan administratif (back office)
3. Proses bisnis data tidak terstruktur
Manfaat SIMRS
- Memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, kemudahan,standar praktek medis yang baik dan benar
- Dokumentasi yang auditable dan accountable
- Mendukung pemasaran jasa RS : peningkatan mutu, kecepatan,kenyamanan,kepastian biaya dan pelayanan
- Meningktakan profesionalisme dan kinerja manajemen
- Mendukung kerjasama, keterkaitan dan koordinasi antar bagian dalam RS
- Meningkatkan akses RS terhadap berbagai sumber daya seperti Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, Jamsostek, instansi pemberi jaminan kesehatan
- Menjadikan RS sebagai organisasi sosial yang inovatif, responsif, efektif dan efisien
- Meningkatkan pendapatan RS
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Melalui PHLN
pembangunan scene dengan menggunakan software 3Ds max dan software 3D Exploration untuk generate code C OpenGL yang ditujukan untuk tugas komputer grafika
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Disusun oleh :
Peti Indriani Pratiwi
C1AB15052
Pengertian
Sistem komputerisasi yang memproses dan mengintergrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.
Latar belakang umum
- Era globalisasi, adanya tuntutan untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi
- Meningktakan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas pengawasan serta penyediaan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk semua tingkatan manajemen rumah sakit dan masyarakat
- Menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif dan efisien
Latar belakang khusus
- Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi ( rekam medis elektronik, resep elektronik, arsip digital, DGS, INA CBGS; pembayaran cash, kartu atm, transfer antar bank.
- Jaminan kesehatan : Jamkesmas, Jamkesda, ASKES
5 Komponen SIMRS
- Software (SIMRS)
- Hardware (perangkat keras berupa komputer, printer dll)
- Networking (jaringan LAN, Wireless)
- SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Komitmen semua unit/instalasi terkait
- SDM (Sumber Daya Manusia)
Proses bisnis
1. Pelayanan utama (front office)
2. Pelayanan administratif (back office)
3. Proses bisnis data tidak terstruktur
Manfaat SIMRS
- Memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, kemudahan,standar praktek medis yang baik dan benar
- Dokumentasi yang auditable dan accountable
- Mendukung pemasaran jasa RS : peningkatan mutu, kecepatan,kenyamanan,kepastian biaya dan pelayanan
- Meningktakan profesionalisme dan kinerja manajemen
- Mendukung kerjasama, keterkaitan dan koordinasi antar bagian dalam RS
- Meningkatkan akses RS terhadap berbagai sumber daya seperti Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, Jamsostek, instansi pemberi jaminan kesehatan
- Menjadikan RS sebagai organisasi sosial yang inovatif, responsif, efektif dan efisien
- Meningkatkan pendapatan RS
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Melalui PHLN
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKWulanHandayani19
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Tegar Palyus Fiqar, S.T., M.Kom.
Jabatan : Sebagai Tenaga Ahli
Dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Audit Aplikasi e-Kinerja, dengan ini
menyatakan bahwa saya :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait dengan
pekerjaan yang ditugaskan ;
2. Tidak akan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan kepada pihak luar;
3. Tidak menyebarluaskan semua basis data (database) dan kode program termasuk
basis data karyawan milik Pemerintah Kota Balikpapan kepada pihak luar;
4. Tidak akan memberikan dan atau menggunakan ulang kode program untuk aplikasi
yang sedang dipelihara dan atau sedang dikembangkan untuk Pemerintah Kota
Balipapan kepada pihak luar kecuali telah membeli atau meminta ijin dari
Pemerintah Kota Balikpapan;
5. Tidak akan memberikan akses ke server dan ke basis data Pemerintah Kota
Balikpapan kepada pihak luar;
6. Tidak akan secara sengaja merusak data dan kode program dari aplikasi dan basis
data yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Tidak akan secara asal-asalan menyangkal adanya bug/kesalahan dalam aplikasi dan
tidak akan mengenalkan bug/kesalahan yang ada di dalam software yang nantinya
pihak luar akan mendapatkan keuntungan darinya;
8. Tidak akan membuat atau mendistribusikan Malware baik melalui aplikasi maupun
jaringan komputer.
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Balikpapan, 10 Juli 2019
Hormat kami,
Tegar Playus Fiqar, S.T., M.Kom.