Dokumen ini memberikan ringkasan tentang berbagai isu diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi perempuan di Indonesia akibat penerapan peraturan daerah berbasis agama seperti di Tangerang, Aceh, dan NTB serta ketidakmampuan pemerintah untuk membatalkan peraturan-peraturan tersebut.

1. Resume Film
“Atas Nama...”
Oleh:
Kelompok II/A/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bagus Yanuar (20100610008)
Rima Diantika
(20100610032)
Kurnia Siwi Hastuti (20100610034)
Chyfan Ak Soumena (201006100 40)
Gupit Bramanto
(20100610028)
Arif Setabudi (201006100 )
Okke Nabilla (20100610039)
Latif

2. Konten
,,Reformasi
,,Apa yang terjadi
di Tangerang??
,,Bagaimana denga
n Aceh??
,,Lalu Ahmadiyah
di Nusa Tenggara
Barat??

3. ..Implementasi atas kondisi kaum perempuan di tanah air
dirasa masih jauh dari harapan, seperti masih maraknya
kekerasan, diskriminasi, intoleransi, penyeragaman, dan
kriminalisasi atas nama agama, moralitas, serta
keinginan kelompok mayoritas.. .. ..

4. ...reformasi
Reformasi bukan akhir dari perjuangan, tetapi
merupakan awal yang entah ujungnya sampai
mana.....
Tahun pertama reformasi dipenuhi chaos,
kekacauan, kebingungan, dan shock disebabkan
karena daya ikat bangsa yang sangat lemah.

5. ...Tangerang
• Lilis yang bekerja di restoran ditangkap Satpol
PP saat menuggu kendaraan umum. Ia dituduh
melanggar
peraturan
daerah
Tangerang
No.8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
Menurut perda ini seorang dapat ditahan jika
dicurigai sebagai pekerja seks karena cara ia
berpakaian dan berperilaku berda ditempattempat umum khususnya di malam hari.

6. • Akibat peristiwa salah tangkap ini, Lilis
dikeluarkan dari pekerjaannya, suami keluar
dari pekerjaan karena tertekan dengan tudingan
ia beristrikan pekerja seks. Tekanan juga datang
dari
masyarakat
sekeliling.
Di
tengah
keterpurukan ini Lilis dan keluarganya mulai
terlilit hutang dan hidup berpindah-pindah. Lilis
akhirnya meninggal dunia di penghujung tahun
2008 dalam kondisi depresi.

7. • Tangerang adalah satu dari 38 daerah yang
memiliki perda tentang pelacuran yang
mengkriminalisasi perempuan. Perda Tangerang
No.8/2005 telah diajukan ke Mahkamah Agung
untuk judicial review. Pengajuan itu ditolak
dengan alasan perda tersebut telah dibuatkan
prosedur. Pengajuan judicial review untuk perda
serupa dari Bantul juga ditolak oleh Mahkamah
Agung. Kali ini dengan alasan bahwa
permohonan diajukan melewati batas waktu
yang diperbolehkan, yaitu 180 hari sejak perda
itu ditetapkan.

8. ...Aceh
• Ada 21 daerah selain Aceh yang memiliki aturan
busana berbasis agama. Beberapa daerah
dilaporkan mengikuti larangan ini. Razia
pakaian terus berlangsung. Kadang melibatkan
tindak kekerasan.

9. Contoh-contoh Perda di Aceh yang berbasis agama:
• Perda No.5/2003 tentang berpakaian Muslim dan
Muslimah.
• Perda No.6/2003 tentang Pandai Baca Al-Quran
bagi siswa dan calon pengantin.
• Perda No.2/2003 tentang Pengelolaan Zakat
Profesi, Infaq, dan Shodaqoh.
• Perda No.3/2002 tentang Larangan Pengawasan
Penertiban, Peredaran, dan Penjual Minuman
Beralkohol.

10. ...Nusa Tenggara Barat
• Lombok Timur adalah salah satu dari sepuluh
daerah yang memiliki kebijakan melarang
kegiatan Jemaah Ahmadiyah karena dinilai
menodai agama Islam. Alasan serupa diadopsi
dalam Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung
pada bulan Juni 2008. Kebijakan pelarangan ini
dijadikan alasan bagi kelompok penyerang
untuk membenarkan aksi merusak dan
membakar gedung milik anggota Jemaah
Ahmadiyah serta mengusir mereka dari tempat
tinggalnya.

11. • Hasil pemantauan Komnas perempuan tentang
penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pada
tahun 2005 di beberapa kabupaten di Jawa
Barat dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan
bahwa perempuan Ahmadiyah mengalami
ancaman dan tindak kekerasan. Khususnya
kekerasan seksual pada saat dan setelah
penyerangan, tidak dapat menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Mengalami pemiskinan, gangguan kesehatan,
dan tidak dapat mendaftarkan perkawinannya.

12. • Serangan terhadap Jemaah Ahmadiyah masih
berlanjut hingga sekarang. Belum ada
penindakan hukum bagi para pelaku kekerasan.
Sekalipun SKB juga memperingatkan dan
memerintahkan semua warga negara untuk
tidak melakukan tindakan yang melanggar
hukum terhadap Jemaah Ahmadiyah.

13. tahukah Anda...
Sampai hari ini ada 172 perda diskriminatif
terhadap perempuan tidak satupun yang
dibatalkan
oleh
pemerintah
maupun
kewenangan yudikatif.

14. • Semakin hari suara intoleransi terhadap
perempuan semakin kuat.
• Sistem demokrasi ini bisa akan mati bukan
karena tidak ada pemilu, tetapi karena kita tidak
berani berpendapat.!!!