Sidang PPKI terakhir membahas pembentukan lembaga-lembaga negara baru Indonesia yang merdeka, yaitu Komite Nasional Indonesia sebagai badan perwakilan rakyat, Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai, dan Badan Keamanan Rakyat sebagai badan pertahanan sementara mengingat kekuatan militer Indonesia saat itu yang belum memadai.

1. o Clarisa Tazkia Rakhma (11)
o Daffa Adiansyah (12)
o Leonardo Rizqa Yulianto (23)
o Muhammad Kholik (31)
o Muhammad Arifin (32)
SIDANG
PPKI

2. Sidang PPKI yang terakhir
Banyak yang harus dilakukan bangsa Indonesia saat memproklamasikan kemerdekaannya, seperti
mempersiapkan tatanan kehidupan kenegaraan. Oleh sebab itu, PPKI mengadakan rapat untuk
menentukan apa-apa saja yang diperlukan bangsa Indonesia sebagai bangsa baru merdeka.
Di sidang PPKI pertama yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945, semua anggota rapat menyetujui
hasil rancangan Pembukaan dan UUD Negara RI. Mereka juga sepakat memilih Soekarno dan Moh.
Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI.
Kemudian sidang kedua kembali digelar tanggal 19 Agustus 1945, dan di sidang tersebut semua
anggota sepakat pembagian wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi yang masing-masing provinsi
dipimpin seorang gubernur. Sidang PPKI kedua juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk
Komite Nasional Daerah yang terdiri dari 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta pembentukan
Tentara Republik Indonesia.
Selang beberapa hari, PPKI kembali menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang
tersebut membahas hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional,
Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.

3. Hasil Rapat PPKI 22 Agustus 1945
1. Membentuk Komite Nasional
Indonesia (KNI)
Jadi KNI ini dibentuk oleh PPKI
dengan tujuan sebagai badan Dewan
Perwakilan Rakyat. Orang yang
ditunjuk sebai ketua KNI pertama
adaah Mr. Kasman Singodimejo yang
mana dilantik pada tanggal 29
Agustus 1945. Adapun tugas
utamanya KNI adalah untuk
membantu tugas-tugas kepresidenan
dan juga tidak hanya bertugas
sebagai penasihat saja melainkan
juga mempunyai hak legislatif.

4. 2. Membentuk Partai Nasional
Indonesia (PNI)
Selain membuat Komisi Nasional
Indonesia, sidang tanggal 22
Agustus 1945 juga memutuskan
untuk membentuk Partai Nasional
dan sekaligus menetapkan Partai
Nasional Indonesia merupakan
partai tunggal yang ada pada saat
itu. Barulah pada tanggal 3
November 1945 muncul nama-
nama artai baru seperti Partai
Rakyat Jelata, Partai Buruh
Indonesia, PNI, Partai Sosialis
Indonesia dan lain-lain.

5. Selain itu secara perhitungan
pasukan yang dimiliki Indonesia pada
saat itu juga belum mampu menandingi
kekuasaan Jepang, sehingga
pembentukan badan keamanan nasional
harus dilakukan secara bertahap.
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat
Untuk menjaga kedaulatan NKRI, maka
dibentuklah sebuah Badan Keamanan
Rakyat. Adapun pemuda-pemuda yang
dahulunya ikut sebagai prajurit PETA,
KNIL dan juga HEIHO secara inisiatif
membentuk BKR di daerah masing-
masing sebagai wujud perjuangannya
terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi
pada saat itu pemerintah belum
membentuk badan pertahanan Tentara
seperti pada saat ini, karena
pembentukan badan keamanan secara
nasional dirasa bisa menimbulkan
permusuhan atas sekutu Jepang.