1. Kebijakan Tata Naskah Dinas
Instansi Pemerintah
Drs. Khalid Efendi, M.Pd
Widyaiswara Ahli Madya
PPSDM Regional Bukittinggi
HP 082174440319
Bahan tayang ini menggunakan presentasi Web Presentation E-Learning
PowerPoint Templates
2. Permenpan dan RB No 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah.
Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas
.
Pemendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Permendagri No 42 Tahun 2016
tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri
.
Kebijakan Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Permendagri No 10 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas
Elektronik
.
Perka ANRI No 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas
.
3. UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara .
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara.
Dasar Hukum Permendagri No 54 Tahun 2009
UU
UU
PP
PP
PP
PP
3
4. Dasar Hukum Permenpan
Nomor 80 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden Nomor 47Tahun 2009tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 4
5. Dasar Hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
UU
PP
Kepres
Perka
UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2009
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan .
2012
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 .
2001
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan tata Kerja Arsip nasional
republik Indonesia sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05
Tahun 2010..
2006
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Kepala Arsip
Nasional
5
6. Dasar Hukum Permendagri Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun
2015 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Kementerian
Dalam Negeri
.
UU No 24 Tahun
2009 tentang
Bendara, Bahasa,
Lambang Negara
dan Lagu
Kebangsaan
UU No 39
Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara
UU No 12 Tahun
20011 tentang
Pembentukan
Peraturan
perundang-
undangan
Perpres No 24 Th
2010 tentang
Kedudukan,
Tugas dan
Fungsi
Kementerian
Negera Serta
Susunan
Organisasi,
Tugas, dan
Fungsi Eselon I
Kementerian
Negara
Perpres No 11 Tahun
2015 tentang
Kementerian Dalam
Negeri
Permendagri No 3
Th 2010 tentang
Nomenklatur
Kementerian
Dalam Negeri
Permendagri No
78 Th 2012 tentang
Tata Kearsipan di
Lingkungan
Kementerian Dalam
Negeri dan
Pemerintah Daerah
Permendagri No
88 Tahun 2013
tentang
Pembentukan
Produk Hukum di
Lingkungan
Kementerian
Dalam Negeri
6
7. Undang-Undang yang mengatur Tata Naskah Dinas
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara .
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
5. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
7
8. Peraturan Pemerintah yang mengatur Tata Naskah Dinas
Masa Orde Lama
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
Lambang Negara.
Masa Reformasi
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan .
8
9. Dasar Hukum Pengaturan Tata Naskah Dinas
6
Undang-
Undang.
5
Peraturan
Pemerintah.
4
Peraturan
Presiden.
1
Keputusan
Presiden.
5
Peraturan
Menteri/
Peraturan
Kepala
Lembaga.
9
10. Tata naskah dinas adalah“Pengelolaan informasi
tertulis (naskah) yang meliputi jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
pendistribusian dan penyimpanan, serta media
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan
(Bambang dalam Muhidin dan Winata (2016:43)
Tata naskah adalah suatu kegiatan administrasi
di dalam memelihara dan menyusun data-data
dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu
dari suatu persoalan pokok secara kronologis
dalam sebuah berkas (Sugiarto dan Wahyono
(2014:52)
10
11. Tata Naskah Dinas adalah
pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format,
penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan
penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.
(Permendagri Nomor 42 Tahun
2016)
11
12. Tata Naskah Dinas menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional RI
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
PEMBUATAN PENGAMANAN PENANDATANGANAN PENGENDALIAN
Pembuatan Pengamanan
Materi Pokok
Penandatangan
an
Pengendalian
1. Penomoran
2. Penggunaan kertas
3. Jarak spasi, jenis
fon, kata
penyambung
4. Batas ruang/tepi
5. Nomor halaman
6. Tembusan
7. Lampiran
8. Logo dan lambang
9. Paraf dan cap
10.Perubahan,
pencabutan, ralat
1. Kategori Klasifikasi
keamanan dan Akses
2. Pemberian kode dan
akses
3. Pemberian nomer seri dan
security printing
4. Naskah dinas rahasia
1. Pengunaan garis
kewenangan
2. Penandatanganan
3. Kewenangan
penandatanganan
1. Pengendalian Naskah
dinas masuk
2. Pengendalian Naskah
dinas keluar
Activities
Outcomes
12
13. penulisan, penggunaan ruang atau lembar
naskah dinas, spesifikasi informasi, serta
penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar
dan lugas.
tatacara dan bentuk yang telah
dibakukan
isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan
dan dokumentasi harus dapat
dipertanggungjawabkan
1. Asas efisien dan
efektif
2. Asas pembakuan
3. Asas
akuntabilitas
Asas-asas Tata Naskah Dinas
13
14. tata naskah dinas diselenggarakan dalam
satu kesatuan sistem.
tata naskah dinas diselenggarakan tepat
waktu dan tepat sasaran.
penyelenggaraan tata naskah dinas
harus aman secara fisik dan substansi.
4. Asas
keterkaitan
5. Asas kecepatan
dan ketepatan
6. Asas keamanan
14
