1. Massa pendukung dua pasangan calon gubernur Jawa Timur, KarSa dan Berkah, berhadapan di depan kantor KPU Jawa Timur saat rapat pleno sedang berlangsung, menimbulkan ketegangan. 2. Rapat pleno KPU Jawa Timur belum menetapkan pasangan calon yang lolos karena perbedaan pendapat soal dukungan partai-partai kecil untuk pasangan Berkah. 3. KPU meminta rekomendasi tertulis dari Bawaslu Jawa Timur

1. KLIPPING BERITA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
2013
surabayapagi.com
1.500 Massa Pendukung KarSa dan 1.000
Pendukung Khofifah Berhadap-hadapan,
Menyebabkan Sekretariat KPU Jatim Menegang
Senin, 15 Juli 2013 | 04:03 WIB
Laporan : Riku Abdi
SURABAYA (Surabaya Pagi)- Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur seharian kemarin
(14/7) diliputi suasana menegangkan. Di saat anggota KPU sedang menggelar rapat pleno penetapan
pasangan calon gubernur (Cagub) Jawa Timur, pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan KhofifahHerman Sumawiredja (Berkah) bersitegang. Ini membuat panas suasana. Saking panasnya, rapat pleno baru
digelar usai shalat Tarawih, sehingga sampai berita ini diturunkan pukul 00.00 lima komisioner KPU Jatim
masih menggelar rapat pleno.
Lima komisioner KPU Jatim itu adalah Andre Dewanto Achmad (Ketua) dan empat komisioner, masingmasing Nadjib Hamid, Agus Machfud, Sayekti Suindyah, dan Agung Nugroho. Pleno kali ini sangat krusial
karena menentukan lolos tidaknya pasangan Berkah. Dengan hanya mengantongi dukungan 15,55 persen
suara, sementara dua parpol pendukungnya, yakni Partai Kedaulatan (0,50 persen) dan PPNUI (0,24 persen)
dukungannya ganda.

2. KLIPPING BERITA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
2013
surabayapagi.com
Jika KPU menyatakan dukungan dua parpol nonparlemen itu tidak sah, maka pencalonan Khofifah-Herman
maju Pilgub dipastikan gagal. Karena suara hanya 14,81 persen. Tidak memenuhi syarat minimal 15 persen.
Sejak pagi, Kubu Khofifah-Herman yang berasal dari barisan Muslimat NU, Fatayat, PKB, Garda Bangsa
dan PMII sudah menutup jalan di depan kantor KPU Jatim sisi barat. Massa sekitar 1000 orang itu
menggelar tikar dan melakukan pengajian Istighosah. Meski pada sore hari, acara istighosah ditutup dengan
musik dangdut. "Kami di sini ingin pasangan Khofifah-Herman diloloskan menjadi peserta pilgub Jatim,"
kata Maisyaroh, salah satu pendukung Khofifah.
Sedangkan di sisi kiri kantor KPU Jatim, massa Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur juga menutup jalan.
Mereka membawa satu sound system dengan menyanyikan lagu-lagu dangdut. Meski aksi damai, namun
massa Pemuda Pancasila ini tidak henti-hentinya meminta KPU Jawa Timur membuat keputusan yang sesuai
aturan yang berlaku. "KPU Jawa Timur jangan takut membuat keputusan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, jangan takut tekanan-tekanan," teriak Andi Baso, koordinator Pemuda Pancasila yang mengerahkan
sekitar 1.500 massa nya dari berbagai daerah.
Suasana memanas dari masing-masing pendukung tersebut sudah diantisipasi oleh aparat kepolisian. Sejak
pagi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junanta sudah stand by bersama pasukannya di kantor
KPU. Aparat kepolisian sengaja membuat barikade untuk mensterilkan 100 meter di depan kantor KPU.
"Kami mengerahkan 1700 personel untuk menjaga pleno pilgub ini. 1000 personel sudah siaga di luar dan
dalam kantor KPU, sedangkan 700 personel lainnya stand by di Mako, nanti bisa on call," kata Setia.
Tak hanya Kapolrestabes yang memimpin pengamanan kantor KPU, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung
Cahyono pada pukul 14.00 sampai pukul 17.00 juga turun langsung mengawal pasukannya.
Sidang pleno penetapan pasangan calon Pilgub Jatim kemarin berlangsung alot. Rapat pleno yang awalnya
dijadwal pukul 11.00 WIB, terpaksa molor karena dari lima komisioner KPU Jatim, baru hadir 3 orang.
Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad hadir paling terakhir. Sehingga rapat baru dimulai pukul
13.30 WIB
Selang beberapa jam kemudian, rapat diskors sementara karena menjelang buka puasa. "Kami tadi belum
rapat pleno, masih melakukan penyamaan persepsi terkait dualisme dukungan Partai Kedaulatan dan PPNUI
di JAwa Timur," terang Agung Nugroho, Komisioner KPU Jawa Timur disela buka puasa, kemarin.
Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa perdebatan cukup alot soal dualitas dukungan. Kendati KPU Jatim
sendiri sudah mempunyai Keputusan KPU Jatim No. 8/2013 yang mengatur tata cara pencalonan. Terutama
terkait dualitas dukungan. Di mana di Diktum VI butir 4 jelas-jelas menyebutkan bahwa pimpinan parpol
yang menyerahkan dukungan harus menyertakan bukti kepengurusan yang wajib ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sekjen.
Agung mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, diketahui bahwa ada komisioner yang membaca dan
menafsirkan aturan tersebut secara berbeda. Selain itu, juga belum ada kesepakatan apakah dokumen-

3. KLIPPING BERITA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
2013
surabayapagi.com
dokumen yang diserahkan seusai masa perbaikan itu bisa dipakai sebagai dokumen saja, atau bisa digunakan
sebagai materi referensi.
Agung sendiri mengakui bahwa tidak ada perbedaan signifikant masing-masing komisioner terkait dualisme
dukungan PK dan PPNUI. Baik itu yang mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf maupun yang
mendukung pasangan Khofifah-Herman. "Tidak ada perbedaan yang signifikant, tapi kami harus hati-hati
karena menyangkut nasib salah satu pasangan calon," ujar Agung.
Undang Bawaslu
Untuk itulah, KPU kemudian memutuskan untuk kembali mengundang Bawaslu Jatim guna menjlentrehkan
rekomendasinya. Sebelumnya, Bawaslu Jatim memang sudah mengirimkan rekomendasi tertulis.
Rekomendasinya sederhana saja, yakni agar KPU Jatim kembali ke aturan.
''Kami menganggap bahwa rekomendasinya masih belum jelas. Jadi, kami ingin mengundang Bawaslu Jatim
untuk kembali menjelaskan secara tertulis,'' tutur Agung. Rekomendasi Bawaslu Jatim ini sangat penting
dalam memutuskan. ''Kami ingin agar tidak ada dissenting opinion. Kami ingin keputusan nanti diambil
dengan suara bulat,'' tambahnya.
Ketua Bawaslu Jatim Sufianto sendiri ketika dikonfirmasi hanya menjawab diplomatis. ''Sebenarnya sudah
jelas rekomendasi kami. Tapi, kalau ingin rekomendasi tertulis lagi, kami akan melakukannya. Semuanya
demi tahapan Pilgub yang berjalan sesuai aturan,'' tandasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Jatim bidang sosialisasi Najib Hamid memastikan rapat pleno ini pasti ada
hasilnya. Bila terjadi perbedaan pendapat antar komisioner, maka jalan terakhir akan menggunakan sistem
voting. "Kalau rekomendasi Bawaslu itu kurang menguatkan keputusan kita, bisa jadi ada voting. Intinya
hari ini (kemarin) harus selesai karena besok (hari ini, red) sudah ada pengundian nomer urut calon," terang
Nadjib.Di bagian lain, tensi politik di luaran semakin memanas. Selain demo-demo, muncul juga rekamanrekaman video black campaign. Yang muncul kali pertama adalah testimoni sejumlah ketua parpol non
parlemen yang mengaku dirayu habis-habisan oleh pasangan incumbent KarSa untuk mendukung dirinya.
Tapi, belakangan, muncul pula rekaman video politik serupa. Kali ini giliran sejumlah ketua parpol non
parlemen yang mengaku dirayu dan diiming-imingi uang oleh pasangan Khofifah.
Juru Bicara KarSa, Anang Supriyono mengaku tak tahu menahu terkait masalah tersebut. ''Terus terang, ada
yang berusaha menjelek-jelekkan dan melakukan black campaign terhadap kami. Ini yang kami sesalkan,''
ucapnya. Di lain pihak, terjadinya perang rekaman video politik ini tentu saja menguntungkan pasangan
Bambang-Said. Karena, kedua kompetitornya tersebut saling menyerang dan saling menjelek-jelekkan.
Bahkan ada salah satu akun twitter pasangan Bambang-Said me-Retweet link rekaman video politik black
campaign tersebut. Ketika dikonfirmasi, salah satu tim sukses pasangan Bambang D.H.-Said Abdullah, Adi
Sutarwiyono mengaku juga tidak tahu menahu. ''Akan kami cek-nya. Karena, kami juga tidak suka dengan
cara-cara black campaign,'' tuturnya. n