SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PRE S I D EN
                              R EP U BL IK IN D ON E SI A




                              LAMPIRAN V
                              PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                              NOMOR : 26 TAHUN 2008
                              TANGGAL : 10 MARET 2008



  BANDAR UDARA SEBAGAI SIMPUL TRANSPORTASI UDARA NASIONAL

I. PUSAT PENYEBARAN PRIMER
  1.   Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) (I/2)
  2.   Hang Nadim (Provinsi Kepulauan Riau) (I/1)
  3.   Soekarno-Hatta (Provinsi Banten) (I/1)
  4.   Juanda (Provinsi Jawa Timur) (I/1)
  5.   Ngurah Rai (Provinsi Bali) (I/1)
  6.   Sepinggan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/1)
  7.   Hasanuddin (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/2)
  8.   Sam Ratulangi (Provinsi Sulawesi Utara) (I/1)


II. PUSAT PENYEBARAN SEKUNDER
  1.   Adisutjipto (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam satu sistem
       dengan Adi Sumarno (Jawa Tengah) (I/3)
  2.   Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) (I/3)
  3.   Sultan Syarif Kasim II (Provinsi Riau) (I/4)
  4.   Sultan Mahmud Badaruddin II (Provinsi Sumatera Selatan) (I/4)
  5.   Majalengka (Provinsi Jawa Barat) (I/3)
  6.   Ahmad Yani (Provinsi Jawa Tengah) (I/3)
  7.   Selaparang/Praya (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/4)
  8.   Eltari (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)
  9.   Supadio (Provinsi Kalimantan Barat) (I/3)
  10. Syamsuddin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/3)
  11. Samarinda Baru (Provinsi Kalimantan Timur) (III/4)
  12. Djalaludin (Provinsi Gorontalo) (I/3)
  13. Mutiara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/3)
-2 -

  14. Wolter Monginsidi (Provinsi Sulawesi Tenggara) (II/3)
  15. Sentani (Provinsi Papua) (I/3)
  16. Mopah (Provinsi Papua) (I/3)

III. PUSAT PENYEBARAN TERSIER
  1. Sultan Iskandar Muda (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (III/5)
  2. Radin Inten II (Provinsi Lampung) (I/5)
  3. Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I/5)
  4. Kijang (Provinsi Kepulauan Riau) (IV/5)
  5. Pinang Kampai (Provinsi Riau) (I/5)
  6. Sultan Thaha (Provinsi Jambi) (I/5)
  7. Fatmawati (Provinsi Bengkulu) (III/5)
  8. H. AS. Hanandjoeddin (Provinsi Bangka Belitung) (I/5)
  9. Depati Amir (Provinsi Bangka Belitung) (I/5)
  10. Husein Sastra Negara (Provinsi Jawa Barat) (I/6)
  11. Cakrabhuwana (Provinsi Jawa Barat) (IV/5)
  12. Abdulrachman Saleh (Provinsi Jawa Timur) (IV/E/5)
  13. Muhammad Salahuddin (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (IV/5)
  14. Wai Oti (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)
  15. Hasan Aroeboesman (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
  16. Mau Hau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
  17. Haliwen (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)
  18. Paloh (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
  19. Pangsuma (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
  20. Susilo (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
  21. Rahadi Usman (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
  22. Cilik Riwut (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5)
  23. Iskandar (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5)
  24. Stagen (Provinsi Kalimantan Selatan) (III/5)
  25. Juwata (Provinsi Kalimantan Timur) (IV/6)
  26. Kalimarau-Berau (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
  27. Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
-3 -

          28. Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
          29. Tampa Padang (Provinsi Sulawesi Barat) (IV/5)
          30. Melonguane (Provinsi Sulawesi Utara) (III/5)
          31. Bubung (Provinsi Sulawesi Tengah) (III/5)
          32. Pattimura (Provinsi Maluku) (I/5)
          33. Olilit/Saumlaki Baru (Provinsi Maluku) (IV/6)
          34. Sultan Babullah (Provinsi Maluku Utara) (I/5)
          35. Waisai (Provinsi Papua Barat) (IV/6)
          36. Domine Eduard Osok (Provinsi Papua Barat) (I/5)
          37. Rendani (Provinsi Papua Barat) (I/5)
          38. Frank Kaisepo (Provinsi Papua) (I/5)
          39. Wamena (Provinsi Papua) (II/5)
          40. Nabire (Provinsi Papua) (II/5)
          41. Timika (Provinsi Papua) (I/5)

      Keterangan:
      I – IV : Tahapan Pengembangan
      1    : Pemantapan Bandar Udara Primer
      2    : Pengembangan Bandar Udara Primer
      3    : Pemantapan Bandar Udara Sekunder
      4    : Pengembangan Bandar Udara Sekunder
      5    : Pemantapan Bandar Udara Tersier
      6    : Pengembangan Bandar Udara Tersier



                                                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


       Salinan sesuai dengan aslinya                              ttd.
        SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
 Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,         DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

More Related Content

Viewers also liked

Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minumKebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
Joy Irman
 
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minumPermasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Joy Irman
 

Viewers also liked (20)

PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan TolPP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
 
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Pola RuangRencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Pola Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Pola Ruang
 
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Struktur RuangRencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera - Rencana Struktur Ruang
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau SumateraRencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NasionalPP No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahanKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur persampahan
 
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minumKebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
 
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanKebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
 
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minumPermasalahan dan tantangan pengembangan air minum
Permasalahan dan tantangan pengembangan air minum
 
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanIsu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahan
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
 

More from Penataan Ruang

More from Penataan Ruang (20)

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 

Rencana Bandar Udara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

  • 1. PRE S I D EN R EP U BL IK IN D ON E SI A LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL : 10 MARET 2008 BANDAR UDARA SEBAGAI SIMPUL TRANSPORTASI UDARA NASIONAL I. PUSAT PENYEBARAN PRIMER 1. Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) (I/2) 2. Hang Nadim (Provinsi Kepulauan Riau) (I/1) 3. Soekarno-Hatta (Provinsi Banten) (I/1) 4. Juanda (Provinsi Jawa Timur) (I/1) 5. Ngurah Rai (Provinsi Bali) (I/1) 6. Sepinggan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/1) 7. Hasanuddin (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/2) 8. Sam Ratulangi (Provinsi Sulawesi Utara) (I/1) II. PUSAT PENYEBARAN SEKUNDER 1. Adisutjipto (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam satu sistem dengan Adi Sumarno (Jawa Tengah) (I/3) 2. Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) (I/3) 3. Sultan Syarif Kasim II (Provinsi Riau) (I/4) 4. Sultan Mahmud Badaruddin II (Provinsi Sumatera Selatan) (I/4) 5. Majalengka (Provinsi Jawa Barat) (I/3) 6. Ahmad Yani (Provinsi Jawa Tengah) (I/3) 7. Selaparang/Praya (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/4) 8. Eltari (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3) 9. Supadio (Provinsi Kalimantan Barat) (I/3) 10. Syamsuddin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/3) 11. Samarinda Baru (Provinsi Kalimantan Timur) (III/4) 12. Djalaludin (Provinsi Gorontalo) (I/3) 13. Mutiara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/3)
  • 2. -2 - 14. Wolter Monginsidi (Provinsi Sulawesi Tenggara) (II/3) 15. Sentani (Provinsi Papua) (I/3) 16. Mopah (Provinsi Papua) (I/3) III. PUSAT PENYEBARAN TERSIER 1. Sultan Iskandar Muda (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (III/5) 2. Radin Inten II (Provinsi Lampung) (I/5) 3. Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I/5) 4. Kijang (Provinsi Kepulauan Riau) (IV/5) 5. Pinang Kampai (Provinsi Riau) (I/5) 6. Sultan Thaha (Provinsi Jambi) (I/5) 7. Fatmawati (Provinsi Bengkulu) (III/5) 8. H. AS. Hanandjoeddin (Provinsi Bangka Belitung) (I/5) 9. Depati Amir (Provinsi Bangka Belitung) (I/5) 10. Husein Sastra Negara (Provinsi Jawa Barat) (I/6) 11. Cakrabhuwana (Provinsi Jawa Barat) (IV/5) 12. Abdulrachman Saleh (Provinsi Jawa Timur) (IV/E/5) 13. Muhammad Salahuddin (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (IV/5) 14. Wai Oti (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5) 15. Hasan Aroeboesman (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5) 16. Mau Hau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5) 17. Haliwen (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5) 18. Paloh (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5) 19. Pangsuma (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5) 20. Susilo (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5) 21. Rahadi Usman (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5) 22. Cilik Riwut (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5) 23. Iskandar (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5) 24. Stagen (Provinsi Kalimantan Selatan) (III/5) 25. Juwata (Provinsi Kalimantan Timur) (IV/6) 26. Kalimarau-Berau (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5) 27. Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
  • 3. -3 - 28. Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5) 29. Tampa Padang (Provinsi Sulawesi Barat) (IV/5) 30. Melonguane (Provinsi Sulawesi Utara) (III/5) 31. Bubung (Provinsi Sulawesi Tengah) (III/5) 32. Pattimura (Provinsi Maluku) (I/5) 33. Olilit/Saumlaki Baru (Provinsi Maluku) (IV/6) 34. Sultan Babullah (Provinsi Maluku Utara) (I/5) 35. Waisai (Provinsi Papua Barat) (IV/6) 36. Domine Eduard Osok (Provinsi Papua Barat) (I/5) 37. Rendani (Provinsi Papua Barat) (I/5) 38. Frank Kaisepo (Provinsi Papua) (I/5) 39. Wamena (Provinsi Papua) (II/5) 40. Nabire (Provinsi Papua) (II/5) 41. Timika (Provinsi Papua) (I/5) Keterangan: I – IV : Tahapan Pengembangan 1 : Pemantapan Bandar Udara Primer 2 : Pengembangan Bandar Udara Primer 3 : Pemantapan Bandar Udara Sekunder 4 : Pengembangan Bandar Udara Sekunder 5 : Pemantapan Bandar Udara Tersier 6 : Pengembangan Bandar Udara Tersier PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai dengan aslinya ttd. SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO