Pemilu Fakultas Sastra

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21

PERATURAN PEMILIHAN UMUM 2011
GAMA FASA UNPAD

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi

1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang kemudian disebut Pemilu
adalah sarana pemilihan Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM S1 Gama Fasa Unpad
yang dilaksanakan setiap satu periode kepengurusan;
2. Peserta pemilu adalah mahasiswa S1 Fasa Unpad yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPM
atau Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad;
3. Pemilih adalah mahasiswa S1 Fasa Unpad yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 2
Prinsip

Pemilu S1 Gama Fasa Unpad dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.

Pasal 3
Sifat

Pemilihan Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM S1 Gama Fasa Unpad bersifat
serentak di lingkungan Fakultas Sastra Unpad.

Pasal 4
Sistem

Pemilihan dan pembentukan Anggota BPM S1 Gama Fasa Unpad menggunakan sistem
proporsional, dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM S1 Gama Fasa Unpad menggunakan
sistem pemilihan langsung.

Keterangan:
Sistem proporsional: menekankan pada utusan setiap jurusan dan pendaftaran independen.


BAB II
MEKANISME PEMILIHAN UMUM GAMA FASA UNPAD
Pasal 5
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Keluarga Mahasiswa Fakultas Sastra-Unversitas Padjadjaran

Jumlah maksimal Anggota BPM S1 Gama Fasa unpad adalah sebanyak 24 orang, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Himpunan Mahasiswa Jurusan mengirimkan dua orang wakilnya untuk menjadi Anggota
BPM S1 Gama Fasa Unpad;
2. Selebihnya merupakan pendaftar independen.

Pasal 6
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Keluarga Mahasiswa Fakultas Sastra-Unversitas Padjadjaran

1. Ketua dan Wakil Ketua BEM S1 Gama Fasa Unpad ditetapkan dari suara terbanyak hasil pemilu;
2. Apabila terjadi kesamaan suara diantara calon, maka akan diadakan penambahan waktu
pemilihan;
3. Apabila terjadi kesamaan suara diantara calon setelah penambahan waktu pemilihan maka akan
diadakan pemilihan ulang sampai diperoleh pemenangnya;
4. Ketua dan Wakil Ketua BEM S1 Gama Fasa Unpad terpilih harus mengumumkan susunan
kepengurusannnya selambat-lambatnya 21 hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN UMUM (PPU) FAKULTAS SASTRA
Pasal 7
Pembentukan

1. PPU adalah lembaga independen yang dibentuk oleh MPM Gama Fasa Unpad untuk
menyelenggarakan pemilu S1 di Fakultas Sastra;
2. PPU menyampaikan laporan kegiatan pemilu kepada MPM Gama Fasa Unpad.


Pasal 8
Keanggotaan

1. Anggota PPU merupakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan dan atau independen
dari open recruitment di Fakultas Sastra;
2. Keanggotaan PPU terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan para anggota;
3. Jumlah anggota PPU sekurang-kurangnya sebanyak jumlah HMJ di Fakultas Sastra.

Pasal 9
Tanggung Jawab

1. Menyelenggarakan pemilu;
2. Menetapkan mekanisme kerja dan tata cara pemilu;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
4. Menetapkan peserta pemilu;
5. Menetapkan daerah pemilihan dan calon Anggota BPM Gama Fasa Unpad;
6. Menetapkan waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih Anggota BPM Gama Fasa Unpad
serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad;
8. Melakukan evaluasi, dan laporan pelaksanaan pemilu;
9. Melakukan tugas dan kewenangan lain yang berhubungan dengan peraturan;
10. Tidak memberikan dukungan resmi kepada kandidat.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN
Bagian Pertama
Pendaftaran
Pasal 10

Mahasiswa Gama Fasa Unpad memiliki hak memilih dan dipilih.

Pasal 11

Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa;


2. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Sastra S1 Unpad dalam tahun akademik yang sedang
berjalan;
3. Memiliki pengalaman organisasi;
4. Menyatakan secara tertulis kesediaan dalam memenuhi segala mekanisme kerja serta ketentuan-
ketentuan organisassi yang berlaku;
5. Tidak menjadi pengurus partai politik manapun;
6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan inti organisasi internal dan eksternal kampus,
apabila terpilih;
7. Nilai IPK lebih dari atau sama dengan 2, 75;
8. Kandidat yang mengundurkan diri dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 300.000,-.

Pasal 12

1. Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad menyerahkan lembar daftar dukungan
mahasiswa yang dibuktikan dengan fotokopi KTM dengan mahasiswa yang berbeda dilampirkan
sejumlah 100 lembar, dengan ketentuan sebanyak 15 dari jurusan calon yang bersangkutan dan
sisanya minimal 10 dari tujuh jurusan di Fakultas Sastra, di luar calon yang bersangkutan;
2. Calon Anggota BPM Gama Fasa Unpad pendaftar independen menyerahkan lembar dukungan
mahasiswa yang dibuktikan dengan Fotokopi KTM yang dilampirkan sejumlah 50 lembar,
dengan ketentuan ½ dari jumlah HMJ calon yang bersankutan.

Pasal 13

Calon Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad mendaftarkan diri
secara langsung kepada PPU Gama Fasa Unpad.

Pasal 14

Calon Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad harus mengisi daftar
isian pencalonan yang telah disiapkan oleh PPU dan menyertakan persyaratan sebagai lampiran.

Pasal 15

Mahasiswa yang mencalonkan diri hanya berhak untuk duduk dalam satu badan eksekutif atau
legislatif saja.

Bagian kedua
Pemilih


Pasal 16

1. Mahasiswa Fakultas Sastra yang terdaftar dalam tahun akademik yang sedang berjalan;
2. Pemilih berhak memilih satu calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad;
3. Pemilih secara langsung memberikan suaranya;
4. Memilih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan PPU;
5. Nomor urut pemilih ditentukan menurut nomor urut pendaftaran.

Bagian ketiga
Kampanye
Pasal 17

1. Kegiatan kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu dan berakhir dua hari sebelum hari
pemungutan suara;
2. Materi penyampaian kampanye pemilu berisi program peserta pemilu;
3. Penyampaian materi kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat
edukatif;
4. Pedoman, mekanisme, tata cara, serta jadwal kampanye ditetapkan oleh PPU dengan
memerhatikan usul dari peserta pemilu.

Pasal 18
Jenis-jenis kampanye

1. Pertemuan terbatas;
2. Tatap muka dan debat kandidat;
3. Penyebaran kampanye melalui media cetak dan atau elektronik;
4. Penyebaran secara langsung bahan kampanye kepada mahasiswa;
5. Pemasangan alat peraga di lingkungan Fakultas Sastra;

Pasal 19
Pelanggaran-pelanggaran

Pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye dikategorikan dalam tiga jenis, yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran berat, berupa:

 Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan atau peserta pemilu lainnya;


 Menghasut dan mengadu domba antar perorangan maupun antar kelompok masyarakat;
 Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu lain;
 Merusak media kampanye calon lain;
 Tidak melaksanakan sanksi yang telah dikenakan sesuai peraturan.
 Mengganggu ketertiban umum dalam rangkaian kegiatan pemilu;
 Menyebarkan dan atau menempelkan media kampanye yang tidak dilaporkan kepada PPU;
 Terdapat atribut kampanye pada saat reses pemilu;
 Tidak menghadiri kampanye yang difasilitasi oleh PPU.

1. Pelanggaran sedang, berupa:

1. Pelanggaran ringan, berupa:

 Hadir tidak tepat waktu pada kampanye yang difasilitasi oleh PPU;
 Tidak mengirimkan saksi dalam pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 20
Sanksi

1. Jenis pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dan denda Rp100.000,-;
2. Jenis pelanggaran sedang akan dikenakan sanksi berupa pengurangan suara sebanyak 10% dari
total jumlah perolehan suara;
3. Jenis pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi denda Rp10.000,-.

Bagian keempat
Dana kampanye
Pasal 21

1. Dana pribadi;
2. Sumbangan yang bersifat sehat dan tidak mengikat.

Pasal 22


Setiap peserta pemilu harus melaporkan sumber dan jumlah dana yang akan digunakan dalam
kegiatan kampanye kepada PPU.

Bagian kelima
Pemungutan Suara
Pasal 23

1. Proses pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di lingkungan Fakultas Sastra;
2. Waktu pemungutan suara Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad ditentukan oleh PPU;
3. Pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS di
setiap tempat yang telah ditentukan oleh PPU;
4. Tata cara pemungutan suara ditentukan oleh PPU;
5. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh PPU;
6. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, warna kertas suara dan kotak suara ditetapkan oleh PPU.

Pasal 24

Sebelum melakukan pemungutan suara, PPU melakukan:

1. Pengeluaran seluruh sisi kotak suara;
2. Pengidentifikasian dan penghitungan jenis dokumen dan perlengkapan pemungutan suara;
3. Pemberian penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
4. Pencatatan identitas pemilih yang akan memberikan suara.

Bagian keenam
Penghitungan Suara
Pasal 25

1. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh PPU setelah pemungutan suara berakhir dengan
dihadiri oleh saksi peserta pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, atau mahasiswa lain yang dapat
menyaksikan secara langsung proses penghitungan suara;
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPU menghitung jumlah pemilih yang telah menggunakan
hak pilihnya dan menyamakan dengan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara;
3. PPU menyerahkan berita acara pemilihan, hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan lainnya kepada MPM Gama Fasa Unpad.


Bagian ketujuh
Penetapan dan Pemngumuman Hasil Pemilu
Pasal 26

1. Penetapan hasil pemilu Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad dilakukan oleh PPU;
2. Pengumuman dan penetapan hasil akhir pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya tiga hari setelah pemungutan suara;
3. Sesuai dengan kewenangannya, PPU menetapkan dan menyosialisasikan nama calon terpilih
Anggota BPM serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Gama Fasa Unpad secara luas di lingkungan
Fasa Unpad.

BAB V
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Pasal 27

1. Panitia Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Panwaslu dibentuk untuk melakukan
pengawasan pemilu;
2. Panwaslu dibentuk oleh MPM Gama Fasa Unpad;
3. Jumlah Anggota Panwaslu sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari jumlah Himpunan Mahasiswa
Jurusan S1 di Fakultas Sastra Unpad;
4. Panwaslu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan para
anggota.

Pasal 28
Tugas dan wewenang

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
2. Mengawasi kinerja PPU;
3. Menerima laporan pelanggaran peraturan pemilu;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang diterima kepada MPM Gama Fasa Unpad dan
ditindaklanjuti oleh panwaslu;
5. Melaporkan semua pengawasan kepada MPM.

Pasal 29


Untuk menunjang pelaksanaan Pengawasan pemilu, penyelenggara pemilu dan pihak lain yang
terkait diharapkan membantu dan memberikan kemudahan kepada Panwaslu.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 30

Biaya Pelaksanaan Pemilu Gama Fasa Unpad dibebankan kepada dana kemahasiswaan melalui
BPM Gama Fasa Unpad.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 31

1. Rancangan peraturan pemilu ini ditetapkan dalam sidang MPM Gama Fasa Unpad sebagai
peraturan pemilu;
2. Dengan diberlakukannya peraturan pemilu Gama Fasa Unpad tahun 2010, maka peraturan
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan yang belum tercantum akan diatur kemudian.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pemilu Fakultas Sastra

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Arif Pradana

More from Arif Pradana (16)

Pemilu Fakultas Sastra