Dokumen ini membahas pelaksanaan PKAD terpadu di Provinsi Jawa Tengah melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi strategi PKAD, pelatihan SDM, pembentukan lembaga penunjang di tingkat kabupaten/kecamatan, dan penyusunan regulasi. Contoh baik di lokasi pilot perlu diperluas dan dibutuhkan dukungan teknis lanjutan untuk pengembangan sistem pengembangan
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Standar Nasional Pendidikan belum sepenuhnya tercapai di sekolah-sekolah dasar di Cikalongkulon, Cianjur. Capaian rerata kedelapan standar masih di bawah satu, kecuali standar sarana prasarana yang telah dipenuhi satu sekolah.
Dokumen ini membahas pelaksanaan PKAD terpadu di Provinsi Jawa Tengah melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi strategi PKAD, pelatihan SDM, pembentukan lembaga penunjang di tingkat kabupaten/kecamatan, dan penyusunan regulasi. Contoh baik di lokasi pilot perlu diperluas dan dibutuhkan dukungan teknis lanjutan untuk pengembangan sistem pengembangan
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Standar Nasional Pendidikan belum sepenuhnya tercapai di sekolah-sekolah dasar di Cikalongkulon, Cianjur. Capaian rerata kedelapan standar masih di bawah satu, kecuali standar sarana prasarana yang telah dipenuhi satu sekolah.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menetapkan kalender pendidikan untuk satuan pendidikan di Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023, yang mencakup permulaaan dan akhir tahun pelajaran, hari pertama kegiatan pembelajaran, beban belajar, dan jumlah jam pelajaran.
Dokumen ini berisi keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lampung untuk tahun pelajaran 2022/2023. Keputusan ini menetapkan lampiran kalender pendidikan dan jam belajar efektif serta menginstruksikan sekolah untuk membuat rencana pembelajaran sesuai peraturan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah SMK tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat.
2) Terdapat berbagai dasar hukum dan aturan yang menjadi acuan penilaian kinerja kepala sekolah.
3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, waktu, kriteria, dan tata tertib yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penilaian kiner
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)RitaSyakira
Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 memberikan panduan kepada Pengawas Utama dan Proktor Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru tahun 2021.
Rencana Kerja Sekolah SMA Tarsisius II untuk tahun pelajaran 2022/2023 membahas visi, misi, tujuan, dan program sekolah untuk empat tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cijeungjing menetapkan pembagian tugas guru dalam proses pembelajaran, bimbingan konseling, dan tugas tambahan untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Keputusan ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan sekolah terkait penugasan guru guna memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cijeungjing menetapkan pembagian tugas guru dalam proses pembelajaran, bimbingan konseling, dan tugas tambahan untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Keputusan ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan sekolah terkait penugasan guru guna memperlancar proses pembelajaran dan menjamin mutu pendidikan.
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022, mencakup profil Kabupaten Sampang, dasar hukum reformasi birokrasi, capaian dan target tahun 2021-2022, serta matriks tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 yang meliputi 8 poin perbaikan.
kkn unusida berdaya 2020 , kkn dimasa pandemi COVID-19
mochamad nur fauzi - pendidikan guru sekolah dasar - fakultas kehguruan dan ilmu pendidikan - UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menetapkan kalender pendidikan untuk satuan pendidikan di Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023, yang mencakup permulaaan dan akhir tahun pelajaran, hari pertama kegiatan pembelajaran, beban belajar, dan jumlah jam pelajaran.
Dokumen ini berisi keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Lampung untuk tahun pelajaran 2022/2023. Keputusan ini menetapkan lampiran kalender pendidikan dan jam belajar efektif serta menginstruksikan sekolah untuk membuat rencana pembelajaran sesuai peraturan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah SMK tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat.
2) Terdapat berbagai dasar hukum dan aturan yang menjadi acuan penilaian kinerja kepala sekolah.
3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, waktu, kriteria, dan tata tertib yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penilaian kiner
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Panduan tugas proktor pengawas utama dikdas (1)RitaSyakira
Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 memberikan panduan kepada Pengawas Utama dan Proktor Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru tahun 2021.
Rencana Kerja Sekolah SMA Tarsisius II untuk tahun pelajaran 2022/2023 membahas visi, misi, tujuan, dan program sekolah untuk empat tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cijeungjing menetapkan pembagian tugas guru dalam proses pembelajaran, bimbingan konseling, dan tugas tambahan untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Keputusan ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan sekolah terkait penugasan guru guna memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cijeungjing menetapkan pembagian tugas guru dalam proses pembelajaran, bimbingan konseling, dan tugas tambahan untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Keputusan ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan sekolah terkait penugasan guru guna memperlancar proses pembelajaran dan menjamin mutu pendidikan.
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022, mencakup profil Kabupaten Sampang, dasar hukum reformasi birokrasi, capaian dan target tahun 2021-2022, serta matriks tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 yang meliputi 8 poin perbaikan.
kkn unusida berdaya 2020 , kkn dimasa pandemi COVID-19
mochamad nur fauzi - pendidikan guru sekolah dasar - fakultas kehguruan dan ilmu pendidikan - UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
Presentasi rencana skp awal tahun penilaian tw 1234.pdf
1. Bidang Pembinaan, Data dan Kesejahteraan Pegawai
BKPSDM Kab. Madiun, Tanggal 15 Desember 2023
2. Penilaian Tw IV ,
Akhir Tahun 2023 &
Penyusunan Rencana
SKP Tahun 2024
3.
4.
5. 1 BAPPERIDA
2 BAGIAN ORGANISASI
3 BAGIAN PEMERINTAHAN
4 BAGIAN UMUM
5 DINAS KESEHATAN
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
10 DINAS SOSIAL
11 KECAMATAN DAGANGAN
12 KECAMATAN JIWAN
13 KECAMATAN KEBONSARI
14 KECAMATAN MEJAYAN
15 KELURAHAN BANGUNSARI KECAMATAN DOLOPO
16 KELURAHAN WUNGU KECAMATAN WUNGU
17 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN
18 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
19 SATPOLPP DAN DAMKAR
20 SDN BANYUKAMBANG KEC. WONOASRI
21 SDN BOLO 02 KEC. KARE
22 SDN DAGANGAN 02 KEC. DAGANGAN
23 SDN GLONGGONG 04 KEC. DOLOPO
24 SDN JATIREJO KEC. WONOASRI
25 SDN JERUK GULUNG 02 KEC. BALEREJO
26 SDN KINCANG 02 KEC. JIWAN
27 SDN KLOROGAN 01 KEC. GEGER
28 SDN KRESEK 03 KEC. WUNGU
29 SDN NGADIREJO 03 KEC. WONOASRI
30 SDN NGAMPEL 01 KEC. MEJAYAN
31 SDN NGRANGET KEC. DAGANGAN
32 SDN PADAS 02 KEC. DAGANGAN
33 SDN PAJARAN 03 KEC. SARADAN
34 SDN RANDUALAS 03 KEC. KARE
35 SDN SIDOREJO 01 KEC. KEBONSARI
36 SDN SIDOREJO 02 KEC. WUNGU
37 SDN SIDOREJO 04 KEC. SARADAN
38 SDN SIMO 01 KEC. BALEREJO
39 SDN SUKOREJO 01 KEC. SARADAN
40 SDN TAMBAK MAS 02 KEC. KEBONSARI
41 SDN WAYUT 01 KEC. JIWAN
42 SMPN 1 DAGANGAN
43 SMPN 1 PILANGKENCENG
44 SMPN 2 PILANGKENCENG
45 SMPN 2 SAWAHAN
46 UPT PUSKESMAS GANTRUNG KEC. KEBONSARI
47 UPT PUSKESMAS GEMARANG
48 UPT PUSKESMAS JETIS KEC. DAGANGAN
49 UPT PUSKESMAS KARE
6. 1.Tidak bisa mendapatkan penilaian kinerja
Periodik Triwulanan dan Akhir Tahun
2.Berarti Tidak bisa membuat SKP Tahunan
3.Layanan Kepegawaian akan terkendala
4.Dapat di kenakan hukdis
7.
8. 1.Segera membuat Rencana SKP
Periode 12 Bulan / 1 Tahun
2.Menyelesaikan pengisian dan
penilaian Periodik Triwulanan dan
Akhir Tahun
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Kepala Sekolah (SDN dan SMPN) dan
Kepala Puskesmas
mulai penyusunan Rencana SKP
Tahun 2024 berubah mjd Pimpinan
Unit Kerja Mandiri, maka : harus
menambahkan Perspektif Anggaran
pada Rencana Hasil Kerja (RHK)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. •Setting Tanggal Periode SKP
•Tgl 1 Januari s.d. 31 Desember
•Pendekatan Kuantitatif
•Setting Profil Unit Kerja
25.
26.
27.
28. 1.Yg menjadi Plt / Plh ?
2.Yg mutasi Jabatan ?
3.Yg mutasi Unit Kerja /Unit
Organisasi ?
29. 1. Plt /Plh =
a. SKP Jabatan Definitif, dan
b. SKP Jabatan Plt / Plh
2. Mutasi Jabatan =
a. SKP Jabatan yg Lama, dan
b. SKP Jabatan yg Baru
3. Mutasi Unit Kerja =
a.SKP pd Unit Kerja yg Lama, dan
b.SKP pd Unit kerja yg Baru