Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 memperbarui ketentuan Standar Nasional Pendidikan di PP Nomor 57 Tahun 2021. Perubahan ini menegaskan Pancasila sebagai dasar kurikulum dan menyelaraskan standar dengan peraturan terkait pendidikan tinggi dan mekanisme akreditasi. Peraturan baru ini mengatur standar untuk setiap jenjang pendidikan dan menetapkan badan yang menangani akreditasi.

1. Perubahan ini dilakukan dengan pertiimbangan antara lain:
1. bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap
jenjang pendidikan;
2. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pendidikan tinggi;
3. bahwa pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu
pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bersadarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) diubah.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57
Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini . Standar Nasional Pendidikan berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dinyatakan pula dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 bahwa Standar
kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian
perkembangan anak usia dini.
Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan
anak yang mencakup:
1. nilai agama dan moral;
2. nilai Pancasila;
3. fisik motorik;
4. kognitif;
5. bahasa; dan
6. sosial emosional.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57
Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Standar kompetensi
lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:
1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan
lebih lanjut.
Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum
difokuskan pada:
1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak muiia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan
mengikuti Pendidikan lebih lanjut.
Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan
difokuskan pada:
1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan
mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan:
1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Tlrhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-niiai Pancasila; dan

2. 3. pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan,
serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi
kemanusiaan.
Standar Nasional Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
Terkait Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4
tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional
Pendidikan, menyatakan bahwa Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah ditetapkan oleh Menteri. Khusus untuk muatan pembelajaran Pancasila, penetapan
oleh Menteri dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pembinaan ideology Pancasila. Kerangka dasar kurikulum dan struktur
kurikulum dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh
kementerian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar melakukanpengembangan kerangka dasar
kurikulum danstruktur kurikulum.
Kurikulum sebagaimana pada Jenjang Pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh
masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain
mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu
pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideology Pancasila setelah
berkoordinasi dengan Menteri.
Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) nilai Pancasila; c)
peningkatan akhlak mulia; d) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; e)
keragaman potensi daerah dan lingkungan; f) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; g)
tuntutan dunia kerja; h) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; i) agama; j)
dinamika perkembangan global; dan k) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4
tahun 2022 wajib memuat:
1. pendidikan agama;
2. pendidikan Pancasila;
3. pendidikan kewarganegaraan;
4. bahasa;
5. matematika;
6. ilmu pengetahuan alam;
7. ilmu pengetahuan sosial;
8. seni dan budaya;
9. pendidikan jasmani dan olahraga;
10. keterampilan/ kejuruan; dan
11. muatan lokal.
Muatan bahasa meliputi:
1. bahasa Indonesia;
2. bahasa daerah; dan
3. bahasa asing.
Muatan kurikulum berupa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan
dan Bahasa Indonesia dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:
1. pendidikan agama;
2. pendidikan Pancasila; dan
3. bahasa Indonesia.
Muatan kurikulum berupa matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan
budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal serta bahasa
daerah dan bahasa asing dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:
1. mata pelajaran;
2. modul;
3. blok; dan/atau
4. tematik.

3. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
1. agama;
2. Pancasila;
3. kewarganegaraan; dan
4. bahasa Indonesia.
Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler. Mata kuliah dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.
Terkait Akreditasi, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 menyatakan bahwa
Akreditasi oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap:
1. Satuan Pendidikan anak usia dini;
2. Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah;
3. program pendidikan kesetaraan;
4. Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi; dan
5. program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.
Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi.
Dalam hal program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi telah diiakukan akreditasi oleh
lembaga mandiri, maka Pemerintah Pusat tidak melakukan akreditasi. Ketentuan lebih lanjut
mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 menyatakan bahwa Akreditasi
oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh:
1. suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan untuk
pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah;
dan
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Jenjang Pendidikan tinggi.
Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan mempunyai tugas:
 mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi;
 melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan
hasil akreditasi kepada Menteri;
 mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian
Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagai rekomendasi penetapan Standar
Nasional Pendidikan oleh Menteri;
dan 3. memberikan umpan balik kepada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah terhadap
hasil pemantauan untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
Dalam menjalankan tugas, badan bersifat mandiri dan profesional. Dalam membantu pelaksanaan
tugas, badan dapat memiliki perwakilan di tingkat provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan
diatur dengan Peraturan Menteri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.