Perpres Nomor 93 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai dilingkungan Kementrian Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional
•
0 likes•1,312 views
Perpres Nomor 93 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai dilingkungan Kementrian Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 2015
BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 2015Prepolicial Liderpol Pnp Cajamarca
El documento presenta 20 preguntas sobre la organización social, política y económica del Imperio Inca. Cada pregunta contiene 5 opciones de respuesta y la solución correcta. Las preguntas abordan temas como el rol del curaca, la expansión del reino de los Huancas, la organización de los ayllus y las panacas, y aspectos como la mita, los topus y las acllas. El documento provee información sobre la compleja estructura administrativa y productiva desarrollada por los incas.Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
PP 43 TAHUN 2014
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya meliputi ketentuan umum, penataan desa meliputi pembentukan desa oleh pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara pembentukan desa persiapan dan pengangkatan penjabat kepala desa persiapan.
Tisna andayani
Dokumen tersebut merangkum pengalaman menjadi master of ceremony (MC) dan memberikan tips dalam membawakan acara. Dokumen juga memberikan contoh dialog MC untuk membuka dan menutup acara.
Recommended
BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 2015
BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 2015Prepolicial Liderpol Pnp Cajamarca
El documento presenta 20 preguntas sobre la organización social, política y económica del Imperio Inca. Cada pregunta contiene 5 opciones de respuesta y la solución correcta. Las preguntas abordan temas como el rol del curaca, la expansión del reino de los Huancas, la organización de los ayllus y las panacas, y aspectos como la mita, los topus y las acllas. El documento provee información sobre la compleja estructura administrativa y productiva desarrollada por los incas.Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
PP 43 TAHUN 2014
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya meliputi ketentuan umum, penataan desa meliputi pembentukan desa oleh pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara pembentukan desa persiapan dan pengangkatan penjabat kepala desa persiapan.
Tisna andayani
Dokumen tersebut merangkum pengalaman menjadi master of ceremony (MC) dan memberikan tips dalam membawakan acara. Dokumen juga memberikan contoh dialog MC untuk membuka dan menutup acara.
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang Undang
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU no 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
UU Nomor 01 Tahun 2014
Undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah kunci seperti reklamasi, bencana pesisir, dan dampak besar, serta penambahan definisi baru seperti izin pengelolaan dan dampak penting dan cakupan luas. Tujuannya adalah menyempurnakan ketentuan yang
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran sekab. Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang kawasan transmigrasi, penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat transmigrasi, jenis transmigrasi, dan sanksi administratif.
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 tentang erubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan presiden No 24 tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementrian Negara
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi kementrian Negara
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Polandia mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Bolyvarian venezuela mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik uruguay mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan republik Kolombia tentang pembebasan VIsa Bagi pemegang paspor Diplomatik dan Dinas
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Repubik Nikaragua mengenai pembebasan VISA bagi pemegang paspor diplomatik atau passpor Dinas
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014 tentang Dana alokasi umum Propinsi dan Kabupaten
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Keputusan Sekretaris Kabinet menetapkan susunan keanggotaan baru Desk Informasi Sekretariat Kabinet yang beranggotakan 41 orang untuk melakukan counter-opini terhadap informasi di media, menyusun rencana kerja, meningkatkan kapasitas anggota, dan melapor ke Sekretaris Kabinet.
More Related Content
More from Parja Negara
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 01 Tahun 2013 tentenag perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang Undang
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU no 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
UU Nomor 01 Tahun 2014
Undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah kunci seperti reklamasi, bencana pesisir, dan dampak besar, serta penambahan definisi baru seperti izin pengelolaan dan dampak penting dan cakupan luas. Tujuannya adalah menyempurnakan ketentuan yang
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran sekab. Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur tentang kawasan transmigrasi, penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat transmigrasi, jenis transmigrasi, dan sanksi administratif.
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 tentang erubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan presiden No 24 tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon 1 Kementrian Negara
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi kementrian Negara
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Polandia mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik Bolyvarian venezuela mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014 tentang persetjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeintah Republik uruguay mengenai pembebasan Visa bagi para pemegang passpor diplomatik dan dinas
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan republik Kolombia tentang pembebasan VIsa Bagi pemegang paspor Diplomatik dan Dinas
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Repubik Nikaragua mengenai pembebasan VISA bagi pemegang paspor diplomatik atau passpor Dinas
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014 tentang Dana alokasi umum Propinsi dan Kabupaten
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Keputusan Sekretaris Kabinet menetapkan susunan keanggotaan baru Desk Informasi Sekretariat Kabinet yang beranggotakan 41 orang untuk melakukan counter-opini terhadap informasi di media, menyusun rencana kerja, meningkatkan kapasitas anggota, dan melapor ke Sekretaris Kabinet.
More from Parja Negara (20)
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014