Dokumen ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian jabatan fungsional guru dari sistem lama ke sistem baru berdasarkan pangkat, golongan, dan angka kredit. Guru yang memenuhi syarat akan disesuaikan jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang jabatan baru dan menggunakan format yang ditentukan. Penyesuaian dilaksanakan hingga akhir Desember 2012.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Petunjuk teknis ini mengatur tentang pengangkatan, penugasan, penilaian kinerja, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian guru sesuai dengan peraturan terkait jabatan fungsional guru. Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan jabatan fung
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Dokumen ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian jabatan fungsional guru dari sistem lama ke sistem baru berdasarkan pangkat, golongan, dan angka kredit. Guru yang memenuhi syarat akan disesuaikan jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang jabatan baru dan menggunakan format yang ditentukan. Penyesuaian dilaksanakan hingga akhir Desember 2012.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Petunjuk teknis ini mengatur tentang pengangkatan, penugasan, penilaian kinerja, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian guru sesuai dengan peraturan terkait jabatan fungsional guru. Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan jabatan fung
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilaian angka kreditnya. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pejabat terkait. Peraturan ini juga menghapus keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah terkait dan ruang lingkup penerapannya untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah mendapatkan inpassing. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format yang diatur dalam peraturan terbaru mengenai angka kredit guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian ini antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota se
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format baru serta untuk kelancaran pengembangan karier guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian berbeda di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil agar sesuai dengan format PAK berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan berdasarkan PAK terdahulu, sedangkan penyesuaian PAK guru non-PNS dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dari surat keputusan inpassing sebelumnya. Pejabat yang berwen
Peraturan ini menetapkan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai untuk menilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup Menteri, pejabat eselon, rektor, dekan, dan kepala unit organisasi.
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Terdapat 3 jenis Guru yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan. Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, bertindak obyektif, dan memelihara persatuan bangsa.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Dokumen ini menjelaskan tentang jabatan akademik, kualifikasi, kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dosen; unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit; serta tata cara penilaian dan penetapan kenaikan jabatan akademik.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Peraturan bersama ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan dosen serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme transfer dana daerah. Tunjangan profesi adalah hak guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Sumber dana berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD provinsi/kabupaten melalui Kementerian Keuangan dengan total alokasi Rp56 trili
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Diatur mengenai rumpun jabatan, jenis guru, tugas utama guru seperti mengajar dan membimbing siswa, serta kewajiban dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya. Instansi pembina jabatan fungsional guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilaian angka kreditnya. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pejabat terkait. Peraturan ini juga menghapus keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah terkait dan ruang lingkup penerapannya untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah mendapatkan inpassing. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format yang diatur dalam peraturan terbaru mengenai angka kredit guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian ini antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota se
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format baru serta untuk kelancaran pengembangan karier guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian berbeda di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil agar sesuai dengan format PAK berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan berdasarkan PAK terdahulu, sedangkan penyesuaian PAK guru non-PNS dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dari surat keputusan inpassing sebelumnya. Pejabat yang berwen
Peraturan ini menetapkan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai untuk menilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup Menteri, pejabat eselon, rektor, dekan, dan kepala unit organisasi.
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Terdapat 3 jenis Guru yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan. Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, bertindak obyektif, dan memelihara persatuan bangsa.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Dokumen ini menjelaskan tentang jabatan akademik, kualifikasi, kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dosen; unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit; serta tata cara penilaian dan penetapan kenaikan jabatan akademik.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditetapkan jabatan fungsional guru termasuk dalam rumpun pendidikan dan jenis guru meliputi guru kelas, mata pelajaran, dan bimbingan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik serta kewajiban meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Instansi pembina jabatan fungsional guru adal
Perber No. 4 Tahun 2014 Mendikbud & BKNpujiono sttd
Peraturan bersama ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan dosen serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme transfer dana daerah. Tunjangan profesi adalah hak guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Sumber dana berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD provinsi/kabupaten melalui Kementerian Keuangan dengan total alokasi Rp56 trili
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Diatur mengenai rumpun jabatan, jenis guru, tugas utama guru seperti mengajar dan membimbing siswa, serta kewajiban dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya. Instansi pembina jabatan fungsional guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
1. SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan
Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
2. 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor
14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
Pasal 1
Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah
sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
3. 3
Pasal 2
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam
pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga
kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan
beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
(2) Guru yang mempunyai kinerja rendah wajib mengikuti pembinaan
pengembangan keprofesian berkelanjutan.
(3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah dapat menunjukkan
kinerja baik, diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Perangkat pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya diselesaikan
paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
Pasal 4
Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara
efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.
Pasal 5
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
TTD.
Dr.A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.
NIP 196108281987031003