ABOUT VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

1. SOSIALISASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
TERKAIT ANGGARAN YANG
BERASAL DARI SUMBER
PENDAPATAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2025

2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor
29 Tahun 2023.
5. Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana
diubah dengan Perbup Nomor 52 Tahun 2024.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa.
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 74 Tahun 2024 tentang Sumber Pendapatan Desa.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN
DALAM APBDES
1. Sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang didalamnya
menjelaskan rencana kegiatan dan besaran
anggaran yang diperlukan berdasarkan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan dalam
APBDes.
3. Untuk penunjukkan personil dalam kegiatan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

7. KEGIATAN MEKANISME TAHUNAN
1. Pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
2. Pelaksanaan Laporan Kepala Desa.
3. Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Desa.
4. Pelaksanaan Penyusunan Peraturan
Kepala Desa.
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Klarifikasi
Peraturan Desa

8. LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDES
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati berupa :
a. Laporansemester pertama.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
b. Laporan semester akhir tahun.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

9. PENYUSUNAN PERATURAN DESA
1. Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa.
Ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari
2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Ditetapkan paling lambat akhir bulan September
3. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa
Ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Nopember
4. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Desember
●

10. EVALUASI DAN KLARIFIKASI
PERATURAN DESA
1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa
dilakukan oleh Camat.
2. Camat dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan
Klarifikasi Peraturan Desa berkoordinasi serta melaporkan hasilnya kepada
Bupati melalui DPMPD.
3. Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan
Camat.
4. Hasil klarifikasi Peraturan Desa ditetapkan dengan menerbitkan :
a. Surat hasil klarifikasi oleh Camat apabila hasil klarifikasi sudah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak
bertentangan dengan kepentingan umum ;
b. Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa, apabila hasil
klarifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum.

11. SUMBER PENDAPATAN DESA
1. Pendapatan asli desa, terdiri :
a. hasil usaha desa;
b. hasil aset desa ;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD
Kabupaten;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

12. PEMANFAATAN ASET DESA
1. Sewa;
2. Pinjam pakai;
3. Alih fungsi;
4. Pengambilan material;
5. Kerjasama pemanfaatan; dan
6. Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna.

14. ATURAN PERALIHAN
Alih fungsi dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa lainnya yang ada, serta Tukar Menukar Aset Desa
berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan
administrasi persetujuannya, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan
kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan diatur dengan ketentuan :
a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa;
b. Pembuktian kebenaran Alih fungsi dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa lainnya serta Tukar
Menukar Aset Desa paling kurang berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan
hasil Musyawarah Desa;
c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak
menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi
persetujuan kepada Bupati;
d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan dengan memperhatikan rekomendasi tim
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
e. berdasarkan rekomendasi Tim, Bupati memberikan persetujuan; dan
f. persetujuan Bupati sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

16. TERIMA
KASIH