Pemda_PBD.pdf

Bab 1:
Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data
2
Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:
Memahami tujuan kebijakan Merdeka Belajar
Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar
01
02

3
Visi
Pendidikan
Indonesia:
Indonesia memiliki Visi Pendidikan untuk menjadi negara maju
yang berdaulat dan mandiri
Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif,
bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Target Indonesia sebagai negara
maju adalah menjadi 4 besar
ekonomi dunia pada 2050.
Target ini dapat tercapai apabila
layanan pendidikan bermutu dan
merata.
Sumber: materi paparan menteri PANRB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 4
Namun Indonesia mengalami krisis pembelajaran, terjadi peningkatan
akses tapi kualitas hasil belajar belum meningkat

5
Ditambah lagi dengan masalah Perundungan dan Kekerasan
Seksual di satuan pendidikan
*data bersumber dari AN seluruh jenjang (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/sederajat)
24,4 %
peserta didik
berpotensi
mengalami insiden
perundungan di
satuan pendidikan
dalam satu tahun
terakhir*
22,4 %
peserta didik
menjawab “Pernah”
pada pertanyaan
survei yang
menunjukkan
potensi insiden
kekerasan seksual*

Akselerasi dan
Pendanaan Satuan
Pendidikan Tahun 2022
Perluasan Program
Beasiswa Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan
6
Kebijakan Merdeka Belajar (MB) diluncurkan untuk transformasi
pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran
Pengganti UN
MB 1
Kampus Merdeka
MB 2
Penyesuaian
Kebijakan Dana BOS
MB 3
Program
Organisasi Penggerak
MB 4
Guru Penggerak
MB 5
Transformasi
Dana Pemerintah untuk
Pendidikan Tinggi
MB 6
Program
Sekolah Penggerak
MB 7
SMK Pusat
Keunggulan
MB 8
KIP Kuliah Merdeka
MB 9
Sekolah Aman
Berbelanja dengan SIPLah
MB 10
Kampus Merdeka
Vokasi
MB 11
MB 12
Transformasi Seleksi
Masuk Perguruan Tinggi
Merdeka Berbudaya
dengan Kanal Indonesiana
MB 13
Kampus Merdeka
dari Kekerasan Seksual
Kurikulum Merdeka
dan PMM
Merdeka Berbudaya
dengan Dana Indonesiana
Revitalisasi
Bahasa Daerah
Rapor Pendidikan
Indonesia
Praktisi Mengajar
Dana Abadi
Perguruan Tinggi
Buku Bacaan
untuk Literasi Indonesia
MB 14
MB 15
MB 16
MB 17
MB 18
MB 19
MB 20
MB 21
MB 22
MB 23
Merdeka Belajar yang
terkait dengan Rapor
Pendidikan dan PBD
Informasi lebih rinci tentang kebijakan MB dapat dipelajari di website Kemendikbudristek

Satuan pendidikan berpihak
kepada tumbuh kembang murid
7
Transformasi
Satuan
Pendidikan
Terdapat 5 indikator terjadinya Transformasi satuan pendidikan
Satuan pendidikan
mengembangkan budaya
refleksi berbasis data
Satuan pendidikan
menjalin kemitraan
dengan orangtua/wali*
Satuan pendidikan
menciptakan lingkungan
belajar yang aman, nyaman,
menyenangkan dan inklusif
(menerima berbagai bentuk
keberagaman)
Peningkatan hasil belajar
murid, terutama kompetensi
fondasi seperti literasi,
numerasi, dan karakter**
*hanya berlaku untuk PAUD
**hanya berlaku untuk Dasmen

8
Transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran
dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui
perencanaan berbasis data
Aktivitas Luaran Capaian Dampak
Seluruh Provinsi dan
Kabupaten/kota
melaksanakan
perencanaan berbasis
data dengan
menggunakan capaian
Profil Pendidikan Daerah
Seluruh satuan
pendidikan melaksanakan
data dengan
menggunakan capaian
Profil Pendidikan satuan
pendidikan*
Perencanaan dan
penganggaran di
pemda dan satuan
pendidikan yang
sudah tepat
Terjadinya
transformasi satuan
pendidikan
Peningkatan mutu
pendidikan murid
dengan karakter
Profil Pelajar
Pancasila
*untuk PAUD menggunakan
indikator dalam Rapor Pendidikan

9
Kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dari Rapor Pendidikan dianggarkan dalam ARKAS diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemda bertanggung jawab untuk reviu dan menyetujui ARKAS.
Perencanaan Berbasis Data menjadi strategi penting dalam mengubah
perilaku perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan dan transformasi
pembelajaran

11
Kemendikbudristek bersama pemerintah daerah akan memfasilitasi
satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data
Advokasi dan
pendampingan
data sepanjang tahun 2023
bekerjasama dengan berbagai
pemangku kepentingan di pusat
dan daerah
01
Dukungan materi untuk
belajar mandiri disiapkan
sehingga pemerintah daerah
dan satuan pendidikan dapat
mendalami materi perencanaan
berbasis data
02
Pusat Bantuan disiapkan
untuk menjawab semua
pertanyaan terkait rapor
pendidikan dan perencanaan
berbasis data, serta menerima
masukan untuk perbaikan
03

12
Bab 2:
Perjalanan pengguna (“user journey”)
Rapor Pendidikan Dinas
12
Memahami fitur-fitur dalam platform Rapor Pendidikan
Mengidentifikasi masalah berdasarkan Rapor Pendidikan
01
02
Melakukan refleksi untuk mendapatkan akar masalah dan kegiatan pemenuhan SPM
03

Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data,
yaitu Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB)
13
Melakukan
pembenahan
melalui perumusan kegiatan
dalam bentuk rencana
kegiatan dan anggaran
satuan pendidikan (BOS dan
BOP) dan daerah (APBD)
untuk menyelesaikan akar
masalah
Melakukan refleksi
capaian, pemerataan, dan
proses pembelajaran di
satuan pendidikan dan
daerah masing-masing
untuk menemukan akar
masalah
Mengidentifikasi
permasalahan
berdasarkan indikator
prioritas SPM yang
ditampilkan di dalam Rapor
Pendidikan

14
Kemendagri dan Kemendikbud telah menetapkan
indikator prioritas SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota (1/2)
No Kelompok Indikator Indikator Prioritas SPM Provinsi
1 Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Kompetensi Numerasi
2 Iklim Lingkungan Belajar
Iklim Keamanan
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
3 Kualitas Lulusan SMK
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK
4 Akses Angka Partisipasi Sekolah
Untuk mempelajari lebih rinci terkait indikator prioritas SPM, silakan pelajari Buku Saku Prioritas SPM 2024
Kemendagri dan Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM Provinsi sebagai berikut:

15
No Kelompok Indikator Indikator Prioritas SPM Kab/Kota
1 Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Kompetensi Numerasi
2 Iklim Lingkungan Belajar
Iklim Keamanan
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
3 Kualitas Layanan PAUD
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min. B
Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV
4 Akses Angka Partisipasi Sekolah
Untuk mempelajari lebih rinci terkait indikator prioritas SPM, silakan pelajari Buku Saku Prioritas SPM 2024
Kemendagri dan Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM Kab/Kota sebagai berikut:
Kemendagri dan Kemendikbud telah menetapkan
indikator prioritas SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota (2/2)

16
Pemerintah Daerah dapat melakukan perencanaan
berdasarkan platform Rapor Pendidikan dengan 2 metode
● Rangkuman ketercapaian indikator
● Memperlihatkan capaian indikator prioritas
● Digunakan untuk mengetahui masalah, akar
masalah, dan rekomendasi benahi
01
Dasboard
Platform Rapor
Pendidikan
Metode
● Menunjukkan seluruh detail ketercapaian
indikator
● Digunakan untuk melakukan analisis
mendalam pada setiap indikator
● Terdapat perbandingan data dengan satpen
/ daerah lain yang setara
02
File Unduhan
Excel
Metode

17
Untuk masuk ke dalam
platform Rapor Pendidikan
Pengguna mengisi akun
belajar.id dan kata sandi
masing-masing

18
Metode 1
Perencanaan menggunakan
Dasbor Platform Rapor Pendidikan

19
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan,
pelajari ringkasan kondisi dan capaian indeks SPM daerah Anda
Pada tampilan awal dalam platform Rapor Pendidikan Daerah, di bagian atas Anda dapat melihat ringkasan
kondisi daerah dan nilai Indeks SPM daerah Anda.
Pemerintah daerah dapat mengetahui capaian nilai indeks SPM daerahnya dan ringkasan kondisi
daerah, apa yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan dan rekomendasi program/kegiatan.

20
Indikator Prioritas dalam platform Rapor Pendidikan ditampilkan dalam
bentuk kartu indikator yang terdiri dari beberapa atribut
Nama Indikator
Nilai dan Label Capaian
Kategori capaian
berdasarkan nilai satuan
pendidikan/daerah pada
indikator tertentu.
Label berbeda untuk setiap
indikator
Perbandingan dengan
Satuan Pendidikan lain di
Provinsi/Nasional
01
02
03

21
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan, eksplorasi dan
identifikasi masalah berdasarkan indikator prioritas SPM (1/2)
Pada tampilan awal dalam
Daerah, di bagian selanjutnya
pada halaman yang sama
Anda dapat memilih
indikator prioritas SPM yang
hendak diketahui dan
dipelajari.
Tampilan (sebagian) beranda
Rapor Pendidikan Provinsi:
Langkah 1

22
Pada tampilan awal dalam
Daerah, di bagian selanjutnya
pada halaman yang sama
Anda dapat memilih
indikator prioritas SPM yang
hendak diketahui dan
dipelajari.
Tampilan (sebagian) beranda
Rapor Pendidikan Provinsi:
Masuk dalam platform Rapor Pendidikan, eksplorasi dan
identifikasi masalah berdasarkan indikator prioritas SPM (2/2)
Langkah 1

23
Pelajari akar masalah dari
indikator prioritas dengan
mengklik tombol pelajari
akar masalah.
Pelajari akar masalah dari indikator prioritas terpilih (1/3)
Langkah 2

24
Pelajari sebaran akar masalah dari akar
masalah dengan mengklik tombol Lihat
Capaian per Kab/Kota untuk memetakan
dan memprioritaskan daerah yang akan
diintervensi. Langkah ini hanya berlaku
bagi Rapor Pendidikan Provinsi.
Pengalaman Pelatihan PTK
Pelajari sebaran akar masalah berdasarkan capaian
per Kabupaten/Kota (2/3)
Langkah 2

25
Pelajari sebaran akar
masalah dari akar masalah
dengan mengklik tombol
Lihat Sebaran Satdik
untuk memetakan dan
memprioritaskan satdik
yang akan diintervensi.
Pelajari sebaran akar masalah berdasarkan satuan
pendidikan di satu Kabupaten/Kota (3/3)
Langkah 2

26
Pelajari rekomendasi
kegiatan pemenuhan SPM
untuk membenahi akar
masalah dengan klik tab
kegiatan pemenuhan SPM
atau dengan gulir ke
halaman bawah.
Pelajari Rekomendasi Kegiatan Pemenuhan SPM
Untuk Membenahi Akar Masalah
Langkah 3

27
Metode 2
Perencanaan menggunakan
file unduhan Excel

28
Identifikasi dan Refleksi dapat dilakukan dengan cara melakukan
analisis hasil unduhan dalam format
Pada menu, klik Unduh untuk mengunduh laporan dalam format excel

29
Hasil unduhan masih menggunakan versi lama
File Excel Hasil Unduhan Rapor Pendidikan Terdiri Dari Kolom Nomor, Nama Indikator,
Skor, Warna Dan Label Capain, Perbandingan, Rentang Nilai, Dan Definisi Indikator

30
Pada file Excel terdapat beberapa lembar kerja yang terdiri dari 3 kelompok: Provinsi,
Kabupaten Kota, dan Satuan Pendidikan
Provinsi Kabupaten Kota
Satuan
Pendidikan
Provinsi - PAUD Kab Kota - PAUD
Dimensi A, B, C, D,
E
Satpen - PAUD
Dimensi D, E
Provinsi - SD
Sederajat
Kab Kota -
Dasmen&Vokasi
Dim.A, B, C, D, E
Satpen -
Dasmen&Vokasi
Dim. A, B, C, D, E
Provinsi - SMP
Sederajat
Provinsi - SMA
Sederajat
Provinsi - SMK
Sederajat
1.Kelompok provinsi terdapat 5 lembar kerja
yaitu 5 jenjang PAUD Dasmen. Setiap lembar
kerja berisikan seluruh indikator yang
merupakan agregat dari capaian
kabupaten/kota.
2.Kelompok kabupaten/kota terdapat 10
lembar kerja terdiri yang terdiri dari indikator
5 dimensi (A, B,C,D, dan E) untuk khusus
PAUD serta PAUD dan Vokasi. Untuk PAUD,
dimensi B dan C yang datanya sudah
tersedia. Setiap lembar kerja berisikan
indikator agregat tiap jenjang.
3.Kelompok satuan pendidikan terdapat 5
lembar kerja yang terdiri dari Dasmen dan
Vokasi dimensi A, B, C, D, dan E. Setiap
lembar kerja berisikan indikator capaian tiap
satuan pendidikan.

31
1. Buka lembar kerja kelompok Provinsi untuk kondisi indikator per jenjang untuk dimensi A dan B
2. Analisis capaian indikator dengan melihat mana yang rendah (merah), sedang (kuning), tinggi
(hijau) pada tiap jenjang
Contoh hasil analisis masalah kelompok Provinsi jenjang SD Serajat
Nama Indikator Nilai Provinsi Anda Capaian Proporsi Peserta Didik
Kemampuan Literasi 54.5 Rendah 55% dasar dan PIK
Kemampuan Numerasi 50 Rendah 76.5% dasar dan PIK
Karakter 68 Sedang
Kebinekaan global dan kemandirian dibawah
rata-rata dari 6 P3 (nilai 2)
Tidak ada kesenjangan literasi, numerasi, dan karakter
APK : 105.5%
APM : 94.43%
Analisis: Masalah terbesar di Provinsi adalah kemampuan numerasi yang rendah, dimana
76.5% siswa berada di kompetensi dasar dan PIK
Cara umum melakukan identifikasi masalah Provinsi
Langkah 1

32
1. Lanjutkan melihat kondisi indikator per jenjang untuk dimensi C, D, dan E
2. Analisis capaian indikator dengan melihat mana yang rendah rendah (merah), sedang (kuning),
tinggi (hijau) pada tiap jenjang
3. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian
rendah (merah), dan sedang (kuning)
Masalah Tingkat Provinsi
SD Sederajat
Akar Masalah Tingkat Provinsi
Dimensi D Dimensi C Dimensi E
Kemampuan numerasi
rendah, 76.5 % peserta
didik berada di kemampuan
dasar dan PIK
Kualitas pembelajaran - aktivasi
kognitif rendah
Belum
tersedia
Partisipasi warga
sekolah rendah
Refleksi dan perbaikan
pembelajaran rendah
Kepemimpinan instruksional rendah
Iklim keamanan, kebinekaan, dan
inklusivitas sedang
Cara Umum Refleksi Identifikasi Akar Masalah Provinsi
Langkah 2

Contoh hasil pemetaan masalah per jenjang di Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
SD SMP SMA
lit num kar lit num kar lit num kar
Bulungan sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Malinau sedang sedang sedang sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Nunukan sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi sedang sedang tinggi
Tana Tidung sedang sedang tinggi tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi
Tarakan tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi tinggi sedang tinggi
33
1. Buka lembar kerja kelompok Kab/Kota untuk kondisi indikator PAUD dimensi B serta Dasmen dan Vokasi
dimensi A dan B
2. Analisis capaian indikator per jenjang dengan melihat mana yang rendah (merah), sedang (kuning), tinggi
(hijau)
3. Petakan capaian indikator dimensi A dan B per jenjang di tiap Kabupaten/Kota
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Kab/Kota
Langkah 1

34
1. Pilih Kab/Kota yang akan dianalisis
3. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian rendah
(merah),dan sedang (kuning)
Indikator SD SMP SMA
Kualitas pembelajaran - aktivasi kognitif rendah rendah rendah
Refleksi dan perbaikan pembelajaran sedang sedang rendah
Kepemimpinan instruksional sedang rendah rendah
Iklim Inklusivitas sedang sedang sedang
Partisipasi warga sekolah rendah rendah rendah
Kota Tarakan
Cara Umum Refleksi Identifikasi Akar Masalah Kab/Kota
Langkah 2

35
1. Buka lembar kerja kelompok satpen untuk kondisi indikator Dasmen dan Vokasi dimensi A dan B
2. Pilih Kabupaten/Kota dengan jenjang yang akan dianalisis lebih lanjut
3. Hitung sebaran jumlah satpen dengan capaian indikator rendah (merah), sedang (kuning), tinggi
(hijau)
Nama Indikator Capaian Jumlah
Kemampuan Literasi
rendah 1
sedang 27
tinggi 42
Kemampuan Numerasi
rendah 3
sedang 65
tinggi 2
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Satpen
Langkah 1

36
2. Analisis akar masalah yang berpotensi menyebabkan masalah dengan memetakan capaian
rendah (merah),dan sedang (kuning
Masalah SD Sederajat di
Kab/Kota
Akar Masalah Tingkat Kab/Kota jenjang SD Sederajat
Dimensi D Dimensi C Dimensi E
Kemampuan numerasi
rendah, dibawah
kompetensi minimum
Kualitas pembelajaran: 23 rendah, 47
sedang
Belum
tersedia
Partisipasi warga
sekolah rendah, 14
rendah, 53 sedang
Refleksi dan perbaikan pembelajaran:
14 rendah, 30 sedang
Kepemimpinan instruksional rendah:
30 rendah, 16 sedang
Iklim keamanan: 1 rendah, 18 sedang
Cara Umum Melakukan Identifikasi Masalah Satpen
Langkah 2

37
37
37
Capaian Hasil
Belajar
Provinsi Kalimantan
Utara
Kabupaten/Kota Jumlah SD sederajat Jumlah SMP sederajat
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
numerasi
literasi
karakter
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab Tana
Tidung
Kota Tarakan
4
38
27
1
SDN 016 Pantai
Amal
30401769
Kec. Tarakan TImur
5
data tidak memadai /
data belum tersedia
Ringkasan analisis jumlah satdik per wilayah berdasarkan kelompok
masalah dan akar masalah dapat dirangkum dengan bentuk tabular

38
38
L
L N K
Capaian Kualitas Hasil Belajar
Jenjang SD Sederajat
N K
L N K
L N K
Indeks SPM:
Tuntas Pratama
Indeks SPM:
Tuntas Pratama
L N K
L N K
Kota Tarakan
Kec. Tarakan Utara
Kec. Tarakan
Tengah
Kec.
Tarakan
Timur
Kec.
Tarakan
Barat
Legenda:
…atau ditampilkan secara geospasial per wilayah per jenjang

39
Dengan mengetahui jumlah satpen berdasarkan capaiannya, pemda dapat
menganggarkan kegiatan sesuai akar masalah dan jumlah satpen yang akan
mendapatkan intervensi
39
Capaian Literasi Numerasi Karakter
Baik 4 1 3
Cukup 38 1 61
Kurang 27 65 5
Sangat kurang 1 3 1
Data tidak memadai 5 5 5
Total SD kota Tarakan: 75 satuan pendidikan
Target
Intervensi
68 SD*
46 SD Negeri
22 SD wasta
Kecamatan To
t
N S
Tarakan Barat 18 12 6
Tarakan
Tengah
22 15 7
Tarakan TImur 20 13 7
Tarakan Utara 8 6 2
*28 SD dg literasi
kurang termasuk
dalam kelompok
numerasi kurang
Akar Masalah Kegiatan Tot. Satdik Frek/tahun PAGU
D1 xxx 23 48 IDR
D2 xxx 14 48 IDR
D3 xxx 30 12 IDR
D4 xxx 19 12 IDR
D8 xxx 48 12 IDR
D10 xxx 9 12 IDR
Akar Masalah Kegiatan Tot. Guru Frek/tahun PAGU
Proporsi guru
penggerak
xxx 40 1 IDR
Pemenuhan
kebutuhan guru
xxx 25 1 IDR
Distribusi guru xxx 30 1 IDR

40
Cara Umum Benahi Untuk Menentukan Program Dan
Kegiatan
Langkah 3
1. Dari akar masalah yang sudah dirumuskan, tentukan program
untuk menyelesaikan akar masalah yang teridentifikasi.
2. Penentuan program dapat merujuk pada program program
Merdeka Belajar utama/prioritas yang dikeluarkan oleh
Kemdikbudristek seperti sekolah penggerak, kurikulum merdeka,
optimalisasi platform merdeka mengajar, komunitas belajar, dan
program lainnya
3. Pilihlah benahi yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas daerah.
4. Pilihlah program yang memiliki potensi dampak paling tinggi
untuk mengatasi akar masalah dengan anggaran seefisien
mungkin
1
2
3
4

Memahami manfaat PBD dalam perencanaan peningkatan nilai indeks SPM
41
Memahami program atau kegiatan yang dapat direncanakan untuk
meningkatkan SPM
01
02
Bab 3:
Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

42
Prioritas belanja daerah adalah untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal
1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pada Pasal 298 (1)
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1),
menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu
1. Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal: Standar
Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal.

43
No Judul Dokumen Deskripsi
1. Permendagri No 59 tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Kepmendagri No 50-5889 tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
3. Surat Sekjen Kemdagri No 906/2114/SJ* Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Permendagri No 81 tahun 2022* Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah thn 2023
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset
dan Teknologi Nomor 311 tahun 2022
Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal
6. Surat Mendikbudristek No
5676/MPK.A/PR.07.05/2023
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Berikut merupakan daftar dokumen terkait indikator kinerja urusan
pendidikan
*regulasi masih mengacu pada tahun sebelumnya

44
Berikut adalah kategori daerah berdasarkan capaian indeks SPM dan
dampak terhadap keleluasaan pemakaian anggaran
Penghitungan pencapaian SPM di daerah dijabarkan dalam lampiran Permendagri Nomor 59
tahun 2021
Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM)
terhadap capaian mutu minimal dan penerima
layanan dasar:
Capaian indeks SPM menjadi variabel dalam
menentukan keleluasaan pemanfaatan atau
besaran anggaran
No Nilai Kategori
1 100 Tuntas Paripurna
2 90 - 99 Tuntas Utama
3 80 - 89 Tuntas madya
4 70 - 79 Tuntas Pratama
5 60 - 69 Tuntas Muda
6 < 60 Belum Tuntas
No Jenis Dana Konsekuensi
1 DAU Keleluasaan pemanfaatan dana
2 DAK Keleluasaan pemanfaatan dana
3 DID Besaran dana
Leluasa/
Besar
Diatur / Kecil

44
Perencanaan berbasis data membantu pemerintah daerah untuk
melakukan perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu
pendidikan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
03
05
04
01 Pemerintah daerah membaca Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi
kondisi dan tantangan yang dihadapi
Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar
(output).
Disdik dan pemangku kepentingan di daerah menentukan program dan
kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target
capaian, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan.
Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melaksanakan program
dan kegiatan yang sudah direncanakan
Disdik melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat
keterlaksanaan kegiatan dan melihat perubahan capaian di Rapor
Pendidikan di tahun berikutnya
02 Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melakukan refleksi diri
untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi

45
Proses Perencanaan Berbasis Data dimulai dengan mengetahui kondisi
masing-masing berdasarkan data sebagai dasar perbaikan
Satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah
login Platform Rapor Pendidikan
Mengidentifikasi masalah berdasarkan data
yang ada di Platform Rapor Pendidikan
Melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan
proses pembelajaran
Menyusun kegiatan dalam bentuk rencana
kegiatan dan anggaran sebagai upaya
perbaikan
Perencanaan Daerah
Perencanaan Sekolah
Rakortekrenbang
(Ranwal RKPD)
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD)
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS)*
*) Sedang dianalisa mekanisme pemantauan dokumen
ARKAS

47
Jadwal perencanaan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan pembangunan
daerah sampai disahkannya APBD
Ranwal
RKPD
Rancangan
RKPD
Rancangan
Akhir RKPD
Perkada RKPD
KUA
PPAS
RKA
SKPD
Rancangan
APBD
APBD
Rancangan
APBD
eRakortek
tingkat
provinsi eRakortek
tingkat
kab/kota RKPD adalah dokumen
perencanaan dimana daerah
memasukkan sub kegiatan sampai
dengan Rancangan akhir RKPD
ditutup
Dinas dapat memasukkan detail
kegiatan dari sub kegiatan yang
ada
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

48
Prinsip perencanaan dan penganggaran perlu mempertimbangkan dampak dan
anggaran yang diperlukan untuk implementasinya
Anggaran rendah Anggaran tinggi
Prioritas Utama
Sekunder
Buang Waktu Buang waktu dan anggaran
Rencanakan dan anggarkan terlebih dahulu kegiatan yang berdampak tinggi terhadap
peningkatan mutu pendidikan dengan anggaran rendah
Dampak
rendah
Dampak
tinggi

49
Perencanaan Program/Kegiatan
Berdasarkan Prioritas SPM dalam Upaya
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
1. Perumusan berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai
referensi pemenuhan minimal dalam memilih masalah, merumuskan
akar masalah dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah
daerah memprioritaskan perumusan minimal ini untuk dipilih dalam
perencanaan daerah.
2. Jika suatu daerah pemenuhan SPM nya sudah tercapai dan mempunyai
kemampuan keuangan lebih, maka dapat menambahkan kegiatan/sub
kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah di luar yang ditetapkan
dalam pemenuhan minimal ini

50
Indikator Prioritas SPM
Kelompok Indikator Indikator Prioritas Wewenang
Kualitas Hasil Belajar
Kompetensi Literasi
Provinsi dan Kab/Kota
Kompetensi Numerasi
Iklim Lingkungan
Belajar
Iklim Keamanan
Provinsi dan Kab/Kota
Iklim Kebinekaan
Iklim Inklusivitas
Kualitas Lulusan SMK
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Provinsi
Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan
SMK
Kualitas Layanan
PAUD
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min. B
Kab/Kota
Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV
Akses Angka Partisipasi Sekolah Provinsi dan Kab/Kota

51
Indikator SPM: Kompetensi Literasi dan Numerasi - Identifikasi dan
Refleksi
Apakah
tersedia
perlengkapan
pembelajaran
?
Apakah sekolah
sudah kondusif
untuk
melakukan
pembelajaran?
Apakah
kualitas
proses
pembelajaran
sudah baik?
Apakah
kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah baik?
Mengapa kompetensi literasi dan numerasi masih rendah?
Apakah
jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah
terpenuhi?
Apakah
distribusi
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah
merata?

52
Kompetensi Literasi dan Numerasi - Benahi
1. Pendataan dan analisis kebutuhan PTK
untuk setiap satuan pendidikan
2. Pengadaan PTK sesuai dengan hasil
pendataan dan analisis kebutuhan
3. Penempatan PTK sesuai dengan hasil
pendataan dan analisis kebutuhan
Rencana Kerja Tahunan
Mengapa kompetensi literasi dan
numerasi masih rendah
Apakah jumlah
pendidik dan tenaga
kependidikan sudah
terpenuhi?
Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK)
Satuan Pendidikan
1. Pendataan dan analisis kelebihan dan
kekurangan jam mengajar pada setiap
mata pelajaran untuk setiap satuan
pendidikan
2. Penempatan Pendidik dari Satuan
Pendidikan yang kelebihan jam mengajar
pada mata pelajaran tertentu ke Satuan
Pendidikan yang kekurangan jam
Refleksi Benahi Kegiatan
Apakah distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan sudah
merata?
Perhitungan dan
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK)
Satuan Pendidikan

1. Sosialisasi dan promosi tentang keuntungan
menjadi guru penggerak serta fasilitasi
pendidik dan pelatihan guru penggerak bagi
pendidik
2. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan
cara menghitung satuan pendidikan yang
belum mempunyai kepala sekolah
dibandingkan dengan jumlah guru penggerak
dan pengangkatan guru penggerak menjadi
Kepala Sekolah
3. Peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang dapat dilakukan melalui
pemberian beasiswa dalam peningkatan
kualifikasi/mendapatkan sertifikasi pendidik
dan/atau fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan.
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Apakah kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah baik?
53

1. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan
mandiri dan/atau melihat video inspirasi di
Platform Merdeka Mengajar (PMM)
2. Memberikan dukungan finansial untuk
mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
di luar Platform Merdeka Mengajar
3. Menyelenggarakan pelatihan/ bimbingan
teknis untuk peningkatan kapasitas
pengawas dan PTK
4. Pemberian beasiswa untuk pemenuhan
kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang belum S1
5. Pelaksanaan pelatihan / seminar / lokakarya
penguatan kompetensi kepala sekolah dan
guru untuk refleksi pembelajaran
Bimbingan Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Apakah kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan
sudah baik?
54
Kegiatan

1. Identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK
bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan
tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan
pendidikan
2. Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran
dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik
dan tenaga kependidikan.
Pembinaan
Penggunaan
Teknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK)
untuk Pendidikan
Apakah kualitas
proses
pembelajaran
sudah baik?
55
Fasilitasi Komunitas
Belajar Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1. Penetapan SK Komunitas Belajar, termasuk di
dalamnya tujuan, kegiatan, linimasa pelaksanaan,
susunan organisasi, dsb terkait komunitas belajar
2. Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas
belajar yang telah dibentuk minimal 3 bulan sekali
dan, atau kegiatan lainnya yang relevan

1. Memberikan pelatihan terkait dengan
pengembangan konten digital
2. Menyediakan wadah bagi pendidik dan
tenaga kependidikan untuk bertukar pikiran
dalam mengembangkan konten digital
melalui komunitas belajar
3. Mendorong satuan pelaksana Program
Sekolah Penggerak untuk melakukan
pengimbasan dalam pengembangan
konten digital kepada satuan pendidikan
lain
4. Mengadvokasi guru dalam mengunggah
aksi nyata (konten digital) pada Platform
Merdeka Mengajar (PMM)
Pengembangan
konten digital
untuk pendidikan
Apakah kualitas
proses
pembelajaran
sudah baik?
56

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan
aplikasi/platform bidang pendidikan
seperti platform Rapor Pendidikan,
Platform Merdeka Mengajar (PMM),
SIPLah, dll
2. Memberikan pelatihan kepada pendidik
dan tenaga kependidikan dalam
menggunakan aplikasi di bidang
pendidikan
3. Mendorong satuan pelaksana Program
Sekolah Penggerak untuk melakukan
pengimbasan dalam penggunaan
aplikasi bidang pendidikan kepada
satuan pendidikan lain
Pelatihan
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan
Apakah kualitas
proses
pembelajaran
sudah baik?
57

1. Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan
non teks penunjang kemampuan literasi dan
numerasi
2. Identifikasi target atau sasaran pemberian buku
bacaan
3. Pengadaan buku bacaan teks dan non teks
penunjang kemampuan literasi dan numerasi
Pengadaan buku teks
dan
non teks bagi peserta
didik
Apakah tersedia
perlengkapan
pembelajaran?
58
Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga
Peserta Didik
Melakukan
pendataan sekolah
yang belum memiliki
peralatan TIK
Diusulkan untuk
menerima DAK Fisik
Pemerintah daerah
mengalokasikan
dana dalam APBD
dan/atau

59
Indikator SPM: Kualitas Lingkungan Belajar: Iklim Keamanan, Iklim
Kebinekaan, Iklim Inklusivitas - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa kualitas lingkungan belajar belum kondusif?
Apakah satuan
pendidikan aman dari
perundungan,
kekerasan seksual,
dan hukuman fisik?
Apakah satuan
pendidikan
mempromosikan
toleransi antar
peserta didik dan
warga sekolah?
Apakah satuan
pendidikan
mengakomodasi
kebutuhan peserta
didik yang beragam?

1. Regulasi Tingkat Daerah
Melakukan pengembangan regulasi dan
program terkait pencegahan
perundungan, kekerasan seksual,
narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan
dalam pendidikan kesehatan (kesehatan
psikis, fisik, dan pola hidup sehat).
1. Pemda mendorong satuan pendidikan
dalam identifikasi tata tertib,
penyusunan dan pengembangan tata
tertib, serta pengembangan program
yang berkaitan dengan pencegahan
perundungan, kekerasan seksual,
narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan
dalam pendidikan kesehatan (kesehatan
psikis, fisik, dan pola hidup sehat).
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
Sekolah
Apakah satuan
pendidikan aman
dari
perundungan,
kekerasan
seksual, dan
hukuman fisik?
60
Iklim Keamanan - Benahi
Mengapa masih terdapat kasus
perundungan, kekerasan seksual, dan
hukuman fisik di satuan pendidikan

1. Sosialisasi, bimbingan teknis atau
workshop tentang konsep perundungan dan
kekerasan untuk meningkatkan pemahaman
warga sekolah tentang perundungan dan
pencegahannya, termasuk kesehatan psikis,
fisik, dan gaya hidup sehat
2. Melakukan kampanye anti perundungan dan
kekerasan agar tercipta kesadaran tentang
pentingnya pencegahan perundungan dan
kekerasan.
3. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang
rawan terjadi tindak perundungan dan
kekerasan
4. Melakukan pendampingan pada satuan
pendidikan di atas, dapat dilakukan dengan
mengacu pada program roots
5. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler.
Pemberian layanan
pendampingan
bagi satuan
pendidikan untuk
pencegahan
perundungan dan
kekerasan
Apakah satuan
pendidikan aman
dari
perundungan,
kekerasan
seksual, dan
hukuman fisik?
61

Solusi Platform Merdeka Mengajar (PMM)
1.Meningkatkan kapasitas guru melalui
pemanfaatan PMM
2.Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan
mandiri di PMM
3.Mendorong guru untuk melihat video
inspirasi di PMM
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas PTK terkait
pencegahan dan
penanganan
perundungan,
kekerasan seksual,
narkoba, hukuman
fisik, serta pembinaan
dalam rangka
pendidikan kesehatan
Apakah satuan
pendidikan aman
dari
perundungan,
kekerasan
seksual, dan
hukuman fisik?
62
1.Dukungan finansial untuk mengikuti
pelatihan peningkatan kapasitas diluar
PMM (bootcamp, seminar, dan lainnya)
2.Menyelenggarakan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas pendidik dan
tenaga kependidikan

Sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop
tentang konsep intoleransi untuk meningkatkan
pemahaman warga sekolah tentang intoleransi
dan pencegahannya.
Pemberian layanan
pendampingan
bagi satuan
pendidikan untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
Apakah satuan
pendidikan
mempromosikan
toleransi antar
peserta didik dan
warga sekolah?
63
Iklim Kebinekaan - Benahi
Mengapa masih ditemukan adanya
perbedaan perlakuan/intoleransi di satuan
pendidikan?
1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang
rawan terjadi tindak perundungan,
kekerasan, dan intoleransi.
2. Melakukan pendampingan pada satuan
pendidikan tersebut di atas, dapat
dilakukan dengan mengacu pada program
roots.
3. Melakukan kampanye anti perundungan,
kekerasan, dan intoleransi agar tercipta
kesadaran tentang pentingnya pencegahan
perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Solusi Platform Merdeka Mengajar (PMM)
1. Meningkatkan kapasitas guru melalui
pemanfaatan PMM
2. Mendorong guru untuk mengikuti
pelatihan mandiri di PMM
3. Mendorong guru untuk melihat video
inspirasi di PMM
4. Dukungan finansial untuk mengikuti
pelatihan peningkatan kapasitas diluar
PMM (bootcamp, seminar, dan lainnya)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Apakah satuan
pendidikan
mengakomodasi
kebutuhan
peserta didik
yang beragam?
64
Iklim Inklusivitas - Benahi
Mengapa belum semua peserta didik
terakomodasi kebutuhan
pembelajarannya?
Menyelenggarakan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga
kependidikan

65
Indikator SPM: Kualitas Lulusan SMK - Identifikasi dan Refleksi
Apakah tata
kelola SMK
(LSP, BKK,
Teaching
Factory) sudah
optimal?
Apakah
sudah ada
sertifikasi
kompetensi
PTK dan
peserta
didik?
Apakah
fasilitas
peningkatan
kompetensi
lulusan SMK
tersedia?
Mengapa kualitas lulusan SMK belum optimal?
Apakah
tersedia data
keterserapan
lulusan?
Apakah
sudah ada
kemitraan
antara SMK
dengan
dunia kerja?

Sosialisasi dan pendampingan
pelaksanaan tracer study
Koordinasi, Perencanaan,
Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Apakah tersedia
data keterserapan
lulusan?
66
Kualitas Lulusan SMK - Benahi
Refleksi
Mengapa kualitas lulusan SMK
belum optimal?
1. SMK melaksanakan Link and Match
dengan DUDI
2. Melaksanakan Job Matching dan
job fair
Apakah sudah ada
kemitraan antara
SMK dengan dunia
kerja?
Pembinaan kelembagaan dan
manajemen SMK Manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK)
Magang/PKL untuk peningkatan
Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan kelembagaan dan
manajemen SMK
1. Magang guru di industri
2. Mendatangkan Guru Tamu dari
Industri
Benahi Kegiatan

Pembinaan talenta kompetensi
keahlian melalui lomba LKS, FLS2N,
KOSN
Pembinaan Minat, Bakat, dan
Kreativitas siswa
Apakah fasilitas
peningkatan
kompetensi
lulusan SMK
tersedia?
67
1.Upskilling dan reskilling PTK
2.Magang PTK di industri
Magang/PKL untuk peningkatan
Kapasitas Magang siswa di Industri
Rehabilitasi Ruang Praktik
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Rehabilitasi/Renovasi/Revitalisasi
ruang praktik sesuai standar industri
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga
Peralatan praktik sesuai kompetensi
keahlian
belum optimal?

1. Pendataan siswa yang belum
tersertifikasi
2. Melaksanakan uji sertifikasi
berstandar BNSP
Sertifikasi Kompetensi Peserta
Didik
Apakah sudah
ada sertifikasi
kompetensi PTK
dan peserta
didik?
68
Melaksanakan sertifikasi kompetensi
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Sertifikasi kompetensi Pendidik
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen SMK Pendirian LSP P1 SMK
belum optimal?

Berapa banyak
anak yang ingin
mengikuti PAUD
tetapi berasal dari
keluarga miskin?
Apakah daya
tampung yang
disediakan telah
memadai?
Apakah daftar
anak usia 5-6
tahun yang tidak
bersekolah
tersedia?
Ada berapa jumlah anak usia 5-6
tahun yang tidak bersekolah?
69
Indikator SPM: Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa APS belum 100%?

1. Melakukan pendataan anak usia dini
yang tidak bersekolah
2. Mendorong satuan pendidikan di
daerahnya untuk mendapatkan izin
menyelenggarakan pendidikan
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan
Apakah daftar
anak usia 5-6
tahun yang tidak
bersekolah
tersedia?
70
Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Benahi
1. Supervisi/pendampingan kepada satuan
pendidikan melalui workshop teknis
pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua)
kali setahun.
2. Verifikasi dan validasi Dapodik dari
satuan pendidikan yang sesuai dengan
kondisi terkini.

1. Membuat analisis kebutuhan penambahan unit
sekolah baru pada daerah yang membutuhkan.
2. Survei Kelayakan lokasi calon pembangunan unit
sekolah baru.
3. Melakukan pembangunan unit kelas baru
(termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar
sarpras) di daerah/lokasi yang telah ditetapkan,
baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan USB
(Unit Sekolah Baru)
Apakah daya
tampung yang
disediakan telah
memadai?
71
1. Melakukan pendataan kebutuhan penambahan
ruang kelas pada satuan pendidikan yang
membutuhkan.
2. Melakukan pembangunan ruang kelas baru
(termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar
sarpras) pada satuan pendidikan yang telah
ditetapkan
Pembangunan Ruang
Kelas Baru

1. Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada
gedung/ruang kelas/ruang guru pada satuan
PAUD.
2. Memberikan bantuan berupa anggaran
dan/atau SDM untuk melakukan rehabilitasi
gedung/ruang kelas/ruang guru kondisi rusak
sedang/berat pada satuan PAUD sesuai
dengan NPK PAUD Berkualitas serta
ketentuan lain yang berlaku.
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
PAUD
Apakah daya
tampung yang
disediakan telah
memadai?
72
Mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil
pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan
pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai
rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)
Penyediaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan PAUD

1. Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran
penerima perlengkapan penunjang pembelajaran
2. Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan
penunjang pembelajaran kepada peserta didik
yang menjadi sasaran
3. Pengadaan dan penyaluran perlengkapan
penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta Didik
Berapa banyak
anak yang ingin
mengikuti PAUD
tetapi berasal
dari keluarga
miskin?
73
1. Pendataan peserta didik penerima biaya
pendidikan dari keluarga tidak mampu.
2. Penyusunan pedoman pemberian biaya
pendidikan kepada peserta didik dari keluarga
tidak mampu.
3. Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta
didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik PAUD

Apakah ada
keterbatasan
akses ke layanan
pendidikan tinggi?
Bagaimana kualitas
sumber daya
manusia yang ada
di satuan PAUD?
Apakah kondisi
kualitas lingkungan
belajar satuan
PAUD sudah
memadai?
Apakah satuan
PAUD sudah
mengerti tentang
kualitas layanan
PAUD?
74
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Identifikasi dan Refleksi
Mengapa jumlah satuan PAUD minimal
akreditasi B masih rendah?
Mengapa jumlah guru PAUD
S1/D-IV masih rendah?

1. Pendampingan konsultatif maupun pendampingan
sesuai kebutuhan PAUD dalam hal kelembagaan dan
manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas.
2. Pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan
dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk
mencapai PAUD Berkualitas
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD
Apakah satuan
PAUD sudah
mengerti tentang
kualitas layanan
PAUD?
75
Jumlah satuan PAUD minimal akreditasi B
masih rendah - Benahi
Mengapa jumlah satuan PAUD
minimal akreditasi B masih rendah?
1. Sosialisasi penguatan evaluasi sistem pendidikan
anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD
berkualitas
2. Advokasi satuan pendidikan dalam menyusun
perencanaan berdasarkan indikator PAUD berkualitas
Sosialisasi dan
Advokasi Kebijakan
Bidang Pendidikan

1. Pemberdayaan komunitas belajar dan memastikan guru,
kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif
dalam komunitas tersebut.
2. Memberikan referensi rencana kegiatan belajar yang bisa
dilakukan di komunitas belajar melalui Platform Merdeka
Mengajar (PMM) dan Website PAUDPEDIA
Fasilitasi Komunitas
Belajar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Apakah kondisi
kualitas
lingkungan belajar
satuan PAUD
sudah memadai?
76
1. Melakukan identifikasi tingkat kerusakan pada sarana,
prasarana dan utilitas PAUD yang ada pada satuan.
2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM
rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang sesuai
dengan NPK PAUD Berkualitas
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
PAUD
Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa
PAUD
1. Melakukan identifikasi alat praktik dan peraga yang belum
dimiliki satuan
2. Memberikan bantuan berupa anggaran dan/atau SDM kepada
satuan PAUD untuk menyediakan alat praktik dan peraga
untuk siswa PAUD di satuannya yang sesuai dengan NPK
PAUD berkualitas

1. Fasilitasi pelatihan/ seminar/ lokakarya penguatan kompetensi
kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam
mengakses aplikasi bidang pendidikan
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan
Bagaimana
kualitas sumber
daya manusia yang
ada di satuan
PAUD?
77
1. Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital
2. Menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk
bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui
komunitas belajar
3. Mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata (konten digital)
pada Platform Merdeka Mengajar (PMM)
Pengembangan konten
digital untuk
pendidikan
Pelatihan Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan
1. Melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi/platform bidang
pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka
Mengajar (PMM), SIPLah, dll.
2. Memberikan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan.
3. Mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk
melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang
pendidikan kepada satuan pendidikan lain

● Pemberian beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan bagi pendidik PAUD untuk
mendapatkan sertifikasi pendidik.
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
PAUD
Apakah ada
keterbatasan
akses ke layanan
pendidikan tinggi?
78
Jumlah Guru PAUD S1/D IV
Mengapa guru PAUD S1/D-IV
masih rendah?
● Pemberian beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan dalam peningkatan kualifikasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
● Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dalam rangka memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan

Apakah karena
isu sosial budaya
atau adat
istiadat?
Apakah anak usia
tertentu tersebut
tidak bersekolah
karena terkendala
biaya?
Apakah jumlah
ruang kelas
dan/atau
sekolah sudah
mencukupi?
Siapa saja anak usia sekolah yang
tidak bersekolah?
79
Indikator SPM: Angka Partisipasi Sekolah Dasmen - Identifikasi dan
Refleksi

80
Siapa saja
anak usia
sekolah yang
tidak
bersekolah?
Pendataan
warga
negara yang
tidak
bersekolah
1. Sensus
2. Koordinasi dan bekerjasama
dengan dinas terkait
3. Kerjasama dengan kepala desa
atau kecamatan untuk
melakukan pendataan ATS di
daerahnya
4. Analisis data sekunder
Angka Partisipasi Sekolah Dasmen - Benahi

81
Pembangunan USB
(Unit Sekolah Baru)
1. Membuat analisis kebutuhan penambahan USB pada
daerah yang membutuhkan.
2. Survei kelayakan lokasi calon pembangunan USB.
3. Melakukan pembangunan unit kelas baru di daerah/lokasi
yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun
kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apakah jumlah
ruang kelas
dan/atau
sekolah sudah
mencukupi?
Pembangunan
Ruang Kelas Baru
1. Pendataan kebutuhan penambahan ruang kelas pada
satuan pendidikan yang membutuhkan.
2. Melakukan pembangunan ruang kelas baru pada satuan
pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola
maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan
Ruang Kelas Baru
1. Pendataan kebutuhan rehabilitasi ruang kelas pada
satuan pendidikan yang membutuhkan yang dilakukan
berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat
yang telah diinputkan dalam Dapodik.
2. Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak
sedang/berat pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

82
Apakah anak usia
tertentu tersebut tidak
bersekolah karena
terkendala biaya?
Refleksi
Penyediaan Biaya
Personil Peserta Didik
PAUD/Sekolah Dasar/
Sekolah Menengah
Pertama/Nonformal/
Kesetaraan/Sekolah
Menengah
Atas/Kejuruan/
Pendidikan Khusus
Benahi
1.Pendataan peserta
didik penerima biaya
pendidikan dari
keluarga tidak mampu.
2.Penyusunan pedoman
pemberian biaya
pendidikan kepada
peserta didik dari
keluarga tidak mampu.
3.Menyalurkan biaya
pendidikan kepada
peserta didik sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Kegiatan

83
Hasil tahapan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi dapat dituangkan dalam
dokumen perencanaan
● Setiap provinsi dan kab/kota dapat memilih rumusan identifikasi, refleksi, dan benahi yang beragam
sesuai dengan capaian rapor pendidikan masing masing dan kondisi kondisi lainnya seperti
sumberdaya dan lain-lain
● Setiap provinsi dan kab/kota diharapkan mempunyai ide-ide program inovatif namun masuk akal
untuk dapat dijalankan di daerah masing masing
● Kolaborasi antar pihak dalam satu provinsi dan kab/kota menjadi nilai utama dalam proses
perencanaan berbasis data
● Tata cara perumusan dalam perencanaan satu provinsi dan kab/kota dapat menjadi pembelajaran
bagi provinsi dan kab/kota lain.
● Menyusun kegiatan yang akan dilakukan UPT agar program dapat diimplementasikan
● Menentukan penanggung jawab pelaksana (PIC) kegiatan dari tiap PIC dan tenggat waktu
No Identifikasi Refleksi Benahi Kegiatan PIC Tenggat
Waktu
Masalah Akar Masalah Program Kegiatan Detail

84
Waktu
1 A.1. Kemampuan
literasi masih
rendah (1,2;
merah)
D.2. Kemampuan
guru melakukan
refleksi masih
rendah (32; merah)
D.3. Kepemimpinan
instruksional belum
baik (45; kuning)
1. Mendorong
adanya komunitas
belajar di sekolah
dan daerah untuk
meningkatkan
budaya refleksi
guru dan
peningkatan
kualitas kepala
sekolah
2. Pelatihan guru dan
kepala sekolah
dengan
memaksimalkan
PMM (terutama
terkait refleksi
guru dan kualitas
kepala sekolah)
1. Identifikasi sekolah yang
belum mengaktifkan
kombel
2.Identifikasi alasan
mengapa kombel belum
ada/aktif
3.Persiapan acara
sosialisasi/kampanye
manfaat kombel bagi
sekolah
4.Identifikasi kepsek yang
aktif melakukan kombel
untuk diminta berbagi
praktik baik dalam acara
sosialisasi / kampanye
5.Pelaksanaan acara
sosialisasi/kampanye
Semua Kabid
Semua Kabid
Sekdis, BPMP,
BGP, MKKS
Kabid PTK
Sekdis
Nov 2022
Des 2022
Jan 2023
Jan 2023
Feb 2023
Contoh hasil Identifikasi, Refleksi, dan Benahi

85
Contoh hasil Identifikasi, Refleksi, dan Benahi
Waktu
2 D.4.. Indeks
keamanan sekolah
masih rendah
(30%, merah)
D.4.3 Perundungan
masih tinggi
(merah)
1. Program
kampanye anti
perundungan
untuk seluruh
sekolah
2. Memastikan
adanya
mekanisme
pelaporan
perundungan di
sekolah dan
daerah
1. Identifikasi sekolah dengan
perundungan tinggi
2.Observasi secara acak ke
sekolah dengan
perundungan tinggi
3.Membuat materi kajian hasil
observasi
4.Kerjasama dengan tokoh
masyarakat dan organisasi
non pemerintah untuk
membuat program
kampanye anti perundungan
5.Pelatihan pada guru dan
kepsek tentang mekanisme
pencegahan dan tindak
lanjut kasus perundungan di
sekolah
Seluruh
Kabid
Seluruh
Kabid,
BPMP, BGP
Kabid PTK,
BGP
Nov 2022
Nov 2022
Des 2022
Feb 2023
Mar 2023

86
Seluruh kegiatan dan anggaran dimasukkan dalam ke dalam format RKA
SKPD dalam aplikasi SIPD
No Urusan Kinerja Urusan Indikator Kinerja Urusan Satuan
Target Nasional Capaian
Daerah
Target Daerah
2022 2023 2022 2023
1.01 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN
Terpenuhinya
kebutuhan dasar
SPM bidang
pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia
16-18 tahun yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Menengah
% 100 76.28 84.78
85.1
2
Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan
Prioritas Daerah
Catatan
Daerah
Catatan
K/L
Catatan
Bangda
Catatan
Bappenas
Kesepakatan
Pembahasan
Kesepakatan
Rencana Target
Daerah
Sub Kegiatan Kinerja Indikator Target Satuan Pagu
1.01.02.1.03.02-
Penambahan Ruang
Kelas Sekolah
Ruang Kelas Sekolah
Bertambah
Jumlah Ruang Kelas
Sekolah yang
Bertambah
6 ruang 1.277.304.000,00
Peta indikator prioritas SPM dengan sub kegiatan terdapat pada lampiran 3 dan 4 materi ini, atau dalam surat MM

87
Bab 4:
Monitoring dan Evaluasi
Memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
01

88
Tahapan
Tujuan
Tahapan:
● Mengunduh data realisasi kegiatan dan
anggaran dari platform RKA SKPD atau
bentuk lan
● Melakukan review ketercapaian
pelaksanaan kegiatan dan serapan
anggaran
● Merumuskan rekomendasi perbaikan
Tahapan:
● Membuat perbandingan berbagai
perubahan yang diperkirakan merupakan
hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan
● Membuat dokumentasi perubahan dan
bentuk foto/video atau bentuk lainnya
Tahapan:
● Membuat perbandingan capaian
profil pendidikan dari tahun ke
tahun
● Memberikan catatan terkait
perbandingan data baik yang
meningkat, menurun, atau tetap
● Merumuskan rekomendasi atas
temuan evaluasi
Lembar Monev 1
Evaluasi terhadap realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Lembar Monev 2
Pencatatan dan dokumentasi
perubahan
Lembar Monev 3
Evaluasi capaian mutu
Kesesuaian antara rencana kerja dan
pelaksanaan
Identifikasi Hasil Peningkatan
Mutu
Foto, video,
catatan perubahan
Analisis
Data
RKA SKPD
Hasil observasi
dan pengamatan
Platform
Rapor
Pendidikan
Bukti-bukti Perubahan
Lbr
Kerja
Dokumen
Terdapat 3 bentuk Monitoring dan Evaluasi

89
Monev 1: Kegiatan dan pembelanjaan yang telah dilaksanakan
diupdate dalam RKA SKPD
Aktivitas PIC
Pelaksanaan
Kegiatan
Budget Realisasi
Review
Kegiatan
Rekomendas
i ke depan
1. Perhitungan dan
pemetaan
kecukupan guru
Kadis, kabid
PTK
12 Feb 2022 50,000,000 40,000,000 Terdapat 1
kota belum
didata
Melanjutkan
pemetaan
2. Pengajuan formasi
guru ASN
Kadis, Kabid
PTK
2 Mar 2022 150,000,000 150,000,000 Sesuai
rencana
DIlakukan
berkala
3. Distribusi guru Kepala
daerah, Kadis
15 Jul 2022 50,000,000 40,000,000 Terdapat 2
orang guru
yang
belum
rotasi
Melanjutkan
rotasi
Berikut contoh rencana kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dan distribusi guru

90
Monev 2: Pencatatan Perubahan
Sebelum Sesudah
1. Pelatihan guru masih sedikit jumlahnya
2. Belum ada program khusus terkait peningkatan
litarasi dan numerasi di daerah
1. Jumlah pelatihan guru meningkat drastis terutama terkait
literasi, numerasi, dan karakter
2. Terdapat beberapa program inovatif untuk peningkatan
literasi dan numerasi bagi guru.
Unggah dokumentasi: Unggah dokumentasi:

91
Monev 3: Perbandingan capaian Profil Pendidikan
Hasil analisis:
1.Peningkatan kemampuan
numerasi disebabkan oleh
kegiatan tambahan
pelajaran.
2.Peningkatan karakter siswa
disebabkan beragam
kegiatan baru terkait
kedisiplinan, kerja tim, dan
ruang inovasi yang
diberikan lebih luas bagi
siswa.
No Indikator 2021 2022 Delta 20..
A.1 Kemampuan Literasi 1.7 1.7 -
A.2 Kemampuan Numerasi 1.7 1.8 +0.1
A.3 Karakter 1.8 1.9 +0.1
No Indikator 2021 2022 Delta 20..
A.1.1
Kemampuan memahami bacaan informasional
(non-fiksi)
89.0 89.0 -
A.1.2 Kemampuan memahami bacaan fiksi 88.0 75.0 -13.0
A.2.1 Domain bilangan 98.0 98.0 -
A.2.2 Aljabar 14.0 30.0 +16.0
A.2.3 Geometri 48.0 60.0 +12.0
A.2.4 Data dan ketidakpastian 53.0 45.0 -12.0
A.3.1
Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan
Berakhlak Mulia
59.0 59.0 -
A.3.2 Gotong royong 48.0 48.0 -
A.3.4 Kreativitas 19.0 40.0 +21.0

92
Perencanaan Berbasis Data membantu pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu layanan pendidikan
03
04
01 Pemerintah daerah merencanakan, menganggarkan kegiatan yang
dapat memenuhi SPM
Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output).
Pemerintah daerah dapat memonitor dan mengevaluasi secara
berkesinambungan program kegiatan yang berdampak
Pencapaian pemenuhan SPM dan target indikator lain terukur dan
terlihat trend peningkatannya dari tahun ke tahun
02 Pemerintah daerah dapat menyusun target dan rencana jangka
menengah berdasarkan indikator prioritas SPM dan capaiannya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
TERIMA KASIH
93

Lampiran 1: Tata Cara Akses Platform Rapor Pendidikan
Memahami tahapan mengaktivasi akun belajar
01
Memahami cara mengatasi masalah akses
02

Untuk dapat mengakses Platform Rapor Pendidikan,
pengguna harus memiliki akun belajar.id
Memiliki Akun belajar.id Mengakses
Platform Rapor Pendidikan
1 2
PEMBUATAN AKUN
BELAJAR.ID
95

Pengguna Dinas perlu membuat Akun belajar.id
terlebih dahulu untuk dapat masuk
ke platform Rapor Pendidikan
Sudah dapat
mengakses
platform Rapor
Pendidikan
1. Pembuatan Akun
belajar.id
2. Aktivasi
Akun
belajar.id
PEMBUATAN AKUN
BELAJAR.ID
96

Dalam proses pengajuan Akun belajar.id untuk Dinas, diperlukan kode
referral yang sudah diberikan ke wilayahnya masing-masing
● Surat Edaran dikirim via pos kepada seluruh
Dinas Pendidikan dari Dirjen Pauddasmen, 4
Maret 2022
● Surat elektronik dikirim ke UPT atau BPMP
dan BBPMP di setiap wilayah dinas 97

Kode referral dapat ditemukan di lampiran Surat Edaran. Kode referral
akan dicantumkan pada saat proses pembuatan Akun belajar.id
Pada Surat Edaran fisik yang dikirim via pos secara individu ke setiap Dinas Pendidikan →
Kode referral akan tercantum
Pada Surat Edaran elektronik yang dikirim oleh UPT atau BPMP & BBPMP per wilayah →
bersifat general, kode referral masing-masing Dinas bisa dimintakan ke UPT atau BPMP
dan BBPMP terkait 98

1. Untuk membuat Akun
Belajar.id, buka
https://belajar.id pada
peramban di
perangkat Anda
PEMBUATAN AKUN
BELAJAR.ID
99

2. Pilih Dinas sebagai
tipe pengguna
3. Klik ‘Cari Akun
belajar.id’
4. Masukkan informasi
terkait identitas diri
Anda
5. Klik ‘Selanjutnya’
6. Lanjutkan dengan
mengisi data terkait
informasi dinas Anda.
Isi dengan lengkap
3
2
4
5
6
7
PEMBUATAN AKUN
BELAJAR.ID
100

7. Masukkan kode
referral sesuai
dengan provinsi dan
kabupaten atau kota
8. Unggah SK atau surat
penugasan Anda
9. Klik ‘Request Akun’
10. Periksa kembali data
Anda
11. Klik ‘Ajukan
Pembuatan Akun’
12. Pengajuan Anda telah
berhasil. Mohon
untuk memeriksa
email pribadi secara
berkala untuk proses
8
9
10
11
12
7
PEMBUATAN AKUN
BELAJAR.ID
101

Detail informasi yang
terdiri dari nama akun
(User ID) dan Kata Sandi
(Password) akan
dikirimkan ke email pribadi
Anda. Khusus pendidik dan
tenaga kependidikan dapat
dikirimkan melalui SMS.
1. Pastikan detail
informasi Akun
Belajar.id sudah
benar
2. Klik ‘Mulai Aktifkan
Akun Pembelajaran
Saya’
AKTIVASI AKUN
BELAJAR.ID
1
2
102

3. Selanjutnya, aktivasi
Akun Belajar.id dapat
dilakukan dengan
mengunjungi laman
mail.google. com
atau
accounts.google.co
m di peramban
(browser: Google
Chrome, Mozilla, atau
Safari)
AKTIVASI AKUN
BELAJAR.ID
3
103

4. Masukkan User ID
yang Anda dapatkan
dari email pribadi
Anda
6. Masukkan kata sandi
yang didapatkan dari
email
AKTIVASI AKUN
BELAJAR.ID
4
5
6
7
104

8. Baca syarat dan
ketentuan dalam
penggunaan Akun
Belajar.id Anda
9. Jika sudah, klik
‘Terima’
AKTIVASI AKUN
BELAJAR.ID
8
9 105

10. Buat kata sandi yang
baru untuk menjaga
kerahasiaan akun
Anda. Kata sandi
minimal 8 karakter
dan terdiri dari huruf
besar dan angka
11. Masukkan kembali
kata sandi yang baru
12. Jika sudah, klik ‘Ubah
Sandi’
Selamat! Akun Belajar.id
Anda telah aktif
AKTIVASI AKUN
BELAJAR.ID
10
11
12
106

Apabila mengalami kendala pada saat pembuatan
akun, Anda dapat mendapatkan Akun Belajar.id
melalui situs Belajar.id dengan klik tombol Butuh Bantuan
*Jam Operasional Tombol Butuh Bantuan: Senin - Jumat, Pukul 09.00 - 17.00 WIB
STATUS AKUN
TIDAK DITEMUKAN
107

Lampiran 2: Profil Pendidikan dan Indikator Profil Pendidikan
Memahami definisi, kerangka, dan struktur Profil Pendidikan
01
Memahami indikator dalam Profil Pendidikan
02

Definisi Profil Pendidikan, Rapor Pendidikan, dan Platform Rapor
Pendidikan
Laporan Komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil
dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan
untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor
Pendidikan
Profil Pendidikan
Indikator Terpilih Dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas
Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah
dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan diperoleh dari
perbandingan nilai indikator antar tahun (akan ditampilkan mulai
tahun 2023).
Rapor
Pendidikan
Aplikasi Berbasis Web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan
dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh
pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan
kewenangannya.
Platform Rapor
Pendidikan

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu
bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama
memperbaiki kualitas layanan pendidikan
Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis
data adalah perangkat dan cara untuk
Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis
data bukanlah perangkat dan cara untuk
Didiskusikan secara konstruktif
dengan berbagai pemangku
kepentingan pendidikan untuk
membenahi mutu pendidikan
Refleksi capaian pendidikan sejauh
ini
Mengidentifikasi akar permasalahan
Membanding-bandingkan pencapaian
Memeringkatkan satuan dan
daerah
Menghukum dan mencari siapa yang
salah
Menjadi tambahan beban
dokumen administrasi yang tidak
bermakna

Dasar Hukum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah
Pasal 28
Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:
● mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas
berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program
pendidikan kesetaraan;
● mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan untuk menemukan akar
masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
● melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah
Pasal 48
3. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. pendidikan anak usia dini; dan b. pendidikan dasar dan
menengah.
4. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
perluasan akses dan peningkatan mutu layanan
Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan
dan program Pendidikan.
PP No 57 Tahun 2021
Pasal 28
● Perencanaan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk
peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara
berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
● Perencanaan kegiatan Pendidikan dituangkan dalam rencana
kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
Permendikbudristek No 09 tahun 2022
Pasal 24
● Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan profil
pendidikan daerah.
● Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Pasal 26
Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan
perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan
tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk Evaluasi
Asesmen Nasional
(AKM, Survei Karakter, &
Survei Lingkungan Belajar)
Sumber Data
Profil Pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang
layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi
sistem pendidikan
Dapodik
Data Pendidikan
Kemenag
Platform Digital
Guru dan Kepala Sekolah
Tracer Study SMK
Data GTK
BPS, dll.
Laporan Evaluasi
Platform Rapor
Pendidikan
PROFIL
Profil Satuan Pendidikan
Profil Pendidikan Daerah
(isi komprehensif, bersifat diagnostik)
RAPOR
Rapor Satuan Pendidikan
Rapor Pendidikan Daerah
(bagian dari indikator Profil
Pendidikan)
Evaluasi Diri Satuan Pendidikan
(mandiri, bagian siklus perencanaan)
Evaluasi Diri Pemda
(mandiri, bagian siklus perencanaan)
Evaluasi Diri Internal
Evaluasi Eksternal
Evaluasi Pendidikan Daerah
(re)akreditasi Sekolah
oleh BAN (visitasi hanya pada sekolah
dengan kriteria tertentu)
Insentif Kinerja Sekolah
dari Kemendikbud
RKTS
RKPD
SPM
Akreditasi
112

03
113
Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan
sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya
05
04
Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar
(output).
Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara
keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal.
Instrumen yang meringankan beban administrasi satuan pendidikan
dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan
eksternal.
02
Single source of data sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut
peningkatan kualitas pendidikan.
01
Profil pendidikan menjadi sumber data untuk perencanaan di tingkat
satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat pemerintah daerah.
01
Single source of data sebagai dasar analisis, perencanaan, dan
tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.

Kerangka Penilaian terdiri dari lima dimensi yang merefleksikan 8 SNP
8 Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
1 Standar Isi
2
Standar Proses
3
Standar Penilaian
4
Standar Pengelolaan
5
Standar GTK
6
Standar Pembiayaan
7
Standar Sarpras
8
A. Mutu dan relevansi hasil belajar
peserta didik
B. Pemerataan pendidikan
yang bermutu
D. Mutu dan relevansi pembelajaran C. Kompetensi dan kinerja GTK
E. Pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan dan
akuntabel
Profil Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan delapan Standar Nasional
Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran
Output Proses Input

Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa
tingkatan
Dimensi
Indikator
Level 1
Indikator
Level 2
Indikator
Level 3
Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2,
dan indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 3. Beberapa indikator level 2 tidak memiliki
indikator level 3, dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki indikator level 2.

Berikut struktur Profil Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah secara
ringkas, terdiri dari 3 area, 5 dimensi, dan indikator dari level 1 sampai 3
Kualitas Capaian
Pembelajaran Siswa
Kualitas Proses
Belajar Siswa
Kualitas Sumber Daya
Manusia dan Sekolah
Mutu dan relevansi
hasil belajar murid
Pemerataan
pendidikan yang
bermutu
Mutu dan relevansi
pembelajaran
Kompetensi dan
kinerja PTK
Pengelolaan sekolah
yang partisipatif,
transparan, dan
akuntabel
Proses Input
Output
Dimensi A Dimensi B Dimensi D Dimensi C
Dimensi E
Indikator level 1
Level 2 Level 2 Level 2 Level 2

Sarana-prasarana
sekolah
(a) fasilitas belajar literasi
(b) fasilitas belajar daring
Karakteristik murid
(a) pendidikan & profesi orangtua
(b) fasilitas belajar di rumah
Pengelolaan sekolah
(a) pelibatan warga sekolah dan (b) pengelolaan program
dan anggaran yang transparan, berorientasi pada mutu
pembelajaran, dan berbasis data dan refleksi diri.
118
Keterkaitan antar indikator
Karakteristik guru
(a) kualifikasi
(b) kompetensi
(c) sikap/keyakinan/ nilai-nilai
Karakteristik kepala sekolah
(a) kualifikasi
(b) kompetensi
(c) sikap/keyakinan/nilai-nilai
Iklim sekolah
(a) keamanan (fisik dan psikis)
(b) inklusivitas
(c) kebhinekaan
(d) kesetaraan gender
Program dan kebijakan pembelajaran
sekolah
(a) visi-misi berpusat pada murid.
(b) manajemen berorientasi pada mutu
pembelajaran.
(c) sumber daya dan dukungan untuk
refleksi dan inovasi guru.
(d) kinerja sebagai penggerak (guru
mengembangkan kompetensi guru lain)
Refleksi guru dan
perbaikan pembelajaran
(a) refleksi atas praktik
mengajar
(b) belajar meningkatkan
kemampuan mengajar
(c) penerapan praktik
inovatif
Praktik
pembelajaran
(a) kehadiran
(b) manajemen kelas
(c) dukungan afektif
(d) aktivasi kognitif
dan metakognitif.
Hasil belajar murid
(a) literasi
(b) numerasi
(c) karakter
(d) Keterserapan lulusan*
(e) Pendapatan lulusan*
(f) kompetensi lulusan*
*khusus SMK

Dimensi
Mutu dan
Relevansi Hasil
Belajar
Kemampuan literasi
A.
Indikator Level 1
Pemerataan
Pendidikan Yang
Bermutu
B.
Kemampuan numerasi
Indeks Karakter
Penyerapan Lulusan SMK
Pendapatan Lulusan SMK
Kompetensi Lulusan SMK
Kesenjangan literasi
Kesenjangan numerasi
APS 7-12 Tahun
APK SMP/MTS/Paket
B/SMPLB
Kesenjangan karakter
APK SD/MI/Paket A/SDLB
APS 13-15 Tahun
APK SMA/K/MA/Paket
C/SMALB
APS 16-18 Tahun
Hanya ada di level
daerah
Output
Di level daerah dan
satuan pendidikan
Berikut indikator DASMEN dan SMK level 1 untuk area Output
APS 4-18 Tahun Murid
disabilitas
Indeks Pencapaian SPM
APS 7-18 Tahun
Kesetaraan
119
APS 7-15 Tahun

Mutu dan
Relevansi
Pembelajaran
Kualitas pembelajaran
D. Refleksi dan perbaikan
pembelajaran oleh guru
Iklim inklusivitas
Kesenjangan Iklim inklusivitas
Kepemimpinan instruksional
Iklim keamanan sekolah
Kesenjangan fasilitas literasi satpen
Kesenjangan iklim keamanan
sekolah
Iklim kesetaraan gender
Kesenjangan Iklim kesetaraan
gender
Iklim kebinekaan
Link and match dengan Dunia Kerja
Kesenjangan Iklim kebinekaan
Proses
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
Dimensi Indikator Level 1
Kesenjangan fasilitas sekolah
Berikut indikator DASMEN level 1 untuk area Proses
120

Kompetensi dan
Kinerja GTK
Proporsi GTK bersertifikat
C.
Proporsi GTK penggerak Indeks distribusi guru
Pengalaman pelatihan guru
Kualitas GTK penggerak
Kecukupan formasi guru ASN
Partisipasi warga sekolah
Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran
Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah
untuk peningkatan mutu
Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan
Input
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
Berikut indikator DASMEN level 1 untuk area Input
Pengelolaan sekolah
yang Partisipatif,
Transparan, dan
Akuntabel
E.
Program dan Kebijakan Sekolah
121

Struktur dalam Profil Pendidikan Anak Usia Dini
Tingkat Capaian
Perkembangan
Anak
Kualitas Lingkungan Belajar PAUD
(Transformasi Sekolah: PAUD
Berkualitas)
Pemerataan Akses
dan Kualitas
Layanan PAUD
Jumlah, Distribusi
dan Kompetensi
PTK
Outcome Output Proses Input
Capaian
Perkembangan
Anak
Pemerataan Akses
ke Layanan
Berkualitas
Kualitas Proses
Pembelajaran
Kualitas
Pengelolaan Satuan
Ketersediaan,
Kompetensi, dan
Kinerja PTK
Dimensi
A
Dimensi
B
Dimensi
D
Dimensi
E
Dimensi
C
Catatan untuk perencanaan tahun 2023:
➔ Indikator dalam dimensi A (Capaian Perkembangan Anak) belum ada di tahun 2023. Kemendikbudristek mengikuti
mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor.
➔ Satuan PAUD menggunakan indikator dalam dimensi D dan E untuk proses perencanaan lewat instrumen evaluasi diri yang
belum terintegrasi dengan rapor pendidikan. Indikator dalam dimensi C belum tersedia untuk satuan PAUD di tahun 2022.
➔ Pemerintah daerah menggunakan indikator dalam dimensi B dan C untuk proses perencanaannya. Indikator D dan E belum
tersedia untuk pemerintah daerah.

Pemerataan ke
Akses yang
berkualitas
Angka Kesiapan Sekolah
B.
Angka Partisipasi Kasar (3-6)
E.
Kesenjangan akses PAUD berdasarkan
kelompok gender
Kesenjangan akses PAUD dalam distribusi 1
Desa 1 PAUD
Angka Partisipasi Murni (3-6)
Angka Partisipasi Murni di PAUD Negeri (3-6)
Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD
Terakreditasi B
Pemerataan Akses Anak Usia 3-6 Tahun di
Satuan yang Terakreditasi
Kesenjangan akses anak usia dini ke pendidikan
berdasarkan status sosial ekonomi (APS 5-6)
Indikator PAUD
Output
Belum tersedia
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan

Ketersediaan,
Kompetensi, dan
Kinerja PTK
Pertumbuhan proporsi guru PAUD dengan
kualifikasi S1/D4
C.
Proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4
E.
Standar kompetensi pendidik
Proporsi GTK Penggerak
Proporsi Kepala Satuan berijazah minimal S1/D4
Proporsi PTK bersertifikat dari PPG
Kualitas Guru Penggerak
Indeks Distribusi Guru
Sertifikasi diklat berjenjang Kementerian
Proporsi PTK dalam diklat teknis
Ketersediaan jumlah pengawas dan penilik
Pemenuhan kebutuhan guru
Indikator PAUD
Input
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
E.
Belum tersedia

Kualitas Proses
Pembelajaran
Perencanaan untuk proses pembelajaran yang
efektif
D.
Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk
anak usia dini
Kualitas
Pengelolaan
Satuan
E.
Muatan pengembangan yang sesuai kurikulum
Asesmen yang meningkatkan kualitas
pembelajaran
Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial
Indeks iklim keamanan dan keselamatan
sekolah
Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk
kesinambungan stimulasi di satuan dan di
rumah
Indeks layanan holistik integratif
Indeks iklim inklusivitas sekolah
Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh
pendidik
Indeks kapasitas perencanaan
Indeks akuntabilitas pembiayaan
Indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan
yang mendukung refleksi dan perbaikan
layanan
Pemanfaatan sumber daya satuan
Indikator PAUD
Proses
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
E.
Belum tersedia

Indikator dimensi D dan E sebagai Transformasi Sekolah menuju PAUD
Berkualitas
Dimensi C
INPUT PROSES
Dimensi D Dimensi E
Daerah dan satuan dapat menggunakan indikator di dalam profil pendidikan agar dapat memahami kegiatan dan layanan apa saja yang
perlu ada di satuan PAUD, serta merancang pendampingan yang diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik dan
tenaga
kependidikan
adalah fondasi
dari PAUD
Berkualitas.
Kapasitas dan
kesejahteraan
PTK perlu
menjadi
perhatian agar
keempat
elemen ini
terwujud
KUALITAS PROSES
PEMBELAJARAN
● Perencanaan
pembelajaran yang
efektif.
● Pendekatan
pembelajaran
memberikan
pengalaman
menyenangkan, dan
berpusat pada anak,
sesuai untuk anak usia
dini.
● Muatan pengembangan
yang selaras dengan
kurikulum, menguatkan
aspek perkembangan,
kontekstual dan
bermakna.
● Asesmen yang
meningkatkan kualitas
pembelajaran.
KEMITRAAN DENGAN
ORANG TUA
DUKUNGAN PEMENUHAN
LAYANAN ESENSIAL AUD DI
LUAR PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN
DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
● Adanya interaksi
terencana dengan orang
tua/wali untuk
membangun
kesinambungan
stimulasi dari PAUD dan
di rumah (wadah
komunikasi, kelas orang
tua, komite, kegiatan
yang melibatkan orang
tua, dst).
● Penguatan peran dan
kapasitas orang tua/wali
sebagai mitra pengajar
dan sumber belajar.
● Kelas orang tua, wahana untuk
berbagi informasi mengenai
kebutuhan esensial anak
(intervensi gizi-sensitif).
● Pemantauan pertumbuhan anak
(tinggi badan, lingkar kepala,
berat badan)
● Pemantauan perkembangan
anak (DDTK/KPSP/KMS/KIA)
● Berkoordinasi dengan unit lain
terkait pemenuhan gizi dan
kesehatan
● Menerapkan PHBS melalui
pembiasaan.
● Kepemilikan fasilitas sanitasi dan
air bersih (minimal,
menggunakan material
sederhana dan ada air mengalir)
● Memberikan PMT dan/atau
makanan bergizi secara berkala
(minimal 3 bulan sekali)
● Memantau kepemilikan identitas
(NIK) peserta didik.
● Mampu menghadirkan:
● Sarpras Esensial yang
berfokus pada
keamanan peserta
didik dan esensial
untuk mendukung
kualitas layanan.
● Iklim aman (fisik-psikis)
● Iklim inklusif
● Iklim Partisipatif
(trisentra)
● Pengelolaan sumber
daya melalui
data
● Refleksi dan perbaikan
pembelajaran oleh
guru

Lampiran 3: Tabel Pemenuhan SPM Provinsi
Mengetahui pemetaan Masalah, Akara masalah, dan Benahi
01
Memahami detail kegiatan yang dapat dilakukan dari program benahi
02

Pemenuhan minimal Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi
Identifikasi
(Masalah)
Refleksi
(Akar Masalah)
Benahi
(Nomenklatur Sub Kegiatan)
Benahi
(Deskripsi Kegiatan)
Angka Partisipasi
Sekolah belum
mencapai target
Belum tersedianya
daftar anak usia 16-18
tahun dan 4-18 tahun
penyandang disabilitas
yang tidak bersekolah
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan
● Pendataan warga negara usia 16-18
tahun yang tidak bersekolah
● Pendataan warga negara usia 4-18
tahun penyandang disabilitas yang
tidak bersekolah
Kurangnya daya
tampung satuan
pendidikan dibandingkan
jumlah penduduk anak
usia sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Penyediaan layanan pendidikan di daerah
yang kekurangan daya tampung
Penyediaan layanan pendidikan di daerah
yang ditetapkan sebagai daerah 3T
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
Peserta didik terkendala
biaya personal Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Pemberian biaya pendidikan dan
kebutuhan personal kepada Peserta
Didik dari keluarga tidak mampu
Kurangnya kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya pendidikan
Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang
pendidikan
1. Sosialisasi peningkatan kesadaran
masyarakat tentang manfaat pendidikan
2. Menerbitkan kebijakan untuk
mendorong peningkatan partisipasi
sekolah

Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah
tingkat Provinsi
Kegiatan: Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah
Deskripsi kegiatan
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk
memastikan semua anak usia sekolah
bersekolah. Oleh karena itu, Pemda perlu
mengetahui jumlah anak usia sekolah yang tidak
bersekolah di daerahnya. Data yang dibutuhkan
adalah:
a) Karakteristik demografis (nama, alamat, dll)
b) Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial,
bekerja, menikah, tidak termotivasi)
Data yang detail terkait karakteristik anak dan
latar belakang penting sebagai dasar untuk
merumuskan program dan kegiatan yang sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi.
Metode
1. Perhitungan jumlah anak tidak sekolah dapat
dilakukan dengan membandingkan jumlah anak
yang sekolah dari dapodik dan jumlah anak usia
sekolah dari data dukcapil. Hasilnya adalah data
awal anak tidak sekolah
2. Pemda kemudian melakukan verifikasi melalui
perangkat pemerintahan dari RT, RW, Kelurahan,
Kecamatan, dan kabupaten/kota, termasuk
mendata alasan tidak sekolah
3. Data yang terkumpul dikelola dalam sistem
pendataan yang dibangun oleh Pemda
Kemendikbudristek membangun aplikasi untuk mendata
anak tidak sekolah yang informasinya dapat
menghubungi Ditjen Pauddasmen

tingkat Provinsi
Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah
Deskripsi kegiatan
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan
semua anak usia 4-18 penyandang disabilitas untuk
bersekolah. Oleh karena itu, Pemda perlu mengetahui jumlah
anak usia usia 4-18 penyandang disabilitas yang tidak
bersekolah di daerahnya.
Data yang dibutuhkan adalah:
1. Karakteristik demografis (nama, alamat, dll)
2. Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja,
menikah, tidak termotivasi)
Data yang detail terkait karakteristik anak dan latar belakang
penting sebagai dasar untuk merumuskan program dan
kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Rujukan dokumen program / kegiatan
Olahan data Susenas, BPS dan data Dapodik
Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

di tingkat Provinsi
Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T
Deskripsi kegiatan
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk
memastikan penyediaan layanan pendidikan di daerah yang
kekurangan daya tampung/wilayah 3T. Oleh karena itu,
Pemda perlu mengetahui jumlah layanan pendidikan yang
kekurangan daya tampung/wilayah 3T di daerahnya.
1. Karakteristik demografis (jenis wilayah, aksesibilitas,
ketersediaan listrik dan internet)
2. Jumlah satuan pendidikan yang tersedia (per jenjang,
per wilayah, jarak antar satuan pendidikan).
1. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan
Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang
Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis
1. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2194

di tingkat Provinsi
Deskripsi kegiatan
Upaya memenuhi target APS tersebut dapat dilakukan dalam
3 hal:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) &
rehabilitasi RKB sehingga dapat digunakan kembali
A. Menghitung jumlah RKB yang diperlukan secara agregat.
Dengan cara APS=jumlah siswa bersekolah : jumlah
penduduk usia sekolah. Dengan asumsi 1 RKB bisa
menampung 36 siswa dan dengan target APS tertentu
(selisih target APS dengan riil APS), kebutuhan RKB dapat
dihitung dengan membagi selisih jumlah siswa bersekolah
hasil target dikurangi kondisi riil.
B. Melakukan pemetaan mikro (di level sekolah) sekolah
mana sajakah yang “urgently” memerlukan penambahan
RKB;
C. Mengusulkan sekolah-sekolah tersebut untuk mendapatkan
RKB melalui program DAK Fisik;
D. mengidentifikasi sekolah-sekolah yang RKB-nya mengalami
kerusakan;
E. Mengusulkan rehabilitasi RKB melalui program DAK Fisik.
2. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan
formal / non formal
A. Melakukan pendataan secara berjenjang dari level Kab/Kota,
Kecamatan, & Kelurahan;
B. Mendata identitas individu (ATS);
C. Menyediakan alternatif layanan pendidikan formal & informal;
D. karena alasan fleksibilitas waktu untuk bekerja, ATS mungkin
lebih memilih pendidikan non formal & untuk meningkatkan
keterampilan bekerja

di tingkat Provinsi
Deskripsi kegiatan
3. Mencegah siswa putus sekolah
A. Memfasilitasi & mengadvokasi sekolah untuk
melakukan pencegahan siswa putus sekolah;
B. Strategi pencegahan dini siswa putus sekolah dapat
dilakukan dengan mengidentifikasi siswa yang
rentan putus sekolah (banyak absen, berperilaku
indisipliner, perkembangan belajar terganggu);
C. Melakukan pendampingan secara intensif & per
individu siswa rentan putus sekolah sehingga dapat
menyelesaikan pendidikan.
Buku strategi pencegahan siswa rentan putus sekolah agar tidak
putus sekolah
1. https://pustaka-
sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show_detail&id=106&k
eywords=
2. https://www.youtube.com/watch?v=fCgLwFHWD2s

di tingkat Provinsi
Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga
tidak mampu sampai lulus
Deskripsi kegiatan
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan
pembiayaan pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta
Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu
sampai lulus di daerahnya.
1. Data Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan
khusus dari keluarga tidak mampu.
2. Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah,
tidak termotivasi).
3. Pembiayaan biaya non personnel melalui BOS Daerah
Dapodik
Data BPS

Pemenuhan minimal kemampuan literasi dan numerasi di Provinsi (1/2)
Identifikasi
(Masalah)
Refleksi
(Akar Masalah)
Benahi
Benahi
Kemampuan
literasi (A.1)
dan numerasi
rendah (A.2)
Data kebutuhan PTK
belum terpetakan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus
Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan
pendidikan
Distribusi PTK belum
merata
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus
Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah PTK belum
mencukupi
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan
Khusus
Pengajuan formasi guru ASN (PPPK)
Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
Jumlah pengawas dan
kepala sekolah yang
berkualitas belum
mencukupi
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah (Atas/Kejuruan)
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas
sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
Iklim keamanan sekolah
masih perlu ditingkatkan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang
Pendidikan
Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan kekerasan pada anak
Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas
layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi

Pemenuhan minimal kemampuan literasi dan numerasi di Provinsi (2/2)
Identifikasi
(Masalah)
Refleksi
(Akar Masalah)
Benahi
Benahi
Kemampuan
literasi (A.1)
dan numerasi
rendah (A.2)
Kualitas PTK dan/atau
kualitas proses
pembelajaran perlu
ditingkatkan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru
penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala
sekolah dan guru
Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah,
dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah,
dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas
untuk meningkatkan kualitas layanan
Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan
kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan
Perlengkapan
pembelajaran belum
mencukupi
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan buku teks dan non teks
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta
Didik
Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan

Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan
Numerasi di tingkat Provinsi
Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi dapat melakukan penataan untuk
memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
terdistribusi secara merata. Untuk melakukan penataan,
langkah yang dapat dilakukan:
1.Memiliki data jumlah PTK yang terdata di Dapodik dan
memastikan seluruh PTK terdata dengan benar di Dapodik
2.Memiliki peta kelebihan dan kekurangan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan berdasarkan Dapodik pada setiap
satuan Pendidikan.
3.Melakukan distribusi dari satuan pendidikan yang memiliki
kelebihan PTK ke satuan pendidikan yang kekurangan PTK
1.Dapodik
2.Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan
Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas
Sekolah

Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi perlu memiliki peta kebutuhan Pengawas
Sekolah. Langkah yang dapat dilakukan:
1. Memiliki data satuan pendidikan yang berada dalam
kewenangan
2. Memiliki data jumlah Pengawas dan memastikan seluruh
pengawas terdaftar di SIMTendik
3. Membuat peta kebutuhan Pengawas Sekolah terhadap
Satuan Pendidikan binaan
PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi perlu melakukan distribusi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang
berkualitas agar tidak menumpuk pada satu satuan
pendidikan. Untuk melakukan distribusi, langkah
yang dapat dilakukan:
1.Memiliki data jumlah PTK beserta status
kualifikasi dan sertifikat pendidik yang terdata di
Dapodik.
2.Melakukan distribusi PTK berkualitas dari satu
satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang
kekurangan PTK berkualitas
Dapodik

Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi dapat mengajukan formasi
untuk mengisi kekurangan Guru ASN baik yang
diakibatkan oleh pensiun ataupun lainnya, dengan
langkah sebagai berikut:
1. Memiliki peta kelebihan dan kekurangan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan
Dapodik pada setiap satuan Pendidikan.
2. Mengajukan formasi Guru ASN melalui aplikasi
E-Formasi KemenPANRB disertai dengan
SPTJM Kepala Daerah
Dapodik
E-Formasi KemenPANRB

Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyediakan
minimal 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus pada
Satuan Pendidikan Inklusif. Langkah yang dapat dilakukan
adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemenuhan
Guru Pembimbing Khusus
Pedoman Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing
Khusus
https://gpk.gtk.kemdikbud.go.id

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Deskripsi kegiatan
Kemendikbud ristek telah menyiapkan program
percepatan karir guru menjadi kepala sekolah
melalui Program Guru Penggerak dan
penerbitan Permenbdikbudristek nomor 40 tahun
2021.
Kebijakan percepatan guru penggerak menjadi
pengawas juga sedang dirancang.
1.Dokumen Salinan:
https://bit.ly/Dokumen_Permendikbudristek40_2021
2.Surat Edaran (SE):
https://bit.ly/SE_Permendikbudristek40_2021
1.Booklet: https://bit.ly/Booklet_Permendikbudristek40_2021
2.Paparan Sosialisasi:
https://bit.ly/Paparan_Permendikbudristek40_2021
3.Video Dukungan Pemda:
https://bit.ly/VideoDukunganPemda_PGP
4.FAQ:
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/faq

Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan
kekerasan pada anak
Deskripsi kegiatan
Pemerintah provinsi bertanggung jawab memfasilitasi
sekolah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang
menuju bebas perundungan dan perilaku kekerasan.
Alternatif aktivitas yang bisa dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi meliputi:
1. Mengidentifikasi sekolah yang relatif besar terjadinya
tindak perundungan dan kekerasan;
2. Melakukan pendampingan pada sekolah point 1 tersebut
di atas, dapat dilakukan dengan mengacu pada program
roots
3. Melakukan kampanye anti perundungan untuk sekolah
secara keseluruhan agar tercipta kesadaran tentang
pentingnya pencegahan tindak kekerasan. Direktorat
SMA punya tag line “Gen Arung” dalam hal ini
kepanjangan dari Generasi Anti Perundungan
Roots Program https://rootsindonesia.id/
1. https://www.youtube.com/watch?v=XQhhMuy1uzM&t=27s
2. https://www.youtube.com/watch?v=CMAMZuOJmIw&t=123s
3. https://www.youtube.com/watch?v=c_YCCkQXbJE&t=27s
4. https://www.youtube.com/watch?v=nV7qGAWjNyg&t=392s
5. https://www.youtube.com/watch?v=a0L2-2hlRM4&t=476s
6. https://www.youtube.com/watch?v=hXJ1M6Kz3f8
7. https://www.youtube.com/watch?v=CpFoowN-tV8&t=12s
8. https://www.youtube.com/watch?v=4fNgJS5eRWY&t=47s
9. “sekolah gaul anti kekerasan” pada link https://pustaka-
sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show_detail&id=74
&keywords=

Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas
dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya
Deskripsi kegiatan
Pemerintah daerah dapat melakukan:
1. Sosialisasi kepada sekolah tentang apa yang dimaksud
dengan perilaku radikalisme & intoleransi;
2. Sosialisasi kepada sekolah tentang jenis-jenis perilaku
radikalisme & intoleransi yang mungkin saja terjadi di
sekolah;
3. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan perilaku
radikalisme & intoleransi yang bisa saja terjadi di sekolah;
4. Hasil yang bisa diwujudkan adalah penanaman perilaku
saling menghormati perbedaan agama, suku, bangsa,
pemikiran, ide yang mencerminkan profile pelajar
Pancasila yaitu berkebhinekaan global
1. Definisi & Pemahaman Perilaku Radikalisme & Intoleransi
2. Strategi Sekolah Mencegah Radikalisme & Intoleransi
1. https://www.youtube.com/watch?v=0m8JCMVkUAI
2. https://www.youtube.com/watch?v=ymYiofzGi4M&t=104s

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
Deskripsi kegiatan
Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap peningkatan
kualifikasi dan kompetensi PTK di wilayahnya. Langkah yang
dapat dilakukan antara lain:
1.Mendorong PTK untuk memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV
2.Mempersiapkan PTK mengikuti pre-test dan Uji Kompetensi
program sertifikasi

Pemda_PBD.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pemda_PBD.pdf

Similar to Pemda_PBD.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pemda_PBD.pdf