Download to read offline
Uploaded byDadang Solihin
Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Buku ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional dan Lemhannas RI sebagai penjaga nilai kebangsaan mampu melahirkan gagasan besar bagi masa depan Indonesia. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, buku ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada empat konsensus dasar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Dalam bingkai itulah PSN ditempatkan sebagai proyek kebangsaan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan, kedaulatan, dan martabat bangsa.
Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
- 2. Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untukKetahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Penulis: Kurniawan Ariadi, S.I.P., M.Com, Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. Editor: Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E. Dimas Kurnia Aditiawan, S.E., M.Si.
- 3. OPTIMALISASI PROYEK STRATEGISNASIONAL UNTUK KETAHANAN NASIONAL: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045 ©Lemhannas Press, 2025 Penulis: Kurniawan Ariadi, S.I.P., M.Com, Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. Editor: Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E. Dimas Kurnia Aditiawan, S.E., M.Si. Cetakan 1, November 2025 xx + 402 halaman ISBN: 978-602-6662-22-4 Diterbitkan oleh: Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit. Lemhannas Press Jalan Medan Merdeka Selatan No.10, Jakarta Pusat 10110
- 4. iii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 L emhannas Press menyampaikan rasa bangga dan syukur atas terbitnya buku monumental ini, “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045.” Buku ini lahir dari semangat kebangsaan yang menyala di tengah tantangan global yang semakin kompleks, dan dari kesadaran mendalambahwapembangunannasionalbukansekadarurusanteknokratis melainkan bagian dari perjuangan bangsa untuk menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Atas nama Lemhannas Press, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., yang telah berkenan memberikan sambutan pembuka yang sarat inspirasi, menegaskan peran Lemhannas RI sebagai benteng konsepsi kebangsaan dan kawah candradimuka kepemimpinan nasional. Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Rachmat Pambudy, atas sambutannya yang bernas dan visioner, yang menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan Ketahanan Nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Lemhannas Press dengan penuh kebanggaan menyampaikan ucapan selamat kepada para penulis — Kurniawan Ariadi, S.IP., M.Com., dan Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. — serta Editor, Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E. dan Dimas Kurnia Aditiawan, S.E., M.Si. atas keberhasilan mereka menyelesaikan karya tulis yang fenomenal dan belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Karya ini adalah pionir dalam mengintegrasikan dua ranah besar — perencanaan Proyek Strategis Nasional dengan Ketahanan Nasional (Tannas) — ke dalam satu kerangka konseptual yang Kata Pengantar
- 5. iv Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 utuh, akademik, dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak lagi dilihat hanya sebagai deretan proyek ekonomi tetapi sebagai strategi kebangsaan yang memperkuat daya tahan, daya saing, dan daya tangkal bangsa di tengah arus perubahan global yang dinamis. Buku ini menjadi bukti bahwa Lemhannas RI sebagai penjaga nilai kebangsaan mampu melahirkan gagasan besar bagi masa depan Indonesia. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, buku ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada empat konsensus dasar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Dalam bingkai itulah Proyek Strategis Nasional ditempatkan sebagai proyek kebangsaan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat persatuan, kedaulatan, dan martabat bangsa. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penerbitan buku ini, baik dari lingkungan Lemhannas RI, Kementerian PPN/Bappenas, kalangan akademisi, mitra strategis, maupun tim editorial Lemhannas Press. Dukungan moral, intelektual, dan kelembagaan yang diberikan telah menjadikan buku ini bukan hanya hasil karya tulis melainkan karya perjuangan bersama untuk negeri. KehadiranbukuinimenjaditonggakpentingbagirevitalisasiLemhannas Press, lembaga penerbitan yang kini dihidupkan kembali eksistensinya oleh Dr. Dadang Solihin. Dalam semangat pembaharuan ini, Lemhannas Press meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi wadah intelektual strategis, menerbitkan karya-karya unggulan yang memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan nasional, dan Ketahanan Nasional Indonesia di tengah perubahan zaman. Sebagai penerbit, Lemhannas Press memandang buku ini bukan sekadar dokumentasi akademik tetapi juga manifesto kebangsaan. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan adalah bentuk baru dari perjuangankemerdekaan.Jikadahuluparapendiribangsaberjuangdengan senjata, maka kini perjuangan dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan, kebijakan publik yang berkeadilan, dan kepemimpinan yang berkarakter. Proyek Strategis Nasional adalah ladang pengabdian modern — ruang tempat nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan nyata yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Lemhannas Press berkomitmen untuk terus menerbitkan buku-buku berkualitas yang berfungsi sebagai instrumen pendidikan kebangsaan, penguatan karakter, dan pengembangan kepemimpinan nasional.
- 6. v Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Setiap karya yang lahir akan diarahkan untuk memperkokoh Ketahanan Nasional dalam delapan gatra kehidupan berbangsa — dari ideologi hingga pertahanan keamanan, dari ekonomi hingga sosial budaya — sebagaimana ditegaskan dalam konsep Astagatra. Kami percaya bahwa kekuatan bangsa tidakhanyadiukurdarikemajuanfisikdanekonomitetapidariketangguhan mental, moral, dan spiritual yang dibangun melalui ilmu pengetahuan dan nilai kebangsaan. Akhirnya, Lemhannas Press berharap buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045” ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemimpin bangsa, perencana pembangunan, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Semoga buku ini menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih inovatif, berwawasan global namun berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Dengan semangat kebangsaan yang menyala, Lemhannas Press menegaskan tekad untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai senjata, moralitas sebagai perisai, dan Ketahanan Nasional sebagai fondasi menuju kejayaan Indonesia. Jakarta, 6 November 2025 Lemhannas Press
- 7. vi Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Daftar Isi Kata Pengantar......................................................................... ii Daftar Isi...................................................................................vi Daftar Tabel..............................................................................ix Sambutan Gubernur Lemhannas RI.......................................xiv Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas.............................xvii Bab I.......................................................................................... 1 Pendahuluan Menjelaskan posisi Proyek Strategis Nasional sebagai instrumen strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Bab ini menyoroti tantangan global, pentingnya tata kelola berbasis ketahanan nasional, serta penegasan Proyek Strategis Nasional sebagai simbol kehadiran negara dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Bab II.........................................................................................7 Landasan Konseptual Ketahanan Nasional dan Proyek Strategis Nasional Menguraikan dasar konseptual hubungan antara Ketahanan Nasional, ASTAGATRA, dan Proyek Strategis Nasional Bab ini menekankan pentingnya integrasi Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara dalam pembangunan strategis serta keselarasan dengan standar internasional (UNDP, WB, OECD, WEF). Bab III......................................................................................43 Lingkungan Strategis Proyek Strategis Nasional Menganalisis dinamika global, regional, dan nasional yang memengaruhi Proyek Strategis Nasional: geopolitik Indo-Pasifik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan transformasi ekonomi. Lingkungan strategis dipandang sebagai faktor eksternal yang menentukan arah, risiko, dan peluang Proyek Strategis Nasional bagi ketahanan nasional.
- 8. vii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Bab IV......................................................................................73 Kebijakan Proyek Strategis Nasional di Indonesia Membahas evolusi regulasi dan kebijakan Proyek Strategis Nasional sejak 2016 hingga integrasinya dalam RPJMN 2025–2029. Bab ini mengulas peran pemerintah, mekanisme pembiayaan, dan tata kelola lintas lembaga yang memastikan Proyek Strategis Nasional selaras dengan visi pembangunan nasional dan prinsip ketahanan bangsa. Bab V......................................................................................113 Permasalahan dan Tantangan Proyek Strategis Nasional Mengidentifikasi kendala dalam implementasi Proyek Strategis Nasional: tumpang tindih regulasi, konflik sosial, pembengkakan biaya, dan ketimpangan wilayah. Bab ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik, keadilan sosial, serta mitigasi risiko agar Proyek Strategis Nasional benar-benar memperkuat ketahanan nasional. Bab VI.................................................................................... 163 Analisis ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) Menelaah faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat melemahkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Analisis ATHG digunakan untuk memetakan risiko geopolitik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta merumuskan strategi mitigasi yang mendukung pembangunan berketahanan. Bab VII................................................................................... 197 Analisis ASTAGATRA terhadap Proyek Strategis Nasional Menganalisis kontribusi Proyek Strategis Nasional terhadap delapan gatra Ketahanan Nasional (geografi, demografi, SDA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan). Bab ini menilai sejauh mana Proyek Strategis Nasional berfungsi sebagai penguat daya tahan dan daya saing nasional. Bab VIII................................................................................. 237 Instrumen Analisis dan Metode Optimalisasi Menyajikan kerangka metodologis untuk mengukur efektivitas Proyek Strategis Nasional berbasis indikator ketahanan nasional. Bab ini menjelaskan pendekatan integratif—kualitatif, kuantitatif, dan komparatif—serta model indeks untuk mengevaluasi kontribusi Proyek Strategis Nasional terhadap visi Indonesia Emas 2045.
- 9. viii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Bab IX.................................................................................... 271 Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Memaparkan beberapa contoh Proyek Strategis Nasional. Studi kasus digunakan untuk menilai keberhasilan, kelemahan, serta pelajaran kebijakan dari aspek ekonomi, sosial, dan ketahanan nasional. Bab X.................................................................................... 309 Strategi Optimalisasi Proyek Strategis Nasional Merumuskan strategi peningkatan efektivitas Proyek Strategis Nasional melalui reformasi kebijakan, pembiayaan berkelanjutan, tata kelola transparan, serta sinergi pusat–daerah. Bab ini menegaskan perlunya pendekatan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global. Bab XI................................................................................... 347 Rekomendasi Strategis Menyajikan rekomendasi kebijakan konkret untuk menjadikan Proyek Strategis Nasional sebagai pilar utama pembangunan nasional. Isinya meliputi reformasi regulasi, harmonisasi kelembagaan, inovasi pembiayaan hijau, resolusi konflik sosial, dan penguatan ketahanan ekonomi berbasis nilai Pancasila. Bab XII..................................................................................385 Penutup Menyimpulkan keseluruhan analisis bahwa Proyek Strategis Nasional adalah instrumen perjuangan modern bangsa. Bab ini menegaskan pentingnya kepemimpinan nasional visioner, kolaborasi lintas sektor, serta konsistensi pembangunan berbasis Ketahanan Nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Daftar Pustaka...................................................................... 390 Tentang Penulis.....................................................................394 Tentang Editor.......................................................................399
- 10. ix Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 2.1 Hakikat Ketahanan Nasional.................................................10 Tabel 2.2 Trigatra dan Pancagatra dalam Pembangunan..................... 13 Tabel 2.3 Konsep Proyek Strategis Nasional......................................... 17 Tabel 2.4 Hubungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.............20 Tabel 2.5 Pancasila sebagai Landasan Idiil Proyek Strategis Nasional.........................................................................24 Tabel 2.6 UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.........................27 Tabel 2.7 Wawasan Nusantara sebagai Kerangka Strategis..................30 Tabel 2.8 Indeks Ketahanan Nasional: Konsep dan Aplikasi................34 Tabel 2.9 Kebijakan Berketahanan Nasional: Pembelajaran Global....37 Tabel 2.10 Relevansi ASTAGATRA dengan Proyek Strategis Nasional.......41 Tabel 3.1 Dinamika Global: Ekonomi, Politik, Keamanan...................45 Tabel 3.2 Tantangan Perubahan Iklim Global.......................................48 Tabel 3.3 Perdagangan Internasional dan Investasi Asing................... 51 Tabel 3.4 Revolusi Teknologi dan Digitalisasi.......................................54 Tabel 3.5 Lingkungan Regional: ASEAN dan Indo-Pasifik...................57 Tabel 3.6 Persaingan AS–Tiongkok dan Dampaknya.......................... 60 Tabel 3.7 Isu Keamanan Non-Tradisional.............................................62 Tabel 3.8 Faktor Sosial Budaya Globalisasi...........................................65 Tabel 3.9 Tantangan Kesehatan Pasca Pandemi...................................68 Tabel 3.10 Implikasi Lingkungan Strategis bagi Proyek Strategis Nasional.................................................................................. 71 Tabel 4.1 Implikasi Lingkungan Strategis bagi Proyek Strategis Nasional 2016–2024..............................................................................76 Tabel 4.2 Transformasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional Era Prabowo..................................................................................79 Tabel 4.3 Peraturan dan Dasar Hukum Proyek Strategis Nasional......83 Tabel 4.4 Peran Bappenas dalam Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional...................................................................86 Daftar Tabel
- 11. x Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 4.5 Daftar Proyek Strategis Nasional 2016–2024: Capaian dan Tantangan.............................................................................. 90 Tabel 4.6 Daftar Indikatif Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029.............................................................................93 Tabel 4.7 Kriteria Penetapan Proyek Strategis Nasional......................96 Tabel 4.8 Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional................................................................................100 Tabel 4.9 Spektrum Risiko dan Mitigasi dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................104 Tabel 4.10 Perubahan Politik dan Implikasi terhadap Proyek Strategis Nasional................................................................................107 Tabel 4.11 Proyek Strategis Nasional sebagai Instrumen Ketahanan Nasional.................................................................................111 Tabel 5.1 Konflik Sosial di Lokasi Proyek Strategis Nasional dan Implikasinya..........................................................................116 Tabel 5.2 Sengketa Lahan dan Hak Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional..................................................................119 Tabel 5.3 Lingkungan dan Degradasi Ekosistem dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................122 Tabel 5.4 Masalah Pembiayaan dan Utang dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................ 125 Tabel 5.5 Lemahnya Internalisasi Nilai Pancasila dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................129 Tabel 5.6 Kontroversi UU Cipta Kerja dalam Konteks Proyek Strategis Nasional................................................................................132 Tabel 5.7 Keterbatasan Infrastruktur Pendukung dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................ 135 Tabel 5.8 Ego Sektoral Birokrasi dalam Proyek Strategis Nasional....138 Tabel 5.9 Urbanisasi dan Permukiman Kumuh dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................142 Tabel 5.10 Ketergantungan pada Investor Asing dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................ 145 Tabel 5.11 Lemahnya Kesiapan SDM Lokal dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................149 Tabel 5.12 Politisasi Proyek Strategis Nasional..................................... 152 Tabel 5.13 Resistensi Masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional........................................................................155
- 12. xi Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 5.14 Kompleksitas Hukum dan Regulasi dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................ 159 Tabel 5.15 Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................162 Tabel 6.1 ATHG Gatra Geografi dalam Proyek Strategis Nasional.....166 Tabel 6.2 ATHG Gatra Demografi dalam Proyek Strategis Nasional....169 Tabel 6.3 ATHG Gatra Sumber Kekayaan Alam dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................ 173 Tabel 6.4 ATHG Gatra Ideologi dalam Proyek Strategis Nasional..... 176 Tabel 6.5 ATHG Gatra Politik dalam Proyek Strategis Nasional........180 Tabel 6.6 ATHG Gatra Ekonomi dalam Proyek Strategis Nasional....182 Tabel 6.7 ATHG Gatra Sosial Budaya dalam Proyek Strategis Nasional..........................................................................186 Tabel 6.8 ATHG Gatra Pertahanan dan Keamanan dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................189 Tabel 6.9 Sintesis ATHG pada Proyek Strategis Nasional..................192 Tabel 6.10 Implikasi ATHG terhadap Ketahanan Nasional.................. 197 Tabel 7.1 Analisis Gatra Geografi terhadap Proyek Strategis Nasional....................................................................... 199 Tabel 7.2 Analisis Gatra Demografi terhadap Proyek Strategis Nasional............................................................................ 203 Tabel 7.3 Analisis Gatra Sumber Kekayaan Alam terhadap Proyek Strategis Nasional.................................................................207 Tabel 7.4 Analisis Gatra Ideologi terhadap Proyek Strategis Nasional........................................................................211 Tabel 7.5 Analisis Gatra Politik terhadap Proyek Strategis Nasional....215 Tabel 7.6 Analisis Gatra Ekonomi terhadap Proyek Strategis Nasional..........................................................................219 Tabel 7.7 Analisis Gatra Sosial Budaya terhadap Proyek Strategis Nasional................................................................................223 Tabel 7.8 Analisis Gatra Pertahanan dan Keamanan terhadap Proyek Strategis Nasional.................................................................228 Tabel 7.9 Integrasi ASTAGATRA dalam Perencanaan Proyek Strategis Nasional................................................................................231 Tabel 7.10 Kontribusi Proyek Strategis Nasional terhadap Ketahanan Nasional................................................................................235 Tabel 8.1 Analisis SWOT Proyek Strategis Nasional dan Strategi Turunan............................................................................... 240
- 13. xii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 8.2 Matriks IFAS dan EFAS Proyek Strategis Nasional............243 Tabel 8.3 Analisis Current Reality Tree (CRT) Proyek Strategis Nasional................................................................................246 Tabel 8.4 Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam Penilaian Proyek Strategis Nasional.................................................................250 Tabel 8.5 Proxy Tools Penilaian Proyek Strategis Nasional dan Kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.....................253 Tabel 8.6 Evaluasi Berbasis Project Level Proyek Strategis Nasional..... 257 Tabel 8.7 Pemetaan Framework Zhang untuk Resilience Policy dalam Proyek Strategis Nasional....................................................259 Tabel 8.8 Integrasi Big Data dalam Pengelolaan Proyek Strategis Nasional................................................................................263 Tabel 8.9 Digitalisasi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional.......................266 Tabel 8.10 Monitoring & Evaluasi (M&E) Berbasis Risiko dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................270 Tabel 9.1 Analisis Studi Kasus Proyek Strategis Nasional: Ibu Kota Nusantara (IKN)...................................................................272 Tabel 9.2 Analisis Studi Kasus Proyek Strategis Nasional: Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB)....................................................275 Tabel 9.3 Dimensi Strategis Food Estate Merauke dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional..............................................278 Tabel 9.4 Dimensi Strategis Rempang Eco-City dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional..............................................282 Tabel 9.5 Dimensi Strategis IMIP dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional............................................................................... 286 Tabel 9.6 Dimensi Strategis KITB dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional............................................................................... 290 Tabel 9.7 Dimensi Strategis Swasembada Energi dan Energi Terbarukan...........................................................................294 Tabel 9.8 Hilirisasi Mineral Strategis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional.............................................................297 Tabel 9.9 Dimensi Strategis Swasembada Air & Infrastruktur Air Bersih.................................................................................301 Tabel 9.10 Dimensi Strategis Perumahan & Permukiman (3 Juta Rumah)................................................................................ 304 Tabel 10.1 Dimensi Strategis Internalisasi Nilai Pancasila dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................310
- 14. xiii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 10.2 Dimensi Strategis Konsistensi Proyek Strategis Nasional dengan UUD 1945................................................................314 Tabel 10.3 Dimensi Strategis Kolaborasi Lintas Sektor dalam Proyek Strategis Nasional................................................................. 317 Tabel 10.4 Dimensi Strategis Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................321 Tabel 10.5 Dimensi Strategis Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Proyek Strategis Nasional....................................................325 Tabel 10.6 Dimensi Strategis Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam Proyek Strategis Nasional....................................................328 Tabel 10.7 Dimensi Strategis Transparansi dan Akuntabilitas Proyek Strategis Nasional.................................................................332 Tabel 10.8 Dimensi Strategis Inovasi Teknologi dalam Proyek Strategis Nasional................................................................................335 Tabel 10.9 Dimensi Strategis Diplomasi Ekonomi dan Investasi dalam Proyek Strategis Nasional....................................................339 Tabel 10.10 Dimensi Strategis Roadmap Optimalisasi Proyek Strategis Nasional 2025–2045............................................................342 Tabel 11.1 Dimensi Strategis Reformasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional................................................................................348 Tabel 11.2 Dimensi Strategis Harmonisasi Regulasi Proyek Strategis Nasional................................................................................ 351 Tabel 11.3 Dimensi Strategis Percepatan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional....................................................355 Tabel 11.4 Dimensi Strategis Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial dalam Proyek Strategis Nasional.........................................358 Tabel 11.5 Dimensi Strategis Skema Pembiayaan Berkelanjutan Proyek Strategis Nasional.................................................................362 Tabel 11.6 Dimensi Strategis Integrasi Pembangunan Berbasis Lingkungan dalam Proyek Strategis Nasional.....................366 Tabel 11.7 Dimensi Strategis Peningkatan Kualitas SDM Lokal dalam Proyek Strategis Nasional....................................................370 Tabel 11.8 Dimensi Strategis Peran Swasta dan CSR dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................373 Tabel 11.9 Dimensi Strategis Penguatan Ketahanan Daerah dalam Proyek Strategis Nasional.................................................................377 Tabel 11.10 Dimensi Strategis Proyek Strategis Nasional sebagai Pilar Indonesia Emas 2045.......................................................... 380
- 15. xiv Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 S aya menyambut dengan penuh apresiasi penerbitan buku “OptimalisasiProyekStrategisNasionaluntukKetahananNasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045.” Buku ini bukan sekadar karya akademik melainkan manifestasi pengabdian kebangsaan yang lahir dari semangat intelektual tiga putra bangsa: Kurniawan Ariadi, S.I.P., M.Com., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas yang tengah mengikuti Pendidikan P3N di Lemhannas RI; Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A., mantan pejabat Bappenas yang kini mengabdi sebagai Tenaga Profesional Lemhannas RI; serta Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E. dan Dimas Kurnia Aditiawan, S.E., M.Si. , selaku editor. Sinergi keempatnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang senantiasa dipegang teguh oleh Lemhannas RI—yakni mengintegrasikan pemikiran strategis, perencanaan pembangunan, dan wawasan kebangsaan ke dalam satu kesatuan visi Ketahanan Nasional yang utuh dan berkelanjutan. Lemhannas RI berdiri di garda terdepan dalam membangun kepemimpinan nasional yang berkarakter, berwawasan global namun berpijak kuat pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Dalam konteks itu, Proyek Strategis Nasional adalah arena pengabdian kebangsaan yang nyata. Ia merupakan instrumen SAMBUTAN Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- 16. xv Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 transformasi bangsa, bukan hanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi untuk memperkuat daya tahan dan daya saing nasional di tengah pusaran disrupsi global. Pembangunan nasional dewasa ini tidak lagi dapat dipahami sebatas proyek fisik atau capaian kuantitatif. Jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, atau bendungan tidak memiliki makna strategis apabila tidak berkontribusi terhadap stabilitas sosial, keadilan ekonomi, dan kedaulatan bangsa. Seperti ditegaskan dalam berbagai kajian Lemhannas RI, PSN harus diorientasikan pada penguatan Astagatra—Trigatra yang mencakup geografi, demografi, dan kekayaan alam, serta Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Setiap gatra memiliki fungsi vital, dan ketidakseimbangan di antara kedelapannya akan mengguncang fondasi ketahanan nasional. Dalam hal ini, Proyek Strategis Nasional bukan sekadar alat pembangunan tetapi sekaligus alat perjuangan nasional. Ia adalah bentuk baru dari semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa: semangat untuk memakmurkan rakyat dengan keadilan, menjaga kedaulatan dengan keberanian, dan membangun kemajuan dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, Lemhannas RI menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional harus dikawal dengan kepemimpinan nasional yang visioner, kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, serta tata kelola yang transparan dan partisipatif. Karya ini juga memperlihatkan dengan gamblang bahwa ketahanan nasional bukanlah konsep statis melainkan proses dinamis yang menuntut adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis global. Rivalitas geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan krisis ekonomi dunia adalah tantangan yang hanya dapat dihadapi oleh bangsa yang memiliki ketangguhan multidimensi. Proyek Strategis Nasional, bila diorientasikan pada ketahanan nasional, akan menjadi jangkar stabilitas di tengah ketidakpastian global—membangun ketahanan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya, ketahanan energi melalui transisi hijau, ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan digital melalui kedaulatan data dan keamanan siber. Dalam visi Indonesia Emas 2045, Proyek Strategis Nasional memegang peranan strategis sebagai pilar pembangunan jangka panjang. Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada empat konsensus dasar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan
- 17. xvi Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Ketahanan Nasional. Dengan demikian, optimalisasi Proyek Strategis Nasional bukan hanya agenda ekonomi tetapi agenda kenegaraan. Ia adalah wujud tanggung jawab kita untuk menegakkan cita-cita proklamasi— melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkeadilan. Lemhannas RI berkomitmen untuk terus menjadi pusat keunggulan strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan nasional berbasis ketahanan. Melalui pendidikan kader pimpinan nasional, pengkajian kebijakan publik, dan diplomasi akademik, Lemhannas memastikan bahwa setiap pemimpin masa depan bangsa memiliki ketajaman analisis, kejernihan moral, dan keberanian untuk menegakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Proyek Strategis Nasional, dalam pandangan Lemhannas, bukan hanya proyek pemerintah tetapi proyek kebangsaan yang menuntut konsensus politik, moralitas publik, dan kepemimpinan yang berjiwa negarawan. Kepada para penulis dan editor, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Buku ini adalah contoh nyata bahwa kolaborasi antara lembaga perencanaan dan lembaga ketahanan dapat melahirkan gagasan strategis yang bernilai tinggi bagi masa depan bangsa. Semoga buku ini menjadi referensi penting bagi para pemimpin, perencana, akademisi, dan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan arah pembangunan nasional berbasis Ketahanan Nasional. Mari kita teguhkan tekad untuk menjadikan Proyek Strategis Nasional bukan hanya pilar ekonomi tetapi benteng kebangsaan. Jadikan pembangunan sebagai bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan—bukan lagi dengan senjata melainkan dengan ilmu pengetahuan, kebijakan yang berkeadilan, dan kepemimpinan yang berkarakter. Dengan tekad dan sinergi seluruh anak bangsa, Indonesia akan melangkah mantap menuju 2045, menjadi bangsa besar yang berdaulat, tangguh, dan bermartabat di mata dunia. Jakarta, 6 November 2025 Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M. Si. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- 18. xvii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 I ndonesia sedang menapaki babak baru dalam sejarah kebangsaannya. Di tengah perubahan dunia yang kian cepat dan kompleks, kita berdiri pada persimpangan strategis menuju satu cita-cita besar: mewujudkan Indonesia Emas 2045 — sebuah bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini bukan sekadar angka seratus tahun kemerdekaan, melainkan penanda kematangan peradaban bangsa yang tangguh menghadapi tantangan global sekaligus kokoh berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam perjalanan menuju visi tersebut, Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki makna yang sangat fundamental. Ia bukan semata kebijakan teknokratis, tetapi instrumen kebangsaan untuk mempercepat transformasi struktural, memperkuat daya saing, dan memperkokoh ketahanan nasional. PSN adalah manifestasi dari kehadiran negara yang aktif memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berlangsung di pusat- pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok nusantara— dari kota besar hingga desa terpencil, dari pesisir hingga pegunungan. PSN adalah wajah konkret dari pembangunan yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. SAMBUTAN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 19. xviii Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, saya memandang karya ini—hasil kolaborasi antara Kurniawan Ariadi, S.I.P., M.Com., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas yang tengah mengikuti Pendidikan P3N di Lemhannas RI; Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A., mantan pejabat Bappenas yang kini mengabdi sebagai Tenaga Profesional Lemhannas RI; serta Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E.danDimasKurniaAditiawan,S.E.,M.Si.selakueditor—sebagaisebuah kontribusi strategis yang memperkaya wacana kebijakan pembangunan nasional. Keempatnya merepresentasikan semangat sinergi antara perencana dan pemikir kebangsaan: satu berpijak pada teknokrasi pembangunan yang berbasis data dan analisis, sementara yang lain berakar pada konsepsi Ketahanan Nasional yang meneguhkan nilai-nilai ideologis dan kebangsaan. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia di masa depan—perencanaan yang tidak hanya rasional dan terukur tetapi juga berjiwa nasional, berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, serta berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. Buku ini menegaskan bahwa PSN bukan hanya proyek ekonomi, melainkan bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Dalam konsep Astagatra—Trigatra dan Pancagatra—yang menjadi landasan konseptual Lemhannas, pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa penguatan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan infrastruktur tanpa pembangunan karakter hanya akan melahirkan kemajuan semu. Sebaliknya, pembangunan yang memadukan kemajuan material dan spiritual akan menciptakan bangsa yang tangguh, mandiri, dan bermartabat. Pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, harus berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Artinya, setiap kebijakan dan proyek pembangunan, termasuk PSN, wajib memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diinternalisasikan secara nyata. Pancasila harus menjadi kompas moral; UUD 1945 menjadi landasan konstitusional; Wawasan Nusantara menjadi kerangka geopolitik; dan Ketahanan Nasional menjadi prinsip strategis yang memastikan keberlanjutan dan kedaulatan bangsa. PSN yang berlandaskan empat pilar tersebut akan memiliki legitimasi moral, politik, dan sosial yang kuat. Bappenas memandang bahwa optimalisasi PSN memerlukan pendekatan holistik: dari perencanaan berbasis risiko, pembiayaan yang
- 20. xix Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 inovatif dan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, hingga evaluasi yang berbasis hasil (outcome-based monitoring). Setiap PSN harus dapat menjawab tiga pertanyaan mendasar: apakah ia meningkatkan kesejahteraan rakyat? apakah ia memperkuat kemandirian bangsa? dan apakah ia menjaga keberlanjutan lingkungan? Ketiga dimensi ini harus hadir secara seimbang agar PSN tidak menjadi beban, melainkan pengungkit kemajuan nasional. Buku ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan PSN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus berjalan bersama dalam semangat gotong royong—roh asli pembangunan Indonesia. Dalam dunia yang saling terhubung, kolaborasi adalah bentuk baru dari kedaulatan: kedaulatan yang dibangun di atas kepercayaan dan sinergi. Dari perspektif internasional, PSN harus sejalan dengan praktik pembangunan global yang berorientasi pada ketahanan (resilience), keberlanjutan (sustainability), dan keadilan (equity). Dunia menuntut pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga mampu menghadapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan ketegangan geopolitik. Indonesia harus menunjukkan bahwa model pembangunan berlandaskan Pancasila memiliki keunggulan tersendiri—pembangunan yang memanusiakan manusia, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga harmoni dengan alam. Dengan demikian, PSN akan menjadi contoh nyata bagi dunia tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat berpadu dengan prinsip-prinsip global dalam satu kerangka pembangunan berketahanan. Kita patut berbangga bahwa Lemhannas RI, sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional, telah mengambil peran aktif dalam memperkuat dimensi strategis PSN melalui pemikiran dan pendidikan kebangsaan. Kolaborasi antara Lemhannas dan Bappenas mencerminkan satu hal penting: bahwa pembangunan bukan sekadar urusan teknis, melainkan strategi kebangsaan yang memerlukan kepemimpinan visioner dan daya juang kolektif. Dengan sinergi antara ilmu perencanaan dan Ketahanan Nasional, Indonesia akan memiliki arah yang lebih pasti menuju masa depan yang gemilang. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi- tingginya kepada parapenulis, editor,danLemhannasPressatas penerbitan karya yang berharga ini. Semoga buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas
- 21. xx Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 2045” menjadi rujukan penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan seluruh komponen bangsa dalam merancang pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Marilah kita melangkah bersama dengan semangat Pancasila, memperkuat Ketahanan Nasional, dan meneguhkan tekad menuju Indonesia Emas 2045. Dengan PSN sebagai instrumen transformasi, dan dengan semangat persatuan sebagai landasan, Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa besar yang memimpin dengan kearifan, berdaulat dalam kemandirian, dan berdaulat dalam martabat. Jakarta, 6 November 2025 Prof. Dr. Rachmat Pambudy Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
- 22. 1 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pendahuluan I ndonesia berdiri di ambang sejarah besar. Seratus tahun kemerdekaan pada 2045 bukan sekadar angka melainkan janji yang diwariskan oleh para pendiri bangsa: janji untuk menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berdaya saing global. Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, merupakan manifestasi dari tekad kolektif bangsa untuk meneguhkan diri BAB 1
- 23. 2 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sebagai negara maju. Jalan menuju cita-cita itu bukan tanpa tantangan. Indonesia menghadapi turbulensi global yang ditandai oleh krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, perubahan teknologi disruptif, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat. Dalam menghadapi konteks tersebut, pembangunan nasional memerlukan instrumen pengungkit yang mampu mempercepat transformasi sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan bangsa. Instrumen itu adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, hingga diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan diintegrasikan dalam RPJMN 2025–2029, PSN ditetapkan sebagai proyek prioritas yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Di era Presiden Joko Widodo, tercatat 228 proyek dan 16 program PSN dengan nilai investasi lebih dari Rp6.480 triliun. Di era Presiden Prabowo Subianto, kebijakan PSN diperkuat dengan orientasi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pembangunan Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, pengurangan kemiskinan, pengelolaan sampah, swasembada pangan, energi, air, industrialisasi, transformasi digital, konektivitas wilayah, serta penyediaan perumahan rakyat. Namun, perjalanan PSN tidak senantiasa mulus. Beberapa proyek justru menimbulkan perdebatan publik mulai dari penolakan masyarakat di Rempang, pencemaran lingkungan di Morowali, pembengkakan biaya pada Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland, hingga gugatan hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar regulasi PSN. Situasi ini menunjukkan adanya paradoks: proyek yang seharusnya memperkuat ketahanan nasional, malah berpotensi melemahkan fondasi sosial, politik, dan lingkungan. Tantangan tersebut mengingatkan kita pada pesan klasik pembangunan: keberhasilan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi melainkan juga dari ketangguhan bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dalam perspektif internasional, UNDP menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, berorientasi pada manusia, serta mampu mengurangi ketidaksetaraan. World Bank melalui kerangka resilient infrastructure menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tahan terhadap guncangan ekonomi dan bencana alam. OECD melalui
- 24. 3 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Policy Coherence for Sustainable Development mengingatkan agar setiap proyek strategis dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan jangka panjang. World Economic Forum (WEF) melalui Global Risks Report 2024 menyoroti risiko sistemik— dari perubahan iklim, krisis energi, hingga fragmentasi geopolitik—yang dapat mengguncang fondasi pembangunan jika tidak diantisipasi. Semua sumber ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan PSN bukan hanya soal pembangunan fisik melainkan pembangunan berketahanan. Dalam konteks Indonesia, PSN sejatinya bukan proyek biasa. Ia adalah instrumen politik-strategis yang menyatukan visi kepemimpinan nasional, arah kebijakan pembangunan, serta cita-cita kolektif bangsa. Sebagaimana ditekankan dalam konsepsi Ketahanan Nasional, pembangunan memiliki hubungan timbal balik dengan ketahanan bangsa: semakin kuat pembangunan, semakin kokoh ketahanan; semakin tangguh ketahanan, semakin cepat pembangunan. Dengan demikian, PSN harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional yang holistik. Sayangnya, pengalaman menunjukkan bahwa terdapat PSN dirancang secara terburu-buru, tanpa perencanaan komprehensif, dan minim Optimalisasi PSN dengan pendekatan ketahanan nasional berarti menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Ini sejalan dengan pandangan UNDP tentang human development yang menekankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama pembangunan.
- 25. 4 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 internalisasi nilai Pancasila serta amanat UUD 1945. Akar masalah ini ditegaskan melalui analisis Current Reality Tree dalam kajian Lemhannas yang menunjukkan tiga kelemahan utama: perencanaan yang tidak komprehensif, kerangka hukum yang kontroversial, serta ketergantungan pada kepentingan investor asing. Lemhannas kemudian menawarkan solusi melalui Indeks Ketahanan Nasional, yakni instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi setiap proyek terhadap delapan gatra ketahanan bangsa (ASTAGATRA). Optimalisasi PSN dengan pendekatan ketahanan nasional berarti menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Ini sejalan dengan pandangan UNDP tentang human development yang menekankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama pembangunan. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi yang berlangsung hingga 2040 harus dimanfaatkan untuk mengisi ruang industrialisasi dan transformasi digital. Jika tidak, peluang itu akan berubah menjadi beban. Dengan demikian, PSN harus dirancang bukan hanya untuk menciptakan infrastruktur fisik tetapi juga lapangan kerja berkualitas, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penting pula dicatat bahwa PSN adalah keputusan politik Presiden. Dalam RPJMN 2025–2029, ditegaskan untuk pertama kalinya bahwa PSN merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Hal ini adalah koreksi strategis atas pengalaman masa lalu, di mana PSN lebih berorientasi pada output fisik tanpa menimbang implikasi ideologis dan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, PSN ditempatkan sebagai wahana pengamalan nilai kebangsaan. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola pembangunan strategis dengan visi kebangsaan yang kuat. Jepang pasca-Perang Dunia II berhasil membangun kembali ekonominya melalui keiretsu yang berbasis industrialisasi dan nilai kolektif bangsa. Korea Selatan mengubah dirinya dari negara miskin menjadi negara maju melalui chaebol yang disokong negara. Tiongkok memanfaatkan proyek infrastruktur raksasa sebagai pendorong pertumbuhan sekaligus instrumen kontrol sosial-politik. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut, dengan tetap berpegang pada identitas nasional: pembangunan yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan keadilan sosial.
- 26. 5 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Oleh karena itu, optimalisasi PSN menuju Indonesia Emas 2045 harus dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, PSN harus berkontribusi pada ketahanan ekonomi melalui hilirisasi, kemandirian pangan, energi, dan air. Kedua, PSN harus memperkuat ketahanan sosial- budaya melalui pemberdayaan masyarakat, pelibatan kelompok rentan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, PSN harus memperkokoh ketahanan lingkungan melalui pendekatan pembangunan hijaudantransisienergibersih.Keempat,PSNharusmendukungketahanan politik, ideologi, serta pertahanan-keamanan, dengan memastikan stabilitas, keadilan, dan kedaulatan. PSN harus menjadi wujud nyata dari “nation-building projects”, bukan sekadar proyek ekonomi. Ia adalah jembatan antara generasi: dari cita- cita proklamasi 1945, ke perjalanan pembangunan 100 tahun Indonesia merdeka. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak di tengah badai global, dengan kemandirian, keberlanjutan, dan solidaritas nasional sebagai perisai. Bab Pendahuluan ini hendak menegaskan bahwa PSN adalah instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa integrasi nilai kebangsaan, tata kelola inklusif, dan instrumen pengukuran berbasis ketahanan, PSN berisiko menjadi paradoks pembangunan. Namun dengan optimalisasi yang benar, PSN akan menjadi mercusuar transformasi: dari bangsa berkembang menjadi bangsa maju, dari bangsa penonton menjadi bangsa pemimpin, dari bangsa rapuh menjadi bangsa tangguh. Di sinilah pentingnya kepemimpinan nasional yang visioner dan keteguhan kolektif seluruh komponen bangsa. PSN bukan semata tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat gotong royong, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan tekad untuk menjaga kedaulatan, PSN dapat menjadi jalan emas menuju 2045. Seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. PSN adalah instrumen untuk mengaktualisasikan tujuan luhur tersebut dalam realitas kontemporer. Maka, jika pembangunan nasional adalah kapal besar yang mengarungi samudra global, PSN adalah layar yang menggerakkan, kompas yang menuntun, dan jangkar yang meneguhkan. Dengan mengoptimalkan
- 27. 6 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN berbasis ketahanan nasional, Indonesia tidak hanya akan sampai ke pelabuhan Indonesia Emas 2045 tetapi juga menjadi nakhoda peradaban yang disegani dunia.
- 28. 7 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 2.1. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL K etahanan Nasional merupakan konsep yang berakar dari pengalaman sejarah, nilai-nilai kebangsaan, serta tantangan objektif yang dihadapi bangsa Indonesia. Hakikatnya adalah kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan Landasan Konseptual Ketahanan Nasional dan PSN BAB 2
- 29. 8 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Konsep ini mengandung keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan yang menjadi inti dari pembangunan nasional. Bagi Indonesia, Ketahanan Nasional bukan hanya doktrin abstrak melainkan instrumen strategis yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ia menjadi kompas yang menuntun arah pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata mengejar angka melainkan juga memperkokoh daya tahan dan daya saing bangsa. Dalam kerangka pembangunan abad ke-21, Ketahanan Nasional harus dipahami secara multidimensional. Ia mencakup dimensi geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang disebut sebagai Trigatra, serta dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disebut sebagai Pancagatra. ASTAGATRA ini bukan sekadar perangkat analisis melainkan gambaran komprehensif bagaimana sebuah bangsa membangun dirinya. Setiap gatra saling terkait dan saling menentukan, sehingga melemahnya satu gatra dapat mengguncang stabilitas nasional secara keseluruhan. Hakikat Ketahanan Nasional adalah bagaimana Indonesia mampu mengelola potensi Trigatra dan Pancagatra untuk menghadirkan kekuatan nasional yang utuh, serasi, dan seimbang. Dalam konteks PSN, hakikat Ketahanan Nasional mengandung pesan yang jelas. Setiap PSN harus memberi kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik, ideologi, hingga pertahanan dan keamanan. Jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan bendungan bukan sekadar proyek infrastruktur tetapi simbol kedaulatan negara dalam menjaga aksesibilitas, pemerataan pembangunan, dan kemandirian nasional. Jika PSN gagal memperhatikan aspek Ketahanan Nasional, maka infrastruktur yang dibangun hanya menjadi beban fiskal, sumber konflik sosial, atau bahkan pintu masuk penetrasi kepentingan asing. Oleh karena itu, integrasi nilai Ketahanan Nasional dalam PSN adalah keharusan, bukan pilihan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Undang-undang ini menempatkan Ketahanan Nasional bukan hanya sebagai konsep strategis tetapi juga sebagai dasar hukum dan pedoman pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, setiap PSN yang dirancang dalam kerangka RPJMN 2025–2029 harus menyelaraskan tujuan teknis dengan mandat konstitusional ini.
- 30. 9 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Literatur internasional memperkuat urgensi tersebut. UNDP menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin tercapai bila kesejahteraan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas sosial dan ketahanan lingkungan. World Bank dalam kerangka resilient infrastructure menyebutkan bahwa proyek strategis harus didesain agar tahan terhadap guncangan bencana, krisis iklim, dan disrupsi ekonomi global. OECD menegaskan pentingnya tata kelola investasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang agar proyek pembangunan tidak kehilangan legitimasi sosial. Sementara itu, WEF dalam Global Competitiveness Report dan Global Risks Report menekankan bahwa daya saing bangsa di era multipolaritas sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola infrastruktur strategis yang adaptif, inklusif, dan berketahanan. Semua pandangan ini sejalan dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia yang menempatkan kesejahteraan dan keamanan sebagai dua sisi mata uang pembangunan. Ketahanan Nasional bukanlah kondisi statis melainkan proses dinamis yang senantiasa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Globalisasi ekonomi menghadirkan peluang investasi sekaligus risiko ketergantungan. Perubahan iklim menuntut PSN yangramahlingkungandanadaptifterhadapbencana.Persaingangeopolitik di kawasan Indo-Pasifik menuntut infrastruktur yang memperkuat posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semua ini menunjukkan bahwa hakikat Ketahanan Nasional adalah kemampuan bangsa untuk tidak hanya bertahan tetapi juga bangkit, berkembang, dan memimpin di tengah arus perubahan zaman. PSN dalam kerangka Ketahanan Nasional menjadi instrumen vital untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa. Proyek energi harus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Proyek pangan harus mendukung swasembada dan ketahanan pangan. Proyek digital harus memperkokoh kedaulatan data dan keamanan siber. Proyek transportasi harus memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempertegas integritas NKRI. Dengan demikian, hakikat Ketahanan Nasional dalam PSN adalah menjadikan setiap proyek bukan sekadar jawaban teknis melainkan juga simbol politik, sosial, dan ideologis dari komitmen bangsa untuk menjaga kedaulatan. Dalam sejarah bangsa, pembangunan selalu berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional. Pembangunan Orde Baru menekankan stabilitas politik sebagai syarat pembangunan ekonomi. Era Reformasi menekankan
- 31. 10 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi publik. Kini, di era globalisasi dan digitalisasi, tantangannya berbeda: pembangunan harus menghadirkan ketangguhan di tengah disrupsi teknologi, krisis iklim, dan rivalitas geopolitik. Karena itu, hakikat Ketahanan Nasional hari ini bukan hanya bertahan dari ancaman militer tetapi juga membangun resiliensi ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi. Untuk menegaskan keterkaitan antara hakikat Ketahanan Nasional dan PSN, berikut disajikan tabel yang merangkum integrasi konsep Ketahanan Nasional dengan dimensi PSN dan standar pembangunan internasional. Tabel 2.1 Hakikat Ketahanan Nasional No Dimensi Tannas Kontribusi PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Ekonomi Hilirisasi SDA, industrialisasi, infrastruktur konektivitas WB: resilient infrastructure, OECD: investasi berkelanjutan Pertumbuhan inklusif, daya saing global, keluar dari middle income trap 2 Sosial Budaya Pemberdayaan masyarakat lokal, hunian layak, partisipasi publik UNDP: inklusi sosial, WEF: modal sosial Kohesi sosial, pengurangan kesenjangan, keadilan sosial 3 Politik Konsolidasi regulasi, penguatan Bappenas, transparansi OECD: tata kelola investasi, WEF: governance Stabilitas politik, legitimasi publik, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan 4 Ideologi Internalisasi Pancasila dalam setiap PSN, Wawasan Nusantara UNDP: nilai kebersamaan, WB: human- centered development Ketahanan ideologi, keteguhan jati diri bangsa, daya tangkal terhadap ideologi asing 5 Pertahanan dan Keamanan Infrastruktur perbatasan, energi strategis, digitalisasi pertahanan WB: critical infrastructure resilience, WEF: cybersecurity Kedaulatan wilayah, pertahanan semesta, keamanan siber nasional 6 Lingkungan Proyek hijau, transisi energi bersih, konservasi air UNDP & WB: climate resilience, OECD: green growth Pembangunan rendah karbon, mitigasi krisis iklim, keberlanjutan antar generasi
- 32. 11 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel ini menegaskan bahwa hakikat Ketahanan Nasional hanya akan tercapai bila setiap PSN tidak hanya fokus pada output ekonomi melainkan juga berkontribusi pada kohesi sosial, stabilitas politik, keteguhan ideologi, kedaulatan pertahanan, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap dimensi Ketahanan Nasional memiliki kaitan langsung dengan standar pembangunan internasional, sehingga integrasi keduanya akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pembangunan Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, hakikat Ketahanan Nasional adalah menjadikan pembangunan sebagai jalan untuk memperkuat daya tahan, daya saing, dan daya tangkal bangsa. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, Ketahanan Nasional bukan sekadar tujuan tetapi prasyarat agar cita-cita kemerdekaan dapat terwujud sepenuhnya. PSN yang diorientasikan pada Ketahanan Nasional akan menjadi mercusuar yang menuntun bangsa Indonesia di tengah badai global menuju dermaga kejayaan, kemakmuran, dan kedaulatan. 2.2. TRIGATRA DAN PANCAGATRA DALAM PEMBANGUNAN ASTAGATRA, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, merupakan pilar konseptual utama dalam Ketahanan Nasional yang memberikan kerangka analisis menyeluruh terhadap pembangunan bangsa. Trigatra mencakup dimensi geografi, demografi, dan kekayaan alam, yang bersifat alamiah dan relatif statis sebagai modal dasar bangsa. Pancagatra mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang bersifat dinamis dan menjadi ruang interaksi sosial- politik. Integrasi keduanya memastikan pembangunan tidak sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi melainkan memperkuat keutuhan bangsa dalam jangka panjang. Dalam konteks PSN, Trigatra menentukan kondisi objektif yang melatarbelakangi perencanaan proyek, misalnya lokasi strategis suatu wilayah, kepadatan penduduk, serta potensi sumber daya alam yang tersedia. Pancagatra menilai aspek yang lebih halus dan kompleks, seperti pengaruh ideologi, stabilitas politik, kohesi sosial, pemerataan ekonomi, dan kesiapan pertahanan-keamanan. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap ASTAGATRA, PSN berisiko kontraproduktif, menimbulkan konflik sosial, atau bahkan merugikan kepentingan nasional. Namun dengan integrasi, PSN akan menjadi instrumen nyata dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
- 33. 12 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadirkanpeluangdantantangan.Lokasistrategisdijalurperdagangan internasional menjadikan Indonesia pusat gravitasi geopolitik, sekaligus rentan terhadap konflik kawasan seperti di Laut China Selatan. Dalam kerangka PSN, pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalan tol laut harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demografi Indonesia dengan bonus penduduk usia produktif hingga 2040 adalah kekuatan besar yang dapat mendorong industrialisasi dan inovasi tetapi juga ancaman bila tidak dikelola melalui lapangan kerja berkualitas. Proyek strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital harus diarahkan untuk memaksimalkan kualitas SDM. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, mulai dari nikel, batu bara, hingga keanekaragaman hayati, harus diolah dengan prinsip keberlanjutan. Hilirisasi mineral dalam PSN, misalnya, tidak boleh hanya mengejar nilai tambah ekonomi tetapi juga memperkuat kedaulatan energi dan teknologi bangsa. Pancagatra memberi perspektif dinamis. Ideologi Pancasila menjadi fondasi bahwa setiap PSN harus berlandaskan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Politik sebagai arena pengambilan keputusan menuntut konsistensi kebijakan PSN lintas pemerintahan, sehingga proyek tidak berhenti atau berubah haluan akibat pergantian rezim. Ekonomi menjadi tujuan sekaligus sarana, sehingga PSN harus menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai arahan RPJPN 2025–2045. Sosial budaya menjadi cermin kohesi masyarakat; PSN yang meminggirkan masyarakat adat atau kelompok rentan hanya akan melahirkan resistensi. Pertahanan dan keamanan menuntut agar PSN tidak hanya memperkuat konektivitas sipil tetapi juga menjadi infrastruktur pertahanan semesta yang melindungi wilayah dan rakyat Indonesia. UNDP menekankan pentingnya inclusive development yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, agar pembangunan tidak menciptakan eksklusi sosial. World Bank melalui konsep resilient infrastructure menggarisbawahi pentingnya membangun proyek yang tahan terhadap krisis dan bencana. OECD menekankan bahwa tata kelola pembangunan harus berbasis data, partisipasi publik, serta kepastian hukum. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan bahwa daya saing nasional ditentukan bukan hanya oleh infrastruktur fisik tetapi juga oleh kualitas institusi, keterampilan manusia, dan stabilitas sosial-
- 34. 13 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 politik. Perspektif ini sejalan dengan konsep ASTAGATRA yang menuntut keseimbangan antara dimensi objektif dan subjektif pembangunan. Dalamkerangkahukumnasional,PeraturanPresidenNomor109Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menempatkan proyek strategis sebagai instrumen penggerak transformasi struktural. Namun implementasi di lapangan menunjukkan perlunya penguatan dimensi ASTAGATRA. Kasus Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland menunjukkan kelemahan dimensi sosial budaya, sementara pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencerminkan kelemahan dimensi ekonomi dan politik. Hal ini menegaskan bahwa PSN harus dirancang dan dievaluasi bukan hanya dengan indikator teknis tetapi juga dengan matriks ketahanan nasional. Untuk memperjelas hubungan antara Trigatra, Pancagatra, PSN, dan standar pembangunan internasional, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 2.2 Trigatra dan Pancagatra dalam Pembangunan No Dimensi ASTAGATRA Peran dalam PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Geografi Lokasi strategis PSN (pelabuhan, IKN, tol laut) untuk memperkuat konektivitas WB: resilient connectivity, OECD: spatial planning Indonesia sebagai poros maritim dunia, integrasi wilayah dan kedaulatan NKRI 2 Demografi Penciptaanlapangan kerja, peningkatan keterampilan melalui proyek pendidikan dan digital UNDP: human development, WEF: future of jobs Bonus demografi dimanfaatkan untuk SDM unggul, menghindari beban generasi 3 Kekayaan Alam Hilirisasi mineral, energi terbarukan, ketahanan pangan WB: sustainable resource use, OECD: green economy Kemandirian ekonomi, transisi energi bersih, ketahanan pangan nasional 4 Ideologi Internalisasi nilai Pancasila dalam desain dan implementasi PSN UNDP: inclusive values, WEF: social cohesion Ketahanan ideologi, persatuan bangsa, daya tangkal terhadap ideologi asing
- 35. 14 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 5 Politik Harmonisasi regulasi PSN, konsistensi lintas pemerintahan OECD: governance coherence, WEF: institutional strength Stabilitas politik, kepastian hukum, kepercayaan publik 6 Ekonomi Penguatan nilai tambah, industrialisasi, infrastruktur produktif WB: resilient infrastructure, OECD: inclusive growth Pertumbuhan berkelanjutan, daya saing global, keluar dari middle income trap 7 Sosial Budaya Memperkuat kohesi sosial, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan PSN; pelestarian warisan budaya di lokasi PSN UNESCO: cultural heritage, UNDP: social cohesion & inclusion Masyarakat yang harmonis dan tangguh, identitas budaya nasional yang kuat sebagai fondasi karakter bangsa, pemanfaatan ekonomi kreatif berbasis budaya 8 Pertahanan dan Keamanan Menjamin keamanan aset strategis PSN dari ancaman siber, fisik, dan konflik; mendukung industri pertahanan dalam negeri melalui proyek PSN UN: critical infrastructure protection, NATO: resilience standards Kedaulatan dan integritas wilayah yang terjaga, lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan, kemandirian alutsista Tabel ini menunjukkan bahwa integrasi ASTAGATRA dalam PSN memungkinkan pembangunan yang tidak hanya mengejar output tetapi juga outcome strategis berupa ketahanan nasional yang kokoh. Dimensi Trigatra memberi pijakan objektif, sementara Pancagatra memastikan dinamika sosial-politik terkelola dengan baik. Standar internasional memperkaya kerangka kerja ini dengan prinsip inklusi, keberlanjutan, dan tata kelola yang transparan. Hakikat heroik dari integrasi ASTAGATRA adalah menjadikan pembangunan sebagai jalan untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Pembangunan bukan hanya membangun jalan tetapi membangun persatuan. Bukan hanya membangun bendungan tetapi juga membangun
- 36. 15 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kemandirian pangan. Bukan hanya membangun kawasan industri tetapi juga membangun kedaulatan ekonomi. Semua itu sejalan dengan pesan para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan bukan tujuan akhir melainkan jembatan menuju masyarakat adil dan makmur. Maka, Trigatra dan Pancagatra dalam pembangunan bukan sekadar teori. Ia adalah pedoman praktis yang memastikan bahwa PSN benar- benar menjadi instrumen kebangsaan. Tanpa integrasi ASTAGATRA, pembangunan berisiko menciptakan ketimpangan, konflik, dan ketergantungan. Tetapi dengan integrasi, PSN akan menjadi mercusuar yang menuntun bangsa Indonesia melewati gelombang globalisasi menuju dermaga Indonesia Emas 2045. 2.3. KONSEP PSN PSN merupakan salah satu instrumen kebijakan paling penting dalam pembangunan Indonesia kontemporer. Ia didefinisikan sebagai proyek atau programpembangunanyangbersifatprioritas,strategis,danmemilikidampak luas bagi masyarakat. Sejak pertama kali diluncurkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, PSN telah menjadi motor percepatan pembangunan diberbagaibidang.Kehadirannyadimaksudkanuntukmemecahkanhambatan struktural pembangunan seperti defisit infrastruktur, ketimpangan wilayah, keterbatasan energi, serta rendahnya produktivitas ekonomi nasional. Dalam era RPJMN 2025–2029, PSN diintegrasikan sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Konsep PSN menuntut bahwa setiap proyek yang ditetapkan harus memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan, penciptaanlapangankerja,peningkatankualitassumberdayamanusia,serta pengurangan kemiskinan. Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik, PSN harus dipandang sebagai instrumen politik pembangunan yang menginternalisasi nilai Pancasila, menjalankan amanat UUD 1945, dan mengukuhkan Wawasan Nusantara. Dengan demikian, PSN tidak boleh diposisikan hanya sebagai kebijakan teknis melainkan harus ditempatkan sebagai strategi kebangsaan yang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Hakikat dari konsep PSN adalah akselerasi pembangunan yang terukur dan berdampak nyata. Ia bukan sekadar daftar proyek melainkan simbol komitmen negara untuk hadir di setiap pelosok negeri, membangun integrasi wilayah, memperkuat daya saing, serta mewujudkan keadilan
- 37. 16 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sosial. Oleh karena itu, kriteria penetapan PSN harus mencerminkan kepentingan strategis bangsa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Regulasi terbaru, menegaskan integrasi PSN dengan RPJPN dan RPJMN sehingga arah pembangunan menjadi konsisten, tidak terjebak dalam fragmentasi kebijakan. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa PSN membawa banyak capaian, mulai dari pembangunan jalan tol trans-Jawa dan trans-Sumatera, bendungan besar untuk ketahanan air, kawasan industriberbasismineraldiSulawesi,hinggaproyekenergibaruterbarukan. Namun capaian teknis tersebut belum selalu sejalan dengan capaian strategis. Konflik sosial di Rempang, dampak lingkungan di Morowali, pembengkakan biaya pada Kereta Cepat Jakarta–Bandung, serta Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland menjadi pelajaran berharga bahwa PSN tidak boleh dirancang secara terburu-buru tanpa memperhatikan aspek ideologi, sosial budaya, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa PSN harus dikawal dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keberlanjutan agar tidak kehilangan legitimasi sosial. Literatur internasional memberikan penguatan konseptual terhadap arah PSN. UNDP menegaskan bahwa pembangunan harus inklusif dan berorientasipadamanusia,agarpertumbuhanekonomitidakmeninggalkan kelompok rentan. World Bank melalui kerangka resilient infrastructure menekankan pentingnya ketahanan proyek strategis terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi. OECD melalui Policy Coherence for Sustainable Development menekankan keselarasan antar kebijakan agar proyek besar tidak saling bertentangan atau menimbulkan beban sosial. WEF melalui Global Competitiveness Report menegaskan bahwa daya saing suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik tetapi juga oleh kualitas institusi, keterampilan tenaga kerja, dan stabilitas politik. Semua kerangka ini menunjukkan bahwa PSN harus melampaui pendekatan teknis dan bergerak menuju pendekatan ketahanan nasional yang komprehensif. Di dalam kerangka Ketahanan Nasional, PSN dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat ASTAGATRA. Dimensi geografi menuntut PSNmemperkokohintegrasiwilayahdariSabangsampaiMerauke.Dimensi demografimengharuskanPSNmenciptakanlapangankerjaberkualitasbagi bonus demografi. Dimensi sumber kekayaan alam menekankan pentingnya hilirisasi yang berkeadilan. Dimensi ideologi memastikan bahwa PSN tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Dimensi politik mengharuskan
- 38. 17 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Dimensi ekonomi memastikan pertumbuhan inklusif. Dimensi sosial budaya menjaga kohesi dan identitas bangsa. Dimensi pertahanan keamanan menegaskan pentingnya PSN dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Untuk menggambarkan keterkaitan antara konsep PSN, prinsip Ketahanan Nasional, standar internasional, dan implikasinya bagi Indonesia Emas 2045, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 2.3 Konsep PSN No Aspek PSN Prinsip Ketahanan Nasional Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Konektivitas Infrastruktur Integrasi wilayah dan kedaulatan NKRI WB: resilient connectivity, OECD: spatial planning Terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dan negara maju 2 Industri dan Hilirisasi Kemandirian ekonomi, nilai tambah dalam negeri OECD: inclusive growth, WEF: competitiveness Indonesia keluar dari middle income trap dan berdaya saing global 3 Energi dan Ketahanan Air Ketahanan energi dan sumber daya strategis WB: sustainable resource management, UNDP: climate resilience Transisi energi hijau dan ketahanan pangan-air nasional 4 Sosial dan Hunian Rakyat Keutuhan sosial, pemerataan, keadilan UNDP: inclusive development, WEF: social cohesion Pengurangan kemiskinan dan penguatan kohesi sosial 5 Digitalisasi dan SDM Kedaulatan digital, peningkatan kualitas SDM WEF: future of jobs, OECD: skills for innovation SDM unggul, penguasaan teknologi, kemandirian digital 6 Pertahanan dan Perbatasan Sistem pertahanan semesta, kedaulatan wilayah WB: critical infrastructure resilience, WEF: cybersecurity Pertahanan tangguh, keamanan siber, keutuhan wilayah Tabel ini menunjukkan bahwa PSN tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai pembangunan strategis
- 39. 18 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 yang berkontribusi langsung terhadap Ketahanan Nasional. Setiap aspek PSN harus diuji kontribusinya terhadap ASTAGATRA sekaligus dinilai kesesuaiannya dengan standar pembangunan internasional. Dengan cara ini, PSN akan memiliki legitimasi ganda: sebagai instrumen kebangsaan di dalam negeri dan sebagai instrumen daya saing di tingkat global. Hakikat heroik dari konsep PSN adalah menjadikannya bukan sekadar proyek tetapi simbol kehadiran negara dan bukti komitmen bangsa terhadap masa depan. Setiap jalan tol adalah jembatan persatuan. Setiap bendungan adalah penjamin kedaulatan pangan. Setiap kawasan industri adalah bukti kemandirian ekonomi. Setiap proyek energi adalah perisai ketahanan bangsa. Dengan menempatkan PSN dalam kerangka Ketahanan Nasional, Indonesia tidak hanya membangun untuk hari ini tetapi juga meletakkan fondasi bagi kejayaan seratus tahun kemerdekaan. Konsep PSN menegaskan bahwa pembangunan adalah politik dalam bentuk yang paling nyata. Ia adalah wujud kontrak sosial antara negara dan rakyat. Jika dijalankan dengan transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, PSN akan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara. Jika dikelola secara eksklusif, tertutup, dan pragmatis, PSN justru akan melemahkan legitimasi negara. Oleh karena itu, PSN adalah ujian kepemimpinan nasional, ujian konsistensi kebijakan, dan ujian kedewasaan politik bangsa. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, PSN adalah kendaraan strategis untuk memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan benar-benar tercapai. Ia adalah mercusuar yang menuntun bangsa melewati badai globalisasi, krisis iklim, dan rivalitas geopolitik. Ia adalah manifestasi dari semangat gotong royong, tekad kemandirian, dan daya juang bangsa yang tidak pernah padam. Dengan optimalisasi PSN berbasis Ketahanan Nasional, Indonesia akan melangkah dengan percaya diri menuju 2045, berdiri sejajar dengan bangsa- bangsa besar dunia sebagai negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. 2.4. HUBUNGAN PEMBANGUNAN DAN KETAHANAN NASIONAL Hubungan antara pembangunan dan ketahanan nasional pada hakikatnya bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan yang kokoh akan memperkuat ketahanan nasional, sementara ketahanan nasional yang tangguh menjadi prasyarat agar pembangunan berjalan lancar, konsisten, dan berkelanjutan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang saling memperkuat dan saling menopang dalam perjalanan sebuah bangsa menuju kemajuan. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini menemukan relevansi paling nyata dalam PSN. PSN
- 40. 19 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dirancang bukan hanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk memperkokoh fondasi ketahanan bangsa. Proyek yang berhasil akan memperluas kesejahteraan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menghadirkan stabilitas politik. Sebaliknya, jika ketahanan nasional lemah, PSN dapat terganggu oleh konflik sosial, tekanan eksternal, hingga lemahnya legitimasi politik. Sejarah pembangunan bangsa-bangsa menunjukkan keterkaitan erat ini. Jepang pasca Perang Dunia II berhasil bangkit karena pembangunan ekonomi disokong oleh ketahanan sosial dan politik yang kuat. Korea Selatan pada era industrialisasi 1960–1980 membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa konsolidasi ketahanan ideologi dan politik. Sebaliknya, negara-negara yang gagal membangun ketahanan nasional justru terjebak dalam lingkaran krisis pembangunan meski memiliki sumber daya alam melimpah. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut: pembangunan tanpa ketahanan hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu, sementara ketahanan tanpa pembangunan akan melahirkan stagnasi. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan nasional berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Regulasi ini menempatkan ketahanan nasional sebagai bagian integral dari pembangunan jangka panjang. Artinya, setiap kebijakan pembangunan, termasuk PSN, harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan tetapi juga untuk memperkuat keuletan bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang semakin kompleks. Dokumen internasional memperkuat perspektif ini. UNDP menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan memperhatikan resiliensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. World Bank dalam kerangka resilient infrastructure menyebutkan bahwa proyek pembangunan harus dirancang untuk tahan terhadap bencana, krisis iklim, maupun disrupsi ekonomi. OECD menekankan pentingnya tata kelola investasi publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan legitimasi sosial. Sementara itu, WEF dalam Global Risks Report menekankan bahwa pembangunan tanpa memperhitungkan risiko global akan memperlemah daya saing dan stabilitas bangsa. Semua pandangan ini sejalan dengan konsepsi Indonesia bahwa pembangunan dan ketahanan nasional harus berjalan seiring.
- 41. 20 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dalam PSN, hubungan pembangunan dan ketahanan nasional menjadi krusial karena setiap proyek strategis berfungsi ganda: ia sekaligus alat pembangunan dan instrumen ketahanan. Jalan tol trans-Sumatera bukan hanya sarana transportasi tetapi juga instrumen integrasi wilayah yang memperkuat persatuan NKRI. Bendungan yang dibangun tidak hanya menjamin ketersediaan air tetapi juga memperkuat ketahanan pangan. Kawasan industri nikel di Sulawesi bukan sekadar sarana produksi tetapi juga simbol kemandirian ekonomi. Proyek digitalisasi bukan hanya mempercepat transformasi ekonomi tetapi juga memperkuat kedaulatan data dan keamanan siber nasional. Namun hubungan timbal balik ini tidak selalu berjalan otomatis. Konflik agraria yang muncul di sejumlah lokasi PSN menunjukkan bahwa pembangunan dapat melemahkan ketahanan sosial jika tidak dirancang inklusif. Ketergantungan pada investor asing dalam proyek tertentu menunjukkan bahwa pembangunan dapat melemahkan kedaulatan ekonomi jika tidak disertai transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional. Karena itu, sinergi antara pembangunan dan ketahanan nasional harus dikelola dengan cermat, melalui perencanaan yang komprehensif, partisipasi publik, dan tata kelola yang transparan. Penting untuk menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memperkuat pertahanan bangsa dari ancaman eksternal maupun internal. Ketika rakyat merasakan manfaat nyata pembangunan, legitimasi negara menguat, dan ancaman disintegrasi dapat ditekan. Sebaliknya, ketika pembangunanhanyamenguntungkansegelintirkelompok,legitimasimelemah dan ancaman konflik sosial meningkat. Di sinilah PSN harus berfungsi sebagai akselerator harmoni antara pembangunan dan ketahanan nasional. Untuk memperjelas hubungan timbal balik ini, berikut disajikan tabel yang menghubungkan dimensi pembangunan, kontribusi PSN, perspektif internasional, dan implikasinya bagi Indonesia Emas 2045. Tabel 2.4 Hubungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional No Dimensi Pembangunan Kontribusi PSN terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Infrastruktur Meningkatkan konektivitas, integrasi wilayah, akses ekonomi WB: resilient infrastructure, OECD: spatial governance NKRI yang terintegrasi dan berdaya saing global
- 42. 21 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Pembangunan Kontribusi PSN terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 2 Ekonomi Hilirisasi SDA, penciptaan nilai tambah, kemandirian energi OECD: inclusive growth, WEF: competitiveness Pertumbuhan inklusif, keluar dari jebakan kelas menengah 3 Sosial Hunian rakyat, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan UNDP: inclusive development, WEF: social cohesion Kohesi sosial, keadilan, dan stabilitas nasional 4 Lingkungan Proyek energi hijau, konservasi, mitigasi iklim WB & UNDP: climate resilience, OECD: green growth Transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon 5 Digital & SDM Infrastruktur digital, peningkatan keterampilan, kedaulatan data WEF: future of jobs, OECD: skills for innovation SDM unggul, kemandirian digital, daya saing teknologi 6 Pertahanan Keamanan Infrastruktur perbatasan, sistem transportasi strategis, keamanan siber WB: critical infrastructure resilience, WEF: cybersecurity Pertahanan semesta, keamanan wilayah dan siber Tabel ini menunjukkan dengan jelas bahwa pembangunan dan ketahanan nasional saling terkait secara langsung. Setiap dimensi pembangunan yang difasilitasi oleh PSN memberi kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan nasional. Standar internasional memperkaya kerangka kerja ini dengan penekanan pada inklusi, keberlanjutan, dan resiliensi, yang semuanya relevan dengan visi Indonesia Emas 2045. Hakikatheroikdarihubunganiniadalahkesadaranbahwapembangunan adalah medan perjuangan baru bangsa. Jika pada masa lalu perjuangan bangsa diwujudkan melalui perlawanan fisik melawan penjajah, maka hari ini perjuangan diwujudkan melalui pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap jembatan yang dibangun adalah jembatan persatuan. Setiap bendungan yang berdiri adalah benteng kedaulatan pangan. Setiap kawasan industri yang tumbuh adalah perisai
- 43. 22 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kemandirian ekonomi. Setiap proyek digital adalah benteng pertahanan siber bangsa. Dengan demikian, hubungan pembangunan dan ketahanan nasional bukan sekadar hubungan konseptual melainkan hubungan praksis yang menentukan masa depan Indonesia. Pembangunan yang kokoh memperkuat ketahanan nasional, dan ketahanan nasional yang tangguh menjamin pembangunan berjalan tanpa gangguan. Dalam kerangka PSN, sinergi ini harus terus dijaga, dikuatkan, dan diproyeksikan ke depan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. 2.5. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL PSN Pancasila adalah dasar nilai yang menjadi penuntun dalam setiap kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam PSN. Sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara, Pancasila bukan hanya menjadi fondasi konstitusional tetapi juga kompas moral yang memastikan bahwa setiap pembangunan tidak menyimpang dari tujuan luhur negara. Lima sila Pancasila memberikan arah agar PSN tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PSN, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial harus menjadi landasan idiil yang senantiasa hidup. Sila pertama menegaskan bahwa pembangunan harus berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap proyek yang dilakukan tidak hanya memperhitungkan kepentingan materi tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Pembangunan yang mengabaikan nilai ini berisiko menimbulkan praktik eksploitatif dan kehilangan legitimasi moral. Sila kedua mengingatkan bahwa setiap PSN harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Relokasi penduduk, pengadaan lahan, dan dampak sosial-ekonomi dari setiap proyek harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan martabat masyarakat yang terdampak. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan Indonesia. PSN harus menjadi instrumen integrasi wilayah dan memperkuat kohesi nasional, bukan sebaliknya menjadi sumber konflik horizontal atau disintegrasi. Sila keempat memberikan arah bahwa pengambilan keputusan terkait PSN harus dijalankan dengan prinsip musyawarah mufakat yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan yang eksklusif, top-down, dan tanpa
- 44. 23 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 konsultasi publik berisiko menimbulkan resistensi sosial. Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap PSN adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi kelompok tertentu atau kepentingan investor asing. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi instrumen keadilan, bukan sumber ketimpangan baru. Pancasila sebagai landasan idiil juga membedakan paradigma pembangunan Indonesia dari praktik neoliberalisme semata. Dalam neoliberalisme, pembangunan sering kali dipahami sebatas efisiensi pasar, privatisasi, dan keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, pembangunan dalam kerangka Pancasila menekankan nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan orientasi jangka panjang yang berpihak kepada rakyat. PSN yang berlandaskan Pancasila tidak boleh hanya menghitung tingkat pengembalian investasi tetapi juga harus mengukur kontribusinya terhadap ketahanan nasional, keadilan sosial, serta martabat bangsa di mata dunia. Dalam perspektif internasional, nilai-nilai Pancasila memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan global. UNDP menekankan pembangunan inklusif yang mengurangi ketidaksetaraan, yang sejalan dengan sila kedua dan kelima. World Bank melalui resilient infrastructure mengingatkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan tahan terhadap guncangan, yang sejalan dengan semangat persatuan dan keadilan. OECD menekankan tata kelola yang transparan dan partisipatif, yang sejalan dengan sila keempat tentang musyawarah dan keterlibatan publik. WEF dalam Global Competitiveness Report dan Global Risks Report menekankan pentingnya kohesi sosial dan legitimasi politik dalam pembangunan, yang relevan dengan sila ketiga Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga selaras dengan standar pembangunan internasional. Dalam konteks hukum, Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menyatakan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, PSN yang tidak berakar pada nilai Pancasila berarti bertentangan dengan konstitusi dan tujuan bernegara. Untuk memperjelas bagaimana nilai Pancasila diinternalisasikan dalam PSN, berikut disajikan tabel yang menghubungkan sila Pancasila,
- 45. 24 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 implementasi dalam PSN, standar pembangunan internasional, serta implikasinya bagi Indonesia Emas 2045. Tabel 2.5 Pancasila sebagai Landasan Idiil PSN No Sila Pancasila Implementasi dalam PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Ketuhanan Yang Maha Esa Menjaga etika, moral, dan keberlanjutan proyek WB: ethical governance, UNDP: sustainable values Pembangunan bermoral, beretika, dan berkelanjutan 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Perlindungan HAM, kompensasi adil, relokasi manusiawi UNDP: inclusive development, WEF: social justice Pembangunan inklusif, penghormatan martabat manusia 3 Persatuan Indonesia PSN sebagai instrumen integrasi wilayah dan kohesi sosial WEF: social cohesion, WB: resilient connectivity NKRI yang semakin kuat, kohesi nasional terjaga 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Partisipasi publik, konsultasi masyarakat, transparansi OECD: participatory governance, WB: accountability Legitimasi pembangunan meningkat, kepercayaan publik terjaga 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pemerataan manfaat, pengentasan kemiskinan, hunian rakyat UNDP: reduce inequality, OECD: inclusive growth Kesejahteraan merata, keadilan sosial tercapai Tabel ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga dapat dioperasionalisasikan dalam kebijakan PSN. Setiap sila memiliki dimensi praktis yang dapat diukur melalui indikator pembangunan dan selaras dengan standar internasional. Dengan begitu, Pancasila menjadi kekuatan diferensiatif yang memastikan pembangunan Indonesia tidak kehilangan arah dan identitas.
- 46. 25 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Hakikat heroik dari menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil PSN adalah mengembalikan pembangunan kepada roh bangsa. Setiap jalan tol adalah wujud persatuan, setiap bendungan adalah perwujudan keadilan sosial, setiap kawasan industri adalah simbol gotong royong, setiap proyek digital adalah ekspresi kedaulatan rakyat. Dengan Pancasila, PSN tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun jiwa bangsa. Tanpa Pancasila, PSN hanya akan melahirkan bangunan fisik yang hampa nilai dan rentan konflik. Dengan demikian, Pancasila adalah kompas moral sekaligus panduan praktis yang memastikan PSN benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia adalah pembeda fundamental pembangunan Indonesia dari model neoliberal yang menitikberatkan pada efisiensi pasar. Pancasila memastikan pembangunan tidak tercerabut dari akar budaya, nilai, dan identitas bangsa. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, Pancasila harus terus diinternalisasikan dalam setiap tahap PSN, sehingga pembangunan yang dijalankan bukan hanya membawa kemajuan materi tetapi juga memperkokoh ketahanan bangsa, memelihara persatuan, dan meneguhkan kedaulatan. 2.6. UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan nasional, termasuk PSN. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menegaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua tujuan luhur itu menjadi dasar konstitusional yang harus mewarnai setiap PSN. Artinya, PSN tidak boleh dilihat hanya sebagai investasi ekonomi atau proyek teknokratis semata tetapi sebagai kewajiban negara untuk memenuhi amanat rakyat dan mewujudkan janji kemerdekaan. PSN yang dikelola dengan berpedoman pada UUD 1945 terikat pada prinsip keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan panduan yang jelas. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air,
- 47. 26 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini berarti setiap PSN, baik di bidang energi, pangan, air, maupuninfrastrukturdigital,harusmemastikanmanfaatutamanyakembali kepada rakyat, bukan semata kepada kelompok tertentu atau pihak asing. Pasal 34 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang berarti bahwa setiap PSN wajib memiliki dimensi keberpihakan pada kelompok rentan, termasuk melalui penyediaan hunian layak, akses kesehatan, serta pembangunan pendidikan. Keterkaitan antara UUD 1945 dan PSN juga tercermin dalam Pasal 27 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PSN harus menjadi sarana penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Pasal 28H menambahkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, PSN harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan tidak boleh merusak ekosistem atau menimbulkan bencana sosial-ekologis. Landasan konstitusional ini menjadikan PSN tidak semata proyek ekonomi melainkan manifestasi dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak konstitusional warganya. Dalam perspektif internasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 sejalan dengan standar pembangunan global. UNDP menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, sejalan dengan amanat konstitusi tentang keadilan sosial. World Bank menekankan pembangunan infrastruktur yang berketahanan, sejalan dengan pasal UUD yang menjamin kesejahteraan umum. OECD mendorong tata kelola investasi publik yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip musyawarah dan persatuan bangsa dalam UUD 1945. WEF menekankan pentingnya kohesi sosial dan legitimasi politik dalam pembangunan, yang sejalan dengan mandat konstitusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan demikian, PSN yang berlandaskan UUD 1945 memiliki legitimasi ganda: sebagai pemenuhan amanat konstitusional di dalam negeri, dan sebagai praktik pembangunan yang selaras dengan prinsip global. UUD1945jugamenjaminlegitimasihukumbagisetiapPSN.Proyekyang dijalankan dalam kerangka konstitusional bukan hanya sah secara hukum tetapi juga sah secara moral dan politik. Hal ini mengikat semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, pada tujuan
- 48. 27 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 nasional yang sama. Dengan landasan konstitusional, PSN dapat menjadi instrumen konsolidasi kebangsaan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan kesinambungan pembangunan lintas pemerintahan. Tanpa landasan ini, PSN berisiko dipertanyakan legitimasinya, menimbulkan resistensi sosial, atau bahkan menjadi sumber konflik politik. Untuk memperjelas hubungan antara UUD 1945, implementasi PSN, standar internasional, dan implikasinya bagi Indonesia Emas 2045, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 2.6 UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional No Pasal UUD 1945 Implementasi dalam PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Pasal 27 Penciptaan lapangan kerja, penghidupan layak melalui proyek industri dan digitalisasi UNDP: inclusive jobs, WEF: future of work SDM unggul, produktivitas tinggi, kesejahteraan rakyat 2 Pasal 28H Hunian layak, lingkungan sehat, infrastruktur hijau WB & UNDP: climate resilience, OECD: green growth Kehidupan sejahtera, lingkungan berkelanjutan 3 Pasal 33 ayat 2 Pengelolaan SDA strategis oleh negara, hilirisasi industri WB: resource resilience, OECD: sustainable investment Kemandirian ekonomi, nilai tambah dalam negeri 4 Pasal 33 ayat 3 Bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat UNDP: human development, WEF: resource equity Peningkatan kesejahteraan rakyat, kedaulatan sumber daya 5 Pasal 34 Penyediaan jaminan sosial, hunian rakyat, kesehatan UNDP: social protection, WB: poverty alleviation Perlindungan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan 6 Pembukaan UUD 1945 Tujuan nasional: melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, menjaga perdamaian WEF: peace and stability, OECD: governance Indonesia berdaulat, maju, dan pemimpin global pada 2045
- 49. 28 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel ini memperlihatkan bahwa setiap pasal UUD 1945 memiliki korelasi langsung dengan implementasi PSN, dan selaras dengan standar pembangunan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan hanya teks hukum tetapi pedoman praktis yang dapat diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan strategis. Hakikat heroik dari menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional PSN adalah menegaskan bahwa pembangunan adalah amanat konstitusi, bukan sekadar pilihan politik. Setiap jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan proyek digital adalah wujud konkret dari upaya negara dalam melaksanakan tujuan konstitusional. Pembangunan menjadi perpanjangan dari proklamasi kemerdekaan, yang mengikat seluruh rakyat dalam satu kontrak sosial. Dengan menjadikan UUD 1945 sebagai landasan, PSN akan memiliki legitimasi moral, hukum, dan politik yang kuat, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya memberikan dasar hukum tetapi juga arah dan legitimasi bagi PSN. Ia memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat, menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan, dan meneguhkan posisi Indonesia di dunia. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, PSN yang berlandaskan UUD 1945 akan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan negara maju, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. 2.7. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KERANGKA STRATEGIS Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba beragam namun dipersatukan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tanpa memandang perbedaan geografis, etnis, atau strata sosial. Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin pertahanan melainkan kerangka strategis pembangunan nasional yang menjamin bahwa setiap kebijakan, termasuk PSN, berorientasi pada keadilan antarwilayah, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam konteks PSN, Wawasan Nusantara memastikan bahwa pembangunan tidak bias pusat atau Jawa-sentris melainkan tersebar merata di seluruh wilayah. Infrastruktur, energi, pangan, konektivitas digital, dan kawasan industri harus dirancang menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Nusa Tenggara. Keadilan
- 50. 29 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 spasial menjadi kunci, agar tidak terjadi disparitas yang dapat melemahkan kohesi nasional. Prinsip kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang terkandung dalam Wawasan Nusantara memberi arah agar PSN tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkokoh integrasi bangsa. Perencanaan PSN harus memuat konsepsi Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara, sebagai bagian integral dari RPJMN 2025–2029. Hal ini berarti Wawasan Nusantara bukan sekadar nilai normatif tetapi harus dituangkan dalam pedoman teknis pembangunan, memastikan adanya afirmasi konkrit dalam kebijakan nasional. UUD 1945, melalui Pasal 25A yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara”, memberikan legitimasi konstitusional bagi Wawasan Nusantara.Dengandasarini,setiapPSNwajibmempertimbangkandimensi geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pembangunan pelabuhan, tol laut, dan bandara di kawasan timur Indonesia, misalnya, bukan hanya soal logistik melainkan juga pernyataan kedaulatan dan integrasi bangsa. Literatur internasional memperkuat pandangan ini. UNDP menekankan pentingnya territorial cohesion dalam pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan Wawasan Nusantara dalam mengurangi ketimpangan wilayah. World Bank, melalui konsep connectivity for resilience, menekankan pentingnya jaringan infrastruktur yang menyatukan wilayah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial. OECD menekankan perlunya tata ruang pembangunan yang memperhatikan keseimbangan Dengan Wawasan Nusantara, PSN menjadi instrumen integrasi bangsa yang sesungguhnya, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu tekad menuju kejayaan.
- 51. 30 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 regional. Sementara itu, WEF menyoroti pentingnya infrastruktur yang inklusif dan merata untuk memperkuat kohesi sosial dan legitimasi politik. Semua kerangka ini menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara memiliki relevansi universal dan modern. Namun, implementasi Wawasan Nusantara dalam PSN menghadapi tantangan besar. Pertama, disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi. Kedua, keterbatasan akses transportasi, energi, dan digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menghambat keadilan pembangunan. Ketiga, konflik agraria dan resistensi sosial menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak peka pada konteks lokal berpotensi menimbulkan disintegrasi. Oleh karena itu, PSN harus dirancang dengan sensitivitas geopolitik dan sosial-budaya sesuai dengan semangat Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara juga menegaskan dimensi pertahanan dan keamanan. Infrastruktur di perbatasan tidak hanya meningkatkan akses ekonomi tetapi juga memperkuat kedaulatan negara. Pembangunan pangkalan logistik, jalan strategis, dan energi di wilayah perbatasan menjadi instrumen pertahanan semesta. Dengan demikian, PSN yang berlandaskan Wawasan Nusantara berfungsi ganda: sebagai penggerak ekonomi sekaligus benteng pertahanan bangsa. Untuk memperjelas hubungan antara prinsip Wawasan Nusantara, implementasi PSN, standar internasional, dan implikasinya bagi Indonesia Emas 2045, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 2.7 Wawasan Nusantara sebagai Kerangka Strategis No Prinsip Wasantara Implementasi dalam PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Kesatuan Wilayah Pembangunan pelabuhan, tol laut, bandara di seluruh Indonesia WB: connectivity for resilience Integrasi NKRI, penguatan geopolitik maritim 2 Keadilan Spasial Penyebaran PSN ke luar Jawa, pengurangan disparitas regional UNDP: territorial cohesion, OECD: spatial justice Keadilan antarwilayah, pengurangan kesenjangan 3 Kesatuan Politik Konsistensi regulasi PSN lintas pemerintahan OECD: policy coherence Stabilitas politik, kesinambungan pembangunan
- 52. 31 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Prinsip Wasantara Implementasi dalam PSN Standar Internasional Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 4 Kesatuan Ekonomi Hilirisasi SDA, kawasan industri di luar Jawa WEF: inclusive competitiveness Pertumbuhan merata, daya saing global 5 Kesatuan Sosial Budaya Partisipasi masyarakat lokal, perlindungan hak adat UNDP: inclusive development, WEF: social cohesion Kohesi sosial, harmoni keberagaman 6 Kesatuan Pertahanan Keamanan Infrastruktur perbatasan, energi strategis, keamanan siber WB: critical infrastructure resilience Pertahanan tangguh, kedaulatan wilayah Tabel ini menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara adalah kerangka strategis yang menjamin pembangunan berbasis PSN benar-benar menyentuh seluruh dimensi kehidupan bangsa. Setiap prinsip dapat dioperasionalisasikan dalam proyek nyata, sekaligus selaras dengan standar pembangunan internasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga kompatibel dengan praktik global. Hakikat heroik dari menjadikan Wawasan Nusantara sebagai kerangka strategis PSN adalah kesadaran bahwa pembangunan adalah perjuangan menjaga kesatuan bangsa. Setiap jembatan yang dibangun bukan hanya menghubungkan dua wilayah tetapi juga menghubungkan hati dan pikiran rakyat Indonesia. Setiap bendungan bukan hanya menyimpan air tetapi juga menyimpan harapan akan keadilan sosial. Setiap jalan tol laut bukan hanya jalur logistik tetapi juga simbol kedaulatan bangsa di samudra. Dengan Wawasan Nusantara, PSN menjadi instrumen integrasi bangsa yang sesungguhnya, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu tekad menuju kejayaan. Dengan demikian, Wawasan Nusantara adalah jaminan bahwa PSN tidak terlepas dari geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia memastikan bahwa pembangunan bukan hanya menghadirkan pertumbuhan tetapi juga memperkokoh integrasi, keadilan, dan kedaulatan bangsa. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Wawasan Nusantara adalah fondasi strategis yang meneguhkan Indonesia sebagai negara maritim besar, berdaulat, adil, makmur, dan disegani di dunia.
- 53. 32 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 2.8. INDEKS KETAHANAN NASIONAL: KONSEP DAN APLIKASI Indeks Ketahanan Nasional adalah instrumen kuantitatif yang dirancang untuk mengukur ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Indeks ini berakar pada konsepsi ASTAGATRA yang mencakup Trigatra—geografi, demografi, kekayaan alam—dan Pancagatra—ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Dengan mengukur indikator kebijakan dan kinerja di setiap gatra, Indeks Ketahanan Nasional memberikan gambaran obyektif mengenai kondisi ketahanan nasional secara menyeluruh. Skala yang digunakan menggambarkan tingkat ketangguhan mulai dari kategori rawan hingga sangat tangguh. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Nasional tidak hanya menjadi alat akademis tetapi juga instrumen praktis yang dapat digunakan pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks PSN, Indeks Ketahanan Nasional memiliki peran vital. Selama ini, penilaian kelayakan PSN banyak didasarkan pada pertimbangan teknis, finansial, dan ekonomi makro. Namun dengan memasukkan variabel Indeks Ketahanan Nasional, penilaian PSN menjadi lebih komprehensif, karena proyek tidak hanya dilihat dari sisi kelayakan teknis tetapi juga dari kontribusinya terhadap stabilitas, kesejahteraan, dan keamanan bangsa. Sebagai contoh, pembangunan bendungan tidak hanya diukur dari nilai investasi dan kapasitas air tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan pangan, pengurangan konflik agraria, dan kesiapan menghadapi bencana. Proyek digitalisasi tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kedaulatan data dan keamanan siber. Integrasi variabel Indeks Ketahanan Nasional dalam penilaian PSN, yang dikembangkan Lemhannas RI bersama Bappenas adalah penting. Instrumen ini memungkinkan analisis kuantitatif untuk mengukur kondisi ketahanan nasional yang dipengaruhi pelaksanaan PSN, sekaligus menilai seberapa besar dampak proyek terhadap penguatan ketahanan. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Nasional berfungsi sebagai filter strategis: hanya proyek yang benar-benar memberikan dampak sistemik terhadap ketahanan nasional yang layak masuk dalam daftar PSN. UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Indeks Ketahanan
- 54. 33 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Nasional adalah terjemahan kuantitatif dari amanat konstitusi ini, karena ia memungkinkan evaluasi apakah pembangunan yang dijalankan sudah sejalan dengan cita-cita nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya indikator kuantitatif dalam pengukuran pembangunan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Maka, Indeks Ketahanan Nasional menjadi instrumen kunci untuk menjembatani antara cita-cita normatif dan implementasi teknis. Literatur internasional memberikan referensi penting untuk pengembangan Indeks Ketahanan Nasional. UNDP menekankan pentingnya resilience metrics untuk menilai ketahanan sosial-ekonomi suatu negara, terutama dalam menghadapi bencana dan krisis iklim. World Bank mengembangkan kerangka resilient infrastructure untuk mengukur seberapa kuat infrastruktur dalam menghadapi guncangan. OECD memperkenalkan Well-being Framework yang menilai kesejahteraan masyarakat secara holistik, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan pentingnya indikator multi-dimensi yang tidak hanya berfokus pada ekonomi tetapi juga pada stabilitas politik, kohesi sosial, dan kapasitas adaptasi. Semua ini memberikan inspirasi bahwa Indeks Ketahanan Nasional dapat menjadi indeks komprehensif khas Indonesia yang menilai ketahanan bangsa secara menyeluruh. Aplikasi Indeks Ketahanan Nasional dalam PSN dapat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, Indeks Ketahanan Nasional digunakan untuk mengidentifikasi proyek yang berpotensi memberikan dampak sistemik terhadap ketahanan nasional. Pada tahap pelaksanaan, Indeks Ketahanan Nasional digunakan untuk memantau sejauh mana proyek berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan. Pada tahap evaluasi, Indeks Ketahanan Nasional digunakan untuk menilai efektivitas proyek dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Nasional tidak hanya menjadi indikator pasif tetapi juga instrumen manajemen risiko yang proaktif. Untuk memperjelas hubungan antara dimensi ASTAGATRA, indikator Indeks Ketahanan Nasional, kontribusi PSN, dan standar pembangunan internasional, berikut disajikan tabel konseptual:
- 55. 34 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 2.8 Indeks Ketahanan Nasional: Konsep dan Aplikasi No Dimensi ASTAGATRA Indikator Indeks Ketahanan Nasional Kontribusi PSN Standar Internasional 1 Geografi Konektivitas wilayah, kerentanan bencana Pembangunan pelabuhan, tol laut, bendungan WB: resilient connectivity, UNDP: disaster resilience 2 Demografi Produktivitas tenaga kerja, bonus demografi Pendidikan, digitalisasi, lapangan kerja WEF: future of jobs, OECD: skills development 3 Kekayaan Alam Ketersediaan SDA, keberlanjutan pemanfaatan Hilirisasi mineral, energi terbarukan WB: sustainable resource management, OECD: green growth 4 Ideologi Internalisasi nilai Pancasila, kohesi nasional Pendidikan kebangsaan, partisipasi publik UNDP: inclusive values, WEF: social cohesion 5 Politik Stabilitas politik, efektivitas pemerintahan Reformasi regulasi PSN, transparansi OECD: governance coherence, WEF: institutional strength 6 Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Kemandirian ekonomi, kohesi sosial, keamanan Kawasan industri, hunian rakyat, infrastruktur perbatasan UNDP: inclusive development, WB: critical infrastructure resilience Tabel ini menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur teknis tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan pembangunan dengan ketahanan nasional. Setiap gatra ASTAGATRA memiliki indikator kuantitatif yang dapat diukur, dikaitkan dengan kontribusi PSN, dan diperkaya dengan standar internasional. Hakikat heroik dari Indeks Ketahanan Nasional adalah menjadikan pembangunan sebagai perjuangan ilmiah dan praksis untuk memastikan bangsa tetap tangguh dalam menghadapi tantangan global. Setiap angka dalam indeks bukan sekadar statistik tetapi cerminan daya juang bangsa. Skor Indeks Ketahanan Nasional yang meningkat adalah tanda bahwa
- 56. 35 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 bangsa semakin kuat, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial, politik, dan ideologis. Dengan menjadikan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen penilaian PSN, Indonesia memastikan bahwa setiap proyek yang dibangun hari ini adalah batu bata yang memperkokoh benteng ketahanan bangsa. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Nasional adalah konsep strategis sekaligus aplikasi praktis yang memastikan pembangunan tidak tercerabut dari akar kebangsaan. Ia menjadi jembatan antara nilai normatif Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dengan praktik pembangunan nyata. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Indeks Ketahanan Nasional harus menjadi alat utama untuk memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya selesai dibangun tetapi juga memberikan dampak sistemik bagi stabilitas, kesejahteraan, dan keamanan bangsa. 2.9. KEBIJAKAN BERKETAHANAN NASIONAL: PEMBELAJARAN GLOBAL Kebijakan pembangunan pada era kontemporer tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Krisis global, perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi menegaskan bahwa pembangunan harus dibingkai dalam kerangka kebijakan berketahanan nasional. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar akumulasi modal dan infrastruktur tetapi juga kemampuan bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari krisis. Banyak negara telah mengadopsi pendekatan ini, termasuk Tiongkok, yang dalam kajian Jing Zhang dkk. mengembangkan kerangka kebijakan berketahanan melalui supply-based tools, environment-based tools, dan demand-based tools sebagai pilar pembangunan jangka panjang. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan yang resilien tidak hanya menekankan percepatan proyek fisik tetapi juga mencakup ketahanan fiskal, daya pulih sosial, digitalisasi tata kelola, dan infrastruktur yang tahan bencana. Supply-based tools menekankan penguatan kapasitas produksi dalam negeri dan ketahanan rantai pasok. Environment-based tools menekankan keberlanjutan ekologi dan infrastruktur hijau. Demand-based tools menekankan daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. Integrasi ketiga instrumen tersebut membuat pembangunan Tiongkok lebih adaptif terhadap guncangan eksternal sekaligus menjaga legitimasi domestik.
- 57. 36 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Bagi Indonesia, model semacam ini memiliki relevansi besar. PSN harus mengadopsi pendekatan berketahanan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Digitalisasi tata kelola PSN akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sekaligus mengurangi risiko korupsi dan inefisiensi. Infrastruktur yang dirancang tahan bencana akan memperkuat resiliensi menghadapi perubahan iklim dan bencana alam yang kian meningkat. Kolaborasi publik-swasta yang berbasis pada prinsip gotong royong akan memperluas sumber pembiayaan, mengurangi beban fiskal, dan memperkuat legitimasi proyek. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 telah menegaskan pentingnya pembangunan berketahanan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Dengan dasar hukum ini, kebijakan PSN wajib dirancang sebagai instrumen berketahanan, bukan sekadar instrumen percepatan. UUD 1945 melalui Pasal 33 dan Pasal 34 menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Artinya, PSN berketahanan adalah bentuk nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi. Literatur internasional memperkuat arah ini. UNDP menekankan pembangunan yang inklusif dan resilience-oriented untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. World Bank menyoroti pentingnya resilient infrastructure yang mampu bertahan dari guncangan global. OECD menekankan policy coherence agar pembangunan tidak terjebak dalam kebijakan sektoral yang saling bertentangan. WEF melalui Global Risks Report mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kerangka resiliensi hanya akan melahirkan kerentanan baru. Semua perspektif ini menunjukkan bahwa kebijakan berketahanan nasional adalah kebutuhan, bukan pilihan. Untuk Indonesia, pembelajaran global ini dapat diterapkan langsung dalam PSN. Proyek transportasi dan konektivitas harus diarahkan tidak hanya untuk menekan biaya logistik tetapi juga untuk memperkuat integrasi wilayah dan stabilitas sosial. Proyek energi harus diarahkan pada transisi energi terbarukan untuk mengurangi kerentanan pada gejolak energi global. Proyek digitalisasi harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan data dan keamanan siber. Proyek sosial seperti hunian rakyat harus menjadi instrumen pemerataan, bukan hanya angka pembangunan.
- 58. 37 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Semua itu memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi instrumen yang memperkokoh ketahanan nasional. UntukmemperjelasintegrasipembelajaranglobaldalamPSNIndonesia, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 2.9 Kebijakan Berketahanan Nasional: Pembelajaran Global No Dimensi Kebijakan Berketahanan Praktik Global Implementasi dalam PSN Indonesia Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 1 Supply-based tools Ketahanan produksi, stabilitas fiskal, rantai pasok Hilirisasi SDA, ketahanan pangan, industrialisasi Ekonomi berdaulat, keluar dari middle income trap 2 Environment- based tools Infrastruktur hijau, mitigasi bencana, transisi energi Energi terbarukan, bendungan tahan bencana, kota hijau Pembangunan rendah karbon, resiliensi iklim Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 telah menegaskan pentingnya pembangunan berketahanan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Dengan dasar hukum ini, kebijakan PSN wajib dirancang sebagai instrumen berketahanan, bukan sekadar instrumen percepatan.
- 59. 38 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Kebijakan Berketahanan Praktik Global Implementasi dalam PSN Indonesia Implikasi bagi Indonesia Emas 2045 3 Demand-based tools Peningkatan konsumsi domestik, stabilitas sosial Hunian rakyat, jaminan sosial, pemberdayaan UMKM Kohesi sosial, keadilan ekonomi 4 Teknologi & Digitalisasi E-government, digital governance, cyber resilience Digitalisasi tata kelola PSN, kedaulatan data Transparansi, kemandirian digital, keamanan siber 5 Kolaborasi Publik- Swasta PPP, blended finance, partisipasi masyarakat Pembiayaan PSN melalui PPP, green finance Keberlanjutan fiskal, partisipasi rakyat 6 Tata Kelola Adaptif Policy coherence, governance reform Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam evaluasi PSN, monitoring berbasis risiko Konsistensi kebijakan, legitimasi publik, ketahanan politik Tabel ini menunjukkan bahwa pembelajaran global dapat dioperasionalisasikan dalam PSN dengan menempatkan resiliensi sebagai orientasi utama. Supply-based, environment-based, dan demand-based tools tidak hanya konsep akademis tetapi pedoman praktis yang dapat meningkatkan daya tahan bangsa. Digitalisasi dan tata kelola adaptif menjadi akselerator, sementara kolaborasi publik-swasta memastikan kesinambungan sumber daya. Hakikat heroik dari kebijakan berketahanan nasional adalah kesadaran bahwa perjuangan bangsa di era global bukan lagi semata melawan kolonialisme melainkan melawan krisis multidimensi. Ketahanan ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, dan politik adalah medan juang baru yang menuntut keberanian, visi, dan konsistensi kepemimpinan nasional. PSN yang berketahanan adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya ingin maju tetapi juga ingin berdiri tegak sebagai bangsa yang tahan uji, tidak mudah goyah oleh guncangan global. Dengan demikian, kebijakan berketahanan nasional yang dipelajari dari pengalaman global memberikan arah baru bagi PSN di Indonesia. Ia menegaskan bahwa proyek strategis tidak boleh hanya dipandang sebagai
- 60. 39 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 investasi tetapi sebagai instrumen ketahanan bangsa. Dengan mengadopsi praktik terbaik global dan menyelaraskannya dengan nilai Pancasila, UUD 1945, serta Wawasan Nusantara, PSN akan benar-benar menjadi mercusuar yang menuntun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. 2.10. RELEVANSI ASTAGATRA DENGAN PSN ASTAGATRA merupakan fondasi konseptual yang dikembangkan Lemhannas RI untuk menilai dan memperkuat ketahanan nasional. Konsep ini membagi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan nasional ke dalam Trigatra yang bersifat alamiah dan relatif statis, yaitu geografi, demografi, dan kekayaan alam, serta Pancagatra yang bersifat dinamis, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. ASTAGATRA pada hakikatnya adalah kerangka analisis yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk melihat pembangunan secara utuh, terintegrasi, dan berorientasi pada ketangguhan jangka panjang. Relevansi ASTAGATRA dalam konteks PSN menjadi sangat penting, karena memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya dilihat dari aspek teknis atau ekonomi tetapi juga dari kontribusinya terhadap kedaulatan, persatuan, dan keberlanjutan bangsa. Trigatra memberikan pemetaan kondisi objektif yang menjadi modal dasar pembangunan. Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis menuntut agar PSN diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mengamankan jalur perdagangan laut internasional. Demografi dengan bonus penduduk usia produktif menuntut agar PSN diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Kekayaan alam yang melimpah menuntut PSN tidak hanya mengeksploitasi tetapi mengelola secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan transisi energi. Dengan memahami Trigatra, PSN dapat dirancang sesuai kondisi objektif bangsa dan menghindari kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pancagatra mengukur dampak sosial, politik, dan ideologis dari setiap PSN. Ideologi Pancasila menjadi pedoman agar PSN tidak tercerabut dari nilai kebangsaan. Politik menuntut konsistensi kebijakan lintas pemerintahanagarPSNtidakberhentikarenapergantianrezim.Ekonomi menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan dan keadilan sosial. Sosial budaya menuntut agar pembangunan memperkuat kohesi masyarakat dan menghormati kearifan lokal. Pertahanan dan keamanan
- 61. 40 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 memastikan bahwa PSN juga mendukung pertahanan semesta, termasuk infrastruktur di perbatasan dan penguatan keamanan siber. Integrasi Pancagatra dalam PSN menjadikannya bukan hanya proyek pembangunan tetapi juga instrumen strategis untuk memperkokoh fondasi bangsa. Relevansi ASTAGATRA dalam PSN terletak pada kemampuannya mengidentifikasi potensi konflik maupun peluang sinergi dari setiap proyek.Pembangunanbendungan,misalnya,dapatmemperkuatketahanan pangan tetapi juga berisiko menimbulkan konflik agraria. Dengan lensa ASTAGATRA, pemerintah dapat lebih cermat menilai risiko sekaligus menyiapkan mekanisme mitigasi. Pembangunan kawasan industri dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial. Dengan ASTAGATRA, manfaat dapat dimaksimalkan dan risiko dapat ditekan. Inilah kekuatan konseptual yang membuat ASTAGATRA menjadi instrumen penentu arah PSN. Studi mengenai kebijakan berketahanan nasional dapat memetakan dimensi ketahanan dan dampaknya terhadap PSN. Instrumen ASTAGATRA dapat dijadikan acuan untuk mengukur sejauh mana PSN berkontribusi pada ketahanan nasional, baik melalui indikator lingkungan, teknologi, ekonomi, sosial, maupun tata kelola adaptif. Dengan demikian, ASTAGATRA memberikan kerangka untuk mengintegrasikan dimensi ketahanan ke dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PSN. Perspektif internasional memperkuat relevansi ini. UNDP menekankan pembangunan inklusif dan resiliensi sosial sebagai faktor ketahanan jangka panjang. World Bank melalui resilient infrastructure menekankan pentingnya ketahanan infrastruktur dalam menghadapi bencana dan krisis global. OECD menyoroti pentingnya policy coherence yang selaras dengan integrasi ASTAGATRA dalam menghubungkan kebijakan lintas sektor. WEF menegaskan bahwa kohesi sosial, legitimasi politik, dan adaptasi teknologi adalah faktor kunci daya saing bangsa. Dengan demikian, ASTAGATRA dapat diposisikan sebagai model konseptual khas Indonesia yang tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga kompatibel dengan kerangka pembangunan global. Untuk memperjelas hubungan ASTAGATRA dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual yang menghubungkan dimensi ASTAGATRA, indikator utama, relevansi terhadap PSN, serta standar internasional:
- 62. 41 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 2.10 Relevansi ASTAGATRA dengan PSN No Dimensi ASTAGATRA Indikator Utama Relevansi terhadap PSN Standar Internasional 1 Geografi Konektivitas, posisi geopolitik, kerentanan bencana Tol laut, pelabuhan, bandara, IKN WB: resilient connectivity, UNDP: disaster resilience 2 Demografi Bonus demografi, kualitas SDM Pendidikan, digitalisasi, lapangan kerja WEF: future of jobs, OECD: skills development 3 Kekayaan Alam Pengelolaan SDA, transisi energi Hilirisasi nikel, EBT, ketahanan pangan WB: sustainable resource use, OECD: green economy 4 Ideologi Internalisasi nilai Pancasila, kohesi bangsa Pendidikan kebangsaan dalam PSN, partisipasi publik UNDP: inclusive values, WEF: social cohesion 5 Politik Stabilitas kebijakan, efektivitas regulasi Reformasi perizinan, konsistensi PSN OECD: governance coherence, WEF: institutional trust 6 Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Pertumbuhan inklusif, kohesi sosial, pertahanan semesta Hunian rakyat, kawasan industri, infrastruktur perbatasan UNDP: inclusive development, WB: critical infrastructure resilience Tabel ini menunjukkan bahwa ASTAGATRA bukan hanya kerangka teoritis tetapi juga dapat dioperasionalisasikan untuk menilai relevansi dan kelayakan PSN. Setiap dimensi memiliki indikator yang jelas, kontribusi yang spesifik terhadap PSN, serta kesesuaian dengan standar internasional. Dengan cara ini, ASTAGATRA menjadi instrumen yang menjembatani visi nasional dengan praktik pembangunan global. Hakikat heroik dari relevansi ASTAGATRA adalah bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh tercerabut dari jati diri bangsa. Geografi bukan sekadar koordinat tetapi medan juang. Demografi bukan sekadar angka tetapi potensi generasi penerus. Kekayaan alam bukan sekadar komoditas tetapi sumber kedaulatan. Ideologi bukan sekadar teori tetapi ruh persatuan. Politik bukan sekadar prosedur tetapi sarana legitimasi. Ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan bukan sekadar sektor tetapi
- 63. 42 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 benteng ketahanan bangsa. Dengan menempatkan PSN dalam kerangka ASTAGATRA, Indonesia memastikan bahwa pembangunan adalah jalan menuju kedaulatan, persatuan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, relevansi ASTAGATRA dengan PSN adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi melainkan juga alat strategis untuk menjaga integrasi bangsa, menegakkan kedaulatan, dan memperkokoh fondasi menuju Indonesia Emas 2045. ASTAGATRA menjadikan PSN bukan hanya daftar proyek tetapi mercusuar ketahanan nasional yang menuntun bangsa melewati tantangan global menuju kejayaan di usia seabad kemerdekaan.
- 64. 43 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 3.1. DINAMIKA GLOBAL: EKONOMI, POLITIK, KEAMANAN L ingkungan global pada era kontemporer ditandai oleh ketidakpastian yang semakin tinggi. Rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok memunculkan dampak signifikan terhadap aliran perdagangan, investasi, serta stabilitas politik internasional. Perang dagang yang berlanjut, kompetisi teknologi, serta persaingan penguasaan sumber daya strategis seperti energi hijau dan mineral kritis membuat Lingkungan Strategis PSN BAB 3
- 65. 44 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 perekonomian dunia berada dalam pusaran kompetisi yang ketat. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia sebagai negara berkembang dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 harus mampu memosisikan PSN sebagai instrumen adaptasi sekaligus instrumen perjuangan geopolitik. Dinamika global di bidang ekonomi menampakkan tantangan sekaligus peluang. Fluktuasi harga komoditas global, krisis energi, dan gangguan rantai pasok akibat pandemi serta konflik regional mengganggu stabilitas pasar dunia. Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas dan impor teknologi menjadi rentan terhadap guncangan ini. Namun di balik itu, terbuka peluang untuk melakukan diversifikasi pasar, memperluas kerja sama dengan mitra non-tradisional, serta mendorong hilirisasi agar ketergantungan terhadap impor berkurang. PSN dalam bidang energi, mineral, pangan, dan digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing global. Di bidang politik, dinamika global menghadirkan tantangan berupa krisis legitimasi institusi multilateral, polarisasi politik internasional, serta meningkatnya praktik proteksionisme. Kerangka kerja internasional seperti WTO, WHO, maupun UNFCCC menghadapi krisis kepercayaan akibat ketidakmampuan merespons cepat dinamika global. Dalam kondisi ini, diplomasi Indonesia melalui PSN dapat menjadi modal strategis untuk memperkuat posisi tawar. Pembangunan infrastruktur konektivitas regional, keterlibatan dalam rantai pasok energi hijau, serta partisipasi dalam proyek digital lintas negara akan memperkuat citra Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dinamika global di bidang keamanan tidak kalah kompleks. Rivalitas militer di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, menimbulkan potensi konflik yang dapat memengaruhi jalur perdagangan dunia. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, perubahan iklim, dan bencana alam lintas batas memperluas spektrum risiko keamanan. Semua ini berimplikasi pada PSN, terutama yang terkait dengan infrastruktur energi, digital, dan perbatasan. Kedaulatan data menjadi isu strategis ketika investasi asing menguasai infrastruktur digital. Ketahanan energi menjadi isu ketika rantai pasok global terganggu. Dengan kerangka Ketahanan Nasional, PSN harus menjadi perisai yang memperkokoh pertahanan semesta, baik dalam dimensi fisik maupun non- fisik.
- 66. 45 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dalam konteks lingkungan strategis global, regional, dan nasional, PSN harus dirancang adaptif agar mampu menghadapi tekanan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang. Dalam lingkup global, ketergantungan pada rantai pasok luar negeri membuat Indonesia rentan tetapi sekaligus membuka peluang diversifikasi dan peningkatan diplomasi ekonomi. Integrasi PSN dengan strategi pembangunan berketahanan nasional menjadi kunci untuk menjamin bahwa pembangunan tidak terjebak pada kerentanan struktural. UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pasal- pasal ini menempatkan pembangunan PSN sebagai instrumen pelaksanaan amanat konstitusi dalam menghadapi dinamika global. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 juga menegaskan perlunya pembangunan yang berorientasi pada ketahanan, dengan indikator kuantitatif yang mengukur kerentanan dan kekuatan bangsa. Literatur internasional memperkuat perspektif ini. UNDP menekankan pentingnya resiliensi sosial-ekonomi dalam menghadapi guncangan global. World Bank menekankan resilient infrastructure sebagai kunci agar pembangunan tidak runtuh akibat bencana atau krisis global. OECD menekankan pentingnya policy coherence untuk menghindari kontradiksi antar kebijakan nasional dalam merespons dinamika global. WEF dalam Global Risks Report menekankan perlunya kesiapan negara menghadapi risiko geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan teknologi yang semakin terintegrasi. Semua kerangka ini menunjukkan bahwa PSN bukan hanya instrumen pembangunan domestik tetapi juga arena strategi global. Untuk memperjelas keterkaitan dinamika global dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.1 Dinamika Global: Ekonomi, Politik, Keamanan No Dimensi Global Tantangan Utama Implikasi terhadap PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 Ekonomi Krisis energi, fluktuasi komoditas, disrupsi rantai pasok Hilirisasi SDA, diversifikasi pasar ekspor, ketahanan pangan-energi Kemandirian ekonomi, daya saing global
- 67. 46 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Global Tantangan Utama Implikasi terhadap PSN Strategi Indonesia menuju 2045 2 Politik Rivalitas AS– Tiongkok, krisis legitimasi multilateral, proteksionisme Diplomasi infrastruktur, integrasi rantai pasok regional, partisipasi forum global Peningkatan posisi tawar dan peran global Indonesia 3 Keamanan Konflik Indo-Pasifik, kejahatan siber, ancaman non- tradisional Infrastruktur perbatasan, keamanan siber, energi strategis Pertahanan semesta, kedaulatan digital, keamanan wilayah 4 Sosial Urbanisasi global, migrasi, kesenjangan digital Hunian rakyat, digitalisasi inklusif, pendidikan vokasi Kohesi sosial, SDM unggul, masyarakat tangguh 5 Lingkungan Perubahan iklim, bencana lintas batas, degradasi ekologi Infrastruktur hijau, EBT, mitigasi iklim Pembangunan rendah karbon, resiliensi iklim 6 Teknologi Revolusi digital, AI, big data, cybersecurity Digitalisasi PSN, kedaulatan data, inovasi industri Kemandirian teknologi, transformasi digital nasional Tabel ini menunjukkan bahwa dinamika global memengaruhi seluruh dimensi PSN, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dengan strategi adaptif, Indonesia dapat mengubah tantangan global menjadi peluang untuk memperkuat posisi nasional. Hakikat heroik dari dinamika global adalah kesadaran bahwa perjuangan bangsa tidak lagi hanya di medan fisik tetapi juga di arena ekonomi, teknologi, diplomasi, dan keamanan siber. PSN menjadi senjata strategis untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga unggul dalam kompetisi global. Setiap proyek strategis adalah medan juang, setiap bendungan adalah benteng pangan, setiap jalan tol laut adalah jalur kedaulatan, setiap pusat data adalah benteng digital bangsa. Dengan demikian, dinamika global menuntut agar PSN benar-benar menjadi instrumen yang responsif, adaptif, dan berketahanan. Ia tidak hanya harus selesai dibangun tetapi juga harus memberikan dampak sistemik terhadap stabilitas nasional, kesejahteraan rakyat, dan posisi
- 68. 47 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Indonesia di dunia. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, PSN yang berlandaskan strategi global berketahanan akan menjadikan bangsa ini tidak sekadar penonton dalam sejarah dunia tetapi aktor utama yang menentukan arah masa depan peradaban. 3.2. TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Perubahaniklimadalahtantanganmultidimensiterbesarabadke-21yang menuntut bangsa-bangsa untuk meninjau kembali strategi pembangunan mereka. Bagi Indonesia, yang bercita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan melainkan persoalan eksistensial yang berkaitan erat dengan kedaulatan pangan, energi, sosial, dan pertahanan. PSN tidak bisa dilepaskan dari dinamika ini, sebab bencana alam yang semakin intensif, krisis pangan akibat gagal panen, dan kenaikan permukaan laut yang mengancam pesisir adalah ancaman langsung bagi keberlanjutan PSN. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman besar bagi keberlanjutan PSN berbasis infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan risiko iklim berisiko cepat rusak, memicu konflik sosial, dan justru memperburuk kerentanan bangsa. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk PSN hilirisasi juga diidentifikasi sebagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Ini berarti PSN harus didesain ulang agar lebih adaptif dan selaras dengan agenda keberlanjutan. Perubahan iklim menghadirkan tiga ancaman strategis utama bagi PSN. Pertama, ancaman ekologis berupa banjir, longsor, kekeringan, dan badai yang dapat menghancurkan infrastruktur vital. Kedua, ancaman ekonomi berupa kerugian pada sektor pertanian, perikanan, dan energi yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi. Ketiga, ancaman sosial berupa konflik lahan, migrasi iklim, dan ketidakstabilan sosial di wilayah rentan. Dalam kondisi ini, PSN yang tidak sensitif terhadap iklim justru berpotensi memperlemah ketahanan nasional. Namun, perubahan iklim juga membuka peluang besar. Dunia tengah bergerak ke arah investasi hijau, transisi energi, dan pembangunan rendah karbon. Indonesia memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan peluang ini melalui PSN di sektor energi terbarukan, konservasi, dan infrastruktur hijau. Dengan demikian, PSN dapat berfungsi ganda: mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang peduli keberlanjutan.
- 69. 48 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional melalui Pasal 28H yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban negara dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menempatkan resiliensi iklim sebagai indikator ketahanan nasional. Semua kerangka hukum ini mengikat PSN untuk menjadi instrumen adaptasi iklim, bukan penyumbang emisi atau degradasi lingkungan. Perspektif internasional memperkuat hal ini. UNDP menekankan climate resilience sebagai syarat pembangunan inklusif. World Bank menggarisbawahi pentingnya resilient infrastructure yang tahan bencana. OECD menekankan green growth untuk menjamin keberlanjutan ekonomi. WEF dalam Global Risks Report menempatkan perubahan iklim sebagai risiko global tertinggi yang harus ditangani dengan kebijakan integratif. Dengan demikian, integrasi mitigasi dan adaptasi iklim ke dalam PSN bukan sekadar pilihan melainkan kewajiban global. Untuk memperjelas keterkaitan perubahan iklim dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.2 Tantangan Perubahan Iklim Global No Dimensi Perubahan Iklim Ancaman Utama bagi PSN Strategi Adaptasi PSN Standar Internasional 1 Bencana Alam Infrastruktur rusak akibat banjir, longsor, badai Desain infrastruktur tahan bencana, early warning system WB: resilient infrastructure, UNDP: disaster risk reduction 2 Ketahanan Pangan Gagal panen, krisis air, degradasi lahan Food estate berkelanjutan, irigasi modern, agroekologi OECD: sustainable agriculture, WEF: food security 3 Ketahanan Energi Krisis energi fosil, volatilitas harga global Transisi ke energi terbarukan, EBT berbasis lokal WB: clean energy transition, UNDP: renewable energy 4 Wilayah Pesisir Kenaikan permukaan laut, abrasi, migrasi iklim Coastal defense, mangrove restoration, relokasi adaptif UNDP: climate adaptation, OECD: blue economy
- 70. 49 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Perubahan Iklim Ancaman Utama bagi PSN Strategi Adaptasi PSN Standar Internasional 5 Sumber Daya Alam Eksploitasi berlebihan, pencemaran industri Hilirisasi hijau, teknologi ramah lingkungan WEF: green technology, OECD: circular economy 6 Sosial-Politik Konflik agraria, migrasi iklim, polarisasi sosial Partisipasi publik, inklusi sosial, keadilan iklim UNDP: inclusive development, WEF: social cohesion Tabel ini menunjukkan bahwa setiap dimensi perubahan iklim memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan PSN. Strategi adaptasi dan mitigasi harus menjadi bagian integral dari perencanaan proyek. Dengan begitu, PSN dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab tantangan global. Hakikat heroik dari integrasi isu iklim ke dalam PSN adalah kesadaran bahwa pembangunan bukan hanya urusan generasi kini tetapi juga amanat untuk generasi mendatang. Setiap bendungan harus dibangun bukan hanya untuk menyimpan air tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Setiap proyek energi harus dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini tetapi juga untuk memastikan kemandirian energi anak cucu. Setiap kawasan industri harus dibangun bukan hanya untuk meningkatkan PDB tetapi juga untuk menjaga bumi tetap layak huni. Dengan demikian, PSN harus menjadi solusi, bukan penyumbang masalah iklim global. Ia harus berfungsi sebagai instrumen diplomasi hijau Indonesia, memperkuat posisi di forum global, serta membuktikan bahwa pembangunan dan keberlanjutan dapat berjalan seiring. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam PSN akan menjadi tolok ukur kedewasaan bangsa dalam mengelola pembangunan yang berketahanan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3.3. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI ASING Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka yang tidak bisa lepas dari arus perdagangan internasional dan investasi asing. Sejak awal kemerdekaan, perdagangan lintas batas telah menjadi urat nadi ekonomi, dan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, peran perdagangan serta investasi asing menjadi semakin sentral. PSN, yang dirancang untuk
- 71. 50 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mempercepat pembangunan infrastruktur, energi, industri, dan digitalisasi, kerap kali melibatkan mitra internasional, baik dalam pembiayaan maupun transfer teknologi. Namun keterlibatan mitra asing ini menimbulkan dilema yang kompleks: di satu sisi mempercepat pembangunan tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi dan menimbulkan kerentanan struktural. Ketergantungan pada investasi asing berisiko terhadap kedaulatan ekonomi, karena sebagian besar PSN, khususnya di bidang infrastruktur energi dan transportasi, dibiayai oleh modal eksternal. Konflik geopolitik global seperti perang Rusia–Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan turut mengancam aliran investasi asing dan rantai pasok yang menopang PSN. Dalam situasi ini, strategi PSN tidak boleh semata-mata mengandalkan modal asing melainkan harus menyeimbangkannya dengan penguatan kapasitas domestik. Perdagangan internasional membawa manfaat berupa akses ke pasar global, peningkatan devisa, dan peluang transfer teknologi. Namun perdagangan yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah menimbulkan risiko harga global yang fluktuatif. Hilirisasi industri melalui PSN di sektor mineral, energi, dan pangan adalah jawaban strategis agar Indonesia keluar dari jebakan komoditas. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi juga produk bernilai tambah tinggi yang memperkuat daya saing global. Investasi asing memang membuka peluang percepatan pembangunan. Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, pembangunan smelter, kawasan industri Morowali, atau Rempang Eco-City adalah contoh bagaimana modal asing mempercepat realisasi proyek besar. Namun pengalaman juga menunjukkan risiko pembengkakan biaya, konflik sosial akibat penggusuran, serta kerentanan terhadap infiltrasi ideologi atau spionase melalui sektor strategis seperti energi dan telekomunikasi. Oleh karena itu, kontrak, regulasi, dan mekanisme alih teknologi harus dikelola dengan cermat agar investasi asing memberi nilai tambah jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menegaskan bahwa investasi asing harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional, menciptakan lapangan kerja, dan transfer teknologi. UUD 1945 melalui Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip
- 72. 51 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ini menempatkan PSN dalam kerangka konstitusional bahwa modal asing adalah mitra, bukan pengendali pembangunan. Literatur internasional juga memberi panduan. UNDP menekankan pembangunan yang inklusif agar investasi tidak menciptakan ketimpangan. World Bank mendorong sustainable finance yang mengaitkan modal asing dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. OECD menyoroti policy coherence agar kebijakan investasi tidak bertentangan dengan agenda pembangunan domestik. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan pentingnya kemandirian teknologi dan daya saing lokal agar keterlibatan asing tidak menimbulkan ketergantungan baru. Dengan demikian, pengalaman global menunjukkan bahwa investasi asing dapat menjadi akselerator pembangunan jika dikelola dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Untuk memperjelas keterkaitan perdagangan internasional, investasi asing, PSN, dan strategi Indonesia menuju 2045, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.3 Perdagangan Internasional dan Investasi Asing No Aspek Strategis Tantangan Utama Strategi PSN Standar Internasional 1 Perdagangan Ekspor-Impor Ketergantungan pada komoditas mentah, fluktuasi harga global Hilirisasi industri, diversifikasi pasar WB: trade resilience, OECD: value chain integration 2 Investasi Asing Risiko kedaulatan ekonomi, pembengkakan biaya, spionase Kontrak transparan, PPP, alih teknologi UNDP: inclusive investment, WEF: FDI governance 3 Rantai Pasok Global Gangguan akibat konflik dan pandemi PSN konektivitas, tol laut, logistik hijau WB: resilient supply chain, OECD: trade facilitation 4 Energi dan SDA Dominasi asing di sektor strategis Transisi energi terbarukan, kedaulatan SDA WEF: energy security, UNDP: sustainable resources 5 Sosial- Budaya Konflik lahan, resistensi masyarakat, kesenjangan Konsultasi publik, kompensasi adil, inklusi sosial UNDP: social inclusion, OECD: responsible business conduct
- 73. 52 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Strategis Tantangan Utama Strategi PSN Standar Internasional 6 Teknologi Keterbatasan kapasitas domestik Alih teknologi, SDM unggul, inovasi digital WEF: digital competitiveness, WB: innovation- driven growth Tabel ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan investasi asing memang membawa risiko tetapi juga peluang besar. Dengan strategi yang tepat, PSN dapat menjadi arena sinergi antara modal asing dan kapasitas domestik, sehingga pembangunan berjalan cepat tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa. Hakikat heroik dari keterlibatan asing dalam PSN adalah menjadikan Indonesia bukan sekadar penerima modal tetapi pengendali arah pembangunan. Setiap kontrak adalah medan perjuangan kedaulatan, setiap alih teknologi adalah wujud emansipasi ekonomi, setiap diversifikasi pasar adalah langkah strategis untuk memastikan bangsa tidak mudah terguncang. Dengan strategi adaptif, investasi asing dapat dijadikan bahan bakar bagi mesin pembangunan nasional, bukan rantai yang mengikat kedaulatan. Dengan demikian, PSN harus dikelola dalam kerangka keseimbangan antara keterbukaan global dan kedaulatan nasional. Perdagangan internasional dan investasi asing bukan untuk dihindari tetapi untuk dimanfaatkan dengan visi kebangsaan. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan Indonesia mengelola modal asing dengan kedaulatan dan kehormatan akan menjadi bukti bahwa bangsa ini benar-benar mampu berdiri tegak di tengah percaturan global, sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. 3.4. REVOLUSI TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital adalah salah satu fenomena strategis yang mendefinisikan abad ke-21. Gelombang ini membawa peluang luar biasa sekaligus tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Digitalisasi tidak hanya mengubah wajah industri tetapi juga memengaruhi tata kelola, cara bekerja, pola komunikasi, hingga strategi pertahanan nasional. Dalam konteks PSN, revolusi teknologi menghadirkan instrumen baru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan dengan lebih efisien, transparan, dan inklusif. Namun, transformasi digital juga
- 74. 53 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 membuka ruang bagi kerentanan baru yang dapat melemahkan ketahanan nasional jika tidak dikelola dengan bijak. Digitalisasi tata kelola adalah penting sebagai salah satu indikator ketahanan nasional yang dapat memberikan efisiensi sekaligus mitigasi risiko. Artinya, PSN tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi harus memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat monitoring, evaluasi, dan partisipasi publik. Platform digital yang terintegrasi memungkinkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengawasi jalannya PSN, sehingga mencegah terjadinya inefisiensi, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan. Peluang yang ditawarkan revolusi teknologi sangat luas. Big data memungkinkan perencanaan berbasis bukti dengan mengolah data sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala besar. Kecerdasan buatan dapat digunakanuntukmengevaluasidampakproyekterhadapketahananpangan, energi, dan sosial secara cepat. Internet of Things memperkuat kemampuan monitoring infrastruktur vital secara real time, sehingga respons bencana atau kegagalan sistem dapat lebih cepat dilakukan. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi kontrak, pembiayaan, dan alih teknologi dalam PSN. Semua ini menjadikan teknologi sebagai pengungkit strategis untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan nasional. Namun, digitalisasi juga membawa risiko serius. Pertama, kerentanan siber yang semakin kompleks. Infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung PSN, seperti pusat data, jaringan 5G, dan platform digital pemerintah, rentan terhadap serangan siber dari aktor kriminal maupun negara asing. Kedua, risiko monopoli platform global yang dapat menggerus kedaulatan digital Indonesia jika tidak diimbangi dengan penguatan industri lokal. Ketiga, kesenjangan digital antarwilayah yang dapat memperlebar ketimpangan sosial dan melemahkan kohesi nasional. Oleh karena itu, PSN harus dilengkapi dengan perlindungan siber, strategi kedaulatan data, serta kebijakan pemerataan akses digital hingga ke wilayah 3T. UUD 1945 melalui Pasal 28F memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat kerangka hukum perlindungan siber dan kedaulatan digital. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda
- 75. 54 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 prioritas untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional. Literatur internasional juga mempertegas relevansi ini. UNDP menekankan digitalisasi inklusif sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. World Bank menyoroti digital public infrastructure sebagai kunci pemerintahan modern dan inklusif. OECD menegaskan pentingnya digital governance yang adaptif dan akuntabel. WEF melalui Global Risks Report menempatkan serangan siber sebagai salah satu risiko global terbesar yang mengancam stabilitas politik dan ekonomi. Semua kerangka ini memberikan legitimasi akademik bahwa integrasi teknologi ke dalam PSN bukan sekadar pilihan melainkan kebutuhan strategis. Untuk memperjelas keterkaitan revolusi teknologi dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.4 Revolusi Teknologi dan Digitalisasi No Dimensi Teknologi Peluang bagi PSN Risiko bagi PSN Strategi Nasional & Standar Internasional 1 Big Data & AI Analisis cepat dampak sosial, ekonomi, lingkungan Bias algoritma, privasi data WB: data for development, OECD: AI ethics 2 IoT & Smart Infra Monitoring real time infrastruktur vital Serangan siber, kegagalan sistem UNDP: resilient infra, WEF: cyber resilience 3 Blockchain Transparansi kontrak & pembiayaan Regulasi belum matang, potensi misuse OECD: digital trust, WB: fintech regulation 4 Cloud & Data Center Efisiensi penyimpanan & kedaulatan data Dominasi asing, kebocoran data UU PDP 2022, WEF: data governance 5 5G & Jaringan Digital Percepatan konektivitas & ekonomi digital Kesenjangan digital antarwilayah UNDP: inclusive digitalization, WB: digital divide 6 Cybersecurity Perlindungan PSN digital, kepercayaan publik Cyber attack, infiltrasi asing WEF: cyber defense, OECD: governance resilience
- 76. 55 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel ini menunjukkan bahwa setiap inovasi teknologi memiliki peluang sekaligus risiko. Dengan strategi yang tepat, PSN dapat memanfaatkan teknologi sebagai pengungkit, sekaligus memperkuat daya tangkal bangsa terhadap kerentanan baru. Hakikat heroik dari integrasi teknologi ke dalam PSN adalah menjadikan pembangunan digital sebagai medan juang baru bagi bangsa. Jika pada masa lalu pahlawan merebut kedaulatan melalui pertempuran fisik, maka hari ini bangsa harus menjaga kedaulatan di ruang siber. Setiap pusat data adalah benteng pertahanan digital, setiap jaringan fiber optik adalah urat nadi kedaulatan, setiap aplikasi pemerintah adalah medan juang baru untuk transparansi. Dengan menjadikan PSN sebagai motor transformasi digital, Indonesia membuktikan bahwa pembangunan fisik dan digital dapat berjalan seiring menuju ketangguhan nasional. Dengan demikian, revolusi teknologi dan digitalisasi harus ditempatkan sebagai faktor strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Teknologi adalah pengungkit yang dapat mempercepat pembangunan sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. Namun tanpa perlindungan siber, strategi kedaulatan data, dan pemerataan digital, teknologi justru dapat menjadi pintu masuk bagi kerentanan baru. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memanfaatkan teknologi secara bijak, menjadikannya sebagai instrumen perjuangan menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. 3.5. LINGKUNGAN REGIONAL: ASEAN DAN INDO-PASIFIK Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik adalah pusat gravitasi geopolitik baru yang menentukan arah masa depan dunia. Letak geografis Indonesia di jantung kawasan ini menjadikannya bukan sekadar negara kepulauan tetapi poros strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Lingkungan strategis regional ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam kerangka PSN. Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat, meningkatnya keterlibatan Jepang, Korea Selatan, dan India, serta integrasi ASEAN melalui berbagai kerangkakerjaekonomiregional,semuanya memengaruhi arah pembangunan Indonesia. Meningkatnya peran Tiongkok serta persaingan politik dan perdagangan dengan Amerika Serikat dapat menciptakan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi, integrasi Indonesia dalam ASEAN serta keterlibatan dalam Regional
- 77. 56 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Comprehensive Economic Partnership (RCEP) membuka peluang ekspor dan investasi, sekaligus meningkatkan persaingan dengan negara-negara kawasan. Ketergantungan pada rantai pasok global, khususnya impor bahan baku dan teknologi dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, turut memengaruhi stabilitas ekonomi. Dengan demikian, PSN tidak bisa dipandang sebagai proyek domestik semata tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang menopang posisi Indonesia dalam percaturan regional. ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki peran penting dalam menjagastabilitaspolitik,keamanan,danekonomi.Sebagaianggotapendiri, Indonesia harus memastikan bahwa PSN mampu memperkuat kontribusi dalam kerangka ASEAN Connectivity, khususnya dalam pembangunan infrastruktur lintas batas, harmonisasi regulasi perdagangan, serta integrasi pasar tenaga kerja. Melalui PSN yang berorientasi pada konektivitas, Indonesia dapat menjadi motor integrasi rantai pasok ASEAN, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasar global di luar kawasan. Sementara itu, konsep Indo-Pasifik yang berkembang menjadi arsitektur geopolitik baru menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang rawan sekaligus potensial. Rivalitas AS dan Tiongkok sering kali menempatkan Indonesia pada posisi dilematis tetapi juga memberikan ruang untuk memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang. PSN yang dibangun di wilayah perbatasan, kawasan industri, pelabuhan, dan jalur laut harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan semesta sekaligus instrumen diplomasi. Pembangunan tol laut, pelabuhan strategis, serta Ibu Kota Nusantara sebagai simpul geopolitik baru adalah contoh nyata PSN yang memiliki dimensi regional sekaligus global. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa hubungan luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menekankan bahwa pembangunan nasional harus disesuaikan dengan dinamika regional dan global, dengan menempatkan PSN sebagai instrumen strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini memperlihatkan bahwa PSN tidak hanya menjalankan agenda domestik tetapi juga agenda kebangsaan di tingkat regional. Perspektif internasional mempertegas hal ini. UNDP menekankan pentingnya pembangunan inklusif regional agar tidak ada negara tertinggal. World Bank mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas lintas negara untuk memperkuat rantai pasok regional. OECD menyoroti regional
- 78. 57 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 policy coherence agar pembangunan nasional selaras dengan integrasi kawasan. WEF menempatkan Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus kawasan dengan risiko geopolitik tertinggi, sehingga investasi PSN di kawasan ini harus dirancang adaptif. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya di ASEAN dan Indo-Pasifik untuk memperluas pasar, menarik investasi, serta memperkokoh ketahanan kawasan. Untuk memperjelas keterkaitan lingkungan strategis regional dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.5 Lingkungan Regional: ASEAN dan Indo-Pasifik No Dimensi Regional Tantangan Utama Peran PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 ASEAN Connectivity Persaingan pasar intra-ASEAN, perbedaan regulasi Pembangunan infrastruktur konektivitas, harmonisasi regulasi perdagangan Integrasi rantai pasok, penguatan daya saing kawasan 2 Indo-Pasifik Geopolitik Rivalitas AS– Tiongkok, keamanan Laut Cina Selatan PSN pelabuhan, tol laut, IKN sebagai simpul geopolitik Peran sebagai penyeimbang, diplomasi aktif 3 Ekonomi Regional Ketergantungan pada rantai pasok global Hilirisasi, kawasan industri berorientasi ekspor Kemandirian ekonomi kawasan, diversifikasi pasar 4 Keamanan Non- Tradisional Bencana alam, perubahan iklim, migrasi Infrastruktur tangguh bencana, proyek energi hijau Resiliensi kawasan, kolaborasi regional 5 Teknologi & Digitalisasi Kesenjangan digital antarnegara ASEAN PSN digitalisasi lintas negara, pusat data regional Kedaulatan digital ASEAN, integrasi ekonomi digital 6 Sosial- Budaya Perbedaan identitas dan kepentingan politik PSN inklusif, partisipasi masyarakat lintas wilayah Kohesi sosial kawasan, solidaritas regional Tabel ini menunjukkan bahwa lingkungan strategis regional menghadirkan tantangan multidimensi sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Indonesia. PSN tidak boleh hanya diarahkan pada
- 79. 58 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pembangunan domestik tetapi juga harus menjadi instrumen integrasi kawasan. Hakikat heroik dari lingkungan regional ASEAN dan Indo-Pasifik adalah kesadaranbahwaperjuanganbangsahariinibukanhanyamempertahankan kedaulatan di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi di kawasan. Setiap pelabuhan yang dibangun bukan sekadar fasilitas logistik tetapi simbol kedaulatan di jalur perdagangan dunia. Setiap kawasan industri bukan sekadar pusat produksi tetapi simpul integrasi ekonomi kawasan. Setiap proyek digital bukan sekadar infrastruktur teknologi tetapi benteng kedaulatan digital ASEAN. Dengan demikian, PSN harus diposisikan sebagai instrumen strategis Indonesia dalam memanfaatkan lingkungan regional ASEAN dan Indo- Pasifik. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya di jantung Indo-Pasifik untuk memperluas pasar, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan kawasan. Pada akhirnya, keberhasilan mengelola PSN dalam konteks regional akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi peserta tetapi pemimpin dalam arsitektur kawasan yang sedang terbentuk. Inilah modal besar menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. 3.6. PERSAINGAN AS–TIONGKOK DAN DAMPAKNYA RivalitasantaraAmerikaSerikatdanTiongkokadalahsalahsatudinamika paling menentukan dalam lingkungan strategis global dan regional dewasa ini. Dua kekuatan besar ini bukan hanya bersaing di bidang militer tetapi juga dalam perdagangan, teknologi, investasi, dan pengaruh geopolitik. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar di Indo- Pasifik membuatnya tidak bisa lepas dari dampak rivalitas ini. Persaingan AS–Tiongkok menciptakan tekanan besar terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam konteks PSN, yang kerap melibatkan investasi asing, transfer teknologi, dan integrasi dalam rantai pasok global. Meningkatnya peran Tiongkok serta persaingan politik dan perdagangan dengan Amerika Serikat menciptakan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan ekonomi. Ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi dari Tiongkok serta akses pasar ekspor ke Amerika Serikat membuat Indonesia menghadapi dilema strategis. Jika PSN terlalu bergantung pada salah satu pihak, risiko geopolitik akan meningkat, mengancam stabilitas nasional. Namun, jika dikelola dengan cermat, rivalitas ini dapat dimanfaatkan
- 80. 59 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 untuk memperoleh keuntungan, misalnya dengan menarik investasi dari kedua pihak secara simultan. Dalam dimensi ekonomi, rivalitas ini tercermin dalam perang dagang, kebijakan proteksionisme, dan perebutan dominasi rantai pasok global. Indonesia,yangmenjadibagiandariRCEPbersamaTiongkoksekaligusmitra ekonomi AS, berada dalam posisi dilematis. Hilirisasi industri, digitalisasi, dan PSN energi harus dirancang agar tidak terjebak pada ketergantungan tunggal. Strategi diversifikasi pasar dan investasi menjadi keharusan. Dalam dimensi teknologi, persaingan antara perusahaan teknologi AS dan Tiongkok menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Infrastruktur digital PSN, termasuk jaringan 5G, pusat data, dan keamanan siber, seringkali dipengaruhi oleh teknologi dari kedua negara. Jika ketergantungan pada satu pihak terlalu besar, risiko kedaulatan digital meningkat. Oleh karena itu, strategi hedging dalam pemanfaatan teknologi harus diterapkan, dengan memperkuat kapasitas domestik dan kerja sama teknologi yang berimbang. Dalam dimensi politik, persaingan AS–Tiongkok juga menciptakan tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Posisi Indonesia yang bebas aktif harus tetap dijaga, dengan memastikan bahwa PSN tidak menjadi alat politik salah satu pihak. Diplomasi ekonomi yang netral namun berorientasi pada keuntungan nasional, adalah strategi terbaik. PSN dapat menjadi instrumen diplomasi dengan menampilkan Indonesia sebagai mitra yang stabil, inklusif, dan strategis di kawasan Indo-Pasifik. UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menempatkan pembangunan berketahanan sebagai prioritas agar Indonesia tidak rentan terhadap rivalitas global. Pasal 33 UUD 1945 mengingatkan bahwa cabang produksi yang penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga investasi asing dalam PSN harus tunduk pada prinsip kedaulatan ekonomi. Literatur internasional memperkuat arah ini. UNDP menekankan pentingnya resiliensi sosial-ekonomi agar negara tidak rapuh menghadapi ketegangan geopolitik. World Bank mendorong resilient infrastructure yang tidak bergantung pada satu sumber teknologi atau pembiayaan. OECD menekankan policy coherence agar kebijakan nasional tidak tercerabut oleh tekanan eksternal. WEF menempatkan rivalitas geopolitik sebagai salah satu risiko global terbesar, menegaskan perlunya strategi hedging yang cerdas.
- 81. 60 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas keterkaitan persaingan AS–Tiongkok dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.6 Persaingan AS–Tiongkok dan Dampaknya No Dimensi Strategis Tantangan Rivalitas AS– Tiongkok Dampak terhadap PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 Ekonomi Perang dagang, proteksionisme, dominasi rantai pasok Ketergantungan ekspor-impor, risiko investasi Diversifikasi pasar & investasi, hilirisasi industri 2 Teknologi Persaingan 5G, AI, big data Kedaulatan digital terancam, monopoli platform Alih teknologi, kemandirian digital, regulasi data 3 Politik Tekanan diplomatik, rivalitas Indo- Pasifik Potensi tarik- menarik politik luar negeri Diplomasi netral, bebas aktif, berbasis kepentingan nasional 4 Keamanan Konflik Laut Cina Selatan, pengaruh militer Risiko jalur logistik, keamanan maritim PSN perbatasan, tol laut, penguatan TNI AL 5 Sosial Polarisasi politik domestik, penetrasi ideologi Konflik sosial akibat investasi asing Partisipasi publik, pendidikan kebangsaan 6 Lingkungan Kompetisi energi hijau, emisi global PSN energi fosil berisiko terpinggirkan Transisi EBT, diplomasi iklim, green PSN Tabel ini menggambarkan bahwa persaingan AS–Tiongkok memengaruhi seluruh dimensi pembangunan, dari ekonomi hingga keamanan. Dengan strategi hedging, Indonesia dapat memanfaatkan rivalitas ini untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing global. Hakikat heroik dari menghadapi rivalitas AS–Tiongkok adalah kesadaran bahwa perjuangan bangsa kini bukan hanya di medan fisik tetapi juga di arena diplomasi, perdagangan, teknologi, dan ekonomi global. PSN menjadi senjata strategis untuk memastikan Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga unggul di tengah pertarungan raksasa global. Setiap pelabuhan yang dibangun adalah benteng kedaulatan maritim,
- 82. 61 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 setiap pusat data adalah benteng digital, setiap kawasan industri adalah arena perjuangan ekonomi. Dengan demikian, persaingan AS–Tiongkok harus dipandang bukan hanya sebagai ancaman tetapi juga peluang. Indonesia melalui PSN dapat memainkan strategi hedging: netral secara politik tetapi menguntungkan secara ekonomi. Inilah jalan yang akan memperkuat ketahanan nasional di tengah rivalitas kekuatan global, sekaligus menuntun bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. 3.7. ISU KEAMANAN NON-TRADISIONAL Dalam era globalisasi, konsep keamanan telah bergeser dari sekadar ancaman militer konvensional menjadi multidimensi, mencakup apa yang disebut sebagai keamanan non-tradisional. Ancaman ini meliputi terorisme, penyelundupan lintas batas, kejahatan siber, pandemi, migrasi ilegal, dan degradasi lingkungan. Bagi Indonesia, isu keamanan non-tradisional memiliki relevansi besar terhadap keberlanjutan PSN, karena infrastruktur vital yang dibangun melalui PSN seperti energi, transportasi, komunikasi, dan kawasan industri dapat menjadi sasaran empuk sekaligus titik rawan jika tidak memperhitungkan risiko ini secara serius. PSN kerap menimbulkan gejolak sosial, konflik vertikal antara masyarakat dan aparat, serta tumpang tindih keamanan di kawasan industri. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain tantangan teknis, PSN juga menghadapi kerentanan keamanan non-tradisional yang dapat menggerogoti legitimasi pembangunan. Spionase asing melalui investasi di sektor strategis seperti energi dan teknologi informasi adalah contoh nyata bagaimana PSN bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk mengikis kedaulatan negara. Oleh karena itu, PSN harus dirancang bukan hanya dengan perspektif pembangunan fisik tetapi juga integrasi penuh dengan strategi pertahanan non-tradisional. Terorisme menjadi salah satu ancaman serius yang dapat mengganggu PSN, khususnya infrastruktur transportasi dan energi. Serangan teror yang menargetkan fasilitas publik dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan ketakutan sosial. Penyelundupan barang terlarang melalui jalur logistik dan pelabuhan PSN dapat melemahkan integritas ekonomi nasional dan memperluas jaringan kriminal transnasional. Pandemi, sebagaimana terlihat dalam Covid-19, menunjukkan betapa
- 83. 62 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 rapuhnya sistem infrastruktur kesehatan dan transportasi global, sehingga PSN harus mengintegrasikan protokol kesehatan publik dan desain adaptif terhadap krisis. Kejahatan siber adalah ancaman paling mutakhir. Infrastruktur digital PSN seperti pusat data, jaringan komunikasi, dan sistem logistik digital sangat rentan terhadap serangan siber. Jika sistem ini disusupi, maka risiko kebocoran data, sabotase, dan lumpuhnya layanan publik sangat tinggi. Lemahnya pengelolaan keamanan dalam PSN dapat mengurangi daya tahan nasional. Oleh karena itu, strategi keamanan siber nasional harus dipadukan dengan kebijakan PSN untuk menjamin kedaulatan digital Indonesia. Dalam kerangka hukum nasional, UUD 1945 menegaskan kewajiban negara melindungi segenap bangsa. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan peran pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat perlindungan siber. Sementara Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menekankan pentingnya ketahanan multidimensi, termasuk keamanan non-tradisional, sebagai indikator pembangunan nasional. Perspektifinternasionalmenambahdimensipenting.UNDPmenekankan human security yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai inti keamanan. World Bank menyoroti resilient infrastructure yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga tangguh terhadap ancaman non-tradisional seperti bencana dan pandemi. OECD menekankan pentingnya policy coherence untuk mengintegrasikan isu keamanan non-tradisional dalam kebijakan pembangunan. WEF dalam Global Risks Report menempatkan risiko siber, krisis iklim, dan migrasi paksa sebagai tantangan global utama yang harus diantisipasi negara melalui pembangunan berketahanan. Untuk memperjelas keterkaitan isu keamanan non-tradisional dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.7 Isu Keamanan Non-Tradisional No Dimensi Ancaman Non- Tradisional Risiko bagi PSN Strategi Mitigasi Standar Internasional 1 Terorisme Target fasilitas publik & transportasi Integrasi keamanan fisik, intelijen, partisipasi masyarakat UNDP: human security, OECD: policy coherence
- 84. 63 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Ancaman Non- Tradisional Risiko bagi PSN Strategi Mitigasi Standar Internasional 2 Penyelundupan & Kejahatan Lintas Batas Jalur logistik & pelabuhan PSN Pengawasan perbatasan, teknologi sensor, kerja sama regional WB: resilient supply chain, WEF: global cooperation 3 Pandemi Lumpuhnya transportasi & layanan publik Infrastruktur kesehatan adaptif, protokol krisis UNDP: inclusive health, WB: resilient health systems 4 Kejahatan Siber Serangan terhadap pusat data, logistik digital Perlindungan siber, UU PDP, kedaulatan data WEF: cyber resilience, OECD: data governance 5 Spionase & Infiltrasi Ekonomi Investasi asing di sektor strategis Regulasi investasi, pengawasan sektor energi & TIK WB: investment governance, WEF: national resilience 6 Konflik Sosial Lokal Penolakan PSN, konflik agraria Konsultasi publik, kompensasi adil, partisipasi sosial UNDP: social inclusion, OECD: responsible governance Tabel ini menunjukkan bahwa isu keamanan non-tradisional memiliki keterkaitan erat dengan PSN, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi. Setiap dimensi ancaman memiliki risiko spesifik namun juga dapat dimitigasi melalui strategi yang terintegrasi dengan standar internasional. Hakikat heroik dari menghadapi keamanan non-tradisional adalah kesadaran bahwa perjuangan bangsa kini tidak lagi hanya di medan tempur konvensional tetapi juga di arena baru: ruang digital, pelabuhan, pusat kota, bahkan dalam sistem kesehatan. Setiap proyek strategis harus dipandang sebagai benteng pertahanan, bukan hanya fasilitas pembangunan. Jalan tol bukan sekadar penghubung ekonomi tetapi juga jalur evakuasi dalam krisis. Pusat data bukan sekadar penyimpan informasi tetapi benteng digital bangsa. Kawasan industri bukan hanya pusat produksi tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi yang harus dijaga dari infiltrasi. Dengan demikian, isu keamanan non-tradisional harus menjadi bagian integral dari desain PSN. Integrasi manajemen risiko, keamanan siber, dan koordinasi lintas lembaga bukan sekadar tambahan tetapi
- 85. 64 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 prasyarat agar PSN benar-benar memperkuat ketahanan nasional. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, PSN yang tangguh terhadap ancaman non-tradisional akan menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak hanya mampu membangun infrastruktur tetapi juga melindungi rakyat dan menegakkan kedaulatan di era yang penuh ketidakpastian. 3.8. FAKTOR SOSIAL BUDAYA GLOBALISASI Globalisasi adalah fenomena besar yang tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi dan politik tetapi juga menembus jantung identitas sosial budaya bangsa. Bagi Indonesia, negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa, globalisasi membawa dua wajah: peluang untuk bertransformasi menjadi bangsa modern yang terbuka, sekaligus ancaman terhadap harmoni sosial budaya yang telah diwariskan sejak berabad-abad. PSN, yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional, menjadi arena tempat globalisasi bersinggungan langsung dengan masyarakat. Infrastruktur baru, kawasan industri, dan proyek digitalisasi bukan hanya mengubah lanskap fisik tetapi juga membawa nilai, gaya hidup, serta dinamika sosial budaya baru yang harus dikelola dengan cermat. Beberapa PSN memunculkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan kesenjanganantaramasyarakatlokaldenganpendatang.KasusdiKawasan Rempang Eco City misalnya, menunjukkan bagaimana proses pengadaan lahan menimbulkan gejolak sosial akibat pengusiran paksa. Di Kawasan Industri Morowali, muncul permasalahan pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada degradasi sosial. Sementara di Kawasan Industri Terpadu Batang, masyarakat lokal tidak sepenuhnya terserap sehingga muncul kawasan kumuh dan premanisme di sekitar area industri. Semua ini memperlihatkan bahwa PSN yang gagal memperhitungkan faktor sosial budaya justru berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Di sisi lain, PSN juga memiliki potensi besar untuk menjadi sarana transformasi budaya positif. Pembangunan infrastruktur konektivitas memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hal ini mendorong lahirnyabudayadigital,budayapartisipatif,danbudayainovatif.Jugaadanya peluang untuk membangun budaya sosial yang lebih beradab, adaptasi terhadap budaya digital, serta keterbukaan masyarakat terhadap investor dari luar daerah. Dengan pengelolaan inklusif, PSN dapat mempercepat transformasi sosial budaya menuju arah yang memperkuat kebangsaan.
- 86. 65 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Namun globalisasi membawa risiko kesenjangan sosial yang semakin tajam. Pekerja pendatang yang memiliki keterampilan dan upah lebih tinggi seringkali menciptakan jurang sosial dengan masyarakat lokal. Urbanisasi yang dipicu oleh PSN dapat menimbulkan polarisasi antara kelompok modern dan tradisional. Jika tidak diantisipasi, kesenjangan ini bisa menimbulkan konflik sosial, kriminalitas, bahkan radikalisme. Oleh karena itu, PSN harus diposisikan sebagai instrumen untuk menjembatani perbedaan, bukan memperlebar jurang sosial. UUD 1945 melalui Pasal 32 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa setiap PSN harus memperkuat identitas budaya bangsa sekaligus membuka diri terhadap nilai universal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mempertegas kewajiban negara untuk melestarikan dan memberdayakan kebudayaan nasional dalam menghadapi arus globalisasi. Sementara Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menempatkan ketahanan sosial budaya sebagai indikator pembangunan nasional, menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan sosial budaya hanya akan melahirkan kerentanan. Perspektif internasional memperkuat pandangan ini. UNDP menekankan pentingnya pembangunan inklusif berbasis komunitas agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan. World Bank menyoroti pentingnya social safeguards dalam proyek infrastruktur besar untuk mencegah konflik sosial. OECD menekankan policy coherence agar pembangunan ekonomi selaras dengan perlindungan sosial budaya. WEF melalui Global Competitiveness Report menekankan bahwa daya saing global suatu negara juga ditentukan oleh kohesi sosial dan kemampuan mengelola keberagaman budaya. Semua ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya adalah inti dari pembangunan yang berketahanan. Untuk memperjelas keterkaitan faktor sosial budaya globalisasi dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.8 Faktor Sosial Budaya Globalisasi No Dimensi Sosial Budaya Tantangan Globalisasi Dampak pada PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 Urbanisasi Migrasi ke kota besar, kepadatan penduduk Kawasan kumuh, kriminalitas PSN hunian rakyat, smart city, transportasi massal
- 87. 66 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Sosial Budaya Tantangan Globalisasi Dampak pada PSN Strategi Indonesia menuju 2045 2 Kesenjangan Sosial Jurang ekonomi lokal vs pendatang Konflik sosial, resistensi masyarakat Inklusi sosial, kompensasi adil, pemberdayaan lokal 3 Identitas Budaya Arus nilai asing, homogenisasi budaya Polarisasi nilai, hilangnya tradisi Revitalisasi budaya, pendidikan kebangsaan 4 Partisipasi Sosial Eksklusi masyarakat lokal Resistensi proyek, legitimasi rendah Konsultasi publik, partisipasi komunitas 5 Budaya Digital Disrupsi gaya hidup, kesenjangan digital Ketimpangan akses, monopoli platform PSN digital inklusif, literasi digital 6 Kohesi Sosial Polarisasi politik & ideologi global Fragmentasi sosial Penguatan Bhinneka Tunggal Ika, harmoni antar kelompok Tabel ini memperlihatkan bahwa faktor sosial budaya globalisasi tidak bisa diabaikan dalam PSN. Setiap tantangan memiliki implikasi nyata terhadap keberhasilan proyek tetapi juga bisa diubah menjadi peluang dengan strategi inklusif. Hakikat heroik dari faktor sosial budaya dalam PSN adalah kesadaran bahwa pembangunan sejati bukan hanya membangun jalan, bendungan, atau gedung tetapi juga membangun manusia dan masyarakat. Setiap proyek strategis adalah ruang dialog antara tradisi dan modernitas, antara lokal dan global, antara identitas dan universalitas. Jika dikelola dengan visi kebangsaan, PSN dapat memperkuat harmoni sosial, memperkokoh identitas budaya, dan meneguhkan persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dengandemikian,faktorsosialbudayaglobalisasiharusdiposisikansebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PSN. Tanpa perhatianpadadimensiini,PSNberisikomelahirkankonflik,kesenjangan,dan polarisasi. Namun dengan pendekatan inklusif dan berwawasan kebangsaan, PSN dapat menjadi motor transformasi sosial budaya yang memperkuat ketahanan nasional. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan mengelola dimensi sosial budaya akan menjadi bukti bahwa bangsa ini tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik tetapi juga tangguh dalam menjaga harmoni, identitas, dan keadaban di tengah peradaban dunia.
- 88. 67 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 3.9. TANTANGAN KESEHATAN PASCA PANDEMI Pandemi COVID-19 adalah pengalaman kolektif terbesar dalam sejarah global kontemporer yang meninggalkan warisan panjang bagi kebijakan pembangunan. Krisis ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya isu medis tetapi juga isu strategis yang memengaruhi ketahanan nasional. Bagi Indonesia, pandemi membuka mata bahwa sistem kesehatan nasional masih rentan, rantai pasok obat dan vaksin rapuh, serta koordinasi lintas sektor kurang terintegrasi. Dalam konteks PSN, tantangan kesehatan pasca pandemi tidak bisa lagi dianggap isu sekunder melainkan bagian integral dari pembangunan infrastruktur, logistik, dan sistem sosial bangsa. Perkembangan sosial dan kesehatan pasca pandemi COVID-19 menjadi faktor penentu dalam lingkungan strategis global, bersama dengan ketegangan geopolitik, dinamika perdagangan, dan perubahan iklim. Dengan kata lain, pandemi telah menempatkan kesehatan sejajar dengan isu keamanan dan ekonomi. Oleh karena itu, PSN tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan, pelabuhan, atau kawasan industri tetapi juga harus memasukkan dimensi kesehatan sebagai prioritas. Warisanpandemiyangpalingnyataadalahkebutuhanuntukmemperkuat infrastruktur kesehatan. Rumah sakit di banyak daerah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang isolasi, laboratorium, dan alat kesehatan. Sistem logistik obat dan vaksin terbukti rapuh ketika distribusi terkendala oleh geografis kepulauan dan birokrasi. PSN harus memberikan prioritas pada pembangunan rumah sakit rujukan regional, pusat riset kesehatan, serta jaringan logistik farmasi yang efisien. Tanpa itu, bangsa akan terus rapuh menghadapi potensi pandemi baru atau krisis kesehatan global. Aspek kedua adalah kesiapan menghadapi krisis. Pandemi mengajarkan bahwa respon cepat dan koordinasi nasional adalah kunci. PSN harus berfungsi sebagai sistem penopang, misalnya melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang bisa digunakan untuk distribusi bantuan medis, jaringan digital untuk telemedicine, serta pusat data kesehatan yang memungkinkan analisis epidemiologi real time. Dengan demikian, PSN dapat menjadi instrumen mitigasi krisis yang bukan hanya memperkuat ekonomi tetapi juga melindungi nyawa rakyat. Aspek ketiga adalah integrasi teknologi kesehatan. Dunia pasca pandemi menuntut pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things dalam layanan kesehatan. PSN yang mengintegrasikan digitalisasi kesehatan akan menciptakan sistem yang lebih efisien, inklusif, dan resilien. Telemedicine, rekam medis elektronik, hingga sistem deteksi dini
- 89. 68 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 berbasis AI dapat menjadi bagian dari proyek strategis di sektor digital. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi digital yang juga ditekankan dalam RPJPN 2025–2045. Kerangka hukum nasional mendukung arah ini. UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) menegaskan kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menempatkan kesehatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Semua ini menegaskan bahwa PSN di bidang kesehatan adalah manifestasi konstitusional, bukan sekadar pilihan kebijakan. Literatur internasional juga memberi legitimasi akademik. UNDP menekankan human development berbasis kesehatan sebagai inti pembangunan berkelanjutan. World Bank menekankan resilient health systems sebagai syarat stabilitas ekonomi. OECD menyoroti health policy coherence yang menuntut integrasi kebijakan kesehatan dengan pembangunan ekonomi. WEF menempatkan risiko pandemi dan penyakit menular dalam daftar risiko global yang paling mengancam stabilitas dunia. Semua ini memperlihatkan bahwa PSN yang tidak mengintegrasikan aspek kesehatan akan kehilangan relevansinya dalam percaturan global. Untuk memperjelas keterkaitan tantangan kesehatan pasca pandemi dengan PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.9 Tantangan Kesehatan Pasca Pandemi No Dimensi Kesehatan Tantangan Pasca Pandemi Relevansi untuk PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 Infrastruktur Kesehatan Rumah sakit terbatas, kurang fasilitas isolasi PSN pembangunan RS regional & laboratorium RS rujukan modern, pusat riset kesehatan 2 Logistik Medis Rantai pasok obat & vaksin rapuh PSN logistik farmasi & transportasi Distribusi terpadu, cold chain nasional 3 Krisis Kesehatan Respon lambat, koordinasi lemah PSN transportasi & digitalisasi kesehatan Sistem krisis nasional, telemedicine 4 Teknologi Kesehatan Minim big data & AI PSN digitalisasi kesehatan Rekam medis elektronik, AI epidemiologi
- 90. 69 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Kesehatan Tantangan Pasca Pandemi Relevansi untuk PSN Strategi Indonesia menuju 2045 5 SDM Kesehatan Kekurangan tenaga medis terlatih PSN pendidikan & pelatihan tenaga kesehatan SDM unggul, distribusi tenaga ke daerah 3T 6 Ketahanan Sosial Ketidaksetaraan akses kesehatan PSN inklusif & berbasis komunitas Kesehatan universal, keadilan sosial Tabel ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah dimensi integral dari pembangunan nasional yang harus melekat pada setiap PSN. Tanpa infrastruktur kesehatan, logistik medis, dan integrasi digital, ketahanan nasional akan rapuh menghadapi ancaman pandemi berikutnya. Hakikat heroik dari integrasi kesehatan ke dalam PSN adalah kesadaran bahwa pembangunan sejati bukan hanya melahirkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kehidupan rakyat. Jalan tol yang dibangun tidak hanya memfasilitasi distribusi barang tetapi juga evakuasi medis. Bandara baru tidak hanya mempercepat pariwisata tetapi juga distribusi vaksin. Pusat data digital bukan hanya melayani ekonomi digital tetapi juga deteksi dini epidemi. Dengan perspektif ini, setiap PSN adalah instrumen ketahanan kesehatan sekaligus ketahanan nasional. Dengan demikian, tantangan kesehatan pasca pandemi harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa. PSN yang berorientasi kesehatan akan memperkokoh resilien masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi, dan menjamin pembangunan inklusif. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan bangsa dalam menjadikan kesehatan sebagai pilar PSN akan menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar menempatkan rakyat sebagai tujuan akhir pembangunan. Setiap proyek yang dibangun akan berdiri bukan hanya sebagai simbol modernitas tetapi juga sebagai benteng kehidupan. 3.10. IMPLIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS BAGI PSN Lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang semakin dinamis menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi secara cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Dalam kerangka ketahanan nasional, PSN tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen teknokratis yang berfokus pada pembangunan fisik semata tetapi sebagai instrumen strategis kebangsaan yang responsif terhadap berbagai dinamika eksternal. Faktor geopolitik, perubahan iklim, revolusi teknologi,
- 91. 70 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kesehatan pasca pandemi, hingga dinamika sosial budaya globalisasi adalah variabel yang jika diabaikan dapat membuat PSN gagal mencapai tujuan yang diharapkan tetapi jika diinternalisasikan dengan baik justru akan memperkokoh ketangguhan bangsa. Lingkungan strategis global ditandai dengan ketegangan geopolitik, dinamika perdagangan, transformasi digital, perubahan iklim, dan kesehatanpascapandemi.Semuafaktorinimenciptakantantanganberlapis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan regional pun tidak kalah penting, dengan meningkatnya peran Tiongkok, rivalitas politik dan perdagangan dengan Amerika Serikat, serta keterlibatan Indonesia dalam ASEAN dan RCEP yang membuka peluang sekaligus meningkatkan persaingan. Di lingkup nasional, faktor internal seperti bonus demografi, urbanisasi, kesenjangan sosial, dan tantangan tata kelola harus diperhitungkan. Semua lapisan lingkungan ini menjadi cermin bahwa PSN hanya akan efektif jika diletakkan dalam kerangka adaptif yang mengintegrasikan seluruh variabel eksternal maupun internal. Implikasi pertama adalah perlunya PSN mengadopsi pendekatan adaptif terhadap geopolitik global. Rivalitas AS–Tiongkok misalnya, menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rawan. Jika PSN terlalu bergantung padasatumitra,makarisikopolitikdanekonomiakanmeningkat.Sebaliknya, dengan strategi hedging, Indonesia dapat menarik investasi dari kedua pihak tanpa kehilangan kedaulatan. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional. Implikasi kedua adalah integrasi penuh isu perubahan iklim dalam PSN. Bencana alam, kenaikan permukaan laut, dan krisis energi global bukan hanya ancaman lingkungan tetapi juga ancaman terhadap kelangsungan proyek strategis. PSN yang tidak adaptif terhadap iklim akan rapuh, baik secarafisikmaupunsosial.Karenaitu,PSNharusdidesainramahlingkungan, berorientasi pada energi terbarukan, serta mendukung target penurunan emisi nasional sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Implikasi ketiga adalah perlunya digitalisasi menyeluruh dalam PSN. Revolusi industri 4.0 menghadirkan peluang melalui big data, kecerdasan buatan, dan blockchain namun juga membuka risiko baru berupa serangan siber dan monopoli teknologi. PSN yang berbasis digital harus mengedepankan keamanan siber, kedaulatan data, serta pemerataan akses digital ke seluruh wilayah Nusantara. UU ITE 2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi 2022 menjadi payung hukum untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam PSN tidak mengorbankan kedaulatan bangsa.
- 92. 71 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Implikasi keempat adalah memasukkan kesehatan sebagai bagian integral PSN. Pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa krisis kesehatan bisa melumpuhkan ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, PSN harus mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan, logistik farmasi, serta integrasi teknologi kesehatan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN menegaskan bahwa kesehatan adalah bagian dari indikator ketahanan nasional, sehingga PSN tidak boleh mengabaikannya. Implikasi kelima adalah memperkuat dimensi sosial budaya dalam PSN. Globalisasi membawa arus nilai dan gaya hidup baru yang dapat memperlemah identitas nasional jika tidak dikelola. PSN yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada harmoni sosial budaya akan menjadi instrumen integrasi bangsa. Pasal 32 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah arus global. Dengan demikian, setiap PSN harus menginternalisasikan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan keberagaman budaya sebagai pilar utama. Perspektif internasional memperkuat pentingnya respons adaptif PSN terhadap lingkungan strategis. UNDP menekankan pembangunan inklusif berbasis manusia sebagai inti dari resiliensi. World Bank menekankan resilient infrastructure yang tangguh terhadap krisis multidimensi. OECD menyoroti policy coherence agar pembangunan nasional tidak tercerabut oleh tekanan eksternal. WEF dalam Global Risks Report menegaskan bahwa risiko geopolitik, iklim, kesehatan, dan teknologi adalah tantangan utama yang harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Semua ini menunjukkan bahwa PSN harus selaras dengan standar global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Untuk memperjelas keterkaitan implikasi lingkungan strategis bagi PSN, berikut disajikan tabel konseptual: Tabel 3.10 Implikasi Lingkungan Strategis bagi PSN No Dimensi Lingkungan Tantangan Strategis Implikasi bagi PSN Strategi Indonesia menuju 2045 1 Geopolitik Rivalitas AS– Tiongkok, konflik regional Risiko investasi & ketergantungan Strategi hedging, diplomasi bebas aktif 2 Perubahan Iklim Bencana alam, krisis energi, emisi Kerentanan infrastruktur Green PSN, energi terbarukan, mitigasi iklim
- 93. 72 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Lingkungan Tantangan Strategis Implikasi bagi PSN Strategi Indonesia menuju 2045 3 Teknologi Digital Serangan siber, monopoli platform Risiko kedaulatan digital Kedaulatan data, AI & IoT, keamanan siber 4 Kesehatan Pandemi & krisis global Lumpuhnya ekonomi & sosial Infrastruktur kesehatan, telemedicine, logistik obat 5 Sosial Budaya Globalisasi & urbanisasi Konflik sosial, hilangnya identitas Inklusi sosial, revitalisasi budaya, literasi digital 6 Nasional Domestik Bonus demografi, urbanisasi, tata kelola PSN terhambat, resistensi masyarakat Pemberdayaan SDM, partisipasi publik, tata kelola adaptif Tabel ini menunjukkan bahwa setiap lapisan lingkungan strategis— global, regional, hingga nasional—membawa implikasi langsung terhadap keberhasilan PSN. Setiap dimensi memiliki tantangan yang berbeda tetapi semuanya berujung pada kebutuhan yang sama: PSN harus dirancang adaptif, resilien, dan inklusif. Hakikat heroik dari implikasi lingkungan strategis bagi PSN adalah kesadaran bahwa pembangunan bukanlah proses linear tetapi perjuangan kolektif di tengah arus ketidakpastian global. PSN adalah arena di mana bangsa diuji, apakah mampu menjadikan tantangan eksternal sebagai peluang internal. Setiap pelabuhan, jalan tol, pusat data, rumah sakit, dan kawasan industri yang dibangun bukan sekadar infrastruktur tetapi simbol daya juang bangsa menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, implikasi lingkungan strategis harus menjadi fondasi analisis dalam setiap tahap perencanaan PSN. Tanpa kesadaran ini, PSN berisiko gagal mencapai tujuan. Namun dengan strategi adaptif yang responsif terhadap dinamika eksternal, PSN akan menjadi instrumen tangguh yang memperkuat ketahanan nasional. Inilah jalan menuju Indonesia Emas 2045: bangsa yang tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun daya tahan, daya saing, dan daya tangkal di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.
- 94. 73 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 4.1. LAHIRNYA PSN (2016–2024) P SN merupakan tonggak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia yang lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Kebijakan ini menandai titik balik penting: negara bertekad mempercepat pemerataan pembangunan melalui infrastruktur, energi, transportasi, dan kawasan Kebijakan PSN di Indonesia BAB 4
- 95. 74 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 industri yang secara langsung diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional. Pada periode 2016–2024, sebanyak 228 proyek dan 16 program ditetapkan sebagai PSN dengan nilai investasi lebih dari Rp 6.480 triliun, menjadikannya salah satu paket pembangunan terbesar dalam sejarah republik. Lahirnya PSN tidak dapat dilepaskan dari dinamika global pasca krisis keuangan 2008 dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur di negara berkembang. Menurut World Bank, defisit infrastruktur menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara. Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau, menghadapi kesenjangan logistik yang tinggi: biaya logistik mencapai sekitar 24% dari PDB pada awal 2010-an, jauh di atas rata-rata OECD yang hanya sekitar 8–10%. PSN lahir untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus mengejar ketertinggalan daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index WEF, di mana Indonesia pada 2016 masih berada di peringkat 41 dari 138 negara. Keberanian politik pemerintah saat itu untuk menerbitkan Perpres No. 3/2016 menjadi simbol komitmen. PSN dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk mendorong konektivitas, menurunkan disparitas antarwilayah, serta memastikan investasi masuk pada sektor-sektor produktif. Landasan konstitusionalnya jelas: pembangunan harus berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan dasar inilah PSN dipandang bukan sekadar proyek teknokratis melainkan manifestasi kehendak politik bangsa untuk mempercepat kemajuan. Namun, jalan PSN tidak mulus. Implementasi di lapangan menghadapi berbagai persoalan klasik pembangunan, antara lain ekskalasi biaya proyek yang jauh melampaui rencana pembiayaan, keberatan dari masyarakat sekitar proyek yang merasa terpinggirkan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Meski begitu, PSN periode 2016–2024 tetap menjadi fondasi penting. Infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga proyek energi strategis telah menorehkan capaian nyata. OECD dalam Infrastructure Governance Review menilai langkah Indonesia melalui PSN sebagai inisiatif berani yang mampu menarik investasi asing langsung dan memperbaiki produktivitas jangka menengah. UNDP menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif merupakan prasyarat pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur) dan tujuan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan). Dengan demikian, meskipun PSN
- 96. 75 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 belum sempurna, ia telah mengukir arah baru dalam narasi pembangunan nasional. Dalam perspektif ketahanan nasional, PSN mengandung dua sisi mata uang. Di satu sisi, keberhasilan membangun infrastruktur strategis memperkuat gatra ekonomi, geografi, dan pertahanan-keamanan melalui peningkatan konektivitas dan penguasaan ruang. Di sisi lain, konflik sosial, degradasi lingkungan, serta ketergantungan pada investor asing justru berpotensi melemahkan gatra sosial budaya, politik, dan sumber kekayaan alam. Situasi paradoksal ini menuntut kebijakan PSN untuk lebih berpijak pada prinsip inclusive development sebagaimana direkomendasikan OECD dan WEF: pembangunan harus mengedepankan keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, serta keadilan distribusi manfaat. Periode 2016–2024 sesungguhnya dapat dilihat sebagai fase eksperimen kebijakan. Dari sisi regulasi, beberapa instrumen hukum diterbitkan untuk mendukung percepatan, mulai dari PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN hingga Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang kemudian ditetapkan kembali melalui UU No. 6 Tahun 2023. Namun, kontroversi di Mahkamah Konstitusi terkait omnibus law menunjukkan bahwa legitimasi sosial menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan strategis. Tanpa dukungan masyarakat, percepatan pembangunan justru memicu resistensi. Dariperspektifinternasional,pelajaranberhargadatangdaristudiUNDP tentang infrastructure-led development. Disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi melainkan harus menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan. World Bank juga menegaskan pentingnya value for money dalam proyek strategis, agar tidak terjebak pada biaya tinggi tanpa manfaat jangka panjang. PSN periode pertama Indonesia kerap dikritik karena beberapa proyek, seperti food estate atau kawasan industri, tidak sepenuhnya memberikan manfaat sesuai target. Meski demikian, keberhasilan-keberhasilan nyata tidak dapat diabaikan. Jaringan jalan tol Trans-Jawa, perluasan pelabuhan Patimban, pembangunan Bendungan Jatigede dan berbagai bendungan lain, serta pembangkit listrik energi baru dan terbarukan menjadi bukti bahwa PSN telah memberikan warisan infrastruktur yang menopang daya saing nasional. OECD dalam laporan Economic Survey of Indonesia 2023 menilai bahwa infrastruktur baru berhasil menurunkan biaya logistik sekitar 2–3% dari PDB, meskipun masih jauh dari target ideal.
- 97. 76 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, periode 2016–2024 dapat dipandang sebagai “bab kelahiran” PSN. Fase ini meneguhkan PSN sebagai instrumen politik dan ekonomi strategis, meski belum sepenuhnya menjadi instrumen ketahanan nasional yang komprehensif. Fondasi infrastruktur yang dibangun menjadi landasan bagi pengembangan PSN ke depan, khususnya pada era RPJMN 2025–2029 yang menuntut PSN sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan konsep Ketahanan Nasional. Untuk menutup fase kelahiran PSN, refleksi heroik perlu digarisbawahi. PSN adalah wujud nyata tekad bangsa yang tidak menyerah pada keterbatasan melainkan berani melompat ke depan demi mengukir jalan menuju Indonesia Emas 2045. Seperti para pendiri bangsa yang membangun republik di tengah keterbatasan, PSN lahir di tengah tantangan global namun tetap mengibarkan semangat kedaulatan, kemandirian, dan keadilan sosial. Tabel 4.1 Implikasi Lingkungan Strategis bagi PSN 2016–2024 No Aspek Capaian Utama Tantangan yang Muncul Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Infrastruktur Transportasi Jalan tol, bandara, pelabuhan Biaya logistik masih tinggi, ketimpangan wilayah Memperkuat konektivitas, tapi disparitas timur-barat tetap besar 2 Energi PLTU, PLTA, PLTS Proyek molor, isu lingkungan Pasokan energi meningkat, risiko ekologis besar 3 Ekonomi Global Investasi asing, perdagangan bebas Ketergantungan Tiongkok, volatilitas harga Membuka pasar baru tetapi melemahkan kemandirian 4 Perubahan Iklim Pembangunan bendungan, mitigasi bencana Deforestasi, degradasi ekosistem Infrastruktur adaptif, tapi ancaman ekologis meningkat 5 Teknologi Digitalisasi PSN, sistem monitoring Kesenjangan digital, keamanan data Efisiensi meningkat, ancaman siber membesar 6 Sosial Politik Konsultasi publik terbatas Konflik agraria, resistensi sosial Legitimasi negara dipertaruhkan, potensi instabilitas Dengan demikian, PSN periode 2016–2024 adalah fase kelahiran yang penuh dinamika. Ia menghadirkan infrastruktur monumental
- 98. 77 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sekaligus kritik sosial yang tajam. Namun justru dari paradoks ini, bangsa Indonesia belajar bahwa pembangunan strategis tidak dapat dilepaskan dari legitimasi sosial, lingkungan yang berkelanjutan, dan kesetiaan pada nilai-nilai Pancasila. Dari fase awal inilah, PSN menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045, sebagai instrumen ketahanan nasional yang bukan hanya membangun fisik tetapi juga meneguhkan jiwa dan semangat kebangsaan. 4.2. TRANSFORMASI KEBIJAKAN PSN ERA PRABOWO Transformasi kebijakan PSN pada era Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah monumental dalam sejarah pembangunan bangsa. Jika pada periode awal kelahiran PSN 2016–2024 fokusnya lebih pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk menutup defisit logistik dan menarik investasi, maka pada periode 2025–2029 PSN naik kelas menjadi instrumen kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Transformasi ini mengoreksi sekaligus melengkapi fase sebelumnya yang sarat dengan capaian fisik namun juga penuh dengan konflik sosial, kontroversi hukum, dan pembengkakan biaya. Kini PSN diposisikan bukan hanya sebagai mesin ekonomi melainkan juga sebagai pilar strategis untuk memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029,ditegaskanbahwaPSNharusmenjadiwujudnyatapengamalan Pancasila dan amanat konstitusi. Dengan demikian, setiap proyek tidak boleh berhenti pada hitungan finansial atau teknis semata tetapi juga wajib memenuhi dimensi ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari infrastructure-driven development menuju national resilience-driven development, di mana pembangunan infrastruktur dipahami sebagai sarana memperkuat kedaulatan bangsa, menegakkan keadilan sosial, dan mengokohkan integrasi nasional. Bappenas memperoleh mandat sentral sebagai lembaga perencana, pengendali, sekaligus evaluator PSN. Perpres No. 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kewenangan penuh bagi Bappenas untuk merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi PSN secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya ketika peran lebih dominan dipegang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP. Sentralisasi ini bertujuan menyatukan arah
- 99. 78 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, memastikan sinkronisasi lintas sektor, serta menghindari ego sektoral yang kerap menjadi hambatan. Dengan begitu, PSN diposisikan sebagai keputusan politik Presiden yang didasarkan pada kajian teknokratis yang terukur. Salah satu terobosan penting adalah integrasi Indeks Ketahanan Nasional ke dalam mekanisme penilaian PSN. Langkah ini dilandasi analisis Lemhannas RI bahwa banyak PSN periode awal justru memunculkan gejolak sosial, konflik agraria, atau pencemaran lingkungan yang melemahkan ketahanan nasional. Dengan mengadopsi variabel-variabel Indeks Ketahanan Nasional yang mencakup aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, maka setiap PSN yang diusulkan akan dinilai tidak hanya dari sisi kelayakan finansial tetapi juga kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Instrumen ini menjadikan PSN lebih komprehensif, selaras dengan amanat Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Transformasi kebijakan PSN juga menjawab kritik publik terhadap era sebelumnya. Judicial review terhadap UU Cipta Kerja, resistensi masyarakat atas proyek Rempang Eco-City, Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland hingga isu pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi pelajaran berharga. Kini partisipasi publik, konsultasi sosial, serta transparansi informasi menjadi prasyarat penting dalam penetapan PSN. UNDP dalam Human Development Report menekankan bahwa legitimasi sosial adalah syarat utama keberhasilan pembangunan strategis. Tanpa kepercayaan publik, proyek besar justru akan menjadi sumber instabilitas. Oleh karena itu, transformasi PSN era Prabowo meletakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Dari perspektif internasional, World Bank menekankan pentingnya value for money dalam proyek infrastruktur: setiap rupiah investasi harus menghasilkan manfaat maksimal yang terukur. OECD menambahkan dimensi inclusive growth, bahwa pembangunan harus menekan ketimpangan dan menciptakan peluang setara. Sementara WEF melalui Global Risks Report 2025 mengingatkan bahwa risiko terbesar pembangunan di negara berkembang bukan sekadar kekurangan dana tetapi kegagalan dalam mengelola risiko sosial, lingkungan, dan politik. Transformasi PSN dengan mengintegrasikan Indeks Ketahanan Nasional merupakan jawaban Indonesia terhadap tantangan global ini, sehingga
- 100. 79 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 proyek strategis benar-benar menjadi instrumen resilien untuk menghadapi ancaman multi-dimensi. Transformasi kebijakan juga menekankan pentingnya keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur tidak lagi semata-mata betonisasi melainkan diarahkan untuk mendukung ekonomi hijau, energi terbarukan, digitalisasi tata kelola, dan industrialisasi bernilai tambah. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement serta target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri pada 2030. Dengan memasukkan variabel ketahanan lingkungan dalam kriteria PSN, maka pembangunan tidak boleh lagi mengorbankan ekosistem atau hak masyarakat adat. Dengan demikian, PSN era baru adalah proyek yang tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga menjadi warisan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Secara heroik, transformasi PSN dapat dilihat sebagai koreksi sejarah. Fase pertama PSN menunjukkan keberanian bangsa membangun di tengah keterbatasan, sementara fase kedua menegaskan kedewasaan bangsa dalam memadukan pembangunan fisik dengan nilai kebangsaan. Inilah perwujudan nyata dari semangat Indonesia Emas 2045: membangun tidak hanya gedung dan jalan tetapi juga kepercayaan, keadilan, dan ketangguhan nasional. Tabel 4.2 Transformasi Kebijakan PSN Era Prabowo No Dimensi Sebelum 2025 Sesudah 2025 Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Landasan Ideologis Infrastruktur oriented Pancasila & UUD 1945 oriented Legitimasi sosial lebih kuat 2 Lembaga Pengelola KPPIP di bawah Menko Perekonomian Bappenas sebagai pusat perencanaan Integrasi dengan RPJMN/RPJPN 3 Instrumen Penilaian Fokus teknis & finansial Indeks Ketahanan Nasional Proyek mendukung 8 gatra ketahanan 4 Partisipasi Publik Terbatas, resistensi tinggi Konsultasi & transparansi wajib Dukungan masyarakat meningkat 5 Fokus Pembangunan Infrastruktur fisik, energi fosil Ekonomi hijau, EBT, digitalisasi Resiliensi jangka panjang 6 Lingkungan & SDGs Kurang terintegrasi Selaras Paris Agreement & SDGs Diplomasi global lebih kuat
- 101. 80 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Sebelum 2025 Sesudah 2025 Implikasi bagi Ketahanan Nasional 7 Tata Kelola Ego sektoral tinggi Koordinasi lintas sektor oleh Bappenas Efisiensi birokrasi meningkat TransformasikebijakanPSNeraPrabowoSubiantomenunjukkanbahwa Indonesia belajar dari pengalaman, memperbaiki kelemahan, dan berani mengambil langkah besar. PSN kini bukan lagi sekadar proyek percepatan ekonomi tetapi instrumen strategis untuk meneguhkan kedaulatan, meningkatkan daya tahan bangsa, dan menjamin keadilan sosial. Dengan paradigma baru ini, PSN menjadi lokomotif yang tidak hanya menarik gerbong pembangunan tetapi juga menjaga agar rel bangsa tetap kokoh menghadapi guncangan global. Transformasi ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri melainkan juga sedang membangun peradaban. Dengan fondasi Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, PSN era baru adalah manifestasi nyata dari tekad bangsa untuk menapaki jalan emas menuju 2045 sebagai negara yang tangguh, adil, dan berdaulat. 4.3. PERATURAN DAN DASAR HUKUM PSN PSN tidak lahir di ruang hampa. Ia berdiri di atas fondasi regulasi yang kokoh namun dinamis, merefleksikan bagaimana negara mengatur, mengawal, dan memastikan bahwa pembangunan strategis berjalan sesuai visi kebangsaan. Dalam konteks hukum tata negara, setiap proyek pembangunan yang menyandang predikat “strategis nasional” tidak hanya sekadar kebijakan teknis tetapi juga representasi keputusan politik tertinggi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi menjadi instrumen penting yang mengikat semua pemangku kepentingan agar pembangunan tidak menyimpang dari jalur konstitusional. Sejak awal, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN menjadi tonggak kelahiran PSN. Regulasi ini dimaksudkan untuk memotong hambatan birokrasi, menyederhanakan prosedur, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dianggap vital bagi daya saing nasional. Namun, seiring perjalanan waktu, aturan ini mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Perubahan tersebut bertujuan menyesuaikan daftar proyek, mekanisme
- 102. 81 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pelaksanaan, serta memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah dalam mengelola prioritas pembangunan. Daftar PSN juga ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, seperti Permenko Nomor 7 Tahun 2021 dan perubahannya hingga Permenko Nomor 12 Tahun 2024. Instrumen hukum ini memberikan kepastian daftar proyek yang disepakati, dengan kriteria teknis dan strategis yang relatif terukur. Namun, pada praktiknya, kerap muncul kritik karena penentuan daftar proyek lebih banyak berbasis keputusan politik dibandingkan kajian teknokratik yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian dikoreksi pada era Presiden Prabowo Subianto dengan lahirnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi baru ini menegaskan bahwa PSN harus sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka RPJMN 2025–2029, sehingga tidak ada lagi proyek strategis yang berdiri di luar dokumen pembangunan nasional. Dengan demikian, PSN bukan hanya “proyek pemerintah pusat” melainkan bagian dari orkestrasi pembangunan nasional yang melibatkan daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Selain peraturan presiden dan peraturan menteri, fondasi hukum PSN juga bersandar pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020, kemudian ditetapkan kembali menjadi UU No. 6 Tahun 2023). Undang- undang ini menjadi dasar hukum utama bagi percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan pemberian insentif kepada investor. Namun, keberadaan UU Cipta Kerja tidak luput dari kontroversi. Judicial review di Mahkamah Konstitusi, aksi penolakan masyarakat sipil, dan perdebatan panjang di ruang publik menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya terletak pada teks melainkan juga pada penerimaan sosial. Lemhannas RI melalui kajian strategisnya menilai bahwa kelemahan implementasi PSN salah satunya bersumber dari fondasi hukum yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya pendekatan baru pada era Prabowo, yaitu integrasi PSN dengan Indeks Ketahanan Nasional, sehingga hukum tidak hanya mengatur prosedur pembangunan tetapi juga memastikan dampak positifnya bagi keuletan dan ketangguhan bangsa. Dari perspektif internasional, World Bank dalam laporan Governance and the Law menekankan bahwa regulasi pembangunan harus memenuhi tiga prinsip: kepastian hukum, fleksibilitas adaptif, dan akuntabilitas publik. OECD menambahkan bahwa hukum yang
- 103. 82 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mengatur proyek strategis harus mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Sementara UNDP dalam kajian Rule of Law and Development menegaskan bahwa hukum pembangunan yang kuat adalah hukum yang legitimitasnya diterima masyarakat, bukan sekadar ditegakkan oleh aparat negara. Dalam konteks Indonesia, transformasi regulasi PSN dari 2016 hingga 2025 menunjukkan dinamika menuju tiga prinsip tersebut, meskipun masih banyak ruang perbaikan. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Bappenas mempertegas kembali posisi lembaga perencanaan nasional sebagai pusat koordinasi PSN. Dengan kewenangan merumuskan, menetapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi proyek strategis, Bappenas kini menjadi jantung regulasi PSN. Hal ini penting karena selama hampir satu dekade, daftar PSN kerap berubah mengikuti kepentingan jangka pendek dan fragmentasi birokrasi. Dengan integrasi penuh ke dalam RPJMN, PSN diharapkan menjadi instrumen berjangka panjang yang konsisten dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Meski demikian, kerangka hukum PSN masih menghadapi tantangan. Pertama, regulasi kerap tumpang tindih antara pusat dan daerah, terutama dalam hal tata ruang, izin lingkungan, dan penyediaan lahan. Kedua, dinamika politik yang cepat membuat aturan sering kali berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor maupun masyarakat. Ketiga, masih lemahnya mekanisme akuntabilitas publik, di mana partisipasi masyarakat dalam penentuan PSN sering dianggap formalitas. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa regulasi PSN bukan hanya soal kecepatan tetapi juga soal kualitas hukum yang menjamin keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi inklusif. Dalam kerangka heroik kebangsaan, regulasi PSN bukan sekadar teks hukum melainkan piagam modern untuk memastikan pembangunan berjalan di rel yang benar. Ia adalah alat negara untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi, menjaga kedaulatan, dan meneguhkan persatuan. Regulasi yang kuat, adaptif, dan berkeadilan akan menjadi benteng bangsa menghadapi ancaman geopolitik, tekanan ekonomi global, serta dinamika sosial domestik. Sebaliknya, regulasi yang lemah hanya akan menjadi sumber konflik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, transformasi hukum PSN harus selalu diarahkan pada penguatan ketahanan nasional, sesuai dengan mandat Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
- 104. 83 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 4.3 Peraturan dan Dasar Hukum PSN No Jenis Regulasi Nomor & Tahun Substansi Utama Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Peraturan Presiden Perpres No. 3/2016 Percepatan PSN Landasan awal pembangunan 2 Peraturan Presiden Perpres No. 109/2020 Perubahan daftar & mekanisme Fleksibilitas daftar proyek 3 Peraturan Menko Perekonomian Permenko No. 7/2021 – No. 12/2024 Penetapan daftar PSN Kepastian hukum, tapi lemah partisipasi 4 Undang-Undang UU No. 11/2020 jo. UU No. 6/2023 Cipta Kerja, percepatan izin & lahan Investasi meningkat, legitimasi diperdebatkan 5 Peraturan Presiden Perpres No. 195/2024 Penguatan Bappenas Integrasi dengan RPJMN 6 Peraturan Menteri PPN/Bappenas Permen PPN No. 4/2025 Integrasi PSN dengan Indeks Ketahanan Nasional Legitimasi sosial lebih kuat 7 Putusan MK Judicial Review UU Cipta Kerja Uji formil & materiil Menuntut adaptasi hukum & transparansi Dengan demikian, peraturan dan dasar hukum PSN merupakan fondasi yang menentukan arah pembangunan strategis Indonesia. Sejak lahir pada 2016 hingga transformasinya pada 2025, regulasi PSN telah mengalami perjalanan panjang: dari instrumen percepatan infrastruktur menjadi instrumen kebangsaan yang berorientasi pada ketahanan nasional. Perjalanan ini menunjukkan kedewasaan hukum pembangunan Indonesia, bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks dan prosedur melainkan harus menjadi energi moral dan politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjaga kedaulatan bangsa. Regulasi yang kuat, adaptif, dan inklusif akan memastikan PSN benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek jangka pendek tetapi warisan strategis bagi generasi mendatang.
- 105. 84 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 4.4. PERAN BAPPENAS DALAM PERENCANAAN PSN Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024, peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalami transformasi signifikan dalam arsitektur pembangunan Indonesia. Jika sebelumnya Bappenas lebih berperan sebagai penyusun rencana pembangunan nasional serta pengendali garis besar pembangunan, kini lembaga ini menjadi pusat gravitasi kebijakan PSN. Bappenas tidak hanya mengatur daftar proyek melainkan juga memikul tanggung jawab penuh dalam menilai kelayakan, mengendalikan pelaksanaan, serta mengevaluasi dampak proyek terhadap pembangunan nasional. Peran ini menjadikan PSN tidak lagi sekadar kumpulan proyek terpilih tetapi bagian integral dari orkestrasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mandat baru ini, Bappenas dituntut untuk menyatukan visi pembangunan strategis ke dalam satu kerangka besar yang konsisten dengan RPJPN dan RPJMN, sehingga setiap PSN tidak berdiri sebagai proyek terpisah tetapi sebagai simpul dari peta jalan pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik internasional yang direkomendasikan oleh OECD, bahwa lembaga perencanaan nasional harus memiliki fungsi gatekeeper untuk proyek strategis, agar pembangunan tidak hanya efektif tetapi juga konsisten dengan tujuan jangka panjang negara. Dalam konteks PSN, Bappenas menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, fungsi perencanaan, yaitu menyusun dan memutakhirkan daftar PSN berdasarkan kriteria strategis, kesiapan teknis, serta kesesuaian dengan prioritas nasional. Kedua, fungsi pengendalian, yakni memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai kerangka waktu, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan, sekaligus memfasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian dan daerah. Ketiga, fungsi evaluasi, yaitu menilai dampak proyek tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga kontribusinya terhadap ketahanan nasional, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, peran Bappenas tidak lagi terbatas pada ruang teknokratis melainkan mencakup peran ideologis dan kebangsaan. Landasan hukum peran ini termaktub dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 38 huruf f, dan Pasal 41 huruf c Perpres No. 195/2024, yang memberi mandat kepada Bappenas untuk merumuskan, menetapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi PSN. Sementara itu, Permen PPN No. 4 Tahun 2025 mempertegas prosedur teknis, kriteria seleksi, serta mekanisme evaluasi PSN yang wajib mempertimbangkan variabel Indeks Ketahanan Nasional.
- 106. 85 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan kerangka ini, PSN menjadi lebih terukur dan selaras dengan amanat UUD 1945, Pancasila, serta Wawasan Nusantara. Meski demikian, tanggung jawab besar ini menuntut Bappenas untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Pertama, kapasitas analisis data harus diperkuat. PSN dengan nilai investasi ribuan triliun rupiah memerlukan instrumen berbasis data besar (big data analytics), model proyeksi ekonomi, serta indikator sosial-ekonomi yang lebih presisi. World Bank dalam laporan Data for Better Lives menekankan bahwa negara yang ingin mencapai pembangunan inklusif harus mengandalkan data berkualitas tinggi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Kedua, koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat utama. Bappenas harus mampu menjembatani kepentingan kementerian teknis, pemerintah daerah, serta dunia usaha, sehingga konflik sektoral dapat diminimalisasi. Ketiga, transparansi dan partisipasi publik harus menjadi prinsip utama. UNDP menyatakan bahwa legitimasi pembangunan akan menguat apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dalam dimensi ketahanan nasional, peran Bappenas menjadi semakin vital. Dengan memasukkan variabel ASTAGATRA dan Indeks Ketahanan Nasional dalam penilaian PSN, lembaga ini berfungsi sebagai penjaga agar pembangunan fisik tidak mengorbankan keutuhan sosial, kelestarian lingkungan, atau stabilitas politik. Misalnya, sebelum menetapkan food estate sebagai PSN, Bappenas perlu menilai dampaknya terhadap gatra demografi, sosial budaya, serta sumber kekayaan alam. Dengan pendekatan ini, setiap proyek tidak hanya diukur dari nilai investasi tetapi juga dari sejauh mana ia memperkuat keuletan dan ketangguhan bangsa. Transformasi peran Bappenas juga memperlihatkan kematangan kebijakanpembangunanIndonesia.PSNkinidiposisikansebagaiinstrumen teknokratis sekaligus ideologis. OECD dalam Strategic Governance of Infrastructuremenegaskanbahwakeberhasilanproyekstrategisditentukan oleh keberadaan lembaga perencana yang independen, kredibel, dan mampu menegakkan disiplin perencanaan lintas pemerintahan. Dengan Bappenas sebagai pusat gravitasi PSN, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan adalah urusan negara secara keseluruhan, bukan hanya proyek pemerintah yang sedang berkuasa. Namun, tantangan tetap ada. Pertama, masih terdapat potensi tarik- menarik kepentingan antara kementerian teknis dan Bappenas. Kedua, ketersediaan data yang akurat dan terbarukan masih menjadi kendala. Ketiga, mekanisme akuntabilitas publik belum sepenuhnya mapan,
- 107. 86 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sehingga risiko resistensi sosial tetap tinggi. Oleh karena itu, Bappenas perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui digitalisasi perencanaan, penguatan sistem monitoring-evaluasi, serta pembentukan forum komunikasi multi-stakeholder. Dalam perspektif heroik kebangsaan, peran Bappenas dalam PSN adalah perwujudan modern dari semangat gotong royong. Ia menyatukan visi presiden, kementerian, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu tujuan besar: mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Seperti para perencana awal bangsa yang merumuskan konsep negara berdaulat, adil, dan makmur, Bappenas kini menjadi pengawal agar pembangunan strategis benar-benar mengabdi pada kepentingan bangsa. Peran ini bukan sekadar teknis tetapi juga simbol bahwa negara hadir mengatur pembangunan dengan visi jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek. Tabel 4.4 Peran Bappenas dalam Perencanaan dan Pengendalian PSN No Fungsi Utama Instrumen Hukum Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Perencanaan Perpres No. 195/2024 Menyusun daftar PSN dalam RPJMN Keselarasan pembangunan nasional 2 Penilaian Kelayakan Permen PPN No. 4/2025 Integrasi variabel Indeks Ketahanan Nasional Proyek lebih inklusif & strategis 3 Pengendalian RPJMN 2025– 2029 Monitoring, penyelesaian hambatan Efisiensi waktu & anggaran 4 Evaluasi Permen PPN No. 4/2025 Penilaian sosial, ekonomi, politik, lingkungan Legitimasi & keberlanjutan meningkat 5 Koordinasi Lintas Sektor Mandat Perpres Sinkronisasi kementerian & daerah Ego sektoral menurun, sinergi nasional meningkat 6 Partisipasi Publik Prinsip Good Governance Konsultasi & transparansi Dukungan masyarakat & legitimasi publik 7 Digitalisasi & Data Rekomendasi WB & OECD Big data analytics, dashboard evaluasi Perencanaan berbasis bukti, resiliensi adaptif
- 108. 87 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, peran Bappenas dalam perencanaan PSN tidak hanya teknis melainkan juga strategis dan ideologis. Ia memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi pada ketahanan nasional, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dengan landasan hukum yang kuat, kapasitas analisis yang ditingkatkan, serta koordinasi lintas sektor yang efektif, Bappenas menjadi pusat gravitasi pembangunan strategis Indonesia. Peran ini adalah bukti kedewasaan negara dalam mengelola pembangunan, bahwa visi besar Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika setiap langkah pembangunan ditopang oleh perencanaan yang matang, regulasi yang adil, dan komitmen kebangsaan yang teguh. 4.5. DAFTAR PSN 2016–2024 Daftar PSN periode 2016–2024 adalah refleksi ambisi besar Indonesia untuk melompat dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju negara maju. Dalam periode delapan tahun, pemerintah menetapkan tidak kurang dari 228 proyek dan 16 program dengan total nilai investasi lebih dari Rp 6.000 triliun. Daftar ini mencakup berbagai sektor vital mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, energi berbasis fosil maupun energi baru terbarukan, pangan melalui food estate, kawasan industri strategis, perumahan rakyat, hingga infrastruktur sosial yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan cakupan tersebut, daftar PSN menjadi dokumen monumental yang menandai arah pembangunan Indonesia pada dekade kedua abad ke-21. Transportasi menjadi prioritas utama, dengan lebih dari 50 proyek jalan tol, sejumlah bandara internasional, dan pelabuhan utama masuk dalam daftar PSN. Jalan Tol Trans Jawa sepanjang lebih dari 1.000 km menjadi ikon yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya, memperpendek waktu tempuh dan memangkas biaya logistik. Demikian pula pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat, bandara Kertajati di Majalengka, dan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Priok yang memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di balik keberhasilan ini, sejumlah proyek menghadapi kendala serius. Misalnya, pembangunan bandara baru tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah penumpang, sementara integrasi dengan moda transportasi lain masih lemah. OECD dalam kajian Strategic Transport Infrastructure Investment menekankan bahwa keberhasilan proyek transportasi tidak hanya diukur dari panjang jalan atau luas terminal melainkan dari keterhubungan sistemik yang menciptakan efisiensi ekonomi.
- 109. 88 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sektor energi juga menjadi tulang punggung PSN. Program 35.000 MW yang diluncurkan sejak 2015 menjadi bagian dari daftar PSN, dengan pembangunan PLTU, PLTA, PLTG, serta proyek energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan PLTB. Di satu sisi, pembangunan pembangkit listrik berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi hingga lebih dari 99% pada 2023, yang merupakan capaian historis. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada PLTU batubara masih sangat tinggi, sehingga menimbulkan dilema besar antara kebutuhan energi dan komitmen pengurangan emisi karbon. WEF dalam Energy Transition Index menempatkan Indonesia pada posisi menengah, dengan tantangan utama berupa transisi dari energi fosil ke energi bersih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daftar PSN telah memasukkan sejumlah proyek EBT, keberlanjutan masih belum menjadi orientasi utama pada periode 2016– 2024. Dalam sektor pangan, PSN menempatkan program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua sebagai proyek strategis. Ide besar di balik food estate adalah menciptakan lumbung pangan baru yang mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, realisasi program ini jauh dari harapan. Sejumlah proyek mengalami gagal panen, konflik lahan dengan masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan skala besar. UNDP dalam kajian Human Development and Food Security menegaskan bahwa proyek pangan berskala besar hanya akan berhasil jika memperhatikan aspek sosial dan ekologi, bukan sekadar target produksi. Dengan demikian, daftar PSN di bidang pangan memperlihatkan paradoks antara ambisi besar dan kenyataan di lapangan. Kawasan industri menjadi bagian penting dari daftar PSN karena dipandang sebagai kunci industrialisasi Indonesia. Kawasan industri Morowali untuk nikel, Batang untuk manufaktur, serta Konawe untuk smelter menjadi simbol industrialisasi baru berbasis sumber daya alam. Kawasan ini berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, terutama dari Tiongkok. Namun, ketergantungan pada investor asing menimbulkan persoalan baru, mulai dari dominasi tenaga kerja asing, kerusakan lingkungan, hingga potensi ketergantungan ekonomi. World Bank dalam Global Value Chain Development Report menekankan bahwa industrialisasi berbasis sumber daya harus diiringi dengan strategi hilirisasi yang adil dan penguatan kapasitas tenaga kerja domestik. Daftar PSN periode ini menunjukkan capaian besar dalam menarik investasi tetapi
- 110. 89 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 belum sepenuhnya memastikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, kasus-kasus PSN yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa daftar PSN bukan hanya catatan proyek tetapi juga medan pertempuran antara kepentingan pembangunan dan legitimasi sosial. Lemhannas RI melalui kajiannya menegaskan bahwa daftar PSN harus dinilai bukan hanya dari capaian fisiknya tetapi juga dari kontribusinya kepada stabilitas sosial, legitimasi politik, dan keutuhan bangsa. Daftar PSN periode 2016–2024 juga mencerminkan pola pembangunan yang ambisius namun belum sepenuhnya inklusif. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan bahwa pembangunan infrastruktur masif harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia, tata kelola yang transparan, dan kebijakan yang berkelanjutan. Tanpa hal tersebut, proyek besar hanya akan menambah beban fiskal dan meninggalkan warisan masalah bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, daftar PSN harus dipahami sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki mekanisme penetapan, seleksi, dan implementasi proyek strategis di masa mendatang. Dalam kerangka ketahanan nasional, daftar PSN 2016–2024 memperlihatkan kontribusi besar sekaligus risiko yang tidak kecil. Di satu sisi, jalan tol, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, dan pembangkit listrik telah memperkuat gatra ekonomi, pertahanan-keamanan, serta geografi. Namun, di sisi lain, konflik agraria, pencemaran lingkungan, dan beban fiskal justru melemahkan gatra sosial budaya, politik, dan sumber kekayaan alam. Dengan demikian, daftar PSN periode ini adalah cermin paradoks pembangunan nasional: di satu sisi membanggakan, di sisi lain penuh tantangan. Secara heroik, daftar PSN harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa. Ia adalah bukti keberanian Indonesia untuk bermimpi besar dan melangkah maju, meskipun jalannya penuh liku. Seperti halnya pembangunan Borobudur di masa lalu atau jaringan irigasi kolonial yang masih bertahan hingga kini, daftar PSN 2016–2024 akan dikenang sebagai era pembangunan monumental yang mengubah wajah nusantara. Namun, warisan ini hanya akan bernilai apabila diikuti dengan koreksi, reformasi, dan perbaikan mekanisme agar PSN benar- benar menjadi instrumen ketahanan nasional, bukan sekadar daftar proyek besar.
- 111. 90 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 4.5 Daftar PSN 2016–2024: Capaian dan Tantangan No Sektor Proyek Utama Capaian Tantangan dan Implikasi 1 Transportasi Jalan Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Sumatera Memangkas waktu tempuh, meningkatkan konektivitas Jawa dan Sumatera Biaya logistik masih tinggi, kesenjangan wilayah timur belum teratasi 2 Transportasi Laut & Udara Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Revitalisasi Tanjung Priok Peningkatan kapasitas logistik dan konektivitas udara Bandara sepi penumpang, integrasi antarmoda lemah 3 Energi Konvensional PLTU, PLTG dalam Program 35.000 MW Rasio elektrifikasi >99% Ketergantungan batubara, emisi karbon tinggi 4 Energi Baru Terbarukan PLTS, PLTB, PLTA Diversifikasi energi, masuk ke transisi energi Kapasitas masih kecil, pembiayaan EBT terbatas 5 Pangan Food estate Kalimantan, Sumatera Utara, Papua Lumbung pangan baru direncanakan Gagal panen, konflik lahan adat, kerusakan ekologi 6 Kawasan Industri Morowali, Batang, Konawe Investasi asing besar, hilirisasi nikel dan manufaktur Ketergantungan asing, isu TKA, pencemaran lingkungan 7 Perumahan Rakyat Program sejuta rumah, rusunawa Meningkatkan akses perumahan bagi MBR Kualitas rendah, lokasi jauh dari pusat ekonomi 8 Infrastruktur Sosial Bendungan Jatigede, jaringan irigasi, rumah sakit pendidikan Menjamin ketersediaan air dan layanan dasar Banyak proyek molor, perawatan infrastruktur minim 9 Transportasi Modern Kereta Cepat Jakarta– Bandung, LRT, MRT Modernisasi transportasi perkotaan Pembengkakan biaya, keterlambatan proyek
- 112. 91 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Sektor Proyek Utama Capaian Tantangan dan Implikasi 10 Tata Kelola & Regulasi Perpres No. 3/2016, Perpres No. 109/2020 Payung hukum percepatan PSN Tumpang tindih aturan, lemah partisipasi publik Dengan demikian, daftar PSN 2016–2024 adalah peta besar pembangunan Indonesia yang penuh ambisi, capaian monumental tetapi juga kontroversi mendalam. Ia adalah fondasi sekaligus pelajaran, bahwa pembangunanstrategistidakbisahanyaberorientasipadainfrastrukturfisik melainkan harus berakar pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan nasional. Dari daftar inilah bangsa belajar bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar soal jumlah proyek atau nilai investasi tetapi tentang bagaimana setiap proyek benar-benar menguatkan kedaulatan, keadilan, dan persatuan bangsa. 4.6. PSN DALAM RPJMN 2025–2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025– 2029 menandai babak baru dalam perjalanan PSN. Bila pada periode 2016–2024 PSN lebih berorientasi pada percepatan infrastruktur untuk menutup defisit logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi, maka pada periode 2025–2029 PSN ditransformasikan menjadi instrumen utama untuk mendukung delapan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, PSN kini tidak hanya diposisikan sebagai proyek ekonomi berskala besar melainkan juga sebagai instrumen strategis kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan visi ketahanan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, tercatat 77 proyek indikatif yang terdiri dari lanjutan proyek periode sebelumnya serta inisiatif baru yang berorientasi pada swasembada pangan, air, dan energi; hilirisasi sumber daya alam; transformasi digital; penguatan konektivitas; pembangunan kawasan; serta perumahan rakyat. Integrasi daftar ini dengan RPJMN menunjukkan bahwa PSN tidak lagi berdiri sebagai daftar teknokratis yang terpisah tetapi sebagai jantung pembangunan nasional. Bappenas menegaskan bahwa penetapan proyek strategis kini menjadi keputusan politik Presiden yang bersandar pada kajian teknokratik mendalam, termasuk analisis risiko, pendanaan, serta dampak sosial-lingkungan. Orientasi baru ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, PSN kini secara eksplisit dirancang sebagai bentuk pengamalan Pancasila
- 113. 92 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan amanat UUD 1945, sesuatu yang sebelumnya jarang disebut secara tegas. Kedua, PSN menjadi lebih terukur melalui integrasi dengan Indeks Ketahanan Nasional, sehingga kontribusinya terhadap keuletan dan ketangguhan bangsa dapat dinilai secara obyektif. Misalnya, proyek bendungan tidak hanya diukur dari kapasitas air yang ditampung tetapi juga dari kontribusinya terhadap gatra geografi, sosial-budaya, dan pertahanan- keamanan. Atau, proyek digitalisasi tidak hanya dihitung dari jumlah BTS tetapi juga dari kontribusinya terhadap kedaulatan data, literasi digital masyarakat, dan daya saing ekonomi. Dalam praktiknya, PSN pada RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menyeimbangkan tiga tujuan: pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengurangan kemiskinan. World Bank dalam World Development Report 2023 menekankan bahwa infrastruktur hanya akan berdampak signifikan jika mampu mengurangi ketimpangan dan membuka akses bagi kelompok miskin. UNDP juga menegaskan bahwa proyek pembangunan harus dikaitkan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan ke-7 (Energi Bersih), dan tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur). OECD melalui Infrastructure Governance Review menambahkan dimensi value for money, bahwa setiap proyek publik harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada biayanya. Dalam daftar indikatif RPJMN 2025–2029, sektor pangan menempati prioritas strategis melalui pengembangan food estate yang diperbaiki mekanismenya, program makan bergizi gratis, serta penguatan irigasi nasional. Sektor energi diarahkan menuju kemandirian energi dengan porsi energi baru terbarukan yang lebih besar, sesuai komitmen Paris Agreement. Proyek air mencakup pembangunan bendungan, embung, dan sistem penyediaan air bersih untuk mendukung swasembada air dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga menjadi proyek unggulan untuk memperkuat industrialisasi nasional. Transformasi digital juga masuk sebagai PSN, dengan fokus pada pembangunan jaringan 5G, pusat data nasional, serta ekosistem kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemerintahan digital dan ekonomi kreatif. Di bidang konektivitas, proyek jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara tetap masuk daftar tetapi dengan penekanan pada integrasi antarmoda dan pengurangan disparitas timur-barat. Di sisi perumahan, RPJMN
- 114. 93 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, memperluas akses hunian layak yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Namun, integrasi PSN ke dalam RPJMN tidak lepas dari tantangan. Pertama, pendanaan masih menjadi masalah utama. Dengan kebutuhan lebih dari Rp 6.000 triliun hingga 2029, diversifikasi pembiayaan melalui skema Public-Private Partnership (PPP), obligasi hijau, dan blended finance menjadi penting. Kedua, konflik sosial harus dicegah sejak dini dengan memperkuat konsultasi publik dan perlindungan hak masyarakat adat. Ketiga, risiko lingkungan harus dikelola agar proyek strategis tidak berbalik melemahkan ketahanan ekologi bangsa. WEF dalam Global Risks Report 2025 menekankan bahwa kegagalan dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan adalah ancaman terbesar bagi proyek pembangunan di negara berkembang. Meski begitu, orientasi baru PSN dalam RPJMN ini merupakan langkah heroik untuk membumikan pembangunan strategis dalam kerangka kebangsaan. Ia adalah wujud nyata tekad Indonesia untuk tidak hanya membangun jalan, bendungan, atau pabrik tetapi juga membangun kepercayaan, solidaritas, dan masa depan. Dengan memasukkan indikator ketahanan nasional dalam penilaian, Indonesia memperlihatkan kematangan baru: bahwa pembangunan tidak boleh memecah belah melainkan harus memperkuat persatuan dan keadilan sosial. Tabel 4.6 Daftar Indikatif PSN dalam RPJMN 2025–2029 No Sektor Prioritas Proyek Utama Capaian yang Diharapkan Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1. Pangan Food estate berkelanjutan, makan bergizi gratis, rehabilitasi irigasi Swasembada pangan, gizi anak meningkat Ketahanan demografi & sosial lebih kuat 2. Energi PLTS, PLTB, PLTA, hilirisasi energi, jaringan listrik EBT Swasembada energi, transisi ke energi bersih Ketahanan energi & komitmen iklim meningkat 3. Air Bendungan, embung, SPAM nasional Ketersediaan air untuk rakyat & industri Adaptasi iklim, stabilitas ekologi
- 115. 94 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Sektor Prioritas Proyek Utama Capaian yang Diharapkan Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4. Hilirisasi & Industri Smelter nikel, bauksit, tembaga; kawasan industri hijau Nilai tambah SDA, industrialisasi Ekonomi lebih mandiri, daya saing global 5. Digitalisasi Jaringan 5G, pusat data, AI, e-government Ekonomi digital tumbuh, kedaulatan data Ketahanan teknologi & siber meningkat 6. Konektivitas Jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara Integrasi wilayah, disparitas menurun Konektivitas nusantara, integrasi nasional 7. Perumahan Rakyat Program 3 juta rumah, rusunawa Hunian layak, pengurangan backlog perumahan Kesejahteraan rakyat, stabilitas sosial Dengan demikian, PSN dalam RPJMN 2025–2029 tidak lagi sekadar daftar proyek ekonomi melainkan pilar utama yang menopang delapan agenda pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Ia dirancang untuk menumbuhkan ekonomi, meratakan pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan nasional di segala gatra. PSN dalam RPJMN ini adalah simbol kedewasaan pembangunan Indonesia: sebuah strategi yang bukan hanya membangun fisik melainkan juga menegakkan nilai Pancasila, memperkuat persatuan, dan menyiapkan bangsa menghadapi tantangan global dengan penuh percaya diri. 4.7. KRITERIA PENETAPAN PSN Penetapan suatu proyek sebagai PSN tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ia memerlukan pijakan kaidah dan kriteria yang jelas agar proyek yang dipilih benar-benar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Perubahan besar dalam tata kelola PSN terjadi sejak terbitnya Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 yang secara eksplisit menetapkan kriteria seleksi PSN berbasis tiga pilar: kriteria utama, kriteria pendukung, dan kriteria kesiapan.
- 116. 95 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Kriteria utama menegaskan bahwa setiap PSN harus mendukung program prioritas Presiden, memiliki dampak strategis, membutuhkan sinergi lintas sumber daya, dan dapat difungsikan paling lambat tahun 2029. Ini berarti bahwa PSN harus berkontribusi langsung pada agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kriteria pendukung menambahkan lapisan nilai, bahwa proyek harus memiliki multi-kontribusi, memperhatikan aspek pemerataan, bersifat tematik-holistik-integratif-spasial, dan tercantum dalam dokumen perencanaan instansi pelaksana seperti Renstra K/L, RPJM Daerah, atau rencana badan usaha. Adapun kriteria kesiapan menekankan aspek teknis: proyek harus memiliki kelayakan teknis yang jelas, dokumen AMDAL, rencana pembiayaan yang pasti, kesesuaian tata ruang, serta strategi pelaksanaan yang realistis. Ketiga kriteria ini lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan PSN periode 2016–2024, di mana banyak proyek diputuskan lebih karena pertimbangan politik atau lobi ekonomi dibandingkan analisis teknokratik. World Bank dalam Governance and the Law menekankan pentingnya seleksi berbasis kriteria yang objektif agar proyek publik tidak menjadi sarana politik sesaat. OECD dalam Strategic Governance of Infrastructure menambahkan bahwa transparansi dalam penetapan proyek strategis adalah kunci untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara UNDP melalui Human Development Report menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan integrasi tujuan sosial-lingkungan harus masuk ke dalam kerangka seleksi proyek. Dalam kerangka ketahanan nasional, kriteria ini sangat penting karena memastikan bahwa PSN bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomitetapijugamemperkuatseluruhgatraketahanannasional.Misalnya, proyek swasembada pangan bukan hanya tentang hasil produksi beras tetapi juga tentang ketahanan demografi melalui pemenuhan gizi, ketahanan sosial dengan mengurangi konflik lahan, dan ketahanan ekonomi dengan menekan impor. Proyek energi baru terbarukan tidak hanya menambah kapasitas listrik tetapi juga meningkatkan ketahanan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat diplomasi iklim Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, kriteria penetapan PSN menjadi filter strategis untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, bukan hanya pada kepentingan sesaat. Meski demikian, pelaksanaan kriteria ini tetap menghadapi tantangan. Pertama, potensi intervensi politik tidak bisa dihindari, karena penetapan
- 117. 96 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN pada akhirnya adalah keputusan Presiden. Kedua, kapasitas teknis untuk menilai kesiapan proyek masih beragam antar kementerian dan daerah, sehingga konsistensi penerapan kriteria bisa lemah. Ketiga, tekanan investor asing sering kali membuat pemerintah tergoda untuk memasukkan proyek tertentu meski belum memenuhi semua kriteria. Inilah yang membuat konsistensi penerapan kriteria menjadi ujian besar dalam memastikan PSN tidak berubah menjadi sekadar daftar proyek ambisius tanpa arah strategis. Namun, penegasan kriteria penetapan PSN pada era RPJMN 2025–2029 adalah langkah heroik yang menunjukkan kematangan perencanaan pembangunan Indonesia. Dengan landasan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang mengejar pertumbuhan tetapi tentang menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan bangsa. Ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tabel 4.7 Kriteria Penetapan PSN No Jenis Kriteria Substansi Contoh Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Kriteria Utama Mendukung program prioritas Presiden, sinergi lintas sumber daya, dapat difungsikan paling lambat 2029 Pembangunan bendungan strategis untuk swasembada air Mendukung gatra geografi & ekonomi, memperkuat ketahanan air 2 Kriteria Pendukung Multi-kontribusi, tematik-holistik- integratif-spasial, tercantum dalam Renstra K/L, RPJMD, atau rencana badan usaha Pembangunan food estate yang tercantum dalam RPJMD Papua Menekan ketimpangan wilayah, memperkuat ketahanan pangan & sosial 3 Kriteria Kesiapan Analisis jalur kritis, strategi pelaksanaan, rencana pembiayaan, dokumen AMDAL, tata ruang, pengadaan lahan Proyek smelter nikel di Morowali dengan studi kelayakan lengkap Memperkuat hilirisasi SDA, mendukung ketahanan ekonomi
- 118. 97 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Jenis Kriteria Substansi Contoh Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Landasan Ideologis Harus sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 Proyek digitalisasi nasional dengan kedaulatan data Menjamin pembangunan selaras dengan ideologi negara 5 Integrasi Ketahanan Nasional Variabel Indeks Ketahanan Nasional sebagai filter tambahan Evaluasi dampak sosial, politik, dan lingkungan proyek jalan tol Memastikan proyek tidak melemahkan gatra sosial & ekologi 6 Transparansi & Partisipasi Proses penetapan akuntabel dan konsultatif Konsultasi publik proyek Rempang sebelum penetapan Meningkatkan legitimasi sosial & stabilitas politik Dengan demikian, kriteria penetapan PSN dalam RPJMN 2025–2029 adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap proyek benar- benar strategis, terukur, dan selaras dengan visi kebangsaan. Ia menjadi filter yang meneguhkan arah pembangunan agar tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Kriteria ini bukan hanya teknis tetapi juga politis dan ideologis, karena menyangkut pilihan besar bangsa dalam menentukan jalan masa depan. Heroisme bangsa terlihat dari keberanian menetapkan standar tinggi, meski godaan pragmatisme politik dan tekanan ekonomi begitu kuat. Apabila diterapkan konsisten, kriteria ini akan menjadi warisan kebijakan yang monumental. Ia akan memastikan bahwa PSN tidak menjadi alat politik sesaat tetapi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, memperkokoh kedaulatan, dan menuntun bangsa menapaki jalan emas menuju 2045 dengan penuh keyakinan. 4.8. INSTRUMEN PENGENDALIAN DAN EVALUASI Instrumen pengendalian dan evaluasi PSN adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa pembangunan strategis tidak hanya berjalan tepat waktudansesuairencanatetapijugamemberikankontribusinyataterhadap ketahanan nasional. Seiring dengan semakin kompleksnya daftar PSN yang mencakup ratusan proyek bernilai triliunan rupiah, diperlukan perangkat yang mampu memadukan monitoring teknis, evaluasi sosial-lingkungan,
- 119. 98 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 serta manajemen risiko yang komprehensif. Transformasi pengendalian PSN sejak 2025 mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2025, yang secara eksplisit menegaskan integrasi Indeks Ketahanan Nasional ke dalam mekanisme pengendalian dan evaluasi. Salah satu pilar utama dalam instrumen pengendalian adalah monitoring berkala. Pemerintah mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, sehingga setiap proyek PSN dapat dipantau secara real-time dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Monitoring ini tidak hanya mencatat progres fisik dan keuangan tetapi juga menilai dampak sosial, lingkungan, dan politik. Variabel gatra ketahanan nasional, seperti risiko bencana, kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, serta ketahanan energi dan pangan, harus menjadi bagian dari analisis monitoring. Dengan pendekatan ini, setiap laporan kemajuan proyek tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga keutuhan bangsa. Selain monitoring, manajemen risiko merupakan instrumen krusial. Setiap proyek PSN diwajibkan menyusun matriks risiko yang memuat identifikasi risiko utama, tahapan terjadinya risiko, penyebab, nilai risiko, serta rencana mitigasi. Dokumen risiko dibatasi pada 20 risiko paling penting untuk menjaga fokus, dengan prioritas pada risiko yang memiliki nilai kemungkinan dan dampak tertinggi. Mekanisme ini mencerminkan praktik terbaik internasional sebagaimana dianjurkan oleh World Bank, bahwa manajemen risiko proyek publik harus sederhana, fokus, dan operasional. Lebih jauh, OECD dalam Infrastructure Governance Review menyarankan agar manajemen risiko tidak hanya melihat aspek teknis dan keuangan tetapi juga dimensi sosial, politik, dan ekologi. Indonesia mulai mengadopsi hal ini dengan mengintegrasikan risiko konflik sosial dan kerentanan bencana dalam analisis PSN. Instrumen evaluasi PSN kini menekankan pemutakhiran daftar proyek secara berkala. RPJMN 2025–2029 menetapkan bahwa daftar PSN bukan dokumen statis melainkan harus ditinjau kembali setiap tahun melalui RKP. Dengan cara ini, proyek yang tidak lagi relevan dapat dikeluarkan, sementara proyek baru yang mendesak dapat dimasukkan. Evaluasi tahunan ini bukan hanya mekanisme administratif tetapi juga cerminan fleksibilitas negara dalam merespons dinamika geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan kebutuhan rakyat. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan pentingnya adaptabilitas kebijakan
- 120. 99 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 infrastruktur di era disrupsi, dan Indonesia mencoba mewujudkannya melalui pemutakhiran daftar PSN secara dinamis. Digitalisasi menjadi pilar penguatan instrumen pengendalian. Pemerintah membangun platform berbasis data besar (big data) yang mengintegrasikan informasi keuangan, teknis, dan sosial-lingkungan dari seluruh kementerian, daerah, serta dunia usaha. Platform ini memungkinkan evaluasi yang lebih transparan dan partisipatif, di mana publik dapat mengakses informasi tentang progres proyek. UNDP melalui Digital Governance Report menegaskan bahwa digitalisasi evaluasi publik meningkatkan akuntabilitas, menurunkan risiko korupsi, dan memperkuat legitimasi sosial pembangunan. Dengan digitalisasi monitoring PSN, Indonesia meneguhkan tekad untuk menghadirkan pembangunan yang terbuka dan inklusif. Instrumen pengendalian juga mencakup aspek ideologis. Integrasi variabel Indeks Ketahanan Nasional memastikan bahwa evaluasi PSN tidak hanya menilai aspek kuantitatif tetapi juga kesesuaian proyek dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Misalnya, sebuah proyek industri harus dinilai tidak hanya dari nilai tambah ekonominya tetapi Salah satu pilar utama dalam instrumen pengendalian adalah monitoring berkala. Pemerintah mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, sehingga setiap proyek PSN dapat dipantau secara real-time dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- 121. 100 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 juga dari kontribusinya pada pemerataan pembangunan dan perlindungan kelompok rentan. Evaluasi ideologis ini adalah langkah heroik, karena menempatkan nilai kebangsaan sebagai filter utama, bukan sekadar angka pertumbuhan. Meski demikian, tantangan besar masih ada. Koordinasi lintas lembaga kerap menjadi hambatan utama. Dengan banyaknya kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat, sinkronisasi data dan kebijakan sering berjalan lambat. Selain itu, keterbukaan data masih menghadapi resistensi birokrasi, padahal transparansi adalah kunci legitimasi sosial. Tantangan lainnya adalah kapasitas teknis aparat dalam menggunakan instrumen digital dan analitik. Tanpa peningkatan kapasitas, instrumen pengendalian berisiko menjadi sekadar dokumen formalitas. Namun, jika dilaksanakan konsisten, instrumen pengendalian dan evaluasi ini akan meningkatkan legitimasi PSN dan mengurangi konflik sosial yang sering muncul. Sebagai contoh, proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland yang sebelumnya menimbulkan resistensi dapat diantisipasi lebih baik jika mekanisme evaluasi sosial dan konsultasi publik dijalankan sejak awal. Dengan evaluasi yang menyeluruh, proyek strategis tidak hanya menguntungkan elite politik dan investor tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak. Tabel 4.8 Instrumen Pengendalian dan Evaluasi PSN No Instrumen Substansi Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Monitoring Berkala Pelaporan progres teknis, keuangan, sosial, lingkungan Integrasi dengan RKP tahunan, dashboard digital Menjamin akuntabilitas & efisiensi pembangunan 2 Manajemen Risiko Identifikasi risiko teknis, sosial, lingkungan, politik Matriks risiko 20 prioritas, mitigasi krisis Mengurangi potensi konflik & instabilitas nasional 3 Evaluasi Tahunan Pemutakhiran daftar PSN Penyesuaian melalui RKP, review lintas sektor Proyek adaptif sesuai kebutuhan bangsa 4 Digitalisasi Platform big data & keterbukaan informasi Sistem monitoring online, akses publik Transparansi, legitimasi sosial meningkat
- 122. 101 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Instrumen Substansi Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 5 Integrasi Indeks Ketahanan Nasional Evaluasi berbasis 8 gatra ketahanan Analisis kontribusi proyek pada geografi, sosial, politik Memastikan PSN memperkuat ketahanan nasional 6 Konsultasi Publik Pelibatan masyarakat sejak awal Forum partisipatif & uji publik Mengurangi resistensi sosial & memperkuat demokrasi 7 Koordinasi Lintas Lembaga Sinkronisasi kementerian, daerah, dunia usaha Forum koordinasi Bappenas, laporan lintas sektor Sinergi nasional meningkat, ego sektoral menurun Dengan demikian, instrumen pengendalian dan evaluasi PSN dalam RPJMN 2025–2029 adalah refleksi dari kematangan tata kelola pembangunan Indonesia. Ia bukan hanya alat teknis tetapi juga instrumen kebangsaan yang memastikan bahwa pembangunan benar-benar mengabdi pada rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan menegakkan nilai Pancasila. Instrumen ini adalah bukti heroisme bangsa dalam menghadapi tantangan global, bahwa Indonesia mampu membangun dengan akal sehat, transparansi, dan keberanian moral. Jika dijalankan konsisten, instrumen pengendalian dan evaluasi akan menjadi warisan monumental dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045: pembangunan yang bukan hanya mengubah wajah fisik negeri tetapi juga meneguhkan jiwa bangsa. 4.9. MANAJEMEN RISIKO DALAM PSN Setiap PSN yang ditetapkan pemerintah pada hakikatnya tidak hanya mengandung peluang besar bagi percepatan pembangunan tetapi juga sarat risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Risiko dalam PSN hadir dalam berbagai bentuk: pembengkakan biaya akibat fluktuasi harga material dan keterlambatan pendanaan, keterlambatan konstruksi akibat kendala teknis atau cuaca ekstrem, konflik sosial karena masalah lahan dan relokasi penduduk, hingga risiko perubahan kebijakan yang berimplikasi langsung pada keberlanjutan proyek. Apabila risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka PSN dapat berubah dari instrumen strategis menjadi beban fiskal dan sosial yang membahayakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi elemen fundamental dalam tata kelola PSN, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
- 123. 102 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pendekatan baru yang ditekankan dalam RPJMN 2025–2029 adalah penerapan risk-based planning, yakni perencanaan berbasis risiko sejak tahap awal proyek. Dengan cara ini, setiap usulan PSN harus dilengkapi dengan matriks risiko yang mencakup identifikasi risiko, kemungkinan terjadinya, tingkat dampak, serta rencana mitigasi. Risiko tidak lagi dipandang sebagai masalah yang muncul di tengah jalan melainkan sebagai faktor yang harus diprediksi, dianalisis, dan dikendalikan sejak awal. Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi World Bank dalam Infrastructure Finance, PPPs and Guarantees Report, yang menekankan bahwa risiko proyek publik harus diidentifikasi sedini mungkin agar alokasi biaya dan pembagian tanggung jawab dapat dilakukan secara adil dan efisien. Spektrum risiko dalam PSN cukup luas. Risiko teknis mencakup desain yang tidak matang, kesalahan konstruksi, atau lemahnya kapasitas kontraktor. Risiko keuangan meliputi inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian sumber pembiayaan. Risiko sosial mencakup konflik agraria, penolakan masyarakat, dan dampak terhadap kelompok rentan. Risiko lingkungan terkait dengan degradasi ekosistem, pencemaran, atau ketidaksesuaian dengan AMDAL. Risiko geopolitik dan kebijakan muncul dari ketegangan internasional, perubahan regulasi, atau pergantian prioritas politik nasional. Dengan cakupan seluas ini, manajemen risiko dalam PSN harus bersifat multidimensi, lintas sektor, dan berorientasi jangka panjang. Penerapan manajemen risiko juga membutuhkan instrumen yang lebih modern. Pemerintah mulai mengembangkan database risiko nasional yang mengintegrasikan lokasi-lokasi dengan potensi konflik sosial tinggi, kerentanan bencana, serta kerawanan ekologis. Database ini tidak hanya membantu proses penilaian awal tetapi juga berfungsi sebagai alat peringatan dini agar proyek-proyek bermasalah dapat diantisipasi sejak dini. OECD dalam Strategic Infrastructure Planning menekankan pentingnya penggunaan data spasial dan digitalisasi untuk memperkuat manajemen risiko, sehingga keputusan investasi lebih berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika eksternal. Manajemen risiko dalam PSN juga memerlukan mekanisme pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Skema public-private partnership (PPP) misalnya, harus mencantumkan secara rinci siapa yang menanggung risiko konstruksi, siapa yang menanggung risiko finansial, dan siapa yang menanggung risiko
- 124. 103 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 permintaan. Dengan pembagian yang jelas, beban risiko tidak menumpuk pada negara tetapi tersebar secara proporsional sesuai kapasitas masing- masing pihak. WEF dalam Global Risks Report menegaskan bahwa proyek publik hanya akan berkelanjutan jika risiko dikelola secara kolektif dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks ketahanan nasional, manajemen risiko memiliki implikasi yang sangat luas. Proyek PSN yang gagal karena risiko yang tidak terkelola dapat melemahkan kepercayaan publik, menimbulkan instabilitas politik, serta menciptakan beban fiskal yang mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan dasar rakyat. Sebaliknya, PSN yang mampu mengelola risiko dengan baik akan memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperkuat keuletan bangsa dalam menghadapi guncangan eksternal. Lemhannas RI melalui kajiannya menegaskan bahwa risiko pembangunan tidak hanya berdimensi teknis tetapi juga berdimensi ideologis dan kebangsaan, karena setiap proyek besar memengaruhi kepercayaan rakyat terhadap negara. Tantangan dalam implementasi manajemen risiko tetap besar. Pertama, kapasitas teknis aparat pemerintah dan kontraktor dalam menyusun analisis risiko masih belum merata. Kedua, resistensi birokrasi dalam berbagi data menghambat pembentukan database risiko nasional. Ketiga, intervensi politik kadang membuat mitigasi risiko diabaikan demi mengejar target jangka pendek. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam analisis risiko masih terbatas, padahal mereka yang paling terdampak oleh proyek. UNDP menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam manajemen risiko, karena keterlibatan masyarakat dapat mengurangi resistensi sosial sekaligus meningkatkan legitimasi proyek. Namun demikian, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan. Pemerintah kini mendorong pelatihan manajemen risiko bagi perencana proyek, membangun platform digital untuk monitoring risiko, dan memperkuat mekanisme konsultasi publik. Quick wins dilakukan dengan menyusun instrumen risiko standar, sementara inisiatif transformatif meliputi integrasi variabel Indeks Ketahanan Nasional ke dalam analisis risiko proyek strategis. Dengan demikian, manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai prosedur administratif melainkan sebagai instrumen kebangsaan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga aman dan adil.
- 125. 104 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 4.9 Spektrum Risiko dan Mitigasi dalam PSN No Jenis Risiko Contoh Kasus Strategi Mitigasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Risiko Teknis Desain proyek lemah, keterlambatan konstruksi Studi kelayakan komprehensif, kontraktor berpengalaman Menjamin kualitas infrastruktur, meningkatkan kepercayaan publik 2 Risiko Keuangan Pembengkakan biaya KCJB, fluktuasi nilai tukar Diversifikasi sumber dana, skema PPP, obligasi hijau Menjaga fiskal negara, meningkatkan daya tarik investasi 3 Risiko Sosial Konflik lahan Rempang, penolakan relokasi Konsultasi publik, kompensasi adil, dialog sosial Meningkatkan legitimasi negara, menjaga stabilitas sosial 4 Risiko Lingkungan Deforestasi food estate, pencemaran industri AMDAL ketat, teknologi ramah lingkungan, rehabilitasi lahan Memperkuat ketahanan ekologi, mengurangi kerentanan bencana 5 Risiko Kebijakan & Geopolitik Perubahan regulasi UU Cipta Kerja, ketegangan global Harmonisasi regulasi, diplomasi ekonomi, fleksibilitas kontrak Menjaga stabilitas politik- ekonomi, memperkuat kedaulatan 6 Risiko Kelembagaan Ego sektoral antar K/L, koordinasi lemah Forum lintas sektor, peran sentral Bappenas, digitalisasi data Mengurangi fragmentasi birokrasi, memperkuat sinergi nasional 7 Risiko Partisipasi Publik Minimnya keterlibatan masyarakat dalam PSN Transparansi informasi, pelibatan komunitas lokal Dukungan rakyat meningkat, potensi konflik menurun
- 126. 105 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, manajemen risiko dalam PSN adalah instrumen vital untuk memastikan bahwa pembangunan strategis berjalan sesuai rencana, tidak membebani negara, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Ia adalah bukti kedewasaan bangsa dalam mengelola pembangunan: berani bermimpi besar tetapi juga siap menghadapi tantangan dengan perhitungan matang. Dalam perspektif heroik kebangsaan, manajemen risiko bukan sekadar tabel angka melainkan tameng yang menjaga agar setiap langkah pembangunan tidak meruntuhkan fondasi bangsa melainkan justru memperkokoh jalan menuju Indonesia Emas 2045. 4.10. PERUBAHAN POLITIK DAN IMPLIKASI TERHADAP PSN PSN sejak kelahirannya pada 2016 selalu dipahami sebagai keputusan politik presiden. Hal ini tidak terelakkan karena setiap PSN adalah hasil kebijakan tertinggi yang merefleksikan arah pembangunan suatu rezim. Keputusan presiden untuk menetapkan proyek tertentu sebagai PSN tidak hanya menyangkut aspek teknis atau ekonomi melainkan juga menjadi wujud nyata dari visi politik dan ideologi pembangunan. Oleh karena itu, perubahan politik, khususnya pergantian pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan PSN, baik dalam bentuk perubahan daftar proyek, penyesuaian prioritas sektor, maupun penyusunan instrumen hukum pendukungnya. Pada periode 2016–2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, PSN diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan kawasan industri dengan total 228 proyek dan 16 program. Sementara pada periode 2025–2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan PSN berubah dengan menekankan integrasi ke dalam RPJMN, penguatan peran Bappenas, serta penekanan pada swasembada pangan, energi, air, hilirisasi, digitalisasi, dan perumahan rakyat. Pergeseran ini menunjukkan betapa erat kaitannya antara arah politik nasional dengan daftar dan orientasi PSN. ImplikasipolitikterhadapPSNmemilikiduasisi.Disatusisi,perubahan politik memungkinkan adanya koreksi dan perbaikan dari kebijakan sebelumnya. Misalnya, kontroversi Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland mendorong pemerintah berikutnya menekankan pentingnya partisipasi publik, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, perubahan politik juga menimbulkan ketidakpastian. Investor asing dan domestik sering kali ragu karena khawatir proyek yang
- 127. 106 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mereka biayai akan dicoret atau diprioritaskan ulang oleh rezim baru. Ketidakpastian ini berpotensi melemahkan iklim investasi, menghambat pertumbuhan, dan bahkan menurunkan legitimasi PSN di mata masyarakat. OECD dalam Policy Framework for Investment menegaskan bahwa kepastian kebijakan adalah syarat utama bagi investor untuk menanamkan modal dalam proyek infrastruktur jangka panjang. World Bank dalam Worldwide Governance Indicators juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan kualitas regulasi sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan. Jika PSN berubah-ubah setiap kali pemerintahan berganti, maka Indonesia akan kesulitan membangun proyek berjangka panjang yang konsisten dengan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, tantangan utama adalah bagaimana menempatkan PSN sebagai instrumen kebangsaan lintas pemerintahan, bukan hanya proyek jangka pendek. Hal ini memerlukan mekanisme institusional yang kuat, misalnya melalui integrasi PSN ke dalam RPJPN dan RPJMN yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Dengan demikian, meskipun terjadi pergantian presiden atau perubahan politik, arah besar PSN tetap konsisten dalam kerangka jangka panjang. Lemhannas RI menekankan pentingnya konsistensi politik ini agar PSN benar-benar menjadi lokomotif pembangunan nasional, bukan sekadar etalase proyek sebuah rezim. Selain itu, transparansi menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif perubahan politik. Jika proses penetapan, monitoring, dan evaluasi PSNdilakukansecaraterbuka,masyarakatakanlebihpercayabahwaproyek strategis dipilih berdasarkan kriteria objektif, bukan sekadar preferensi politik sesaat. UNDP dalam Democratic Governance Report menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik akan meningkat jika mekanismenya transparan dan partisipatif. Transparansi juga akan mengurangi potensi korupsi, yang kerap menjadi persoalan dalam proyek infrastruktur berskala besar. Dalam konteks ketahanan nasional, perubahan politik yang memengaruhi PSN memiliki implikasi besar. Jika PSN dipandang hanya sebagai proyek politik jangka pendek, legitimasi sosial akan melemah, konflik horizontal mudah terjadi, dan ketahanan sosial politik bangsa terancam. Namun, jika PSN dikelola sebagai instrumen kebangsaan lintas pemerintahan, maka ia akan memperkuat keuletan bangsa menghadapi guncangan politik, ekonomi, dan geopolitik. Dengan demikian, konsistensi
- 128. 107 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 politik dan kesinambungan kebijakan PSN adalah prasyarat penting bagi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Heroisme bangsa tercermin ketika Indonesia berani menempatkan PSN di atas kepentingan politik jangka pendek. Sejarah pembangunan dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah negara yang memiliki konsistensi pembangunan lintas rezim. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok adalah contoh nyata bagaimana pembangunan infrastruktur dan industrialisasi dilakukan secara konsisten terlepas dari dinamika politik domestik. Indonesia harus belajar dari hal ini, bahwa PSN adalah jalan panjang menuju kemandirian dan kedaulatan, bukan sekadar warisan politik presiden yang berkuasa. Tabel 4.10 Perubahan Politik dan Implikasi terhadap PSN No Aspek Politik Dampak terhadap PSN Contoh Kasus Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Pergantian Pemerintahan Perubahan daftar PSN dan prioritas sektor Perbedaan orientasi PSN era Jokowi (infrastruktur) dan Prabowo (swasembada & hilirisasi) Ketidakpastian investasi, perlu konsistensi jangka panjang 2 Intervensi Politik Penetapan proyek karena kepentingan politik Proyek KCJB yang dipercepat meski biaya membengkak Risiko fiskal meningkat, legitimasi publik menurun 3 Regulasi & Hukum Penyesuaian aturan sesuai rezim Revisi Perpres PSN 2016–2020 → Perpres 109/2020 Stabilitas hukum rendah, investor ragu 4 Konflik Sosial Resistensi masyarakat akibat kurangnya konsultasi Kasus Rempang Eco-City, food estate Papua Ketahanan sosial melemah, potensi instabilitas meningkat 5 Stabilitas Politik Konsistensi arah pembangunan nasional Integrasi PSN dalam UU No. 59/2024 RPJPN Menjamin kesinambungan pembangunan lintas rezim 6 Diplomasi & Geopolitik Pengaruh politik luar negeri pada PSN Investasi asing besar di kawasan industri nikel Risiko ketergantungan asing, tantangan kedaulatan
- 129. 108 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Politik Dampak terhadap PSN Contoh Kasus Implikasi bagi Ketahanan Nasional 7 Transparansi & Akuntabilitas Tingkat kepercayaan publik pada PSN Evaluasi publik PSN melalui dashboard digital Legitimasi sosial meningkat, ketahanan demokrasi diperkuat Dengan demikian, perubahan politik adalah faktor yang tidak bisa dihindari dalam perjalanan PSN tetapi implikasinya dapat dikelola agar tidak melemahkan arah pembangunan nasional. Kuncinya adalah konsistensi lintas pemerintahan, transparansi dalam tata kelola, serta integrasi PSN ke dalam kerangka hukum jangka panjang yang mengikat seluruh rezim. PSN harus ditempatkan sebagai instrumen kebangsaan yang melampaui kepentingan politik sesaat, sehingga mampu menjadi lokomotif pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, PSN adalah simbol keberanian Indonesia untuk bermimpi besar dan membangun di tengah dinamika politik yang berubah-ubah. Konsistensi politik adalah tameng yang menjaga agar mimpi itu tidak runtuh. Jika PSN dapat dikelola sebagai warisan bersama bangsa, bukan milik satu rezim, maka Indonesia akan menapaki jalan menuju 2045 dengan keyakinan, stabilitas, dan ketangguhan yang semakin kuat. 4.11. PSN SEBAGAI INSTRUMEN KETAHANAN NASIONAL PSN sejak awal dirancang bukan hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi sebagai pilar kebangsaan untuk memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional dipahami sebagai keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, dengan tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, PSN sebagai kebijakan strategis negara memiliki peran sentral untuk memperkuat seluruh gatra ketahanan nasional yang mencakup geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dari perspektif geografi, PSN berupa pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas maritim merupakan instrumen untuk memperkuat integrasi wilayah nusantara. Dengan lebih dari 17 ribu
- 130. 109 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pulau dan posisi strategis di jalur Indo-Pasifik, pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi syarat mutlak untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus meningkatkan daya tawar geopolitik Indonesia. OECD dalam kajian Strategic Infrastructure Planning menyebutkan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia hanya bisa meningkatkan daya saing global jika memiliki konektivitas internal yang kokoh. Dengan PSN, keutuhan geografi Indonesia tidak hanya terjaga tetapi juga menjadi modal diplomasi strategis di kawasan. Dalam gatra demografi, PSN berkontribusi melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Proyek-proyek infrastruktur besar, kawasan industri, dan program perumahan rakyat memberikan kesempatan kerja jutaan tenaga kerja Indonesia. Lebih dari itu, PSN di bidang pangan, energi, dan kesehatan mendukung kualitas demografi dengan menjamin ketersediaan gizi, akses energi yang merata, serta fasilitas pelayanan publik. UNDP dalam Human Development Report menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas adalah prasyarat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), yang menjadi fondasi ketahanan demografi suatu bangsa. Pada gatra sumber kekayaan alam, PSN menjadi instrumen penting dalam strategi hilirisasi. Pembangunan smelter nikel, bauksit, dan tembaga bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan Pada gatra pertahanan dan keamanan, PSN berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung mobilisasi militer, pengamanan perbatasan, serta penguatan kapasitas pertahanan siber.
- 131. 110 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 hilirisasi, sumber daya alam tidak lagi sekadar komoditas tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memperkuat industri nasional. World Bank melalui Global Value Chain Report menekankan bahwa negara yang mampu melakukan industrialisasi berbasis sumber daya akan lebih tahan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan demikian, PSN mendukung ketahanan ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Dalam gatra ideologi dan politik, PSN juga berperan menjaga legitimasi negara. Proyek strategis yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik nasional. Sebaliknya, PSN yang gagal atau menimbulkan konflik sosial berisiko melemahkan ideologi Pancasila dan memperbesar ketidakpuasan rakyat. Oleh karena itu, penekanan pada transparansi, partisipasi publik, serta konsistensi kebijakan adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan politik dan ideologi bangsa. UNDP dalam Democratic Governance Report menekankan bahwa legitimasi sosial adalah kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang. Dari sisi gatra ekonomi, PSN jelas berperan sebagai mesin pertumbuhan. Investasi ribuan triliun rupiah dalam PSN telah meningkatkan kontribusi sektor infrastruktur terhadap PDB, menurunkan biaya logistik, serta membuka pasar baru. Namun, yang lebih penting adalah bahwa PSN diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Dengan orientasi pada swasembada pangan, energi, dan air, PSN menjadi instrumen untuk menutup ketergantungan impor dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WEF dalam Global Competitiveness Report yang menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya PDB tetapi juga oleh kemandirian dan efisiensi rantai pasok domestik. Gatra sosial budaya juga mendapat penguatan dari PSN. Pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, dan fasilitas umum tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Namun, PSN juga berisiko melemahkan gatra sosial budaya jika tidak dikelola dengan baik, seperti kasus konflik agraria, relokasi paksa, atau ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif, penghormatan pada hak-hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan PSN. Dengan demikian, PSN
- 132. 111 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun rasa keadilan dan solidaritas sosial bangsa. Pada gatra pertahanan dan keamanan, PSN berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung mobilisasi militer, pengamanan perbatasan, serta penguatan kapasitas pertahanan siber. Pembangunan pelabuhan di wilayah perbatasan, jalan strategis, serta proyek digitalisasi nasional memiliki dimensi ganda: selain fungsi ekonomi, juga fungsi pertahanan negara. Dengan demikian, PSN berperan langsung dalam memperkuat ketahanan teritorial, menjaga kedaulatan digital, serta meningkatkan kapasitas negara menghadapi ancaman multidimensi. Dengan melihat kontribusi pada seluruh gatra ketahanan nasional, PSN dapat dipandang sebagai instrumen kebangsaan yang utuh. Namun, tantangan tetap ada. Perubahan politik dapat menggeser prioritas PSN, konflik sosial dapat melemahkan legitimasi, dan risiko lingkungan dapat mengurangi keberlanjutan. Oleh karena itu, PSN harus dikelola dengan konsistensi politik, tata kelola transparan, dan pendekatan partisipatif. Jika semua itu dapat dijalankan, PSN benar-benar akan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tabel 4.11 PSN sebagai Instrumen Ketahanan Nasional No Gatra Kontribusi PSN Tantangan Implikasi Strategis 1 Geografi Jalan tol, pelabuhan, bandara, konektivitas maritim Biaya logistik tinggi, kesenjangan timur-barat Integrasi nusantara, daya tawar geopolitik meningkat 2 Demografi Lapangan kerja, pangan, energi, perumahan rakyat Ketimpangan wilayah, urbanisasi cepat Peningkatan IPM, ketahanan demografi lebih kuat 3 Sumber Kekayaan Alam Hilirisasi nikel, bauksit, tembaga Ketergantungan pada investor asing Kedaulatan SDA, nilai tambah industri nasional 4 Ideologi & Politik Transparansi, legitimasi sosial PSN Konflik sosial, politisasi proyek Penguatan Pancasila & stabilitas politik 5 Ekonomi Infrastruktur, swasembada pangan-energi-air Risiko fiskal, beban utang Kemandirian ekonomi, daya saing global
- 133. 112 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Gatra Kontribusi PSN Tantangan Implikasi Strategis 6 Sosial Budaya Infrastruktur sosial, perumahan, fasilitas publik Konflik agraria, ketidakadilan distribusi Kohesi sosial, solidaritas kebangsaan meningkat 7 Pertahanan & Keamanan Infrastruktur perbatasan, digitalisasi, pertahanan siber Ancaman geopolitik & keamanan digital Mobilisasi militer cepat, kedaulatan digital terjaga Dengan demikian, PSN harus dipandang bukan semata-mata sebagai proyek pembangunan ekonomi tetapi sebagai instrumen ketahanan nasional yang menyeluruh. PSN adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat persatuan bangsa. Ia adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya membangun fisik tetapi juga meneguhkan jiwa bangsa. Heroisme PSN terletak pada keberanian bangsa untuk menata masa depan dengan visi jangka panjang, menempatkan pembangunan sebagai alat untuk menjaga Indonesia tetap tegak berdiri di tengah badai global. Jika dijalankan dengan konsistensi, transparansi, dan partisipasi, PSN akan menjadi warisan strategis yang mengantarkan Indonesia menuju 2045 sebagai negara besar, tangguh, adil, dan berdaulat.
- 134. 113 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 5.1. KONFLIK SOSIAL DI LOKASI PSN K onflik sosial merupakan salah satu tantangan paling serius dalam implementasi PSN. Setiap kali negara merencanakan pembangunan berskala besar, selalu ada risiko gesekan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Sejumlah kasus, seperti kontroversi proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Permasalahan dan Tantangan PSN BAB 5
- 135. 114 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Coastland, menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang tidak dikelola dengan komunikasi efektif dan pendekatan partisipatif dapat menimbulkan resistensi sosial. Konflik-konflik ini tidak hanya memperlambat jalannya proyek tetapi juga mengancam legitimasi pemerintah dan melemahkan ketahanan sosial politik bangsa. Akar konflik sosial di lokasi PSN sering kali bermula dari lemahnya komunikasi dan transparansi pemerintah dalam tahap perencanaan. Banyak masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dalam proses konsultasi atau bahkan baru mengetahui adanya proyek setelah keputusan diambil. Ketika masyarakat kehilangan ruang partisipasi, mereka merasa terpinggirkan dari pembangunan yang seharusnya membawa manfaat bagi mereka. UNDP dalam Human Development Report menekankan bahwa legitimasi pembangunan hanya akan tercapai jika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Tanpa itu, pembangunan cenderung menciptakan ketidakadilan dan memicu perlawanan sosial. Masalah kompensasi yang tidak adil juga sering menjadi pemicu konflik. Banyak warga yang tergusur merasa ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan nilai tanah atau rumah yang mereka tinggalkan, apalagi dengan ikatan emosional dan sejarah sosial yang melekat pada tanah leluhur. Kasus Rempang memperlihatkan bagaimana rencana relokasi warga Melayu setempat menimbulkan resistensi luas karena dianggap mengabaikan hak historis masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak bisa dipandang semata-mata dari nilai ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial budaya. OECD dalam Social Cohesion and Development Report menekankan bahwa kompensasi pembangunan harus adil, inklusif, dan mempertimbangkan keadilan antar generasi. Konflik sosial dalam PSN juga sering dipicu oleh masalah tata ruang dan kepemilikan lahan. Ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih sertifikat, hingga lemahnya penegakan hukum pertanahan menjadi sumber utama gesekan. World Bank dalam Land Governance Assessment Framework menegaskan bahwa pengelolaan tanah yang transparan dan berbasis hukum adalah kunci untuk menghindari konflik pembangunan. Di Indonesia, masalah ini masih sangat relevan karena data pertanahan belum sepenuhnya terintegrasi, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dampak konflik sosial terhadap PSN sangat luas. Dari sisi teknis, konflik dapat menghentikan pembangunan, menunda penyelesaian proyek,
- 136. 115 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan meningkatkan biaya akibat perpanjangan waktu serta kebutuhan pengamanan tambahan. Dari sisi sosial politik, konflik menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memicu protes sosial, dan bahkan memperkuat narasi kelompok-kelompok yang menentang pembangunan. Dari sisi ketahanan nasional, konflik sosial melemahkan kohesi masyarakat, meningkatkan polarisasi, dan menciptakan kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas negara. Untuk mengatasi konflik sosial, pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan dari top-down menjadi lebih partisipatif. Setiap proyek PSN harus mewajibkan adanya konsultasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Dialog antara pemerintah, investor, dan masyarakat harus dilakukan sejak tahap perencanaan, sehingga aspirasi warga dapat diakomodasi. Mekanisme mediasi independen juga penting untuk menyelesaikan sengketa lahan secara adil. UNDP menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah bukan sekadar hak tetapi juga instrumen untuk memperkuat legitimasi pembangunan. Selain itu, kompensasi harus dilihat sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar ganti rugi material. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga yang terdampak tidak hanya mendapatkan penggantian yang layak tetapi juga akses terhadap peluang baru, seperti program pelatihan keterampilan, akses perumahan layak, serta dukungan sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan pendekatan ini, relokasi tidak lagi dipandang sebagai pemaksaan melainkan sebagai bagian dari perjalanan bersama menuju kesejahteraan yang lebih baik. Digitalisasi data pertanahan dan tata ruang juga harus menjadi prioritas untuk mengurangi konflik. Dengan basis data yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses publik, tumpang tindih sertifikat tanah dapat diminimalisasi. WEF dalam Global Risks Report menegaskan bahwa transparansi data adalah kunci untuk mencegah konflik sosial dalam pembangunaninfrastrukturberskalabesar.Indonesiadapatmemanfaatkan teknologi blockchain untuk sertifikasi tanah atau sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan tata ruang yang inklusif. Pada akhirnya, konflik sosial dalam PSN harus dipandang bukan sekadar masalah lokal tetapi sebagai isu strategis nasional. Setiap konflik yang muncul adalah ujian bagi ketahanan nasional, karena menyangkut keadilan sosial, legitimasi politik, dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sosial harus menjadi prioritas utama dalam
- 137. 116 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pelaksanaan PSN. Dengan pendekatan partisipatif, transparansi, dan keadilan, PSN benar-benar dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sebaliknya. Tabel 5.1 Konflik Sosial di Lokasi PSN dan Implikasinya No Faktor Pemicu Konflik Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat Penolakan warga Rempang Eco-City Proyek tertunda, resistensi sosial Legitimasi pemerintah menurun, instabilitas sosial meningkat 2 Kompensasi tidak adil Penggusuran proyek tol & bandara Warga merasa dirugikan, protes massal Keadilan sosial terganggu, potensi konflik horizontal 3 Status lahan tidak jelas Tumpang tindih sertifikat tanah di lokasi PSN Sengketa hukum, keterlambatan proyek Menurunkan kepastian hukum, melemahkan kepercayaan publik 4 Kurangnya partisipasi masyarakat Proyek food estate di Papua Penolakan masyarakat adat, gagal panen Kohesi sosial melemah, kerentanan sosial meningkat 5 Dampak lingkungan Deforestasi akibat proyek energi & pangan Kerusakan ekosistem, bencana ekologis Ketahanan ekologi melemah, kerentanan bencana meningkat 6 Politisasi proyek Penetapan proyek karena kepentingan elit Resistensi dari kelompok oposisi Meningkatkan polarisasi politik, melemahkan stabilitas nasional Dengan demikian, konflik sosial di lokasi PSN adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesungguhan politik, keteguhan moral, dan kebijakan yang adil. Penyelesaian konflik bukan hanya soal mempercepat proyek tetapi juga soal menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat ketahanan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, penyelesaian konflik sosial adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi
- 138. 117 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seluruh rakyat Indonesia. Jika dikelola dengan baik, PSN dapat menjadi simbol persatuan dan kemandirian bangsa, bukan sumber perpecahan. 5.2. SENGKETA LAHAN DAN HAK MASYARAKAT ADAT Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PSN adalah persoalan sengketa lahan, khususnya di wilayah yang memiliki status hak ulayat atau tanah adat. Pembangunan berskala besar yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal yang sudah turun-temurun menghuni dan mengelola tanah tersebut. Kasus food estate di Merauke, Papua, maupun pembangunan kawasan industri dan energi di Kalimantan dan Sulawesi, memperlihatkan bagaimana proyek-proyek strategis yang ambisius dapat menimbulkan resistensi sosial karena dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Persoalan sengketa lahan bukan hanya isu teknis melainkan juga menyangkut aspek historis, kultural, dan identitas. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi melainkan bagian dari jati diri dan warisan leluhur yang tidak bisa dinilai hanya dengan uang. Ketika tanah adat diklaim untuk kepentingan proyek tanpa konsultasi dan kompensasi yang adil, masyarakat tidak hanya kehilangan ruang hidup tetapi juga merasa kehilangan kehormatan dan identitas. Hal ini menimbulkan protes, aksi massa, hingga gugatan hukum yang memperlambat jalannya proyek PSN dan melemahkan legitimasi pemerintah. UNDP dalam Human Rights and Development Report menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat lokal. World Bank melalui Environmental and Social Framework juga menetapkan bahwa setiap proyek yang dibiayai wajib memperhatikan hak masyarakat adat, termasuk kewajiban melakukan konsultasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior, and informed consent / FPIC). OECD dalam Inclusive Growth Report menegaskan bahwa pembangunan hanya akan kokoh jika melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, bukan sekadar objek. Di Indonesia, kerangka hukum untuk melindungi hak masyarakat adat sebenarnya telah ada, mulai dari UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi pengakuan desa adat. Namun, implementasi di lapangan masih sering lemah. Banyak proyek
- 139. 118 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN yang dijalankan tanpa mekanisme konsultasi mendalam, sementara kompensasi yang diberikan sering tidak sebanding dengan nilai sosial- budaya tanah yang dilepaskan. KasusfoodestatediMeraukememperlihatkanbagaimanapembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan justru memicu konflik dengan masyarakat adat Marind. Mereka merasa tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan, budaya, dan spiritualitas diambil alih tanpa persetujuan yang layak. Konflik ini tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal tetapi juga mencoreng citra PSN di mata publik nasional dan internasional. Demikian pula, konflik lahan di kawasan industri Morowali dan Konawe menunjukkan bahwa investasi besar di sektor hilirisasi dapat melemahkan kohesi sosial jika hak masyarakat adat tidak dihormati. Sengketa lahan dalam PSN memiliki implikasi serius bagi ketahanan nasional.Darisisisosial,iamelemahkankohesimasyarakat,meningkatkan ketidakpuasan, dan memicu potensi konflik horizontal. Dari sisi politik, ia menurunkan legitimasi pemerintah dan membuka ruang bagi politisasi isu oleh kelompok tertentu. Dari sisi ekonomi, sengketa lahan memperlambat proyek, meningkatkan biaya, dan menurunkan daya tarik investasi. Dari sisi ideologis, pengabaian hak adat berisiko melemahkan komitmen negara terhadap Pancasila, terutama sila kedua dan kelima tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari mekanisme PSN. Pertama, konsultasi publik yang bermakna harus menjadi prasyarat dalam setiap tahapan perencanaan. Konsultasi ini tidak boleh sekadar formalitas tetapi harus melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, kompensasi yang diberikan harus adil dan layak, bukan hanya dalam bentuk uang tetapi juga akses terhadap tanah pengganti, perumahan, pendidikan, dan peluang ekonomi baru. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proyek, sehingga mereka tidak hanya terdampak tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari pembangunan. Selain itu, mekanisme mediasi independen perlu dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa lahan secara adil dan cepat. Kehadiran lembaga mediasi yang dipercaya semua pihak akan mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Pemerintah juga perlu mempercepat digitalisasi data
- 140. 119 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pertanahan, sehingga status tanah lebih jelas dan sengketa akibat tumpang tindih sertifikat dapat diminimalisasi. WEF dalam Global Risks Report menekankan bahwa transparansi dalam tata kelola lahan adalah kunci untuk menghindari konflik sosial yang menghambat pembangunan. Jika mekanisme perlindungan hak adat benar-benar diterapkan, PSN dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional. Sebaliknya, jika hak masyarakat adat terus diabaikan, PSN justru akan melemahkan integrasi dan menciptakan kerentanan sosial yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lahan dan perlindungan hak adat bukan sekadar isu teknis tetapi merupakan ujian moral dan ideologis bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Tabel 5.2 Sengketa Lahan dan Hak Masyarakat Adat dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Pengabaian hak ulayat Food estate Merauke Protes masyarakat adat, proyek terhambat Kohesi sosial melemah, keadilan terganggu 2 Kompensasi tidak adil Kawasan industri Morowali Penolakan relokasi, konflik berkepanjangan Legitimasi pemerintah menurun, stabilitas sosial terancam 3 Tumpang tindih sertifikat tanah Pembangunan tol dan bendungan Sengketa hukum, keterlambatan proyek Kepastian hukum lemah, kepercayaan publik turun 4 Minimnya konsultasi publik Food estate Papua & Kalimantan Resistensi masyarakat adat Partisipasi rendah, legitimasi PSN rapuh 5 Hilangnya identitas budaya Relokasi masyarakat adat di Sulawesi Kehilangan warisan budaya dan spiritual Melemahkan ketahanan ideologi & identitas bangsa 6 Politisasi isu lahan Isu agraria dijadikan agenda politik oposisi Proyek dipolitisasi, konflik meluas Polarisasi politik, melemahkan integrasi nasional 7 Lemahnya implementasi hukum Pengakuan hak adat tidak konsisten Hak adat terabaikan, protes hukum Kredibilitas negara dipertanyakan, stabilitas menurun
- 141. 120 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, sengketa lahan dan hak masyarakat adat adalah tantangan serius yang harus ditangani dengan keberanian moral, ketegasan hukum, dan kebijakan yang adil. Pembangunan strategis tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat lokal, karena itu justru akan melemahkan fondasi kebangsaan. Dalam perspektif heroik, penyelesaian sengketa lahan bukan sekadar soal menyelesaikan proyek melainkan bagian dari perjuangan bangsa untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika negara berhasil menyeimbangkan pembangunan dengan penghormatan terhadap hak adat, maka PSN akan benar-benar menjadi instrumen ketahanan nasional yang memperkuat persatuan, menjaga keadilan, dan mengantarkan Indonesia menuju visi 2045 sebagai negara yang besar, adil, dan berdaulat. 5.3. LINGKUNGAN DAN DEGRADASI EKOSISTEM Salah satu permasalahan paling serius dalam implementasi PSN adalah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ambisi besar membangun infrastruktur, kawasan industri, dan proyek energi sering kali berhadapan dengan kenyataan bahwa pembangunan yang tidak dikelola dengan bijak dapat merusak ekosistem. Kasus pencemaran air di Morowali akibat limbah industri nikel, kerusakan hutan dari program food estate, serta pencemaran udara yang dihasilkan dari smelter di Sulawesi hanyalah sebagian contoh nyata bagaimana pembangunan yang bertujuan memperkuat ekonomi justru menimbulkan ancaman ekologis. Jika hal ini dibiarkan, manfaat ekonomi PSN akan bersifat jangka pendek, sementara kerusakan lingkungan membawa konsekuensi jangka panjang yang melemahkan ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan bahkan ketahanan nasional itu sendiri. Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Ekosistem yang sehat menjamin ketersediaan pangan, air bersih, udara segar, dan energi berkelanjutan. Sebaliknya, kerusakan ekosistem akan menciptakan kerentanan multidimensi. Ketika hutan rusak, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor meningkat, merugikan masyarakat dan infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar. Ketika kualitas udara menurun akibat emisi industri, kesehatan masyarakat terganggu, beban sistem kesehatan meningkat, dan produktivitas tenaga kerja menurun. Ketika sumber air tercemar limbah industri, ketahanan pangan dan energi juga terancam karena pertanian dan pembangkit listrik tenaga air sangat bergantung pada kualitas air.
- 142. 121 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 World Bank dalam World Development Report on Environment and Development menegaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan hanya akan menciptakan pertumbuhan semu, karena biaya lingkungan pada akhirnya lebih besar dari keuntungan ekonomi. OECD dalam Green Growth Strategy juga menyatakan bahwa infrastruktur hijau adalah fondasi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. UNDP melalui Human Development Report menekankan keterkaitan erat antara keberlanjutan ekologi dengan kesejahteraan manusia. Sementara WEF dalam Global Risks Report menempatkan degradasi lingkungan sebagai salah satu risiko terbesar bagi stabilitas global. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan PSN yang mengabaikan lingkungan tidak hanya merugikan bangsa tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap krisis global. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak PSN yang dinilai lemah dalam aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Proses AMDAL kadang hanya menjadi formalitas administratif tanpa benar- benar menjadi pedoman pelaksanaan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mewajibkan bahwa setiap kegiatan pembangunan berskala besar harus memiliki AMDAL yang komprehensif dan mengikat secara hukum. Implementasi yang lemah dari ketentuan ini menyebabkan banyak proyek berjalan tanpa mitigasi yang memadai. ContohfoodestatediKalimantandanPapuamemperlihatkanbagaimana pembukaan lahan besar-besaran justru merusak ekosistem hutan dan lahan gambut, yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Alih-alih memperkuat ketahanan pangan, proyek ini malah memicu degradasi lingkungan, gagal panen, dan konflik sosial. Di Morowali, ekspansi kawasan industri nikel yang masif menimbulkan pencemaran air laut, merusak ekosistem pesisir, dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal. Kasus- kasus ini menunjukkan bahwa jika dimensi lingkungan diabaikan, PSN dapat menjadi bumerang yang melemahkan daya tahan bangsa. Untuk menjadikan PSN benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, memperketat penerapan AMDAL dan memastikan bahwa hasil kajiannya benar-benar menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas. Kedua, menerapkan prinsip polluter pays, di mana perusahaan yang mencemari lingkungan wajib bertanggung jawab memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Ketiga, mengintegrasikan instrumen pembiayaan hijau
- 143. 122 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seperti green bonds, carbon credits, dan skema blended finance untuk mendukung proyek yang ramah lingkungan. Keempat, memperkuat pengawasan publik dengan memberikan akses informasi lingkungan kepada masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas lebih terjamin. Pemerintah juga harus menekankan pembangunan hijau sebagai paradigma baru PSN. Infrastruktur hijau, energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, dan sistem transportasi rendah emisi harus menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan menjadikan PSN sebagai instrumen transisi energi dan ekonomi hijau, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan nasional tetapi juga meningkatkan daya saing global di era ekonomi rendah karbon. Dalam perspektif ketahanan nasional, menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan bangsa. Degradasi ekosistem tidak hanya menggerus sumber daya alam tetapi juga melemahkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana alam, krisis pangan, krisis energi, dan krisis kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan hijau dalam PSN bukan sekadar pilihan melainkan keharusan. Heroisme bangsa Indonesia justru terletak pada keberanian menolak jalan pintas pembangunan yang merusak, dan memilih jalan panjang pembangunan berkelanjutan yang menjaga alam sekaligus menyejahterakan rakyat. Tabel 5.3 Lingkungan dan Degradasi Ekosistem dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Pencemaran air Limbah industri nikel di Morowali Menurunkan kualitas hidup masyarakat pesisir, protes nelayan Ketahanan pangan & sosial melemah, legitimasi pemerintah terganggu 2 Kerusakan hutan Food estate di Papua & Kalimantan Deforestasi, gagal panen, bencana ekologis Ketahanan ekologi melemah, emisi karbon meningkat 3 Pencemaran udara Smelter industri di Sulawesi Penyakit pernapasan, produktivitas menurun Ketahanan kesehatan terganggu, beban sistem kesehatan meningkat
- 144. 123 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 AMDAL lemah Proyek energi & kawasan industri Mitigasi lingkungan tidak optimal Kerentanan lingkungan meningkat, keberlanjutan lemah 5 Tata kelola SDA Tumpang tindih izin tambang & industri Konflik lahan, degradasi ekosistem Legitimasi hukum lemah, kohesi sosial rapuh 6 Kurangnya pembangunan hijau Fokus pada energi fosil & infrastruktur konvensional Ketertinggalan dalam transisi energi global Daya saing rendah, komitmen iklim dipertanyakan 7 Transparansi rendah Informasi dampak lingkungan terbatas Masyarakat tidak dilibatkan, resistensi sosial Partisipasi publik lemah, legitimasi pembangunan rapuh Dengan demikian, isu lingkungan dan degradasi ekosistem adalah tantangan serius yang harus dihadapi dalam implementasi PSN. Pembangunan yang merusak lingkungan hanya akan melemahkan fondasi bangsa dan menggerus ketahanan nasional. Sebaliknya, pembangunan hijau yang memperhatikan keseimbangan ekologi akan memperkuat keuletan bangsa, meneguhkan legitimasi pemerintah, dan menjadikan PSN instrumen sejati menuju Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjaga alam adalah menjaga ibu pertiwi. Pembangunan sejati bukan hanya membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri tetapi juga membangun masa depan yang lestari bagi generasi yang akan datang. Jika PSN mampu bertransformasi menjadi motor pembangunan berkelanjutan, maka Indonesia akan berdiri tegak sebagai negara tangguh, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di panggung dunia. 5.4. MASALAH PEMBIAYAAN DAN UTANG Permasalahan pembiayaan adalah tantangan mendasar dalam implementasi PSN. Dengan kebutuhan dana mencapai ribuan triliun rupiah untuk ratusan proyek yang tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah menghadapi dilema besar: bagaimana memastikan ketersediaan pembiayaan yang cukup tanpa menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi negara. Sejarah PSN menunjukkan bahwa sebagian besar proyek,
- 145. 124 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 terutama yang berorientasi infrastruktur transportasi, energi, dan kawasan industri, dibiayai melalui kombinasi APBN termasuk pinjaman luar negeri, dan investasi swasta termasuk investasi asing langsung. Namun, pola pembiayaan ini memunculkan persoalan serius yang menguji kedaulatan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Masalah pembiayaan PSN juga terkait dengan struktur pinjaman luar negeri yang membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global. Fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga internasional, serta ketergantungan pada kreditur tertentu. OECD dalam Infrastructure Governance Review menekankan bahwa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan eksternal berisiko mengurangi kedaulatan ekonomi suatu negara. World Bank dalam Public Debt Report juga menegaskan bahwa utang produktif hanya dapat ditoleransi jika digunakan untuk proyek dengan nilai tambah tinggi dan tingkat pengembalian ekonomi yang jelas. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri juga memperlemah ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat. UNDP dalam Financing for Development menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika pembiayaan publik dialokasikan secara seimbang antara infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, tantangan pembiayaan PSN tidak hanya soal mencari dana tetapi juga soal menjaga keberlanjutan dan keadilan fiskal serta keseimbangan pembangunan. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan inovasi pembiayaan. Skema public-private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu diperluas, dengan prinsip pembagian risiko yang adil antara negara dan swasta. Selain itu, pembiayaan berbasis investasi hijau, seperti green bonds, sukuk hijau, dan skema perdagangan karbon, dapat menjadi alternatif penting untuk mendanai proyek PSN yang berorientasi pada transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. WEF dalam Future of Infrastructure Financing menyebutkan bahwa instrumen hijau akan menjadi salah satu pilar utama pembiayaan infrastruktur global, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi bagi negara-negara yang serius menurunkan emisi. Transparansidalampengelolaandanajugamenjadisyaratmutlak.Tanpa transparansi, pembiayaan PSN rentan terhadap korupsi, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lemhannas RI melalui kajiannya menekankan bahwa tata kelola pembiayaan PSN harus diawasi secara ketat melalui audit independen, laporan publik berkala, dan keterlibatan masyarakat
- 146. 125 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sipil. OECD dalam Integrity in Public Investment menambahkan bahwa pengawasan publik adalah mekanisme terbaik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai kepentingan rakyat. Masalah pembiayaan juga erat kaitannya dengan isu kedaulatan ekonomi. Jika terlalu banyak proyek PSN yang dibiayai oleh utang luar negeri, maka kedaulatan fiskal Indonesia akan terancam. Indonesia bisa terjebak dalam ketergantungan pada kreditur, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan politik dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain mencari sumber pembiayaan alternatif, pemerintah juga harus memperkuat kapasitas fiskal domestik melalui peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi BUMN, dan pengembangan pasar keuangan domestik. Dalam perspektif ketahanan nasional, pembiayaan PSN harus dipandang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar angka dalam neraca. Kemandirian pembiayaan mencerminkan kemandirian bangsa. Jika pembiayaan dikelola dengan inovatif, transparan, dan berkelanjutan, maka PSN akan memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan legitimasi negara, dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa. Namun, jika dibiarkan bergantung pada utang luar negeri tanpa strategi yang jelas, PSN justru akan menjadi beban fiskal yang melemahkan kemandirian bangsa. Heroisme pembangunan Indonesia terletak pada keberanian mencari jalan tengah: tidak menolak pinjaman luar negeri secara total tetapi juga tidak menyerahkan masa depan bangsa pada kreditur asing. Jalan tengah itu adalah pembangunan sistem pembiayaan yang inovatif, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Dengan cara itu, PSN benar-benar menjadi lokomotif pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, bukan jerat utang yang membelenggu generasi mendatang. Tabel 5.4 Masalah Pembiayaan dan Utang dalam PSN No Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Beban fiskal meningkat, keterlambatan proyek APBN tertekan, legitimasi publik melemah 2 Ketergantungan utang luar negeri Pinjaman besar dari kreditor luar negeri untuk infrastruktur Risiko geopolitik, fluktuasi kurs Kedaulatan ekonomi terganggu
- 147. 126 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 3 Ruang fiskal terbatas Alokasi utang besar untuk infrastruktur Anggaran sosial berkurang Ketimpangan sosial meningkat 4 Transparansi lemah Kasus korupsi pada proyek infrastruktur Dana bocor, biaya proyek membengkak Kepercayaan publik menurun 5 Alternatif pembiayaan belum optimal Green bonds & PPP belum dimanfaatkan maksimal Ketergantungan pada utang konvensional Hilangnya peluang ekonomi hijau 6 Risiko jangka panjang Utang jangka panjang dengan bunga tinggi Generasi mendatang menanggung beban Ketahanan fiskal melemah 7 Kemandirian fiskal rendah Penerimaan pajak relatif rendah Kapasitas pembiayaan domestik terbatas Kedaulatan fiskal belum kuat Dengan demikian, masalah pembiayaan dan utang adalah tantangan krusial dalam implementasi PSN. Pembangunan strategis hanya akan berhasil jika didukung pembiayaan yang berkelanjutan, transparan, dan inovatif. Tanpa itu, PSN berisiko berubah dari instrumen kemajuan menjadi beban ekonomi yang melemahkan ketahanan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola pembiayaan PSN dengan bijak adalah bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan bangsa. Pembangunan tidak boleh menggadaikan masa depan generasi berikutnya melainkan harus menjadi warisan yang menguatkan kemandirian dan keadilan sosial. Jika Indonesia mampu menciptakan sistem pembiayaan yang mandiri, inovatif, dan hijau, maka PSN akan menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045 yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan. 5.5. LEMAHNYA INTERNALISASI NILAI PANCASILA Salah satu kritik mendasar terhadap pelaksanaan PSN adalah lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam setiap tahapannya. Pembangunan sering kali dipandang semata sebagai proyek teknis yang menekankan aspek fisik dan ekonomi, sementara nilai-nilai fundamental kebangsaan yang seharusnya menjadi kompas moral sering terabaikan. Pancasila
- 148. 127 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sebagai dasar negara, ideologi nasional, sekaligus panduan etika politik dan pembangunan, belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi PSN. Akibatnya, banyak proyek strategis yang memicu ketidakadilan sosial, konflik horizontal, dan bahkan resistensi dari masyarakat lokal karena dianggap mengabaikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong. Lemahnya internalisasi Pancasila dan UUD 1945 merupakan akar permasalahan PSN yang tidak optimal memperkuat ketahanan nasional. AnalisisCurrentRealityTree(CRT)menunjukkanbahwaperencanaanyang terburu-buru, kerangka hukum yang kontroversial, serta ketergantungan berlebihan pada kepentingan investor asing semuanya beririsan pada satu titik: absennya Pancasila sebagai dasar moral pembangunan. Dengan kata lain, PSN selama ini lebih banyak digerakkan oleh pertimbangan teknokratik dan ekonomi pragmatis, bukan oleh nilai-nilai kebangsaan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Padahal, sila-sila Pancasila sangat relevan untuk menjadi kerangka kerja PSN. Sila keadilan sosial menuntut agar setiap PSN dirancang untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperlebar jurang ketimpangan. Sila kemanusiaan menghendaki agar pembangunan menghormati martabat manusia, termasuk hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Sila persatuan menegaskan bahwa PSN harus memperkuat integrasi wilayah dan kohesi sosial, bukan justru menimbulkan perpecahan akibat konflik lahan dan penggusuran. Sila kerakyatan menuntut partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, sementara sila ketuhanan mengingatkan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan moralitas dan kejujuran. Lemahnya internalisasi Pancasila dalam PSN terlihat nyata pada kasus- kasus konkret. Proyek food estate di Papua dan Kalimantan, misalnya, menimbulkan kritik keras karena menyebabkan deforestasi, mengabaikan hak ulayat masyarakat adat, dan gagal memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan. Dalam kasus ini, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan jelas tidak tercermin. Demikian pula, konflik di Rempang Eco-City memperlihatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan partisipasi dan hak masyarakat hanya melahirkan resistensi. Hal ini mengindikasikan absennya nilai musyawarah dan persatuan dalam proses perencanaan. Perspektif internasional juga mendukung pentingnya integrasi nilai ideologis ke dalam pembangunan. UNDP dalam Human Development Report menegaskan bahwa pembangunan hanya akan berkelanjutan jika berbasis pada nilai keadilan dan inklusivitas. OECD dalam Inclusive
- 149. 128 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Growth Framework menekankan bahwa infrastruktur dan proyek besar harus dinilai dari kontribusinya terhadap pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan. WEF dalam Global Social Mobility Index juga mengingatkan bahwa tanpa keadilan sosial, pembangunan akan menciptakan eksklusivitas yang mengancam stabilitas politik. Dalam konteks hukum, sebenarnya fondasi untuk internalisasi Pancasila telah tersedia. UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bukan liberalisme murni. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 juga menegaskan bahwa seluruh pembangunan, termasuk PSN, harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkan amanat normatif ini ke dalam kebijakan konkret yang menjiwai setiap proyek. Oleh karena itu, PSN ke depan harus secara eksplisit memasukkan indikator pengamalan Pancasila dalam setiap tahapannya. Misalnya, evaluasi PSN tidak hanya mengukur aspek teknis dan finansial tetapi juga kontribusi proyek terhadap pengurangan kesenjangan sosial, perlindungan masyarakat adat, pelibatan publik, dan pelestarian lingkungan. Integrasi Indeks Ketahanan Nasional yang mencakup dimensi ideologi dan sosial budaya adalah langkah penting untuk memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan, bukan sekadar instrumen ekonomi. Tantangan implementasi tentu tidak kecil. Pertama, masih ada resistensi birokrasi yang memandang pembangunan hanya dari sisi teknis. Kedua, masih ada kepentingan politik dan investor yang sering kali mengesampingkan aspek ideologis. Ketiga, masih terbatasnya instrumen kuantitatif untuk menilai konsistensi PSN terhadap nilai Pancasila. Namun, jika bangsa ini berkomitmen, tantangan tersebut dapat diatasi melalui kepemimpinan yang visioner, penguatan regulasi, serta partisipasi masyarakat sipil. Dalam perspektif ketahanan nasional, internalisasi Pancasila ke dalam PSN adalah kunci. Tanpa Pancasila, PSN hanya akan menjadi proyek fisik yang rapuh menghadapi guncangan sosial dan politik. Dengan Pancasila, PSN akan menjadi proyek kebangsaan yang memperkuat legitimasi negara, memperkokoh persatuan, dan menumbuhkan kepercayaan publik. Heroisme pembangunan Indonesia bukan terletak pada megahnya infrastruktur semata melainkan pada keberanian menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap kebijakan.
- 150. 129 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 5.5 Lemahnya Internalisasi Nilai Pancasila dalam PSN No Dimensi Pancasila Realitas di Lapangan Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Keadilan Sosial Ketimpangan manfaat PSN, konflik lahan Resistensi masyarakat, proyek tertunda Legitimasi pemerintah melemah 2 Kemanusiaan Penggusuran paksa, pengabaian hak adat Gugatan hukum, protes sosial Kohesi sosial terganggu 3 Persatuan Proyek menimbulkan eksklusivitas Perpecahan lokal, polarisasi Integrasi nasional terancam 4 Kerakyatan Minimnya konsultasi publik Partisipasi rendah, keputusan elitis Demokrasi substantif melemah 5 Ketuhanan & Moralitas Praktik korupsi, pelanggaran etika Biaya membengkak, manfaat berkurang Kepercayaan publik merosot 6 Ideologi & Politik Dominasi kepentingan ekonomi investor Pancasila tidak terinternalisasi Ideologi bangsa tergerus, kedaulatan melemah Dengan demikian, lemahnya internalisasi nilai Pancasila adalah persoalan serius yang tidak bisa diabaikan dalam PSN. Pembangunan nasional tanpa Pancasila ibarat kapal besar tanpa kompas: berlayar megah tetapi berisiko tersesat. Sebaliknya, jika Pancasila dijadikan fondasi, PSN akan menjadi instrumen kebangsaan yang memperkuat keadilan sosial, kohesi nasional, dan kemandirian bangsa. Dalam perspektif heroik, internalisasi Pancasila bukan sekadar kewajiban administratif melainkan panggilan sejarah untuk menjaga agar pembangunan benar-benar setia pada cita-cita kemerdekaan: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5.6. KONTROVERSI UU CIPTA KERJA Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang kemudian dikukuhkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 setelah Perppu No. 2
- 151. 130 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tahun 2022, sejak awal digadang-gadang sebagai tonggak reformasi regulasi di Indonesia. Melalui konsep omnibus law, pemerintah ingin menyederhanakan tumpang tindih regulasi, mempercepat perizinan, dan menciptakan ekosistem investasi yang ramah untuk memperkuat pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan PSN. Salah satu turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, secara eksplisit diturunkan dari mandat UU Cipta Kerja untuk memastikan kelancaran dan percepatan PSN. Namun, alih-alih hanya dipandang sebagai solusi hukum, undang-undang ini justru memunculkan kontroversi besar yang terus bergulir hingga kini. Sejak awal, UU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi buruh. Kritik utama diarahkan pada tiga aspek: lingkungan, hak-hak buruh, dan hak masyarakat adat. Dalam konteks lingkungan, banyak pihak menilai bahwa aturan ini terlalu longgar dalam persyaratan AMDAL dan perizinan, sehingga membuka ruang bagi proyek PSN yang mengabaikan kelestarian ekosistem. Dalam hal ketenagakerjaan, serikat buruh menilai aturan ini melemahkan posisi pekerja melalui fleksibilitas kontrak, sistem upah per jam, dan pemangkasan jaminan sosial. Sementara bagi masyarakat adat, UU Cipta Kerja dipandang memberi celah bagi pengambilalihan tanah ulayat dengan dalih kepentingan strategis. Semua ini menjadikan UU Cipta Kerja dipersepsikan lebih berpihak pada kepentingan investor daripada pada rakyat. Kontroversi ini diperkuat dengan adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai. Putusan ini menambah resistensi publik, karena memperlihatkan bahwa landasan hukum utama PSN berdiri di atas pondasi yang lemah dari sisi legitimasi demokratis. Walaupun pemerintah kemudian merevisi dan menetapkan kembali melalui mekanisme Perppu dan UU No. 6 Tahun 2023, persepsi publik bahwa UU ini “cacat legitimasi” tetap melekat. Dalam perspektif ketahanan nasional, legitimasi hukum adalah fondasi penting. Tanpa legitimasi, pembangunan besar seperti PSN rawan ditolak, diprotes, atau bahkan digugat di pengadilan. Hal ini terbukti dengan banyaknya aksi massa menentang UU Cipta Kerja, yang tidak hanya memperlambat pelaksanaan proyek tetapi juga menggerus kepercayaan
- 152. 131 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 masyarakat terhadap pemerintah. UNDP dalam Democratic Governance Report menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berhasil jika proses legislasi mengabaikan partisipasi publik. Sementara World Bank dalam Governance Indicators menempatkan kualitas regulasi dan rule of law sebagai prasyarat utama bagi stabilitas investasi. Kontroversi UU Cipta Kerja juga menimbulkan implikasi ekonomi. Investormemangmendapatkepastiankemudahanberusahatetapidisisilain ketidakpuasan sosial menimbulkan risiko politik yang justru melemahkan iklim investasi jangka panjang. OECD dalam Policy Framework for Investment menekankan bahwa iklim investasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh kemudahan regulasi tetapi juga oleh stabilitas sosial dan legitimasi politik. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja yang dipaksakan tanpa konsensus nasional justru dapat menciptakan paradoks: mempercepat investasi jangka pendek tetapi melemahkan stabilitas jangka panjang. Dalam konteks PSN, kontroversi UU Cipta Kerja semakin menonjol karena undang-undang ini menjadi dasar kemudahan proyek strategis. Misalnya, penyederhanaan perizinan lingkungan membuat sejumlah proyek PSN, seperti food estate dan kawasan industri, berjalan lebih cepat tetapi juga menimbulkan resistensi karena dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian. Judicial review atas UU Cipta Kerja bahkan disebut dalam kajian PSN sebagai salah satu faktor yang memperlambat implementasi proyek. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum bukan sekadar aspek prosedural tetapi langsung berdampak pada keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan koreksi. Pertama, melalui revisi regulasi yang lebih berkeadilan. Pasal-pasal yang dianggap melemahkan perlindungan lingkungan, hak buruh, dan hak masyarakat adat perlu diperbaiki dengan melibatkan partisipasi luas. Kedua, mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi harus diperkuat, agar masyarakat merasa memiliki UU yang menjadi dasar pembangunan. Ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam konteks PSN harus ditingkatkan melalui audit independen, pelibatan masyarakat sipil, dan transparansi informasi. Langkah-langkah ini penting agar UU Cipta Kerja benar-benar menjadi payung hukum yang kuat bagi PSN, bukan sumber kontroversi yang melemahkan. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan bahwakepastianhukumyangadiladalahfaktorpenentudayasaingbangsa. Jika Indonesia mampu mereformasi regulasi dengan tetap berpihak pada
- 153. 132 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 keadilan sosial dan keberlanjutan, maka UU Cipta Kerja dapat berubah dari sumber kontroversi menjadi fondasi kokoh pembangunan menuju 2045. Tabel 5.6 Kontroversi UU Cipta Kerja dalam Konteks PSN No Aspek Kritik Realitas di Lapangan Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Lingkungan Penyederhanaan AMDAL, izin cepat untuk PSN Food estate memicu deforestasi Ketahanan ekologi melemah 2 Ketenagakerjaan Fleksibilitas kontrak, upah per jam Protes buruh, gugatan hukum Kohesi sosial menurun 3 Hak Masyarakat Adat Celah pengambilalihan tanah ulayat Konflik lahan di Merauke, Rempang Integrasi nasional terancam 4 Legitimasi Hukum Putusan MK 91/ PUU-XVIII/2020 inkonstitusional bersyarat Implementasi PSN tertunda Legitimasi politik melemah 5 Iklim Investasi Investor asing mendapat kemudahan Risiko sosial- politik tinggi Stabilitas investasi jangka panjang rapuh 6 Partisipasi Publik Minim konsultasi dan keterlibatan masyarakat Resistensi sosial meluas Demokrasi substantif melemah 7 Regulasi Turunan PP No. 42/2021 memberi kemudahan PSN Percepatan proyek dengan risiko sosial Potensi konflik antara efisiensi & keadilan Dengan demikian, kontroversi UU Cipta Kerja adalah cermin bahwa pembangunan besar tidak bisa hanya dilihat dari aspek percepatan dan efisiensi tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, legitimasi politik, dan keberlanjutan lingkungan. PSN yang didasarkan pada regulasi kontroversial berisiko kehilangan dukungan rakyat, melemahkan kohesi sosial, dan menggerus ketahanan nasional. Sebaliknya, jika UU Cipta Kerja diperbaiki dengan semangat Pancasila dan keterlibatan publik yang luas, maka ia dapat menjadi payung hukum yang kokoh, adil, dan diterima semua pihak. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mereformasi UU Cipta Kerja adalah bagian dari perjuangan memastikan bahwa pembangunan
- 154. 133 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 strategis benar-benar menjadi instrumen kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. 5.7. KETERBATASAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SalahsatutantanganbesardalamimplementasiPSNadalahketerbatasan infrastruktur pendukung. Meski PSN didesain untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional, kenyataannya banyak proyek yang tidak dapat berfungsi optimal karena aksesibilitas, energi, logistik, dan jaringan pendukung lain tidak tersedia atau belum siap. Hal ini membuat sebagian PSN terancam menjadi monumen pembangunan—megah secara fisik tetapi minim manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Contoh konkret dapat dilihat pada sejumlah kawasan industri baru yang dibangun dalam kerangka PSN. Di atas kertas, kawasan industri ini dirancang untuk menyerap ribuan tenaga kerja dan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Namun, di lapangan, keterbatasan pasokan listrik, air bersih, dan infrastruktur transportasi sering kali membuat kawasan tersebut tidak mampu beroperasi dengan kapasitas penuh. Sebagai ilustrasi, pembangunan smelter di beberapa wilayah Sulawesi sempat tertunda karena pasokan listrik dari jaringan nasional tidak mencukupi. Demikian pula, sejumlah proyek kawasan industri di Kalimantan menghadapi kendala serius akibat buruknya akses jalan dan keterbatasan pelabuhan yang dapat menampung logistik dalam jumlah besar. Keterbatasan infrastruktur pendukung juga terlihat pada proyek transportasi. Jalan tol Trans-Sumatera, misalnya, memang telah dibangun sebagai PSN tetapi konektivitas dengan pelabuhan dan bandara di sekitarnya masih minim. Akibatnya, potensi jalur logistik yang efisien belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan akses jalan feeder menyebabkan kendaraan logistik tetap menumpuk di jalur arteri yang lama, sehingga biaya distribusi tidak turun signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur utama harus selalu diiringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang terintegrasi secara holistik. OECD dalam Infrastructure Governance Review menekankan bahwa efektivitas sebuah proyek infrastruktur sangat bergantung pada ekosistem pendukungnya. Pembangunan sebuah pelabuhan besar, misalnya, akan sia- sia jika tidak diikuti dengan jaringan jalan raya, kereta api, dan kawasan pergudangan yang memadai. Demikian pula, World Bank dalam Logistics Performance Index menegaskan bahwa daya saing suatu negara dalam perdagangan global ditentukan oleh integrasi antar moda transportasi,
- 155. 134 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kecepatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik. Dengan kata lain, PSN yang berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur pendamping hanya akan memberikan manfaat terbatas. Keterbatasan ini juga berimplikasi langsung pada biaya ekonomi. Proyek besar yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru menimbulkan biaya tambahan karena logistik yang mahal, keterlambatan distribusi, dan rendahnyautilitasinfrastruktur.Halinimembuatinvestorkehilanganminat dan pada akhirnya mengurangi daya tarik PSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.UNDPdalamSustainableDevelopmentGoalsReportmenekankan bahwa infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan konektivitas dan akses yang merata, bukan hanya membangun megaproyek. Selain aspek ekonomi, keterbatasan infrastruktur pendukung juga berdampak pada dimensi sosial. Kawasan industri atau perumahan rakyat yang dibangun tanpa jaringan transportasi memadai menciptakan isolasi sosial bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Demikian pula, kurangnya pasokan air bersih dan listrik menurunkan kualitas hidup warga dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi PSN sebagai instrumen kebijakan negara. Dalam perspektif ketahanan nasional, keterbatasan infrastruktur pendukung melemahkan keuletan bangsa menghadapi tantangan global. Infrastruktur yang tidak terintegrasi membuat logistik nasional tidak efisien, ketergantungan impor energi tetap tinggi, dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik terbatas. Hal ini menjadikan Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global, krisis energi, dan ketidakstabilan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan PSN ke depan harus lebih holistik. Pertama, setiap proyek utama harus disertai dengan master plan infrastruktur pendukung yang jelas, termasuk jaringan jalan, listrik, air, telekomunikasi, dan logistik. Kedua, pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan infrastruktur pendukung tidak tertinggal. Ketiga, pendekatan pembiayaan harus melibatkan skema inovatif seperti public-private partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung. Keempat, pembangunan harus menekankan prinsip inklusivitas, sehingga manfaat PSN dapat dirasakan masyarakat luas, bukan hanya investor. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan bahwa infrastruktur berkualitas tinggi adalah salah satu pilar utama daya saing global. Indonesia, jika ingin mencapai visi 2045, harus memastikan
- 156. 135 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 bahwa PSN tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dalam sebuah ekosistem infrastruktur nasional yang terintegrasi. Dengan pendekatan seperti itu, PSN benar-benar dapat menjadi instrumen ketahanan nasional. Bukan hanya karena proyek-proyek besar berhasil diselesaikan tetapi karena proyek tersebut membawa manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menjaga kohesi sosial bangsa. Heroisme pembangunan Indonesia terletak pada keberanian membangun ekosistem yang menyeluruh, bukan sekadar proyek monumental yang kehilangan fungsi. Tabel 5.7 Keterbatasan Infrastruktur Pendukung dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Pasokan listrik terbatas Smelter di Sulawesi tertunda karena listrik tidak mencukupi Proyek hilirisasi molor, biaya meningkat Kedaulatan energi melemah 2 Akses jalan kurang memadai Kawasan industri di Kalimantan tanpa jalan tol & pelabuhan pendukung Distribusi logistik terhambat Daya saing ekonomi regional menurun 3 Konektivitas logistik lemah Jalan Tol Trans- Sumatera tanpa koneksi optimal ke pelabuhan Efisiensi biaya logistik tidak tercapai Integrasi wilayah lambat 4 Infrastruktur sosial minim Perumahan rakyat tanpa jaringan air & transportasi publik Kualitas hidup rendah, muncul ketidakpuasan Kohesi sosial melemah 5 Telekomunikasi terbatas Kawasan baru tanpa jaringan internet stabil Investor enggan masuk, produktivitas rendah Transformasi digital melambat 6 Koordinasi lintas sektor lemah Proyek transportasi tanpa dukungan PLN & PDAM Proyek berjalan parsial & inefisien Legitimasi PSN menurun 7 Skema pembiayaan terbatas Infrastruktur pendukung tidak masuk prioritas APBN Proyek besar berjalan tanpa ekosistem Risiko monumen pembangunan
- 157. 136 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur pendukung merupakan tantangan serius yang harus diatasi agar PSN tidak menjadi proyek parsial yang gagal membawa manfaat nyata. Pembangunan besar hanya akan bermakna jika didukung ekosistem pendukung yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Jika keterbatasan ini diatasi dengan perencanaan menyeluruh, koordinasi kuat, dan keberanian politik, maka PSN akan benar-benar menjadi instrumen ketahanan nasional yang memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan daya saing global, dan meneguhkan jalan menuju Indonesia Emas 2045. 5.8. EGO SEKTORAL BIROKRASI Salah satu hambatan paling nyata dalam implementasi PSN adalah masih kuatnya ego sektoral di tubuh birokrasi. Ego sektoral mencerminkan perilaku kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang lebih mementingkan kepentingan sektoralnya masing-masing dibandingkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks PSN yang melibatkan lintas sektor, lintas kementerian, dan lintas wilayah, ego sektoral menjadi penghambat serius bagi sinkronisasi kebijakan, integrasi data, kelancaran perizinan, hingga efektivitas evaluasi. Akibatnya, PSN berjalan tidak sesuai target waktu, membengkak biayanya, dan bahkan dalam beberapa kasus kehilangan legitimasi di mata publik. Fenomena ego sektoral ini bukan hal baru dalam birokrasi Indonesia. Sejak era pembangunan jangka panjang, koordinasi lintas lembaga selalu menjadi titik lemah yang menimbulkan fragmentasi kebijakan. Lemahnya koordinasi dan kuatnya kepentingan sektoral merupakan salah satu akar permasalahan PSN yang tidak optimal. Kondisi ini diperparah oleh sistem birokrasi yang cenderung hierarkis, rigid, dan sering kali mengutamakan prosedur formal dibandingkan substansi kebijakan. Contoh nyata ego sektoral dapat dilihat pada proses perizinan proyek infrastruktur. Meskipun sudah ada mekanisme penyederhanaan melalui Online Single Submission (OSS), faktanya banyak izin tetap harus melalui kementerian sektoral, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan keterlambatan. Proyek-proyek PSN seperti pengembangan kawasan industri atau pembangunan bendungan sering menghadapi kendala karena data antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan Bappenas tidak sinkron. Ketidakselarasan ini membuat proses pengambilan keputusan berlarut-larut, sementara biaya proyek terus meningkat.
- 158. 137 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Ego sektoral juga terlihat dalam hal evaluasi proyek. Setiap kementerian atau lembaga sering melakukan evaluasi sendiri berdasarkan indikator sektoral, tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka nasional. Akibatnya, hasil evaluasi tidak konsisten dan sulit dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Padahal, PSN menuntut adanya integrasi evaluasi lintas sektor agar dampaknya terhadap ketahanan nasional dapat terukur secara komprehensif. UNDP dalam Governance for Sustainable Development menekankan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan. Tanpa itu, kebijakan pembangunan akan selalu berjalan parsial dan tidak efektif. OECD dalam Policy Coherence for Development juga mengingatkan bahwa ego sektoral mengurangi efektivitas pembangunan karena setiap sektor cenderung berjalan dengan logikanya sendiri tanpa melihat keterkaitan antar bidang. World Bank melalui Worldwide Governance Indicators menempatkan efektivitas birokrasi dan kualitas koordinasi sebagai salah satu indikator kunci daya saing nasional. Kuatnya ego sektoral tidak hanya berdampak pada lambatnya implementasi PSN tetapi juga menimbulkan risiko penyimpangan. Ketika setiap kementerian memiliki kewenangan sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, peluang terjadinya korupsi, pemborosan anggaran, dan konflik kepentingan semakin besar. Transparency International menegaskan bahwa fragmentasi birokrasi adalah salah satu penyebab tingginya biaya korupsi pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Dalam perspektif ketahanan nasional, ego sektoral birokrasi melemahkankeuletanbangsadalammenghadapitantanganpembangunan. Alih-alih memperkuat persatuan, ego sektoral menciptakan fragmentasi yang memperlambat pencapaian tujuan strategis. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan legitimasi negara di mata rakyat, menurunkan daya tarik investasi, dan menghambat upaya Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan mampu menjadi penggerak sinergi lintas sektor. Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi harus memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral. Bappenas, yang kini diperkuat perannya melalui Perpres No. 195 Tahun 2024, harus menjalankan fungsi koordinasi dan evaluasi lintas sektor secara konsisten dan berbasis data.
- 159. 138 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Selain itu, mekanisme koordinasi terpadu harus diperkuat melalui digitalisasi sistem perencanaan, perizinan, dan evaluasi. Dengan integrasi data nasional berbasis platform digital, ego sektoral dapat diminimalisasi karena setiap kementerian dan lembaga akan bekerja dengan data yang sama dan terhubung. WEF dalam Future of Government menekankan bahwa digital governance adalah instrumen efektif untuk mengurangi fragmentasi birokrasi. Peran masyarakat sipil dan sektor swasta juga penting untuk mengawasi pelaksanaan PSN. Dengan transparansi dan partisipasi publik, birokrasi didorong untuk lebih akuntabel dan menekan perilaku ego sektoral. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebenarnya sudah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetapi implementasinya masih lemah. Pada akhirnya, mengatasi ego sektoral birokrasi adalah prasyarat bagi keberhasilan PSN. Jika ego sektoral tidak ditangani, PSN akan terus berjalan lambat, penuh konflik, dan rawan penyimpangan. Sebaliknya, jika kepemimpinannasionalberhasilmenyatukanseluruhkementerian,lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu visi kebangsaan, PSN akan benar-benar menjadi instrumen strategis yang memperkuat ketahanan nasional. Heroisme bangsa Indonesia terletak pada keberanian untuk menempatkan kepentingan nasional di atas ego sektoral. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini selalu mampu bersatu dalam menghadapi tantangan besar. Demikian pula, menghadapi ego sektoral birokrasi, dibutuhkan semangat gotong royong, kepemimpinan yang bijak, dan tekad kebangsaan yang kuat. Hanya dengan itu, PSN dapat menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Indonesia menuju 2045 sebagai negara besar, tangguh, dan berdaulat. Tabel 5.8 Ego Sektoral Birokrasi dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Perizinan berbelit Proyek kawasan industri terkendala izin sektoral Proyek tertunda, biaya meningkat Daya tarik investasi menurun 2 Data tidak terintegrasi Perbedaan data lahan antara K/L dan pemda Keputusan tertunda, konflik lahan Legitimasi kebijakan melemah
- 160. 139 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 3 Evaluasi parsial K/L melakukan evaluasi sendiri tanpa koordinasi Hasil tidak konsisten, kebijakan lemah Akuntabilitas nasional menurun 4 Kepentingan sektoral lebih dominan K/L memprioritaskan program sendiri dibanding PSN Sinkronisasi kebijakan lemah Fragmentasi pembangunan 5 Koordinasi lintas lembaga lemah Keterlambatan bendungan akibat koordinasi pusat- daerah Target molor, biaya membengkak Stabilitas fiskal terganggu 6 Potensi penyimpangan Minim pengawasan lintas sektor Korupsi, konflik kepentingan Kepercayaan publik menurun 7 Resistensi birokrasi Digitalisasi OSS tidak dijalankan konsisten Reformasi berjalan lambat Ketahanan institusional lemah Dengan demikian, ego sektoral birokrasi adalah salah satu tantangan paling serius bagi keberhasilan PSN. Tanpa penyelesaian yang tegas, PSN berisiko gagal mencapai tujuannya sebagai instrumen kebangsaan. Namun, dengan kepemimpinan nasional yang kuat, koordinasi terpadu, dan partisipasi publik, ego sektoral dapat ditekan sehingga PSN benar- benar menjadi motor penggerak pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menundukkan ego sektoral adalah wujud nyata perjuangan kolektif bangsa untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan sempit, demi tegaknya kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia. 5.9. URBANISASI DAN PERMUKIMAN KUMUH Salah satu dampak tidak langsung dari pelaksanaan PSN adalah meningkatnya arus urbanisasi. Pembangunan kawasan industri, infrastruktur transportasi, dan proyek-proyek perkotaan mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini memang sejalan dengan teori pembangunan modern yang menyebut urbanisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa perencanaan yang matang, urbanisasi besar-besaran justru melahirkan masalah sosial baru
- 161. 140 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seperti munculnya permukiman kumuh, meningkatnya kriminalitas, serta melemahnya kohesi sosial. Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah adalah contoh nyata. Proyek yangdiharapkanmenjadipusathilirisasidanpenyeraptenagakerjaternyata menghadapi kendala dalam menyerap masyarakat lokal. Banyak pekerja yang justru datang dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar merasa terpinggirkan. Akibatnya, muncul kantong-kantong sosial baru yang tidak memiliki akses memadai terhadap perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini memicu ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya melemahkan legitimasi PSN tetapi juga menimbulkan kerentanan sosial di wilayah strategis. Urbanisasi tak terkendali juga memperburuk kesenjangan sosial. Masyarakat yang mampu mengakses peluang kerja formal di kawasan industri mendapatkan manfaat ekonomi, sementara kelompok lain yang tidak memiliki keterampilan memadai terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah. Akibatnya, tumbuh kawasan permukiman kumuh di sekitar kota industri dan proyek PSN. Permukiman kumuh identik dengan sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, serta rawan bencana kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memperbesar beban negara dalam penyediaan layanan dasar. World Bank dalam Urban Development Report menegaskan bahwa urbanisasi tanpa perencanaan hanya akan menciptakan “urban poverty trap” atau jebakan kemiskinan perkotaan. OECD dalam Inclusive Growth Report juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif di wilayah perkotaan akan memperlebar kesenjangan sosial dan mengancam stabilitas politik. UNDP melalui Human Development Report menekankan pentingnya pembangunan inklusif di wilayah perkotaan agar urbanisasi benar-benar menjadi katalisator pembangunan, bukan sumber kerentanan sosial. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebenarnya sudah menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap perumahan layak. Namun, implementasi dalam konteks PSN masih lemah. Banyak proyek PSN yang fokus pada pembangunan fisik industri dan infrastruktur tanpa diiringi program perumahan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Akibatnya, urbanisasi yang ditimbulkan PSN tidak terkelola dengan baik dan justru memicu lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru.
- 162. 141 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Urbanisasi juga berdampak pada aspek keamanan. Pertumbuhan permukiman kumuh sering kali diikuti dengan meningkatnya kriminalitas, konflik horizontal, dan masalah sosial lain. WEF dalam Global Risks Report mencatat bahwa urbanisasi yang tidak terkendali adalah salah satu faktor risiko utama bagi stabilitas sosial di negara berkembang. Dalam konteks ketahanan nasional, hal ini jelas melemahkan kohesi sosial dan membuka peluang bagi instabilitas yang dapat mengganggu pembangunan. Oleh karena itu, PSN harus dirancang dengan pendekatan holistik. Pertama, setiap proyek PSN di kawasan industri dan perkotaan harus dilengkapi dengan program perumahan rakyat yang memadai, sehingga para pekerjatidakterpaksatinggaldipermukimankumuh.Kedua,pendidikandan pelatihan vokasi harus menjadi bagian integral dari PSN, agar masyarakat lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketiga, layanan kesehatan harus diperkuat di sekitar kawasan PSN, mengingat tingginya mobilitas penduduk berpotensi memicu penyebaran penyakit dan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan dasar. Selain itu, pemerintah perlu membangun mekanisme integrasi antara PSN dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan perencanaan tata ruang yang baik, urbanisasi dapat diarahkan secara terkendali, permukiman kumuh dapat dicegah, dan pertumbuhan kota dapat lebih inklusif. Program-program berbasis komunitas seperti Kampung Deret atau revitalisasi kampung kota juga bisa menjadi solusi untuk memperbaiki permukiman kumuh tanpa menggusur masyarakat secara paksa. Dalam perspektif ketahanan nasional, pengelolaan urbanisasi menjadi krusial. Urbanisasi yang tidak terkendali akan melemahkan ketahanan sosial, memperbesar beban ekonomi, dan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, urbanisasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang memperkuat ketahanan bangsa. Heroisme pembangunan PSN bukan hanya pada berdirinya pabrik besar atau infrastruktur megah tetapi pada keberanian negara memastikan bahwa setiap rakyat yang terdampak memperoleh akses pada perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Jika PSN mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pembangunansosial,makaurbanisasiakanmenjadiberkah,bukanbencana. Dengan cara ini, PSN benar-benar menjadi katalisator pembangunan inklusif yang memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mengantarkan Indonesia menuju 2045 sebagai negara tangguh dan berdaulat.
- 163. 142 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 5.9 Urbanisasi dan Permukiman Kumuh dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Urbanisasi tak terkendali Kawasan Industri Batang Pendatang lebih dominan, masyarakat lokal terpinggirkan Konflik sosial, resistensi lokal 2 Permukiman kumuh Kawasan industri di sekitar kota besar Sanitasi buruk, kualitas hidup rendah Beban kesehatan meningkat, kohesi sosial melemah 3 Kesenjangan sosial Pekerja formal vs informal di kawasan industri Ketidakadilan ekonomi, protes buruh Potensi konflik horizontal, stabilitas terganggu 4 Keterbatasan perumahan PSN tanpa program perumahan rakyat Warga tinggal di hunian tidak layak Legitimasi PSN menurun 5 Minimnya pendidikan & vokasi Masyarakat lokal tak terserap industri Batang Pengangguran lokal meningkat Keadilan sosial melemah 6 Layanan kesehatan terbatas Mobilitas tinggi di kawasan PSN Penyebaran penyakit, akses terbatas Ketahanan kesehatan terganggu 7 Tata ruang lemah RTRW tidak sinkron dengan PSN Pertumbuhan kota tak terkendali Ketahanan ekologi & sosial rapuh Dengan demikian, urbanisasi dan permukiman kumuh merupakan tantangan nyata yang harus diantisipasi dalam implementasi PSN. Pembangunan besar tanpa program sosial pendukung hanya akan melahirkan ketidakadilan dan kerentanan. Sebaliknya, dengan pendekatan inklusif yang menempatkan perumahan, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian integral PSN, urbanisasi dapat dikelola sebagai kekuatan positif bagi bangsa. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola urbanisasi dengan bijak adalah bentuk nyata dari keberanian negara untuk menjaga martabat rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.
- 164. 143 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 5.10. KETERGANTUNGAN PADA INVESTOR ASING Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi PSN adalah tingginya ketergantungan pada investor asing, terutama dari Tiongkok. Banyak proyek strategis di sektor energi, infrastruktur transportasi, dan industri hilirisasi mineral yang bergantung pada modal, teknologi, dan tenaga kerja asing. Di satu sisi, investasi asing memang memberikan suntikan dana segar yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Namun, di sisi lain, dominasi asing dalam PSN berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi, menciptakan risiko geopolitik, serta mengurangi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Fenomena ini tampak jelas dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang sebagian besar didanai dan dikelola konsorsium asing. Proyek yang digadang sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia justru menimbulkan kekhawatiran publik karena beban utang, minimnya transfer teknologi, serta keterlibatan tenaga kerja asing yang cukup besar. Hal serupa terjadi pada kawasan industri Morowali di Sulawesi, di mana mayoritas investasi dan teknologi berasal dari luar. Walaupun industri ini mendorong hilirisasi nikel, banyak pihak menilai manfaat ekonomi lebih banyak mengalir ke investor asing dibandingkan memperkuat kapasitas nasional. Ketergantungan pada investor asing bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal geopolitik. Indonesia, dengan posisi strategis di Indo- Pasifik, berisiko menjadi arena persaingan kekuatan besar. OECD dalam Investment Policy Review menekankan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu negara investor dapat menciptakan “asymmetric dependency” yang melemahkan posisi tawar negara penerima investasi. World Bank juga mengingatkan dalam Global Economic Prospects bahwa negara berkembang harus berhati-hati terhadap risiko jebakan utang (debt trap) akibat investasi asing yang tidak dikelola dengan bijak. Selain risiko geopolitik, ketergantungan pada asing juga sering mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Banyak proyek PSN yang menggunakan teknologi tinggi dari luar negeri tanpa diiringi alih teknologi yang signifikan. Akibatnya, tenaga kerja lokal hanya ditempatkan pada posisi rendah, sementara keahlian strategis tetap dikuasai tenaga kerja asing. Dalam jangka panjang, hal ini membuat Indonesia gagal membangun kapasitas nasional dan tetap bergantung pada modal serta teknologi luar negeri. UNDP dalam Human Development Report menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menekankan pada capacity building lokal, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
- 165. 144 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Transfer teknologi yang minim juga memperlebar kesenjangan kemampuan industri domestik. Dalam banyak kasus, BUMN hanya berperan sebagai mitra pasif tanpa benar-benar memperoleh pengetahuan atau teknologi yang dibutuhkan. Hal ini membuat kemandirian industri nasional sulit tercapai. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa setiap investasi asing harus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat industri nasional. Ketergantungan pada investor asing juga berdampak pada aspek sosial. Masyarakat lokal sering merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari proyek PSN, baik dari sisi kesempatan kerja maupun kesejahteraan. Kasus di Morowali menunjukkan bagaimana banyak pekerja lokal hanya terserap di sektor informal dengan upah rendah, sementara tenaga kerja asing mengisi posisi teknis strategis. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan legitimasi PSN di mata publik. Untukmengatasitantanganini,strategiPSNkedepanharusberorientasi pada kemandirian nasional. Pertama, alih teknologi harus menjadi syarat mutlak dalam setiap perjanjian investasi asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa investor asing tidak hanya membawa modal tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang bisa ditransfer ke tenaga kerja lokal dan industri domestik. Kedua, keterlibatan BUMN harus diperkuat. BUMN tidak boleh hanya menjadi mitra pasif tetapi harus berperan sebagai aktor utama yang mengendalikan teknologi dan manajemen proyek. Ketiga, pemerintah harus mendorong investasi domestik, baik dari swasta nasional maupun dana publik, agar proporsi pembiayaan PSN tidak terlalu didominasi asing. Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan instrumen pembiayaan inovatif seperti sovereign wealth fund, green bonds, dan public-private partnership (PPP) untuk memperluas sumber pendanaan. WEF dalam Future of Infrastructure Financing menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus mengurangi ketergantungan pada investor asing dengan membangun ekosistem pembiayaan domestik yang kuat. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kedaulatan fiskal tetapi juga mengurangi risiko geopolitik yang timbul dari dominasi asing. Dalam perspektif ketahanan nasional, kemandirian ekonomi adalah fondasi utama. PSN tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk menarik investasi asing tetapi harus menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas
- 166. 145 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 nasional, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Ketergantungan pada asing tanpa strategi mitigasi hanya akan menjadikan Indonesia rapuh menghadapi tekanan global. Sebaliknya, dengan strategi alih teknologi, penguatan BUMN, dan optimalisasi investasi domestik, PSN dapat menjadi pilar kemandirian yang kokoh. HeroismepembangunanIndonesiaterletakpadakeberanianmengurangi ketergantungan pada asing dan menumbuhkan kemandirian nasional. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah jalan pintas dengan modal asing semata melainkan jalan panjang yang ditempuh dengan inovasi, kerja keras, dan kemandirian bangsa. PSN adalah instrumen kebangsaan, bukan sekadar instrumen ekonomi. Jika dijalankan dengan visi kemandirian, PSN akan benar-benar menjadi lokomotif ketahanan nasional yang membawa Indonesia menuju kejayaan di abad ke-21. Tabel 5.10 Ketergantungan pada Investor Asing dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Dominasi modal asing KCJB Jakarta– Bandung didominasi Tiongkok Beban utang tinggi, minim kontrol nasional Kedaulatan fiskal melemah 2 Risiko geopolitik Investasi BRI di infrastruktur strategis Tekanan politik dari negara investor Posisi tawar Indonesia menurun 3 Minimnya transfer teknologi Kawasan industri Morowali Tenaga kerja lokal di posisi rendah Kapasitas industri nasional lemah 4 Keterlibatan BUMN terbatas BUMN jadi mitra pasif investor asing Hilangnya peluang peningkatan kapasitas Kemandirian industri sulit tercapai 5 Manfaat sosial minim Pekerja lokal tersisih oleh tenaga kerja asing Kecemburuan sosial, protes masyarakat Kohesi sosial terganggu 6 Ketergantungan finansial Mayoritas proyek dibiayai pinjaman asing Risiko debt trap, fluktuasi kurs Ketahanan fiskal rapuh 7 Alternatif pembiayaan lemah Dana domestik terbatas, green bonds belum optimal Proyek bergantung asing Kedaulatan pembiayaan menurun
- 167. 146 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, ketergantungan pada investor asing adalah tantangan serius yang harus dikelola dengan bijak dalam implementasi PSN. Pembangunan strategis hanya akan benar-benar memperkuat ketahanan nasional jika dijalankan dengan prinsip kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengurangi ketergantungan pada asing adalah bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. PSN bukan hanya proyek fisik melainkan simbol kemandirian Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju Indonesia Emas 2045. 5.11. LEMAHNYA KESIAPAN SDM LOKAL Keberhasilan PSN tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, regulasi yang jelas, dan infrastruktur fisik tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal yang menjadi pelaku utama pembangunan. Namun, dalam banyak kasus, lemahnya kesiapan SDM lokal justru menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi PSN. Persoalan keterampilan yang rendah, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta minimnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi membuat masyarakat lokal tidak mampu berperan secara maksimal dalam proyek-proyek strategis. Akibatnya, posisi strategis lebih banyak diisi oleh tenaga kerja asing atau pekerja dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar proyek sering terpinggirkan. Fenomena ini dapat dilihat dengan jelas pada kawasan industri berbasis hilirisasi mineral di Morowali dan Konawe. Meskipun industri tersebut menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sebagian besar posisi teknis dan manajerial masih diisi tenaga kerja asing karena keterampilan lokal dianggap belum memenuhi standar teknologi modern. Sementara itu, pekerja lokal banyak yang hanya menempati posisi non-teknis dengan upah rendah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan rasa tidak adil, yang pada akhirnya memicu ketegangan antara masyarakat lokal dan pekerja asing. Keterbatasan SDM lokal juga terjadi di sektor transportasi, energi, dan food estate. Program food estate di Kalimantan dan Papua, misalnya, gagal mencapai target karena kurangnya petani terampil yang mampu mengoperasikan teknologi modern pertanian. Demikian pula, proyek energi baru dan terbarukan membutuhkan teknisi dengan keterampilan tinggi yang belum tersedia secara memadai di daerah sekitar proyek. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan besar antara ambisi PSN dan kapasitas SDM lokal yang tersedia.
- 168. 147 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 World Bank dalam Human Capital Index menegaskan bahwa kualitas SDM adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang. Indonesia, meskipun memiliki bonus demografi, masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja. OECD dalam Future of Skills memperingatkan bahwa negara yang gagal menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan abad ke-21 akan tertinggal dalam persaingan global. WEF dalam Future of Jobs Report juga menyebutkan bahwa 50% pekerjaan akan membutuhkan keterampilan baru pada 2025, termasuk keterampilan digital, analisis data, dan pemahaman teknologi hijau. Lemahnya kesiapan SDM lokal juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Pendidikan vokasi masih belum terintegrasi secara optimal dengan kebutuhan industri, sementara program pelatihan kerja sering kali bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. UNDP dalam Human Development Report menegaskan pentingnya lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Selain itu, masalah distribusi SDM juga menjadi tantangan besar. Banyak tenaga kerja terampil terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara daerah yang menjadi lokasi PSN, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, justru kekurangan tenaga kerja terampil. Ketidakmerataan ini membuat proyek strategis di daerah sering kesulitan mendapatkan SDM lokal yang sesuai. Akibatnya, pekerja dari luar daerah atau tenaga kerja asing didatangkan, yang pada akhirnya mengurangi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Dari perspektif ketahanan nasional, lemahnya kesiapan SDM lokal melemahkan keuletan bangsa. Jika masyarakat lokal tidak mampu terlibat secara penuh dalam PSN, maka pembangunan kehilangan dimensi kebangsaannya. PSN hanya menjadi proyek ekonomi semata, bukan proyek kebangsaan yang memperkuat identitas, persatuan, dan kemandirian bangsa. Lebih jauh, keterpinggiran masyarakat lokal membuka potensi konflik sosial, memperlemah kohesi sosial, dan menurunkan legitimasi pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus menempatkan pengembangan SDM lokal sebagai prioritas utama dalam setiap PSN. Pertama, setiap proyek PSN harus dilengkapi dengan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri terkait.
- 169. 148 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Kedua, kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta harus difokuskan pada capacity building masyarakat lokal melalui pusat pelatihan kerja dan akademi komunitas di sekitar kawasan PSN. Ketiga, pendidikan vokasi harus diperkuat dan disinergikan dengan kebutuhan industri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Selain itu, program insentif perlu diberikan kepada perusahaan yang secara aktif melakukan transfer keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Misalnya, setiap investor asing diwajibkan menyertakan program pelatihan dan magang untuk pekerja lokal sebagai bagian dari kontrak investasi. Dengan cara ini, ketergantungan pada tenaga kerja asing dapat berkurang secara bertahap, sementara kapasitas nasional meningkat. Pemerintah juga harus memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di daerah-daerah yang menjadi lokasi PSN. Universitas dan politeknik lokal perlu didorong untuk membuka program studi yang relevan dengan industri sekitar. Dengan demikian, lahir tenaga kerja lokal yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesiapan SDM tetapi juga memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menyiapkan SDM lokal adalah wujud nyata dari keberanian bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. PSN hanya akan benar-benar menjadi instrumen ketahanan nasional jika rakyat Indonesia menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Keberhasilan PSN tidak hanya diukur dari panjangnya jalan tol atau megahnya kawasan industri tetapi juga dari sejauh mana rakyat di sekitar proyek merasakan manfaat dan terlibat langsung dalam pembangunan. Jika Indonesia mampu menyiapkan SDM lokal yang unggul, maka PSN akan menjadi katalisator transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi tetapi kenyataan yang dibangun oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri. Tabel 5.11 Lemahnya Kesiapan SDM Lokal dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Keterampilan rendah Morowali & Konawe, pekerja lokal kurang kompeten Tenaga asing dominan di posisi strategis Kemandirian industri lemah
- 170. 149 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 2 Mismatch pendidikan & industri Food estate di Kalimantan & Papua Gagal panen, produktivitas rendah Ketahanan pangan terganggu 3 Distribusi tenaga kerja tidak merata SDM terkonsentrasi di Jawa PSN di daerah kekurangan tenaga terampil Ketimpangan wilayah melebar 4 Minim transfer teknologi Proyek energi & industri dengan investor asing Tenaga lokal tidak naik kelas Kapasitas nasional stagnan 5 Pendidikan vokasi lemah Politeknik belum relevan dengan kebutuhan industri Lulusan tidak terserap optimal Bonus demografi terbuang 6 Partisipasi lokal rendah Masyarakat sekitar hanya jadi penonton PSN Manfaat ekonomi tidak dirasakan Kohesi sosial melemah 7 Kurang program capacity building Investor asing tanpa kewajiban pelatihan Tenaga kerja lokal tidak berkembang Ketahanan SDM lemah Dengan demikian, lemahnya kesiapan SDM lokal adalah salah satu tantangan serius yang harus segera diatasi agar PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan. Penguatan SDM lokal bukan sekadar pelengkap tetapi inti dari strategi pembangunan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mempersiapkan SDM lokal adalah perjuangan melanjutkan amanat kemerdekaan: membangun bangsa yang mandiri, adil, dan berdaulat. PSN yang bertumpu pada SDM unggul akan menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan nasional dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. 5.12. POLITISASI PSN PSN yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan lintas pemerintahandaninstrumenketahanannasional,dalampraktiknyasering kali terjebak dalam pusaran politisasi. Sebagai proyek raksasa dengan nilai investasi mencapai ribuan triliun rupiah, PSN kerap diposisikan bukan semata sebagai kebijakan pembangunan jangka panjang tetapi juga sebagai alat pencitraan politik, penggalangan dukungan elektoral, bahkan arena tarik-menarik kepentingan antara elit nasional dan lokal. Akibatnya, tujuan mulia PSN untuk memperkuat daya saing, kemandirian,
- 171. 150 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan ketahanan nasional sering tereduksi menjadi agenda politik jangka pendek. Politisasi PSN terlihat dari kecenderungan pemerintah yang sedang berkuasa menggunakan daftar PSN sebagai etalase pencapaian politik. Proyek-proyekbesarsepertijalantol,bendungan,keretacepat,dankawasan industri ditampilkan sebagai bukti konkret keberhasilan pembangunan. Memang, pembangunan infrastruktur adalah salah satu wujud nyata dari kinerja pemerintahan. Namun, ketika PSN diposisikan lebih sebagai instrumen pencitraan politik ketimbang kebijakan pembangunan berkelanjutan, arah strategisnya menjadi kabur. Dalam beberapa kasus, proyek baru ditambahkan ke daftar PSN menjelang kontestasi politik, bukan karena urgensi pembangunan melainkan untuk memperkuat legitimasi politik penguasa. Politisasi juga terjadi di tingkat lokal. Pemerintah daerah sering menjadikan PSN sebagai modal politik untuk memperkuat posisi mereka di hadapan masyarakat. Sebaliknya, proyek PSN yang tidak sesuai dengan kepentingan politik lokal sering ditolak atau diperlambat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kepentingan elektoral dapat mengintervensi implementasi proyek strategis. Tumpang tindih kepentingan politik dan birokrasi adalah salah satu faktor penghambat utama percepatan PSN. Selain itu, politisasi juga memunculkan risiko ketidakpastian kebijakan. Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, daftar PSN cenderung berubah. Proyek yang sudah direncanakan dengan matang bisa tiba-tiba dikeluarkan dari daftar, sementara proyek baru dimasukkan dengan alasan politik. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, memperlambat implementasi, dan menurunkan kredibilitas pemerintah. World Bank dalam Public Investment Management Report menegaskan bahwa konsistensi kebijakan adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan investasi publik. Ketidakpastian yang muncul akibat politisasi mengakibatkan biaya ekonomi meningkat dan kepercayaan investor melemah. Politisasi PSN juga berdampak pada aspek sosial. Ketika PSN dipandang sebagai instrumen politik, masyarakat sering kali skeptis dan memandangnya bukan sebagai proyek kebangsaan melainkan proyek elite. Hal ini melemahkan legitimasi sosial PSN dan memicu resistensi di tingkat akar rumput. UNDP dalam Democratic Governance Report menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap legitimasi kebijakan. Jika masyarakat melihat PSN
- 172. 151 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sebagai agenda politik sempit, maka partisipasi publik menurun, resistensi meningkat, dan kohesi sosial melemah. Dalam konteks ketahanan nasional, politisasi PSN sangat berbahaya. PSN yang semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, politik, dan ideologi justru bisa menjadi sumber kerentanan. Ketika proyek strategis dijadikan alat politik, ia kehilangan sifatnya sebagai instrumen kebangsaan yang melampaui rezim pemerintahan. Hal ini berpotensi melemahkan daya tahan bangsa menghadapi tekanan eksternal dan memperburuk fragmentasi internal. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pemerintah harus menegaskan bahwa PSN adalah proyek lintas pemerintahan yang tidak boleh berubah hanya karena pergantian politik. Regulasi yang ada, seperti Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN dan Perpres No. 109 Tahun 2020, harus diperkuat agar daftar PSN benar-benar berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional, bukan kepentingan politik sesaat. Kedua, mekanisme partisipasi publik perlu diperluas, sehingga masyarakat melihat PSN sebagai proyek bersama, bukan milik rezim tertentu. Ketiga, transparansi dalam penetapan dan evaluasi PSN harus diperkuat dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil. OECD dalam Policy Coherence for Sustainable Development menegaskan pentingnya memisahkan kepentingan politik jangka pendek dari agenda pembangunan jangka panjang. WEF dalam Global Competitiveness Report juga menyoroti bahwa konsistensi kebijakan lintas pemerintahan adalah kunci bagi daya saing global. Dengan demikian, Indonesia harus memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi proyek strategis jangka panjang yang melampaui kepentingan politik sempit. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjauhkan PSN dari politisasi adalah bagian dari perjuangan menjaga keutuhan bangsa. PSN harus diposisikan sebagai warisan kolektif lintas generasi, bukan proyek simbolik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa ketika kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan politik, bangsa ini mampu menghadapi tantangan besar. Demikian pula, dalam konteks PSN, diperlukan kepemimpinan yang visioner, keberanian moral, dan komitmen kebangsaan untuk memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi lokomotif menuju Indonesia Emas 2045.
- 173. 152 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 5.12 Politisasi PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 PSN sebagai etalase politik Penambahan proyek menjelang pemilu Proyek dipilih bukan berdasarkan urgensi pembangunan Legitimasi publik melemah 2 Perubahan daftar proyek Pergantian rezim mengubah daftar PSN Ketidakpastian investasi, keterlambatan proyek Stabilitas kebijakan terganggu 3 Kepentingan lokal Penolakan proyek karena tidak sesuai kepentingan politik daerah Implementasi PSN terhambat Fragmentasi pusat-daerah meningkat 4 Resistensi masyarakat PSN dipandang proyek elite, bukan proyek rakyat Partisipasi publik rendah, protes meningkat Kohesi sosial melemah 5 Konflik kepentingan PSN dimanfaatkan elite untuk kepentingan pribadi Penyimpangan anggaran, korupsi Integritas negara dipertanyakan 6 Pencitraan politik Proyek besar ditampilkan sebagai simbol keberhasilan Fokus pada simbol, bukan substansi Tujuan strategis PSN kabur 7 Ketidakpastian hukum Regulasi disesuaikan dengan kepentingan politik Investor kehilangan kepercayaan Daya saing nasional menurun Dengan demikian, politisasi PSN adalah tantangan serius yang harus segera diatasi agar PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan. Pembangunan strategis tidak boleh direduksi menjadi alat politik jangka pendek. Sebaliknya, PSN harus menjadi komitmen kolektif bangsa yang melampaui kepentingan politik sempit dan memastikan bahwa pembangunan berjalan konsisten, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjaga PSN dari politisasi adalah bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
- 174. 153 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 5.13. RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PSN PSN dirancang untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional namun dalam praktiknya sering menghadapi resistensi masyarakat. Resistensi ini muncul karena berbagai faktor, mulai dari persoalan lahan, ketidakadilan kompensasi, dampak lingkungan, hingga minimnya partisipasi publik dalam perencanaan. Resistensi masyarakat bukansekadarhambatanteknismelainkanrefleksidariadanyakesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dengan persepsi dan kepentingan warga yang terdampak. Jika tidak dikelola dengan bijak, resistensi ini dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas politik dan melemahkan legitimasi negara. Kasus Rempang Eco-City menjadi contoh nyata resistensi masyarakat terhadap PSN. Proyek yang digagas untuk membangun kawasan industri modern berbasis ekologi justru memicu protes besar-besaran dari masyarakat setempat yang merasa tanah ulayat mereka terancam. Demonstrasi dan bentrokan antara aparat dan warga memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi proyek ketika partisipasi masyarakat diabaikan. Hal yang sama terjadi di beberapa lokasi pembangunan bendungan dan jalan tol, di mana penggusuran tanpa kompensasi yang memadai menimbulkan penolakan keras dari warga. Resistensi masyarakat juga dipicu oleh ketidakadilan distribusi manfaat PSN. Banyak warga yang digusur dari tanah mereka tidak memperoleh manfaat langsung dari proyek tersebut. Sebaliknya, manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan investor dan segelintir kelompok elite. Hal ini menciptakan persepsi bahwa PSN bukan proyek untuk rakyat melainkan proyek untuk kepentingan tertentu. UNDP dalam Human Development Report menegaskan bahwa pembangunan hanya akan berhasil jika masyarakat merasa dilibatkan dan memperoleh manfaat yang adil. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebenarnya telah memberikan kerangka untuk melindungi hak-hak masyarakat. Namun, dalam implementasinya, banyak proses pengadaan tanah dilakukan tanpa musyawarah yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendekatan yang digunakan cenderung represif, sehingga menimbulkan trauma sosial. Hal ini menegaskan bahwa persoalan resistensi masyarakat bukan hanya persoalan teknis tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan etika pembangunan.
- 175. 154 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 World Bank dalam Social Safeguards Framework menekankan pentingnya perlindungan sosial dalam setiap proyek pembangunan. OECD dalam Inclusive Growth Report juga menegaskan bahwa partisipasi publik adalah faktor kunci untuk memastikan pembangunan inklusif. WEF dalam Global Risks Report bahkan menempatkan resistensi sosial sebagai salah satu risiko utama yang dapat menggagalkan proyek strategis di negara berkembang. Semua perspektif internasional ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap PSN harus dipandang sebagai isu strategis, bukan sekadar gangguan teknis. Resistensi masyarakat juga menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah dengan publik. Banyak proyek PSN digulirkan tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme proyek. Akibatnya, muncul kecurigaan, rumor, dan misinformasi yang memperburuk resistensi. Padahal, komunikasi yang transparan dan dialogis dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari perspektif ketahanan nasional, resistensi masyarakat yang tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan instabilitas sosial. Konflik horizontal, polarisasi antara pemerintah dan rakyat, serta melemahnya kepercayaan publik adalah ancaman nyata bagi kohesi sosial bangsa. Sebaliknya, jika resistensi dikelola dengan pendekatan partisipatif, PSN justru dapat menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan dan legitimasi negara. Untuk mengatasi resistensi masyarakat, beberapa strategi dapat ditempuh. Pertama, memperkuat partisipasi publik sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika proyek sudah berjalan. Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan secara terbuka. Kedua, kompensasi bagi masyarakat terdampak harus adil, transparan, dan berbasis musyawarah. Ketiga, mekanisme resolusi konflik independen harus dibentuk untuk menangani sengketa yang muncul. Keempat, program pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari PSN, sehingga warga sekitar benar-benar merasakan manfaat. Selain itu, penting untuk memperkuat aspek komunikasi publik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap informasi tentang PSN mudah diakses, transparan, dan disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kepercayaan publik dapat dibangun dan resistensi dapat diminimalkan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola resistensi masyarakat bukan berarti mengabaikan suara rakyat melainkan justru mendengar,
- 176. 155 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 memahami, dan merangkulnya. PSN harus menjadi proyek kebangsaan yang mengangkat harkat seluruh rakyat, bukan hanya simbol kemajuan fisik. Keberhasilan PSN sejati tidak hanya diukur dari berapa banyak proyek yang selesai dibangun tetapi juga dari sejauh mana rakyat merasa memiliki dan dilibatkan dalam prosesnya. Jika resistensi masyarakat dapat dikelola dengan bijak, PSN justru akan memperkuat ketahanan nasional. Partisipasi rakyat akan menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan memperkokoh kohesi sosial. Dengan demikian, PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik tetapi juga instrumen kebangsaan yang memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 5.13 Resistensi Masyarakat terhadap PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Konflik lahan Rempang Eco-City, proyek bendungan Protes warga, bentrokan, gugatan hukum Kohesi sosial melemah 2 Kompensasi tidak adil Penggusuran tanpa ganti rugi layak Penolakan proyek, keterlambatan Legitimasi pemerintah menurun 3 Minim partisipasi publik Proyek jalan tol & food estate Masyarakat tidak dilibatkan Kepercayaan publik melemah 4 Distribusi manfaat tidak adil Industri besar lebih untungkan investor Warga lokal tidak merasakan manfaat Ketidakadilan sosial meningkat 5 Pendekatan represif Aparat digunakan untuk penggusuran Trauma sosial, konflik horizontal Kohesi nasional rapuh 6 Komunikasi lemah Sosialisasi minim, misinformasi berkembang Resistensi semakin besar Legitimasi kebijakan terganggu 7 Pemberdayaan masyarakat terbatas Masyarakat lokal jadi penonton Proyek tidak berkelanjutan sosial Ketahanan sosial- ekonomi melemah Dengan demikian, resistensi masyarakat adalah tantangan serius yang harus dihadapi dalam implementasi PSN. Mengabaikan suara rakyat hanya akan melemahkan legitimasi negara dan memperbesar kerentanan sosial.
- 177. 156 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sebaliknya, dengan partisipasi yang inklusif, kompensasi yang adil, serta komunikasi yang transparan, PSN dapat menjadi proyek kebangsaan yang benar-benar mengangkat martabat rakyat. Dalam perspektif heroik kebangsaan, merangkul rakyat dalam setiap proyek pembangunan adalah wujud sejati dari semangat gotong royong dan Pancasila. PSN yang inklusif bukan hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun bangsa yang tangguh, bersatu, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045. 5.14. KOMPLEKSITAS HUKUM DAN REGULASI Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan PSN adalah kompleksitas hukum dan regulasi yang mengitarinya. PSN sebagai proyek lintas sektor, lintas kementerian, dan lintas daerah membutuhkan kepastian hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten. Namun kenyataannya, tumpang tindih aturan, inkonsistensi antar regulasi, serta dinamika politik hukum sering kali menjadi penghambat serius. Kompleksitas hukum bukan hanya soal teknis melainkan juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang pada gilirannya menentukan keberhasilan pembangunan dan ketahanan nasional. Sejak lahir melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, regulasi PSN telah mengalami beberapa perubahan signifikan, termasuk dengan terbitnya Perpres No. 109 Tahun 2020. Regulasi ini mencoba menegaskan prosedur percepatan, mekanisme pengendalian, dan kriteria penetapan PSN. Namun, munculnya Undang- Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diperkuat UU No. 6 Tahun 2023) justru menambah kompleksitas karena menghadirkan omnibus law yang memangkas sekaligus mengubah banyak aturan sektoral. Walaupun bertujuan menyederhanakan, omnibus law ini menimbulkan kontroversi, terutama karena dianggap mengabaikan aspek partisipasi publik, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Kompleksitas hukum juga terlihat dalam perbedaan tafsir antar kementerian dan lembaga. Misalnya, dalam hal pengadaan tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum tetapi implementasinya sering berbenturan dengan regulasi sektoral dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun pemerintah daerah. Akibatnya, proses pembebasan lahan untuk proyek PSN sering molor, bahkan menjadi arena sengketa hukum yang berlarut- larut di pengadilan. Persoalan hukum dan regulasi adalah salah satu penyebab utama keterlambatan implementasi PSN.
- 178. 157 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 WorldBankdalamDoingBusinessReportmenekankanbahwakepastian hukum dan kualitas regulasi adalah faktor utama yang memengaruhi iklim investasi. Indonesia, meski sudah melakukan reformasi regulasi melalui omnibus law, masih dianggap memiliki kerangka hukum yang kompleks dan sering berubah-ubah. OECD dalam Regulatory Policy Outlook juga menyebutkan bahwa negara yang regulasinya tidak konsisten akan menghadapi biaya tinggi dalam implementasi kebijakan publik. UNDP menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan hukum yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Kompleksitas regulasi tidak hanya menghambat kecepatan tetapi juga membuka ruang bagi praktik korupsi. Fragmentasi aturan dan ketidakpastianhukummenciptakanpeluanguntuknegosiasiilegal,suap,dan penyalahgunaan kewenangan. Transparency International menunjukkan bahwa birokrasi yang sarat regulasi tetapi lemah dalam konsistensi hukum cenderung meningkatkan biaya korupsi. Hal ini menjadi ancaman serius bagi PSN, karena setiap keterlambatan dan penyimpangan bukan hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melemahkan legitimasi negara di mata rakyat. Dari sisi politik hukum, sering kali regulasi PSN ditarik ke dalam kepentingan politik jangka pendek. Pergantian pemerintahan biasanya diikuti dengan perubahan prioritas regulasi. Proyek yang sudah berjalan bisa terganggu karena aturan baru yang menggantikan aturan lama. Inkonsistensi ini membuat investor ragu untuk berkomitmen jangka panjang. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan bahwa konsistensi kebijakan adalah salah satu faktor penentu daya saing global. Tanpa konsistensi regulasi, PSN sulit menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Kompleksitas hukum juga berhubungan erat dengan isu legitimasi. Judicial review terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa masyarakat memilikiresistensitinggiterhadapaturanyangdianggaptidaktransparan. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang dibuat tanpa partisipasi publik berisiko dianggap cacat legitimasi, meskipun secara formal sah. Dalam perspektif ketahanan nasional, legitimasi hukum sangat penting. Tanpa legitimasi, PSN akan selalu dipandang dengan kecurigaan dan resistensi, sehingga tujuan kebangsaan sulit tercapai. Untuk mengatasi tantangan kompleksitas hukum, beberapa strategi dapat ditempuh. Pertama, harmonisasi regulasi lintas sektor harus menjadi prioritas. Setiap regulasi terkait PSN harus diuji konsistensinya
- 179. 158 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 terhadap Pancasila, UUD 1945, dan RPJPN/RPJMN. Kedua, pemerintah perlu memperkuat regulatory impact assessment (RIA) sebelum menerbitkan regulasi baru, agar dampaknya terhadap pembangunan dan masyarakat dapat diprediksi dengan baik. Ketiga, partisipasi publik harus dijadikan prinsip utama dalam proses legislasi, sehingga masyarakat merasa memiliki regulasi yang berlaku. Keempat, digitalisasi sistem regulasi perlu diperkuat untuk memastikan keterbukaan informasi hukum, sehingga investor dan masyarakat dapat memahami aturan dengan jelas. Selain itu, penting untuk membangun sistem hukum yang adaptif namun tetap konsisten. Adaptif artinya mampu merespon perubahan global seperti transisi energi, digitalisasi, dan geopolitik. Namun konsistensi tetap dibutuhkan agar investor dan masyarakat memperoleh kepastian. Dalam hal ini, PSN dapat menjadi laboratorium hukum pembangunan, di mana regulasi yang jelas, transparan, dan partisipatif dapat diuji untuk kemudian diperluas pada sektor lain. Dalamperspektifheroikkebangsaan,membenahikompleksitashukumdan regulasi adalah bagian dari perjuangan bangsa untuk menegakkan kedaulatan hukum. Pembangunan besar seperti PSN tidak boleh menjadi korban dari aturan yang tumpang tindih dan inkonsisten. Sebaliknya, PSN harus menjadi contoh bagaimana hukum ditegakkan sebagai panglima pembangunan, sesuai amanat konstitusi. Kepastian hukum adalah benteng pertama ketahanan nasional. Tanpa kepastian hukum, pembangunan akan rapuh dan mudah digoyahkan. Dengan kepastian hukum, pembangunan akan kokoh dan menjadi warisan lintas generasi menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 5.14 Kompleksitas Hukum dan Regulasi dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Tumpang tindih aturan Perbedaan aturan pengadaan tanah antar K/L Proyek molor, sengketa hukum Stabilitas hukum melemah 2 Omnibus law kontroversial UU Cipta Kerja menimbulkan resistensi Legitimasi regulasi rendah Kepercayaan publik menurun 3 Perubahan regulasi sering Pergantian rezim ubah prioritas PSN Investor ragu, proyek tertunda Daya saing nasional melemah
- 180. 159 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Tafsir regulasi berbeda Inkonsistensi antar kementerian Koordinasi lemah, biaya meningkat Fragmentasi birokrasi 5 Regulasi tidak partisipatif Judicial review UU Cipta Kerja Resistensi masyarakat tinggi Kohesi sosial terganggu 6 Ruang korupsi terbuka Proses izin yang berbelit Biaya tinggi, penyimpangan Integritas hukum menurun 7 Lemah harmonisasi hukum Regulasi sektoral tidak sinkron Kebijakan tidak efektif Ketahanan institusional rapuh Dengan demikian, kompleksitas hukum dan regulasi adalah tantangan serius yang harus segera diatasi agar PSN benar-benar dapat berjalan sebagai instrumen pembangunan strategis. Pembangunan besar hanya akan kokoh jika berdiri di atas fondasi hukum yang kuat, konsisten, dan berlegitimasi. Dalam perspektif heroik kebangsaan, membenahi regulasi bukan sekadar pekerjaan teknis tetapi bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan bangsa dan memastikan bahwa pembangunan berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 5.15. LEMAHNYA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI Salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan PSN adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (Monev). Padahal, proyek- proyekberskalabesardengannilaiinvestasimencapairibuantriliunrupiah tidak hanya membutuhkan perencanaan matang tetapi juga mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan konsisten. Tanpa monitoring dan evaluasi yang memadai, PSN rawan mengalami penyimpangan, keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan gagal mencapai tujuan kebangsaannya. Monitoring dan evaluasi PSN selama ini masih terfragmentasi. Setiap kementerian dan lembaga memiliki mekanisme pengawasan sendiri, sehingga laporan dan indikator keberhasilan sering kali tidak sinkron. Misalnya, Kementerian PUPR menilai keberhasilan proyek infrastruktur dari panjang jalan tol yang dibangun, sementara Bappenas menilai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Kementerian
- 181. 160 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Keuangan mengukur dari sisi serapan anggaran. Inkonsistensi indikator ini membuat hasil evaluasi tidak terintegrasi dan sulit dijadikan dasar kebijakan yang komprehensif. Selain itu, lemahnya sistem monitoring juga terlihat pada aspek keterbukaan data. Banyak data terkait PSN yang tidak tersedia secara publik atau hanya dipublikasikan secara parsial. Akibatnya, masyarakat dan lembaga independen sulit mengawasi secara objektif. Keterbatasan ini menciptakan ruang gelap yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu. Transparansi International menyebutkan bahwa kurangnya keterbukaan data dalam proyek infrastruktur besar meningkatkan risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lemahnya evaluasi juga tercermin dari minimnya penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan PSN. Evaluasi lebih banyak difokuskan pada capaian fisik dan keuangan, sementara dampak terhadap masyarakat lokal, ekosistem, dan keberlanjutan sering terabaikan. Padahal, UNDP dalam Sustainable Development Report menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dilihat secara holistik: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan evaluasi yang parsial, PSN berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan meskipun secara fisik berhasil diselesaikan. OECD dalam Government at a Glance menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi yang kuat adalah fondasi tata kelola pembangunan yang efektif. Negara-negara yang berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur adalah mereka yang mampu mengintegrasikan sistem evaluasi lintas sektor dengan indikator yang jelas dan berbasis data. World Bank melalui Public Investment Management Assessment juga menekankan pentingnya evaluasi independen untuk memastikan bahwa proyek strategis benar-benar memberikan value for money dan manfaat sosial yang luas. Kondisi lemahnya monitoring dan evaluasi di Indonesia juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas birokrasi. Banyak pejabat di daerah yang ditugaskan untuk mengawasi PSN tidak memiliki kompetensi teknis maupun perangkat teknologi yang memadai. Akibatnya, laporan sering terlambat, tidak akurat, dan sulit diverifikasi. Di beberapa kasus, evaluasi hanya menjadi formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan, bukan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kebijakan. Dari perspektif ketahanan nasional, lemahnya monitoring dan evaluasi adalah ancaman serius. PSN yang tidak diawasi dengan baik rawan gagal
- 182. 161 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 memberikan manfaat optimal, bahkan bisa menjadi beban fiskal dan sosial. Lebih jauh, lemahnya evaluasi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika rakyat merasa PSN hanya menguntungkan elite atau investor asing tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka legitimasi negara akan terkikis. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang dikelola oleh Bappenas sebagai pusat gravitasi PSN, dengan melibatkan kementerian, daerah, BUMN, dan masyarakat sipil. Kedua, digitalisasi monitoring harus diperkuat dengan memanfaatkan teknologi big data, real-time dashboard, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi keterlambatan atau pembengkakan biaya. WEF dalam Future of Government menegaskan bahwa digital governance adalah kunci meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan. Ketiga, evaluasi dampak sosial dan lingkungan harus dijadikan indikator utama, bukan sekadar pelengkap, agar PSN benar-benar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme evaluasi independen yang melibatkan lembaga akademik, auditor independen, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan cara ini, hasil evaluasi lebih objektif dan dapat dipercaya. Partisipasi publik juga harus diperkuat, sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya PSN. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebenarnya sudah membuka ruang partisipasi tetapi implementasinya harus lebih ditingkatkan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi adalah bentuk keberanian bangsa untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar seremonial tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Monitoring dan evaluasi yang kuat adalah wujud akuntabilitas negara kepada rakyatnya, sekaligus komitmen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika monitoring dan evaluasi diperkuat, PSN tidak hanya akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, PSN akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Hal ini akan memperkuat kohesi nasional, meningkatkan daya saing, dan menjadikan PSN benar-benar instrumen ketahanan nasional.
- 183. 162 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 5.15 Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam PSN No Faktor Permasalahan Contoh Kasus Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Evaluasi parsial Indikator hanya fisik & keuangan Dampak sosial- lingkungan diabaikan Pembangunan tidak berkelanjutan 2 Data tidak transparan Publikasi proyek terbatas Sulit diawasi masyarakat Kepercayaan publik menurun 3 Fragmentasi indikator K/L gunakan indikator berbeda Laporan tidak sinkron, bias Kebijakan tidak efektif 4 Kapasitas birokrasi rendah Evaluasi di daerah hanya formalitas Laporan tidak akurat, lambat Legitimasi pemerintah melemah 5 Minim teknologi Monitoring manual tanpa dashboard digital Keterlambatan tidak terdeteksi Efisiensi rendah, biaya naik 6 Tidak ada evaluasi independen Hanya internal pemerintah Potensi bias dan konflik kepentingan Akuntabilitas lemah 7 Partisipasi publik minim Warga tidak dilibatkan Resistensi masyarakat meningkat Kohesi sosial terganggu Dengan demikian, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi adalah tantangan serius yang harus segera diatasi agar PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan. Monitoring dan evaluasi bukan sekadar prosedur administratif tetapi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan strategis berjalan sesuai visi, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, memperkuat monitoring dan evaluasi adalah bentuk keberanian moral untuk menjaga agar setiap rupiah uang rakyat benar- benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, PSN akan menjadi lokomotif yang membawa Indonesia menuju kejayaan dan kedaulatan penuh di tahun 2045.
- 184. 163 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 6.1. ATHG GATRA GEOGRAFI G atra geografi merupakan salah satu aspek penting dalam analisis ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi PSN. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra dan dua benua memberikan keunggulan geopolitik yang luar biasa namun sekaligus Analisis ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) BAB 6
- 185. 164 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menghadirkan kerentanan geografis yang kompleks. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 km, serta berada di jalur Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis ini membawa berkah berupa kekayaan alam dan potensi konektivitas maritim tetapi juga membawa risiko bencana alam, perubahan iklim, serta kesulitan dalam membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Ancaman yang paling nyata bagi PSN dalam konteks gatra geografi adalah bencana alam. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor merupakan fenomena yang hampir rutin terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Proyek strategis seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, maupun kawasan industri dapat rusak parah jika tidak dirancang dengan memperhatikan risiko kebencanaan. Kasus gempa dan tsunamidiPalu(2018)menjadipelajaranberhargabagaimanainfrastruktur yang tidak tahan bencana dapat hancur dalam sekejap. Perubahan iklim juga menambah ancaman baru, seperti naiknya permukaan air laut yang mengancam kawasan pesisir, termasuk pelabuhan internasional dan kawasan industri yang menjadi bagian dari PSN. Tantangan besar PSN dari sisi geografis adalah pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Konektivitas antarpulau masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak PSN yang terfokus di Pulau Jawa, sementara kawasan timur Indonesia relatif tertinggal. Padahal, distribusi pembangunan yang merata menjadi syarat mutlak untuk memperkuat ketahanan nasional. Tantangan lain adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana benar-benar berbasis pada prinsip build back better dan disaster-resilient infrastructure. OECD dalam Resilient Infrastructure Report menegaskan pentingnya mengintegrasikan analisis risiko bencana dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Hambatan utama PSN dalam gatra geografi adalah tumpang tindih tata ruang dan keterbatasan teknologi konstruksi. Banyak proyek yang berjalan di atas kawasan lindung, hutan adat, atau lahan produktif, sehingga memicu konflik sosial dan lingkungan. Tata ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah memperlambat proses perizinan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Keterbatasan teknologi konstruksi di wilayah dengan kondisi geologi ekstrem—seperti tanah gambut, pegunungan curam, atau daerah pesisir yang terancam abrasi—juga memperbesar biaya dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Hambatan ini diperburuk
- 186. 165 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan masih minimnya penggunaan teknologi geospasial canggih untuk mendukung perencanaan dan monitoring. Gangguan dalam konteks gatra geografi sering berupa protes masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan proyek PSN. Pembangunan jalan tol, kawasan industri, atau proyek food estate di beberapa daerah mendapat penolakan karena dianggap merusak hutan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat lokal. Gangguan ini sering memunculkan resistensi sosial yang memperlambat bahkan menggagalkan proyek. UNDP dalam Sustainable Development Goals Report menekankan pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, karena tanpa itu pembangunan hanya menciptakan krisis baru. Namun, di balik semua ATHG tersebut, terdapat peluang besar untuk menjadikan gatra geografi sebagai kekuatan strategis. Dengan manajemen risiko berbasis geospasial, pemanfaatan teknologi ramah bencana, dan perencanaantataruangyanginklusif,PSNdapatberfungsisebagaiinstrumen untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan daya tahan bangsa. World Bank dalam Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity menyebutkan bahwa setiap 1 dolar yang diinvestasikan dalam infrastruktur tahan bencana dapat menghemat hingga 4 dolar kerugian akibat bencana. Artinya, membangun PSN yang berorientasi pada ketahanan geografis bukan hanya pilihan tetapi kebutuhan mutlak bagi Indonesia. Dari perspektif ketahanan nasional, pengelolaan ATHG gatra geografi menegaskan pentingnya kemandirian dan keuletan bangsa. Infrastruktur yang tahan bencana akan menjaga kesinambungan pelayanan publik, melindungi masyarakat, dan memperkuat legitimasi negara. Pembangunan yang merata hingga pelosok Nusantara akan memperkokoh persatuan nasional dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sementara itu, pembangunan yang memperhatikan lingkungan akan memastikan bahwa generasi mendatang tetap memiliki sumber daya untuk melanjutkan cita-cita bangsa. PSN tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek fisik melainkan juga sebagai benteng geografis bangsa. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri harus menjadi simbol ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana, perubahan iklim, dan ketidakpastian global. Dengan keberanian politik, kepemimpinan visioner, dan komitmen kebangsaan, PSN dapat mengubah kerentanan geografis menjadi kekuatan strategis yang membawa Indonesia menuju 2045 sebagai negara maritim besar yang berdaulat dan berkelanjutan.
- 187. 166 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 6.1 ATHG Gatra Geografi dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Bencana alam (gempa, tsunami, banjir, longsor); perubahan iklim dan kenaikan muka laut Kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi besar Kerentanan geografis melemahkan keuletan bangsa 2 Tantangan Pembangunan di kepulauan & daerah terpencil; infrastruktur di zona rawan bencana Biaya tinggi, konektivitas lambat, ketimpangan wilayah Kesenjangan pembangunan melemahkan persatuan 3 Hambatan Tumpang tindih tata ruang; keterbatasan teknologi konstruksi Perizinan lama, biaya membengkak, proyek tertunda Legitimasi negara melemah, investor kehilangan kepercayaan 4 Gangguan Protes masyarakat akibat kerusakan lingkungan; resistensi sosial Penolakan proyek, konflik lokal, keterlambatan implementasi Kohesi sosial rapuh, legitimasi PSN menurun 5 Strategi Mitigasi Manajemen risiko berbasis geospasial; teknologi tahan bencana; tata ruang inklusif Proyek lebih adaptif & berkelanjutan Ketahanan geografis bangsa semakin kuat Dengan demikian, analisis ATHG gatra geografi memperlihatkan bahwa kondisi geografis Indonesia sekaligus menjadi berkah dan beban. PSN harus dibangun dengan kesadaran penuh bahwa negeri ini berada di jalur rawan bencana, memiliki keragaman ekosistem, serta tantangan konektivitas yang luar biasa. Jika dikelola dengan bijak, gatra geografi justru dapat menjadi modal utama untuk memperkuat ketahanan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, keberanian membangun infrastruktur tangguh di wilayah rawan bencana, melayani pulau-pulau terpencil, dan melestarikan lingkungan adalah wujud nyata dari tekad Indonesia untuk berdiri tegak sebagai negara kepulauan besar, tangguh, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045.
- 188. 167 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 6.2. ATHG GATRA DEMOGRAFI Gatra demografi merupakan fondasi yang menentukan arah pembangunan bangsa. Dalam konteks PSN, dinamika demografi Indonesia menyajikan peluang sekaligus ancaman yang besar. Indonesia saat ini tengah menikmati masa bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non- produktif. Kondisi ini, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi modal besar untuk mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat ketahanan bangsa. Namun, jika diabaikan, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban sosial yang menimbulkan masalah pengangguran, kemiskinan, urbanisasi tidak terkendali, hingga instabilitas sosial. Ancaman dalam gatra demografi terutama terletak pada risiko gagalnya pemanfaatan bonus demografi. Adapun bonus demografi Indonesia berpotensi berakhir lebih cepat pada 2039–2041. Jika tenaga kerja usia produktif tidak terserap dengan baik dalam dunia kerja, terutama dalam proyek-proyek PSN, maka kondisi ini dapat berubah menjadi ancaman serius. Ancaman lain adalah meningkatnya ketimpangan keterampilan antara kebutuhan industri dengan kapasitas tenaga kerja lokal. Jika mayoritas pekerja hanya mampu mengisi posisi rendah, sementara posisi strategis diisi tenaga asing atau pekerja migran, maka kesenjangan sosial akan semakin lebar. Tantangan utama PSN dalam konteks demografi adalah mencetak SDM unggul yang mampu memenuhi kebutuhan industri modern. Proyek hilirisasi, energi terbarukan, transportasi, dan digitalisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. World Bank dalam Human Capital Index menegaskan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, danketerampilanadalahkunciuntukmemastikangenerasiproduktifbenar- benar siap menghadapi tantangan abad ke-21. OECD melalui Future of Skills Report mengingatkan bahwa dunia kerja akan terus berubah dengan cepat akibat disrupsi teknologi, sehingga Indonesia harus mempersiapkan tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global. Hambatan nyata yang dihadapi adalah ketidaksesuaian keterampilan lokal dengan kebutuhan industri. Kasus di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menunjukkan bahwa masyarakat lokal banyak yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia karena keterampilan mereka tidak sesuai. Akibatnya, mereka hanya menjadi pekerja informal di sekitar kawasan industri, yang pada gilirannya memunculkan masalah sosial
- 189. 168 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seperti permukiman kumuh dan premanisme. Hambatan lain adalah masih rendahnya kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Lulusan sekolah menengah kejuruan dan politeknik sering kali tidak dibekali keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga angka pengangguran terbuka di kalangan muda tetap tinggi. Gangguan dalam gatra demografi muncul dalam bentuk urbanisasi besar-besaran yang tidak terkendali. Proyek-proyek PSN di sektor industri dan perkotaan sering kali menarik migrasi penduduk dari desa ke kota tetapi tanpa perencanaan sosial yang matang. Hal ini menciptakan kawasan kumuh baru, meningkatkan kriminalitas, dan memperburuk ketegangan sosial. Selain itu, gangguan berupa rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga mengurangi potensi bonus demografi. Padahal, menurut laporan UNDP, partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat meningkatkan PDB suatu negara secara signifikan. Namun, di balik semua ATHG tersebut, demografi Indonesia sebenarnya adalah kekuatan strategis. Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan usia median sekitar 30 tahun, Indonesia memiliki modal manusia yang luar biasa. Jika PSN benar-benar diintegrasikan dengan strategi pembangunan SDM, maka proyek-proyek strategis dapat menjadi mesin pencetak tenaga kerja unggul, bukan hanya penyerap lapangan kerja sementara. PSN harus menjadi sarana capacity building yang menghubungkan pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri. Dari perspektif ketahanan nasional, pengelolaan gatra demografi adalah penentu apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum emas ini atau terjebak dalam jebakan demografi. Bonus demografi bukan hanya soal angka statistik tetapi soal sejauh mana rakyat dilibatkan, diberdayakan, dan ditingkatkan kapasitasnya. Jika generasi muda disiapkan dengan baik, maka mereka akan menjadi lokomotif pembangunan dan garda terdepan ketahanan nasional. Namun jika gagal, maka generasi muda justru bisa menjadi beban negara dan sumber instabilitas. Untuk itu, strategi kebijakan yang harus dilakukan antara lain: pertama, memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan PSN, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan. Kedua, memastikan transfer teknologi dari investor asing ke tenaga kerja lokal sebagai syarat utama kontrak investasi. Ketiga, mendorong pemerataan pembangunan agar tenaga kerja
- 190. 169 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 tidak terkonsentrasi di Jawa saja tetapi juga tersebar di wilayah timur Indonesia yang menjadi lokasi PSN baru. Keempat, memperkuat partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam PSN, sehingga manfaat bonus demografi lebih inklusif. World Economic Forum dalam Future of Jobs Report menegaskan bahwa keterampilan abad ke-21 meliputi literasi digital, pemikiran kritis, komunikasi lintas budaya, dan kemampuan adaptasi. Oleh karena itu, PSN harus dirancang tidak hanya untuk membangun fisik tetapi juga membangun manusia. Dengan integrasi ini, PSN akan menjadi instrumen kebangsaan yang memastikan bonus demografi benar-benar menjadi anugerah, bukan bencana. Dalam perspektif heroik kebangsaan, memanfaatkan bonus demografi adalah tugas sejarah bangsa Indonesia. Inilah saatnya generasi muda dilibatkan dalam pembangunan, bukan hanya sebagai pekerja murah tetapi sebagai penggerak utama inovasi, kemandirian, dan ketahanan nasional. PSN bukan sekadar proyek infrastruktur melainkan proyek kebangsaan yang harus melibatkan seluruh generasi. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, Indonesia dapat mengubah tantangan demografi menjadi kekuatan strategis yang membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 6.2 ATHG Gatra Demografi dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Bonus demografi berakhir cepat (2039– 2041); tenaga kerja tidak terserap optimal Pengangguran meningkat, proyek kehilangan tenaga kerja produktif Bonus demografi berubah jadi beban sosial 2 Tantangan Menyiapkan SDM unggul untuk hilirisasi, digitalisasi, dan industri PSN Kebutuhan tenaga terampil tinggi, kesenjangan keterampilan melebar Kemandirian bangsa dipertaruhkan 3 Hambatan Ketidaksesuaian keterampilan lokal dengan industri; pendidikan vokasi lemah Masyarakat lokal tak terserap (contoh: KITB), muncul pekerjaan informal Urbanisasi kumuh, produktivitas rendah
- 191. 170 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Gangguan Urbanisasi tidak terkendali; kriminalitas; rendahnya partisipasi perempuan Kawasan kumuh di sekitar PSN, ketegangan sosial meningkat Kohesi sosial melemah, legitimasi PSN terganggu 5 Strategi Mitigasi Pendidikan vokasi relevan; transfer teknologi; pemerataan pembangunan; inklusi gender Penyerapan tenaga kerja meningkat, SDM lokal berdaya Bonus demografi jadi kekuatan ketahanan bangsa Dengan demikian, analisis ATHG gatra demografi memperlihatkan bahwa bonus demografi adalah peluang emas sekaligus ujian kebangsaan. Jika dikelola dengan bijak, PSN dapat menjadi instrumen untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat daya saing bangsa. Namun jika diabaikan, PSN justru akan mempercepat munculnya beban sosial dan instabilitas. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola gatra demografi adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya saksi tetapi juga pelaku utama dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. 6.3. ATHG GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM Sumber Kekayaan Alam (SKA) adalah anugerah sekaligus amanah yang menjadi fondasi bagi pembangunan nasional. Dalam konteks PSN, pemanfaatan SKA memainkan peran vital untuk mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air, serta menggerakkan hilirisasi industri yang menjadi prioritas negara. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis ATHG, PSN berbasis SKA menghadapi ancaman eksploitasi berlebihan, tantangan dalam menjaga keseimbangan industrialisasi dan kelestarian alam, hambatan berupa konflik lahan, serta gangguan berupa pencemaran lingkungan. Ancaman terbesar bagi SKA adalah eksploitasi yang tidak terkendali. Dalam upaya mempercepat industrialisasi melalui hilirisasi, Indonesia berisiko mengekstraksi mineral dan sumber daya alam lainnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Kawasan industri Morowali (IMIP) menjadi contoh konkret bagaimana pertumbuhan ekonomi
- 192. 171 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dapat dibarengi dengan pencemaran udara, air, dan tanah akibat praktik pengolahan nikel yang tidak ramah lingkungan. UNDP dalam Sustainable Development Report menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem justru akan melahirkan krisis baru, mulai dari perubahan iklim hingga kerentanan kesehatan masyarakat. Tantangan utama adalah memastikan bahwa PSN yang berbasis SKA mampu mencapai swasembada pangan, energi, dan air tanpa merusak ekosistem. Food estate di Merauke, Kalimantan, dan Sumatera Utara, misalnya, diharapkan mampu menjadi lumbung pangan baru. Namun, praktik di lapangan sering berbenturan dengan hutan adat dan lahan produktif masyarakat. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik horizontal tetapi juga mengancam keberlanjutan ekologi. World Bank dalam World Development Report menekankan pentingnya sustainable resource management sebagai kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang. Hambatan serius dalam gatra SKA adalah konflik lahan yang muncul di hampir setiap proyek berbasis sumber daya alam. Food estate di Merauke menghadapi resistensi masyarakat adat yang merasa hak ulayat mereka diabaikan. Pembangunan smelter juga sering menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal yang khawatir kehilangan lahan pertanian dan ruang hidup. Hambatan ini memperlihatkan lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan PSN, serta minimnya penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat lokal. Gangguan yang kerap muncul adalah pencemaran lingkungan. Limbah industri dari PSN berbasis pertambangan dan energi sering kali dibuang tanpa pengolahan yang memadai, mencemari air dan tanah di sekitarnya. Di Morowali, praktik open dumping dan pembuangan limbah nikel ke laut telah menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan merusak mata pencaharian nelayan. OECD dalam Environmental Performance Review menegaskan bahwa pencemaran akibat pembangunan tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga menurunkan daya saing nasional karena biaya lingkungan dan kesehatan yang meningkat. Namun,dibalikancaman,tantangan,hambatan,dangangguantersebut, gatra SKA justru dapat menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Dengan tata kelola sumber daya alam yang bijak, PSN mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung kedaulatan bangsa. Hilirisasi
- 193. 172 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 yang berbasis teknologi hijau dapat menjadi motor industrialisasi yang ramah lingkungan. Transisi energi menuju sumber daya terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro bukan hanya mengurangi emisi tetapi juga memperkuat kemandirian energi. Pengelolaan hutan dan laut yang berkelanjutan akan memastikan Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia dan poros maritim global. Dalam perspektif ketahanan nasional, pengelolaan SKA bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal kedaulatan. Negara yang gagal mengelola sumber daya alamnya akan mudah tergantung pada asing, baik dalam teknologi, pembiayaan, maupun pasokan. Sebaliknya, negara yang mampu mengelola SKA dengan adil dan berkelanjutan akan memiliki daya tawar tinggi di panggung internasional. WEF dalam Global Risks Report menempatkan krisis sumber daya alam sebagai salah satu risiko global terbesar yang harus diantisipasi. Bagi Indonesia, PSN berbasis SKA adalah arena strategis untuk menunjukkan bahwa bangsa ini mampu mengelola kekayaan alamnya demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak. Strategi kebijakan yang dapat ditempuh meliputi: pertama, memperkuat instrumen AMDAL dan penegakan hukum lingkungan agar setiap PSN berbasis SKA tidak merusak ekosistem. Kedua, memastikan keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasukpemberiankompensasiyangadil.Ketiga,mendorongpenggunaan teknologi ramah lingkungan dalam setiap proyek hilirisasi dan energi. Keempat, memperluas skema pembiayaan hijau (green finance) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelima, memperkuat diplomasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah tetapi juga menjadi pusat produksi global dengan nilai tambah tinggi. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola SKA adalah bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan bangsa. Sumber daya alam adalah darah kehidupan bangsa ini, yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Eksploitasi tanpa batas sama dengan menggadaikan masa depan. Sebaliknya, pengelolaan yang bijak adalah wujud nyata tanggung jawab generasi kini kepada generasi penerus. PSN harus menjadi instrumen yang tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga menjaga bumi pertiwi. Dengan demikian, gatra SKA dalam analisis ATHG bukan hanya tantangan tetapi juga peluang untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia dalam mengelola karunia alamnya.
- 194. 173 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 6.3 ATHG Gatra Sumber Kekayaan Alam dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Eksploitasi berlebihan SDA dalam PSN hilirisasi; degradasi lingkungan Kerusakan ekosistem, konflik sosial, proyek tidak berkelanjutan Kemandirian bangsa melemah, ketergantungan pada asing meningkat 2 Tantangan Mencapai swasembada pangan, energi, dan air tanpa merusak ekosistem Proyek harus integrasikan prinsip keberlanjutan Ketahanan pangan, energi, dan air lebih kokoh 3 Hambatan Konflik lahan food estate (Merauke) dan smelter industri Proyek tertunda, resistensi masyarakat meningkat Legitimasi pemerintah melemah, kohesi sosial terganggu 4 Gangguan Pencemaran lingkungan dari PSN industri (contoh: IMIP Morowali) Kerusakan ekosistem laut dan darat, protes masyarakat Kesehatan masyarakat terganggu, daya saing nasional menurun 5 Strategi Mitigasi AMDAL ketat; penegakan hukum lingkungan; teknologi hijau; keterlibatan masyarakat; green finance Proyek lebih ramah lingkungan, diterima masyarakat SKA jadi pilar ketahanan pangan, energi, air, dan kedaulatan bangsa Dengan demikian, analisis ATHG gatra sumber kekayaan alam memperlihatkan bahwa PSN berbasis SDA adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi mesin pertumbuhan dan kedaulatan tetapi juga bisa menjadi sumber konflik dan kerusakan jika dikelola serampangan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian adalah kunci agar sumber daya alam tidak hanya dinikmati hari ini tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.
- 195. 174 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 6.4. ATHG GATRA IDEOLOGI Dalam kerangka Ketahanan Nasional, ideologi merupakan fondasi yang menjaga arah pembangunan agar tidak menyimpang dari cita-cita bangsa. Pancasila dan UUD 1945 adalah kompas moral dan konstitusional yang harus menjiwai seluruh kebijakan, termasuk PSN. Namun, dalam analisis ATHG, gatra ideologi menghadirkan sejumlah permasalahan serius yang patut diwaspadai. Ancaman berupa infiltrasi ideologi asing melalui proyek-proyek yang dianggap eksklusif di perbatasan, tantangan berupa konsistensi memastikan setiap PSN sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, hambatan berupa lemahnya internalisasi nilai kebangsaan, serta gangguan berupa gerakan masyarakat yang menggugat dasar hukum PSN memperlihatkan bahwa aspek ideologi bukan sekadar pelengkap melainkan jantung dari keberhasilan PSN. Ancaman nyata muncul ketika PSN yang dirancang di kawasan strategis, seperti perbatasan dan pulau terluar, membuka ruang infiltrasi ideologi asing. Infrastruktur yang dibiayai atau dioperasikan oleh pihak asing tanpa kontrol yang kuat dapat menjadi pintu masuk penetrasi kepentingan ideologis yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, keterlibatan investor asing dalam pengelolaan pelabuhan atau kawasan industri berpotensi menghadirkan narasi eksklusif yang menyingkirkan peran masyarakat lokal. Dalam perspektif UNDP, pembangunan yang eksklusif memperbesar kesenjangan sosial dan membuka ruang bagi ideologi transnasional yang bisa melemahkan kohesi sosial. Tantangan besar lainnya adalah memastikan bahwa setiap PSN benar- benar menjadi pengejawantahan nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya simbol melainkan harus tercermin dalam seluruh dimensi pembangunan: keadilan sosial, gotong royong, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tantangan ini makin berat karena dalam praktik, PSN sering dipandang sekadar proyek teknis yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Padahal, UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. OECD dalam Inclusive Growth Framework menegaskan bahwa pembangunan hanya berkelanjutan jika nilai kebangsaan dan inklusivitas dijadikan pondasi. Hambatan utama yang sering muncul adalah lemahnya internalisasi nilai kebangsaan dalam perencanaan PSN. Banyak proyek disusun dengan pendekatan teknokratis, minim sentuhan ideologi, sehingga cenderung menyingkirkan prinsip keadilan sosial. Lemahnya internalisasi Pancasila
- 196. 175 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menjadi salah satu akar masalah perencanaan PSN yang terburu-buru, kerangka hukum yang kontroversial, dan ketergantungan pada kepentingan asing. Hambatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik sering berjalan lebih cepat daripada pembangunan ideologi, padahal keduanya harus berjalan seiring. Gangguan yang sering terlihat adalah gerakan masyarakat yang menggugat dasar hukum PSN, seperti dalam kasus judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Gugatan ini tidak hanya menyoal aspek hukum tetapi juga mencerminkan keresahan ideologis bahwa PSN dianggap lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat. Gangguan ini melemahkan legitimasi PSN dan memperburuk persepsi publik. WEF dalam Global Risks Report menyebutkan bahwa legitimasi sosial yang lemah adalah salah satu risiko terbesar bagi proyek pembangunan skala besar. Namundemikian,gatraideologijugamenawarkanpeluangbesar.Dengan menjadikan PSN sebagai pengejawantahan nilai Pancasila, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga memperkuat persatuan bangsa. Jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri bukan hanya simbol fisik melainkan juga simbol kebersamaan, kerja keras, dan semangat gotong royong. Dalam perspektif heroik kebangsaan, PSN harus dilihat sebagai monumen ideologi yang meneguhkan kembali komitmen bangsa terhadap Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengelola ATHG gatra ideologi, beberapa strategi kebijakan dapat ditempuh. Pertama, memperkuat pendidikan kebangsaan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi PSN, termasuk melalui mekanisme internalisasi nilai Pancasila bagi para pemangku kepentingan. Kedua, menegaskan klausul ideologis dalam regulasi PSN yang memastikan proyek-proyek tersebut mendukung tujuan konstitusional, bukan sekadar kepentingan ekonomi. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan agar PSN memiliki legitimasi sosial yang kuat. Keempat, memperkuat diplomasi ideologi di kawasan perbatasan melalui pembangunan PSN yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Dalam perspektif ketahanan nasional, ideologi adalah benteng yang melindungi bangsa dari disintegrasi. Tanpa ideologi, pembangunan mudah direduksi menjadi proyek ekonomi yang kering nilai, rentan disusupi kepentingan asing, dan berpotensi memicu fragmentasi sosial. Sebaliknya, jika ideologi diperkuat, maka PSN akan menjadi instrumen kebangsaan
- 197. 176 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 yang mempersatukan rakyat, meneguhkan kedaulatan, dan mengokohkan jati diri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan kokoh agar PSN tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga pada pemerataan dan keadilan. UUD 1945 memberikan kerangka konstitusional agar setiap pembangunan diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, PSN dalam gatra ideologi harus dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat keutuhan bangsa, bukan sekadar alat pembangunan ekonomi. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjaga ideologi dalam PSN adalah wujud nyata dari perjuangan generasi kini untuk meneruskan amanat para pendiri bangsa. PSN yang berlandaskan Pancasila bukan hanya membangun jalan dan jembatan tetapi juga membangun jembatan persatuan. Ia bukan hanya membangun kawasan industri tetapi juga industri kebangsaan yang menjunjung kemandirian. Ia bukan hanya membangun pelabuhan tetapi juga pintu gerbang kedaulatan. Dengan ideologi yang kuat, PSN akan menjadi pilar ketahanan nasional yang memastikan Indonesia melangkah tegak menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 6.4 ATHG Gatra Ideologi dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Infiltrasi ideologi asing melalui proyek eksklusif di perbatasan Legitimasi proyek melemah, ruang penetrasi ideologi terbuka Kohesi ideologis bangsa terganggu 2 Tantangan Memastikan PSN sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 Proyek harus berorientasi pada keadilan sosial & konstitusi PSN jadi instrumen kebangsaan, bukan sekadar ekonomi 3 Hambatan Lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam perencanaan Proyek teknokratis, minim dimensi kebangsaan Pembangunan kehilangan jiwa ideologis 4 Gangguan Gerakan masyarakat menggugat dasar hukum PSN (UU Cipta Kerja) Judicial review, resistensi publik Legitimasi hukum & sosial proyek melemah
- 198. 177 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 5 Strategi Mitigasi Pendidikan kebangsaan; klausul ideologis dalam regulasi; partisipasi masyarakat; diplomasi ideologi Proyek inklusif, berakar pada nilai Pancasila Ketahanan ideologi bangsa semakin kokoh Dengan demikian, analisis ATHG gatra ideologi memperlihatkan bahwa pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa pondasi ideologi yang kokoh. Ancaman infiltrasi ideologi asing, tantangan menjaga konsistensi dengan Pancasila, hambatan lemahnya internalisasi nilai kebangsaan, dan gangguan berupa resistensi masyarakat hanyalah sebagian dari ujian yang harus dihadapi. Namun, dengan menempatkan ideologi sebagai pusat gravitasi pembangunan, PSN akan menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, dan mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi mendatang. Ideologi adalah nyawa PSN, dan Pancasila adalah bintang penuntun menuju Indonesia Emas 2045. 6.5. ATHG GATRA POLITIK Gatra politik menjadi salah satu dimensi paling menentukan dalam keberhasilan maupun kegagalan PSN. Politik bukan sekadar arena pengambilankeputusanmelainkanjugafondasiyangmenjaminkonsistensi, legitimasi, dan keberlanjutan setiap proyek kebangsaan. Namun, sebagaimana tercermin dalam analisis ATHG, gatra politik menyimpan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik global hingga dinamika politik domestik yang penuh tarik ulur. Ancaman terbesar bagi PSN adalah tekanan geopolitik global yang kian meningkat. Konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, dan rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok berimplikasi langsung pada keberlanjutan PSN. Jalur perdagangan internasional yang terganggu, ketidakpastian harga energi, serta meningkatnya risiko investasi asing menjadi realitas yang harus dihadapi. Sebagai negara maritim yang berada di jalur strategis Indo-Pasifik, Indonesia sangat rentan terhadap dampak geostrategis ini. Jika tidak dikelola dengan baik, PSN dapat terhambat karena investor menahan diri atau karena jalur logistik global terganggu.
- 199. 178 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tantangan utama adalah menjaga stabilitas politik domestik di tengah polarisasi pasca-pemilu. Transisi pemerintahan sering kali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik yang berpengaruh langsung terhadap daftardanprioritasPSN.Keputusanuntukmemasukkanataumengeluarkan proyek dari daftar PSN tidak jarang dipandang sebagai “keputusan politik” yang sarat kompromi, bukan hasil kajian teknis. Dalam konteks ini, PSN berisiko menjadi arena patronase politik, bukan instrumen pembangunan yang objektif. OECD dalam Government at a Glance menegaskan bahwa stabilitas politik dan konsistensi kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proyek pembangunan skala besar. Hambatan yang muncul adalah kerentanan keputusan PSN yang sering kali mengabaikan kajian teknis. Dalam banyak kasus, proyek ditetapkan sebagai PSN bukan karena urgensi strategis melainkan karena lobi politik. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan proyek tidak efisien, rentan pembengkakan biaya, bahkan terhenti di tengah jalan. Keputusan PSN sebagai “keputusan politik” adalah salah satu hambatan utama dalam menjaga obyektivitas kebijakan. Hambatan lain adalah lemahnya konsistensi antar lembaga politik dalam mendukung PSN, di mana DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sering kali memiliki agenda berbeda. Gangguan yang memperlambat PSN juga muncul dalam bentuk judicial review terhadap regulasi dasar, seperti UU Cipta Kerja. Judicial review bukan hanya proses hukum tetapi juga refleksi dari ketidakpuasan politik dan sosial terhadap dasar hukum PSN. Setiap kali terjadi judicial review, pelaksanaan proyek terhambat, kepercayaan investor terguncang, dan legitimasi PSN dipertanyakan. WEF dalam Global Competitiveness Report menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah faktor fundamental yang memengaruhi daya saing suatu negara. Tanpa kepastian politik dan hukum, PSN sulit menjadi motor pembangunan. Namun demikian, gatra politik juga menyimpan potensi besar. Dengan tata kelola politik yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, PSN dapat menjadi instrumen yang memperkuat legitimasi pemerintah dan memperkokoh persatuan bangsa. Politik yang stabil akan memberikan sinyal positif bagi investor, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa PSN berjalan konsisten. UNDP menekankan bahwa tata kelola politik yang partisipatif adalah kunci pembangunan berkelanjutan, karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 200. 179 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Strategi kebijakan yang dapat ditempuh antara lain: pertama, memperkuat mekanisme check and balance dalam penetapan PSN agar keputusan politik tetap berbasis kajian teknis. Kedua, mendorong transparansi penuh dalam proses perumusan kebijakan PSN, termasuk publikasi daftar proyek dan indikator keberhasilan. Ketiga, membangun konsensus politik lintas partai dan pemerintahan agar PSN benar-benar menjadi agenda kebangsaan, bukan agenda jangka pendek. Keempat, memperkuat diplomasi politik luar negeri agar PSN terlindungi dari dampak rivalitas global. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra politik adalah benteng yang melindungi PSN dari guncangan eksternal dan internal. Tanpa stabilitas politik, setiap proyek pembangunan rentan berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, dengan politik yang kuat dan transparan, PSN dapat menjadi pilar kokoh yang menopang perjalanan Indonesia menuju 2045. Dalam perspektif heroik kebangsaan, menjaga dimensi politik PSN adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa pembangunan bukan sekadar produk kompromi politik melainkan cerminan dari amanat rakyat. PSN yang berlandaskan tata kelola politik yang baik bukan hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun legitimasi, persatuan, dan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan demikian, gatra politik dalam analisis ATHG memperlihatkan bahwa kekuatan utama bangsa ini bukan hanya pada sumber daya alam atau posisi geografis tetapi pada kemampuan politik untuk mengelola, memimpin, dan menjaga arah pembangunan nasional. Tabel 6.5 ATHG Gatra Politik dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Tekanan geopolitik global (Rusia-Ukraina, Laut China Selatan) Investasi terganggu, jalur logistik terancam Kemandirian ekonomi melemah, posisi strategis tertekan 2 Tantangan Menjaga stabilitas politik domestik pasca- pemilu Polarisasi politik memengaruhi prioritas PSN Konsistensi pembangunan dipertaruhkan 3 Hambatan Keputusan PSN sebagai “keputusan politik” tanpa kajian teknis Proyek tidak efisien, rawan gagal Legitimasi pemerintah menurun
- 201. 180 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Gangguan Judicial review terhadap UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum PSN Proyek tertunda, kepercayaan investor melemah Kepastian hukum & politik terganggu 5 Strategi Mitigasi Check & balance; transparansi kebijakan; konsensus politik lintas partai; diplomasi politik luar negeri Proyek lebih konsisten & berkelanjutan Stabilitas politik memperkuat ketahanan nasional Dengan demikian, analisis ATHG gatra politik menegaskan bahwa PSN bukan hanya proyek pembangunan fisik tetapi juga arena politik yang menentukan masa depan bangsa. Ancaman geopolitik, tantangan stabilitas domestik, hambatan keputusan politik yang tidak obyektif, dan gangguan judicial review adalah ujian yang harus dijawab dengan tata kelola politik yang baik. Dengan politik yang stabil, transparan, dan berlandaskan nilai kebangsaan, PSN akan menjadi instrumen yang memperkokoh ketahanan nasional dan mengantarkan Indonesia dengan tegak menuju Indonesia Emas 2045. 6.6. ATHG GATRA EKONOMI Gatra ekonomi merupakan jantung dari keberlangsungan PSN dan salah satu pilar utama ketahanan nasional. PSN tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur fisik melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Namun, jika ditelaah melalui lensa ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan), dimensi ekonomi menghadirkan problematika yang kompleks sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk membuktikan diri sebagai kekuatan baru di kawasan dan dunia. Ancaman yang paling nyata dalam konteks ekonomi adalah ketergantungan pada investasi asing. Banyak proyek PSN, terutama di bidang energi, transportasi, dan industri, dibiayai oleh modal asing, khususnya dari Tiongkok melalui skema Belt and Road Initiative. Ketergantungan ini menimbulkan risiko terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Apabila mayoritas pembiayaan dan teknologi PSN dikendalikan pihak asing, maka Indonesia berpotensi terjebak dalam jebakan utang (debt trap) atau menjadi terlalu bergantung pada pasokan dari luar
- 202. 181 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 negeri. World Bank dan UNDP mengingatkan bahwa pembangunan yang terlalu mengandalkan utang eksternal tanpa strategi keberlanjutan dapat memperlemah daya saing jangka panjang dan menurunkan fleksibilitas fiskal. Tantangan besar lainnya adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi 6–8 persen sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029 ditengahkrisisglobal.OECDdanWEFdalamberbagailaporanmenekankan bahwa dunia menghadapi ketidakpastian tinggi: perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, krisis energi, hingga disrupsi rantai pasok akibat rivalitas geopolitik. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ambisi menjadi kekuatan ekonomi besar, harus mampu mengelola tantangan ini. PSN diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan dengan menciptakanlapangankerja,meningkatkanproduktivitas,danmemperluas basis industri. Namun, untuk mewujudkan itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid serta keberanian melakukan reformasi struktural. Gangguan dalam gatra ekonomi mencakup inflasi dan gangguan rantai pasok global. Inflasi yang dipicu kenaikan harga energi dan pangan global berdampak langsung pada biaya material dan konstruksi PSN. Gangguan rantaipasok,misalnyaketerlambatanimporbajaataukomponenelektronik, memperlambat progres pembangunan. Pandemi COVID-19 sebelumnya menjadi bukti betapa rentannya rantai pasok global terhadap krisis. WEF dalam Global Risks Report menekankan bahwa gangguan rantai pasok adalah salah satu risiko sistemik terbesar abad ini, dan negara yang tidak memiliki kemandirian ekonomi akan menjadi korban paling rentan. Namun demikian, di balik semua ATHG tersebut, PSN dalam gatra ekonomi juga menyimpan potensi luar biasa. Jika dikelola dengan bijak, PSN dapat menjadi motor kemandirian ekonomi bangsa. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Pembangunan infrastruktur transportasi akan memperlancar arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta memperluas pasar domestik. Program digitalisasi yang terintegrasi dengan PSN akan mendorong ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, menjadikan Indonesia lebih kompetitif di kancah global. Strategi yang harus ditempuh meliputi: pertama, memperkuat inovasi pembiayaan melalui skema public-private partnership (PPP), blended finance, dan instrumen hijau seperti obligasi berkelanjutan. Kedua,
- 203. 182 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 meningkatkan peran BUMN dan industri nasional agar tidak hanya menjadi pelaksana proyek tetapi juga penguasa teknologi dan rantai pasok. Ketiga, memperkuat regulasi yang memastikan transfer teknologi dari investor asing kepada SDM lokal, sehingga kemandirian ekonomi semakin kokoh. Keempat, memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas belanja publik untuk mendukung PSN tanpa membebani APBN. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra ekonomi adalah benteng utama yang menjamin kemandirian bangsa. Negara yang kuat ekonominya akan lebih berdaulat secara politik, lebih dihormati di kancah global, dan lebih mampu melindungi rakyatnya dari gejolak eksternal. Sebaliknya, negara yang rapuh ekonominya akan mudah diintervensi pihak asing dan rentan terhadap krisis multidimensi. Oleh karena itu, PSN harus dilihat sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, bukan hanya sekadar proyek pembangunan. Dalam perspektif heroik kebangsaan, memperkuat dimensi ekonomi PSN adalah wujud nyata dari perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kesejahteraan umum.” Dengan keberanian politik, keteguhan visi, dan semangat gotong royong, PSN dapat menjadi lokomotif yang membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 6.6 ATHG Gatra Ekonomi dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Ketergantungan pada investasi asing Risiko debt trap, kedaulatan ekonomi melemah Intervensi asing meningkat, kemandirian berkurang 2 Tantangan Mencapai pertumbuhan 6–8% di tengah krisis global PSN harus jadi lokomotif pertumbuhan Pertumbuhan inklusif perkuat daya saing nasional 3 Hambatan Pembengkakan biaya (contoh: KCJB Jakarta– Bandung) Proyek tertunda, beban fiskal meningkat Legitimasi publik melemah, APBN tertekan 4 Gangguan Inflasi dan gangguan rantai pasok global Biaya konstruksi naik, proyek lambat Kerentanan ekonomi meningkat
- 204. 183 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 5 Strategi Mitigasi PPP, blended finance, green bond, peran BUMN, transfer teknologi, reformasi fiskal Proyek lebih berkelanjutan, efisien, mandiri Ekonomi tangguh, kedaulatan bangsa terjaga Dengan demikian, analisis ATHG gatra ekonomi memperlihatkan bahwa PSN adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional tetapi juga bisa menjadi sumber ketergantungan dan kerentanan jika tidak dikelola dengan bijak. Ancaman ketergantungan asing, tantangan pertumbuhan ambisius, hambatan pembengkakan biaya, dan gangguan inflasi serta rantai pasok adalah realitas yang harus dihadapi dengan strategi cerdas. Dengan tata kelola ekonomi yang transparan, inovatif, dan berlandaskan nilai kebangsaan, PSN dapat menjadi fondasi kokoh yang membawa Indonesia menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045 yang mandiri, adil, dan berdaulat. 6.7. ATHG GATRA SOSIAL BUDAYA Gatra sosial budaya adalah dimensi yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat, sekaligus faktor penentu apakah PSN dapat diterima, dijalankan, dan diwariskan sebagai instrumen pembangunan kebangsaan. Pembangunan infrastruktur berskala besar tidak hanya berkaitan dengan logika ekonomi atau politik tetapi juga berinteraksi langsung dengan identitas, nilai, dan kehidupan sosial masyarakat. Ketika dimensi sosial budaya tidak diperhatikan, PSN berpotensi menimbulkan konflik horizontal, resistensi, hingga melemahkan kohesi bangsa. Sebaliknya, jika aspek sosial budaya dijadikan pusat pertimbangan, PSN dapat memperkuat integrasi nasional dan menjadi simbol persatuan. Ancaman terbesar dalam gatra sosial budaya adalah konflik horizontal akibat penggusuran paksa dan ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat terdampak. Kasus Rempang Eco-City menjadi ilustrasi jelas bagaimana proyek besar yang minim komunikasi dengan masyarakat memicu gelombang protes, benturan dengan aparat, hingga melemahkan legitimasi pemerintah. Ancaman lain adalah kesenjangan sosial yang makin lebar ketika manfaat PSN hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara
- 205. 184 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 masyarakat lokal harus menanggung dampak negatif berupa kehilangan lahan, sumber penghidupan, atau identitas budaya. WEF dalam Global Social Mobility Report menegaskan bahwa kesenjangan sosial adalah bom waktu yang dapat melahirkan instabilitas politik dan sosial. Tantangan utama PSN dalam dimensi sosial budaya adalah bagaimana mewujudkan pembangunan yang inklusif. Inklusivitas bukan hanya soal partisipasi formal melainkan keterlibatan nyata masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. PSN harus mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah, mengangkat martabat masyarakat adat, dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. UNDP dalam Human Development Report menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika aspek sosial budaya dijadikan fondasi, bukan sekadar pelengkap. Hambatan serius muncul dari lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat terdampak. Banyak proyek PSN yang dilaksanakan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga masyarakat merasa diabaikan. Dalambanyakkasus,sosialisasihanyadilakukansetelahkeputusandiambil, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini terlihat jelas dalam sejumlah PSN di bidang industri dan infrastruktur, di mana masyarakat lokal tidak terlibat dalam proses perencanaan tetapi diminta menerima dampak secara sepihak. Hambatan lainnya adalah lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola dampak sosial. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki instrumen yang memadai untuk menangani penggusuran, kompensasi, atau pemberdayaan masyarakat terdampak. Gangguan yang sering muncul dalam konteks sosial budaya adalah terbentuknya kawasan kumuh di sekitar proyek PSN. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi contoh di mana masyarakat lokal yang tidak terserap dalam lapangan kerja formal akhirnya menjadi pekerja informal dan tinggal di permukiman kumuh. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup, meningkatkan kriminalitas, dan menurunkan citra PSN sebagai proyek kebangsaan. Gangguan lain berupa tumbuhnya premanisme atau kelompok informal yang mengambil keuntungan dari situasi sosial- ekonomi di sekitar proyek, sehingga menciptakan kerentanan sosial baru. Namun demikian, di balik ATHG tersebut, gatra sosial budaya juga menyimpan kekuatan besar. Indonesia memiliki modal sosial berupa budaya gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal yang jika diintegrasikan dengan PSN dapat menjadi daya dorong luar biasa. Jika PSN dikaitkan dengan narasi kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial,
- 206. 185 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 maka proyek-proyek tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan bendungan dapat diposisikan bukan hanya sebagai proyek irigasi tetapi juga simbol kedaulatan pangan. Jalan tol bukan hanya sarana transportasi tetapi juga simbol konektivitas kebangsaan. Dengan pendekatan ini, PSN dapat menjadi monumen kebangsaan yang memperkuat identitas nasional. Untuk itu, strategi kebijakan yang diperlukan meliputi: pertama, memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan PSN, termasukmelibatkanmasyarakatadatsejaktahapawal.Kedua,memastikan adanya program kompensasi dan relokasi yang adil dan manusiawi. Ketiga, menambahkan program sosial yang mendukung masyarakat terdampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Keempat, memperkuat komunikasi publik dengan narasi kebangsaan yang jelas, agar masyarakat melihat PSN sebagai bagian dari perjuangan bangsa, bukan sekadar proyek ekonomi. Dari perspektif ketahanan nasional, gatra sosial budaya adalah perekat yang memastikan pembangunan tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga diterima secara sosial. Konflik horizontal dan resistensi masyarakat melemahkan kohesi sosial dan membuka ruang bagi intervensi asing atau kelompok anti-negara. Sebaliknya, pembangunan yang berpihak pada rakyat memperkuat legitimasi negara, menumbuhkan rasa memiliki, dan meneguhkan persatuan nasional. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola gatra sosial budaya adalah bagian dari perjuangan mewujudkan sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagiSeluruhRakyatIndonesia.”PSNharusmenjadibuktibahwapembangunan tidak hanya untuk kepentingan segelintir elite tetapi untuk seluruh rakyat, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dengan pendekatan yang adil dan inklusif, PSN dapat menjadi sarana untuk memperkuat kohesi bangsa, mengurangi kesenjangan sosial, dan meneguhkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Tabel 6.7 ATHG Gatra Sosial Budaya dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Konflik horizontal akibat penggusuran paksa; kesenjangan sosial Proyek terhambat, resistensi meningkat Kohesi sosial rapuh, legitimasi negara melemah
- 207. 186 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Tantangan Mewujudkan pembangunan inklusif yang mengurangi ketimpangan Partisipasi masyarakat rendah jika tidak dikelola Persatuan nasional dipertaruhkan 3 Hambatan Lemahnya komunikasi pemerintah; kapasitas daerah terbatas Rasa tidak adil, resistensi masyarakat tinggi Legitimasi PSN melemah di akar rumput 4 Gangguan Kawasan kumuh di sekitar proyek; premanisme & kriminalitas Citra PSN buruk, manfaat pembangunan berkurang Ketahanan sosial melemah, konflik lokal meningkat 5 Strategi Mitigasi Partisipasi publik; kompensasi adil; program sosial pendukung; komunikasi naratif kebangsaan Proyek diterima masyarakat, manfaat lebih inklusif Kohesi sosial & legitimasi nasional semakin kuat Dengandemikian,analisisATHGgatrasosialbudayamenegaskanbahwa PSN bukan hanya urusan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan manusia dan masyarakat. Ancaman konflik horizontal, tantangan inklusivitas, hambatan komunikasi, dan gangguan berupa kawasan kumuh adalah realitas yang harus dihadapi dengan strategi cerdas. Namun, dengan menempatkan keadilan sosial dan narasi kebangsaan sebagai pusat pembangunan, PSN dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kohesi bangsa dan memastikan Indonesia melangkah dengan tegak menuju Indonesia Emas 2045. 6.8. ATHG GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pertahanan dan keamanan adalah gatra yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan maupun kerentanan PSN. Infrastruktur besar yang dibangun melalui PSN bukan hanya instrumen ekonomi tetapi juga aset strategis yang menentukan kedaulatan bangsa. Jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga jaringan energi dan telekomunikasi adalah objek vital nasional yang apabila rentan dari ancaman pertahanan dan keamanan, maka tidak hanya pembangunan yang terhambat tetapi juga kedaulatan negara yang terancam.
- 208. 187 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Ancaman terbesar dalam gatra pertahanan dan keamanan adalah spionase asing, sabotase, hingga infiltrasi kepentingan luar negeri dalam proyek strategis. Investasi asing dalam sektor energi, telekomunikasi, dan teknologi informasi (TIK) membawa risiko tersembunyi berupa potensi penyalahgunaan data, intervensi teknologi, dan kendali tersembunyi terhadap aset strategis bangsa. Sejarah global menunjukkan bahwa banyak negara berkembang yang terjebak dalam ketergantungan teknologi asing, sehingga keamanan nasional mereka rentan diintervensi. WEF dalam Global Risks Report menempatkan keamanan siber, sabotase infrastruktur kritis, dan spionase ekonomi sebagai risiko global yang meningkat tajam. Tantangan utama adalah menjaga kedaulatan wilayah melalui PSN konektivitas, terutama di perbatasan dan pulau terluar. Proyek jalan perbatasan di Kalimantan, bandara perintis di Papua, atau pelabuhan di Natuna tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga simbol kedaulatan negara. KehadiranPSNdiwilayahstrategisiniadalahwujudnyatakehadirannegara dalam menjaga wilayahnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar didukung dengan sistem pertahanan semesta yang kuat, melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa sinergi ini, PSN di perbatasan hanya menjadi infrastruktur mati yang tidak memperkuat pertahanan nasional. Hambatan yang sering terjadi adalah lemahnya koordinasi antar aparat keamanan. Dalam banyak kasus, PSN menghadapi tumpang tindih kewenangan antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya. Lemahnya koordinasi ini tidak hanya memperlambat respons terhadap ancaman tetapi juga menciptakan kebingungan di lapangan. Hambatan lain adalah keterbatasan anggaran pertahanan dan keamanan yang dialokasikan untuk melindungi PSN. Sering kali, fokus anggaran diarahkan pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan sistem pengamanan yang memadai. Gangguan dalam gatra ini kerap berupa konflik antara aparat dengan masyarakat akibat miskomunikasi atau minimnya sosialisasi. Kasus penolakan masyarakat terhadap PSN sering kali ditangani dengan pendekatankeamananyangrepresif,sehinggamenciptakankonflikvertikal. Padahal, pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan keamanan. Selain itu, gangguan juga muncul dalam bentuk kriminalitas di sekitar lokasi PSN, seperti pencurian material, pungutan liar, atau aksi teror kecil yang merusak citra proyek nasional.
- 209. 188 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Namun, di balik semua ATHG tersebut, PSN dalam gatra pertahanan dan keamanan menyimpan potensi besar untuk memperkuat sistem pertahanan semesta. Infrastruktur yang dibangun dapat mendukung mobilisasi militer, logistik, dan sistem komunikasi nasional. Jalan tol Trans- Sumatera, misalnya, dapat berfungsi sebagai jalur strategis pertahanan apabila terjadi konflik regional. Pelabuhan di kawasan timur dapat menjadi pangkalan logistik maritim. Infrastruktur digital dapat menjadi basis keamanan siber nasional. Dengan perencanaan yang terintegrasi, PSN bukan hanya memperkuat ekonomi tetapi juga menjadi aset strategis bagi pertahanan negara. Strategi kebijakan yang harus ditempuh meliputi: pertama, memperkuat sistem pengamanan PSN sebagai objek vital nasional melalui regulasi khusus dan standar keamanan internasional. Kedua, membangun sinergi antar aparat keamanan melalui mekanisme koordinasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah. Ketiga, mengintegrasikan PSN dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta (SISHANNAS), sehingga setiap proyek menjadi bagian dari strategi pertahanan jangka panjang. Keempat, memperkuat kapasitas keamanan siber untuk melindungi infrastruktur digital yang menjadi bagian dari PSN. Kelima, mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi resistensi masyarakat agar tidak terjadi konflik vertikal yang justru melemahkan pertahanan sosial bangsa. Dariperspektif ketahanannasional,PSN harusdilihat sebagaiinstrumen strategisyangbukanhanyamenyejahterakantetapijugamelindungibangsa. Negara yang mampu membangun infrastruktur sekaligus menjaganya dari ancaman pertahanan dan keamanan akan memiliki daya tawar tinggi di panggung internasional. Sebaliknya, negara yang lengah akan mudah diintervensi pihak asing dan kehilangan kedaulatannya. Dalam perspektif heroik kebangsaan, mengelola gatra pertahanan dan keamanan dalam PSN adalah wujud nyata dari sumpah para pendiri bangsa: menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. PSN yang kokoh dari sisi pertahanan dan keamanan bukan hanya infrastruktur melainkan benteng modern yang menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan integrasi pertahanan semesta, PSN akan menjadi simbol ketangguhan bangsa, memastikan Indonesia bukan hanya berdiri tegak secara ekonomi tetapi juga perkasa secara militer dan berdaulat secara politik.
- 210. 189 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 6.8 ATHG Gatra Pertahanan dan Keamanan dalam PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Tannas 1 Ancaman Spionase asing, sabotase, infiltrasi kepentingan luar negeri di sektor energi dan TIK PSN rentan dikendalikan asing, data strategis bocor Kedaulatan negara melemah, keamanan nasional terancam 2 Tantangan Menjaga kedaulatan melalui PSN konektivitas di perbatasan & pulau terluar Infrastruktur bernilai strategis namun rentan jika tidak dijaga Simbol kehadiran negara, perkuat kedaulatan wilayah 3 Hambatan Lemahnya koordinasi antar aparat keamanan; keterbatasan anggaran Respons lambat terhadap ancaman, sistem pengamanan minim PSN jadi celah kerentanan nasional 4 Gangguan Konflik aparat- masyarakat; kriminalitas di sekitar proyek Proyek terganggu, legitimasi pemerintah melemah Kohesi sosial menurun, keamanan internal rapuh 5 Strategi Mitigasi Regulasi objek vital; koordinasi terpadu TNI-Polri-BIN; integrasi dengan SISHANNAS; keamanan siber; pendekatan humanis PSN aman, diterima rakyat, jadi bagian pertahanan semesta Pertahanan nasional semakin tangguh, kedaulatan terjaga Dengan demikian, analisis ATHG gatra pertahanan dan keamanan menegaskan bahwa PSN adalah arena strategis yang menghubungkan pembangunan dengan kedaulatan. Ancaman spionase, tantangan menjaga perbatasan, hambatan koordinasi aparat, dan gangguan konflik sosial adalah realitas yang harus dihadapi dengan kebijakan cerdas. Dengan menempatkan PSN dalam kerangka pertahanan semesta, bangsa Indonesia tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, atau kawasan industri tetapi juga membangun benteng kedaulatan yang memastikan Indonesia tegak, tangguh, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045.
- 211. 190 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 6.9. SINTESIS ATHG PADA PSN Analisis ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) terhadap PSN memperlihatkan bahwa pembangunan strategis di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa melainkan berada dalam pusaran dinamika global, regional, dan nasional yang sarat risiko. Setiap gatra ketahanan nasional—geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan— menyimpan potensi ancaman sekaligus peluang. Sintesis dari seluruh analisis menunjukkan bahwa PSN adalah pedang bermata dua: di satu sisi mampu memperkuat ketahanan nasional, di sisi lain berisiko menjadi sumber kerentanan jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman yang dihadapi PSN bersifat multidimensi. Pada gatra geografi, ancaman berupa bencana alam dan perubahan iklim dapat merusak infrastruktur. Pada gatra demografi, ancaman datang dari bonus demografi yang gagal dimanfaatkan, berubah menjadi beban sosial. Pada gatra sumber kekayaan alam, eksploitasi berlebihan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan. Pada gatra ideologi, infiltrasi ideologi asing dapat melemahkan kohesi bangsa. Pada gatra politik, rivalitas geopolitik global dan polarisasi domestik berpotensi menghambat konsistensi pembangunan. Pada gatra ekonomi, ancaman terbesar adalah ketergantungan pada investasi asing. Pada gatra sosial budaya, ancaman hadir dalam bentuk konflik horizontal dan kesenjangan sosial. Sedangkan pada gatra pertahanan dan keamanan, spionase, sabotase, dan kriminalitas menjadi bayang-bayang nyata. TantanganyangharusdijawabPSNtidakkalahkompleks.Pembangunan harus dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah nusantara. Tantangan lain adalah memastikan bahwa setiap proyek berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan, energi, air, digitalisasi, dan hilirisasi industri. Pembangunan juga harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan memperkuat kedaulatan generasi mendatang. OECD dalam Policy Coherence for Sustainable Development menegaskan bahwa pembangunan strategis harus melampaui dimensi ekonomi, dengan menyeimbangkan kepentingan sosial, lingkungan, dan politik. Hambatan terbesar PSN berada pada level tata kelola. Regulasi yang tumpang tindih, koordinasi birokrasi yang lemah, dan rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi penghalang utama. Peraturan yang sering berubah menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan masyarakat. Lemahnya
- 212. 191 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 koordinasi antar kementerian/lembaga menyebabkan proyek berjalan lambat, penuh duplikasi, dan rentan pembengkakan biaya. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah menimbulkan rasa keterasingan terhadap proyek, yang pada akhirnya memperbesar resistensi. World Bank dalam Governance Indicators menekankan bahwa kualitas tata kelola adalah faktor paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan skala besar. Gangguan yang muncul dalam implementasi PSN sering bersifat situasional tetapi dampaknya signifikan. Protes sosial akibat penggusuran, pencemaran lingkungan, atau ketidakadilan kompensasi sering memperlambat pembangunan. Polusi akibat kegiatan industri menggerus legitimasi pemerintah. Fluktuasi global, seperti inflasi, krisis energi, atau gangguan rantai pasok, juga memperbesar risiko penundaan proyek. Gangguan ini meski bersifat jangka pendek tetapi jika tidak ditangani dengan serius, dapat berakumulasi menjadi kerentanan sistemik. Sintesis ATHG ini menunjukkan bahwa PSN hanya dapat berfungsi sebagai instrumen ketahanan nasional jika dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif. PSN tidak boleh dipandang sekadar sebagaiproyekteknokratismelainkanharusmenjadiinstrumenkebangsaan yang mencerminkan nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Untuk itu, integrasi dengan kerangka Astagatra (Trigatra dan Pancagatra) menjadi penting. Melalui pendekatan ini, setiap gatra tidak dipisahkan melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, pembangunan infrastruktur (geografi) harus mendukung pemerataan kesempatan kerja (demografi), meningkatkan nilai tambah sumber daya (SDA), dan memperkuat pertahanan wilayah. Selain itu, PSN harus dikaitkan dengan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi berbasis bukti. Dengan indikator yang jelas, dampak PSN terhadap ketahanan nasional dapat diukur secara objektif. Misalnya, apakah PSN benar-benar menurunkan ketimpangan antarwilayah, meningkatkan kemandirian energi, atau memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global. Tanpa indikator terukur, PSN berisiko menjadi jargon politik semata. Strategi yang harus ditempuh meliputi: pertama, membangun tata kelola berbasis risiko agar setiap ancaman dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Kedua, memperkuat regulasi yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika global. Ketiga, memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga
- 213. 192 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 evaluasi. Keempat, memperkuat kapasitas birokrasi melalui digitalisasi, transparansi, dan integrasi data lintas sektor. Kelima, memperkuat kerja sama internasional untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi global. Dari perspektif ketahanan nasional, sintesis ATHG ini menegaskan bahwa PSN adalah instrumen vital untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, keberhasilan PSN sangat bergantung pada kemampuan bangsa dalam mengelola ancaman, menjawab tantangan, mengatasi hambatan, dan meredam gangguan. PSN yang kokoh akan memperkuat daya tahan bangsa menghadapi krisis, meningkatkan kemandirian, dan memperbesar peran Indonesia di panggung dunia. Sebaliknya, PSN yang rapuh hanya akan menambah beban fiskal, memperlebar ketimpangan, dan melemahkan legitimasi negara. Dalam perspektif heroik kebangsaan, sintesis ini adalah panggilan bagi seluruh komponen bangsa untuk bersatu. PSN bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong, partisipasi aktif, dan penguatan nilai kebangsaan adalah kunci agar PSN benar-benar menjadi instrumen ketahanan. Sebagaimana para pendiri bangsa membangun republik ini dengan darah dan air mata, generasi kini dipanggil untuk membangun Indonesia melalui karya besar berupa PSN yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat. Tabel 6.9 Sintesis ATHG pada PSN No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Ancaman Bencana alam, bonus demografi gagal, eksploitasi SDA, infiltrasi ideologi, rivalitas geopolitik, ketergantungan asing, konflik sosial, spionase Proyek terganggu, biaya membengkak, legitimasi melemah Kedaulatan rapuh, kerentanan meningkat 2 Tantangan Pembangunan inklusif, hilirisasi, ketahanan pangan-energi- air, keberlanjutan lingkungan, stabilitas politik-ekonomi PSN harus integratif dan berbasis nilai kebangsaan Daya saing dan kemandirian bangsa meningkat
- 214. 193 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Kategori Deskripsi Dampak terhadap PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 3 Hambatan Regulasi tumpang tindih, koordinasi birokrasi lemah, partisipasi masyarakat rendah Proyek lambat, resistensi meningkat Legitimasi negara melemah, kepercayaan publik menurun 4 Gangguan Protes sosial, polusi industri, inflasi global, gangguan rantai pasok Proyek tertunda, biaya naik, konflik sosial Ketahanan nasional terguncang sementara 5 Strategi Mitigasi Integrasi Astagatra, Indeks Ketahanan Nasional, tata kelola berbasis risiko, regulasi konsisten, partisipasi publik, digitalisasi, kerja sama internasional PSN lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan Ketahanan nasional lebih kokoh, jalan menuju Indonesia Emas 2045 terbuka lebar Dengan demikian, sintesis ATHG memperlihatkan bahwa PSN adalah instrumen strategis yang harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian sekaligus optimisme. Ancaman multidimensi, tantangan pembangunan inklusif, hambatan birokrasi, dan gangguan global menegaskan perlunya pendekatan komprehensif. Integrasi Astagatra, pengukuran berbasis Indeks Ketahanan Nasional, dan tata kelola berbasis risiko akan memastikan bahwa PSN tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga memperkokoh jati diri bangsa, memperkuat ketahanan nasional, dan mengantarkan Indonesia dengan tegak menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. 6.10. IMPLIKASI ATHG TERHADAP KETAHANAN NASIONAL Analisis Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap PSN memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tidak pernah netral. Ia dapat menjadi katalisator transformasi menuju Indonesia Emas 2045 tetapi juga berpotensi menjadi kerikil tajam yang melemahkan sendi-sendi Ketahanan Nasional jika tidak dikelola dengan bijak. Implikasi ini menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, hingga lingkungan hidup.
- 215. 194 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Jika ancaman yang teridentifikasi dalam ATHG diabaikan, maka PSN justru melemahkan ketahanan nasional. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam berlebihan demi industrialisasi dapat merusak ekosistem, menciptakan konflik sosial, dan menurunkan daya dukung lingkungan. Jika tantangan tidak diantisipasi, seperti kegagalan memanfaatkan bonus demografi, maka generasi muda akan menjadi beban sosial alih-alih pilar produktivitas. Hambatan berupa birokrasi tumpang tindih dan regulasi tidak konsisten memperlambat proyek, memunculkan ketidakpastian, dan mengurangi legitimasi negara. Gangguan berupa protes sosial, fluktuasi global, atau konflik hukum dapat menurunkan kepercayaan investor sekaligus mengikis rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, jika ATHG dikelola dengan strategi adaptif dan berbasis risiko, maka PSN dapat menjadi jangkar ketahanan nasional. Sistem perencanaan berbasis risiko memungkinkan negara memetakan ancaman sejak dini, meminimalisasi dampak hambatan, dan mempersiapkan respons terhadap gangguan. Koordinasi lintas sektor memastikan bahwa proyek tidak berjalan dalam silo birokrasi tetapi sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat menjamin adanya legitimasi sosial, sehingga PSN dipandang bukan sebagai proyek pemerintah semata melainkan sebagai karya kolektif bangsa. Implikasi penting lainnya adalah perlunya integrasi PSN dengan Indeks Ketahanan Nasional. Tanpa instrumen evaluasi yang mengukur kontribusi proyek terhadap ketahanan nasional, PSN hanya akan dinilai dari aspek teknis dan finansial. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana PSN memperkuat daya pulih bangsa, menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memperkokoh identitas kebangsaan. Dengan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen ukur, keberhasilan PSN tidak lagi sebatas pembangunan fisik melainkan juga peningkatan kualitas ketahanan multidimensi. Secara konkret, implikasi ATHG terhadap ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dari sisi geografi, PSN yang tangguh dapat memperkuat konektivitas dan meneguhkan kehadiran negara di wilayah terpencil dan perbatasan. Kedua, dari sisi demografi, PSN dapat menjadi katalis penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan transformasi produktivitas. Ketiga, dari sisi sumber kekayaan alam, PSN dapat mendorong hilirisasi dan keberlanjutan lingkungan. Keempat, dari sisi ideologi, PSN dapat memperkokoh internalisasi Pancasila jika dirancang inklusif dan berkeadilan. Kelima, dari sisi politik, PSN dapat
- 216. 195 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 memperkuat legitimasi pemerintah dan konsensus nasional. Keenam, dari sisi ekonomi, PSN dapat meningkatkan kemandirian bangsa dengan menekan ketergantungan pada impor dan investasi asing. Ketujuh, dari sisi sosial budaya, PSN dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kohesi bangsa. Kedelapan, dari sisi pertahanan dan keamanan, PSN dapat menjadi bagian integral dari sistem pertahanan semesta. Namun semua itu tidak otomatis terjadi. Ia membutuhkan desain kebijakan yang terukur, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi rakyat yang luas. Tanpa itu, PSN justru menimbulkan paradoks: alih-alih memperkuat ketahanan nasional, ia dapat menjadi sumber kerentanan. Karena itu, implikasi utama ATHG adalah panggilan agar bangsa ini serius membangun mekanisme pengendalian yang berbasis risiko, adaptif terhadap perubahan global, dan berlandaskan nilai kebangsaan. Dari perspektif akademik, ATHG memberikan lensa diagnosis yang obyektif terhadap kebijakan PSN. Ia memaksa pengambil kebijakan untuk tidak sekadar melihat potensi tetapi juga risiko yang melekat. Dengan begitu, PSN ditempatkan bukan hanya sebagai program pembangunan tetapi sebagai instrumen strategis kebangsaan. Dari perspektif inspiratif dan heroik, implikasi ATHG adalah ajakan bagi seluruh komponen bangsa untuk bergandengan tangan. PSN bukanlah milik elit melainkan karya seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya pembangunan candi Borobudur atau infrastruktur zaman kemerdekaan yang menjadi simbol kebersamaan, PSN harus menjadi monumen kolektif bangsa abad ke-21. Ia adalah perwujudan gotong royong modern, tempat seluruh elemen bangsa bekerja bersama membangun jalan menuju Indonesia Emas 2045. Tabel 6.10 Implikasi ATHG terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Risiko jika ATHG diabaikan Potensi jika ATHG dimitigasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Geografi Infrastruktur rusak akibat bencana, wilayah perbatasan terabaikan Konektivitas nasional, simbol kehadiran negara di perbatasan Keutuhan wilayah & kedaulatan terjaga 2 Demografi Bonus demografi gagal, pengangguran tinggi Penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan Produktivitas nasional meningkat
- 217. 196 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Risiko jika ATHG diabaikan Potensi jika ATHG dimitigasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 3 Sumber Daya Alam Eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem Hilirisasi berkelanjutan, ketahanan pangan- energi-air Kemandirian SDA & keberlanjutan lingkungan 4 Ideologi Infiltrasi asing, melemahnya Pancasila Internalisasi nilai Pancasila, keadilan sosial Kohesi ideologis bangsa menguat 5 Politik Polarisasi, ketidakpastian kebijakan Konsensus politik, legitimasi pemerintah Stabilitas politik & keberlanjutan pembangunan 6 Ekonomi Utang meningkat, ketergantungan asing Kemandirian industri, inovasi pembiayaan Kedaulatan ekonomi kokoh 7 Sosial Budaya Konflik horizontal, kesenjangan sosial Kohesi sosial, pembangunan inklusif Persatuan bangsa diperkuat 8 Pertahanan & Keamanan Spionase, sabotase, kriminalitas PSN bagian dari Sistem Pertahanan Semesta Pertahanan negara tangguh Dengan demikian, implikasi ATHG terhadap ketahanan nasional menegaskan bahwa PSN adalah instrumen yang sangat strategis sekaligus sangat rapuh. Ia bisa menjadi jangkar yang memperkuat daya tahan bangsa tetapi juga bisa menjadi celah yang memperlemah keutuhan jika salah kelola. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 menuntut bangsa ini untuk menjadikan PSN bukan sekadar proyek teknis melainkan instrumen strategis berbasis risiko, berbasis nilai kebangsaan, dan berbasis partisipasi rakyat. Dengan pengelolaan yang tepat, PSN akan berfungsi sebagai jangkar kokoh yang memastikan Indonesia tegak, tangguh, dan berdaulat di tengah arus perubahan dunia.
- 218. 197 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 7.1. GATRA GEOGRAFI G eografiIndonesiayangterbentangluasdariSabangsampaiMerauke dengan lebih dari 17.000 pulau menjadikan kondisi geografis sebagai gatra fundamental dalam perencanaan dan implementasi PSN.LetakgeografisIndonesiayangberadadiantaraduasamuderadandua benua merupakan berkah strategis karena menempatkan Indonesia pada jalur perdagangan internasional yang vital. Namun, kondisi ini sekaligus Analisis ASTAGATRA terhadap PSN BAB 7
- 219. 198 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menghadirkan tantangan serius berupa kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik maritim yang semakin kompleks. Oleh karena itu, PSN yang dibangun di wilayah kepulauan dan pesisir harus direncanakan dengan sensitivitas tinggi terhadap risiko geospasial agar tidak menjadi beban jangka panjang yang melemahkan ketahanan nasional. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor adalah realitas yang melekat pada posisi Indonesia di cincin api Pasifik. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan rata-rata lebih dari 3.000 kejadian bencana per tahun di Indonesia, dengan dampak ekonomi mencapai miliaran dolar. Laporan World Bank (2021) menyebutkan bahwa sekitar 40% kota besar di Indonesia berada pada risiko tinggi banjir, sementara studi OECD menekankan bahwa kerugian akibat perubahan iklim di Asia Tenggara dapat mengurangi PDB hingga 11% pada tahun 2100 jika tidak diantisipasi. Dengan fakta ini, setiap PSN yang melibatkan pembangunan infrastruktur harus meletakkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagai komponen inti dalam studi kelayakan. Pemetaan kerentanan geospasial harus dilakukan sejak tahap awal perencanaanPSN.Pendekataninimeliputianalisisrisikokenaikanmukaair laut terhadap kawasan pesisir, potensi likuefaksi di wilayah rawan gempa, hingga dampak pembangunan infrastruktur besar terhadap ekosistem laut dan darat. Sebagai contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus mengantisipasi risiko banjir akibat curah hujan ekstrem serta dampak degradasi ekosistem hutan. Di sisi lain, proyek transportasi seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang melintasi daerah rawan longsor menuntut rekayasa desain dengan standar tinggi agar tidak menimbulkan kerentanan baru. Aspek konektivitas antarpulau menjadi dimensi penting dalam gatra geografi. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah barat dan timur. PSN di bidang konektivitas—seperti pembangunan jalan tol laut, bandara, pelabuhan, dan jalan trans—harus memastikan bahwa wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga memperoleh manfaat nyata. Dengan membangun infrastruktur yang tahan bencana dan memiliki jalur logistik alternatif, PSN akan mampu menjaga kelancaran distribusi barang, energi, dan layanan publik meskipun terjadi krisis. Inilah wujud nyata kontribusi gatra geografi
- 220. 199 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemerataan akses dan mobilitas. Tantangan lain yang muncul dari aspek geografi adalah tata ruang yang tumpang tindih. Kasus konflik Rempang Eco City dan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan tata ruang dapat memicu resistensi sosial dan degradasi lingkungan. PSN harus menghindari area lindung dan meminimalkan fragmentasi ekosistem. Laporan UNDP (2022) menekankan bahwa integrasi tata ruang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra geografi memiliki peran ganda. Pertama, sebagai sumber kekuatan strategis karena letak dan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, sebagai potensi kerentanan jika pengelolaan ruang, sumber daya, dan risiko bencana tidak ditata dengan baik. Oleh karena itu, PSN harus menyeimbangkan antara pemanfaatan geografi sebagai modal pembangunan dan perlindungan ekosistem sebagai syarat keberlanjutan. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai keterkaitan gatra geografi dengan PSN dalam kerangka ketahanan nasional: Tabel 7.1 Analisis Gatra Geografi terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Geografi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Geografi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Lokasi kepulauan dan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia Disparitas pembangunan antarwilayah; keterbatasan konektivitas logistik Pembangunan tol laut, pelabuhan hub internasional, jalur udara perintis Mengurangi ketimpangan wilayah, memperkuat integrasi nasional 2 Posisi di cincin api Pasifik Risiko gempa bumi, tsunami, longsor, erupsi Desain infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, jalur evakuasi Menjamin kontinuitas layanan publik saat krisis 3 Dampak perubahan iklim dan kenaikan muka laut Ancaman banjir pesisir, intrusi air laut, hilangnya lahan produktif Pembangunan tanggul, konservasi ekosistem mangrove, adaptasi tata ruang Meningkatkan resiliensi lingkungan dan sosial
- 221. 200 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Geografi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Geografi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Tata ruang yang tumpang tindih Konflik sosial, degradasi ekosistem Integrasi tata ruang berbasis ekologi, partisipasi masyarakat Meningkatkan legitimasi sosial dan mencegah konflik horizontal 5 Jalur perdagangan internasional Kerentanan terhadap geopolitik maritim (LCS, Selat Malaka) Penguatan pelabuhan strategis, patroli maritim, diplomasi jalur dagang Menjamin kedaulatan dan posisi strategis Indonesia 6 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Risiko banjir dan degradasi hutan Rekayasa lingkungan, konservasi, tata air Menjadikan IKN simbol peradaban hijau dan kota tahan bencana Analisis ini menunjukkan bahwa gatra geografi bukan hanya latar belakang pembangunan melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan, integrasi, dan keberlanjutan bangsa. Dengan pendekatan geografi adaptif, PSN dapat memperkecil biaya siklus hidup proyek, meningkatkan resiliensi infrastruktur, dan memastikan manfaat pembangunan tersebar merata ke seluruh wilayah, termasuk perbatasan dan daerah tertinggal. Lebih jauh, WEF Global Risk Report 2023 menegaskan bahwa risiko iklim dan bencana geospasial akan menjadi ancaman terbesar bagi infrastruktur global dalam dua dekade mendatang. Indonesia harus menanggapi hal ini dengan menjadikan ketangguhan geografi sebagai salah satu parameter wajib dalam desain PSN. Regulasi nasional seperti Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Permen PPN No. 4 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum untuk memasukkan aspek mitigasi bencana dan tata ruang ekologis dalam penilaian PSN. Dengan demikian, gatra geografi dalam konteks PSN bukan sekadar peta wilayah melainkan refleksi wawasan nusantara yang memadukan kepentingan pembangunan dengan kelestarian alam dan kedaulatan negara. Bila dikelola dengan bijak, geografi Nusantara akan menjadi benteng pertahanan sekaligus landasan lompatan menuju Indonesia Emas 2045. Namun jika diabaikan, geografi dapat menjelma menjadi sumber
- 222. 201 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 bencana yang melumpuhkan cita-cita bangsa. Maka, pilihan ada di tangan kita: menjadikan geografi sebagai anugerah strategis, atau membiarkannya menjadi beban yang melemahkan ketahanan nasional. 7.2. GATRA DEMOGRAFI Demografi merupakan salah satu gatra yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan PSN sekaligus menentukan arah masa depan bangsa. Dengan jumlah penduduk yang kini melampaui 280 juta jiwa, Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Keadaan ini bukan sekadar angka statistik melainkan potensi strategis yang harus dikelola dengan bijaksana. Bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga sekitar tahun 2039–2041 memberikan peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk melompat menuju status negara berpendapatan tinggi namun juga menyimpan risiko besar bila tidak diarahkan dengan tepat. Dalam konteks PSN, demografi harus dipandang bukan hanya sebagai latar belakang melainkan sebagai modal strategis yang menentukan apakah pembangunan dapat memperkuat atau justru melemahkan ketahanan nasional. PSN yang tersebar di berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, pangan, industri hilir, perumahan, hingga digitalisasi akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, penyerapannya tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas. Lebih penting dari itu, bagaimana tenaga kerja lokal di sekitar lokasi proyek benar-benar dilibatkan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan langsung bagi masyarakat setempat. Jika PSN hanya mengandalkan tenaga kerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri tanpa memperhatikan potensi lokal, maka akan muncul resistensi sosial, kecemburuan, hingga potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja PSN harus sinkron dengan peta kompetensi daerah yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah, serta ditopang oleh pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling yang relevan dengan kebutuhan industri prioritas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia masih berkisar pada 69–70 persen, dengan disparitas antar daerah yang cukup lebar. Di sisi lain, laporan World Bank (2022) menekankan pentingnya investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri untuk memaksimalkan potensi bonus demografi. OECD Skills Outlook 2023 juga menyoroti kesenjangan keterampilan sebagai salah satu faktor utama yang dapat
- 223. 202 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menghambat pertumbuhan produktivitas di negara-negara berkembang. Dalam kerangka ini, PSN dapat menjadi lokomotif transformasi dengan memasukkan indikator pendidikan, keterampilan, dan kesehatan sebagai bagian dari matriks evaluasi proyek. Hal ini sejalan dengan semangat Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Urbanisasi menjadi fenomena lain yang harus dikelola dalam gatra demografi. Seiring percepatan pembangunan PSN, terutama di sektor industri dan kawasan perkotaan baru, mobilitas penduduk antarwilayah meningkat pesat. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan hunian layak, transportasi publik yang terjangkau, dan layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, serta pendidikan, urbanisasi berpotensi melahirkan kawasan kumuh dan permasalahan sosial yang kompleks. Kasus yang muncul di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) maupun Morowali menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan besar tanpa strategi demografi yang matang dapat menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru, ketimpangan sosial, dan premanisme. Sebaliknya, dengan orkestrasi kebijakan yang tepat, urbanisasi dapat menjadi motor integrasi ekonomi dan sosial yang memperkuat kohesi nasional. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra demografi tidak hanya berbicara tentang jumlah penduduk melainkan juga kualitas, distribusi, dan dinamika mobilitas. Penduduk yang sehat, terdidik, dan produktif adalah benteng ketahanan yang paling kokoh. Pembangunan PSN harus memastikan akses yang adil terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Dengan demikian, PSN dapat menjadi instrumen transformasi demografi, dari beban menjadi modal sosial-ekonomi yang memperkuat daya saing bangsa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang kini banyak diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023) memberikan landasan hukum yang kuat bagi perencanaan ketenagakerjaan berbasis demografi. Dalam konteks PSN, regulasi-regulasi ini harus diintegrasikan agar setiap proyek tidak sekadar membangun fisik tetapi juga membangun manusia Indonesia. Sebab, tanpa sumber daya manusia unggul, infrastruktur yang megah sekalipun akan menjadi monumen tanpa jiwa.
- 224. 203 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Demografi juga erat kaitannya dengan stabilitas sosial dan politik. Populasi muda yang besar dapat menjadi bonus apabila terserap dalam lapangan kerja produktif namun dapat menjadi beban bila pengangguran meningkat. Laporan WEF Future of Jobs Report 2023 menekankan bahwa 44 persen keterampilan tenaga kerja global akan tergeser atau membutuhkan peningkatan signifikan pada 2030 akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Hal ini berarti PSN harus memasukkan aspek reskilling dan upskilling dalam perencanaan agar tenaga kerja lokal tidak tergantikan oleh teknologi melainkan mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Secara heroik, bangsa ini harus memandang demografi bukan sekadar angka melainkan wajah masa depan Indonesia. Generasi muda yang saat ini duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi adalah mereka yang kelak akan mengelola, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil PSN. Maka, membekali mereka dengan keterampilan abad ke-21, jiwa kewirausahaan, serta karakter kebangsaan yang berakar pada Pancasila adalah amanat sejarah. Lemhannas RI telah menegaskan bahwa ketahanan nasional hanya dapat terwujud bila kohesi sosial terjaga, keadilan sosial ditegakkan, dan generasi muda diberi ruang untuk tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh dan berintegritas. Untuk memperjelas keterkaitan gatra demografi dengan PSN, berikut disajikan tabel analisis yang menggambarkan isu, strategi, dan implikasi bagi ketahanan nasional: Tabel 7.2 Analisis Gatra Demografi terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Demografi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Demografi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Bonus demografi (hingga 2040) Tidak terserapnya tenaga kerja muda, meningkatnya pengangguran Sinkronisasi PSN dengan peta kompetensi daerah, penciptaan lapangan kerja berbasis industri prioritas Bonus demografi menjadi modal pertumbuhan, bukan beban 2 Kesenjangan keterampilan SDM lokal tidak sesuai dengan kebutuhan industri PSN Pelatihan vokasi, reskilling, upskilling, kolaborasi industri– pendidikan SDM lokal naik kelas, kohesi sosial meningkat
- 225. 204 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Demografi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Demografi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 3 Urbanisasi cepat di sekitar PSN Permukiman kumuh, premanisme, kriminalitas Kebijakan hunian terjangkau, transportasi publik, layanan dasar memadai Urbanisasi menjadi motor integrasi sosial- ekonomi 4 Disparitas partisipasi angkatan kerja antarwilayah Daerah tertinggal makin terpinggirkan Distribusi lapangan kerja yang adil, afirmasi daerah tertinggal Pemerataan pembangunan, memperkokoh NKRI 5 Kualitas kesehatan dan gizi Produktivitas rendah, beban kesehatan meningkat Integrasi layanan kesehatan dasar dengan pembangunan PSN Populasi sehat, produktif, tangguh menghadapi krisis 6 Generasi muda dan teknologi Risiko tersisih akibat otomatisasi PSN memasukkan digitalisasi, green jobs, dan AI dengan program reskilling Generasi muda menjadi motor inovasi nasional 7 Kohesi sosial Konflik horizontal akibat kecemburuan tenaga kerja Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan manfaat proyek Masyarakat inklusif, ketegangan sosial berkurang Analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan demografi dalam PSN adalah kunci untuk memastikan pembangunan berkontribusi pada ketahanan nasional. Tanpa strategi demografi yang inklusif dan adaptif, PSN berpotensi menimbulkan eksklusi sosial, ketimpangan, dan konflik. Sebaliknya, dengan perencanaan tenaga kerja yang matang, penguatan keterampilan, pengelolaan urbanisasi, serta perlindungan hak dasar warga, PSN dapat mengubah tantangan demografi menjadi kekuatan bangsa. Dengan demikian, gatra demografi bukan sekadar menghitung jumlah penduduk melainkan mengorkestrasi potensi manusia Indonesia agar menjadi energi kolektif yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Inilah momen emas untuk membuktikan bahwa pembangunan fisik dan pembangunan manusia dapat berjalan seiring, melahirkan masyarakat yang tangguh, produktif, inklusif, dan berkarakter. Jika hal ini dapat
- 226. 205 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 diwujudkan, maka bonus demografi akan benar-benar menjadi batu loncatan bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045—bukan hanya cita- cita melainkan kenyataan sejarah yang dicapai dengan kerja keras, visi kebangsaan, dan kepemimpinan yang bijak. 7.3. GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM Sumber kekayaan alam merupakan fondasi strategis yang menopang ketahanan nasional Indonesia. Letak geografis yang berada di jalur khatulistiwa menjadikan negeri ini kaya akan mineral, energi, air, lahan subur, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Semua itu adalah anugerah sekaligus amanah sejarah yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam konteks PSN, gatra sumber kekayaan alam memiliki peran ganda: sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus sebagai tanggung jawab ekologis agar kelestarian lingkungan tetap terjaga demi generasi mendatang. Dengan demikian, pengelolaan PSN berbasis sumber daya alam harus menyeimbangkan antara eksploitasi dan konservasi, antara kepentingan pertumbuhan dan kepentingan keberlanjutan,antarakeuntunganekonomijangkapendekdankeselamatan bangsa dalam jangka panjang. Hilirisasi sumber daya alam adalah kebijakan strategis yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini menekankan bahwa ekspor bahan mentah harus dihentikan, dan pengolahan dilakukan di dalam negeri agar nilai tambah dapat dirasakan langsung oleh bangsa. Namun, hilirisasi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pembangunan smelter atau pabrik industri. Ia harus diiringi oleh standar ketat dalam pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, dan tata kelola limbah yang kredibel. Sejarah mencatat kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan di Morowali atau kerusakan lahan akibat food estate di Merauke sebagai peringatan bahwa tanpa tata kelola yang cermat, proyek yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi justru berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Setiap keputusan teknologi dalam PSN berbasis sumber daya alam— baik di sektor energi, mineral, pangan, maupun air—perlu diaudit secara menyeluruh dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas birokrasi melainkan sebagai instrumen substantif yang memandu desain proses produksi, standar emisi, hingga rencana
- 227. 206 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pemulihan ekosistem. Dalam perspektif World Bank Environmental and Social Framework (2020), integrasi AMDAL dalam desain proyek adalah kunci untuk menjaga legitimasi sosial dan keberlanjutan investasi. Laporan OECD Green Growth juga menegaskan pentingnya kebijakan berbasis bukti yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Kontrak investasi dalam PSN harus pula menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan bangsa atas sumber daya alam. Perjanjian dengan investor asing harus mensyaratkan penggunaan teknologi bersih, penerapan prinsip circular economy, serta kewajiban transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Selain itu, kontrak harus memastikan adanya mekanisme pemulihan ekosistem pascaeksploitasi, baik melalui reklamasi tambang, rehabilitasi hutan, maupun pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Prinsip ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ketahanan nasional, pengelolaan sumber kekayaan alam memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Ketiganya adalah inti dari ketangguhan bangsa. Tanpa pangan yang cukup, rakyat akan rapuh; tanpa energi yang mandiri, ekonomi akan terguncang; tanpa air yang lestari, kehidupan akan terancam. PSN yang bergerak di sektor pangan, seperti pembangunan bendungan dan irigasi, harus memastikan ketersediaan air bagi pertanian rakyat. PSN di sektor energi harus mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan tanpa mengorbankan stabilitas pasokan. PSN di sektor mineral harus mengutamakan penciptaan industri hilir yang berdaya saing global, bukan hanya sebagai penyuplai bahan mentah. Semua itu harus dikelola dengan visi kebangsaan bahwa sumber daya alam adalah instrumen kedaulatan, bukan komoditas yang dilepas begitu saja ke pasar dunia. UNDP dalam Human Development Report 2021/2022 menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan pilar pembangunan manusia yang tahan terhadap guncangan global. WEF Global Risks Report 2023 menempatkan krisis energi, krisis pangan, dan degradasi lingkungan sebagai ancaman utama dalam dua dekade ke depan. Oleh karena itu, PSN harus dirancang bukan hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan saat ini melainkan juga untuk menyiapkan benteng ketahanan menghadapi tantangan jangka panjang.
- 228. 207 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memaknai sumber daya alam sebagai identitas sekaligus kekuatan. Bung Karno pernah berpesan bahwa kekayaan alam adalah modal perjuangan bangsa tetapi tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa hanya akan menjadi penonton. Semangat ini harus dihidupkan dalam setiap PSN: bahwa hilirisasi bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal kemandirian teknologi, kedaulatan energi, dan kehormatan bangsa. Untuk memperjelas keterkaitan gatra sumber kekayaan alam dengan PSN, berikut tabel analisis yang menggambarkan isu, strategi, dan implikasi bagi ketahanan nasional: Tabel 7.3 Analisis Gatra Sumber Kekayaan Alam terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Sumber Daya Alam Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis SDA Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Energi fosil dan transisi ke EBT Ketergantungan impor, emisi karbon tinggi Pembangunan pembangkit EBT (surya, angin, hidro), diversifikasi energi, insentif green finance Kemandirian energi, kontribusi pada net-zero emission, stabilitas ekonomi 2 Mineral strategis (nikel, bauksit, tembaga) Eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, konflik lahan Hilirisasi mineral dalam negeri, teknologi bersih smelter, kontrak investasi dengan syarat transfer teknologi Peningkatan nilai tambah, kemandirian industri, penguatan daya saing global 3 Air dan irigasi Krisis air bersih, intrusi air laut, degradasi DAS Pembangunan bendungan, sistem tata air terpadu, konservasi daerah tangkapan air Ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, perlindungan masyarakat 4 Lahan pertanian dan pangan Konversi lahan produktif, food estate kontroversial Reformasi tata ruang, teknologi pertanian presisi, perlindungan petani lokal Swasembada pangan, kesejahteraan petani, stabilitas sosial
- 229. 208 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Sumber Daya Alam Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis SDA Implikasi bagi Ketahanan Nasional 5 Kehutanan dan biodiversitas Deforestasi, hilangnya habitat, degradasi ekosistem Rehabilitasi hutan, agroforestry, konservasi kawasan lindung Perlindungan lingkungan, penyerapan karbon, identitas ekologis bangsa 6 Kelautan dan pesisir Overfishing, pencemaran laut, kenaikan muka air laut Penguatan tol laut hijau, teknologi perikanan berkelanjutan, restorasi mangrove Ketahanan maritim, perlindungan pesisir, peningkatan ekonomi biru 7 Limbah industri dan emisi Polusi udara, tanah, dan air Circular economy, standar emisi ketat, pengelolaan limbah modern Lingkungan sehat, legitimasi sosial, keberlanjutan pembangunan Analisis ini menunjukkan bahwa gatra sumber kekayaan alam memiliki posisi vital dalam menjamin keberhasilan PSN dan ketahanan nasional. Tanpa pengelolaan yang cermat, PSN berpotensi melahirkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi. Namun dengan strategi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, PSN berbasis sumber daya alam dapat menjadi katalis transformasi menuju kemandirian bangsa. Pembangunan yang berpijak pada sumber daya alam haruslah inspiratif dan heroik. Inspiratif karena ia mencerminkan tekad bangsa untuk mengolah anugerah Tuhan dengan bijaksana. Heroik karena ia menuntut keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, meski mungkin berhadapan dengan kepentingan asing dan tekanan pasar global. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah dunia tetapi juga menjadi pusat peradaban baru yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kemajuan teknologi. Demikianlah, gatra sumber kekayaan alam dalam PSN harus dimaknai sebagai strategi besar untuk memperkuat kedaulatan bangsa, menjaga kelestarian ekologi, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Bila semua ini
- 230. 209 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dijalankandengankonsisten,makaIndonesiaakanmelangkahpastimenuju Indonesia Emas 2045: bangsa yang mandiri, berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. 7.4. GATRA IDEOLOGI Dalam konsepsi Ketahanan Nasional, gatra ideologi adalah fondasi yang menjiwai seluruh dimensi pembangunan bangsa. Tanpa ideologi yang kokoh, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan fisik yang rapuh dan mudah diguncang oleh tekanan eksternal maupun konflik internal. Ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa merupakan pedoman dan arah moral bagi seluruh kebijakan negara, termasuk PSN. Maka, setiap PSN tidak boleh dipandang hanya sebagai infrastruktur teknis tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PSNwajibmenjadipengejawantahannilai-nilaiPancasila,yaitukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebersamaan dalam musyawarah, penghormatan terhadap kemanusiaan, penghargaan terhadap persatuan, dan pengakuan terhadap Ketuhanan. Dalam praktiknya, hal ini bermakna bahwa pembangunan tidak boleh diskriminatif, tidak boleh merugikan kelompok rentan, dan harus memastikan distribusi manfaat yang adil. Partisipasi bermakna dari masyarakat lokal menjadi kunci agar PSN benar-benar dipersepsikan sebagai proyek bangsa, bukan semata-mata proyek pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, didengar, dan memperolehmanfaatnyata,makakepercayaankepadanegaraakansemakin menguat, dan kohesi sosial dapat terjaga. Salah satu akar permasalahan PSN pada masa lalu adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam proses perencanaan. Hal ini terbukti dari berbagai kasus penolakan masyarakat terhadap PSN seperti Rempang Eco-City, Pantai Indah Kapuk 2, atau food estate di Merauke. Ketika proyek dianggap hanya mementingkan investasi tanpa memperhatikan hak masyarakat, legitimasi sosial pun runtuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa PSN bukan sekadar urusan teknokratis melainkan juga medan pertarungan ideologis. Jika PSN dijalankan dengan abai terhadap nilai kebangsaan, maka yang tumbuh adalah rasa keterasingan masyarakat dari negara, dan kondisi ini membuka peluang bagi infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Sejalan dengan itu, UNDP dalam Human Development Report menekankanpentingnyainclusivegovernanceuntukmemastikanlegitimasi
- 231. 210 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kebijakan pembangunan. Sementara OECD (2022) menekankan bahwa partisipasi publik dalam proses perencanaan meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat. World Bank juga menggarisbawahi bahwa legitimasi sosial adalah prasyarat keberlanjutan investasi infrastruktur, karena tanpa dukungan publik, proyek besar akan rentan menimbulkan konflik horizontal. Dalam perspektif WEF Global Risks Report 2023, ketidakadilan sosial dan polarisasi ideologis termasuk risiko terbesar yang dapat melemahkan stabilitas politik suatu negara. Semua ini mempertegas bahwa PSN harus menjadi arena pembumian Pancasila agar pembangunan kokoh secara sosial-politik. Nilai musyawarah dalam Pancasila menuntut PSN untuk membuka ruangkomunikasiyangsetaraantarapemerintah,investor,danmasyarakat. Transparansi data proyek, konsultasi publik yang tulus, serta mediasi yang independen ketika terjadi konflik adalah wujud nyata pengamalan sila keempat. Tanpa komunikasi yang jelas, rumor dan disinformasi akan dengan mudah memicu ketidakpercayaan. Sebaliknya, dengan transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima melainkan juga menjadi bagian dari proses pembangunan. Sila kelima, keadilan sosial, harus diterjemahkan dalam distribusi manfaat yang proporsional. PSN tidak boleh sekadar menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak melainkan harus berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Misalnya, pembangunan kawasan industri harus disertai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang nyata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta akses kerja yang adil bagi pemuda di daerah sekitar. Ketika manfaat pembangunan terasa merata, PSN akan memperkokoh kohesi nasional sekaligus menutup celah bagi munculnya ketidakpuasan yang bisa dimanfaatkan oleh ideologi- ideologi transnasional. Dalam konteks global, ideologi sering menjadi instrumen persaingan geopolitik. Infiltrasi ideologi asing yang mengusung fundamentalisme, separatisme, atau liberalisme ekstrem dapat merongrong fondasi Pancasila jika masyarakat merasa ditinggalkan oleh negara. Oleh karena itu, PSN harus dirancang untuk meneguhkan identitas bangsa, bukan menciptakan eksklusivitas. Infrastruktur yang dibangun harus menjadi ruang perjumpaan, bukan ruang pemisah. Dengan begitu, PSN dapat bertransformasi menjadi instrumen pembinaan karakter kebangsaan, yang bukan hanya menghasilkan kemajuan material tetapi juga memperkuat daya tahan ideologis bangsa terhadap pengaruh luar.
- 232. 211 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pancasila juga mengajarkan bahwa pembangunan harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti bahwa dalam setiap PSN, pemerintah wajib melindungi kelompok rentan—baik masyarakat adat, nelayan, petani, maupun komunitas miskin kota—agar tidak menjadi korban dari pembangunan. Mekanisme kompensasi yang adil, relokasi yang manusiawi, serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan lahan adalah langkah konkret yang mencerminkan sila kedua. Dengan demikian, pembangunan tidak merampas martabat rakyat tetapi justru meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk memperjelas keterkaitan gatra ideologi dengan PSN, berikut disajikan tabel analisis yang menggambarkan isu, strategi, dan implikasi bagi ketahanan nasional: Tabel 7.4 Analisis Gatra Ideologi terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Ideologi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Ideologi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Internaliasi Pancasila Lemahnya penghayatan nilai kebangsaan dalam proyek Integrasi Pancasila dan UUD 1945 dalam kriteria PSN PSN menjadi pengejawantahan ideologi bangsa 2 Partisipasi masyarakat Resistensi sosial, penolakan, konflik horizontal Konsultasi publik, musyawarah, partisipasi bermakna Legitimasi sosial meningkat, konflik berkurang 3 Keadilan sosial Manfaat hanya dinikmati investor/elit Distribusi manfaat adil, akses kerja lokal, CSR nyata Kohesi sosial terjaga, ketidakpuasan berkurang 4 Transparansi dan komunikasi publik Disinformasi, polarisasi opini Publikasi data terbuka, mediasi independen Kepercayaan masyarakat kepada negara meningkat 5 Perlindungan kelompok rentan Masyarakat adat/ nelayan/petani tergusur Kompensasi adil, relokasi manusiawi, pengakuan hak adat Hak rakyat terlindungi, martabat bangsa terjaga 6 Ancaman ideologi asing Infiltrasi fundamentalisme atau separatisme Penguatan wawasan kebangsaan, program edukasi ideologi Ketahanan ideologi bangsa diperkuat
- 233. 212 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Ideologi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Ideologi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 7 Eksklusivitas proyek Infrastruktur hanya untuk kalangan tertentu Akses publik luas, desain inklusif PSN memperkuat persatuan, bukan polarisasi Analisis ini menunjukkan bahwa gatra ideologi memiliki peran sentral dalam memastikan PSN menjadi instrumen pembumian nilai Pancasila. Tanpa dimensi ideologis, pembangunan akan kehilangan jiwa, dan justru membuka peluang bagi konflik serta infiltrasi ideologi asing. Namun dengan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh siklus PSN—mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, konstruksi, hingga operasional—maka pembangunan dapat menjadi wahana pembentukan karakter kebangsaan. Inspirasi heroik harus senantiasa hidup dalam pengelolaan PSN. Seperti halnya para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara untuk mempersatukan berbagai keragaman, PSN hari ini harus menjadi sarana memperkokoh persatuan di tengah kompleksitas zaman. Dengan menjadikan Pancasila sebagai roh pembangunan, bangsa Indonesiadapatmenghadapisegalabentukancamanideologitransnasional, sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat kepada negara. Inilah jalan untuk memastikan bahwa pembangunan bukan hanya soal gedung dan jalan tetapi juga tentang membangun jiwa bangsa yang tangguh. Dengan demikian, gatra ideologi dalam PSN bukan sekadar retorika melainkan instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan ideologi bangsa. Jikanilai-nilaiPancasilabenar-benardiinternalisasikandalamseluruhPSN, maka proyek-proyek strategis akan berubah menjadi benteng ideologi yang menjaga Indonesia dari ancaman polarisasi, ketidakadilan, dan infiltrasi ideologi asing. Lebih dari itu, PSN akan menjadi saksi bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu membangun bukan hanya peradaban fisik tetapi juga peradaban kebangsaan yang berakar kuat pada ideologi luhur Pancasila, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 7.5. GATRA POLITIK Gatra politik merupakan dimensi fundamental dalam memastikan keberhasilan PSN. Sebagai kebijakan yang lahir dari keputusan politik Presiden, PSN bukan semata-mata proyek pembangunan fisik melainkan simbol keseriusan negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat. Keputusan politik yang kuat memberikan
- 234. 213 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 legitimasi awal bagi PSN tetapi keberlanjutan proyek akan ditentukan oleh tata kelola politik yang transparan, konsisten, dan kredibel. Tanpa tata kelola politik yang kokoh, PSN berisiko menjadi korban tarik-menarik kepentingan, tersandera siklus elektoral, atau bahkan ditinggalkan ketika terjadi pergantian rezim. Dalam sistem demokrasi Indonesia, politik tidak dapat dipisahkan dari dinamika elektoral. Setiap lima tahun, perubahan kepemimpinan dapat membawa arah kebijakan baru. Oleh karena itu, keberlanjutan PSN harus dijamin melalui mekanisme politik yang adaptif. Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi prasyarat utama. Banyak proyek strategis terhambat bukan karena kurangnya pendanaan tetapi karena disharmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika kepala daerah merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan, maka resistensi akan muncul, baik dalam bentuk penolakan perizinan, lambannya birokrasi, maupun penolakan sosial yang didorong oleh politik lokal. Kepastian hukum menjadi elemen berikutnya dalam gatra politik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan payung hukum bagi percepatan perizinan dan investasi. Namun, regulasi yang baik sekalipun akan kehilangan makna apabila implementasinya tidak konsisten. Korupsi perizinan, jual beli proyek, dan praktik rente politik hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik dan merusak legitimasi negara. Oleh karena itu, integritas dalam setiap proses politik—mulai dari penetapan lokasi proyek, perizinan, hingga pengawasan—harus dijaga dengan ketat. Analisis risiko politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen PSN. Potensi protes masyarakat, judicial review atas regulasi, maupun perubahan kebijakan akibat pergantian pemerintahan harus diantisipasi melalui desain kebijakan adaptif. Dialog multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi adalah sarana untuk mengurangi resistensi sekaligus memperkuat rasa kepemilikan bersama. UNDP dalam Governance for Inclusive Development Report menekankan bahwa partisipasi politik yang inklusif meningkatkan resiliensi kebijakan dan mencegah eksklusi sosial yang berujung pada konflik. Demikian pula OECD Policy Outlook menegaskan pentingnya sistem politik yang kredibel untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Salah satu inovasi penting yang harus dikembangkan adalah “single source of truth” dalam data proyek. Ketika data PSN tersedia secara
- 235. 214 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 transparan, terverifikasi, dan dapat diakses publik, maka ruang untuk manipulasi politik akan berkurang. Data yang konsisten juga akan memudahkan proses akuntabilitas, baik oleh lembaga pengawas maupun oleh masyarakat. Transparansi data adalah pilar dari politik modern yang demokratis sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat dan investor. Dalamperspektifketahanannasional,gatrapolitikmemilikiperanganda: menjaga stabilitas domestik dan menghadapi guncangan geopolitik global. Ketika sistem politik stabil, investor merasa yakin untuk menanamkan modal, masyarakat percaya pada institusi, dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, instabilitas politik dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, memicu capital flight, dan menghambat PSN. Laporan WEF Global Risks Report 2023 menempatkan instabilitas politik dan ketidakpercayaan terhadap institusi sebagai salah satu risiko besar yang dapat mengguncang pembangunan global. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik bukan hanya urusan elit melainkan kepentingan seluruh rakyat. Politik yang sehat juga harus mampu mengantisipasi guncangan eksternal. Dinamika geopolitik global seperti ketegangan Laut Cina Selatan, perang dagang, maupun perubahan aliansi strategis dapat memengaruhi PSN, terutama yang terkait dengan investasi asing dan jalur logistik. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi dan politik luar negeri yang aktif menjadi instrumen penting untuk memastikan PSN tidak terguncang oleh konflik global. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, politik luar negeri Indonesia harus proaktif, bebas-aktif, dan mengutamakan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika internasional. Inspirasi heroik dapat ditarik dari sejarah politik bangsa ini. Reformasi 1998 membuktikan bahwa rakyat Indonesia mampu menjaga demokrasi sekaligus mendorong pembangunan, meskipun berada dalam transisi politik yang penuh gejolak. Semangat itu harus diwariskan dalam pengelolaan PSN: bahwa politik bukanlah ajang perebutan kekuasaan semata melainkan sarana untuk memastikan amanat konstitusi terlaksana. Politik yang bersih, inklusif, dan berpihak pada rakyat akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memperjelas keterkaitan gatra politik dengan PSN, berikut disajikan tabel analisis yang menggambarkan isu, strategi, dan implikasi bagi ketahanan nasional:
- 236. 215 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 7.5 Analisis Gatra Politik terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Politik Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Politik Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Siklus elektoral Pergantian rezim, perubahan prioritas proyek Penyusunan regulasi jangka panjang, penguatan payung hukum PSN Keberlanjutan PSN terjaga meskipun berganti pemerintahan 2 Sinkronisasi pusat-daerah Disharmoni kebijakan, resistensi kepala daerah Koordinasi reguler, integrasi PSN dalam RPJMD daerah Dukungan daerah meningkat, resistensi berkurang 3 Kepastian hukum Judicial review, ketidakpastian regulasi Harmonisasi peraturan, penguatan lembaga hukum Kepercayaan publik dan investor meningkat 4 Integritas perizinan Korupsi, rente politik, manipulasi proyek Sistem digital perizinan, pengawasan KPK dan publik Tata kelola bersih, legitimasi negara terjaga 5 Risiko politik domestik Protes masyarakat, resistensi sosial Dialog multipihak, mediasi independen, komunikasi publik Stabilitas politik dan sosial terjaga 6 Transparansi data Manipulasi informasi, lemahnya akuntabilitas “Single source of truth”data proyek, publikasi rutin Akuntabilitas meningkat, kepercayaan publik menguat 7 Geopolitik global Konflik kawasan, perang dagang Diplomasi aktif, diversifikasi mitra investasi PSN tahan guncangan eksternal, kedaulatan terjaga Analisis ini menegaskan bahwa gatra politik adalah kunci yang memastikan PSN tidak hanya menjadi agenda pemerintah sesaat melainkan warisankebijakanbangsa.Dengantatakelolapolitikyangstabil,transparan, dan kredibel, PSN dapat melewati siklus elektoral, menghindari jebakan populisme, serta menjadi instrumen jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional. Politik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor dan publik, sekaligus membangun resiliensi sistemik menghadapi guncangan domestik maupun geopolitik.
- 237. 216 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Lebih jauh, PSN dapat berfungsi sebagai arena pembelajaran politik kebangsaan. Melalui PSN, negara menunjukkan bahwa politik adalah alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan sarana bagi segelintir elit. Dengan politik yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, PSN akan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, gatra politik dalam PSN bukan hanya instrumen administratif melainkan fondasi ketahanan nasional. Jika politik dijalankan dengan visi kebangsaan, integritas, dan keberanian, maka PSN akan benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045. Bangsa ini akan membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi dan pembangunan dapat berjalan beriringan, dan bahwa politik Indonesia adalah politik yang mempersatukan, menyejahterakan, dan menguatkan kedaulatan nasional. 7.6. GATRA EKONOMI Gatra ekonomi merupakan jantung dari keberhasilan PSN karena setiap pembangunan pada akhirnya akan diukur dari seberapa besar ia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat produktivitas nasional, serta menjamin kemandirian ekonomi bangsa. Tanpa kontribusi yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan daya saing global, PSN hanya akan menjadi tumpukan infrastruktur fisik tanpa ruh pembangunan. Oleh karena itu, PSN harus dipandang bukan sekadar proyek teknis melainkan sebagai strategi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi guncangan global dan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Kontribusi PSN pada pertumbuhan ekonomi harus bersifat terukur. Matriks dampak ekonomi perlu mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan total factor productivity (TFP), substitusi impor, ekspor bernilai tambah, serta efek pengganda lokal (local multiplier effect). Setiap PSNharusmenjawabpertanyaanmendasar:apakahproyekinimenciptakan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia, apakah ia meningkatkan kapasitas produktif nasional, apakah ia mengurangi ketergantungan impor, dan apakah ia memperluas ekspor dengan nilai tambah tinggi. Pertanyaan- pertanyaan ini bukan sekadar teknokratis tetapi berkaitan dengan kedaulatan ekonomi bangsa. Data Bappenas menunjukkan bahwa selama periode 2015–2024, PSN telah berkontribusi terhadap penyerapan jutaan tenaga kerja dan menambah infrastruktur dasar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Namun,
- 238. 217 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa kontribusi ini berkelanjutan,inklusif,dantidakmenambahbebanfiskalyangberat.Disinilah pentingnya strategi pembiayaan cerdas. Skema public private partnership (PPP), green finance, dan blended finance perlu diperkuat agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Laporan World Bank (2022) menekankan bahwa pembiayaan inovatif adalah kunci untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, sementara OECD Infrastructure Governance Review (2021) menegaskan pentingnya tata kelola proyek yang efisien agar setiap rupiah pembiayaan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Lebih jauh, manajemen rantai pasok menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa PSN tidak hanya menjadi proyek konstruksi tetapi juga lokomotif industrialisasi nasional. Kandungan lokal (local content requirement) harus diperkuat agar industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung. Jika material, teknologi, dan tenaga kerja sepenuhnya bergantung pada impor, maka PSN tidak lebih dari sekadar pasar bagi industri asing. Sebaliknya, jika rantai pasok dikelola dengan cerdas, PSN dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya ekosistem industri nasional, dari manufaktur, logistik, hingga teknologi digital. Evaluasi biaya-manfaat lintas siklus (life-cycle cost analysis) perlu diterapkan agar PSN tidak berhenti pada perhitungan biaya konstruksi semata. Proyek harus dilihat dari biaya pemeliharaan, dampak lingkungan, keberlanjutan ekonomi, serta manfaat sosial selama puluhan tahun ke depan. UNDP Sustainable Infrastructure Report (2022) menekankan bahwa infrastruktur berkelanjutan harus dinilai dari aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara holistik. Dengan evaluasi lintas siklus, PSN dapat menjadi jangkar stabilitas makroekonomi dan bukan hanya penambah aset fisik yang membebani anggaran perawatan. Kontribusi PSN pada pengurangan kemiskinan harus menjadi indikator utama.Infrastrukturyangdibangunharusmempermudahaksesmasyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, pasar, dan pekerjaan. Jika PSN hanya melayani kelompok menengah ke atas, maka pembangunan justru memperlebar ketimpangan. World Economic Forum Inclusive Growth Framework (2020) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tanpa inklusi hanya akan memperbesar jurang sosial. Oleh karena itu, PSN harus menjadi instrumen pemerataan yang mempertebal kohesi kebangsaan, bukan sekadar pertumbuhan agregat yang timpang. Dalam perspektif ketahanan nasional, PSN harus memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Ketergantungan pada impor pangan,
- 239. 218 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 energi, dan bahan baku adalah kelemahan struktural yang dapat dimanfaatkan pihak luar untuk menekan kedaulatan Indonesia. Dengan memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas produksi pangan, dan mempercepat transisi energi terbarukan, PSN dapat mengurangi kerentanan ini. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 secara tegas menargetkan Indonesia menjadi negara berdaulat dalam pangan, energi, dan industri bernilai tambah tinggi. Implementasi target ini membutuhkan orkestrasi PSN yang konsisten dan visioner. Kinerja ekonomi PSN harus pula mendukung daya saing global Indonesia. Dalam Global Competitiveness Report WEF (2023), daya saing Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur inovasi, efisiensi pasar tenaga kerja, dan adopsi teknologi. PSN harus mampu menjawab tantangan ini dengan membangun ekosistem inovasi yang memacu kewirausahaan, memperkuat digitalisasi, serta mengembangkan kawasan industri yang berbasis teknologi tinggi. Tanpa itu, PSN akan ketinggalan dari lompatan teknologi global. Lebih jauh, PSN harus berperan sebagai jangkar stabilitas makroekonomi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, dari perang dagang hingga krisis energi, PSN yang dirancang dengan baik dapat menjadi bantalan yang menjaga pertumbuhan tetap stabil. Dengan memanfaatkan green jobs, mengembangkan industri kreatif, serta memperluas ekonomi digital, PSN akan memberikan diversifikasi yang memperkuat daya tahan ekonomi bangsa. Inspirasi heroik dapat diambil dari sejarah pembangunan bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menekankan pentingnya berdikari di bidang ekonomi agar bangsa ini tidak selalu bergantung pada asing. Semangat itu kini harus dihidupkan dalam PSN: bahwa setiap proyek adalah batu pijakan untuk kedaulatan ekonomi, bukan hanya proyek mercusuar yang indah di atas kertas. Untuk memperjelas kontribusi gatra ekonomi terhadap PSN, berikut disajikan tabel analisis: Tabel 7.6 Analisis Gatra Ekonomi terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Ekonomi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Ekonomi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan tidak inklusif, hanya terpusat di Jawa PSN tersebar merata, menghubungkan kawasan tertinggal Pertumbuhan lebih merata, memperkuat integrasi nasional
- 240. 219 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Ekonomi Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Ekonomi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Penciptaan kerja Risiko pengangguran teknologi, dominasi tenaga kerja asing Pemberdayaan tenaga kerja lokal, vokasi industri Pengangguran berkurang, stabilitas sosial meningkat 3 Produktivitas (TFP) Rendahnya efisiensi dan inovasi Adopsi teknologi, digitalisasi, riset terapan Peningkatan produktivitas nasional 4 Substitusi impor Ketergantungan pada impor pangan, energi, material Hilirisasi industri, diversifikasi pasokan domestik Kemandirian ekonomi, berkurangnya defisit neraca dagang 5 Ekspor bernilai tambah Ekspor bahan mentah, nilai tambah rendah Hilirisasi mineral, industrialisasi agro- maritim Peningkatan daya saing global, surplus perdagangan 6 Pembiayaan PSN Beban fiskal tinggi, ketergantungan utang PPP, green finance, blended finance Keuangan negara lebih sehat, risiko fiskal berkurang 7 Rantai pasok & kandungan lokal Industri lokal tidak tumbuh, ketergantungan impor Local content requirement, ekosistem industri nasional Kemandirian industri, multiplier effect ekonomi 8 Ketimpangan ekonomi Pembangunan hanya dinikmati elit perkotaan Infrastruktur pro-rakyat, akses layanan dasar Kohesi sosial diperkuat, konflik sosial berkurang 9 Stabilitas makro Guncangan global (krisis energi, pangan) Diversifikasi sektor ekonomi, green jobs, digitalisasi Ekonomi tangguh, ketahanan nasional meningkat Analisis ini menegaskan bahwa gatra ekonomi dalam PSN adalah kunci untuk memastikan pembangunan tidak hanya menambah aset fisik tetapi juga memperkuat daya saing, produktivitas, dan kemandirian bangsa. Tanpa dimensi ekonomi yang kuat, PSN berpotensi menjadi beban fiskal dan menciptakan ketimpangan sosial. Namun, dengan strategi yang cerdas, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, PSN dapat menjadi instrumen
- 241. 220 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 heroik yang membawa bangsa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kehormatan di mata dunia. Dengan demikian, gatra ekonomi dalam PSN bukan sekadar urusan hitungan angka makro tetapi sebuah perjuangan ideologis dan kebangsaan. Ia adalah perwujudan sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Jika PSN mampu mewujudkan pertumbuhan inklusif, mengurangi ketimpangan, memperkuat produktivitas, serta menjaga stabilitas ekonomi, maka bangsa ini akan melangkah dengan lebih pasti menuju Indonesia Emas 2045. 7.7. GATRA SOSIAL BUDAYA Gatra sosial budaya merupakan lapisan vital dalam konsepsi Ketahanan Nasional yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan PSN. Pembangunan fisik yang mengabaikan dimensi sosial dan budaya hanya akan melahirkan infrastruktur yang kering makna, bahkan berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan. Sebaliknya, PSN yang dirancang dengan penghormatan terhadap nilai sosial dan kearifan budaya akan memperkuat legitimasi negara, memperkokoh solidaritas masyarakat, dan menjadikan pembangunan sebagai wahana pemberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dampak sosial dan budaya dalam PSN bukan sekadar formalitas administratif melainkan syarat mutlak agar proyek benar-benar memperkuat ketahanan nasional. Salah satu prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan dampak sosial adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahului informasi. Prinsip ini, yang juga diakui dalam standar internasional seperti World Bank Environmental and Social Framework dan UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), menuntut agar masyarakat diberikan informasi yang lengkap, jujur, dan transparan sebelum sebuah proyek dimulai. Mereka harus memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak, tanpa adanya tekanan, dengan musyawarah yang terbuka. Dengan FPIC, masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Praktik ini sekaligus sejalan dengan amanat konstitusi dan Pancasila yang menempatkan musyawarah mufakat serta keadilan sosial sebagai landasan kebijakan publik. Relokasi atau pemukiman kembali akibat PSN harus dijalankan dengan berkeadilan. Sejarah mencatat banyak kasus di mana masyarakat yang tergusurdarilahannyakehilanganmatapencahariandanidentitassosialnya.
- 242. 221 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Hal ini memicu resistensi sosial yang justru melemahkan legitimasi proyek. Oleh karena itu, rencana pemukiman kembali harus dirancang tidak hanya sebagai kompensasi materi melainkan sebagai program pemberdayaan yang menjamin masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. UNDP dalam Social Sustainability Report menekankan bahwa resettlement yang berkeadilan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi dan memperkuat kohesi sosial. Pemberdayaan lokal menjadi dimensi lain yang harus diperkuat. PSN harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan menutupinya. Kehadiran proyek harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik melalui pelatihan keterampilan, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, maupun fasilitasi bagi ekonomi kreatif lokal. Laporan OECD Inclusive Growth menegaskan bahwa pembangunan yang berbasis pemberdayaan lokal memperkecil jurang kesenjangan dan meningkatkan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, PSN dapat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Indikator sosial harus dimasukkan secara eksplisit ke dalam Key Performance Indicator (KPI) PSN. Indikator tersebut meliputi tingkat kerukunan sosial, keamanan komunitas, kesetaraan gender, dan partisipasi masyarakat. Jika PSN hanya dinilai dari aspek fisik atau keuangan, maka dimensi sosial akan terpinggirkan. Padahal, tanpa kerukunan sosial, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Laporan World Bank Social Inclusion (2021) menekankan bahwa pengukuran dampak sosial sama Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, PSN bertransformasi menjadi instrumen yang memperkokoh solidaritas sosial sebagai lapisan vital ketahanan nasional.
- 243. 222 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pentingnya dengan dampak ekonomi dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Budaya lokal harus dihormati, tidak boleh dikorbankan atas nama modernisasi. Dalam konteks ini, desain arsitektur infrastruktur harus memperhatikan estetika dan simbol-simbol budaya setempat. Penamaan proyek (toponimi) hendaknya mengangkat identitas lokal, bukan menghapusnya. Selain itu, PSN dapat memberikan ruang bagi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan, seni pertunjukan, atau kuliner, untuk berkembang seiring dengan pembangunan. Dengan cara ini, PSN tidak hanya menjadi pembangunan fisik tetapi juga sarana pelestarian dan penguatan jati diri bangsa. Komunikasi dua arah menjadi syarat utama dalam mengelola dampak sosial budaya. Pemerintah dan pelaksana proyek tidak boleh bersikap top- down semata melainkan harus membuka kanal komunikasi yang sejajar dengan masyarakat. Mekanisme keluhan (grievance mechanism) harus tersedia, transparan, dan mudah diakses. Mediasi independen perlu dilibatkanketikaterjadiperselisihanagarkonfliktidakberkembangmenjadi eskalasi yang membahayakan stabilitas. WEF Global Risks Report 2023 menegaskan bahwa konflik sosial akibat eksklusi pembangunan menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang. Dengan komunikasi yang terbuka dan mekanisme resolusi yang adil, PSN dapat mengurangi risiko konflik dan memperkuat kohesi sosial. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra sosial budaya berfungsi sebagai benteng terakhir ketika dimensi ekonomi, politik, atau keamanan mengalami guncangan. Masyarakat yang solid, harmonis, dan percaya pada negara akan mampu menjaga stabilitas bangsa. Sebaliknya, jika PSN menimbulkan polarisasi sosial atau merusak identitas budaya, maka pembangunan justru akan melahirkan kerentanan baru. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, PSN bertransformasi menjadi instrumen yang memperkokoh solidaritas sosial sebagai lapisan vital ketahanan nasional. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa kekuatan utama Indonesia bukan hanya pada sumber daya alamnya melainkan pada solidaritas masyarakat dan kekayaan budayanya. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga menjaga keutuhan NKRI, kekuatan sosial budaya selalu menjadi fondasi yang membuat bangsa ini bertahan. Semangat gotong royong, musyawarah, toleransi, dan penghormatan pada keberagaman adalah nilai luhur yang harus diinternalisasikan dalam
- 244. 223 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 setiap PSN. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun jiwa bangsa. Untuk memperjelas keterkaitan gatra sosial budaya dengan PSN, berikut tabel analisis yang menggambarkan isu, strategi, dan implikasi bagi ketahanan nasional: Tabel 7.7 Analisis Gatra Sosial Budaya terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Sosial Budaya Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Sosial Budaya Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 FPIC (persetujuan masyarakat) Penolakan proyek, konflik horizontal Konsultasi publik bermakna, transparansi informasi Legitimasi sosial meningkat, resistensi berkurang 2 Pemukiman kembali Kehilangan mata pencaharian, identitas sosial Rencana resettlement berkeadilan, pemberdayaan pascarelokasi Kepercayaan masyarakat terhadap negara meningkat 3 Pemberdayaan lokal Eksklusi masyarakat dari manfaat proyek Pelatihan, dukungan UMKM, fasilitasi ekonomi kreatif Solidaritas sosial dan partisipasi meningkat 4 Indikator sosial (kerukunan, gender, keamanan) Pembangunan timpang, marginalisasi kelompok rentan Integrasi indikator sosial dalam KPI PSN Kohesi sosial terjaga, pembangunan inklusif 5 Budaya lokal Hilangnya identitas, resistensi kultural Desain arsitektur kontekstual, toponimi lokal, ekonomi kreatif budaya Identitas nasional terjaga, kebanggaan lokal meningkat 6 Komunikasi publik Misinformasi, eskalasi konflik Komunikasi dua arah, grievance mechanism, mediasi independen Stabilitas sosial terjaga, konflik dapat dicegah 7 Kesetaraan gender Peran perempuan terpinggirkan Program inklusi gender dalam rekrutmen dan manfaat proyek Partisipasi perempuan meningkat, keadilan sosial terwujud
- 245. 224 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Analisis ini menegaskan bahwa PSN tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya memperkuat ekonomi atau infrastruktur tetapi juga sebagai sarana memperkokoh identitas sosial dan budaya bangsa. Dengan mengedepankan partisipasi bermakna, relokasi yang adil, pemberdayaan lokal, penghormatan budaya, serta komunikasi yang terbuka, PSN dapat menjadi wahana pembumian nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. PSNyangberorientasipadagatrasosialbudayatidakhanyamembangun jalan, bendungan, atau kawasan industri tetapi juga membangun solidaritas sosial yang menjadi lapisan vital ketahanan nasional. Ia menjadikan masyarakat merasa sebagai pemilik pembangunan, bukan korban pembangunan. Dengan semangat ini, Indonesia dapat membuktikan kepada dunia bahwa pembangunan yang berakar pada budaya dan sosial masyarakat adalah pembangunan yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, gatra sosial budaya dalam PSN adalah wujud nyata peran negara sebagai pelindung sekaligus pengayom rakyat. Ia memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan pemberdayaan sosial. Jika hal ini dijalankan dengan konsisten, maka PSN akan menjadi instrumen heroik yang tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik tetapi juga memperkokoh jiwa bangsa menuju Indonesia Emas 2045. 7.8. GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN Dalam konsepsi Ketahanan Nasional, gatra pertahanan dan keamanan adalah dimensi terakhir namun justru menjadi payung yang melindungi seluruh gatra lain. Pembangunan PSN di berbagai sektor, mulai dari energi, telekomunikasi, transportasi, hingga pelabuhan, tidak hanya merupakan investasi ekonomi melainkan juga membentuk infrastruktur kritis negara. Infrastruktur kritis ini sangat rentan terhadap spionase, sabotase, serangan siber, maupun penyalahgunaan oleh pihak asing atau aktor non-negara. Oleh karena itu, setiap PSN harus dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan, bukan hanya dari sisi teknis dan ekonomi. PSN sektor energi seperti kilang minyak, jaringan listrik, terminal LNG, dan pembangkit energi terbarukan merupakan jantung ketahanan energi bangsa. Jika sektor ini lumpuh akibat sabotase atau serangan, maka seluruh sistem ekonomi dan sosial akan terguncang. Demikian pula PSN sektor
- 246. 225 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 telekomunikasi dan digitalisasi, termasuk proyek Palapa Ring, jaringan 5G, dan pusat data nasional. Infrastruktur ini tidak hanya menghubungkan masyarakat tetapi juga menyimpan data strategis yang menjadi aset negara. Serangan siber terhadap pusat data dapat mengacaukan layanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan melemahkan sistem pertahanan negara. PSN sektor transportasi, pelabuhan, dan bandara juga tidak kalah strategis. Pelabuhan laut dan bandara internasional adalah pintu gerbang utama keluar-masuknya manusia, barang, dan informasi. Infrastruktur ini sekaligus menjadi titik rawan penyelundupan, perdagangan ilegal, hingga infiltrasi intelijen asing. Jika pengawasan longgar, maka pelabuhan dan bandara dapat menjadi celah keamanan yang membahayakan kedaulatan bangsa. Karena itu, PSN di bidang transportasi harus dirancang dengan lapisan keamanan yang ketat, sistem pemantauan canggih, serta koordinasi antarinstansi yang solid. Penilaian keamanan dalam PSN tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Ia harus melibatkan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Keempat institusi ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyelaraskan gelar kekuatan, keamanan perbatasan, dan keamanan siber. Kementerian Pertahanan bertugas memastikan PSN Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra pertahanan dan keamanan bukan sekadar lapisan tambahan melainkan fondasi yang menjamin PSN tidak mudah diguncang oleh ancaman. Stabilitas keamanan adalah prasyarat investasi.
- 247. 226 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mendukung kebijakan pertahanan negara jangka panjang. TNI berperan dalam gelar kekuatan, patroli, dan pengamanan wilayah perbatasan serta laut strategis. Polri memastikan keamanan domestik dan mencegah kriminalitas yang dapat mengganggu proyek. BIN bertugas mendeteksi dini ancaman, baik dari infiltrasi asing, sabotase, maupun serangan non- konvensional. Standar keamanan berlapis harus menjadi prasyarat utama dalam pembangunan PSN. Setiap proyek harus menjalani audit keamanan yang mencakup pemilihan vendor, keamanan rantai pasok, serta kepatuhan terhadap prinsip data sovereignty. Vendor asing yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur kritis harus diaudit dengan cermat untuk memastikan tidak ada potensi backdoor atau akses tersembunyi yang dapat mengancam kedaulatan digital Indonesia. Prinsip kedaulatan data sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus ditegakkan secara konsisten agar informasi strategis bangsa tidak jatuh ke tangan asing. PSN yang berada di kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam memperkuat kehadiran negara (state presence) dan efek tangkal (deterrence). Pembangunan jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta fasilitas energi dan komunikasi di perbatasan bukan sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat melainkan juga menunjukkan eksistensi negara di wilayah yang rawan infiltrasi. Kehadiran infrastruktur negara di wilayah perbatasan menutup celah yang bisa dimanfaatkan kelompok separatis, penyelundup, maupun intelijen asing. Integrasi PSN dengan sistem pertahanan negara harus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan mengganggu operasi militer. Sebaliknya, PSN harus dirancang untuk memperkokoh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menjadi doktrin pertahanan nasional Indonesia. Infrastruktur transportasi misalnya, harus dapat berfungsi ganda (dual use), yaitu melayani kepentingan sipil sekaligus dapat digunakan dalam operasi militer jika terjadi konflik. Bandara sipil di daerah terluar harus memiliki fasilitas yang memungkinkan pendaratan pesawat militer. Jalan perbatasan harus dapat dilalui kendaraan taktis. Sistem telekomunikasi harus memiliki jalur aman untuk komunikasi militer. Dengan cara ini, PSN bukan hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga memperkuat kesiapan pertahanan nasional.
- 248. 227 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Keamanan siber menjadi tantangan baru yang harus dijawab PSN. Laporan WEF Global Cybersecurity Outlook 2023 menempatkan serangan siber sebagai salah satu ancaman terbesar bagi infrastruktur kritis dunia. Indonesia, dengan ambisi digitalisasi nasionalnya, menjadi target empuk bagi peretas internasional. Oleh karena itu, PSN berbasis digital harus mengintegrasikan sistem keamanan siber tingkat tinggi, melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta menerapkan protokol enkripsi standar internasional. Audit berkala terhadap sistem digital juga harus dilakukan agar kerentanan segera ditemukan dan diperbaiki. Dalam perspektif ketahanan nasional, gatra pertahanan dan keamanan bukan sekadar lapisan tambahan melainkan fondasi yang menjamin PSN tidak mudah diguncang oleh ancaman. Stabilitas keamanan adalah prasyarat investasi. Tanpa jaminan keamanan, investor ragu menanamkan modal, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan pembangunan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, dengan pertahanan dan keamanan yang kokoh, PSN menjadi simbol negara yang tangguh, mampu menghadapi segala bentuk ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Sejarah Indonesia penuh dengan bukti bahwa ketahanan bangsa lahir dari kemampuan menjaga keamanan nasional. Dari perang kemerdekaan hingga menghadapi ancaman terorisme modern, bangsa ini selalu menunjukkan bahwa pertahanan yang berbasis rakyat semesta adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Semangat heroik itu harus dihidupkan kembali dalam PSN: bahwa setiap proyek adalah benteng kedaulatan, bukan sekadar infrastruktur fisik. Untuk memperjelas keterkaitan gatra pertahanan dan keamanan dengan PSN, berikut disajikan tabel analisis: Tabel 7.8 Analisis Gatra Pertahanan dan Keamanan terhadap Proyek Strategis Nasional No Aspek Pertahanan & Keamanan Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Hankam Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Infrastruktur energi kritis Sabotase, serangan fisik, bencana Standar keamanan berlapis, sistem cadangan energi Keamanan energi terjamin, stabilitas ekonomi terjaga
- 249. 228 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Pertahanan & Keamanan Risiko dan Tantangan Strategi PSN Berbasis Hankam Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Telekomunikasi & data Spionase, serangan siber, pencurian data Audit vendor, enkripsi, data sovereignty Kedaulatan digital terlindungi, layanan publik aman 3 Transportasi, pelabuhan, bandara Penyelundupan, infiltrasi asing Pemantauan canggih, koordinasi TNI-Polri-BIN Pintu gerbang negara aman, arus logistik terjaga 4 Perbatasan negara Infiltrasi separatis, penyelundupan Pembangunan PLBN, jalan perbatasan, patroli TNI Kehadiran negara kuat, deterrence meningkat 5 Dual use infrastruktur Tumpang tindih sipil-militer Perencanaan dual use untuk bandara, jalan, pelabuhan Infrastruktur sipil dapat mendukung operasi militer 6 Keamanan siber Peretasan, ransomware, sabotase digital Sistem keamanan siber berlapis, koordinasi BSSN PSN digital tangguh, stabilitas nasional terjaga 7 Koordinasi lembaga Ego sektoral, keterlambatan respons Sinergi Kemenhan, TNI, Polri, BIN, BSSN Pertahanan terintegrasi, respon cepat terhadap ancaman Analisis ini menegaskan bahwa PSN harus dirancang dengan sensitivitas tinggi terhadap dimensi pertahanan dan keamanan. Tanpa pengamanan yang memadai, infrastruktur kritis dapat menjadi titik lemah yang justru dimanfaatkan oleh musuh. Namun, dengan integrasi pertahanan-keamanan yang kokoh, PSN akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan bangsa, meningkatkan deterrence, serta mempertebal kepercayaan publik. Dengan demikian, gatra pertahanan dan keamanan dalam PSN adalah garda terakhir sekaligus benteng terkuat dalam menjaga kedaulatan negara. Ia memastikan bahwa pembangunan bukan hanya memajukan ekonomi tetapi juga memperkokoh pertahanan semesta bangsa. Dengan semangat
- 250. 229 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pancasila dan UUD 1945, PSN akan menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya membangun peradaban fisik tetapi juga menjaga kedaulatan dan keamanan demi masa depan Indonesia Emas 2045. 7.9. INTEGRASI ASTAGATRA DALAM PERENCANAAN PSN ASTAGATRA sebagai konsepsi Ketahanan Nasional memiliki peran sentral dalam merancang PSN agar tidak hanya selesai sebagai pembangunan fisik tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis yang memperkuat daya tahan bangsa. ASTAGATRA yang terdiri atas Trigatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam) dan Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) harus diperlakukan bukan sebagai teori abstrak melainkan sebagai “mesin diagnosis” yang menyaring setiap proyek sejak tahap hulu, mulai dari pra-inisiatif, penetapan, desain, konstruksi, hingga operasi. Dengan mengintegrasikan ASTAGATRA dalam setiap tahapan, PSN dapat bergerak dari pendekatan teknokratis menjadi strategi kebangsaan yang koheren, menutup celah konflik, dan menguatkan legitimasi di mata rakyat maupun dunia internasional. Integrasi ASTAGATRA dimulai dengan memetakan setiap gatra sebagai kondisi dasar atau risk landscape. Geografi dipetakan untuk memahami kerentanan bencana, demografi untuk mengetahui kesiapan tenaga kerja dan distribusi penduduk, sumber daya alam untuk mengukur daya dukung ekosistem, ideologi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, politik untuk menilai stabilitas regulasi dan tata kelola, ekonomi untuk mengkalkulasi dampak produktivitas dan kesejahteraan, sosial budaya untuk melihat legitimasi dan penerimaan masyarakat, serta pertahanan- keamanan untuk memastikan keberlanjutan dan kedaulatan. Pemetaan ini bukan sekadar dokumen administratif melainkan fondasi bagi setiap keputusan politik dan teknis terkait PSN. Langkah berikutnya adalah memetakan target kontribusi atau impact pathway dari setiap gatra. Misalnya, gatra geografi tidak hanya dipandang dari risiko bencana tetapi juga dari target peningkatan konektivitas antarwilayah dan pengurangan disparitas pembangunan. Gatra demografi ditargetkan untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas. Gatra sumber kekayaan alam diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi berkelanjutan. Pancagatra pun memiliki target: ideologi memperkuat internalisasi Pancasila, politik menjamin stabilitas dan tata kelola bersih,
- 251. 230 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ekonomi meningkatkan produktivitas dan daya saing global, sosial budaya memperkuat kohesi dan penghormatan terhadap kearifan lokal, sementara pertahanan-keamanan memperkokoh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan pendekatan ini, setiap gatra bukan hanya dipetakan sebagai masalah melainkan sebagai jalan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional. Integrasi ASTAGATRA mengisi matriks seleksi PSN. Matriks ini memadukan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Proyek hanya dapat naik tahap jika memenuhi standar minimal pada semua gatra. Misalnya, proyek bendungan tidak hanya dinilai dari aspek teknis hidrologi tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat, dampak ekologis, manfaat ekonomi, dan peran strategisnya terhadap keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, proses seleksi proyek menjadi lebih holistik dan selaras dengan visi kebangsaan. Mekanisme gate review adalah inovasi penting dalam integrasi ASTAGATRA. Gate review mewajibkan bukti pemenuhan indikator gatra sebelum sebuah proyek bergerak ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, sebelum proyek konstruksi dimulai, harus ada bukti bahwa masyarakat telah dilibatkan sesuai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), studi AMDAL telah memenuhi standar internasional, desain infrastruktur telah memperhitungkan aspek pertahanan, dan analisis risiko politik telah dijalankan. Gate review bukan penghambat melainkan pagar pengaman agar proyek berjalan sesuai jalur yang benar, meminimalkan konflik, dan memperkuat kepercayaan publik. UNDP dalam Sustainable Infrastructure Report menegaskan bahwa integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sejak tahap perencanaan adalah syarat keberlanjutan pembangunan. OECD menambahkan bahwa whole-of-government approach adalah kunci untuk memastikan konsistensi kebijakan lintas sektor. World Bank (2022) menekankan pentingnya risk-informed planning, sementara WEF dalam Global Risks Report 2023 menyoroti perlunya mitigasi sistemik terhadap ancaman geopolitik, iklim, dan teknologi. Semua pandangan internasional ini sejalan dengan integrasi ASTAGATRA, yang memang dirancang untuk memberikan kerangka diagnosis menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Integrasi ASTAGATRA juga memperkuat legitimasi PSN. Ketika masyarakat melihat bahwa proyek dirancang dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, maka resistensi akan berkurang.
- 252. 231 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Ketika dunia usaha melihat adanya kepastian hukum, tata kelola politik yang stabil, dan jaminan keamanan, maka investasi akan meningkat. Ketika komunitas internasional melihat Indonesia konsisten dengan komitmen keberlanjutan global, maka reputasi negara akan terangkat. Semua ini pada akhirnya meningkatkan daya tawar bangsa di arena global. Dalam perspektif heroik, integrasi ASTAGATRA adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai perjuangan kebangsaan, bukan sekadar pekerjaan administratif. Ia adalah jalan untuk mewujudkan pesan Bung Karno bahwa pembangunan harus berakar pada kepribadian bangsa. Dengan ASTAGATRA, bangsa ini membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga ketahanan, kemandirian, dan kehormatan. Untuk memperjelas keterkaitan integrasi ASTAGATRA dalam perencanaan PSN, berikut tabel analisis yang menggambarkan mekanisme dan implikasi: Tabel 7.9 Integrasi ASTAGATRA dalam Perencanaan Proyek Strategis Nasional No Tahap Perencanaan PSN Pemetaan Risk Landscape Target Kontribusi (Impact Pathway) Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Pra-inisiatif Identifikasi risiko geografi, demografi, SDA, sosial, politik, hankam Mengurangi risiko sejak awal, melibatkan masyarakat, memastikan relevansi strategis Mencegah konflik dini, proyek selaras visi nasional 2 Penetapan proyek Analisis gatra sebagai dasar seleksi Memastikan proyek sesuai prioritas nasional dan mendukung RPJPN/ RPJMN Legitimasi politik dan hukum proyek meningkat 3 Desain proyek Integrasi indikator sosial, lingkungan, keamanan, dan ekonomi Menciptakan desain yang inklusif, hijau, dual use, dan produktif Infrastruktur multifungsi, tahan krisis, diterima masyarakat 4 Konstruksi Audit vendor, kepatuhan AMDAL, FPIC, pengawasan hankam Memastikan pelaksanaan sesuai standar teknis dan sosial Kepercayaan publik meningkat, risiko konflik menurun
- 253. 232 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Tahap Perencanaan PSN Pemetaan Risk Landscape Target Kontribusi (Impact Pathway) Implikasi bagi Ketahanan Nasional 5 Operasi & pemeliharaan Monitoring gatra secara periodik Menjamin manfaat berkelanjutan, pemerataan distribusi hasil Stabilitas sosial-ekonomi, peningkatan kepercayaan rakyat 6 Evaluasi siklus hidup Life-cycle cost analysis berbasis ASTAGATRA Menghitung manfaat jangka panjang di semua dimensi PSN jadi jangkar stabilitas makro dan simbol kebangsaan Analisis ini menegaskan bahwa ASTAGATRA adalah kerangka integratif yang mampu menjadikan PSN sebagai strategi kebangsaan, bukan sekadar daftar proyek. Dengan pemetaan risiko, target kontribusi, matriks seleksi, dan mekanisme gate review, setiap PSN dipastikan memberikan kontribusi pada ketahanan nasional. Ia mengurangi risiko konflik sosial, menutup celah kerentanan lingkungan, memperkuat legitimasi politik, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkokoh kedaulatan pertahanan. Dengan demikian, integrasi ASTAGATRA dalam perencanaan PSN adalah kunci agar pembangunan Indonesia tidak terjebak pada paradigma jangka pendek melainkan bergerak pada arah jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. ASTAGATRA mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya urusan teknis tetapi juga amanat ideologis dan kebangsaan. PSN yang dirancang dengan integrasi ASTAGATRA adalah bukti bahwa bangsa ini mampu menata masa depan dengan cerdas, berakar pada jati diri, dan berpandangan jauh ke depan. Inilah strategi besar untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi negara maju secara ekonomi tetapi juga tangguh, berdaulat, dan bermartabat di tengah percaturan dunia. 7.10. KONTRIBUSI PSN TERHADAP KETAHANAN NASIONAL Ketahanan nasional adalah kapasitas bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup negara. Dalam kerangka tersebut,
- 254. 233 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN harus dipandang bukan sekadar pembangunan fisik tetapi sebagai instrumen transformasi yang mengangkat status ketahanan nasional dari kategori “rawan” menuju “tangguh” bahkan “sangat tangguh” pada setiap gatra. Kontribusi PSN terhadap ketahanan nasional harus dapat dibuktikan melalui indikator yang terukur, salah satunya Indeks Ketahanan Nasional, yang mencakup delapan gatra ASTAGATRA. Dengan cara ini, PSN diposisikan sebagai motor utama yang mendorong resilien bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Pendekatan yang digunakan adalah theory of change, yang menjelaskan lintasan perubahan dari output fisik, menjadi outcome layanan publik, hingga berakhir pada impact berupa peningkatan ketahanan nasional. Outputfisiksepertijalantol,bendungan,pembangkitlistrik,pusatdata,atau pelabuhan adalah hasil langsung yang dapat dilihat. Namun, lebih penting dari itu adalah outcome berupa kemudahan mobilitas, peningkatan akses energi, pemerataan konektivitas digital, atau kelancaran distribusi logistik. Pada tingkat paling tinggi, impact dari seluruh PSN adalah terwujudnya daya pulih (resilience), kemampuan adaptasi, dan transformasi sistem nasional, yang merupakan inti dari ketahanan berkelanjutan. Dengan kerangka ini, setiap proyek tidak berhenti pada peresmian fisik tetapi harus menunjukkan kontribusi nyata pada peningkatan daya saing, kohesi sosial, dan kedaulatan bangsa. Indeks Ketahanan Nasional dapat dijadikan kompas untuk menilai kontribusi PSN. Misalnya, pada gatra geografi, PSN di bidang konektivitas antarpulau harus mampu mengurangi disparitas wilayah, sehingga skor ketahanan yang semula “rawan” dapat meningkat menjadi “tangguh”. Pada gatra demografi, proyek pendidikan vokasi dan kawasan industri harus menurunkan pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Pada gatra sumber kekayaan alam, pembangunan smelter, bendungan, dan pembangkit energi terbarukan harus memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan mineral. Sementara itu, pada gatra ideologi, keterlibatan masyarakat dalam PSN harus memperkokoh kepercayaan kepada negara, mengurangi polarisasi, dan menginternalisasi nilai Pancasila. Gatra politik juga harus diuntungkan, di mana keberadaan PSN memperkuat tata kelola yang transparan, memperkecil ruang korupsi, dan memperkokoh legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, indikator yang digunakan mencakup peningkatan produktivitas, substitusi impor,
- 255. 234 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ekspor bernilai tambah, dan pengurangan kemiskinan. Pada gatra sosial budaya, PSN harus memperkuat solidaritas, harmoni, dan penghormatan pada budaya lokal. Terakhir, pada gatra pertahanan dan keamanan, PSN harus memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional, baik melalui infrastruktur perbatasan, keamanan siber, maupun dual use infrastructure yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer. Audit kontribusi PSN terhadap ketahanan nasional perlu dilakukan secara periodik. Audit ini bukan sekadar evaluasi teknis melainkan evaluasi komprehensif berbasis ASTAGATRA. Dengan audit periodik, kelemahan dapat segera diperbaiki, kebijakan dapat disesuaikan, dan pembelajaran dapat diakumulasikan. OECD menekankan pentingnya policy learning cycle dalam kebijakan publik, di mana hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. UNDP menambahkan bahwa transparansi evaluasi publik memperkuat legitimasi negara. Dengan mekanisme audit ini, PSN akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, adaptif terhadap perubahan, dan konsisten dengan tujuan kebangsaan. Kontribusi PSN terhadap ketahanan nasional juga harus dinilai dari kemampuannya mempertebal daya pulih bangsa. Dalam konteks krisis global seperti pandemi Covid-19, perang dagang, atau perubahan iklim, PSN yang tangguh terbukti mampu menjaga kelancaran distribusi pangan, pasokan energi, serta akses kesehatan dan pendidikan. Inilah wujud nyata ketahanan nasional: kemampuan sistem untuk tetap berjalan meskipun diterpa guncangan. Dengan demikian, PSN tidak boleh dipandang semata sebagai jalan tol atau bendungan tetapi sebagai tulang punggung ketahanan bangsa. Inspirasi heroik dapat ditarik dari visi para pendiri bangsa. Bung Hatta menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, Bung Karno menekankan berdikari, dan seluruh pejuang bangsa mengingatkan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang memperkuat jati diri nasional. PSN hari ini adalah kelanjutan dari amanat itu. Jalan tol bukan sekadar jalur transportasi tetapi simbol konektivitas nasional. Bendungan bukan sekadar konstruksi beton tetapi simbol kedaulatan pangan. Pusat data nasional bukan sekadar server tetapi simbol kedaulatan digital. Dengan narasi ini, PSN memperoleh makna ideologis yang lebih dalam, yakni sebagai benteng ketahanan nasional. Untuk memperjelas kontribusi PSN kepada ketahanan nasional, berikut disajikan tabel analisis integratif:
- 256. 235 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 7.10 Kontribusi Proyek Strategis Nasional terhadap Ketahanan Nasional No Gatra Dari“Rawan” ke“Tangguh” Kontribusi PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Geografi Konektivitas antarpulau, mitigasi bencana Jalan tol laut, jalan perbatasan, bendungan Disparitas wilayah berkurang, integrasi nasional meningkat 2 Demografi Partisipasi angkatan kerja, keterampilan Kawasan industri, pelatihan vokasi, reskilling Bonus demografi termanfaatkan, pengangguran berkurang 3 Sumber Kekayaan Alam Kemandirian energi, pangan, mineral Smelter, pembangkit EBT, food estate berkelanjutan Kedaulatan SDA meningkat, daya pulih ekologi terjaga 4 Ideologi Kepercayaan publik, kohesi sosial Partisipasi masyarakat dalam PSN, FPIC Pancasila terinternalisasi, polarisasi berkurang 5 Politik Kepastian hukum, tata kelola Transparansi data proyek, harmonisasi regulasi Stabilitas politik meningkat, legitimasi negara kuat 6 Ekonomi Produktivitas, ekspor bernilai tambah, kemiskinan Hilirisasi, digitalisasi, green finance Pertumbuhan inklusif, daya saing global meningkat 7 Sosial Budaya Kerukunan, kesetaraan gender, budaya lokal Program pemberdayaan lokal, desain inklusif Kohesi sosial meningkat, identitas nasional terjaga 8 Pertahanan & Keamanan Infrastruktur pertahanan, keamanan siber Pos Lintas Batas Negara, bandara perbatasan, pusat data aman Daya gentar meningkat, Sistem Pertahanan Keamanan Nasional diperkuat Analisis ini menunjukkan bahwa kontribusi PSN terhadap ketahanan nasional tidak bersifat tunggal melainkan multidimensional. Setiap gatra ASTAGATRA saling terkait dan memperkuat. Keberhasilan PSN tidak hanya diukur dari output fisik yang selesai tetapi dari transformasi yang
- 257. 236 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ia ciptakan pada sistem sosial, ekonomi, ekologi, politik, dan pertahanan. Dengan integrasi ASTAGATRA dan audit berbasis Indeks Ketahanan Nasional, PSN bergerak dari paradigma teknokratis menjadi strategi kebangsaan. Ia menjadi mesin perubahan yang meningkatkan daya pulih, adaptasi, dan transformasi bangsa. Dalam kondisi rawan sekalipun, PSN dirancang untuk mendorong Indonesia menuju status tangguh, bahkan sangat tangguh. Dengan demikian, kontribusi PSN terhadap ketahanan nasional adalah bukti nyata bahwa pembangunan dapat menjadi benteng bangsa. PSN tidak hanya membangun aset fisik tetapi juga menguatkan legitimasi, memperkokoh solidaritas, menjaga kedaulatan, dan menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada negara. Semua ini adalah inti dari ketahanan yang berkelanjutan. Jika dijalankan dengan konsisten, maka PSN akan menjadi instrumen heroik yang membawa bangsa Indonesia melangkah pasti menuju Indonesia Emas 2045—bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga tangguh, berdaulat, dan bermartabat di tengah percaturan dunia.
- 258. 237 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 8.1. MODEL SWOT UNTUK PSN D alam upaya mewujudkan PSN sebagai instrumen transformasi menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan metodologi analisis yang tidak hanya teknokratis tetapi juga visioner, integratif, dan berlandaskan semangat kebangsaan. Model Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) menjadi salah satu instrumen analisis yang efektif untuk menilai kesiapan, arah, dan ketahanan PSN. SWOT memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor internal dan Instrumen Analisis dan Metode Optimalisasi BAB 8
- 259. 238 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 eksternal yang memengaruhi keberhasilan PSN, sehingga strategi yang dihasilkan bukan hanya responsif melainkan juga proaktif dan heroik dalam menjawab tantangan pembangunan. Pendekatan SWOT relevan karena mampu menilai integrasi variabel ASTAGATRA dan Indeks Ketahanan Nasional dalam proses seleksi dan evaluasi PSN. Melalui SWOT, setiap kekuatan dapat dimaksimalkan, kelemahan dapat diminimalkan, peluang dapat dioptimalkan, dan ancaman dapat diantisipasi dengan strategi adaptif. Dengan demikian, SWOT menjadi bukan hanya alat teknis tetapi juga instrumen kebijakan yang memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Kekuatan PSN terletak pada pendekatan holistik yang memadukan pembangunan fisik dengan tujuan strategis kebangsaan. PSN didukung oleh regulasi yang jelas seperti UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, keberpihakan anggaran negara, dan mekanisme koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Kekuatan ini menunjukkan bahwa PSN adalah proyek prioritas nasional yang memiliki legitimasi politik tinggi. Namun, kelemahannya juga nyata: kompleksitas birokrasi, tumpang tindih regulasi, biaya administrasi tinggi, serta lemahnya konsistensi implementasi di lapangan sering kali menghambat pencapaian tujuan. Peluang PSN sangat besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, PSN dapat menjadi sarana pencegahan konflik sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, serta akselerasi pemerataan pembangunan. Dari luar negeri, PSN berpotensi menarik investasi berkualitas, membuka akses pasar global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional. Namun, ancaman juga nyata: risiko politik elektoral, instabilitas regulasi, krisis global seperti resesi ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga serangan siber terhadap infrastruktur kritis. Semua ini harus diantisipasi agar PSN tidak menjadi beban melainkan tetap menjadi katalis ketahanan nasional. Analisis SWOT tidak berhenti pada pemetaan tetapi harus diturunkan menjadi strategi. Dalam kerangka SO Strategy (Strengths-Opportunities), PSN dapat memanfaatkan kekuatan regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk menangkap peluang investasi hijau, digitalisasi infrastruktur, dan hilirisasi industri. WO Strategy (Weaknesses-Opportunities) menekankan perbaikankelemahanbirokrasimelaluidigitalisasidataproyek,standardisasi AMDAL, serta mekanisme partisipasi publik yang lebih transparan. ST Strategy (Strengths-Threats) berfokus pada penggunaan legitimasi politik untuk mengantisipasi ancaman global, seperti membangun aliansi strategis
- 260. 239 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 regional dan memperkuat sistem keamanan siber. Sementara WT Strategy (Weaknesses-Threats) mendorong reformasi tata kelola untuk menutup celah korupsi, meningkatkan integritas perizinan, dan memperbaiki harmonisasi regulasi agar ancaman tidak membesar akibat kelemahan internal. UNDP dalam Sustainable Development Report menegaskan bahwa infrastruktur yang tangguh harus dilihat sebagai kombinasi dari kapasitas teknis dan legitimasi sosial. World Bank menyoroti pentingnya evaluasi berbasis risiko dalam siklus pembangunan. OECD menekankan peran tata kelola yang transparan untuk menjaga kepercayaan investor, sementara WEF mengingatkan bahwa krisis global akan semakin bersifat sistemik, sehingga hanya negara dengan pembangunan yang resilien yang mampu bertahan. Semua perspektif ini memperkuat relevansi SWOT sebagai instrumen strategis bagi PSN. Lebih jauh, SWOT juga dapat digunakan sebagai mekanisme gate review dalam setiap tahap PSN: pra-inisiatif, perencanaan, konstruksi, operasi, hingga evaluasi siklus hidup. SWOT yang diulang di setiap gerbang tahapan proyek akan meminimalkan bias teknokratis, menutup celah risiko sosial-politik, serta memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya layak secara teknis tetapi juga kokoh secara kebangsaan. Untuk memperjelas analisis, berikut disajikan tabel SWOT yang menggambarkan kondisi internal dan eksternal PSN serta strategi turunan SO, WO, ST, dan WT: Tabel 8.1 Analisis SWOT PSN dan Strategi Turunan No Faktor Uraian Strategi Turunan Implikasi bagi Tannas 1 Strengths (Kekuatan) - Legitimasi politik tinggi (PSN keputusan presiden) - Regulasi jelas (UU RPJPN, RPJMN, Perpres PSN) - Dukungan fiskal dan pembiayaan alternatif (PPP, green finance) - Pendekatan integratif ASTAGATRA - Koordinasi lintas kementerian/lembaga SO Strategy: Memanfaatkan kekuatan regulasi dan koordinasi untuk menarik investasi hijau, mempercepat hilirisasi, dan memperluas digitalisasi infrastruktur PSN menjadi motor transformasi ekonomi, sosial, dan pertahanan
- 261. 240 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Faktor Uraian Strategi Turunan Implikasi bagi Tannas 2 Weaknesses (Kelemahan) - Kompleksitas birokrasi dan perizinan - Biaya administrasi tinggi - Tumpang tindih regulasi antar sektor - Inkonsistensi implementasi daerah- pusat - Partisipasi publik masih lemah WO Strategy: Digitalisasi perizinan, harmonisasi regulasi, standardisasi AMDAL, memperluas partisipasi publik berbasis FPIC Kelemahan sistemik berkurang, kepercayaan publik meningkat 3 Opportunities (Peluang) - Bonus demografi dan urbanisasi produktif - Investasi asing berkualitas dan green finance global - Hilirisasi SDA dan penguatan rantai pasok global - Ekonomi digital dan green jobs - Dukungan multilaterals (WB, UNDP, OECD) ST Strategy: Menggunakan legitimasi politik untuk mengantisipasi ancaman geopolitik, memperkuat kemitraan regional, dan membangun sistem keamanan siber nasional Resiliensi nasional meningkat menghadapi guncangan global 4 Threats (Ancaman) - Risiko politik elektoral dan perubahan kebijakan - Konflik sosial akibat eksklusi masyarakat - Krisis global (resesi, pandemi, perubahan iklim) - Ancaman siber dan sabotase infrastruktur kritis - Persaingan geopolitik dan ketergantungan impor WT Strategy: Reformasi tata kelola, peningkatan integritas, harmonisasi regulasi, serta mitigasi ancaman iklim dan geopolitik melalui diplomasi Ancaman berkurang, stabilitas nasional diperkuat Analisis SWOT ini menegaskan bahwa PSN adalah instrumen strategis yang mengandung kekuatan besar tetapi juga dihadapkan pada kelemahan,
- 262. 241 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 peluang, dan ancaman yang kompleks. Oleh karena itu, strategi yang dihasilkan harus bersifat integratif, berlapis, dan berjangka panjang. Keberhasilan PSN bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis membangun infrastruktur tetapi oleh sejauh mana pembangunan tersebut mampu memperkuat ketahanan nasional. Dengan menggunakan SWOT secara periodik pada setiap tahapan PSN, bangsa Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan dalam koridor kebangsaan, memperkecil ruang kegagalan, serta meningkatkan daya pulih terhadap krisis. SWOT bukan sekadar matriks analisis tetapi juga kompas kebangsaan yang menuntun arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dengandemikian,modelSWOTdalamPSNberfungsisebagaiinstrumen diagnosis, strategi, sekaligus pengendali mutu kebijakan. Ia memastikan bahwa PSN bukan hanya menambah aset fisik melainkan juga membangun kekuatan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan global. Inilah makna heroik dari pembangunan: menjadikan infrastruktur sebagai benteng ketahanan nasional, bukan sekadar simbol kemajuan teknis. 8.2. IFAS DAN EFAS Analisis Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFAS) merupakan instrumen strategis yang dapat mengkuantifikasi secara sistematis faktor-faktor internal dan eksternal dalam perencanaan dan implementasi PSN. Berbeda dengan analisis deskriptif yang kerap menimbulkan bias subjektif, IFAS dan EFAS menyajikan sebuah pendekatan berbasis bukti yang memungkinkan bobot, rating, dan skor dihitung secara transparan. Dengan demikian, keputusan strategis untuk PSN tidak hanya mengandalkan penilaian kualitatif tetapi juga dilandasi indikator kuantitatif yang dapat diaudit, memperkuat akuntabilitas kebijakan, serta memandu prioritisasi proyek dengan nilai strategis tertinggi bagi ketahanan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional, IFAS berfungsi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, seperti kapasitas kelembagaan, tata kelola regulasi, efisiensi pendanaan, ketersediaan teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia. EFAS memetakan peluang dan ancaman eksternal yang berada di luar kendali langsung pemerintah, seperti dinamika geopolitik, fluktuasi pasar komoditas, perubahan iklim, perkembangan teknologi global, serta opini publik domestik
- 263. 242 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 maupun internasional. Melalui kombinasi IFAS dan EFAS, PSN dapat ditempatkan dalam kuadran strategi: agresif, diversifikasi, turn-around, atau defensif. Posisi strategi ini menentukan arah kebijakan yang tepat—apakah pemerintah perlu memperluas investasi, memperbaiki kelemahan internal, mengantisipasi ancaman, atau memanfaatkan peluang dengan keberanian penuh. Penerapan IFAS–EFAS dalam PSN sejalan dengan praktik terbaik internasional.UNDPmenekankanperlunyaevidence-basedplanningagar proyek pembangunan berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar target administratif. OECD menggarisbawahi bahwa performance-based budgeting hanya mungkin dilakukan jika terdapat indikator kuantitatif yang jelas. World Bank dalam laporan Infrastructure Governance (2022) menyatakan bahwa instrumen seperti IFAS–EFAS dapat mengurangi risiko moral hazard, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan investor. WEF dalam Global Risk Report 2023 bahkan mengingatkan bahwa dalam dunia yang semakin penuh ketidakpastian, analisis risiko internal-eksternal harus menjadi fondasi setiap kebijakan pembangunan. Di Indonesia, integrasi IFAS–EFAS dalam PSN juga sesuai dengan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menekankan perencanaan pembangunan berbasis risiko (risk-informed development planning). Dengan demikian, penggunaan IFAS–EFAS bukan hanya kebutuhan teknis melainkan kewajiban legal sekaligus moral untuk menjamin pembangunan berjalan dalam koridor Ketahanan Nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa total skor IFAS untuk PSN adalah 2,93, sedangkan total skor EFAS adalah 3,20. Angka ini menempatkan PSN pada posisi strategis yang sangat kuat, di mana kapabilitas internal pemerintah relatif solid, sementara peluang eksternal yang tersedia juga sangat menjanjikan. Artinya, pemerintah berada dalam posisi untuk mengambil strategi agresif—memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal, sekaligus memperkuat daya tahan terhadap ancaman. Kekuatan internal PSN terletak pada pendekatan holistik, identifikasi risiko multidimensi sejak awal, peningkatan akuntabilitas, sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan nasional, serta fokus pada keberlanjutan. Namun, kelemahan tetap ada: kompleksitas birokrasi, tingginya biaya administrasi, ego sektoral, keterbatasan data, dan potensi penundaan proyek.
- 264. 243 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Di sisi eksternal, peluang terbesar PSN mencakup peningkatan daya saing nasional, pencegahan konflik sosial, mendorong investasi berkualitas, optimalisasi teknologi digital, serta peningkatan kapasitas SDM. Namun, ancaman yang dihadapi juga serius: perubahan politik dan kebijakan, dinamika ancaman sosial-ekonomi, tekanan ekonomi global, bencana iklim, dan resistensi dari kelompok kepentingan. Untuk memperjelas hasil perhitungan IFAS–EFAS, berikut tabel sintesisnya: Tabel 8.2 Matriks IFAS dan EFAS PSN Faktor Bobot Rating Skor Faktor Internal (IFAS) Kekuatan (Strengths) Pendekatan holistik & komprehensif 0,20 4 0,80 Identifikasi risiko multidimensi lebih awal 0,15 4 0,60 Peningkatan akuntabilitas & legitimasi sosial 0,10 3 0,30 Sinkronisasi dengan kebijakan nasional 0,10 3 0,30 Fokus pada keberlanjutan 0,10 3 0,30 Total Strengths 0,65 – 2,30 Kelemahan (Weaknesses) Kompleksitas & biaya administrasi tinggi 0,15 2 0,30 Tantangan koordinasi & ego sektoral 0,10 2 0,20 Ketersediaan & kualitas data terbatas 0,05 2 0,05 Subjektivitas dalam penilaian 0,03 2 0,06 Potensi penundaan proyek 0,02 1 0,02 Total Weaknesses 0,35 – 0,63 Total IFAS 1,00 – 2,93 Faktor Eksternal (EFAS) Peluang (Opportunities) Peningkatan daya saing nasional 0,20 4 0,80 Pencegahan konflik & guncangan sosial 0,15 4 0,60 Investasi berkualitas & berkelanjutan 0,10 3 0,30 Optimalisasi teknologi digital 0,05 3 0,15 Peningkatan kapasitas pemerintah & SDM 0,05 2 0,10 Total Opportunities 0,55 – 1,95 Ancaman (Threats)
- 265. 244 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Faktor Bobot Rating Skor Perubahan politik & kebijakan 0,15 3 0,45 Dinamika ancaman sosial-ekonomi 0,10 3 0,30 Tekanan ekonomi global 0,10 3 0,30 Bencana alam & perubahan iklim 0,05 2 0,10 Resistensi dari kelompok kepentingan 0,05 2 0,10 Total Threats 0,45 – 1,25 Total EFAS 1,00 – 3,20 Hasil tabel menunjukkan bahwa skor IFAS 2,93 dan EFAS 3,20 menempatkan PSN pada posisi kuadran “Agresif”, yakni strategi memaksimalkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Dalam kerangka ini, pemerintah dapat menjalankan kebijakan proaktif: memperkuat koordinasi lintas sektor, digitalisasi data proyek, mengakselerasi investasi hijau, serta memperluas hilirisasi SDA. Namun, strategi agresif ini harus diimbangi dengan kesadaran terhadap kelemahan internal dan ancaman eksternal. Jika tidak dikelola dengan baik, kelemahan birokrasi dan ancaman politik dapat merusak momentum pembangunan. Oleh karena itu, strategi turn-around juga perlu dipertimbangkan: memperkuat reformasi tata kelola, memperbaiki sistem data, dan mengurangi ego sektoral. Dengan cara ini, strategi agresif tidak berubah menjadi overconfidence tetapi tetap grounded pada akuntabilitas. Dengan demikian, penggunaan IFAS–EFAS dalam PSN bukan hanya langkah teknokratis tetapi juga langkah heroik kebangsaan. Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia dijalankan dengan kalkulasi matang, bukti terukur, dan visi jauh ke depan. IFAS–EFAS adalah instrumen yang memastikan PSN bukan hanya menambah infrastruktur melainkan memperkuat daya tahan, adaptasi, dan transformasi bangsa. Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, integrasi IFAS– EFAS memastikan bahwa pembangunan adalah proses sistematis untuk memperkuat Ketahanan Nasional. Keputusan tidak lagi bergantung pada intuisi politik semata tetapi pada bukti terukur yang dapat diuji oleh publik. Dengan demikian, PSN menjadi bukan hanya simbol kemajuan tetapi juga manifestasi akuntabilitas, keberanian, dan kebijaksanaan bangsa dalam menata masa depannya.
- 266. 245 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 8.3. CURRENT REALITY TREE (CRT) Current Reality Tree (CRT) adalah sebuah instrumen analisis yang berasal dari Theory of Constraints yang bertujuan untuk menelusuri gejala ke akar masalah sistemik. Dalam konteks PSN, CRT menjadi alat diagnosis kebijakan yang penting untuk mencegah terjadinya solution jumping, yaitu kecenderungan memperbaiki gejala tanpa menyentuh penyebab fundamental. Dengan CRT, arah kebijakan tidak hanya responsif tetapi juga transformasional, menyentuh struktur mendasar agar PSN benar- benar mampu memperkuat Ketahanan Nasional. Analisis CRT atas PSN menunjukkan tiga akar masalah utama: pertama, perencanaan PSN yang terburu-buru dan tidak komprehensif; kedua, kerangka hukum dan kebijakan yang kontroversial, misalnya polemik seputar Undang-Undang Cipta Kerja yang dijadikan landasan kemudahan PSN; dan ketiga, ketergantungan berlebihan pada kehendak investor asing tanpa diimbangi penguatan kapasitas nasional. Dari tiga akar ini lahir berbagai gejala: tumpang tindih regulasi, konflik vertikal antara masyarakat dan aparat, resistensi sosial di lokasi proyek, hingga gugatan hukum atas regulasi dasar. CRT tidak berhenti pada pemetaan masalah. Dari akar tersebut diturunkan injection policies atau injeksi kebijakan yang dirancang untuk menyembuhkan penyebab, bukan sekadar menutupi gejala. Injeksi kebijakan yang direkomendasikan meliputi: standardisasi seleksi PSN berbasis Indeks Ketahanan Nasional agar setiap proyek selaras dengan visi kebangsaan; penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) untuk menjamin legitimasi sosial; serta kewajiban alih teknologi dalam kontrak investasi untuk memastikan kemandirian nasional. Jika akar masalah perencanaan yang terburu-buru tidak disembuhkan, maka konflik sosial, inefisiensi fiskal, dan proyek mangkrak akan terus berulang. Jika kerangka hukum tetap kontroversial, legitimasi proyek akan selalu digugat, melemahkan stabilitas politik. Jika ketergantungan pada investor asing dibiarkan, Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan pelaku utama industrialisasi. Karena itu, injeksi kebijakan yang menyentuh akar sangat penting untuk mengubah PSN dari kerentanan menjadi kekuatan. Dalam praktik internasional, UNDP menekankan pentingnya root cause analysis dalam pembangunan agar reformasi kebijakan tidak dangkal. World Bank dalam Infrastructure Governance Report (2022) menyebut bahwa keberlanjutan proyek sangat ditentukan oleh sejauh
- 267. 246 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mana perencanaan sejak awal mencakup risiko sosial-politik. OECD menegaskan perlunya policy coherence untuk menghindari kontradiksi regulasi, sedangkan WEF mengingatkan bahwa ketergantungan pada investor asing tanpa transfer teknologi hanya akan menciptakan kerentanan struktural. Semua pandangan ini mengafirmasi bahwa CRT adalah instrumen yang relevan untuk memastikan reformasi PSN menyentuh lapisan fundamental. CRT juga menegaskan bahwa kelemahan internal seperti lemahnya internalisasi Pancasila dan UUD 1945 menjadi akar dari kerangka hukum yang kontroversial. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi ideologis tidak bisa dilepaskan dari pembangunan fisik. Dengan demikian, CRT adalah instrumen yang menyatukan diagnosis teknis dengan nilai kebangsaan. Untuk memperjelas analisis, berikut disajikan tabel sintesis CRT PSN: Tabel 8.3 Analisis Current Reality Tree (CRT) Proyek Strategis Nasional No Akar Masalah Gejala Sistemik Injeksi Kebijakan Implikasi bagi Tannas 1 Perencanaan PSN terburu- buru dan tidak komprehensif Proyek mangkrak, konflik sosial, tumpang tindih lahan, biaya membengkak Standardisasi seleksi berbasis Indeks Ketahanan Nasional IKN, perencanaan berbasis risiko, life- cycle cost analysis PSN lebih tepat sasaran, efisien, dan mendukung ketahanan ekonomi-sosial 2 Kerangka hukum dan kebijakan kontroversial (UU Cipta Kerja, regulasi tumpang tindih) Gugatan hukum, resistensi publik, legitimasi rendah Revisi regulasi pro-Pancasila, partisipasi publik (FPIC), transparansi data Legitimasi meningkat, stabilitas politik terjaga, konflik hukum berkurang 3 Ketergantungan pada investor asing tanpa alih teknologi Dominasi asing dalam SDA, kemandirian industri lemah, potensi intervensi geopolitik Kewajiban alih teknologi, penguatan kapasitas BUMN & industri nasional, diversifikasi mitra Kemandirian nasional tumbuh, ketahanan ekonomi meningkat, kedaulatan terjaga Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa CRT mampu memetakan hubungan sebab-akibat antara akar masalah, gejala sistemik, injeksi kebijakan, dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. PSN yang
- 268. 247 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 direncanakan dengan komprehensif, berlandaskan regulasi yang legitimate, dan memperkuat kapasitas nasional akan menjadi motor Indonesia menuju 2045. Sebaliknya, PSN yang hanya memoles gejala akan menambah kerentanan, menggerus legitimasi, dan melemahkan daya saing. Dengan CRT, pemerintah dapat menghindari jebakan solution jumping yang sering terjadi dalam pembangunan: sekadar menambah regulasi baru tanpa mengatasi tumpang tindih lama, sekadar memberi kompensasi sosial tanpa memperbaiki tata kelola, atau sekadar mengundang investasi asing tanpa membangun kapasitas nasional. CRT mengingatkan bahwa solusi sejati harus menyentuh akar. Dalam perspektif heroik, CRT menjadikan PSN bukan hanya proyek pembangunan tetapi strategi kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan. Dengan mengobati akar masalah, PSN tidak sekadar membangun infrastruktur melainkan membangun ketahanan. Inilah yang membedakan pembangunan yang pragmatis dengan pembangunan yang visioner. Kesimpulannya, Current Reality Tree adalah instrumen diagnosis yang mampu mengarahkan PSN agar benar-benar menyentuh struktur, bukan sekadar prosedur. Dengan CRT, pembangunan menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang tangguh, berdaulat, dan bermartabat di hadapan dunia. 8.4. PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL Indeks Ketahanan Nasional merupakan instrumen strategis yang dikembangkan Lemhannas RI untuk mengukur kondisi objektif ketahanan bangsa dengan memecah ASTAGATRA ke dalam struktur aspek, variabel, dan indikator. Setiap indikator mencakup dimensi kebijakan dan kinerja, sehingga hasil pengukuran bukan sekadar deskriptif tetapi dapat dipetakan secara kuantitatif dari kategori “rawan” hingga “tangguh” dan “sangat tangguh”. Indeks Ketahanan Nasional menjadi landasan objektif untuk menilai apakah PSN benar-benar memperkuat daya tahan bangsa atau sekadar menambah aset fisik. Integrasi Indeks Ketahanan Nasional ke dalam seleksi, implementasi, dan evaluasi PSN membawa line of sight yang jelas antara pembangunan infrastruktur dengan ketahanan nasional. Setiap usulan PSN wajib menunjukkan baseline Indeks Ketahanan Nasional sektor atau wilayah, serta proyeksi kenaikan skor per fase proyek. Sebagai contoh, pembangunan bendungan harus menjelaskan bagaimana indikator ketahanan air dan
- 269. 248 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pangan akan meningkat dari kondisi “rawan” ke “tangguh”. Jalan tol perbatasan harus menunjukkan kontribusinya terhadap peningkatan indikator kohesi sosial dan keamanan wilayah. Dengan pendekatan ini, PSN tidak lagi output-driven tetapi outcome- dan impact-driven, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Kementerian PPN/Bappenas perlu menetapkan peraturan resmi untuk mengintegrasikan variabel Indeks Ketahanan Nasional dalam instrumen penilaian PSN. Langkah ini akan memastikan bahwa setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN dan swasta yang memiliki prakarsa PSN harus menyerahkan data relevan sesuai variabel Indeks Ketahanan Nasional. Bahkan, Badan Intelijen Negara (BIN) direkomendasikan untuk proaktif menyediakan data mutakhir terkait risiko yang dapat memengaruhi PSN. Dengan demikian, proses pengukuran Indeks Ketahanan Nasional tidak hanya teknis tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas lembaga, memperkuat prinsip whole-of- government approach. Proses pengukuran Indeks Ketahanan Nasional berjalan dalam siklus baseline–projection–audit. Pertama, baseline Indeks Ketahanan Nasional ditetapkan untuk menggambarkan kondisi awal gatra terkait proyek. Kedua, proyeksi kenaikan skor Indeks Ketahanan Nasional dibuat sebagai target outcome setiap fase pembangunan. Ketiga, audit periodik dilakukan untuk memverifikasi capaian, mengidentifikasi gap, dan mengaktifkan policy feedback. Siklus ini menjamin adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam kebijakan PSN, sekaligus memastikan akuntabilitas publik. Pendekatan ini sejalan dengan praktik global. UNDP menekankan pentingnya indikator pembangunan yang terukur untuk memastikan akuntabilitas publik dalam Sustainable Development Goals. OECD dalam Government at a Glance mengingatkan bahwa pengukuran berbasis indikator memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. World Bank menekankan perlunya monitoring & evaluation systems yang dapat diaudit, sedangkan WEF menyoroti bahwa indikator ketahanan harus bersifat multidimensi, mencakup ekologi, ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dengan PSN menjadikan Indonesia salah satu negara yang mengimplementasikan resilience-based development planning. Lebih lanjut, Indeks Ketahanan Nasional berfungsi sebagai instrumen diagnosis dan koreksi kebijakan. Apabila skor ketahanan nasional di
- 270. 249 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 satu sektor stagnan meskipun PSN berjalan, maka perlu dilakukan policy adjustment. Misalnya, jika pembangunan kawasan industri tidak meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal, maka program pelatihan vokasi harus diperkuat. Jika bendungan tidak meningkatkan indeks ketahanan air karena distribusi buruk, maka sistem tata kelola air harus diperbaiki. Dengan Indeks Ketahanan Nasional, kelemahan proyek dapat segera diketahui dan diperbaiki, sehingga ketahanan nasional tetap meningkat. Dalam kerangka heroik, pengukuran Indeks Ketahanan Nasional bukan hanya instrumen teknis tetapi juga wujud tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap rupiah pembangunan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa pembangunan harus berakar pada kepentingan bangsa, bukan hanya angka statistik. Dengan Indeks Ketahanan Nasional, PSN menjadi bukti konkret bahwa pembangunan adalah jalan untuk memperkokoh NKRI, menegakkan kedaulatan, dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk memperjelas analisis, berikut disajikan tabel integratif mengenai penerapan Indeks Ketahanan Nasional dalam PSN: Tabel 8.4 Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam Penilaian PSN No Gatra Variabel & Indikator Indeks Ketahanan Nasional Integrasi dalam Penilaian PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Geografi Lokasi, kondisi fisik, risiko bencana, ketersediaan infrastruktur Digunakan dalam studi kelayakan, AMDAL, manajemen risiko Infrastruktur adaptif, resiliensi wilayah meningkat 2 Demografi Partisipasi ekonomi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, urbanisasi Digunakan dalam perencanaan tenaga kerja, analisis dampak sosial Bonus demografi termanfaatkan, kohesi sosial terjaga 3 Sumber Kekayaan Alam Ketahanan pangan, energi, air, mineral, kelestarian lingkungan Analisis dampak lahan, kesesuaian kebijakan energi, swasembada pangan Kedaulatan SDA terjaga, ekosistem berkelanjutan
- 271. 250 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Gatra Variabel & Indikator Indeks Ketahanan Nasional Integrasi dalam Penilaian PSN Implikasi bagi Ketahanan Nasional 4 Ideologi Kerukunan sosial, kesetaraan, pemerataan pembangunan, perlindungan rentan Penilaian sosial proyek, FPIC, mekanisme inklusi Kepercayaan publik meningkat, nilai Pancasila terinternalisasi 5 Politik Kepastian hukum, tata kelola, sinkronisasi pusat- daerah Harmonisasi regulasi, transparansi data proyek Stabilitas politik, legitimasi pemerintah menguat 6 Ekonomi Produktivitas, substitusi impor, ekspor bernilai tambah, inklusi finansial Analisis CBA, strategi hilirisasi, local content Pertumbuhan inklusif, daya saing global meningkat 7 Sosial Budaya Kerukunan komunitas, keamanan sosial, penghormatan budaya lokal Program pemberdayaan lokal, desain inklusif Identitas bangsa terjaga, solidaritas sosial meningkat 8 Pertahanan & Keamanan Infrastruktur pertahanan, keamanan siber, dual use infrastructure Integrasi Pertahanan dan Keamanan Nasional, audit keamanan vendor Deterrence meningkat, kedaulatan terjaga Hasil integrasi ini memastikan bahwa PSN dinilai tidak hanya dari sisi teknis dan finansial tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Dengan indikator yang jelas, pemerintah dapat menunjukkan secara transparan bagaimana proyek tertentu memperkuat gatra tertentu. Rakyat dapat menilai secara objektif, dan dunia internasional dapat mengakui bahwa Indonesia serius membangun dengan kerangka resilience. Dengan demikian, pengukuran Indeks Ketahanan Nasional adalah jembatan antara pembangunan infrastruktur dengan cita-cita kebangsaan. Ia menjadikan PSN bukan sekadar proyek melainkan strategi kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Indeks Ketahanan Nasional, pembangunan
- 272. 251 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 berubah dari sekadar pencapaian teknis menjadi perjuangan heroik untuk memperkokoh ketahanan bangsa. 8.5. PROXY TOOLS PENILAIAN PSN Dalam perencanaan pembangunan nasional, ketersediaan data yang lengkap, mutakhir, dan valid adalah prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Namun, kenyataannya, dalam implementasi PSN, data sempurna sering kali tidak tersedia tepat waktu. Perbedaan kualitas data antar wilayah, keterbatasan koordinasi antar kementerian/lembaga, hingga belum sepenuhnya terintegrasinya platform Satu Data Indonesia, menyebabkan pengambilan keputusan berisiko tertunda jika menunggu data ideal. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan proxy tools menjadi strategi realistis sekaligus visioner, agar PSN tetap dapat berjalan dengan arah yang jelas sambil menunggu penyempurnaan data utama. Proxy tools adalah indikator pengganti yang memiliki relevansi tinggi dan mampu merepresentasikan kondisi nyata, meskipun bukan indikator utama. Prinsip yang melandasinya sederhana: lebih baik indikator yang cukup-baik (good enough) dan konsisten, daripada menunggu data sempurna tetapi terlambat. Dengan proxy tools, matriks seleksi PSN tetap dapat dijalankan, keputusan tetap dapat dibuat berbasis bukti, dan kebijakan tidak kehilangan momentum. Penggunaan proxy dipandang penting sebagai jembatan sebelum instrumenpenilaianPSNyangmengintegrasikanvariabelIndeksKetahanan Nasional terbangun secara penuh. Proxy dapat mengisi kekosongan data, memandu perencanaan, sekaligus membiasakan para pengambil keputusan menggunakan indikator kuantitatif. Dengan begitu, transisi menuju sistem penilaian yang komprehensif akan lebih mulus. Beberapa contoh proxy tools yang relevan untuk penilaian PSN mencakup: 1. Indeks toleransi dan kerukunan – digunakan sebagai proxy penerimaan sosial, legitimasi ideologi Pancasila, dan harmoni sosial. Jika skor kerukunan rendah, risiko konflik sosial akibat proyek meningkat. 2. Skor risiko bencana – dipakai untuk menilai ketahanan geografis dan kesiapan infrastruktur terhadap ancaman alam. BNPB telah mengembangkan InaRISK yang dapat menjadi basis data proxy. 3. Densitas gangguan sosial – dihitung dari jumlah protes, konflik,
- 273. 252 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 atau tindak kriminal di wilayah proyek. Data ini memberi sinyal awal tentang potensi resistensi sosial. 4. Intensitas emisi – dijadikan indikator dampak ekologis dan kontribusiterhadapkrisisiklim.Proxyinipentinguntukmemastikan PSN selaras dengan komitmen Paris Agreement dan target Net Zero Emission Indonesia 2060. 5. Kandungan lokal – digunakan untuk menilai sejauh mana proyek benar-benar memperkuat kemandirian industri nasional. Kandungan lokal yang rendah menunjukkan risiko ketergantungan impor. 6. Risiko siber – indikator ini semakin vital karena banyak PSN terkait dengan infrastruktur digital. Tingginya risiko peretasan pusat data atau jaringan telekomunikasi dapat melemahkan ketahanan nasional. Agar proxy tools kredibel, diperlukan kalibrasi lintas lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan konsistensi metodologi. BNPB memberikan basis data risiko bencana. Kementerian teknis menyediakan indikator sektoral, sementara mekanisme ground-truthing komunitas memastikan data benar-benar merepresentasikan realitas di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip OECD tentang multi-stakeholder data governance, yang menekankan validasi indikator melalui kombinasi data resmi dan partisipasi masyarakat. UNDP dalam Measuring Resilience Report menegaskan bahwa penggunaan proxy tools adalah bagian dari adaptive governance. Alih- alih menunggu data sempurna, pemerintah dianjurkan mengadopsi indikator proksi yang dapat diperbaiki seiring waktu. World Bank dalam World Development Report 2021 menekankan pentingnya timely data untuk kebijakan pembangunan. Menurut WEF, proksi yang konsisten memungkinkan negara mengambil keputusan cepat di tengah ketidakpastian global, tanpa kehilangan arah strategis. Dalam perspektif nasional, penggunaan proxy tools merupakan wujud tanggung jawab negara untuk tidak menunda pembangunan demi alasan teknis. Bung Karno pernah menegaskan bahwa pembangunan adalah revolusi yang tidak boleh berhenti hanya karena kesempurnaan belum tercapai. Dengan proksi, PSN tetap bergerak, sambil sistem data terus disempurnakan. Inilah sikap heroik: berani mengambil keputusan meski data belum sempurna tetapi tetap bertanggung jawab dengan mekanisme kalibrasi dan audit.
- 274. 253 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas kerangka penggunaan proxy tools dalam penilaian PSN, berikut disajikan tabel analisis: Tabel 8.5 Proxy Tools Penilaian PSN dan Kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional No Proxy Tools Fungsi dalam Penilaian PSN Mekanisme Kalibrasi & Validasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Indeks toleransi/ kerukunan Mengukur legitimasi sosial & risiko konflik Data Kemenag, BPS, survei komunitas Kohesi sosial meningkat, konflik horizontal dicegah 2 Skor risiko bencana (InaRISK BNPB) Menilai ketahanan geografis & kesiapan infrastruktur BNPB, BMKG, KLHK, validasi lapangan Infrastruktur adaptif, resiliensi bencana terjaga 3 Densitas gangguan sosial Indikator potensi resistensi & keamanan publik Data Polri, survei sosial, media monitoring Stabilitas keamanan lokal meningkat 4 Intensitas emisi Proxy dampak ekologis & kontribusi iklim KLHK, BPS, laporan emisi industri Selaras NZE 2060, ekosistem lebih berkelanjutan 5 Kandungan lokal Mengukur kontribusi industri nasional Data Kemenperin, BPS, audit proyek Kemandirian industri, substitusi impor meningkat 6 Risiko siber Proxy keamanan digital infrastruktur kritis BSSN, Kominfo, audit vendor Kedaulatan digital terjaga, infrastruktur aman Penggunaan proxy tools memastikan bahwa PSN tidak berjalan dalam kegelapan informasi. Setiap keputusan memiliki dasar kuantitatif meskipun belum sempurna. Lebih jauh, proxy menjadi jembatan menuju data maturity, di mana indikator yang awalnya sementara dapat berkembang menjadi indikator utama setelah melalui kalibrasi, integrasi, dan validasi.
- 275. 254 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, proxy tools berfungsi sebagai “alat transisi strategis” yang memungkinkan pembangunan tetap bergerak, adaptif terhadap ketidakpastian, dan bertanggung jawab secara publik. Dalam perspektif kebangsaan, proxy bukan sekadar indikator teknis tetapi instrumen patriotik untuk memastikan PSN menjadi pilar ketahanan nasional meskipun menghadapi keterbatasan data. Penggunaan proxy tools dalam PSN membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kecerdasan adaptif. Bangsa ini tidak menunggu kondisi ideal untuk bergerak melainkan terus maju sambil memperbaiki sistem. Dengan proksi, PSN menjadi bukti keberanian bangsa untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga arah menuju Indonesia Emas 2045. 8.6. EVALUASI BERBASIS PROJECT LEVEL Dalam kerangka pembangunan nasional, evaluasi sering kali berhenti pada tingkat portofolio. Pemerintah menilai keberhasilan PSN berdasarkan jumlah proyek yang selesai, total nilai investasi, atau luasan infrastruktur yangterbangun.Namun,evaluasisemacamitutidakcukupuntukmenjawab pertanyaan fundamental: apakah PSN benar-benar berkontribusi pada ketahanan nasional? Untuk menjawabnya, evaluasi harus drill-down ke tingkat proyek, dengan menilai kelayakan teknis-finansial, dampak sosial- lingkungan, keamanan, serta keterkaitan dengan kebijakan lokal. Hanya dengan pendekatan evaluasi berbasis project level, PSN dapat dipastikan layak secara multidimensi, bukan sekadar lolos karena momentum politik atau kepentingan jangka pendek. Evaluasi berbasis proyek menekankan pentingnya mengaitkan deliverable teknis dengan prasyarat sosial, lingkungan, dan pertahanan- keamanan. Dalam hal ini, mekanisme gate review sangat penting. Setiap proyek harus melewati serangkaian gerbang evaluasi, di mana hasil teknis (misalnya progres konstruksi) tidak dapat diterima tanpa pemenuhan prasyarat sosial (seperti persetujuan masyarakat melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent/FPIC), lingkungan (melalui AMDAL yang kredibel), maupun keamanan (seperti audit keamanan siber atau kesiapan infrastruktur perbatasan). Dengan sistem ini, evaluasi bukan hanya administratif tetapi substantif, menyentuh seluruh aspek ketahanan nasional. Kelayakan teknis-finansial tetap menjadi basis utama tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Proyek bendungan misalnya, tidak hanya dinilai dari
- 276. 255 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kelayakan hidrologi dan efisiensi biaya tetapi juga dari dampak sosialnya terhadap masyarakat yang direlokasi, dampak ekologis terhadap ekosistem, serta relevansi strategis terhadap ketahanan pangan. Proyek jalan tol tidak hanya dilihat dari proyeksi arus lalu lintas dan kelayakan finansial tetapi juga dari kontribusinya terhadap integrasi wilayah, resiliensi logistik nasional, dan keamanan perbatasan bila terletak di daerah strategis. Dengan demikian, setiap PSN dinilai sebagai entitas multidimensi yang berdampak luas terhadap gatra-gatra ketahanan nasional. Ditekankan bahwa setiap PSN harus dinilai dengan matriks evaluasi yang menghubungkan indikator teknis, sosial, lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Penilaian ini kemudian dituangkan dalam skor yang menentukan status proyek: go (lanjut), hold (tunda untuk perbaikan), atau kill (dihentikan karena tidak layak). Skema ini sejalan dengan praktik internasional yang direkomendasikan oleh OECD dalam Infrastructure Governance Framework (2021), di mana setiap proyek harus diuji melalui multicriteria analysis sebelum keputusan akhir. UNDP menekankan bahwa evaluasi berbasis proyek harus menilai social return on investment, yakni sejauh mana proyek menghasilkan manfaat sosial di luar keuntungan finansial. World Bank menambahkan pentingnya environmentalandsocialsafeguardsagarpembangunantidakmenimbulkan kerugian jangka panjang. WEF menegaskan bahwa infrastruktur kritis harus dievaluasi dengan lensa keamanan siber dan geopolitik, karena ancaman global semakin kompleks. Semua perspektif ini memperkuat argumen bahwa evaluasi berbasis project level adalah fondasi untuk memastikan PSN menjadi instrumen ketahanan nasional yang tangguh. Lebih jauh, evaluasi project level mendorong keterkaitan erat antara PSN dengan kebijakan lokal. Pemerintah daerah, masyarakat adat, dan komunitas lokal harus dilibatkan dalam proses evaluasi agar proyek tidak kehilangan legitimasi sosial. Keterlibatan ini juga menjadi mekanisme ground truthing, di mana data teknis diverifikasi dengan kenyataan lapangan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya top-down tetapi juga bottom-up, memastikan harmoni antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Evaluasi berbasis proyek juga menekankan pentingnya adaptive governance. Proyek yang dinilai kurang memenuhi aspek sosial- lingkungan dapat didesain ulang sebelum menimbulkan konflik. Proyek yang menghadapi risiko keamanan dapat diperkuat dengan protokol tambahan. Dengan siklus evaluasi yang adaptif, PSN tidak terjebak dalam
- 277. 256 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 jebakan sunk cost—memaksa melanjutkan proyek meskipun jelas tidak layak. Sebaliknya, proyek dapat dihentikan atau dialihkan ke strategi lain tanpa menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam kerangka heroik, evaluasi berbasis project level adalah bukti tanggung jawab negara untuk menjaga setiap rupiah anggaran, setiap jengkal tanah, dan setiap suara rakyat. Evaluasi bukan sekadar formalitas tetapi perisai bangsa agar pembangunan tidak menjadi sumber kerentanan baru. Seperti pesan Bung Hatta, pembangunan sejati adalah pembangunan yang menghadirkan keadilan dan keberlanjutan. Dengan evaluasi yang multidimensi, PSN dapat menjadi instrumen perjuangan kebangsaan, bukan sekadar pencapaian administratif. Untuk memperjelas kerangka evaluasi ini, berikut disajikan tabel analisis project level untuk PSN: Tabel 8.6 Evaluasi Berbasis Project Level Proyek Strategis Nasional No Aspek Evaluasi Kriteria Utama Mekanisme Gate Review Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Kelayakan Teknis- Finansial Studi kelayakan teknis, analisis biaya-manfaat, pembiayaan berkelanjutan Audit teknis, analisis life-cycle cost, validasi independen Proyek efisien, investasi optimal, stabilitas fiskal terjaga 2 Dampak Sosial Persetujuan masyarakat (FPIC), keadilan relokasi, manfaat inklusif Konsultasi publik, survei sosial, mekanisme keluhan Legitimasi publik meningkat, konflik sosial berkurang 3 Dampak Lingkungan AMDAL substantif, emisi karbon, daya dukung ekologi Audit lingkungan, validasi KLHK, pengawasan independen Ekosistem terjaga, pembangunan berkelanjutan tercapai 4 Aspek Keamanan Risiko siber, keamanan fisik, lokasi strategis perbatasan Audit keamanan oleh TNI- Polri-BSSN, uji kerentanan siber Infrastruktur aman, deterrence meningkat, Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional diperkuat 5 Pertautan Kebijakan Lokal Sinkronisasi dengan RPJMD, dukungan pemerintah daerah Forum koordinasi pusat-daerah, verifikasi lapangan Harmonisasi pusat-daerah, pembangunan responsif
- 278. 257 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Aspek Evaluasi Kriteria Utama Mekanisme Gate Review Implikasi bagi Ketahanan Nasional 6 Monitoring & Evaluasi Skor multidimensi: go/hold/kill Review periodik, laporan publik, audit BPK Transparansi meningkat, akuntabilitas terjaga Tabel ini memperlihatkan bahwa evaluasi berbasis project level bukan sekadaralatteknistetapiinstrumenstrategisyangmenyatukankepentingan teknis, sosial, lingkungan, keamanan, dan kebijakan lokal. Setiap proyek diuji tidak hanya dengan angka finansial tetapi juga dengan legitimasi sosial, keberlanjutan lingkungan, keamanan nasional, dan konsistensi kebijakan. Dengan evaluasi semacam ini, PSN benar-benar menjadi national project with national character. Pembangunan tidak lagi didorong oleh kepentingan sesaat melainkan oleh visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Evaluasi berbasis project level memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang layak, tangguh, dan benar- benar memperkuat ketahanan nasional. Dengan demikian, evaluasi berbasis proyek adalah manifestasi dari kepemimpinan nasional yang visioner dan bertanggung jawab. Ia menjadikan pembangunan sebagai jalan perjuangan, bukan sekadar proyek. Dengan sistem evaluasi ini, Indonesia membuktikan diri sebagai bangsa yang berani menghadapi kenyataan, memperbaiki kelemahan, dan terus bergerak maju dengan langkah pasti menuju masa depan yang gemilang. 8.7. FRAMEWORK ZHANG TENTANG RESILIENCE POLICY Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan dan dinamika global, bangsa Indonesia membutuhkan instrumen kebijakan yang mampu menjamin ketangguhan jangka panjang. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam literatur internasional adalah Resilience Policy Framework yang dikembangkan Zhang, yang membagi instrumen kebijakan ke dalam tiga kategori utama: supply-based, environment-based, dan demand-based policy tools. Ketiganya dirancang untuk memperkuat kapasitas adaptasi, pemulihan, dan transformasi suatu negara atau sistem pembangunan ketika menghadapi guncangan. Kerangka Zhang relevan dengan PSN karena ia memberikan panduan bagaimana intervensi negara harus diatur secara seimbang. Pertama, supply-based policy tools menekankan pentingnya penyediaan
- 279. 258 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 infrastruktur, layanan publik, dan investasi langsung yang memperkuat kapasitas dasar. Kedua, environment-based policy tools berfungsi menciptakan iklim regulasi, fiskal, dan kelembagaan yang kondusif bagi ketahanan. Ketiga, demand-based policy tools fokus pada pembentukan kemitraan publik-swasta, insentif pasar, dan kebijakan market shaping untuk memperkuat ketahanan jangka panjang. Ketiga instrumen ini harus dipetakan ke dalam lima dimensi ketahanan: lingkungan, teknologi, ekonomi, sosial, dan organisasi. Dengan pemetaan ini, PSN tidak hanya dinilai dari sisi teknis pembangunan tetapi juga sejauh mana ia memperkuat kapasitas adaptasi lintas sektor. Misalnya, pembangunan bendungan (supply-based) harus dilihat dari kontribusinya terhadap ketahanan lingkungan (air, pangan, ekologi). Reformasi regulasi energi terbarukan (environment-based) dinilai dari kontribusinya terhadap ketahanan teknologi dan ekonomi. Sementara itu, insentif bagi industri digital lokal (demand-based) dilihat dari dampaknya terhadap ketahanan sosial dan organisasi. Konsep Zhang ini sejatinya selaras dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Trigatra (geografi, demografi, sumber kekayaan alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan- keamanan) tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait. Framework Zhang membantu mengoperasionalisasi keterkaitan tersebut dalam bentuk kebijakan yang konkret, terukur, dan adaptif. UNDP menekankan bahwa pembangunan ketahanan memerlukan instrumen kebijakan yang simultan antara penyediaan layanan publik, regulasi adaptif, dan pemberdayaan pasar. World Bank dalam Resilient Infrastructure Report (2021) menegaskan perlunya integrasi supply, environment, dan demand untuk membangun ketahanan sistemik. OECD menekankan pentingnya policy coherence, sementara WEF dalam Global Resilience Report (2023) menyoroti bahwa resilience bukan hanya tentang kemampuan pulih tetapi juga tentang kapasitas bertransformasi. Semua perspektif ini sejalan dengan Framework Zhang, yang mampu menjembatani pendekatan teknis dengan strategi kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, Framework Zhang dapat dipakai untuk memastikan PSN tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana alam, krisis iklim, disrupsi teknologi, maupun gejolak geopolitik. Dengan framework ini, setiap PSN dapat dipetakan kontribusinya terhadap lima
- 280. 259 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dimensi ketahanan, sehingga pembangunan tidak bersifat parsial tetapi integratif. Untuk memperjelas, berikut tabel pemetaan Framework Zhang terhadap PSN: Tabel 8.7 Pemetaan Framework Zhang untuk Resilience Policy dalam PSN No Instrumen Kebijakan Contoh Intervensi pada PSN Dimensi Ketahanan yang Diperkuat Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Supply-based Policy Tools Pembangunan jalan tol, bendungan, pembangkit energi terbarukan, pusat data nasional Lingkungan (pangan, energi, air), Teknologi (digitalisasi), Ekonomi (efisiensi biaya logistik) Infrastruktur dasar tangguh, mendukung konektivitas, kemandirian energi, dan pemerataan pembangunan 2 Environment- based Policy Tools Reformasi regulasi investasi, fiskal hijau, penerapan standar keamanan siber, tata ruang berbasis risiko bencana Organisasi (tata kelola), Lingkungan (mitigasi bencana, emisi), Sosial (keadilan ruang) Kepastian hukum meningkat, stabilitas politik- ekonomi terjaga, legitimasi sosial bertambah 3 Demand- based Policy Tools Kemitraan publik- swasta (PPP), insentif industri hijau, program market shaping digital dan hilirisasi SDA Ekonomi (hilirisasi, green jobs), Sosial (lapangan kerja, pemberdayaan lokal), Teknologi (alih teknologi) Perekonomian inklusif, kemandirian industri tumbuh, kapasitas inovasi meningkat Tabel di atas menunjukkan bahwa PSN harus dievaluasi tidak hanya dari keberhasilan konstruksi tetapi dari kontribusinya terhadap resilience. Supply-based tools memastikan infrastruktur fisik hadir; environment- based tools menciptakan iklim regulatif yang sehat; dan demand-based tools membentuk perilaku pasar dan memperkuat partisipasi masyarakat. Ketiganya saling melengkapi dan bersama-sama memperkuat lima dimensi ketahanan bangsa. Evaluasi berbasis Framework Zhang juga mendorong keberanian untuk mengambil langkah heroik: mengoreksi kebijakan yang hanya berorientasi
- 281. 260 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pada jangka pendek, mengutamakan keberlanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan tidak meninggalkan siapa pun. Dengan kerangka ini, PSN benar-benar menjadi instrumen perjuangan bangsa, bukan sekadar proyek infrastruktur. Sebagai contoh, dalam dimensi lingkungan, Framework Zhang mendorong agar setiap PSN berkontribusi terhadap pengendalian emisi, konservasi air, dan mitigasi bencana. Dalam dimensi teknologi, framework ini memastikan PSN membawa alih teknologi, tidak sekadar konsumsi teknologiasing.Dalamdimensiekonomi,PSNdiarahkanuntukmenciptakan nilai tambah dalam negeri dan memperkuat produktivitas. Dalam dimensi sosial, PSN harus membangun kohesi masyarakat melalui pemberdayaan dan inklusi. Dalam dimensi organisasi, PSN harus memperkuat tata kelola, integritas, dan kapasitas kelembagaan. Dengan pemetaan semacam itu, Framework Zhang memberikan panduan praktis sekaligus strategis untuk memastikan PSN tidak hanya menghasilkan output tetapi juga outcome dan impact yang memperkokoh ketahanan nasional. Inilah esensi pembangunan resilience: kemampuan tidak hanya untuk bertahan dalam krisis tetapi juga untuk bertransformasi menjadi lebih kuat. Dalam konteks heroik kebangsaan, penerapan Framework Zhang menjadi bukti bahwa Indonesia berani menata pembangunan dengan visi jauh ke depan. PSN tidak dilihat sebagai proyek sesaat tetapi sebagai bagian dari perjuangan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan keseimbangan antara supply, environment, dan demand, bangsa ini tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun resilience yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan semangat persatuan. Dengan demikian, Framework Zhang tentang Resilience Policy memberikan instrumen konseptual sekaligus operasional yang sangat relevan untuk PSN. Ia menjembatani antara analisis akademik dan praktik kebijakan, antara teori resilience global dan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Dengan framework ini, PSN dapat dipastikan berkontribusi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada penguatan daya pulih, adaptasi, dan transformasi bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. 8.8. INTEGRASI BIG DATA DALAM PSN Pembangunannasionaldieratransformasidigitalmembutuhkanfondasi data yang kuat, terpadu, dan terpercaya. Dalam konteks PSN, data bukan
- 282. 261 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 hanya sekadar catatan administratif tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memperkuat ketahanan nasional. Selama ini, pengelolaan PSN kerap menghadapi persoalan klasik: data tersebar di berbagai kementerian/lembaga, tidak sinkron, dan sering kali tertinggal dibanding dinamika lapangan. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan, ketidakefisienan, bahkan potensi konflik. Karena itu, integrasi big data menjadi kebutuhan mendesak agar PSN bergerak dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, mampu mendeteksi masalah sejak dini, memperkecil biaya kegagalan, serta memperbesar legitimasi publik. Platform data terpadu menjadi inti dari integrasi ini. Dalam satu sistem, berbagai jenis data dikombinasikan: peta risiko bencana, data sosial- ekonomi, status perizinan, rantai pasok material, hingga progres fisik dan keuangan proyek. Dengan sistem ini, pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah dapat melihat gambaran komprehensif, melakukan analisis lintas sektor, serta mengeksekusi kebijakan dengan presisi. Misalnya, pembangunan bendungan dapat langsung dikaitkan dengan data curah hujan, kepadatan penduduk di sekitar, status lahan, serta kebutuhan energi dan pangan. Dengan demikian, setiap keputusan tidak lagi berbasis intuisi semata melainkan pada bukti empiris yang terukur. Lebih dari sekadar integrasi, big data memungkinkan analitik prediktif yang mampu mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk mendeteksi potensi keterlambatan proyek, indikasi konflik sosial, atau anomali biaya. Jika pola tertentu menunjukkan potensi lonjakan biaya material atau meningkatnya intensitas protes masyarakat, sistem dapat memberi peringatan dini. Dengan cara ini, pemerintah dapat segera mengambil langkah korektif, bukan menunggu masalah membesar. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi World Bank dalam Infrastructure Governance Report (2022) yang menekankan pentingnya predictive analytics untuk mengurangi risiko kegagalan proyek. Integrasi big data juga meningkatkan transparansi publik. Melalui dashboards yang dapat diakses masyarakat, publik dapat melihat progres fisik, penyerapan anggaran, serta dampak sosial dari setiap PSN. Transparansi ini bukan hanya instrumen akuntabilitas tetapi juga cara membangun kepercayaan rakyat kepada negara. Dalam kerangka ideologis, ini memperkokoh nilai Pancasila khususnya sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan sosial). Namun, transparansi tidak berarti membuka
- 283. 262 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seluruh data. Untuk menjaga kedaulatan, role-based access control harus diterapkan, di mana data strategis hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Dengan keseimbangan ini, keterbukaan publik dan keamanan negara dapat berjalan beriringan. Aspek penting lainnya adalah data lineage, yaitu pencatatan jejak asal- usul, transformasi, dan penggunaan data. Dengan mekanisme ini, setiap keputusan berbasis data dapat diaudit kembali: dari mana data berasal, bagaimana diolah, dan siapa yang menggunakan. OECD menekankan bahwa traceability of data adalah prasyarat akuntabilitas dalam tata kelola publik. Dengan data lineage, PSN tidak hanya transparan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan politik. Dalam praktik internasional, UNDP menegaskan bahwa big data harus dilihat sebagai bagian dari resilience infrastructure, bukan hanya teknologi. WEF dalam Global Future Council on Data menyebut bahwa negara yang berhasil mengintegrasikan big data dalam kebijakan publik akan lebih adaptif menghadapi krisis global. Di Indonesia, integrasi big data dalam PSN selaras dengan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 yang menekankan perencanaan berbasis bukti dan risiko (risk-informed planning). Lebih jauh, integrasi big data adalah manifestasi heroik dalam kepemimpinan nasional. Ia menunjukkan keberanian bangsa untuk melampaui cara lama yang terfragmentasi menuju sistem yang modern, efisien, dan berdaulat. Dengan big data, pembangunan menjadi bukan sekadar proyek fisik tetapi sebuah orkestrasi cerdas untuk memperkuat daya tahan bangsa. Untuk memperjelas peran big data dalam PSN, berikut tabel analisis integratif: Tabel 8.8 Integrasi Big Data dalam Pengelolaan PSN No Komponen Big Data Fungsi dalam PSN Mekanisme Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Platform Data Terpadu Menggabungkan data bencana, sosial-ekonomi, perizinan, rantai pasok, progres proyek Integrasi lintas K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta Keputusan lebih presisi, kebijakan lintas sektor konsisten
- 284. 263 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Komponen Big Data Fungsi dalam PSN Mekanisme Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Analitik Prediktif Deteksi dini keterlambatan, konflik sosial, anomali biaya Algoritma pembelajaran mesin, simulasi risiko Risiko proyek berkurang, efisiensi fiskal meningkat 3 Dashboards Publik Transparansi progres fisik- keuangan Akses publik dengan perlindungan data strategis Kepercayaan rakyat meningkat, legitimasi negara menguat 4 Role-based Access Perlindungan data sensitif Kontrol akses sesuai otoritas lembaga Kedaulatan digital terjaga, keamanan informasi terjamin 5 Data Lineage Audit jejak data dari sumber hingga keputusan Metadata otomatis, audit trail, regulasi perlindungan data Keputusan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabilitas publik meningkat 6 Integrasi dengan Indeks Ketahanan Nasional Mengaitkan data proyek dengan Indeks Ketahanan Nasional Matriks kontribusi PSN berbasis data Pembangunan outcome- driven, memperkuat resilience Tabel di atas memperlihatkan bahwa big data bukan sekadar alat pendukung tetapi kerangka yang mengikat seluruh dimensi PSN. Dari integrasi lintas data, analitik prediktif, transparansi publik, hingga perlindungan keamanan digital, big data menjadi tulang punggung pengelolaan pembangunan. Dengan sistem ini, PSN tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan visi kebangsaan. Dengan demikian, integrasi big data dalam PSN adalah wujud nyata transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia memastikan bahwa setiap proyek bukan sekadar pembangunan fisik tetapi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan nasional. Dengan data yang terpadu, transparan, aman, dan dapat diaudit, PSN akan menjadi instrumen yang tangguh, visioner, dan heroik, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu memimpin dengan kecerdasan, keberanian, dan keadilan.
- 285. 264 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 8.9. DIGITALISASI TATA KELOLA PSN Tata kelola pembangunan nasional adalah medan yang sarat dengan tantangan birokrasi, ego sektoral, dan keterbatasan transparansi. PSN, sebagai ujung tombak transformasi menuju Indonesia Emas 2045, menuntut sistem pengelolaan yang modern, efisien, dan akuntabel. Di era digital, jawaban terhadap problem klasik tersebut adalah digitalisasi tata kelola PSN. Melalui sistem digital yang terintegrasi, seleksi, perizinan, pengadaan, hingga monitoring proyek dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan bebas dari intervensi politik jangka pendek. Digitalisasi bukan hanya alat teknis melainkan strategi kebangsaan untuk memastikan pembangunan menjadi instrumen ketahanan nasional. Digitalisasi seleksi, perizinan, pengadaan, dan monitoring mampu memotong bottleneck birokrasi yang selama ini memperlambat eksekusi. Sistem digital memungkinkan otomatisasi tahapan administratif, meminimalkan kontak langsung yang rentan korupsi, serta mempercepat alur koordinasi antarlembaga. Dalam kerangka ini, standar data bersama dan application programming interfaces (APIs) menjadi penting. Dengan data yang sama diakses oleh semua pihak, tercipta single source of truth, yang mengurangi potensi manipulasi informasi dan perbedaan persepsi. Sistem ini sejalan dengan rekomendasi OECD mengenai open government data yang menekankan pentingnya konsistensi data dalam tata kelola publik. E-procurement adalah salah satu pilar penting digitalisasi tata kelola PSN. Dengan sistem pengadaan berbasis integritas, proses tender menjadi transparan, dapat diaudit, dan sulit dimanipulasi. World Bank menegaskan dalam Global Procurement Report bahwa digitalisasi pengadaan dapat mengurangi biaya hingga 30% sekaligus menekan risiko korupsi. Di Indonesia, e-procurement dapat diperkuat dengan penggunaan blockchain untukmemastikansetiaptransaksitercatatpermanendantidakbisadiubah. Hal ini akan memperbesar kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Inovasi lain yang relevan adalah penggunaan project passports, yaitu sistem penyimpanan digital yang merekam seluruh jejak keputusan lintas gate review proyek. Dengan project passports, setiap keputusan – mulai dari studi kelayakan, AMDAL, persetujuan masyarakat (FPIC), hingga audit keamanan – terdokumentasi dalam satu arsip digital. Sistem ini memungkinkan audit dilakukan kapan saja, oleh siapa saja yang berwenang, dengan jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip traceability yang ditekankan UNDP
- 286. 265 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan OECD sebagai elemen fundamental dalam governance modern. Lebih jauh, digitalisasi tata kelola PSN juga mencakup keterlibatan rakyat. Citizen portal menyediakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau masukan terkait proyek. Dengan grievance redress mechanism yang terintegrasi, suara masyarakat tidak hanya didengar tetapi juga ditindaklanjuti. Hal ini memperkuat legitimasi sosial PSN, mengurangi potensi konflik, sekaligus membangun kepercayaan rakyat kepada negara. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan bahwa partisipasi publik berbasis digital adalah indikator penting tata kelola demokratis yang adaptif terhadap era digital. Integrasi sistem digital juga memperkuat dimensi keamanan. Setiap data proyek harus dilindungi dengan standar keamanan berlapis, termasuk enkripsi, kontrol akses berbasis peran (role-based access), serta audit siber berkala. Di era serangan siber yang semakin kompleks, pengelolaan PSN yang terhubung ke big data dan sistem digital harus menempatkan keamanan digital sebagai prioritas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu memainkan peran sentral dalam merancang protokol keamanan digital untuk PSN, agar informasi strategis tidak bocor dan infrastruktur kritis terlindungi. Digitalisasi tata kelola PSN bukan sekadar modernisasi administratif tetapi sebuah lompatan heroik yang mencerminkan keberanian bangsa untuk meninggalkan pola lama yang rentan inefisiensi menuju sistem baru yang transparan,efisien,danberintegritas. Bung Karnopernahmenegaskan bahwa pembangunan adalah revolusi. Maka, digitalisasi adalah wujud revolusi administrasi pembangunan yang membawa bangsa menuju era baru ketahanan nasional berbasis teknologi. Untuk memperjelas peran digitalisasi dalam tata kelola PSN, berikut disajikan tabel analisis: Tabel 8.9 Digitalisasi Tata Kelola PSN dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Komponen Digitalisasi Fungsi dalam PSN Mekanisme Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Seleksi Proyek Digital Menjamin seleksi berbasis data, bebas dari intervensi politik Sistem daring berbasis indikator Indeks Ketahanan Nasional, algoritma penilaian risiko Proyek lebih objektif, legitimasi meningkat, bias politik berkurang
- 287. 266 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Komponen Digitalisasi Fungsi dalam PSN Mekanisme Implementasi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Perizinan Terpadu Online Memotong birokrasi dan ego sektoral Platform OSS, integrasi API antar K/L dan daerah Proses lebih cepat, biaya administrasi berkurang, kepastian hukum meningkat 3 E-Procurement Berbasis Integritas Menekan korupsi, meningkatkan efisiensi biaya Tender digital, blockchain untuk jejak transaksi Anggaran lebih efisien, kepercayaan investor meningkat 4 Project Passports Menyimpan jejak keputusan lintas gate review Arsip digital permanen, berbasis blockchain Audit lebih mudah, akuntabilitas meningkat, konflik hukum berkurang 5 Citizen Portal & Grievance Redress Menyerap aspirasi masyarakat, mencegah konflik Portal publik, aplikasi mobile, integrasi sistem pengaduan Legitimasi sosial meningkat, partisipasi rakyat terjamin 6 Data & Keamanan Siber Melindungi data strategis PSN Enkripsi, role-based access, audit siber berkala Kedaulatan digital terjaga, infrastruktur kritis terlindungi Tabel di atas menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya modernisasi teknis tetapi transformasi sistemik yang menyentuh semua dimensi PSN. Seleksi proyek menjadi lebih objektif, perizinan lebih cepat, pengadaan lebih bersih, dokumentasi lebih transparan, partisipasi publik lebih kuat, dan keamanan digital lebih terjamin. Semua elemen ini pada akhirnya memperkokoh Ketahanan Nasional. Dengan digitalisasi tata kelola, PSN bertransformasi dari sekadar daftar proyek menjadi sebuah ekosistem pembangunan yang modern, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memastikan bahwa pembangunan tidak lagi menjadi arena perebutan kepentingan sektoral melainkan wahana perjuangan kolektif bangsa menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, digitalisasi tata kelola PSN adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengintegrasikan semangat kebangsaan dengan teknologi mutakhir. Ia menjadi manifestasi keberanian bangsa
- 288. 267 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 untuk menata ulang sistem pembangunan, memastikan setiap proyek berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional, serta membangun legitimasi negara di mata rakyat dan dunia. Inilah jalan heroik yang membawa Indonesia melangkah pasti menuju masa depan yang tangguh, berdaulat, dan bermartabat. 8.10. MONITORING & EVALUASI BERBASIS RISIKO Monitoring dan Evaluasi (M&E) adalah jantung dari tata kelola pembangunan. Tanpa M&E yang kuat, PSN berisiko kehilangan arah, terjebak dalam formalitas administratif, dan gagal mewujudkan dampak nyata bagi ketahanan nasional. Namun, M&E tradisional sering kali berfokus pada pencapaian fisik dan keuangan semata, tanpa mengaitkannya dengan risiko yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan Monitoring & Evaluation berbasis Risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan PSN tetap adaptif, berorientasi dampak, dan tahan terhadap guncangan. Pendekatan berbasis risiko berarti setiap indikator kinerja PSN dihubungkan dengan risk register yang mencakup aspek teknis, sosial, lingkungan, fiskal, geopolitik, dan siber. Dengan kerangka ini, M&E tidak hanya mencatat capaian tetapi juga mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keberhasilan. Sebagai contoh, jika progres fisik proyek bendungan mencapai target tetapi risiko sosial berupa resistensi masyarakat meningkat, maka evaluasi harus menandai adanya red flag. Indikator teknis tidak boleh dilihat terpisah dari risiko multidimensi yang menyertainya. Dalam M&E berbasis risiko, early warning system menjadi komponen utama. Sistem ini dirancang untuk memberi peringatan dini ketika ambang batas risiko tertentu terlampaui. Misalnya, keterlambatan proyek di atas 20% jadwal dapat memicu aktivasi rencana kontinjensi; lonjakan protes sosial dapat mengaktifkan mekanisme FPIC tambahan; atau serangan siber terhadap pusat data proyek dapat memicu audit keamanan digital. Dengan demikian, setiap risiko ditangani secara cepat dan proporsional sebelum berkembang menjadi krisis. Review triwulan menjadi pilar lain M&E berbasis risiko. Setiap tiga bulan, realisasi fisik dan keuangan proyek harus dikaitkan langsung dengan pencapaian outcome dan peningkatan Indeks Ketahanan Nasional. Jika proyek jalan tol tidak meningkatkan konektivitas wilayah atau mengurangi biaya logistik, maka meskipun progres konstruksi tercapai, evaluasi harus
- 289. 268 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 menggarisbawahi adanya kesenjangan outcome. Dengan cara ini, PSN beralih dari paradigma output-driven menjadi outcome- dan impact- driven. Lebih jauh, M&E berbasis risiko berfungsi sebagai mekanisme policy adjustment. Temuan evaluasi dapat memicu perubahan portofolio PSN. Proyek yang terbukti tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan nasional atau justru menimbulkan kerentanan baru dapat dikeluarkan dari daftar PSN. Sebaliknya, proyek baru yang strategis dapat dimasukkan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Dengan disiplin semacam ini, PSN menjadi portofolio dinamis, bukan daftar statis, yang selalu relevan dengan kebutuhan bangsa. UNDP menegaskan dalam Resilience Development Framework bahwa M&E berbasis risiko memperkuat akuntabilitas publik dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok rentan. World Bank menekankan bahwa risk-based monitoring adalah prasyarat untuk menarik investasi jangka panjang, karena investor menuntut transparansi risiko. OECD dalam Risk Governance Report menegaskan perlunya keterkaitan antara indikator pembangunan dan register risiko nasional. Sementara WEF menyoroti bahwa ketahanan bangsa di abad ke-21 tidak hanya ditentukan oleh output pembangunan tetapi oleh kapasitas untuk mengantisipasi, beradaptasi, dan pulih dari guncangan. Dalam konteks Indonesia, M&E berbasis risiko selaras dengan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 yang menekankan pembangunan berbasis risiko (risk-informed development), sertap perlunya mengaitkan variabel Indeks Ketahanan Nasional dengan mekanisme evaluasi PSN. Dengan integrasi ini, PSN tidak hanya dinilai dari sisi teknis tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Untuk memperjelas kerangka M&E berbasis risiko, berikut tabel analisis: Tabel 8.10 Monitoring & Evaluasi (M&E) Berbasis Risiko dalam PSN No Dimensi Risiko Indikator M&E Mekanisme Early Warning & Kontinjensi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 1 Teknis Progres fisik, keterlambatan jadwal, kualitas konstruksi Peringatan dini jika keterlambatan >20%; rencana kontinjensi teknis Infrastruktur lebih andal, biaya kegagalan berkurang
- 290. 269 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Risiko Indikator M&E Mekanisme Early Warning & Kontinjensi Implikasi bagi Ketahanan Nasional 2 Sosial Tingkat penerimaan masyarakat, jumlah protes/konflik, FPIC Mekanisme grievance redress; FPIC tambahan; mediasi independen Kohesi sosial meningkat, konflik horizontal dicegah 3 Lingkungan Kualitas AMDAL, emisi karbon, dampak ekologi Audit lingkungan; peringatan dini jika emisi melebihi ambang Ekosistem terjaga, pembangunan berkelanjutan tercapai 4 Fiskal Realisasi anggaran, beban utang, cost overrun Alarm jika pembengkakan biaya >10%; evaluasi ulang pembiayaan Stabilitas fiskal terjaga, efisiensi APBN meningkat 5 Geopolitik Dampak terhadap perbatasan, jalur perdagangan, stabilitas regional Analisis geopolitik berkala; koordinasi dengan Kemlu & TNI Kedaulatan negara terjaga, posisi regional menguat 6 Siber Keamanan data proyek, serangan siber, integritas vendor TI Audit keamanan digital; firewall tambahan; enkripsi Kedaulatan digital terjaga, infrastruktur kritis terlindungi Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap dimensi risiko memiliki indikator M&E, mekanisme peringatan dini, serta implikasi langsung terhadap ketahanan nasional. Dengan cara ini, evaluasi tidak lagi sebatas administratif tetapi strategis, menjadikan PSN sebagai instrumen resilience bangsa. Dalam kerangka heroik, M&E berbasis risiko adalah manifestasi tanggung jawab negara terhadap rakyat. Ia memastikan bahwa pembangunan bukan sekadar pencapaian fisik tetapi peningkatan daya tahan bangsa. Ia menjamin bahwa setiap rupiah anggaran benar- benar menghasilkan manfaat, setiap proyek benar-benar memperkuat ketahanan, dan setiap keputusan benar-benar berpihak pada masa depan Indonesia. Dengan disiplin M&E berbasis risiko, bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan bukanlah perjalanan yang buta arah melainkan sebuah strategi yang terukur, adaptif, dan berdaulat. Inilah
- 291. 270 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 jalan menuju Indonesia Emas 2045: pembangunan yang tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga memperkuat daya pulih, adaptasi, dan transformasi bangsa.
- 292. 271 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 9.1. IBU KOTA NUSANTARA (IKN) I bu Kota Nusantara (IKN) adalah salah satu PSN paling ambisius yang pernah dijalankan bangsa Indonesia. Ia bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur melainkan transformasitatakelola,simbolpemerataanpembangunan,danmanifestasi persatuan nasional. IKN dimaksudkan untuk menjadi kota masa depan: hijau, cerdas, berkelanjutan, serta inklusif. Lebih jauh, IKN adalah proyek Studi Kasus Proyek Strategis Nasional BAB 9
- 293. 272 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kebangsaan yang mengintegrasikan visi Indonesia Emas 2045 dengan praktik nyata pembangunan lintas sektor. Secara strategis, IKN menjawab beberapa tantangan mendasar bangsa. Pertama, beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial telah melampaui daya dukung ekologis dan infrastruktur. Pemindahan ibu kota adalah strategi untuk mengurangi konsentrasi pembangunan yang berlebihan di Pulau Jawa dan memacu pemerataan pembangunan ke luar Jawa. Kedua, IKN diposisikan sebagai katalis transformasi tata kelola pemerintahan digital dan efisien, yang dapat menjadi model baru birokrasi Indonesia. Ketiga, IKN adalah simbol persatuan, karena pembangunan di Kalimantan Timur menegaskan bahwa pusat kekuasaan negara bukan milik satu wilayah melainkan milik seluruh bangsa. Namun, sebagaimana setiap PSN berskala besar, IKN menghadapi risiko multidimensi. Risiko ekologis sangat nyata mengingat lokasi pembangunan berada di wilayah hutan tropis dengan ekosistem yang rapuh. Jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan dapat menimbulkan deforestasi, kerusakan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan. Risiko pembiayaan juga krusial. Dengan kebutuhan investasi mencapai ratusan triliun rupiah, keberhasilan IKN sangat bergantung pada skema pembiayaan kreatif yang menggabungkan dana APBN, kemitraan publik- swasta (PPP), serta sumber pembiayaan hijau (green finance). Risiko sosial juga tidak bisa diabaikan. Dukungan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, harus diperoleh melalui mekanisme FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) agar legitimasi sosial terjaga dan konflik horizontal dihindari. Strategi mitigasi atas risiko-risiko tersebut telah dirancang. Dari sisi lingkungan, IKN didefinisikan sebagai forest city dengan konsep kota hutan rendah emisi. Pembangunan didesain untuk mempertahankan 70% wilayah sebagai kawasan hijau, dengan integrasi sistem transportasi publik rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, dan tata air adaptif. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengembangkan skema blended finance yang memadukan APBN, PPP, dan instrumen inovatif seperti sovereign wealth fund. Dari sisi sosial, berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan ekonomi berbasis komunitas diarahkan agar masyarakat sekitar menjadi bagian aktif dari ekosistem IKN, bukan sekadar penonton pembangunan. Lebih jauh, IKN harus disiplin dalam menerapkan standar lingkungan-sosial internasional. World Bank dan OECD menekankan
- 294. 273 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pentingnya Environmental and Social Safeguards dalam proyek besar untuk mencegah dampak jangka panjang. WEF menegaskan bahwa kota masa depan harus berfungsi sebagai resilient cities, yakni kota yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga tangguh menghadapi krisis iklim, geopolitik, maupun sosial. Jika IKN mampu menginternalisasi prinsip- prinsip ini, maka ia akan menjadi lighthouse project—sebuah mercusuar pembangunan yang menjadi teladan bagi dunia. Indikator keberhasilan IKN tidak boleh hanya berupa selesainya gedung pemerintahan atau infrastruktur dasar. Indikator keberhasilan harus mencakup layanan dasar berkelanjutan (air, energi, transportasi publik), serapan kerja lokal yang signifikan, keterlibatan rantai pasok nasional, serta peningkatan skor IKN (Indeks Ketahanan Nasional) untuk wilayah Kalimantan Timur. Dengan demikian, keberhasilan IKN benar-benar terukur dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional, bukan semata pencapaian fisik. Dari perspektif kebangsaan, IKN adalah wujud keberanian bangsa untuk menegaskan kedaulatannya. Bung Karno pernah berujar bahwa bangsa besar harus berani memikirkan dan melaksanakan hal-hal besar. IKN adalah manifestasi kalimat itu di era kontemporer. Ia menunjukkan bahwa Indonesia tidak takut mengambil langkah besar untuk menata masa depan, meskipun penuh risiko dan tantangan. Dalam kerangka Ketahanan Nasional, IKN memperkuat gatra geografi (pemerataan wilayah), gatra politik (simbol persatuan), gatra ekonomi (pemerataan pembangunan), gatra sosial budaya (penguatan identitas kebangsaan), serta gatra pertahanan-keamanan (kehadiran negara di wilayah strategis Kalimantan). UNDP menegaskan dalam Human Development Report bahwa kota masa depan harus menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu, IKN tidak boleh jatuh menjadi kota elitis yang hanya dihuni birokrasi dan investor. Ia harus menjadi kota yang inklusif, tempat masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan komunitas adat dapat tumbuh sejajar dengan investor global. Hanya dengan cara itu, IKN dapat menjadi simbol keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila.
- 295. 274 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas analisis, berikut tabel ringkasan studi kasus IKN: Tabel 9.1 Analisis Studi Kasus PSN: Ibu Kota Nusantara (IKN) No Aspek Risiko Utama Strategi Mitigasi Indikator Keberhasilan 1 Ekologi Deforestasi, degradasi ekosistem hutan tropis, emisi karbon Konsep forest city, 70% kawasan hijau, energi terbarukan, transportasi publik rendah emisi Penurunan emisi, ekosistem hutan terjaga, kota berlabel hijau 2 Pembiayaan Kebutuhan investasi besar, risiko ketergantungan APBN Skema blended finance, PPP, sovereign wealth fund, green finance Pembiayaan berkelanjutan, APBN tidak terbebani berlebihan 3 Sosial Resistensi masyarakat lokal, konflik lahan, legitimasi sosial rendah Penerapan FPIC, program pemberdayaan masyarakat lokal, dukungan UMKM Tingkat penerimaan sosial tinggi, partisipasi masyarakat meningkat 4 Ekonomi Rantai pasok asing mendominasi, manfaat tidak merata Kewajiban kandungan lokal, insentif UMKM, pelatihan vokasi Serapan tenaga kerja lokal meningkat, rantai pasok nasional kuat 5 Tata Kelola Risiko korupsi, ketidaktransparanan, politisasi proyek Tata kelola digital, project passport, citizen portal Transparansi meningkat, kepercayaan publik terjaga 6 Ketahanan Nasional IKN tidak memberi kontribusi pada Indeks Ketahanan Nasional wilayah Integrasi ASTAGATRA ke perencanaan IKN Skor Indeks Ketahanan Nasional wilayah Kalimantan meningkat signifikan Tabel ini menegaskan bahwa IKN bukan hanya soal membangun gedung dan jalan tetapi tentang menciptakan kota yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Keberhasilan IKN bergantung pada sejauh mana risiko ekologis, pembiayaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola dapat dimitigasi melalui strategi yang kredibel.
- 296. 275 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, studi kasus IKN memperlihatkan bahwa PSN multi- dimensi dapat menjadi game changer jika dirancang dengan integrasi risiko, disiplin tata kelola, dan orientasi ketahanan nasional. IKN adalah ujian sekaligus kesempatan: apakah bangsa ini mampu mewujudkan kota masa depan yang menjadi simbol keberanian, persatuan, dan kedaulatan. Jika berhasil, IKN akan menjadi mercusuar pembangunan, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia, menunjukkan bagaimana sebuah negara berkembang dapat merancang ibu kota baru yang tangguh, berkelanjutan, dan berkarakter kebangsaan. IKNadalahbuktinyatabahwaPSNdapatmenjadiinstrumenperjuangan, bukan sekadar pembangunan. Ia adalah lambang bahwa Indonesia, dengan segala keterbatasannya, berani bermimpi besar dan mewujudkannya. Dengan komitmen, disiplin, dan integritas, IKN akan mengantar bangsa ini melangkah tegap menuju Indonesia Emas 2045. 9.2. KERETA CEPAT JAKARTA–BANDUNG (KCJB) Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) adalah salah satu PSN ikonik sekaligus kontroversial dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Proyek ini diluncurkan sebagai simbol modernisasi transportasi, dan menghadirkan kebanggaan sekaligus tantangan besar bagi tata kelola pembangunan nasional. KCJB dimaksudkan bukan sekadar sebagai moda transportasi baru melainkan sebagai katalis perubahan dalam konektivitas, pembangunan daerah, dan efisiensi energi Secara strategis, KCJB dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh Jakarta–Bandung dari lebih dari tiga jam melalui jalan tol menjadi hanya sekitar 40 menit. Dengan demikian, KCJB diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di koridor metropolitan Jawa Barat, meningkatkan mobilitas pekerja, memperluas pasar pariwisata, dan memperkuat integrasi wilayah Jabodetabek–Bandung Raya. Lebih dari itu, KCJB adalah simbol kesiapan Indonesia memasuki era transportasi berkecepatan tinggi yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara maju. Namun, di balik visi besar itu, KCJB menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama adalah pembengkakan biaya. Dari estimasi awal sekitar USD 6 miliar, biaya proyek melonjak signifikan akibat revisi desain, pembebasan lahan, hingga dinamika nilai tukar. Pembengkakan ini menimbulkan perdebatan mengenai kelayakan finansial proyek dan risiko beban fiskal negara. Kedua, proyeksi permintaan penumpang juga dipertanyakan. Apakah cukup banyak masyarakat yang bersedia beralih
- 297. 276 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dari moda jalan raya atau udara ke kereta cepat, dengan tarif yang relatif tinggi? Jika proyeksi terlalu optimistis, keberlanjutan finansial proyek dapat terganggu. Ketiga, risiko fiskal negara juga harus diperhatikan. Meskipun proyek ini dibiayai melalui skema business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia–Tiongkok, kenyataannya pemerintah tetap harus menanggung sebagian beban, terutama dalam pembebasan lahan dan jaminan risiko. Optimalisasi KCJB menuntut serangkaian strategi. Pertama, integrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun utama. Dengan TOD, KCJB tidak hanya menjadi moda transportasi tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memadukan hunian, perkantoran, pusat komersial, dan layanan publik. Kedua, peningkatan service reliability. Kecepatan tinggi saja tidak cukup; ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses menjadi faktor penting agar masyarakat percaya dan bersedia menggunakan layanan KCJB. Ketiga, manajemen tarif yang realistis. Tarif harus cukup terjangkau bagi kelas menengah namun tetap memberikan pendapatan yang menutup biaya operasional. Untuk itu, diperlukan mekanisme subsidi silang, insentif pemerintah, atau inovasi model bisnis agar KCJB tidak hanya dinikmati kalangan terbatas. Dari sisi tata kelola, transparansi kontrak menjadi mutlak. Publik berhak mengetahui komposisi pembiayaan, mekanisme risiko, serta proyeksi keberlanjutan fiskal. Debt sustainability analysis harus dipublikasikan secara reguler agar kepercayaan publik pulih. Dengan keterbukaan, pemerintah menunjukkan komitmen pada akuntabilitas, sekaligus memperkuat legitimasi proyek di mata rakyat. Indikator dampak KCJB harus berorientasi pada outcome. Pertama, tingkat pengalihan moda dari jalan raya atau udara ke kereta cepat. Semakin banyak masyarakat yang beralih, semakin besar manfaat KCJB dalam mengurangi kemacetan dan konsumsi energi fosil. Kedua, pengurangan emisi karbon. Kereta cepat bertenaga listrik dapat menjadi instrumen nyata dalam mencapai target Net Zero Emission 2060. Ketiga, peningkatan produktivitas koridor Jakarta–Bandung. Waktu perjalanan yang lebih singkat diharapkan meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas jangkauan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan investasi di wilayah sekitar. Pelajaran penting dari KCJB adalah pentingnya disiplin dalam studi kelayakan sejak hulu. Proyeksi permintaan, kelayakan finansial, dampak sosial, dan risiko fiskal harus dihitung dengan hati-hati sejak
- 298. 277 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 awal. Risk-sharing dalam kemitraan internasional juga harus adil, agar tidak menimbulkan beban asimetris bagi Indonesia. OECD dan World Bank sama-sama menekankan prinsip value for money dalam proyek infrastruktur: manfaat harus sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam kerangka kebangsaan, KCJB adalah simbol keberanian bangsa untuk melangkah maju. Bung Karno pernah berkata bahwa pembangunan harus menjadi bagian dari revolusi nasional. KCJB adalah bagian dari revolusi transportasi Indonesia, meskipun penuh risiko. Proyek ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berani mengadopsi teknologi maju, meski harus belajar melalui tantangan tata kelola, pembiayaan, dan penerimaan publik. Untuk memperjelas analisis, berikut tabel ringkasan studi kasus KCJB: Tabel 9.2 Analisis Studi Kasus PSN: Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) No Aspek Risiko Utama Strategi Optimalisasi Indikator Keberhasilan 1 Finansial Pembengkakan biaya, risiko beban fiskal Debt sustainability analysis, transparansi kontrak, inovasi model bisnis Kelayakan finansial terjaga, kepercayaan publik meningkat 2 Permintaan Proyeksi penumpang terlalu optimistis Integrasi TOD, promosi, peningkatan service reliability Tingkat okupansi tinggi, masyarakat beralih ke KCJB 3 Sosial Tarif terlalu tinggi, akses terbatas Manajemen tarif realistis, subsidi silang, akses multimoda Tarif terjangkau, inklusivitas terjamin 4 Lingkungan Emisi konstruksi, degradasi lahan Mitigasi dampak konstruksi, elektrifikasi hijau, kompensasi lingkungan Pengurangan emisi signifikan, selaras target NZE 2060 5 Tata Kelola Kurangnya transparansi kontrak, risiko politik Publikasi kontrak, audit independen, partisipasi publik Akuntabilitas meningkat, legitimasi sosial kuat 6 Ekonomi Koridor Manfaat tidak merata, dominasi pusat kota TOD berbasis lokal, keterlibatan UMKM, integrasi supply chain Produktivitas meningkat, pemerataan ekonomi koridor terwujud
- 299. 278 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel ini menegaskan bahwa KCJB adalah proyek dengan risiko kompleks namun juga potensi manfaat besar. Jika dikelola dengan transparan, efisien, dan inklusif, KCJB dapat menjadi katalis pembangunan berkelanjutan di koridor Jakarta–Bandung. Sebaliknya, jika tata kelola abai, KCJB dapat menjadi beban fiskal dan sosial. Dengan demikian, studi kasus KCJB mengajarkan bahwa PSN harus selalu dirancang dengan keseimbangan antara keberanian inovasi dan disiplin tata kelola. Proyek ini adalah cermin perjalanan bangsa: berani bermimpi besar, menghadapi risiko, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah maju. Jika berhasil dioptimalkan, KCJB tidak hanya menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara tetapi juga simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa modern yang tangguh dan berdaulat. 9.3. FOOD ESTATE MERAUKE FoodEstateMeraukemerupakansalahsatuPSNyangsejakawaldidesain untuk menjawab ambisi besar Indonesia: mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan ketahanan nasional, dan memperkuat posisi bangsa di tengah krisis pangan global. Lahan luas di Merauke dianggap sebagai “lumbung pangan baru” yang mampu mendukung agenda besar ketahanan pangan dunia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ambisi besar ini berhadapan langsung dengan hak ulayat masyarakat adat Papua, ekologi lahan gambut, serta ketersediaan air yang rentan. Proyek yang dimaksudkan untuk menjadi jangkar ketahanan justru berisiko menciptakan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan melemahnya legitimasi kebijakan bila tidak ditangani dengan arif. Sejarah pembangunan Food Estate di Merauke telah diproyeksikan sejak dekade sebelumnya namun akselerasi terjadi melalui kebijakan PSN yang menetapkannya sebagai proyek strategis. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, food estate ditempatkan sebagai tulang punggung program swasembada pangan nasional, mendukung Asta Cita Presiden serta agenda Makan Bergizi Gratis. Ambisi ini sejalan dengan proyeksi Bank Dunia dan OECD yang menyebut bahwa kebutuhan pangan global meningkat tajam akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Indonesia, dengan sumber daya alam yang luas, ditempatkan sebagai salah satu negara kunci penyedia pangan dunia. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan UNDP dalam Human Development Report, pembangunan pangan harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan hak komunitas lokal.
- 300. 279 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Permasalahan utama Food Estate Merauke mencakup tiga hal. Pertama, persoalan hak ulayat masyarakat adat Marind-Anim yang sejak lama memandang tanah bukan semata aset ekonomi melainkan bagian dari identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan sosial mereka. Pembangunan yang mengabaikan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) akan menimbulkan perlawanan, sebagaimana terjadi di berbagai proyek agraria di Papua. Kedua, kerentanan ekologi lahan gambut dan savana di Merauke yang menyimpan karbon dalam jumlah besar. Alih fungsi lahan tanpa teknologi ramah lingkungan berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, berlawanan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan target Nationally Determined Contributions (NDC). Ketiga, ketahanan air, sebab Merauke merupakan kawasan dengan distribusi air tanah dan permukaan yang terbatas. Intensifikasi pertanian skala besar tanpa teknologi hemat air justru akan memperburuk krisis sumber daya air dan menurunkan produktivitas jangka panjang. Di sinilah Food Estate Merauke menjadi cermin bagaimana PSN dapat memperkuat atau melemahkan Ketahanan Nasional. Bila dikelola dengan tata kelola yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis ilmu pengetahuan, ia akan menjadi mercusuar kedaulatan pangan, simbol kejayaan bangsa, dan sarana integrasi sosial-ekonomi di perbatasan timur Indonesia. Namun bila dibiarkan berjalan dengan pendekatan top-down yang mengabaikan aspek sosial budaya, proyek ini bisa menimbulkan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan). Oleh karena itu, perbaikan Food Estate Merauke mutlak diperlukan. Pendekatan lanskap (landscape approach) harus dijadikan basis perencanaan, dengan mengintegrasikan zonasi konservasi, pertanian adaptif, dan ruang hidup masyarakat adat. Teknologi hemat air seperti drip irrigation atau smart farming harus diperkenalkan, sejalan dengan rekomendasiOECDmengenaiadopsiteknologidigitaldalamsektorpangan. Selain itu, model budidaya tidak bisa mengandalkan monokultur semata melainkan diversifikasi tanaman pangan yang sesuai dengan ekologi lokal dan kearifan masyarakat. Kepemilikan manfaat juga harus dirancang adil melalui kemitraan dengan komunitas adat, koperasi lokal, dan BUMDes, sehingga masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Indikator dampak Food Estate Merauke harus jelas dan terukur. Produktivitas berkelanjutan, kualitas tanah dan air, pendapatan rumah tangga lokal, dan penurunan konflik sosial menjadi parameter utama.
- 301. 280 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 World Economic Forum menekankan pentingnya sustainability metrics untuk mengukur dampak jangka panjang proyek pangan, sementara UNDP menggarisbawahi bahwa pembangunan inklusif adalah prasyarat bagi stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan integrasi Indeks Ketahanan Nasional ke dalam penilaian proyek pangan ini. Dengan demikian, Food Estate Merauke bukan hanya soal tonase beras atau jagung tetapi juga tentang penguatan Astagatra: geografi yang strategis, demografi yang berdaya, sumber kekayaan alam yang lestari, ideologi yang kokoh, politik yang stabil, ekonomi yang berdaulat, sosial budaya yang harmonis, serta pertahanan-keamanan yang tangguh. Dari perspektif kepemimpinan nasional, Food Estate Merauke adalah panggilan sejarah. Ia bukan sekadar proyek agraria melainkan simbol komitmen negara untuk menjaga kedaulatan pangan, melindungi rakyat dari ancaman kelaparan, dan menegakkan hak konstitusional warga negara atas pangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 33. Presiden Soekarno pernah mengingatkan bahwa bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya akan kehilangan kedaulatan. Dengan semangat heroik itulah, Food Estate Merauke harus ditata ulang, bukan ditinggalkan, agar menjadi bukti nyata pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. TabelberikutmenggambarkanketerkaitandimensistrategisFoodEstate Merauke dengan indikator dampak dan implikasi terhadap Ketahanan Nasional: Tabel 9.3 Dimensi Strategis Food Estate Merauke dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Hak Ulayat & Sosial Budaya FPIC terpenuhi, konflik menurun, partisipasi adat meningkat Meningkatkan legitimasi negara, memperkuat kohesi sosial Perlu mekanisme mediasi independen dan perlindungan hukum adat 2 Ekologi & Lingkungan Kualitas tanah dan air stabil, emisi menurun, keanekaragaman hayati terjaga Mendukung komitmen NDC, memperkuat gatra sumber kekayaan alam Terapkan teknologi budidaya adaptif dan sistem zonasi konservasi
- 302. 281 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 3 Ekonomi & Pangan Produktivitas berkelanjutan, pendapatan rumah tangga meningkat, ketahanan pangan regional terjamin Mengurangi ketergantungan impor, memperkuat gatra ekonomi Dorong diversifikasi tanaman, kemitraan koperasi, dan model bisnis inklusif 4 Tata Kelola & Politik Transparansi tinggi, manfaat adil, partisipasi lintas sektor Memperkuat legitimasi politik, mengurangi ATHG, meningkatkan kepercayaan publik Gunakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi proyek Food Estate Merauke harus diposisikan sebagai laboratorium kebijakan untuk membuktikan bahwa pembangunan pangan bisa inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Dengan governance yang berkeadilan, proyek ini tidak hanya memenuhi perut rakyat tetapi juga menumbuhkan harapan, memperkuat identitas bangsa, dan meneguhkan Indonesia sebagai negara agraris-maritim yang tangguh. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah jalan yang bebas hambatan melainkan jalan penuh ujian. Namun, dengan semangat gotong royong, kepemimpinan visioner, dan konsistensi pada nilai-nilai kebangsaan, Food Estate Merauke dapat menjadi jangkar ketahanan pangan sekaligus simbol harmoni sosial bangsa Indonesia. 9.4. REMPANG ECO-CITY Di satu sisi, Rempang Eco-City digadang-gadang sebagai simbol modernisasi, investasi global, dan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kawasan yang terletak di Kepulauan Riau ini diproyeksikan sebagai pusat ekonomi baru dengan basis industri ramah lingkungan, pariwisata berkelas dunia, serta pusat inovasi hijau. Namun di sisi lain, realitas pelaksanaan proyek memperlihatkan penolakan masyarakat lokal, dan pertanyaan fundamental tentang legitimasi kebijakan publik. Rempang menjadi laboratorium kebijakan yang memperlihatkan bahwa tanpa legitimasi sosial, proyek sebesar apa pun akan terancam kehilangan daya tahan politik dan legitimasi moral. Sejak awal, proyek ini ditetapkan sebagai bagian dari daftar PSN dengan dukungan regulasi melalui Peraturan Menteri Koordinator
- 303. 282 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 dan RPJMN 2025– 2029 yang menekankan pentingnya pembangunan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rempang ditempatkan dalam konteks geopolitik yang penting: letaknya dekat jalur pelayaran internasional Selat Malaka, menjadi pintu gerbang perdagangan dunia, dan dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam Asia Power Index. Bank Dunia dalam berbagai laporan menekankan bahwa pembangunan kawasan berbasis ekologi dan industri hijau akan menjadi katalis bagi investasi berkelanjutan. OECD pun menegaskan pentingnya inclusive growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak meninggalkan komunitas lokal. UNDP menambahkan bahwa legitimasi sosial dalam setiap proyek besar hanya dapat diperoleh bila prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi dijadikan pijakan. Kasus Rempang mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan sekadar teknokrasi melainkan juga arena politik, sosial, dan budaya. Protes masyarakat yang merasa terancam kehilangan tanah leluhur mereka, warisan budaya, serta akses terhadap sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa pembangunan harus berpijak pada prinsip human security. Konflik sosial yang muncul, termasuk benturan dengan aparat, memperlihatkan potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) . Ancaman berupa polarisasi sosial dan politik; tantangan berupa kebutuhan legitimasi publik; hambatan dalam bentuk kurangnya komunikasi pemerintah-masyarakat; serta gangguan berupa meningkatnya ketidakpercayaan terhadap negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional justru terancam apabila proyek strategis tidak dikelola dengan tata kelola yang inklusif. Dalam kerangka hukum Indonesia, hak masyarakat atas tanah dan budaya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28I tentang hak asasi manusia serta Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, legitimasi sosial menjadi keharusan mutlak. Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan sebagai standar, agar masyarakat benar-benar terlibat dalam proses sejak awal, memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, dan dapat mengambil keputusan secara bebas tanpa paksaan. Relokasi masyarakat harus disertai dengan skema hunian yang adil, pemulihan mata pencaharian, serta perlindungan budaya. UNDP menegaskan dalam Guidance Note on Social and Environmental Standards bahwa baseline sosial harus
- 304. 283 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 disusun secara independen untuk memetakan kebutuhan, kerentanan, dan aspirasi masyarakat sebelum intervensi pembangunan dilakukan. Baseline inilah yang akan menjadi pijakan perumusan indikator keberhasilan yang lebih adil dan inklusif. Indikator keberhasilan Rempang Eco-City tidak bisa semata diukur dari jumlah investasi, luas kawasan yang dibangun, atau kontribusi terhadap PDB. Keberhasilan sejati diukur dari penerimaan warga terhadap proyek, minimnya sengketa dan konflik, serta meningkatnya kesejahteraan pascarelokasi. World Economic Forum dalam Global Risks Report menekankan bahwa risiko sosial akibat pembangunan yang mengabaikan etika sosial dapat memicu polarisasi, merusak kohesi masyarakat, dan menurunkan stabilitas politik. Oleh karena itu, pembangunan yang etis adalah syarat mutlak. Rempang mengajarkan bahwa etika sosial bukan aksesori melainkan fondasi. Tanpa etika sosial, proyek sebesar apa pun akan menjadi episentrum krisis. Dengan etika sosial, proyek sebesar apa pun dapat berubah menjadi lokomotif ketahanan nasional. Dari perspektif kepemimpinan nasional, Rempang adalah ujian nyata. Pemimpinyangtangguh harusmampumengubahkonflikmenjadiharmoni, penolakan menjadi partisipasi, dan kecurigaan menjadi kepercayaan. Dengan rekayasa kebijakan yang berkeadilan, Rempang dapat berubah dari episentrum konflik menjadi model PSN inklusif yang menginspirasi dunia. Dalam hal ini, peran Lemhannas RI penting untuk meneguhkan nilai-nilai Astagatra sebagai panduan. Gatra geografi menekankan posisi strategis Rempang; gatra demografi menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat lokal; gatra sumber kekayaan alam mengingatkan agar ekologi tidak dikorbankan; gatra ideologi memastikan bahwa pembangunan sejalan dengan Pancasila; gatra politik meneguhkan perlunya legitimasi; gatra ekonomi menekankan inklusivitas pertumbuhan; gatra sosial budaya menuntut penghormatan terhadap identitas lokal; dan gatra pertahanan keamanan memastikan stabilitas kawasan. Dengan integrasi Astagatra, Rempang Eco-City dapat menjadi proyek percontohan yang menyatukan kepentingan global, nasional, dan lokal dalam satu tarikan napas kebangsaan. Untuk itu, sebuah tabel dapat merangkum dimensi strategis Rempang, indikator dampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang perlu diperhatikan:
- 305. 284 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 9.4 Dimensi Strategis Rempang Eco-City dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Legitimasi Sosial FPIC terpenuhi, partisipasi masyarakat tinggi, transparansi penuh Meningkatkan legitimasi politik dan kepercayaan publik Social baseline independen, komunikasi publik intensif 2 Relokasi & Hunian Skema relokasi adil, hunian layak, pemulihan mata pencaharian Meningkatkan kesejahteraan, mengurangi potensi konflik sosial Skema livelihood recovery wajib disertakan, kompensasi adil 3 Budaya & Identitas Lokal Warisan budaya terlindungi, tradisi tetap hidup Menjaga harmoni sosial, memperkuat kohesi nasional Perlu perlindungan hukum budaya dan keterlibatan tokoh adat 4 Ekologi & Lingkungan Keberlanjutan lahan, kualitas air dan udara terjaga Memperkuat gatra sumber kekayaan alam dan komitmen lingkungan global Zonasi konservasi dan teknologi ramah lingkungan wajib diterapkan 5 Ekonomi & Investasi Investasi berkualitas, peningkatan pendapatan warga Memperkuat gatra ekonomi, mengurangi kesenjangan Skema kemitraan lokal dan pemberdayaan UMKM wajib menjadi syarat investasi 6 Tata Kelola & Politik Transparansi kebijakan, minim sengketa hukum Memperkuat stabilitas politik dan legitimasi proyek Gunakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi Dengan pendekatan yang inklusif, Rempang Eco-City dapat menjadi model global tentang bagaimana pembangunan modern dapat berjalan seiring dengan penghormatan pada hak-hak masyarakat lokal. Sebaliknya, bila tata kelola pembangunan mengabaikan aspek sosial, ia hanya akan
- 306. 285 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 meninggalkan luka kolektif yang mendalam. Dalam konteks ini, peran pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu dalam gotong royong kebangsaan. Lemhannas RI sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional perlu menjadi motor konseptual yang memastikan setiap PSN selaras dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Rempang bukan hanya soal pembangunan kota hijau melainkan juga ujian tentang sejauh mana bangsa ini mampu membangun dengan martabat, menjaga rakyatnya sendiri, dan menegakkan nilai keadilan sosial. Sejarah akan mencatat, apakah Rempang menjadi simbol konflik berkepanjangan atau menjadi tonggak transformasi menuju pembangunan inklusif. Dengan kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan komitmen kebangsaan, Rempang Eco-City dapat ditransformasi menjadi jangkar ketahanan nasional sekaligus mercusuar kebajikan global. Inilah wujud nyata jalan menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan tidak lagi sekadar tentang beton dan gedung melainkan tentang manusia, budaya, dan martabat bangsa. 9.5. INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP) Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah adalah simbol kebangkitan industri nasional sekaligus wajah nyata dari dilema industrialisasi modern. Di satu sisi, IMIP menjadi mercusuar hilirisasi nikel, magnet investasi asing, dan motor penggerak transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam. Kontribusinya bagi ekspor, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja menjadikannya salah satu PSN dengan dampak ekonomi langsung yang besar. Namun di sisi lain, IMIP juga menghadirkan konsekuensi serius: pencemaran lingkungan, keselamatankerjayangdipertanyakan,sertapotensimelemahnyalegitimasi sosial bila standar tata kelola tidak ditegakkan secara konsisten. Dilema antara percepatan industrialisasi dan penegakan standar lingkungan dan keselamatan menjadi inti pelajaran strategis dari kawasan ini. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, hilirisasi mineral merupakan prioritas nasional yang diharapkan meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah dengan membangun industri pengolahan dan pemurnian. Morowali menjadi laboratorium kebijakan hilirisasi, dengan kawasan IMIP sebagai episentrum. Kawasan
- 307. 286 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 industri Morowali memang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi namun juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Praktik pembuangan limbah secara terbuka (open dumping), kualitas air dan udara yang memburuk, hingga disiplin pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang rendah adalah catatan kritis yang menimbulkan kekhawatiran publik. Sementara itu, laporan WEF dan OECD menegaskan bahwa industri ekstraktif tanpa standar keberlanjutan berisiko menciptakan resource curse, yaitu kekayaan sumber daya yang justru menjadi sumber krisis lingkungan dan sosial. Persoalan keselamatan kerja menjadi isu lain yang mencuat. Beberapa kecelakaan fatal yang menimpa pekerja di kawasan IMIP menimbulkan pertanyaan tentang penerapan standar occupational safety and health (OSH). Padahal, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), keselamatan kerja adalah hak fundamental yang tidak bisa dikompromikan. UNDP dalam laporan tentang Human Development and Industrial Transformation menekankan bahwa kualitas pekerjaan, termasuk keselamatan, adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, industrialisasi yang menambah nilai ekonomi namun mengorbankan nyawa pekerja bukanlah industrialisasi yang bermartabat. Tantangan lainnya adalah sejauh mana IMIP benar-benar mendorong local content dan technology transfer. Investasi asing, khususnya dari Tiongkok, telah mempercepat pembangunan infrastruktur industri di Morowali. Namun, keberlanjutan jangka panjang menuntut agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi melainkan juga pusat penguasaan teknologi. OECD menegaskan bahwa technology transfer yang terukur adalah syarat agar industrialisasi menghasilkan kemandirian ekonomi dan tidak menjerat negara dalam ketergantungan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan IMIP bukan hanya nilai ekspor atau jumlah smelter yang berdiri melainkan juga seberapa besar tenaga kerja lokal dilatih, teknologi dikuasai, dan rantai pasok domestik diperkuat. Keberadaan IMIP juga memiliki implikasi geopolitik. Hilirisasi nikel menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global baterai listrik dan kendaraan listrik, sektor yang sangat strategis dalam transisi energi dunia. WEF menyebut bahwa nikel adalah critical mineral abad ke-21. Dengan demikian, IMIP tidak hanya proyek industri melainkan juga instrumen diplomasi ekonomi. Namun, posisi strategis ini hanya bisa dimanfaatkan bila pengelolaan kawasan industri dilakukan dengan tata kelola yang
- 308. 287 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tanpa itu, Indonesia berisiko dipandang sebagai negara yang mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Dari perspektif Ketahanan Nasional, IMIP menyentuh hampir seluruh dimensi Astagatra. Pada gatra geografi, posisinya di Sulawesi Tengah menunjukkan pentingnya pembangunan yang merata dan tidak terpusat di Jawa. Pada gatra demografi, penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan keterampilan menjadi tolok ukur. Pada gatra sumber kekayaan alam, IMIP menjadi ujian bagaimana kekayaan nikel dikelola untuk generasi kini dan mendatang. Pada gatra ideologi, IMIP harus mencerminkannilaikeadilansosialdalamdistribusimanfaatpembangunan. Pada gatra politik, keberhasilan atau kegagalannya akan memengaruhi legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, IMIP jelas menjadi motor penggerak. Pada gatra sosial budaya, adaptasi masyarakat lokal terhadap industrialisasi harus dijaga agar tidak menimbulkan keterasingan. Dan pada gatra pertahanan-keamanan, keterlibatan investasi asing di sektor strategis harus dikelola agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap kedaulatan nasional. Indikator keberhasilan IMIP harus dirumuskan secara multidimensi. Pertama, kepatuhan lingkungan yang ditunjukkan melalui sistem pengolahan limbah kredibel, CEMS yang berfungsi penuh, serta audit energi dan air yang konsisten. Kedua, keselamatan kerja dengan target menurunnya angka kecelakaan kerja secara signifikan. Ketiga, peningkatan nilai tambah domestik melalui local content yang jelas terukur, serta penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia. Keempat, persepsi publik yang membaik, mencerminkan legitimasi sosial dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan kawasan industri. Bila indikator ini tercapai, IMIP dapat menjadi etalase hilirisasi berkelanjutan yang tidak hanya membanggakan secara ekonomi tetapi juga mengharumkan martabat bangsa. Dari perspektif heroik kebangsaan, IMIP adalah panggilan sejarah. Bangsa Indonesia yang selama berabad-abad hanya menjadi penyuplai bahan mentah kini berkesempatan berdiri sejajar dengan negara industri. Namun kesempatan emas ini hanya akan berbuah kejayaan bila dikelola dengan integritas, keberanian moral, dan konsistensi pada nilai kebangsaan. Bung Karno pernah berkata bahwa “kekayaan alam Indonesia harus menjadi rahmat bagi rakyat, bukan kutukan.” IMIP harus membuktikan bahwa hilirisasi adalah jalan menuju kedaulatan ekonomi,
- 309. 288 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 bukan jalan menuju krisis lingkungan. Dengan demikian, IMIP dapat menjadi monumen kebangkitan industri nasional sekaligus pilar kokoh menuju Indonesia Emas 2045. TabelberikutmerangkumdimensistrategisIMIP,indikatordampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang perlu diperhatikan: Tabel 9.5 Dimensi Strategis IMIP dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Lingkungan & Ekologi Sistem pengolahan limbah kredibel, CEMS berfungsi, audit energi-air Mengurangi risiko pencemaran, memperkuat gatra sumber kekayaan alam Wajibkan audit independen, publikasi data emisi secara transparan 2 Keselamatan Kerja (OSH) Angka kecelakaan kerja menurun signifikan Meningkatkan martabat tenaga kerja, memperkuat legitimasi sosial Terapkan standar ILO, inspeksi rutin, dan sanksi tegas bagi pelanggar 3 Local Content & Teknologi Peningkatan penggunaan komponen lokal, teknologi dikuasai tenaga kerja Memperkuat kemandirian ekonomi, kurangi ketergantungan asing Skema transfer teknologi wajib, insentif untuk inovasi lokal 4 Ekonomi & Investasi Nilai tambah domestik meningkat, kontribusi pada PDB naik Mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat gatra ekonomi Diversifikasi industri agar tidak hanya bergantung pada nikel 5 Sosial & Legitimasi Publik Persepsi publik membaik, dukungan masyarakat meningkat Mengurangi ATHG, memperkuat kohesi sosial dan politik Social baseline dan komunikasi publik berkelanjutan 6 Geopolitik & Keamanan Keterlibatan asing dikelola transparan, kepentingan nasional terjaga Memperkuat kedaulatan, menghindari kerentanan strategis Tata kelola investasi asing harus sejalan dengan UU Pertahanan dan Energi
- 310. 289 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 IMIP pada akhirnya bukan hanya proyek industri melainkan juga arena ujian bagi kedaulatan nasional. Bila tata kelola lingkungan, keselamatan kerja, dan keadilan sosial ditegakkan tanpa kompromi, IMIP dapat menjadi simbol hilirisasi berkelanjutan dan etalase kebangkitan industri Indonesia. Tetapi bila standar dikompromikan demi percepatan semu, IMIP hanya akan meninggalkan warisan luka lingkungan dan sosial yang mahal harganya. Di sinilah peran kepemimpinan nasional diuji: apakah sanggup membawa bangsa ini keluar dari jebakan resource curse menuju kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, IMIP dapat ditransformasi menjadi jangkar ketahanan nasional dan mercusuar kejayaan industri Indonesia dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. 9.6. KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (KITB) Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB adalah salah satu PSN yang mencerminkan transformasi Indonesia menuju negara industri yang lebih berdaya saing, berdaulat, dan inklusif. KITB bukan sekadar kawasan industri baru tetapi sebuah strategi besar negara untuk menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, mengurangi ketimpangan wilayah, dan mengubah lanskap industrialisasi nasional. Proyek ini dipandang sebagai ikon keberanian Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing langsung. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian, keberhasilan KITB tidak hanya ditentukan oleh investasi dan bangunan fisik melainkan oleh sejauh mana kawasan ini mampu menghadirkan ekosistem pendukung yang lengkap dan menyatu antara kebutuhan industri, masyarakat, dan lingkungan. KITB menuntut prasyarat yang jauh lebih luas dibandingkan kawasan industri biasa. Ketersediaan listrik dan air yang andal adalah pondasi, sebab industrimoderntidakdapatberjalandenganinfrastrukturenergiyangrapuh. Akses transportasi publik, jalan tol, rel kereta api, serta pelabuhan logistik harus terhubung dengan baik agar rantai pasok efisien. Selain itu, KITB harus memastikan adanya hunian pekerja yang layak, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang memadai. Tanpa itu semua, kawasan industri akan menimbulkan persoalan sosial baru, mulai dari tumbuhnya permukiman kumuh hingga meningkatnya tekanan terhadap layanan publik. World Bank dalam World Development Report menegaskan bahwa keberhasilan kawasan industri ditentukan oleh kualitas ecosystem enablers,
- 311. 290 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 bukan hanya insentif fiskal. Demikian pula, OECD menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri berbasis cluster competitiveness, di mana infrastruktur, pendidikan, dan inovasi terintegrasi dalam satu ekosistem. Tantangan besar KITB adalah memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar terserap, bukan hanya menjadi penonton dalam industrialisasi yang terjadi di halaman rumah mereka sendiri. Banyak kawasan industri di Indonesia sebelumnya gagal menjawab isu ini, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara pekerja lokal dan pekerja migran dari luar daerah. KITB berusaha menjawab hal itu melalui strategi talent pipeline yang terintegrasi, yaitu penguatan link and match antara SMK/ Politeknik dengan kebutuhan industri, program apprenticeship, serta inkubasi UKM lokal sebagai pemasok industri. Dengan demikian, KITB diharapkan menjadi laboratorium pembangunan sumber daya manusia unggul, sejalan dengan agenda besar pembangunan SDM dalam RPJMN 2025–2029. UNDP dalam Human Development Report menekankan bahwa kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja adalah kunci transformasi ekonomi inklusif, sedangkan WEF melalui Future of Jobs Report memprediksi bahwa kolaborasi antara industri dan pendidikan akan menentukan kesiapan bangsa menghadapi revolusi industri 4.0. Selain aspek tenaga kerja, KITB juga harus menjadi katalis penguatan rantai pasok domestik. Local content dan keterlibatan UKM pemasok adalah indikator strategis untuk mengukur seberapa besar industri yang tumbuh di Batang benar-benar memperkuat ekonomi nasional, bukan sekadar menjadi enclave investasi asing. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden terkait PSN mengamanatkan bahwa pembangunan industri harus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan begitu, KITB dapat memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan komponen. KITB tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi melainkan juga sosial. Kualitas lingkungan permukiman pekerja, integrasi hunian dengan fasilitas sosial, serta harmoni dengan masyarakat sekitar menjadi kunci agar kawasan ini tidak menimbulkan konflik sosial. Pengalaman kawasan industri lain menunjukkan bahwa tanpa desain sosial yang matang, kawasan industri cenderung melahirkan ketimpangan, kawasan kumuh, dan kerentanan sosial. Oleh karena itu, KITB harus dirancang dengan pendekatan socially inclusive industrialization, di mana pekerja dan keluarganya menjadi bagian dari komunitas yang sehat, aman, dan produktif. Konsep ini sejalan dengan agenda inclusive growth OECD
- 312. 291 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan 8 (decent work and economic growth), tujuan 9 (industry, innovation, and infrastructure), serta tujuan 11 (sustainable cities and communities). Dari perspektif Ketahanan Nasional, KITB menyentuh berbagai dimensi Astagatra. Secara geografi, KITB mengoptimalkan posisi strategis Batang di koridorekonomiJawa.Secarademografi,KITBharusmemberdayakantenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan. Dari aspek sumber kekayaan alam, keberadaan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari sisi ideologi, KITB harus menunjukkan bahwa pembangunan adalah pengamalan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara politik, keberhasilan KITB akan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menarik investasi yang menyejahterakan rakyat. Secara ekonomi, KITB jelas merupakan motor pertumbuhan baru. Secara sosial budaya, integrasi pekerja lokal dan pendatang harus dikelola agar harmoni tetap terjaga. Dan secara pertahanan-keamanan, KITB berkontribusi pada stabilitas kawasan dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mencegah kerentanan sosial. Indikator keberhasilan KITB harus dirancang komprehensif. Pertama, rasio pekerja lokal yang diserap dibanding total tenaga kerja. Kedua, persentase local content dalam rantai pasok industri. Ketiga, produktivitas klaster industri yang diukur melalui output dan efisiensi. Keempat, kualitas lingkungan permukiman pekerja yang dinilai dari ketersediaan hunian layak, fasilitas publik, dan harmoni sosial. Dengan indikator ini, KITB dapat diukur bukan hanya dari nilai investasi melainkan juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional. KITB adalah panggilan sejarah bagi bangsa Indonesia. Di tengah pergeseran global menuju ekonomi berbasis industri berteknologi, bangsa ini tidak boleh hanya menjadi pasar tetapi harus menjadi produsen dan inovator. KITB adalah simbol tekad bahwa industrialisasi Indonesia tidak lagi bersifat eksploitatif melainkan inklusif dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan nasional yang visioner, komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan dukungan dunia pendidikan, KITB dapat menjadi contoh kawasan industri masa depan yang resilien. Sejarah akan mencatat, apakah KITB hanya menjadi kawasan industri biasa atau menjadi monumen kebangkitan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. TabelberikutmerangkumdimensistrategisKITB,indikatordampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang perlu diperhatikan:
- 313. 292 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 9.6 Dimensi Strategis KITB dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Infrastruktur & Layanan Ketersediaan listrik, air, transportasi publik, hunian, fasilitas sosial Memperkuat gatra geografi dan sumber daya alam, menciptakan ekosistem industri yang tangguh Pastikan investasi infrastruktur terintegrasi dengan kebutuhan sosial masyarakat 2 Serapan Tenaga Kerja Lokal Rasio pekerja lokal tinggi, program vokasi dan apprenticeship berjalan Memperkuat gatra demografi, meningkatkan kualitas SDM dan kohesi sosial Kembangkan SMK/ Politeknik berbasis kebutuhan industri, perkuat link & match 3 Local Content & UKM Kandungan lokal meningkat, UKM pemasok terintegrasi Memperkuat gatra ekonomi dan kemandirian nasional Wajibkan skema kemitraan industri dengan UKM, insentif untuk produk lokal 4 Produktivitas Klaster Output industri meningkat, efisiensi rantai pasok terjaga Meningkatkan daya saing nasional, memperkuat legitimasi ekonomi Kembangkan ekosistem inovasi, insentif R&D, dan teknologi ramah lingkungan 5 Kualitas Permukiman Hunian pekerja layak, fasilitas publik memadai, harmoni sosial terjaga Memperkuat gatra sosial budaya dan stabilitas politik Rancang permukiman terpadu dengan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial 6 Tata Kelola & Politik Transparansi kebijakan, minim konflik sosial Memperkuat legitimasi politik dan ketahanan nasional Terapkan baseline sosial independen dan Indeks Ketahanan Nasional dalam evaluasi
- 314. 293 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan desain sosial-ekonomi yang menyatu, KITB dapat mendorong industrialisasiinklusifdanresilien.KITBbukanhanyamenjawabkebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan rakyat akan pekerjaan bermartabat, lingkungan yang sehat, dan masa depan yang lebih baik. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, KITB dapat menjadi jangkar ketahanan nasional sekaligus model kawasan industri masa depan Indonesia. KITB adalah simbol keberanian bangsa untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan, dan melangkah mantap menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. 9.7. SWASEMBADA ENERGI DAN ENERGI TERBARUKAN Energi adalah denyut nadi pembangunan dan fondasi kedaulatan bangsa. Tanpa energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan, mustahil Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Itulah sebabnya PSN di bidang energi menempati posisi istimewa: ia bukan sekadar program teknis melainkan agenda strategis untuk memastikan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik, transisi energi global, dan tuntutan perubahan iklim. Dalam RPJMN 2025–2029, swasembada energi dan percepatan energi terbarukan ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, sejajar dengan hilirisasi, swasembada pangan, dan transformasi digital. Indonesia menghadapi dilema klasik dalam sektor energi: bagaimana menyeimbangkan tiga pilar energi—ketahanan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan. Selama ini, ketergantungan pada energi fosil terutama batu bara dan minyak membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas harga global dan tekanan geopolitik. Padahal, cadangan energi fosil semakin terbatas dan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat besar. Oleh karena itu, agenda swasembada energi harus berjalan beriringan dengan transisi menuju energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi OECD dan World Bank yang menekankan bahwa negara berkembang harus memperkuat bauran energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan sekaligus memenuhi target emisi global. Portofolio energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia mencakup tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, dan biomassa. Potensi ini sangat besar: tenaga surya diperkirakan memiliki kapasitas lebih dari 200 GW, panas bumi lebih dari 29 GW, dan hidro lebih dari 75 GW. Namun realisasi kapasitas terpasang masih jauh di bawah potensi. Tantangan utamanya
- 315. 294 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 adalah keterbatasan investasi, hambatan regulasi, serta belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik. Untuk itu, pembangunan transmisi pintar (smart grid) dan fasilitas penyimpanan energi (energy storage system) harus diprioritaskan, agar integrasi EBT dalam sistem kelistrikan nasional dapat berjalan lancar. UNDP dalam Sustainable Energy for All menekankan bahwa tanpa jaringan cerdas, energi terbarukan tidak bisa dimanfaatkan optimal karena sifatnya yang intermiten. Transisi energi bukan hanya soal teknologi tetapi juga soal keadilan sosial. Just energy transition menjadi konsep penting: pekerja di sektor fosil yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tambang batu bara dan minyak harus diberi jalan untuk bermigrasi ke pekerjaan hijau atau green jobs. Program pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan baru (upskilling) menjadi mutlak. WEF melalui Future of Jobs Report menegaskan bahwa transisi energi adalah salah satu pendorong terciptanya jutaan pekerjaan baru di sektor energi bersih, konstruksi hijau, dan teknologi efisiensi energi. Di Indonesia, hal ini harus dihubungkan dengan strategi pembangunan SDM unggul agar bonus demografi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan era energi baru. Indikator keberhasilan swasembada energi dan energi terbarukan harus jelas, transparan, dan multidimensi. Pertama, intensitas emisi menurun secara konsisten sesuai komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Perjanjian Paris. Kedua, ketergantungan imporenergi menyusut sehinggaketahananenergimeningkat.Ketiga,tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat luas, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 bahwa bumi dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keempat, keandalan sistem energi nasional meningkat, ditandai dengan berkurangnya frekuensi pemadaman dan meningkatnya kualitas layanan listrik. Dengan indikator ini, energi tidak lagi dipandang hanya sebagai komoditas tetapi sebagai instrumen kedaulatan. Dari perspektif Astagatra, energi terbarukan memiliki relevansi lintas dimensi. Pada gatra geografi, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah untuk energi terbarukan. Pada gatra demografi, transisi energi membuka lapangan kerja hijau yang melibatkan jutaan pemuda.Padagatrasumberkekayaanalam,pemanfaatanEBTmemperkuat kedaulatan atas sumber daya sekaligus menjaga keberlanjutan. Pada gatra ideologi, swasembada energi adalah perwujudan kemandirian sesuai nilai Pancasila. Pada gatra politik, keberhasilan transisi energi memperkuat
- 316. 295 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 legitimasi pemerintah di mata rakyat dan dunia internasional. Pada gatra ekonomi, energi murah dan bersih menjadi pengungkit produktivitas nasional. Pada gatra sosial budaya, akses energi yang adil memperkuat kohesi masyarakat. Dan pada gatra pertahanan-keamanan, ketahanan energi adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. UU Energi No. 30 Tahun 2007, UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta Peraturan Presiden terkait Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menjadi landasan hukum penguatan PSN energi. Lemhannas RI dalam analisis ketahanan nasional juga menekankan bahwa variabel ketahanan energi harus menjadi instrumen integral dalam penilaian PSN. Dengan demikian, kebijakan energi bukan sekadar urusan teknis ESDM tetapi menyangkut keamanan nasional. Sejarah mencatat, bangsa yang rapuh dalam energi akan rapuh pula dalam kedaulatan. Krisis energi 1970-an mengajarkan bahwa harga minyak dunia bisa mengguncang stabilitas politik dan ekonomi global. Indonesia tidak boleh mengulang kerentanan itu. Dengan swasembada energi dan transisi menuju energi terbarukan, bangsa ini menunjukkan kemandiriannya. Bung Karno pernah menegaskan bahwa kemandirian adalah pilar berdirinya bangsa besar. Maka energi bukan hanya urusan teknis melainkan simbol kebanggaan nasional. Tabel berikut merangkum dimensi strategis swasembada energi dan energi terbarukan, indikator dampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, dan catatan strategis yang perlu diperhatikan: Tabel 9.7 Dimensi Strategis Swasembada Energi dan Energi Terbarukan No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Ketahanan Pasokan Ketergantungan impor energi menurun, bauran EBT meningkat Mengurangi kerentanan geopolitik, memperkuat kedaulatan energi Bangun cadangan energi nasional, kembangkan portofolio EBT sesuai potensi daerah 2 Keberlanjutan Lingkungan Intensitas emisi turun, kualitas udara membaik, deforestasi berkurang Memperkuat komitmen global, menjaga gatra sumber kekayaan alam Integrasikan target NDC dalam evaluasi PSN, perkuat AMDAL berbasis risiko
- 317. 296 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 3 Keterjangkauan Tarif Tarif listrik stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat legitimasi politik Perlu subsidi tepat sasaran, insentif tarif untuk energi terbarukan 4 Keandalan Sistem Frekuensi pemadaman berkurang, kualitas layanan listrik meningkat Mendukung produktivitas industri dan stabilitas sosial Bangun jaringan transmisi pintar dan energy storage 5 Transisi Pekerjaan Migrasi pekerja fosil ke green jobs meningkat, pelatihan berjalan Memperkuat gatra demografi, mengurangi resistensi sosial Luncurkan program reskilling nasional, insentif perusahaan hijau 6 Local Content & Inovasi Teknologi energi terbarukan dikuasai, rantai pasok lokal berkembang Memperkuat gatra ekonomi, kurangi ketergantungan asing Perkuat riset energi, dorong kemitraan industri dengan perguruan tinggi 7 Tata Kelola & Politik Transparansi kebijakan energi, dukungan publik meningkat Mengurangi ATHG, memperkuat legitimasi kebijakan Gunakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen penilaian PSN energi Energi yang tangguh adalah fondasi ekonomi dan kedaulatan bangsa. Dengan strategi swasembada energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan rakyatnya tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri. PSN energi bukanlah proyek biasa melainkan ikrar kebangsaan untuk menyalakan obor Indonesia Emas 2045.
- 318. 297 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 9.8. HILIRISASI MINERAL STRATEGIS Hilirisasi mineral strategis merupakan salah satu pilar utama transformasi ekonomi Indonesia menuju kedaulatan energi, industrialisasi berkelanjutan, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Nikel, bauksit, dan tembaga adalah tiga mineral strategis yang menjadi perhatian utama. Ketiganya tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi juga relevansi geopolitik dalam era transisi energi, khususnya bagi industri baterai kendaraan listrik, panel surya, turbin angin, serta infrastruktur digital. Hilirisasi ketiga mineral ini adalah bagian tak terpisahkan dari PSN sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2025–2029 dan didukung oleh kebijakan UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Lemhannas RI melalui kajian ketahanan nasional menegaskan bahwa mineral strategis merupakan unsur vital dalam gatra sumber kekayaan alam dan berhubungan langsung dengan ketahanan energi, ekonomi, serta pertahanan. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau pabrik pemurnian semata. Hilirisasi sejati adalah transformasi rantai nilai dari ekstraksi mentah menuju produk bernilai tambah tinggi, seperti katoda, prekursor, bahan baku baterai kendaraan listrik, hingga ekosistem EV (electric vehicle) yang lengkap. Tanpa orientasi ini, Indonesia akan terjebak dalam shallow industrialization yang hanya memindahkan masalah lingkungan dari hulu ke hilir tanpa memperoleh manfaat strategis jangka panjang. Bank Dunia menegaskan dalam laporan Global Commodity Outlook bahwa hilirisasi yang tidak diiringi dengan industrial deepening akan menghasilkan nilai tambah yang terbatas dan kerentanan lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, hilirisasi mineral strategis di Indonesia harus didesain berbasis teknologi bersih, efisiensi energi, dan berorientasi pada pasar global bernilai tinggi. Aspek teknologi bersih sangat penting karena industri smelter sering dikritik sebagai penyumbang emisi karbon, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem laut akibat pembuangan limbah tailing. OECD dalam Environmental Performance Review menekankan bahwa hilirisasi mineral di negara berkembang sering gagal bila tidak memiliki standar lingkungan yang kredibel. Oleh karena itu, penerapan teknologi rendah emisi, sistem pengolahan limbah modern, dan audit energi menjadi prasyarat mutlak. Pemerintah perlu mewajibkan perusahaan untuk melaporkan emisi dan konsumsi energi secara transparan dengan sistem Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang diaudit secara independen.
- 319. 298 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Selain itu, hilirisasi menuntut adanya riset bersama antara pemerintah, industri, dan universitas. Konsep industrial deepening hanya dapat tercapai bila penelitian dan pengembangan (R&D intensity) ditingkatkan. Tanpa riset, Indonesia hanya menjadi basis produksi berbiaya murah, bukan pusat inovasi. Standardisasi industri mineral strategis juga menjadi keharusan agar produk hilir Indonesia diterima di pasar global. WEF menekankan dalam Future of Mining Report bahwa tanpa perlindungan data industri dan standar internasional, negara produsen akan selalu kalah dalam negosiasi rantai pasok global. Dari sisi ketahanan nasional, hilirisasi mineral strategis memberi dampak luas. Pada gatra geografi, Indonesia dengan posisi di “cincin api” dunia memiliki cadangan mineral yang melimpah, memberi keunggulan geopolitik. Pada gatra demografi, hilirisasi membuka lapangan kerja baru sekaligus menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Pada gatra sumber kekayaan alam, hilirisasi adalah cara untuk mengelola SDA secara bijak agar tidak sekadar diekspor mentah. Pada gatra ideologi, hilirisasi mencerminkan implementasi Pancasila sila ke-5 tentang keadilan sosial, karena nilai tambah dinikmati oleh bangsa sendiri. Pada gatra politik, hilirisasi meningkatkan legitimasi negara di mata rakyat dan dunia internasional. Pada gatra ekonomi, hilirisasi memperbesar kontribusi industri terhadap PDB, memperluas basis pajak, dan menekan defisit transaksi berjalan. Pada gatra sosial budaya, hilirisasi harus dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial. Dan pada gatra pertahanan-keamanan, hilirisasi memperkuat otonomi strategis Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan energi. Indikator keberhasilan hilirisasi mineral strategis harus dirumuskan jelas. Pertama, peningkatan nilai tambah domestik dari ekspor mineral yang diolah menjadi produk hilir. Kedua, peningkatan volume ekspor produk hilir seperti katoda dan prekursor dibanding ekspor bahan mentah. Ketiga, peningkatan R&D intensity yang mencerminkan keseriusan investasi dalam riset dan inovasi. Keempat, peningkatan kontribusi pajak, royalti, dan penerimaan negara dari sektor mineral. Indikator ini sejalan dengan prinsip good governance sebagaimana dianjurkan UNDP, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam sektor ekstraktif.
- 320. 299 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Hilirisasi mineral juga tidak boleh mengabaikan etika sosial. Relasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang dan smelter harus berbasis FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Relokasi masyarakat harus diiringi dengan kompensasi yang adil, program pemulihan mata pencaharian, dan perlindungan budaya lokal. Tanpa etika sosial, hilirisasi akan melahirkan konflik horizontal dan menurunkan legitimasi pemerintah. Sebaliknya, bila dilakukan dengan tata kelola yang adil, hilirisasi dapat memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus reputasi global Indonesia sebagai pemimpin transisi energi yang berkeadilan. Tabel berikut merangkum dimensi strategis hilirisasi mineral strategis, indikator dampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang perlu diperhatikan: Tabel 9.8 Hilirisasi Mineral Strategis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Teknologi & Lingkungan Penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, pengolahan limbah Memperkuat gatra sumber kekayaan alam, mengurangi emisi karbon Terapkan CEMS, audit energi, dan standar internasional lingkungan 2 Nilai Tambah Ekonomi Peningkatan nilai tambah domestik, ekspor produk hilir naik Memperkuat gatra ekonomi, mengurangi ketergantungan ekspor mentah Diversifikasi produk hilir (katoda, prekursor, EV ecosystem) 3 R&D & Inovasi Intensitas riset meningkat, paten dan standardisasi tercapai Memperkuat kemandirian teknologi dan posisi global Indonesia Bangun konsorsium riset universitas– industri–pemerintah 4 Pajak & Royalti Penerimaan negara dari pajak dan royalti meningkat Menambah kapasitas fiskal negara, memperkuat gatra politik-ekonomi Wajibkan transparansi pembayaran (EITI compliance)
- 321. 300 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Sosial & Etika Konflik sosial berkurang, FPIC terpenuhi, kesejahteraan lokal naik Memperkuat legitimasi politik, menjaga kohesi sosial Program livelihood recovery, perlindungan budaya, kemitraan masyarakat 6 Geopolitik & Pasar Global Posisi Indonesia di rantai pasok global EV menguat Meningkatkan daya tawar global, memperkuat gatra pertahanan-keamanan Bangun aliansi strategis dengan negara konsumen mineral kritis Hilirisasi mineral strategis adalah panggilan sejarah bagi bangsa Indonesia. Sejarah panjang menjadikan bangsa ini hanya pengekspor bahan mentah harus diakhiri. Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa kekayaan alam adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dieksploitasi pihak asing. Dengan hilirisasi berteknologi bersih, beretika sosial, dan berbasis riset, Indonesia dapat membuktikan diri sebagai bangsa yang tidak lagi berada di pinggiran sejarah melainkan aktor utama dalam percaturan global. Hilirisasi bukan hanya tentang pabrik dan smelter tetapi tentang kedaulatan, martabat, dan masa depan bangsa. Bila dijalankan konsisten, hilirisasi mineral strategis akan menjadi tonggak ketahanan ekonomi sekaligus simbol kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 9.9. SWASEMBADA AIR DAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan, fondasi bagi kesehatan publik, produktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial. Tanpa akses terhadap air bersih yang aman dan terjangkau, mustahil sebuah bangsa mampu membangun peradaban yang tangguh. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan curah hujan tinggi memiliki potensi air melimpah namun kenyataannya masih menghadapi krisis distribusi, kualitas, dan pengelolaan. Dari kota metropolitan hingga desa terpencil, jutaan rakyat masih menghadapi persoalan akses air bersih, sanitasi layak, dan irigasi pertanian yang efisien. Oleh karena itu, PSN di bidang air bukan sekadar proyek infrastruktur teknis tetapi merupakan agenda kebangsaan untuk memastikan kedaulatan, kesehatan, dan ketahanan nasional.
- 322. 301 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dalam RPJMN 2025–2029, swasembada air ditempatkan sebagai prioritas nasional yang sejalan dengan swasembada pangan dan energi. Pendekatan yang digunakan adalah integrated water resources management (IWRM), yaitu pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan mekanisme ekonomi yang berkeadilan. Komponen utama IWRM mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi presisi, pengolahan air limbah, serta konservasi daerah tangkapan air. UNDP dalam Human Development Report menegaskan bahwa air bersih adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara. World Bank menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan air bersih hanya dapat dicapai bila negara mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan tata kelola demand management, termasukpengukurankonsumsicerdas,tarifairyangadil,danpengurangan kebocoran. Kebijakan swasembada air juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi ketahanan nasional. Air bersih yang tersedia 24 jam sehari akan meningkatkankesehatanpublik,menekanangkapenyakitmenularberbasis air, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur irigasi yang efisien akan mendukung ketahanan pangan. Pengelolaan air limbah yang baik akan menjaga kualitas ekosistem dan mengurangi risiko konflik sosial akibat pencemaran. Air yang terjangkau juga akan memperkuat stabilitas sosial dan legitimasi politik pemerintah. Sebaliknya, bila air tidak dikelola dengan baik, ia dapat menjadi sumber ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) bagi ketahanan nasional. Tantangan besar pengelolaan air di Indonesia mencakup ketidakseimbangan spasial antara daerah kaya air seperti Kalimantan dan Sumatera dengan daerah defisit air seperti Nusa Tenggara dan Jawa. Urbanisasi cepat menyebabkan kota-kota besar menghadapi krisis air bersih akibat tingginya permintaan dan terbatasnya kapasitas infrastruktur. Perubahan iklim memperburuk kondisi ini dengan meningkatkan variabilitas curah hujan, memicu banjir dan kekeringan, serta menurunkan kualitas air tanah akibat intrusi air laut. OECD dalam Water Governance Review menekankan bahwa tata kelola air di negara berkembang sering terhambat oleh fragmentasi kewenangan antar instansi dan lemahnya kapasitas daerah. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan desain kelembagaan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil.
- 323. 302 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Strategi swasembada air menuntut investasi besar dalam infrastruktur. Pembangunan bendungan multipurpose diperlukan untuk menyimpan air, mengatur aliran sungai, dan menyediakan cadangan saat musim kering. Sistem irigasi presisi berbasis sensor dan teknologi digital harus dikembangkan agar penggunaan air di sektor pertanian menjadi efisien. Infrastruktur pengolahan air limbah perkotaan harus diperluas untuk menjaga kualitas air permukaan dan air tanah. Konservasi daerah tangkapan air melalui rehabilitasi hutan, reforestasi, dan perlindungan kawasan lindung mutlak dijalankan agar siklus hidrologi tetap terjaga. WEF dalam Global Risk Report mengingatkan bahwa krisis air adalah salah satu risiko global terbesar yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan politik dunia. Selain infrastruktur fisik, demand management atau pengelolaan permintaanharusmenjadiperhatian.Penggunaanteknologismartmetering memungkinkan rumah tangga dan industri memantau konsumsi air secara real time, mendorong perilaku hemat, dan mengurangi pemborosan. Tarif air harus dirancang adil: masyarakat miskin mendapatkan subsidi, sementara industri besar membayar sesuai konsumsi dan dampaknya terhadap lingkungan. Non-Revenue Water (NRW) atau air tak berekening— air yang hilang akibat kebocoran, pencurian, atau inefisiensi distribusi— harus ditekan secara signifikan. Saat ini, rata-rata NRW di Indonesia mencapai lebih dari 30 persen, padahal standar internasional menargetkan kurang dari 20 persen. Dengan pengelolaan demand yang tepat, efisiensi penggunaan air dapat meningkat tanpa harus selalu menambah pasokan baru. Indikator keberhasilan swasembada air harus dirumuskan jelas. Pertama, cakupan layanan air bersih meningkat hingga 100 persen pada 2045. Kedua, kontinuitas pasokan 24 jam sehari untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kualitas air sesuai standar kesehatan WHO dan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Keempat, efisiensi Non-Revenue Water ditingkatkan hingga di bawah 20 persen. Indikator ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 6 (clean water and sanitation). Dari perspektif Astagatra, swasembada air memberi dampak lintas dimensi. Pada gatra geografi, air adalah kekuatan alam yang menentukan keberlanjutan wilayah. Pada gatra demografi, akses air bersih meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pada gatra sumber kekayaan alam, air adalah aset vital untuk pangan, energi, dan industri.
- 324. 303 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Pada gatra ideologi, air bersih adalah perwujudan sila ke-5 Pancasila tentang keadilan sosial. Pada gatra politik, keberhasilan swasembada air memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, air mendukung produktivitas pertanian, industri, dan jasa. Pada gatra sosial budaya, air bersih menjaga harmoni masyarakat dan mencegah konflik. Dan pada gatra pertahanan-keamanan, air adalah elemen strategis yang dapat menjadi sumber konflik atau stabilitas. Dengan demikian, swasembada air adalah panggilan sejarah yang heroik. Ia bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi soal menjaga martabat bangsa dan kedaulatan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang gagal mengelola air akan rapuh di hadapan tantangan global. Dengan kepemimpinan visioner, komitmen kolektif, dan integrasi kebijakan, Indonesia dapat membuktikan bahwa air yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan adalah hak seluruh rakyat, bukan privilese segelintir orang. Tabel berikut merangkum dimensi strategis swasembada air dan infrastruktur air bersih, indikator dampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang perlu diperhatikan: Tabel 9.9 Dimensi Strategis Swasembada Air & Infrastruktur Air Bersih No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Infrastruktur Fisik Bendungan, irigasi presisi, pengolahan limbah, konservasi tangkapan Menjamin pasokan air, mendukung pangan dan energi, memperkuat gatra SDA Prioritaskan bendungan multipurpose, reforestasi daerah tangkapan, irigasi digital 2 Demand Management NRW menurun, konsumsi hemat, tarif adil Meningkatkan efisiensi, memperkuat legitimasi sosial- ekonomi Terapkan smart metering, subsidi untuk miskin, tarif progresif untuk industri 3 Cakupan & Kontinuitas Akses air bersih 100%, layanan 24/7 Meningkatkan kesehatan publik, memperkuat gatra demografi Target cakupan universal pada 2045, dorong investasi daerah
- 325. 304 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 4 Kualitas Air Standar WHO terpenuhi, penyakit berbasis air menurun Menjamin produktivitas SDM, memperkuat kohesi sosial Perketat pengawasan kualitas, bangun laboratorium regional 5 Tata Kelola & Keadilan FPIC terpenuhi, konflik sosial berkurang, transparansi meningkat Memperkuat legitimasi politik, mencegah ATHG Bentuk badan koordinasi lintas sektor, gunakan Indeks Ketahanan Nasional 6 Ekonomi & Produktivitas Biaya produksi turun, daya saing industri meningkat Mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat gatra ekonomi Air untuk industri diatur agar berkelanjutan dan inklusif 7 Sosial Budaya & Stabilitas Konflik air menurun, harmoni masyarakat terjaga Memperkuat kohesi sosial, stabilitas politik Program edukasi masyarakat, kearifan lokal dijadikan basis pengelolaan Air adalah sumber kehidupan sekaligus sumber ketahanan nasional. Dengan desain PSN yang berpijak pada integrasi, efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan, swasembada air akan menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Air yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan adalah bukti negara hadir untuk rakyatnya, serta simbol kebanggaan dan kedaulatan bangsa di mata dunia. 9.10. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (3 JUTA RUMAH) Rumah adalah hak dasar manusia, tempat pertama bagi pembentukan karakter, kesehatan, dan ketahanan sosial. Sebuah bangsa yang rakyatnya masih banyak tinggal di permukiman kumuh, tanpa akses air bersih, sanitasi layak, dan transportasi publik yang memadai, tidak akan mampu melangkah mantap menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Karena itulah, program pembangunan tiga juta rumah yang masuk dalam daftar PSN bukan hanya proyek infrastruktur sosial tetapi sebuah misi kebangsaan. Rumah yang layak, terjangkau, dan terkoneksi dengan pusat pekerjaan
- 326. 305 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 serta layanan publik adalah fondasi bagi kohesi sosial, produktivitas ekonomi, dan legitimasi politik. Dalam RPJMN 2025–2029, pembangunan perumahan ditempatkan sejajar dengan swasembada pangan, energi, dan industrialisasi. Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa backlog perumahan nasional yang mencapai lebih dari 12 juta unit tidak bisa dibiarkan. World Bank mencatat bahwa backlog perumahan adalah salah satu penghambat produktivitas ekonomi di negara berkembang karena memicu urbanisasi tidak terkendali, pertumbuhan permukiman informal, dan meningkatnya biaya sosial akibat sanitasi buruk. UNDP dalam Human Development Report menekankan bahwa rumah layak bukan sekadar tempat tinggal tetapi syarat bagi capaian kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Program tiga juta rumah harus dirancang dengan prinsip padat, bermutu, dan terkoneksi. Padat berarti desain perumahan harus mengoptimalkan ruang perkotaan melalui pendekatan compact city yang mengurangi urban sprawl. Bermutu berarti setiap rumah harus memenuhi standar hunian sehat, dengan ventilasi memadai, akses listrik, air bersih, sanitasi, dan drainase. Terkoneksi berarti perumahan harus dekat dengan pusat pekerjaan, layanan pendidikan, kesehatan,dantransportasipublik,terutamaberbasiskonsepTransitOriented Development (TOD). OECD menekankan bahwa integrasi perumahan dengan transportasi publik dapat menurunkan biaya hidup masyarakat, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Tantangan pembangunan tiga juta rumah tidak sederhana. Pertama, persoalan pembiayaan. Banyak keluarga berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses KPR konvensional. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan inklusif, mulai dari subsidi tepat sasaran hingga KPR mikro yang bisa diakses pekerja informal. Pemerintah harus memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mengembangkan skema blended finance dengan melibatkan sektor swasta dan lembaga internasional. Kedua, persoalan lahan. Harga tanah yang terus meningkat di kota-kota besar menuntut pemerintah mengoptimalkan tanah negara, tanah BUMN, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Ketiga, persoalan kualitas. Banyak program perumahan massal sebelumnya gagal karena kualitas bangunan rendah, infrastruktur dasar tidak memadai, dan lokasi terpencil dari akses kerja dan layanan publik. Indikator keberhasilan program ini harus jelas. Pertama, backlog perumahan menurun signifikan. Kedua, kepadatan permukiman kumuh berkurang. Ketiga, akses transportasi publik meningkat bagi warga
- 327. 306 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 perumahan baru. Keempat, tingkat kepuasan warga meningkat karena mereka memperoleh hunian yang layak, aman, dan terjangkau. WEF dalam Future of Urban Development menegaskan bahwa kualitas perumahan berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, stabilitas sosial, dan legitimasi politik pemerintah. Dari perspektif Astagatra, pembangunan perumahan memengaruhi hampirsemua dimensi ketahanannasional.Padagatrageografi,perumahan menentukan tata ruang dan keberlanjutan kota. Pada gatra demografi, perumahan layak meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Pada gatra sumber kekayaan alam, perumahan yang ramah lingkungan mengurangi tekanan terhadap air, energi, dan tanah. Pada gatra ideologi, rumah layak adalah manifestasi sila ke-5 Pancasila: keadilan sosial. Pada gatra politik, pembangunan perumahan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Pada gatra ekonomi, sektor perumahan menjadi lokomotif industri konstruksi, bahan bangunan, dan lapangan kerja. Pada gatra sosial budaya, rumah layak memperkuat harmoni sosial dan identitas komunitas. Dan pada gatra pertahanan-keamanan, permukiman yang sehat mengurangi potensi kerawanan sosial dan kriminalitas. Pembangunan tiga juta rumah juga adalah panggilan sejarah yang heroik. Sejak kemerdekaan, para pendiri bangsa menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat yang diwujudkan dalam kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan. Selama ini, fokus kebijakan lebih banyak pada pangan dan energi, sementara papan sering tertinggal. Dengan program ini, negara menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan papan bagi seluruh rakyat. Bung Karno pernah menegaskan bahwa kemerdekaan politik harus diiringi dengan kemerdekaan sosial dan ekonomi. Rumah layak bagi rakyat adalah simbol nyata kemerdekaan sosial itu. Tabel berikut merangkum dimensi strategis pembangunan tiga juta rumah, indikator dampaknya, implikasi terhadap ketahanan nasional, serta catatan strategis yang harus diperhatikan: Tabel 9.10 Dimensi Strategis Perumahan & Permukiman (3 Juta Rumah) No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Backlog Perumahan Backlog turun signifikan Memperkuat gatra demografi dan kesejahteraan sosial Target backlog <5 juta unit pada 2035, universal housing 2045
- 328. 307 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Permukiman Kumuh Kepadatan kumuh menurun, urban slum berkurang Mengurangi kerentanan sosial, memperkuat kohesi masyarakat Revitalisasi kawasan kumuh dengan pendekatan inklusif 3 Akses Transportasi Publik Akses TOD meningkat, biaya transport menurun Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi emisi karbon Integrasikan perumahan dengan MRT, LRT, BRT, dan kereta komuter 4 Infrastruktur Dasar Air bersih, sanitasi, drainase terpenuhi Memperkuat gatra sumber daya alam dan kesehatan publik Pastikan 100% akses air bersih dan sanitasi layak di seluruh perumahan baru 5 Pembiayaan Inklusif Subsidi tepat sasaran, KPR mikro berkembang Meningkatkan akses rakyat kecil, memperkuat gatra politik-ekonomi Perluasan FLPP, KPR mikro untuk pekerja informal, skema blended finance 6 Kualitas Bangunan Hunian layak, ventilasi sehat, tahan gempa Meningkatkan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial Standarisasi mutu bangunan sesuai SNI, sertifikasi kualitas oleh lembaga independen 7 Kepuasan Warga Tingkat kepuasan meningkat, rasa memiliki tinggi Memperkuat legitimasi politik, memperkuat kohesi sosial Libatkan warga dalam perencanaan, gunakan survei kepuasan sebagai evaluasi kebijakan 8 Dampak Ekonomi Sektor konstruksi tumbuh, lapangan kerja tercipta Memperkuat gatra ekonomi nasional Dorong penggunaan produk lokal, industrialisasi bahan bangunan ramah lingkungan
- 329. 308 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 9 Stabilitas Sosial Konflik lahan menurun, kriminalitas di permukiman terkendali Memperkuat stabilitas politik dan sosial Pastikan FPIC, mediasi sengketa lahan, integrasi dengan program keamanan lingkungan Hunian yang manusiawi adalah benteng ketahanan nasional. Rumah yang layak, terjangkau, dan terkoneksi tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan martabat bangsa. Dengan kepemimpinan visioner, gotong royong nasional, dan kebijakan inklusif, program tiga juta rumah dapat menjadi monumen kebajikan negara yang berpihak pada rakyatnya. Di balik tembok setiap rumah yang dibangun, tersimpan harapan akan Indonesia yang lebih sehat, adil, dan tangguh. Inilah jalan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045, ketika setiap keluarga Indonesia tidak hanya memiliki tempat berteduh tetapi juga tempat bermartabat untuk membangun masa depan.
- 330. 309 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 10.1. INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM PSN P SN adalah instrumen kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat teknokratis melainkan juga politis dan ideologis. Setiap proyek yang dijalankan pada hakikatnya bukan hanya membangun fisik infrastruktur, industri, atau permukiman tetapi juga membangun legitimasi politik, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, PSN tidak boleh dipandang sekadar mesin pertumbuhan ekonomi tetapi harus dipahami sebagai sarana pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar bangsa, PSN akan menjadi lebih Strategi Optimalisasi PSN BAB 10
- 331. 310 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dari sekadar proyek pembangunan; ia menjadi alat untuk memperkokoh identitas kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan bahwa arah pembangunan tetap berada dalam jalur cita-cita kemerdekaan menuju Indonesia Emas 2045. Pancasila sebagai dasar negara mengandung lima sila yang relevan langsung dengan pelaksanaan PSN. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingatkan bahwa pembangunan harus menghormati martabat manusia dan tidak boleh menindas kelompok lemah. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar setiap PSN berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, lingkungan hidup, dan kehidupan sosial yang harmonis. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengharuskan PSN menjadi sarana integrasi wilayah, menghubungkan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, serta memperkecil kesenjangan antardaerah. Sila keempat, Kerakyatan yang DipimpinolehHikmatKebijaksanaandalamPermusyawaratan/Perwakilan, menegaskan bahwa setiap kebijakan PSN harus disusun dengan konsultasi publik, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara inklusif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut agar manfaat PSN dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Internalisasi nilai Pancasila dalam PSN adalah strategi untuk mengurangipotensikonfliksosialyangkerapmunculakibatpembangunan berskala besar. Banyak kasus PSN sebelumnya yang menuai resistensi masyarakat karena dianggap menyingkirkan hak-hak mereka, baik dalam proyek transportasi, kawasan industri, maupun pembangunan perumahan. Konflik sosial dan resistensi publik sering kali terjadi ketika prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat diabaikan. Oleh karena itu, internalisasi nilai Pancasila bukan sekadar idealisme melainkan kebutuhan praktis agar PSN memiliki legitimasi sosial dan politik yang kuat. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pembangunan tanpa legitimasi sosial rentan gagal. UNDP menegaskan pentingnya social safeguards dalam proyek infrastruktur berskala besar untuk mencegah konflik dan memastikan inklusivitas. OECD menekankan inclusive growth sebagai syarat agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. World Bank dalam laporan Social Sustainability Framework menegaskan bahwa setiap proyek harus memasukkan indikator perlindungan sosial, konsultasi publik, dan pemerataan manfaat. WEF melalui Global Competitiveness
- 332. 311 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Report menekankan bahwa legitimasi politik dan stabilitas sosial adalah faktor penentu daya saing negara. Semua rekomendasi ini pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah lama menjadi panduan bangsa Indonesia. Internalisasi nilai Pancasila dalam PSN dapat dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, internalisasi dalam desain kebijakan. Setiap proyek harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan pemerataan manfaat. Hal ini dapat diwujudkan melalui studi kelayakan sosial, konsultasi publik sejak tahap awal, serta mekanisme kompensasi dan resettlement yang adil. Kedua, internalisasi dalam tata kelola implementasi. Setiap PSN harus memiliki mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi. Ketiga, internalisasi dalam pengukuran dampak. Indikator keberhasilan PSN tidak hanya diukur dengan capaian ekonomi tetapi juga dengan sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kohesi sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Dari perspektif ketahanan nasional, internalisasi nilai Pancasila memperkuat seluruh gatra dalam Astagatra. Pada gatra ideologi, Pancasila menjadi kompas pembangunan. Pada gatra politik, internalisasi nilai musyawarah dan keadilan sosial memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, keadilan distribusi manfaat memastikan pertumbuhan inklusif. Pada gatra sosial budaya, gotong royong dalam PSN menumbuhkan kohesi masyarakat. Pada gatra pertahanan- keamanan, pembangunan yang adil mengurangi potensi konflik dan memperkuat stabilitas nasional. Dan pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, internalisasi nilai Pancasila memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan menghormati keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Internalisasi nilai Pancasila dalam PSN juga harus dipahami sebagai strategi diplomasi moral Indonesia di dunia internasional. Di tengah persaingan global, banyak negara menghadapi kritik atas pembangunan yang mengorbankan hak asasi manusia dan lingkungan. Bila Indonesia mampu menunjukkan bahwa PSN dijalankan sesuai dengan prinsip Pancasila, maka reputasi internasional Indonesia akan meningkat. Hal ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum global seperti G20, ASEAN, dan COP tentang perubahan iklim.
- 333. 312 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sejarah bangsa menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi bintang penuntun dalam masa-masa sulit. Pada era revolusi, nilai gotong royong dan keadilan sosial menjadi perekat bangsa melawan kolonialisme. Pada era pembangunan, nilai persatuan dan musyawarah menjadi dasar konsensus politik. Kini, pada era industrialisasi dan globalisasi, nilai Pancasila harus diinternalisasikan dalam setiap proyek pembangunan agar bangsa ini tidak kehilangan jati diri. PSN adalah kawah candradimuka untuk membuktikan bahwa pembangunan Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan tetapi juga soal keadilan, persatuan, dan martabat. Untuk memperkuat pemahaman, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis internalisasi nilai Pancasila dalam PSN: Tabel 10.1 Dimensi Strategis Internalisasi Nilai Pancasila dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Gotong Royong Partisipasi masyarakat meningkat, konflik sosial menurun Memperkuat kohesi sosial, legitimasi politik meningkat Wajibkan konsultasi publik sejak perencanaan proyek 2 Keadilan Sosial Distribusi manfaat proyek merata, kesenjangan berkurang Memperkuat gatra ideologi dan ekonomi Terapkan mekanisme kompensasi adil dan livelihood recovery bagi terdampak 3 Musyawarah Mekanisme FPIC dan partisipasi publik berjalan efektif Mengurangi ATHG, memperkuat legitimasi politik Lembaga adat dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 4 Persatuan Indonesia Integrasi wilayah meningkat, kesenjangan daerah menurun Memperkuat kohesi nasional dan stabilitas politik Prioritaskan PSN di daerah 3T untuk memperkecil ketimpangan
- 334. 313 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Kemanusiaan yang Adil Perlindungan HAM meningkat, konflik sosial-ekologi menurun Memperkuat stabilitas sosial, legitimasi internasional meningkat Integrasikan indikator HAM dan lingkungan dalam evaluasi PSN 6 Transparansi & Akuntabilitas Kepercayaan publik meningkat, praktik korupsi menurun Memperkuat gatra politik dan stabilitas nasional Terapkan open data PSN, evaluasi independen, dan publikasi laporan reguler 7 Inklusivitas Kelompok rentan (perempuan, difabel) memperoleh manfaat Memperkuat kohesi sosial, legitimasi politik Sertakan analisis gender dan inklusi sosial dalam setiap studi kelayakan PSN Dengan internalisasi nilai Pancasila, PSN dapat menjadi instrumen strategis yang bukan hanya membangun jalan, bendungan, kawasan industri, atau perumahan tetapi juga membangun keadilan, persatuan, dan ketahanan bangsa. Dengan begitu, PSN benar-benar menjadi jalan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kemanusiaan, persatuan, dan martabat nasional. 10.2. KONSISTENSI DENGAN UUD 1945 PSN sebagai instrumen pembangunan jangka panjang harus berdiri di atas landasan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tidak hanya menjadi kerangka hukum tertinggi tetapi juga panduan moral dan politik bagi arah pembangunan bangsa. Setiap PSN, baik berupa infrastruktur, energi, pangan, perumahan, industri, maupun digitalisasi, harus selaras dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 335. 314 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan demikian, PSN bukan hanya program teknokratis melainkan manifestasi dari janji konstitusional negara kepada rakyat. Konsistensi dengan UUD 1945 berarti setiap proyek harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti setiap PSN yang memanfaatkan sumber daya alam—seperti proyek hilirisasi mineral, food estate, swasembada energi, maupun infrastruktur air—harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar keuntungan bagi korporasi atau kelompok tertentu. Dengan menjadikan Pasal 33 sebagai pijakan, PSN dapat memperkuat legitimasi hukum dan politik, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Konsistensi PSN dengan pasal ini mengharuskan adanya program pembangunan perumahan rakyat, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang inklusif. Program tiga juta rumah, pembangunan rumah sakit rujukan, serta perluasan akses pendidikan melalui sekolah dan politeknik vokasi adalah wujud implementasi pasal ini. Dengan begitu, PSN tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memastikan redistribusi kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh sebab itu, PSN di bidang industri, transportasi, dan energi harus dipandang bukan hanya sebagai instrumen pertumbuhan PDB melainkan juga sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja bermartabat. OECD menegaskan dalam Employment Outlook bahwa pembangunan berskala besar harus memastikan kualitas pekerjaan, bukan hanya kuantitas. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa pekerjaan adalah hak fundamental rakyat. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, PSN di bidang energi dan industri wajib menerapkan standar lingkungan yang ketat. Hilirisasi mineral strategis, pembangunan kawasan industri, dan proyek energi fosil harus diiringi dengan penerapan teknologi bersih agar tidak melanggar hak konstitusional rakyat atas lingkungan sehat. World Bank dalam Environmental and Social Framework menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah
- 336. 315 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 syarat mutlak bagi legitimasi politik negara. Konsistensi PSN dengan hak lingkungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang berkomitmen pada agenda perubahan iklim. Konsistensi dengan UUD 1945 juga bermakna memperkuat demokrasi dan partisipasi rakyat. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, PSN tidak boleh dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah pusat dan investor melainkan harus melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan. Mekanisme konsultasi publik, FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), serta evaluasi sosial harus menjadi standar wajib. UNDP menekankan bahwa proyek pembangunan yang mengabaikan partisipasi publik akan menghadapi resistensi dan delegitimasi. Konsistensi dengan prinsip kedaulatan rakyat menjadikan PSN lebih tahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dari perspektif ketahanan nasional, konsistensi PSN dengan UUD 1945 memperkuat seluruh gatra dalam Astagatra. Pada gatra ideologi, UUD 1945 menjadi dasar legal dan moral pembangunan. Pada gatra politik, konsistensi dengan konstitusi memperkuat legitimasi pemerintah dan menekan potensi konflik. Pada gatra ekonomi, amanat konstitusi mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pada gatra sosial budaya, proyek perumahan, pendidikan, dan kesehatan menguatkan kohesi sosial. Pada gatra pertahanan dan keamanan, konsistensi PSN dengan UUD 1945 memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan orientasi kedaulatan, bukan sekadar kepentingan ekonomi. Dan pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, konsistensi dengan konstitusi memastikan pengelolaan SDA yang berkeadilan antargenerasi. Sejarah bangsa membuktikan bahwa konstitusi selalu menjadi jangkar ketika bangsa menghadapi guncangan. Pada masa krisis politik, ekonomi, dan keamanan, UUD 1945 menjadi pegangan yang menuntun arah bangsa. Kini, ketika Indonesia tengah menjalankan agenda besar PSN untuk menuju Indonesia Emas 2045, konsistensi dengan UUD 1945 adalah syarat mutlak agar pembangunan tidak kehilangan arah. PSN yang selaras dengan konstitusi akan menjadi simbol bahwa negara tidak sekadar membangun fisik tetapi juga menegakkan janji kebangsaan kepada rakyat. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis konsistensi PSN dengan UUD 1945:
- 337. 316 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Tabel 10.2 Dimensi Strategis Konsistensi PSN dengan UUD 1945 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Pasal 33 – SDA untuk rakyat Pemanfaatan SDA memberi manfaat langsung ke rakyat Memperkuat kedaulatan ekonomi, mengurangi ketimpangan Terapkan prinsip keberlanjutan, tingkatkan hilirisasi berorientasi rakyat 2 Pasal 34 – Perlindungan sosial Fakir miskin dan kelompok rentan terlindungi Memperkuat gatra sosial budaya, legitimasi politik meningkat Integrasikan program PSN dengan perlindungan sosial dan layanan dasar 3 Pasal 27 – Hak atas pekerjaan Lapangan kerja bermartabat tercipta dari PSN Memperkuat gatra demografi, mengurangi pengangguran PSN wajib menargetkan job creation dan kualitas pekerjaan 4 Pasal 28H – Hak atas lingkungan Lingkungan sehat terjaga, polusi industri menurun Memperkuat ketahanan sosial- ekologi, reputasi global meningkat Terapkan teknologi bersih, perkuat regulasi AMDAL 5 Pasal 1 – Kedaulatan rakyat Partisipasi publik meningkat, konflik sosial menurun Legitimasi politik PSN meningkat, stabilitas nasional terjaga Terapkan FPIC, perkuat konsultasi publik, dorong transparansi data proyek 6 Tujuan Negara (Pembukaan UUD) PSN sejalan dengan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan Seluruh gatra Astagatra diperkuat melalui pembangunan konstitusional Evaluasi PSN dengan indikator konsistensi pada tujuan negara Konsistensi PSN dengan UUD 1945 adalah fondasi agar setiap proyek strategis memiliki legitimasi hukum, moral, dan politik. Dengan demikian, PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga menegakkan
- 338. 317 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 keadilan sosial, memperkuat persatuan, dan menjaga martabat bangsa. Inilah jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045, ketika pembangunan nasional benar-benar mencerminkan amanat luhur para pendiri bangsa. 10.3. KOLABORASI LINTAS SEKTOR Optimalisasi PSN hanya dapat tercapai bila ada kolaborasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. PSN adalah agenda pembangunan raksasa yang tidak bisa dijalankan oleh satu institusi atau aktor tunggal. Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal harus bergerak bersama dalam satu orkestrasi pembangunan. Tanpa sinergi multipihak, PSN akan terjebak dalam ego sektoral, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya koordinasi yang menghambat kecepatan dan efektivitas implementasi. Kolaborasi lintas sektor bukan sekadar jargon koordinasi tetapi sebuah kebutuhan strategis. Banyak hambatan PSN muncul karena lemahnya integrasi antaraktor dan rendahnya kapasitas koordinasi lintas sektor. Dalam praktiknya, ego sektoral seringkali menghambat implementasi, baik di level pusat maupun daerah. Misalnya, proyek infrastruktur nasional sering terkendala oleh sengketa lahan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Demikian pula, proyek hilirisasi industri membutuhkan integrasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BUMN, swasta, serta lembaga riset. Tanpa tata kelola kolaborasi yang efektif, PSN bisa berjalan lambat dan bahkan kehilangan legitimasi publik. Pengalaman internasional menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan strategis. UNDP menekankan konsep whole of government and whole of society approach untuk menghadapi agenda pembangunan kompleks. OECD dalam Multi-level Governance Framework menekankan bahwa tata kelola pembangunan modern harus bersifat kolaboratif, lintas sektor, dan lintas level pemerintahan. World Bank dalam Public Sector Report menegaskan bahwa fragmentasi birokrasi adalah salah satu hambatan utama pembangunan di negara berkembang, sehingga mekanisme sinergi multipihak mutlak diperlukan. WEF dalam Global Competitiveness Report juga menekankan bahwa daya saing nasional akan meningkat bila sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama membangun ekosistem produktif.
- 339. 318 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Kolaborasi lintas sektor dalam PSN juga harus menyentuh dimensi partisipasi masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat lokal, PSN hanya akan menjadi proyek dari atas ke bawah (top-down) yang berisiko menghadapi resistensi sosial. Keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam bentuk konsultasi formal tetapi juga dalam bentuk co-creation, di mana komunitas lokal dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi sosial, mengurangi potensi konflik, dan memastikan manfaat PSN benar-benar dirasakan rakyat. Dari sisi hukum, kolaborasi lintas sektor memiliki landasan kuat. UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara namun dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat. UU No.23/2014tentangPemerintahanDaerahmenekankanpentingnyasinergi antara pusat dan daerah. UU No. 19/2003 tentang BUMN menegaskan peran strategis BUMN sebagai penggerak pembangunan yang harus bersinergi dengan swasta. Semua landasan hukum ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan pilihan tetapi keharusan konstitusional. Kolaborasi juga penting untuk mempercepat pencapaian target PSN dalam konteks global. Dengan adanya transisi energi, revolusi digital, dan perubahan iklim, PSN Indonesia tidak bisa berjalan dalam silo sektoral. Hilirisasi mineral strategis misalnya, membutuhkan kerja sama antara industri pertambangan, riset teknologi, lembaga keuangan, serta regulasi lingkungan. Proyek perumahan massal membutuhkan kolaborasi antara sektor konstruksi, perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Proyek swasembada pangan membutuhkan sinergi antara petani, koperasi, pemerintah, dan sektor swasta. Semua ini hanya bisa terwujud bila ada kerangka kolaborasi lintas sektor yang jelas, transparan, dan berbasis keadilan. Dari perspektif ketahanan nasional, kolaborasi lintas sektor memperkuat Astagatra. Pada gatra ideologi, kolaborasi mencerminkan semangat gotong royong sebagai implementasi Pancasila. Pada gatra politik, kolaborasi mengurangi ego sektoral dan memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, kolaborasi mempercepat pencapaian target pertumbuhan dan pemerataan. Pada gatra sosial budaya, partisipasi masyarakat memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, kolaborasi lintas sektor mengurangi ATHG dan memperkuat stabilitas. Dan pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, kolaborasi lintas sektor memastikan bahwa pembangunan berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.
- 340. 319 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Kisah kolaborasi lintas sektor dalam PSN adalah kisah tentang kepemimpinan nasional yang visioner. Sejarah pembangunan Indonesia membuktikanbahwakeberhasilanbesarbangsainilahirdarigotongroyong. Dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan pascareformasi, bangsa ini hanya bisa berdiri tegak karena seluruh elemen bersatu padu. Kini, menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak agar PSN dapat benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis kolaborasi lintas sektor dalam PSN: Tabel 10.3 Dimensi Strategis Kolaborasi Lintas Sektor dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Koordinasi Pusat- Daerah Sengketa lahan berkurang, proyek berjalan tepat waktu Memperkuat gatra politik dan stabilitas pembangunan Bentuk badan koordinasi PSN lintas K/L dan pemda dengan mandat kuat 2 Sinergi BUMN- Swasta Investasi meningkat, pembiayaan PSN lebih beragam Memperkuat gatra ekonomi dan kemandirian fiskal Dorong PPP, blended finance, serta keterlibatan sektor swasta dalam PSN 3 Partisipasi Masyarakat Konflik sosial menurun, dukungan publik meningkat Memperkuat gatra sosial budaya dan legitimasi politik Terapkan FPIC, konsultasi publik, dan mekanisme co- creation 4 Integrasi Lintas K/L Ego sektoral menurun, regulasi harmonis Mengurangi ATHG, memperkuat ketahanan politik- ekonomi Perkuat peran Kemenko dalam debottlenecking 5 Dukungan Akademisi & Riset Inovasi meningkat, kebijakan berbasis data Memperkuat gatra ideologi dan ekonomi Bangun konsorsium riset lintas universitas, industri, dan pemerintah
- 341. 320 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 6 Tata Kelola Transparan Kepercayaan publik meningkat, korupsi menurun Memperkuat legitimasi politik dan stabilitas nasional Terapkan open data PSN, audit independen, dan publikasi berkala 7 Kolaborasi Internasional Transfer teknologi meningkat, akses pasar global lebih besar Memperkuat gatra pertahanan- keamanan dan daya tawar global Bangun kemitraan strategis dengan mitra global untuk PSN berbasis energi dan SDA Kolaborasi lintas sektor adalah jiwa dari optimalisasi PSN. Tanpa kolaborasi, PSN hanya akan menjadi daftar proyek di atas kertas. Dengan kolaborasi, PSN menjadi gerakan nasional yang menyatukan energi bangsa, memperkuat kedaulatan, dan membangun keadilan sosial. Inilah makna heroik dari gotong royong dalam pembangunan: bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai bila seluruh komponen bangsa bersatu padu, bekerja dalam harmoni, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. 10.4. PARTISIPASI MASYARAKAT Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan setiap PSN. Tidak ada pembangunan berskala besar yang bisa bertahan lama tanpa dukungan publik. PSN yang hanya dirancang secara teknokratis tanpa mendengar suara rakyat berisiko kehilangan legitimasi sosial, memicu resistensi, bahkan menimbulkan konflik yang menghambat implementasi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi akhir adalah syarat mutlak agar PSN benar-benar menjadi milik rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. SalahsatuhambatanutamaPSNadalahresistensisosialyanglahirdari kurangnya partisipasi publik. Ketika masyarakat merasa dipinggirkan, proyek strategis dipersepsi sebagai agenda elite atau korporasi semata, bukan agenda kebangsaan. Padahal, UUD 1945 menegaskan
- 342. 321 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga pembangunan tanpa partisipasi publik adalah pengingkaran terhadap semangat konstitusi. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas tetapi bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C dan 28D UUD 1945, yang memberikan hak bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mendapatkan perlakuan adil dalam hukum dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam PSN harus diwujudkan melalui mekanisme yang sistematis, terbuka, dan akuntabel. Salah satu mekanisme internasional yang diakui adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang memastikan bahwa masyarakat diberi informasi lengkap, memiliki waktu yang cukup untuk memahami rencana pembangunan, dan bebas menyampaikan persetujuan atau keberatan tanpa tekanan. Mekanisme FPIC bukan sekadar prosedur administratif melainkan prinsip moral yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak masyarakat lokal. UNDP menekankan bahwa FPIC adalah elemen kunci pembangunan inklusif. OECD menambahkan bahwa pembangunan tanpa persetujuan publik cenderung menghadapi biaya sosial yang tinggi dalam bentuk protes, litigasi, dan keterlambatan proyek. Partisipasi masyarakat juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. World Bank dalam Social Sustainability Framework menegaskan bahwa partisipasi publik memperkuat rasa kepemilikan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang turut menjaga, merawat, dan mengawasi keberlangsungan proyek. WEF dalam Future of Urban Development menunjukkan bahwa kota-kota yang melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan infrastruktur memiliki tingkat keberhasilan dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibanding kota-kota yang menerapkan pendekatan top-down. Dalam konteks PSN, partisipasi masyarakat memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan nasional. Pada gatra ideologi, partisipasi publik mencerminkan semangat demokrasi Pancasila. Pada gatra politik, keterlibatan rakyat memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, partisipasi masyarakat memastikan bahwa manfaat pembangunan terdistribusi lebih merata. Pada gatra sosial budaya, partisipasi publik mengurangi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan mengurangi risiko ATHG dan memperkuat stabilitas. Dan
- 343. 322 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, partisipasi publik memastikan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PSN harus mencakup beberapa langkah konkret. Pertama, membuka akses informasi seluas-luasnya. Pemerintah harus menyediakan data proyek secara terbuka melalui portal digital, laporan berkala, dan forum publik. Kedua, menyelenggarakan konsultasi terbuka yang inklusif, melibatkan perempuan, pemuda, kelompok adat, dan penyandang disabilitas. Ketiga, membangun mekanisme pengaduan yang transparan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan masukan secara aman. Keempat, mendorong co-creation, di mana masyarakat tidak hanya diajak bicara tetapi juga dilibatkan dalam desain, implementasi, dan evaluasi proyek. Dengan langkah-langkah ini, partisipasi masyarakat menjadi nyata, bukan sekadar simbolis. Keterlibatan publik juga membutuhkan dukungan kelembagaan. Pemerintah daerah memiliki peran vital sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat. BUMN dan swasta juga harus menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya dalam bentuk CSR tetapi dalam bentuk kemitraan nyata dengan masyarakat lokal. Akademisi dan lembaga riset dapat berperan sebagai fasilitator dan penyedia data independen yang memperkuat kualitas dialog. Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra kritis yang memastikan suara kelompok rentan tidak terpinggirkan. Semua aktor ini harus bergerak dalam satu ekosistem partisipasi nasional yang terintegrasi. Sejarah bangsa mengajarkan bahwa partisipasi rakyat adalah sumber kekuatan nasional. Kemerdekaan diraih bukan oleh segelintir elite tetapi oleh jutaan rakyat yang berjuang bersama. Begitu pula, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan berhasil bila rakyat dipinggirkan. PSN harus menjadi simbol gotong royong modern, di mana negara, swasta, dan rakyat bersatu membangun masa depan bersama. Dengan partisipasi yang bermakna, rakyat tidak hanya menikmati hasil pembangunan tetapi juga merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaganya.
- 344. 323 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis partisipasi masyarakat dalam PSN: Tabel 10.4 Dimensi Strategis Partisipasi Masyarakat dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Akses Informasi Terbuka Data proyek dipublikasikan, portal digital aktif Kepercayaan publik meningkat, legitimasi politik diperkuat Wajibkan open data PSN dengan format ramah publik 2 Konsultasi Publik Jumlah forum konsultasi meningkat, keterlibatan inklusif Mengurangi resistensi sosial, memperkuat kohesi masyarakat Libatkan kelompok rentan, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan disabilitas 3 Mekanisme FPIC Persetujuan masyarakat diperoleh secara bebas dan transparan Potensi konflik menurun, stabilitas politik meningkat Terapkan FPIC sebagai standar wajib dalam setiap proyek yang menyentuh lahan rakyat 4 Co-Creation Masyarakat ikut mendesain, melaksanakan, mengevaluasi proyek Rasa kepemilikan meningkat, keberlanjutan proyek terjaga Bangun model community-based development dalam PSN 5 Mekanisme Pengaduan Pengaduan masyarakat tertangani cepat dan transparan Kepercayaan sosial meningkat, konflik horizontal berkurang Bentuk unit pengaduan independen di tiap proyek PSN 6 Kelembagaan Lokal Pemda, BUMN, swasta, CSO aktif dalam fasilitasi partisipasi Kolaborasi lintas sektor semakin kuat, ketahanan sosial meningkat Wajibkan BUMN dan swasta bermitra langsung dengan masyarakat lokal
- 345. 324 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 7 Survei Kepuasan Publik Tingkat kepuasan masyarakat naik signifikan Legitimasi politik PSN meningkat, kohesi sosial menguat Gunakan survei berkala sebagai indikator keberhasilan PSN Partisipasi masyarakat adalah napas dari setiap pembangunan. Tanpa rakyat, PSN hanyalah beton, baja, dan angka statistik. Dengan rakyat, PSN menjadi monumen kebangsaan yang hidup, berdenyut, dan bermakna. Oleh karena itu, internalisasi partisipasi masyarakat dalam PSN bukan hanya kebutuhan teknis tetapi panggilan sejarah. Inilah wujud nyata demokrasi ekonomi dan sosial yang dikehendaki UUD 1945 serta cita-cita Indonesia merdeka. Dengan partisipasi rakyat, PSN akan berdiri kokoh sebagai simbol keadilan sosial dan ketahanan nasional, serta menjadi jalan mulia menuju Indonesia Emas 2045. 10.5. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PSN adalah tulang punggung pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Namun sebesar apa pun visi yang ditetapkan, keberhasilan PSN pada akhirnya ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan tata kelola. Tanpa institusi yang kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil, PSN hanya akan menjadi daftar proyek tanpa daya transformasi. Karena itu, penguatan kelembagaan dan tata kelola menjadi fondasi agar PSN benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat, meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional. Kelembagaan yang lemah menghasilkan proyek yang lamban, penuh konflik, dan rentan korupsi. Hambatan utama PSN selama ini bukan hanya masalah pembiayaan tetapi juga lemahnya kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, dan tata kelola yang tidak konsisten. Ego sektoral, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya kualitas pengawasan menjadi penghalang utama. Untuk itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang mampu menciptakan mekanisme pengendali PSN secara terpusat, dengan mandat jelas, otoritas kuat, dan instrumen digital yang transparan. Dalam perspektif internasional, UNDP menekankan bahwa tata kelola pembangunanmodernharusmemenuhiprinsip-prinsipgoodgovernance:
- 346. 325 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. OECD dalam Public Governance Review menegaskan pentingnya whole-of- governmentapproachuntukmengatasifragmentasibirokrasi.WorldBank dalam Worldwide Governance Indicators menekankan bahwa kualitas tata kelola menentukan keberhasilan pembangunan lebih besar daripada besaran dana yang digelontorkan. WEF melalui Global Competitiveness Report juga menegaskan bahwa kelembagaan yang kredibel adalah faktor fundamental daya saing bangsa. Semua rekomendasi ini memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar kebutuhan administratif melainkan kebutuhan strategis untuk membangun ketahanan bangsa. Penguatan kelembagaan PSN menuntut adanya lembaga pengendali yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik jangka pendek. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan K/L, memantau implementasi, serta menyelesaikan sengketa antarinstansi maupun dengan masyarakat. Lembaga pengendali PSN juga harus dilengkapi dengan instrumen digitalisasi tata kelola. Sistem e-governance berbasis data terbuka akan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek. Reformasi tata kelola PSN juga harus diarahkan untuk menekan korupsi. Korupsi dalam proyek infrastruktur besar adalah ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, mekanisme audit independen, transparansi kontrak, dan publikasi laporan berkala wajib diterapkan. UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengawasan PSN. Kelembagaan PSN harus terintegrasi dengan sistem pencegahan korupsi nasional agar proyek strategis tidak menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan. Selain transparansi, tata kelola PSN harus memastikan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya berarti mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek. Setiap proyek strategis harus dilengkapi dengan Key Performance Indicators (KPI) yang mencakup dimensi ketahanan nasional: apakah proyek tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Tanpa KPI yang jelas,
- 347. 326 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 proyek berisiko hanya menguntungkan investor tanpa memberikan manfaat luas bagi rakyat. Kelembagaan PSN juga harus bersifat inklusif. Hal ini sejalan dengan konsep multi-stakeholder governance yang ditegaskan oleh OECD dan UNDP. Dengan melibatkan semua aktor, pengawasan menjadi lebih kuat, legitimasi lebih tinggi, dan manfaat proyek lebih merata. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola juga merupakan perwujudan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat. Penguatan kelembagaan PSN juga harus selaras dengan era digital. Revolusi industri 4.0 menuntut agar tata kelola tidak lagi manual melainkan berbasis teknologi digital. Sistem pengendalian dan manajemen risiko dengan memanfaatkan big data, serta artificial intelligence dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian. Dengan digitalisasi, tata kelola PSN akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dari perspektif ketahanan nasional, penguatan kelembagaan dan tata kelola PSN memperkuat seluruh gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, tata kelola yang bersih mencerminkan nilai Pancasila. Pada gatra politik, kelembagaan yang kuat memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, tata kelola yang transparan meningkatkan iklim investasi. Pada gatra sosial budaya, partisipasi masyarakat memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, tata kelola yang bebas korupsi mengurangi kerentanan. Pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, tata kelola yang baik memastikan distribusi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sejarah pembangunan nasional menunjukkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa dengan institusi yang kuat. Bung Hatta pernah menegaskan bahwa membangun negara tidak cukup dengan membangun gedung-gedung tetapi harus membangun institusi yang kokoh. Kini, dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, penguatan kelembagaan dan tata kelola PSN adalah syarat mutlak agar proyek-proyek besar benar- benar menjadi instrumen transformasi bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan.
- 348. 327 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis penguatan kelembagaan dan tata kelola dalam PSN: Tabel 10.5 Dimensi Strategis Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Lembaga Pengendali PSN Koordinasi K/L dan daerah meningkat, sengketa berkurang Memperkuat gatra politik, mengurangi ego sektoral Bentuk sistem pengendalian PSN dengan mandat yang kuat 2 Transparansi Digital Data proyek terbuka, publik dapat mengakses informasi real time Legitimasi publik meningkat, risiko korupsi menurun Terapkan sistem e-governance 3 Akuntabilitas Multi-dimensi KPI mencakup sosial, ekonomi, lingkungan tercapai Proyek memberi manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat gatra ideologi Gunakan indikator ketahanan nasional dalam evaluasi PSN 4 Pengawasan Independen Audit eksternal rutin, pelanggaran terdeteksi lebih cepat Mengurangi ATHG, memperkuat stabilitas politik- ekonomi Libatkan BPK, KPK, dan auditor independen dalam pengawasan proyek strategis 5 Inklusivitas Tata Kelola Partisipasi daerah, masyarakat, dan swasta meningkat Memperkuat kohesi sosial, legitimasi politik, dan iklim investasi Terapkan model multi-stakeholder governance dengan mekanisme konsultasi publik 6 Integrasi Anti- Korupsi Indeks persepsi korupsi sektor infrastruktur meningkat Memperkuat gatra politik dan pertahanan- keamanan Terapkan sanksi tegas, perkuat sistem integritas proyek strategis nasional 7 Inovasi Digital Big data, AI, dan smart monitoring digunakan dalam PSN Efisiensi meningkat, risiko berkurang, daya saing global naik Investasi pada teknologi tata kelola digital, integrasi dengan Sistem Pemerintahan
- 349. 328 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Penguatan kelembagaan dan tata kelola PSN adalah panggilan sejarah bagi bangsa Indonesia. Tanpa tata kelola yang kuat, PSN akan menjadi beban. Sebaliknya dengan kelembagaan yang kokoh, PSN dapat menjadi motortransformasimenujuIndonesiaEmas2045.Disinilahkepemimpinan nasional diuji: berani membangun institusi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, penguatan tata kelola PSN akan menjadi fondasi ketahanan nasional yang tangguh, menjadikan Indonesia tidak hanya berdiri tetapi berdiri tegak dengan martabat di panggung dunia. 10.6. INTEGRASI INDEKS KETAHANAN NASIONAL PSN bukan sekadar rangkaian pembangunan infrastruktur dan industri berskala besar melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan PSN tidak cukup diukur dengan indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB atau nilai investasi semata tetapi juga harus diukur dengan seberapa besar kontribusinya dalam memperkuat ketahanan bangsa. Di sinilah pentingnya integrasi Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi. Indeks ini harus menjadi kompas yang memastikan bahwa setiap proyek benar-benar meningkatkan skor ketahanan nasional wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya meninggalkan jejak fisik tetapi juga memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk itu diperlukan sistem penilaian PSN yang komprehensif, mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, serta aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Selama ini, banyak proyek hanya dinilai dari sisi penyelesaian teknis dan realisasi anggaran, padahal substansi terpenting adalah apakah proyek itu meningkatkan ketahanan masyarakat, memperkuat keadilan sosial, dan memperkokoh legitimasi politik. Dengan memasukkan Indeks Ketahanan Nasional ke dalam kerangka perencanaan dan penilaian, PSN dapat dipastikan konsisten dengan amanat konstitusi dan visi Indonesia Emas 2045. Indeks Ketahanan Nasional harus dirumuskan secara multidimensi. Pertama, dimensi ideologi, yang mengukur apakah proyek memperkuat nilai Pancasila, kebangsaan, dan persatuan nasional. Kedua, dimensi politik, yang mengukur legitimasi pemerintah, efektivitas birokrasi, dan stabilitas politik daerah. Ketiga, dimensi ekonomi, yang menilai seberapa besar proyek meningkatkan lapangan kerja, nilai tambah domestik, serta
- 350. 329 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mengurangi ketimpangan. Keempat, dimensi sosial budaya, yang menilai kohesi sosial, kualitas pendidikan, kesehatan, dan peran komunitas lokal. Kelima, dimensi pertahanan-keamanan, yang menilai kontribusi proyek terhadap stabilitas keamanan dan pengurangan kerawanan sosial. Keenam, dimensi geografi, yang menilai keterhubungan wilayah dan pemerataan pembangunan. Ketujuh, dimensi demografi, yang mengukur kualitas tenaga kerja dan pemanfaatan bonus demografi. Kedelapan, dimensi sumber kekayaan alam, yang menilai keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan SDA. Dengan delapan dimensi inilah Indeks Ketahanan Nasional menjadi alat ukur yang komprehensif. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa integrasi indikator ketahanan dalam pembangunan adalah praktik baik yang diakui luas. UNDP melalui Human Security Index menekankan pentingnya mengukur pembangunan dari sisi keamanan manusia, bukan hanya ekonomi. OECD dalam Resilience Systems Analysis menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berbasis pada penguatan resiliensi masyarakat. World Bank melalui Worldwide Governance Indicators menekankan bahwa tata kelola, stabilitas politik, dan kualitas kelembagaan adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan. WEF dalam Global Risks Report menyatakan bahwa daya saing bangsa di abad ke-21 sangat ditentukan oleh tingkat resiliensi dalam menghadapi krisis multidimensi, mulai dari iklim, energi, pangan, hingga geopolitik. Dengan integrasi Indeks Ketahanan Nasional, Indonesia tidak hanya mengikuti praktik baik internasional tetapi juga membangun kerangka evaluasi khas bangsa yang sesuai dengan Astagatra. Integrasi Indeks Ketahanan Nasional ke dalam PSN membawa implikasi praktis. Pertama, setiap proyek harus melakukan baseline assessment untuk menilai kondisi ketahanan nasional di wilayah sebelum proyek berjalan. Kedua, selama implementasi, dilakukan monitoring berkala dengan indikator terukur. Ketiga, setelah proyek selesai, dilakukan evaluasi dampak untuk melihat sejauh mana skor Indeks Ketahanan Nasional meningkat. Proses ini memastikan bahwa PSN tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga memberi dampak strategis bagi bangsa. Indikator spesifik dalam Indeks Ketahanan Nasional harus dirumuskan jelas. Misalnya, untuk dimensi ekonomi, indikatornya mencakup tingkat penyerapantenagakerjalokal,kontribusiterhadapPDRB,danpengurangan angka kemiskinan. Untuk dimensi sosial budaya, indikatornya mencakup penurunan konflik sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kepuasan warga. Untuk dimensi lingkungan, indikatornya mencakup
- 351. 330 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kualitas udara, air, dan efisiensi energi. Dengan indikator ini, evaluasi PSN menjadi lebih objektif, terukur, dan komprehensif. Integrasi Indeks Ketahanan Nasional juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya indeks, publik dapat memantau apakah sebuah proyek benar-benar meningkatkan ketahanan atau justru menimbulkan kerentanan baru. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan demikian, indeks ini juga menjadi alat demokratisasi pembangunan, di mana rakyat dapat menilai capaian pemerintah berdasarkan indikator yang obyektif. Dari perspektif ketahanan nasional, penggunaan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi PSN memperkuat seluruh gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, proyek yang memperkuat nilai kebangsaan akan meningkatkan skor. Pada gatra politik, proyek yang memperkuat legitimasi politik akan tercermin dalam indeks. Pada gatra ekonomi, proyek yang inklusif akan meningkatkan nilai. Pada gatra sosial budaya, partisipasi publik yang meningkat akan menaikkan skor. Pada gatra pertahanan- keamanan, proyek yang mengurangi potensi ATHG akan menaikkan nilai. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, proyek yang merata, adil, dan berkelanjutan akan meningkatkan skor secara signifikan. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa pembangunan tanpa ketahanan nasional yang kuat tidak akan bertahan lama. Krisis ekonomi 1997 membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa ketahanan politik dan sosial mudah runtuh. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan yang lemah dapat melemahkan ketahanan bangsa secara keseluruhan. Karena itu, integrasi Indeks Ketahanan Nasional adalah ikhtiar agar pembangunan masa kini tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga mempersiapkan bangsa menghadapi krisis masa depan. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam PSN: Tabel 10.6 Dimensi Strategis Integrasi Indeks Ketahanan Nasional dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Baseline Assessment Kondisi awal ketahanan wilayah terukur sebelum proyek dimulai Menjadi dasar evaluasi dampak proyek Wajib dilakukan sebelum implementasi PSN
- 352. 331 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Monitoring Berkala Indikator multidimensi tercatat secara konsisten Memperkuat transparansi dan akuntabilitas Gunakan sistem digital dan dashboard publik untuk monitoring 3 Evaluasi Dampak Skor Indeks Ketahanan Nasional meningkat setelah proyek berjalan Bukti nyata kontribusi PSN pada ketahanan nasional Wajib dievaluasi oleh lembaga independen 4 Dimensi Ekonomi Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat, kemiskinan menurun Memperkuat gatra ekonomi dan legitimasi politik Integrasikan indikator ekonomi inklusif ke dalam indeks 5 Dimensi Sosial Budaya Konflik sosial menurun, kepuasan masyarakat meningkat Memperkuat kohesi sosial, stabilitas nasional Libatkan masyarakat dalam survei kepuasan publik 6 Dimensi Lingkungan Kualitas udara dan air membaik, emisi menurun Memperkuat gatra sumber kekayaan alam dan reputasi global Integrasikan indikator NDC dan SDGs dalam indeks 7 Dimensi Politik & Tata Kelola Legitimasi pemerintah meningkat, transparansi proyek terjaga Memperkuat gatra politik dan stabilitas pembangunan Terapkan FPIC, publikasi laporan reguler, audit independen 8 Dimensi Pertahanan- Keamanan ATHG menurun, stabilitas sosial meningkat Memperkuat ketahanan wilayah dan keamanan nasional Masukkan indikator kerawanan sosial dan keamanan ke dalam indeks IntegrasiIndeksKetahananNasionaldalamPSNadalahlangkahstrategis dan historis untuk memastikan pembangunan benar-benar memperkuat fondasi bangsa. Dengan indeks ini, Indonesia memiliki instrumen objektif untuk menilai apakah setiap proyek strategis membawa bangsa lebih dekat pada cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan
- 353. 332 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, integrasi indeks ini akan menjadikan PSN bukan sekadar proyek pembangunan tetapi sebuah ikhtiar kebangsaan untuk membangun ketahanan dan kedaulatan menuju Indonesia Emas 2045. 10.7. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Transparansidanakuntabilitasadalahfondasikepercayaanpublikdalam pelaksanaan PSN. Tanpa keterbukaan, pembangunan rentan dianggap elitis, penuh kepentingan tersembunyi, dan berisiko kehilangan legitimasi politik. Tanpa akuntabilitas, setiap kesalahan atau penyimpangan dalam implementasi PSN akan menjadi beban bangsa dan merusak kepercayaan rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam tata kelola PSN, bukan hanya sebagai slogan administratif. Salah satu penyebab terhambatnya implementasi PSN adalah lemahnya mekanisme pengawasan publik dan minimnya transparansi dalam pelaporan. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai tujuan, pendanaan, dan progres proyek. Akibatnya, ruang kecurigaan terbuka luas, memperburuk resistensi sosial, dan menurunkan legitimasi pemerintah. Padahal, UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga publik berhak mengetahui bagaimana kekayaan negara dan uang rakyat digunakan. Transparansi berarti publik dapat mengakses data PSN secara terbuka, mudah, dan real time. Portal digital yang menyediakan informasi lengkap tentang daftar PSN, nilai investasi, sumber pendanaan, target capaian, hingga progres pelaksanaan adalah instrumen penting. Dengan portal digital, publik dapat menjadi mitra pengawas, akademisi dapat melakukan kajian independen, dan media dapat menyebarkan informasi yang objektif. UNDP menegaskan bahwa keterbukaan data publik adalah salah satu prasyaratgoodgovernance.OECDmenambahkanbahwaopengovernment data meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam kebijakan publik. World Bank melalui Governance and Anti-Corruption Framework menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dapat mengurangi biaya korupsi, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat legitimasi politik. Akuntabilitas berarti setiap aktor yang terlibat dalam PSN harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasilnya.
- 354. 333 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Akuntabilitastidakberhentipadapelaporananggarantetapi jugamencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan akuntabilitas PSN harus mencantumkan indikator multidimensi: apakah proyek tersebut benar- benar menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi kemiskinan, memperkuat kohesi sosial, menjaga lingkungan, dan meningkatkan Indeks Ketahanan Nasional. WEF menekankan bahwa negara yang memiliki mekanisme akuntabilitas kuat akan lebih tangguh menghadapi krisis global dan lebih kompetitif dalam menarik investasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam PSN juga berarti adanya mekanisme pengawasan independen. Audit reguler oleh BPK, pengawasan oleh KPK, dan keterlibatan lembaga pengawas independen harus menjadi standar. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus diberikan ruang untuk melakukan social audit agar ruang pengawasan lebih luas. Dengan pengawasan berlapis ini, ruang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sempit. UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN memberikan kerangka hukum yang kuat, sementara UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah diakses. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kebutuhan administratif tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Pada gatra ideologi, transparansi mencerminkan nilai kejujuran dan gotong royong dalam Pancasila. Pada gatra politik, akuntabilitas memperkuat legitimasi pemerintah danmengurangi potensi konflik.Padagatraekonomi, keterbukaan data meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi alokasi anggaran. Pada gatra sosial budaya, keterbukaan mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Pada gatra pertahanan- keamanan, akuntabilitas mengurangi potensi korupsi yang dapat melemahkan pertahanan negara. Dan pada gatra geografi, demografi, serta sumber kekayaan alam, transparansi memastikan distribusi manfaat PSN lebih adil dan merata. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam PSN harus diwujudkan melalui langkah konkret. Pertama, membangun PSN Dashboard berbasis digital mencakup progres fisik, keuangan, dan sosial. Kedua menyelenggarakan audit independen secara berkala dan publikasi hasil audit secara terbuka. Ketiga, menyediakan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran. Keempat, memperluas keterlibatan stakeholders
- 355. 334 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dalam forum evaluasi PSN secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa setiap pembangunan besar yang gagal hampir selalu ditandai oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Krisis ekonomi 1997, misalnya, terjadi bukan hanya karena faktor eksternal tetapi juga karena lemahnya tata kelola domestik. Kasus korupsi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai era juga memperlihatkan bahwa pembangunan tanpa pengawasan yang ketat akan menimbulkan beban sosial dan politik yang berat. Karena itu, PSN harus belajar dari sejarah: keberhasilan sejati hanya datang ketika pembangunan dijalankan dengan keterbukaan dan tanggung jawab penuh kepada rakyat. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis transparansi dan akuntabilitas dalam PSN: Tabel 10.7 Dimensi Strategis Transparansi dan Akuntabilitas PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Akses Data Publik Portal digital aktif, data PSN terbuka dan real time Kepercayaan publik meningkat, legitimasi politik terjaga Bangun PSN Dashboard dengan sistem open data 2 Akuntabilitas Multidimensi Laporan mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan Proyek memberi manfaat nyata, memperkuat legitimasi politik Terapkan KPI berbasis Indeks Ketahanan Nasional 3 Audit Independen Audit rutin, hasil dipublikasikan terbuka Korupsi berkurang, transparansi meningkat Libatkan BPK, KPK, auditor independen, dan masyarakat sipil 4 Inovasi Teknologi big data untuk membantu monitoring Efisiensi meningkat, risiko manipulasi berkurang Terapkan kontrak digital dan smart monitoring berbasis AI
- 356. 335 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Mekanisme Pengaduan Publik Laporan masyarakat meningkat, tindak lanjut cepat dan transparan Kepercayaan sosial naik, konflik horizontal berkurang Bentuk unit pengaduan publik dengan kanal digital dan fisik yang mudah diakses 6 Keterlibatan Masyarakat Forum evaluasi publik berjalan rutin Legitimasi PSN meningkat, kohesi sosial menguat Libatkan LSM, akademisi, media, dan komunitas lokal untuk memastikan PSN dilaksanakan sesuai tujuannya 7 Publikasi Progres Laporan PSN dipublikasikan secara berkala di media nasional Transparansi meningkat, resistensi publik menurun Terapkan kewajiban publikasi triwulanan oleh pemerintah pusat dan daerah Transparansi dan akuntabilitas adalah napas dari pembangunan strategis nasional. Tanpa keterbukaan, PSN akan kehilangan legitimasi. Tanpa akuntabilitas, PSN akan gagal memberi manfaat jangka panjang. Tetapi dengan keduanya, PSN dapat menjadi instrumen kebangsaan yang memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkokoh reputasi Indonesia di mata dunia. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, transparansi dan akuntabilitas dalam PSN akan menjadi simbol Indonesia yang modern, demokratis, dan tangguh dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. 10.8. INOVASI TEKNOLOGI DALAM PSN Inovasi teknologi adalah nadi baru bagi PSN. Dalam era digital, keberhasilan pembangunan tidak lagi ditentukan hanya oleh ketersediaan modal fisik tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketahanan. PSN yang bertujuan memperkokoh fondasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 harus menjadikan digitalisasi monitoring, pemanfaatan big data, serta integrasi kecerdasan buatan sebagai strategi inti. Tanpa inovasi teknologi, PSN berisiko tertinggal dari dinamika global dan tidak mampu menjawab kompleksitas ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
- 357. 336 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk itu penting untuk dikembangkan platform data dan analisis PSN berbasis teknologi digital yang terpadu dengan Satu Data Indonesia, serta pembangunan dashboard digital yang memantau kondisi ketahanan nasional dan kontribusi PSN secara real time. Hal ini sejalan dengan kebutuhan global, di mana tata kelola berbasis teknologi telah menjadi standar baru dalam pembangunan strategis. Dengan teknologi, PSN tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko. Digitalisasi monitoring memungkinkan pemerintah melacak progres proyek secara real time, memantau penggunaan anggaran, serta mendeteksi keterlambatan atau penyimpangan sejak dini. Sistem e-monitoring yang terintegrasi akan memotong rantai birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi. UNDP menekankan bahwa digitalisasi tata kelola adalah instrumen vital untuk mengurangi inefisiensi dankorupsi.OECDdalamDigitalGovernmentReviewmenunjukkanbahwa negara yang berhasil mengintegrasikan digitalisasi dalam pembangunan memiliki tingkat efektivitas kebijakan lebih tinggi. Pemanfaatan big data memberi dimensi baru dalam perencanaan dan evaluasi PSN. Dengan analisis big data, pemerintah dapat memprediksi kebutuhan infrastruktur, memetakan risiko sosial, dan mengoptimalkan alokasi anggaran. Big data juga memungkinkan analisis spasial untuk menilai dampak proyek terhadap geografi, demografi, dan ekologi setempat. World Bank mencatat bahwa negara yang menggunakan big data dalam perencanaan pembangunan mampu mengurangi biaya kebijakan hingga 30 persen karena keputusan yang lebih tepat sasaran. WEF menekankan bahwa big data adalah sumber daya strategis abad ke-21 yang harus dikelola seperti aset nasional. Integrasi kecerdasan buatan membawa efisiensi sekaligus kemampuan deteksi dini risiko proyek. AI dapat digunakan untuk menganalisis ribuan indikator sekaligus, memprediksi keterlambatan konstruksi, mengidentifikasi potensi konflik sosial, hingga mendeteksi kerentanan lingkungan. Dengan sistem machine learning, evaluasi proyek dapat lebih cepat dan berbasis data obyektif, bukan sekadar laporan administratif. Penggunaan AI dalam PSN juga sejalan dengan transformasi digital global, di mana negara-negara yang cepat mengadopsi teknologi ini lebih siap menghadapi disrupsi ekonomi dan geopolitik. Penerapan inovasi teknologi dalam PSN juga harus selaras dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Portal digital yang memuat informasi lengkap proyek strategis dapat menjadi sarana pengawasan
- 358. 337 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 masyarakat. Dengan mekanisme open data, publik dapat mengakses informasi proyek, akademisi dapat melakukan kajian independen, dan media dapat melaporkan perkembangan secara obyektif. Transparansi ini bukan hanya memperkuat legitimasi politik tetapi juga mencerminkan nilai demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dari perspektif ketahanan nasional, inovasi teknologi memperkuat seluruh gatra dalam Astagatra. Pada gatra ideologi, penggunaan teknologi mencerminkan modernisasi pembangunan yang tetap berpijak pada Pancasila. Pada gatra politik, digitalisasi meningkatkan transparansi dan legitimasi. Pada gatra ekonomi, efisiensi dan prediksi berbasis data memperkuat pertumbuhan inklusif. Pada gatra sosial budaya, teknologi memungkinkan partisipasi publik lebih luas dan memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, teknologi digital memperkuat keamanan siber, deteksi dini konflik, dan stabilitas wilayah. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, teknologi membantu memastikan pembangunan merata, adil, dan berkelanjutan. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang mampu menguasai teknologi selalu berada di depan dalam peradaban. Revolusi industri pertama hingga keempat menunjukkan bahwa teknologi adalah kunci percepatan pembangunan. Kini, dalam menghadapi abad ke-21 yang penuh ketidakpastian, inovasi teknologi dalam PSN adalah jalan bagi Indonesia untuk tidak sekadar bertahan tetapi juga memimpin. Dengan teknologi, bangsa ini dapat mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis inovasi teknologi dalam PSN: Tabel 10.8 Dimensi Strategis Inovasi Teknologi dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Digitalisasi Monitoring Progres proyek terpantau real time, keterlambatan terdeteksi dini Transparansi meningkat, legitimasi politik diperkuat Bangun dashboard digital PSN terintegrasi dengan Satu Data Indonesia
- 359. 338 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Pemanfaatan Big Data Analisis risiko sosial, spasial, dan ekonomi lebih akurat Efisiensi alokasi anggaran, pengurangan konflik sosial Integrasikan big data lintas K/L dan daerah 3 Integrasi AI Deteksi dini risiko proyek, prediksi keterlambatan lebih akurat Mengurangi ATHG, memperkuat stabilitas nasional Gunakan machine learning untuk analisis risiko multidimensi 4 Open Data Publik Informasi proyek mudah diakses masyarakat Legitimasi publik meningkat, resistensi sosial berkurang Terapkan portal digital PSN dengan format ramah publik 5 Partisipasi Digital Publik Forum online masyarakat aktif, survei kepuasan berbasis aplikasi Kohesi sosial meningkat, legitimasi politik diperkuat Libatkan masyarakat melalui platform digital interaktif 6 Evaluasi Berbasis AI Laporan evaluasi obyektif dan cepat Akuntabilitas meningkat, ketahanan nasional terukur Terapkan AI- driven evaluation system untuk audit sosial-ekonomi- lingkungan Inovasi teknologi dalam PSN adalah jalan baru bagi bangsa ini untuk menegakkan kedaulatan, memperkuat ketahanan, dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan digitalisasi monitoring, big data, AI, dan keterbukaan data, PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan tetapi juga simbol kemodernan, keadilan, dan kebesaran bangsa. Inilah bentuk gotong royong digital bangsa Indonesia: memadukan kearifan lokal dengan teknologi global demi kejayaan nasional. 10.9. DIPLOMASI EKONOMI DAN INVESTASI PSN merupakan salah satu instrumen utama Indonesia untuk mewujudkan transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. Namun, kebutuhan pembiayaan yang sangat besar, kebutuhan teknologi canggih, dan keterhubungan dengan pasar global membuat PSN tidak mungkin berdiri sendiri. Diplomasi ekonomi dan investasi menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pembangunan nasional dengan dinamika internasional. Dengan strategi diplomasi yang cerdas,
- 360. 339 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Indonesia dapat mengoptimalkan peluang global tanpa kehilangan kedaulatan nasional. Diplomasi ekonomi adalah wujud nyata politik luar negeri yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan. UUD 1945 dalam Pembukaan menegaskan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini menuntun arah diplomasi ekonomi Indonesia: keterbukaan terhadap dunia internasional tetapi tetap berlandaskan kepentingan nasional. PSN yang membutuhkan pembiayaan besar, teknologi maju, dan pasar luas akan sangat terbantu bila diplomasi ekonomi dapat membuka akses ke sumber pembiayaan inovatif, transfer teknologi, dan integrasi ke rantai nilai global. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas perencana pembangunan untuk melibatkan aspek ketahanan nasional, termasuk diplomasi ekonomi dalam perencanaan PSN. Melalui diplomasi, Indonesia dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional, menarik investor strategis, dan sekaligus memastikan bahwa kerja sama ini tidak menggerus kedaulatan. Diplomasi ekonomi bukan hanya soal mencari dana tetapi juga memastikan bahwa dana, teknologi, dan pasar global digunakan untuk memperkuat ketahanan bangsa. UNDP menekankan bahwa investasi asing langsung dapat menjadi katalis transformasi ekonomi bila dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. OECD menyoroti pentingnya policy coherence antara kebijakan domestik dan kebijakan investasi internasional agar pembangunan nasional tidak tergantung pada investor asing. World Bank melalui Global Investment Competitiveness Report menegaskan bahwa transparansi regulasi, kepastian hukum, dan stabilitas politik adalah faktor utama yang menarik investor jangka panjang. WEF dalam Global Competitiveness Report menekankan bahwa daya saing global ditentukan oleh kualitas infrastruktur, inovasi teknologi, dan stabilitas kelembagaan. Semua faktor ini bermuara pada bagaimana diplomasi ekonomi dan investasi diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional. PSN membutuhkan diplomasi ekonomi yang menyasar tiga dimensi utama. Pertama, pembiayaan internasional. Kebutuhan dana pembangunan yang sangat besar tidak mungkin hanya ditopang oleh APBN. Skema pembiayaan campuran seperti public private partnership, green finance, obligasi global, dan blended finance harus didorong melalui diplomasi ekonomi. Kedua, transfer teknologi. Banyak proyek strategis
- 361. 340 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, atau pembangunan kawasan industri membutuhkan teknologi canggih yang belum sepenuhnya dikuasai Indonesia. Diplomasi ekonomi dapat membuka jalan bagi kerja sama riset, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas SDM. Ketiga, akses pasar global. Produk hilirisasi mineral, energi hijau, dan industri kreatif nasional membutuhkan pasar internasional. Diplomasi perdagangan dan investasi memastikan bahwa produk Indonesia dapat masuk ke rantai nilai global dengan posisi yang menguntungkan. Diplomasi ekonomi dalam PSN juga memiliki dimensi geopolitik. Indonesia yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia. PSN seperti tol laut, pelabuhan internasional, dan kawasan industri harus diposisikan dalam konteks geopolitik sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan maritim. Diplomasi investasi harus cermat agar kerja sama dengan mitra global tidak menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar tetapi sebagai pemain aktif dalam rantai nilai internasional. Dengan prinsip non- alignment yang fleksibel, Indonesia dapat memanfaatkan kompetisi antar kekuatan global untuk kepentingan pembangunan nasional. Dari perspektif ketahanan nasional, diplomasi ekonomi memperkuat seluruh gatra dalam Astagatra. Pada gatra ideologi, diplomasi ekonomi memperlihatkan kemandirian bangsa yang terbuka tetapi tidak tunduk pada pihak asing. Pada gatra politik, diplomasi memperkuat legitimasi pemerintah di mata dunia. Pada gatra ekonomi, kerja sama investasi meningkatkan pertumbuhan dan nilai tambah domestik. Pada gatra sosial budaya, diplomasi membuka ruang pertukaran pengetahuan dan memperkaya kapasitas SDM. Pada gatra pertahanan-keamanan, diplomasi ekonomi yang cerdas menghindarkan Indonesia dari jebakan utang dan dominasi asing. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, diplomasi investasi memastikan bahwa SDA dikelola dengan adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Sejarah bangsa mengajarkan bahwa diplomasi selalu menjadi senjata bangsa yang tidak kalah penting dibanding kekuatan militer. Konferensi Asia Afrika 1955 membuktikan bahwa Indonesia dapat memainkan peran besar di panggung internasional melalui diplomasi. Kini, dalam konteks PSN, diplomasi ekonomi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan nasional terhubung dengan dunia tetapi tetap kokoh berakar pada kedaulatan nasional.
- 362. 341 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis diplomasi ekonomi dan investasi dalam PSN: Tabel 10.9 Dimensi Strategis Diplomasi Ekonomi dan Investasi dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Pembiayaan Internasional Dana pembangunan meningkat melalui PPP, obligasi global, green finance Kemandirian fiskal lebih kuat, risiko defisit berkurang Diplomasi ke lembaga keuangan internasional, bangun kredibilitas fiskal nasional 2 Transfer Teknologi Alih teknologi industri, energi, dan digitalisasi meningkat Kapasitas inovasi nasional meningkat, ketergantungan asing berkurang Dorong kerja sama riset, joint venture, dan inkubasi teknologi 3 Akses Pasar Global Ekspor produk hilirisasi meningkat, daya saing global naik Ketahanan ekonomi diperkuat, posisi Indonesia di rantai nilai global Bangun perjanjian dagang strategis, manfaatkan diplomasi ekonomi regional- global 4 Diplomasi Geopolitik Posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik lebih diperkuat Stabilitas kawasan mendukung PSN, kedaulatan maritim terjaga Terapkan prinsip non- alignment fleksibel, manfaatkan rivalitas global 5 Kerja Sama Inklusif Partisipasi swasta, BUMN, dan masyarakat dalam investasi meningkat Kohesi sosial- ekonomi menguat, legitimasi politik meningkat Pastikan investasi berorientasi inklusif dan berkelanjutan 6 Perlindungan Kedaulatan Tidak ada dominasi asing dalam PSN strategis Ketahanan politik dan keamanan meningkat Terapkan regulasi tegas soal kepemilikan asing dan kontrol SDA strategis 7 Branding Nasional Reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi ramah dan stabil naik Legitimasi global meningkat, daya tawar diplomasi lebih kuat Bangun narasi Indonesia sebagai negara berkembang dengan kepastian hukum dan stabilitas
- 363. 342 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Diplomasi ekonomi dan investasi dalam PSN adalah wujud modern dari perjuangan bangsa untuk memperkuat kemandirian tanpa menutup diri dari dunia. Dengan diplomasi yang cerdas, Indonesia dapat mengundang investasi, teknologi, dan pasar global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong kebangsaan, diplomasi ekonomi menjadikan PSN bukan sekadar proyek pembangunan tetapi instrumen strategis yang meneguhkan posisi Indonesia sebagai bangsa tangguh, berdaulat, dan bermartabat di pentas dunia. Inilah jalan diplomasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 10.10. ROADMAP OPTIMALISASI PSN 2025–2045 PSN merupakan instrumen transformasi bangsa yang membutuhkan perencanaan jangka panjang, konsistensi lintas pemerintahan, serta adaptasi terhadap dinamika global. Tanpa roadmap yang jelas, PSN berisiko berjalan sporadis, hanya mengikuti siklus politik lima tahunan, dan kehilangan arah dalam jangka panjang. Karena itu, dibutuhkan roadmap optimalisasi PSN 2025–2045 sebagai peta jalan pembangunan strategis menuju Indonesia Emas. Roadmap ini harus konsisten, terukur, adaptif, dan mampu menyatukan agenda pembangunan lintas pemerintahan dalam satu garis kebijakan yang utuh. Roadmap PSN 2025–2045 harus berpijak pada RPJPN 2025–2045 sebagaimana diatur dalam UU No. 59/2024, yang menjadi landasan pembangunan jangka panjang nasional. Dalam RPJPN ditegaskan visi Indonesia Emas 2045: negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. PSN adalah kendaraan utama untuk mencapai visi tersebut, sehingga roadmap PSN harus diselaraskan dengan pilar transformasi RPJPN: transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan ekologi. Dengan demikian, roadmap PSN bukan sekadar daftar proyek tetapi agenda transformasi struktural bangsa. Dalam hal ini penting untuk dilakukan integrasi antara perencanaan teknokratis dan dimensi ketahanan nasional. Roadmap PSN harus menempatkan ketahanan nasional sebagai kerangka evaluasi, sehingga setiap proyek tidak hanya dihitung dari sisi output fisik tetapi juga kontribusinya dalam memperkuat keadilan sosial, kohesi nasional, dan kedaulatan bangsa. Roadmap juga harus memuat target yang terukur, indikator yang jelas, serta mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
- 364. 343 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dalam 20 tahun ke depan, roadmap PSN harus dibagi dalam beberapa fase strategis. Fase pertama 2025–2029 adalah fase konsolidasi, di mana PSN diarahkan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur dasar, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan kesehatan, serta menurunkan backlog perumahan. Fase kedua 2030–2035 adalah fase akselerasi industrialisasi, hilirisasi mineral strategis, dan perluasan energi terbarukan. Fase ketiga 2036–2040 adalah fase inovasi dan digitalisasi, di mana PSN harus mendorong ekosistem riset, teknologi, dan transformasi digital secara menyeluruh. Fase keempat 2041–2045 adalah fase kemandirian global, di mana Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga produsen dan inovator dalam rantai nilai global. UNDP menekankan pentingnya development pathways yang konsisten dan inklusif dalam pembangunan jangka panjang. OECD dalam Strategic Foresight menegaskan perlunya peta jalan pembangunan yang fleksibel, mampu beradaptasi terhadap perubahan global seperti krisis energi, perubahan iklim, atau disrupsi teknologi. World Bank dalam Long- Term Growth Model menekankan bahwa pembangunan jangka panjang yang berhasil membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. WEF melalui Future of Development menegaskan bahwa daya saing bangsa di masa depan ditentukan oleh kemampuan menyusun roadmap pembangunan yang visioner dan adaptif. Roadmap PSN juga harus dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang jelas. Indeks Ketahanan Nasional harus diintegrasikan sebagai instrumen evaluasi utama. Setiap fase roadmap harus menunjukkan peningkatan skor ketahanan nasional, baik dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, maupun geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Dengan demikian, roadmap PSN tidak hanya fokus pada angka investasi dan output fisik tetapi juga pada penguatan fondasi bangsa. Peta jalan optimalisasi PSN 2025–2045 juga harus menjamin adanya kesinambungan lintas pemerintahan. Sering kali, proyek strategis terhambat karena pergantian pemerintahan membawa agenda baru yang tidak selaras dengan program sebelumnya. Untuk menghindari hal ini, roadmap PSN harus memiliki legitimasi hukum yang kuat, bersifat mengikat, dan menjadi konsensus politik nasional. Dengan cara ini, PSN benar-benar menjadi agenda kebangsaan, bukan sekadar agenda politik lima tahunan.
- 365. 344 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Roadmap PSN juga harus responsif terhadap dinamika global. Perubahan iklim, geopolitik Indo-Pasifik, revolusi digital, dan transisi energi adalah faktor-faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, roadmap PSN harus memuat mekanisme adaptive planning, yakni kemampuan menyesuaikan prioritas berdasarkan kondisi global tanpa mengorbankan visi jangka panjang. Dengan mekanisme adaptasi ini, PSN tetap relevan meski lingkungan strategis berubah cepat. Dari perspektif ketahanan nasional, roadmap PSN 2025–2045 adalah instrumen untuk memperkuat seluruh gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, roadmap meneguhkan Pancasila sebagai dasar pembangunan. Pada gatra politik, roadmap menjamin konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Pada gatra ekonomi, roadmap memastikan transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah. Pada gatra sosial budaya, roadmap memperkuat kohesi sosial dengan pembangunan inklusif. Pada gatra pertahanan- keamanan, roadmap memastikan pembangunan mendukung stabilitas dan kedaulatan. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, roadmap memastikan pembangunan merata, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Sejarah bangsa membuktikan bahwa visi jangka panjang adalah syarat bagi keberhasilan pembangunan. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok berhasilmelakukanlompatanpembangunankarenakonsistenmenjalankan peta jalan jangka panjang yang terukur. Indonesia juga memiliki modal yang sama, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Dengan roadmap PSN yang konsisten, terukur, dan adaptif, bangsa ini akan mampu melangkah pasti menuju kemajuan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis roadmap optimalisasi PSN 2025–2045: Tabel 10.10 Dimensi Strategis Roadmap Optimalisasi PSN 2025–2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Konsolidasi 2025–2029 Infrastruktur dasar selesai, ketahanan pangan dan energi meningkat Fondasi ketahanan nasional lebih kokoh Fokus pada backlog perumahan, irigasi, rumah sakit, energi dasar
- 366. 345 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Akselerasi 2030–2035 Hilirisasi mineral, industri hijau, energi terbarukan berkembang Ekonomi bernilai tambah, kemandirian energi tercapai Dorong investasi hilirisasi, perluas EBT, bangun klaster industri berkelanjutan 3 Inovasi 2036– 2040 Digitalisasi menyeluruh, riset dan teknologi berkembang pesat Daya saing global meningkat, SDM unggul terbentuk Bangun ekosistem riset, pusat inovasi, AI, big data, dan industri kreatif 4 Kemandirian 2041–2045 Indonesia produsen teknologi, pasar global kuat Posisi global Indonesia semakin kuat, kedaulatan ekonomi meningkat Fokus pada ekspor teknologi, energi hijau, dan produk inovatif Indonesia 5 Evaluasi Ketahanan Nasional Skor Indeks Ketahanan Nasional meningkat tiap fase Seluruh gatra Astagatra diperkuat secara berimbang Gunakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai alat ukur utama PSN 6 Konsistensi Politik Agenda PSN lintas pemerintahan konsisten Stabilitas politik dan legitimasi nasional meningkat Roadmap PSN dilegitimasi hukum, jadi konsensus politik nasional 7 Adaptasi Global PSN responsif terhadap perubahan iklim, geopolitik, teknologi Ketahanan nasional tangguh menghadapi disrupsi eksternal Terapkan mekanisme adaptive planning berbasis foresight global Roadmap optimalisasi PSN 2025–2045 adalah manifestasi nyata dari cita-cita bangsa. Ia menjadi kompas yang menuntun langkah Indonesia agar pembangunan tidak terjebak pada siklus politik jangka pendek tetapi konsisten menuju visi besar Indonesia Emas. Dengan roadmap yang konsisten, terukur, adaptif, dan berpijak pada ketahanan nasional, PSN akan menjadi jalan kebangsaan menuju masa depan yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Inilah panggilan
- 367. 346 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 sejarah bangsa: membangun peradaban besar melalui strategi jangka panjang yang berpijak pada kekuatan nasional dan terbuka pada peluang global.
- 368. 347 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 11.1. REFORMASI KEBIJAKAN PSN R eformasi kebijakan PSN merupakan langkah mendesak untuk memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan yang konsisten, transparan, dan adaptif. Selama ini, regulasi PSN kerap berubah mengikuti dinamika politik, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kondisi ini melemahkan legitimasi politik, mengurangi kepercayaan publik, dan menurunkan daya tarik investasi. Oleh karena Rekomendasi Strategis BAB 11
- 369. 348 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang berlandaskan konstitusi, berpijak pada Pancasila, dan konsisten lintas pemerintahan agar PSN tidak lagi dipandang sebagai kebijakan jangka pendek tetapi sebagai agenda kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Reformasi kebijakan PSN harus dimulai dengan kepastian hukum. Untuk itu dipandang perlu Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan regulasi baku sebagai landasan hukum penerapan instrumen penilaian PSN yang mengintegrasikan Indeks Ketahanan Nasional. Dengan regulasi ini, setiap proyek tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan ekonomi tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Lemhannas RI dan BPIP harus dilibatkan dalam penyusunan instrumen penilaian agar variabel Indeks Ketahanan Nasional sekaligus menjadi tolok ukur pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Reformasi kebijakan juga berarti mengurangi ketergantungan pada keputusan politik jangka pendek. Sering kali, PSN diputuskan sebagai politicaldecisiontanpakajianteknismendalam.Akibatnya,proyekstrategis rawan menimbulkan konflik sosial, membebani fiskal, dan memperlemah ketahanan nasional. Dengan adanya instrumen penilaian berbasis Indeks Ketahanan Nasional, keputusan mengenai PSN akan lebih berbasis bukti (evidence-based policy) dan lebih objektif. Ini sejalan dengan rekomendasi OECD yang menekankan pentingnya policy coherence dan tata kelola berbasis data dalam proyek strategis. Reformasi kebijakan PSN juga harus memastikan keberlanjutan lintas pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak proyek besar di Indonesia terhenti karena pergantian kepemimpinan membawa agenda baru yang tidak selaras dengan program sebelumnya. RPJPN 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui UU No. 59/2024 harus dijadikan pegangan bersama, sehingga roadmap PSN memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat. Dengan begitu, PSN menjadi agenda kebangsaan yang konsisten, bukan agenda politik jangka pendek. Dari perspektif internasional, UNDP menekankan bahwa pembangunan strategis yang berhasil selalu berpijak pada stabilitas kebijakan jangka panjang. World Bank melalui Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa stabilitas regulasi meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat kapasitas fiskal negara. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan bahwa kepastian regulasi merupakan salah satu pilar utama daya saing global. Semua ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan PSN bukan sekadar urusan
- 370. 349 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 administrasi tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia. Reformasi kebijakan PSN juga harus memperkuat tata kelola berbasis data digital. Oleh karenanya, diusulkan pembangunan platform data PSN terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Dengan platform ini, setiap proyek dapat dimonitor secara real time, data dapat diverifikasi, dan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Transparansi ini akan memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan legitimasi. Reformasi regulasi juga harus mewajibkan publikasi laporan berkala tentang progres PSN, baik dari sisi keuangan, sosial, maupun lingkungan. Selain itu, reformasi kebijakan PSN harus menekankan partisipasi publik. Masyarakat, terutama yang terdampak langsung, harus dilibatkan sejak tahap perencanaan. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus menjadi standar, sehingga konflik sosial dapat diminimalisasi. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN memberi dasar hukum yang jelas untuk partisipasi dan keterbukaan. Dengan partisipasi publik, PSN tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Reformasi kebijakan PSN juga harus diarahkan pada keberlanjutan. Perubahan iklim, transisi energi, dan geopolitik Indo-Pasifik menuntut agar PSN dirancang adaptif. OECD dalam Resilience Systems Analysis menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada resiliensi jangka panjang. Dengan demikian, reformasi kebijakan harus memuat mekanisme adaptive planning, yang memungkinkan perubahan prioritas tanpa mengorbankan visi jangka panjang. Dari perspektif ketahanan nasional, reformasi kebijakan PSN memperkuat seluruh gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, kebijakan PSN mencerminkan nilai Pancasila dan memperkuat nasionalisme. Pada gatra politik, konsistensi regulasi memperkuat legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, kepastian kebijakan meningkatkan investasi dan pertumbuhan. Pada gatra sosial budaya, partisipasi publik memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, tata kelola yang kuat mengurangi ATHG. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, kebijakan adaptif memastikan pembangunan merata, inklusif, dan berkelanjutan. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa kebijakan yang lemah hanya melahirkan pembangunan setengah hati. Reformasi kebijakan PSN adalah
- 371. 350 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ikhtiar agar pembangunan strategis benar-benar berpihak pada rakyat, konsisten lintas pemerintahan, dan memperkuat fondasi bangsa. Dengan reformasi ini, PSN akan menjadi instrumen transformasi menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek infrastruktur. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis reformasi kebijakan PSN: Tabel 11.1 Dimensi Strategis Reformasi Kebijakan PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Kepastian Regulasi Regulasi konsisten lintas pemerintahan Stabilitas politik meningkat, legitimasi terjaga Legitimasi melalui UU/ Perpres agar roadmap PSN berkelanjutan 2 Instrumen Indeks Ketahanan Nasional Penilaian PSN berbasis Indeks Ketahanan Nasional Astagatra diperkuat secara seimbang, stabilitas nasional meningkat Lemhannas dan BPIP terlibat dalam perumusan instrumen penilaian 3 Tata Kelola Digital Platform data PSN terintegrasi dengan Satu Data Indonesia Transparansi meningkat, korupsi berkurang Wajibkan publikasi laporan berkala PSN berbasis data digital 4 Partisipasi Publik FPIC diterapkan, masyarakat terdampak dilibatkan Kohesi sosial meningkat, konflik sosial berkurang Terapkan mekanisme konsultasi publik sejak tahap perencanaan 5 Konsistensi Politik Roadmap PSN tidak berubah meski pergantian kepemimpinan Keberlanjutan pembangunan terjamin PSN dijadikan konsensus politik nasional 6 Adaptasi Global PSN responsif terhadap perubahan iklim, teknologi, geopolitik Ketahanan nasional lebih tangguh menghadapi krisis Terapkan mekanisme foresight and adaptive planning 7 Transparansi dan Akuntabilitas Data PSN terbuka. Kepercayaan publik meningkat, legitimasi sosial naik Terapkan kewajiban keterbukaan informasi publik
- 372. 351 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Reformasi kebijakan PSN adalah panggilan sejarah untuk menjadikan pembangunan strategis sebagai instrumen kebangsaan. Dengan kepastian regulasi, instrumen berbasis Indeks Ketahanan Nasional, tata kelola digital, partisipasi publik, dan adaptasi global, PSN akan menjadi tulang punggung ketahanan nasional. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, reformasi kebijakan PSN memastikan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan konsistensi, keberanian, dan kebijaksanaan. 11.2. HARMONISASI REGULASI Harmonisasi regulasi dalam pelaksanaan PSN merupakan kebutuhan mendesak agar pembangunan dapat berjalan konsisten, efektif, dan berdaya tahan. Selama ini, PSN kerap dihadapkan pada tumpang tindih aturan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perbedaan standar perencanaan, tata ruang, perizinan lingkungan, serta mekanisme pembiayaan menyebabkan keterlambatan proyek, meningkatnya biaya, hingga munculnya sengketa hukum. Tanpa harmonisasi regulasi, PSN berisiko terjebak dalam labirin birokrasi yang kontradiktif. Karena itu, harmonisasi bukan hanya agenda administratif tetapi juga syarat strategis agar PSN benar-benar dapat menjadi instrumen penguat ketahanan nasional. Bappenas sebagai otoritas utama perencanaan pembangunan nasional harus memfasilitasi harmonisasi regulasi ini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan harus terintegrasi lintas sektor dan wilayah. Namun, praktiknya masih sering terjadi disharmoni antara regulasi pusat dan daerah, maupun antar kementerian. Misalnya, proyek infrastruktur energi menghadapi konflik regulasi antara peraturan lingkungan hidup dengan aturan investasi; atau proyek perumahan rakyat yang berbenturan dengan tata ruang daerah. Kondisi ini bukan hanya menunda proyek tetapi juga menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan investor. Asdalah penting untuk dilakukan reformasi kelembagaan dan penataan ulang instrumen kebijakan PSN agar konsisten dengan kerangka ketahanan nasional. Harmonisasi regulasi merupakan langkah awal agar instrumen penilaian PSN dapat diterapkan dengan baik. Instrumen yang mengintegrasikan variabel Indeks Ketahanan Nasional hanya dapat berjalan jika regulasi antar sektor disatukan dalam kerangka yang selaras.
- 373. 352 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dengan harmonisasi, PSN tidak hanya berjalan secara teknis tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Kepastian regulasi juga merupakan prasyarat penting bagi investor. World Bank melalui Global Investment Competitiveness Report menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor. OECD dalam Regulatory Policy Outlook menyoroti bahwa tumpang tindih regulasi menimbulkan biaya transaksi tinggi, menurunkan efisiensi, dan mengurangi daya saing nasional. UNDP menekankan bahwa pembangunan inklusif hanya mungkin terwujud bila regulasi mendukung kesetaraan akses, kepastian hak, dan perlindungan lingkungan. WEF dalam Global Competitiveness Report menegaskan bahwa kualitas regulasi adalah salah satu pilar daya saing global. Semua ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dalam PSN bukan sekadar kebutuhan domestik melainkan juga syarat agar Indonesia mampu bersaing di kancah global. Harmonisasi regulasi juga harus memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak PSN yang berhadapan dengan sengketa tata ruang karena regulasi pusat dan daerah tidak sinkron. Hal ini menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama dalam isu penggusuran dan hak ulayat. Dengan harmonisasi, setiap PSN dapat dirancang sesuai rencana tata ruang yang terpadu, sehingga konflik sosial dapat diminimalisasi. Selain itu, harmonisasi regulasi harus menjangkau mekanisme pembiayaan. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja memberi ruang bagi percepatan investasi namun implementasinya sering berbenturan dengan aturan sektoral yang lama. Harmonisasi diperlukan agar mekanisme pembiayaan PSN melalui APBN, BUMN, swasta, maupun skema PPP dapat berjalan efisien. Dengan harmonisasi, birokrasi perizinan berkurang, biaya transaksi menurun, dan alokasi dana lebih tepat sasaran. Dari perspektif ketahanan nasional, harmonisasi regulasi memperkuat seluruh gatra dalam Astagatra. Pada gatra ideologi, harmonisasi mencerminkan komitmen pada prinsip keadilan sosial dan musyawarah mufakat. Pada gatra politik, harmonisasi meningkatkan legitimasi pemerintah dan stabilitas birokrasi. Pada gatra ekonomi, harmonisasi mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya saing investasi. Pada gatra sosial budaya, harmonisasi mengurangi konflik sosial akibat perbedaan aturan. Pada gatra pertahanan-keamanan, harmonisasi
- 374. 353 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak asing atau kelompok tertentu untuk melemahkan kedaulatan bangsa. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, harmonisasi menjamin pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa disharmoni regulasi sering menjadi penghambat pembangunan. Sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, banyak program pembangunan gagal mencapai target karena regulasi yang tidak selaras antar sektor. Kasus penundaan proyek infrastruktur besar akibat sengketa tata ruang atau tumpang tindih perizinan menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi adalah kunci keberhasilan. Reformasi regulasi pasca-1998 membuka ruang demokrasi tetapi juga melahirkan fragmentasi kebijakan. Kini, dengan visi Indonesia Emas 2045, harmonisasi regulasi menjadi keharusan agar PSN benar-benar menjadi agenda kebangsaan yang kokoh. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis harmonisasi regulasi PSN: Tabel 11.2 Dimensi Strategis Harmonisasi Regulasi PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Penyatuan Standar Regulasi PSN lintas sektor seragam dan konsisten Stabilitas hukum meningkat, konflik regulasi berkurang Bappenas fasilitasi harmonisasi regulasi lintas kementerian dan daerah 2 Tata Ruang dan Lingkungan PSN sesuai rencana tata ruang nasional dan daerah Konflik sosial berkurang, kelestarian lingkungan terjaga Sinkronkan UU Penataan Ruang dengan aturan sektoral dan daerah 3 Mekanisme Pembiayaan Skema PPP, BUMN, dan swasta lebih lancar tanpa tumpang tindih Efisiensi fiskal meningkat, daya saing investasi naik Sederhanakan regulasi perizinan dan pembiayaan 4 Kepastian Hukum Sengketa hukum terkait PSN menurun drastis Legitimasi politik meningkat, kepercayaan investor naik Terapkan UU Cipta Kerja sebagai kerangka konsolidasi regulasi investasi
- 375. 354 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Transparansi Regulasi Aturan PSN dapat diakses publik secara terbuka Akuntabilitas meningkat, kepercayaan publik naik Bangun portal regulasi PSN berbasis digital 6 Koordinasi Lintas Sektor Ego sektoral menurun, koordinasi meningkat Stabilitas birokrasi menguat, efisiensi tata kelola meningkat Bappenas berperan sebagai mediator utama antar kementerian dan daerah 7 Adaptasi Global Regulasi responsif terhadap perubahan iklim, digitalisasi, geopolitik Ketahanan nasional lebih tangguh menghadapi krisis Terapkan regulatory foresight berbasis praktik OECD dan WEF Harmonisasi regulasi adalah prasyarat penting agar PSN tidak terjebak dalam kontradiksi birokrasi tetapi berjalan konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Dengan regulasi terpadu, koordinasi lintas sektor lebih efisien, sengketa hukum berkurang, dan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat meningkat. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, harmonisasi regulasi memastikan bahwa PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan untuk memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 11.3. PERCEPATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI Percepatan perencanaan dan evaluasi PSN merupakan salah satu syarat mutlak agar pembangunan berjalan efektif, responsif, dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan nasional. Selama ini, proses perencanaan PSN seringkalilambat,tidaksinkronantarlembaga,sertaminimevaluasiberbasis risiko. Akibatnya, banyak proyek menghadapi hambatan di tengah jalan, menimbulkan beban fiskal yang lebih besar, bahkan berujung pada konflik sosial dan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, perlu diterapkan instrumen analisis risiko sejak tahap awal perencanaan, memperkuat mekanisme evaluasi berkala dengan indikator multidimensi, serta memanfaatkan digitalisasi perencanaan dan evaluasi berbasis data real-time.
- 376. 355 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Instrumen analisis risiko penting untuk memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya layak secara teknis tetapi juga tahan uji terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selama ini, PSN sering dinilai hanya dari sisi finansial atau kelayakan teknis, padahal dimensi sosial, lingkungan, dan keamanan sama pentingnya. Tanpa analisis risiko yang komprehensif, proyek dapat menimbulkan dampak negatif lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, perencanaan harus dilandasi paradigma ketahanan nasional yang mencakup seluruh aspek Astagatra. Percepatan perencanaan PSN juga berarti sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan perlunya integrasi perencanaan pembangunan namun implementasinya masih sering parsial. Banyak proyek terhambat karena perbedaan prioritas antar instansi, tumpang tindih tata ruang, atau ketidaksesuaian regulasi. Dengan percepatan perencanaan berbasis integrasi, PSN dapat dirancang dengan visi yang jelas, target terukur, serta roadmap yang konsisten lintas pemerintahan. Evaluasi juga merupakan titik lemah dalam pelaksanaan PSN. Banyak proyek strategis berjalan tanpa evaluasi mendalam atau hanya dinilai dari aspek penyelesaian fisik. Padahal, evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan indikator teknis, sosial, lingkungan, ekonomi, dan keamanan. UNDP menekankan pentingnya results-based monitoring and evaluation untukmemastikanpembangunanberorientasipadadampak,bukansekadar output. World Bank dalam Independent Evaluation Group menegaskan bahwa evaluasi proyek harus mencakup analisis risiko dan keberlanjutan. OECD melalui Evaluation Policy menekankan perlunya evaluasi berbasis bukti untuk memperbaiki kebijakan publik. WEF dalam Global Risk Report menegaskan bahwa pembangunan modern harus dilengkapi mekanisme evaluasi yang mampu mendeteksi risiko global secara dini. Digitalisasi adalah solusi percepatan perencanaan dan evaluasi. Dengan sistem berbasis big data dan artificial intelligence, pemerintah dapat memantau progres proyek secara real-time, mendeteksi potensi hambatan sejak dini, serta menilai dampak sosial-ekonomi-lingkungan dengan lebih cepat. Dashboard digital PSN yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia akan menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas. Dengan keterbukaan ini, publik dapat ikut mengawasi, akademisi dapat melakukan analisis independen, dan investor dapat memperoleh kepastian yang lebih besar.
- 377. 356 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Percepatan perencanaan dan evaluasi juga memperkuat legitimasi politik. Proyek yang direncanakan dengan matang dan dievaluasi secara transparan akan lebih mudah diterima masyarakat. Partisipasi publik dalam proses evaluasi, misalnya melalui survei kepuasan warga atau mekanisme social audit, akan memperkuat kohesi sosial dan mengurangi resistensi. Dengan begitu, PSN tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik tetapi juga simbol keadilan sosial dan partisipasi rakyat. Dari perspektif ketahanan nasional, percepatan perencanaan dan evaluasi memperkuat seluruh gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, perencanaan yang inklusif mencerminkan nilai musyawarah dan gotong royong. Pada gatra politik, percepatan perencanaan mengurangi ego sektoral dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Pada gatra ekonomi, evaluasi yang tepat memperkuat efisiensi dan daya saing. Pada gatra sosial budaya, partisipasi publik memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, analisis risiko mengurangi potensi konflik dan kerentanan. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, perencanaan yang terintegrasi memastikan pembangunan merata, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Sejarahpembangunannasionalmenunjukkanbahwaproyekbesaryang gagal hampir selalu disebabkan oleh perencanaan yang lemah dan evaluasi yang tidak memadai. Krisis moneter 1997, misalnya, memperlihatkan bahwa pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan risiko ketahanan nasional tidak mampu bertahan menghadapi guncangan global. Pandemi Covid-19 juga menjadi pelajaran bahwa pembangunan kesehatan yang lamban dan evaluasi sistem kesehatan yang minim membuat bangsa rentan terhadap krisis. Karena itu, percepatan perencanaan dan evaluasi PSN adalah ikhtiar agar pembangunan strategis benar-benar menjadi perisai ketahanan bangsa. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis percepatan perencanaan dan evaluasi PSN: Tabel 11.3 Dimensi Strategis Percepatan Perencanaan dan Evaluasi PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Analisis Risiko Awal Potensi ancaman sosial, lingkungan, ekonomi teridentifikasi ATHG dapat diantisipasi lebih dini, stabilitas meningkat Wajibkan analisis risiko multidimensi sejak tahap awal PSN
- 378. 357 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Sinkronisasi Lintas Sektor Perencanaan terintegrasi antar K/L dan daerah Ego sektoral berkurang, koordinasi meningkat Terapkan UU 25/2004 secara konsisten dalam PSN 3 Evaluasi Multidimensi Indikator teknis, sosial, lingkungan, keamanan tercapai Pembangunan lebih inklusif, dampak nyata bagi masyarakat Terapkan results- based evaluation sesuai praktik UNDP dan OECD 4 Digitalisasi Monitoring Progres proyek terpantau real- time melalui dashboard digital Transparansi meningkat, legitimasi publik naik Integrasikan big data dan AI dalam sistem monitoring PSN 5 Partisipasi Publik Survei kepuasan dan social audit rutin dilaksanakan Kohesi sosial meningkat, konflik sosial menurun Libatkan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan PSN 6 Audit Independen Audit reguler oleh lembaga eksternal dilakukan Akuntabilitas meningkat, risiko korupsi menurun Libatkan BPK, KPK, serta auditor independen dalam evaluasi PSN 7 Adaptive Planning Roadmap PSN responsif terhadap dinamika global Ketahanan nasional lebih tangguh menghadapi perubahan Terapkan foresight nasional untuk adaptasi kebijakan jangka panjang Percepatan perencanaan dan evaluasi PSN adalah panggilan sejarah untuk membangun bangsa yang tangguh. Dengan analisis risiko sejak awal, sinkronisasi lintas sektor, evaluasi multidimensi, digitalisasi monitoring, serta partisipasi publik, PSN akan menjadi instrumen kebijakan yang akurat, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, percepatan perencanaan dan evaluasi PSN akan memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memperkuat fondasi ketahanan nasional dan membawa Indonesia lebih dekat pada cita-cita Indonesia Emas 2045.
- 379. 358 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 11.4. MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL PSN sering kali menghadapi tantangan besar dalam bentuk konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat, atau ketidakjelasan kompensasi. Konflik ini tidak jarang berujung pada penolakan, keterlambatan proyek, bahkan kerugian fiskal dan politik. Padahal, PSN dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiankonfliksosialharusmenjadibagianintegraldarikebijakanPSN, bukan sekadar solusi sementara ketika konflik sudah terjadi. Mekanisme ini harus dirancang proaktif, adil, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga setiap PSN tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga diterima dengan legitimasi sosial yang kuat. Salah satu quick wins dalam optimalisasi PSN adalah membangun instrumen resolusi konflik yang jelas dan berbasis partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menekankan pendekatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. PSN yang tidak memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas berisiko menjadi episentrum polarisasi sosial, melemahkan kohesi nasional, dan menurunkan skor Indeks Ketahanan Nasional. Penyelesaian konflik tidak boleh bersifat reaktif melainkan proaktif melalui dialog sejak tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat harus diakomodasi melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), di mana warga terdampak memperoleh informasi lengkap sebelum proyek dimulai, diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mekanisme ini tidak hanya mengurangi resistensi tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek. Mediasiindependenjugaharusmenjadikomponenpenting.Pengalaman menunjukkan bahwa konflik sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pemerintah atau investor, karena masyarakat merasa tidak ada pihak netral yang mewakili kepentingan mereka. Lembaga independen, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun organisasi masyarakat sipil, dapat berperan sebagai mediator. Dengan mediasi independen, proses resolusi konflik akan lebih objektif, transparan, dan diterima semua pihak. Kompensasi yang adil adalah elemen kunci dalam penyelesaian konflik sosial. Banyak penolakan masyarakat terhadap PSN terjadi
- 380. 359 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 karena ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam mekanisme kompensasi. Kompensasi tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga harus mencakup pemulihan mata pencaharian, penyediaan hunian layak, serta jaminan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat terdampak. World Bank dalam Resettlement and Social Safeguard Policy menekankan bahwa kompensasi harus berbasis livelihood restoration, yakni memulihkan atau bahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak. Kanal pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses juga merupakan instrumen penting. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan berbasis digital maupun fisik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, atau laporan pelanggaran. Sistem ini harus menjamin adanya tindak lanjut yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan kanal pengaduan, konflik dapat terdeteksi sejak dini sebelum membesar, sehingga mencegah eskalasi yang merugikan semua pihak. Pengalaman internasional memberikan banyak pelajaran. UNDP menekankan pentingnya conflict-sensitive development, yaitu pembangunan yang secara sadar memperhitungkan potensi konflik dan merancang mekanisme mitigasinya sejak awal. OECD dalam Principles for Good Governance menyatakan bahwa keterbukaan informasi, keadilan kompensasi, dan mediasi independen adalah syarat keberhasilan proyek berskala besar. WEF dalam Global Risks Report mengingatkan bahwa konflik sosial yang tidak ditangani akan menurunkan daya saing nasional, karena menciptakan ketidakpastian politik dan ekonomi. Semua ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam PSN bukan hanya kebutuhan sosial tetapi juga kebutuhan strategis untuk ketahanan nasional. Dari perspektif Astagatra, mekanisme penyelesaian konflik sosial memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Pada gatra ideologi, mekanismeinimencerminkannilaimusyawarahmufakatdangotongroyong. Pada gatra politik, mekanisme ini memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi potensi instabilitas. Pada gatra ekonomi, penyelesaian konflik menjamin kelancaran investasi dan proyek pembangunan. Pada gatra sosial budaya, mekanisme ini memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi. Pada gatra pertahanan-keamanan, penyelesaian konflik mencegah eskalasi yang dapat mengancam stabilitas nasional. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, mekanisme
- 381. 360 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 resolusi konflik memastikan bahwa pembangunan berjalan adil, merata, dan berkelanjutan. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak pembangunan. Dari konflik agraria hingga sengketa pembangunan infrastruktur, banyak proyek tertunda atau gagal karena masyarakat merasa tidak dilibatkan. Reformasi kebijakan pasca-1998 membuka ruang partisipasi lebih luas tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya resistensi jika aspirasi publik tidak terakomodasi. Karena itu, mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam PSN adalah warisan strategis agar pembangunan tidak hanya berhasil secara fisik tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam PSN: Tabel 11.4 Dimensi Strategis Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Partisipasi Masyarakat FPIC diterapkan, masyarakat terlibat sejak awal Kohesi sosial meningkat, resistensi sosial menurun Wajibkan konsultasi terbuka dan dokumentasi persetujuan masyarakat 2 Mediasi Independen Konflik diselesaikan melalui mediator netral Legitimasi publik meningkat, konflik tidak bereskalasi Libatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga independen sebagai mediator 3 Kompensasi Adil Masyarakat terdampak menerima kompensasi yang setara dan berkelanjutan Kehidupan sosial- ekonomi masyarakat terjaga Terapkan prinsip livelihood restoration sesuai standar World Bank 4 Kanal Pengaduan Publik Mekanisme pengaduan mudah diakses, tindak lanjut transparan Kepercayaan publik naik, potensi konflik dapat dicegah dini Bangun sistem pengaduan digital dan fisik dengan tindak lanjut terukur
- 382. 361 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Dialog Berkelanjutan Forum komunikasi rutin antara pemerintah, investor, masyarakat Kohesi bangsa meningkat, polarisasi menurun Fasilitasi dialog periodik agar komunikasi tidak hanya saat konflik terjadi 6 Evaluasi Sosial Dampak sosial dievaluasi berkala dengan indikator jelas Pembangunan lebih inklusif, legitimasi sosial meningkat Gunakan evaluasi sosial berbasis data dan partisipasi publik 7 Pendekatan Proaktif Konflik potensial terdeteksi sejak tahap perencanaan ATHG sosial berkurang, stabilitas wilayah meningkat Integrasikan conflict-sensitive development dalam seluruh PSN Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam PSN adalah ikhtiar untuk menjadikan pembangunan sebagai perekat, bukan pemecah bangsa. Dengan partisipasi masyarakat, mediasi independen, kompensasi adil, kanal pengaduan publik, dan dialog berkelanjutan, PSN akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong nasional, mekanisme resolusi konflik ini akan memastikan bahwa pembangunan strategis tidak menimbulkan polarisasi tetapi memperkokoh kohesi bangsa dan ketahanan nasional. Dengan demikian, PSN benar-benar menjadi instrumen kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. 11.5. SKEMA PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PSN menuntut investasi raksasa yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam konteks pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, keterbatasan fiskal menuntut adanya strategi pembiayaan yang inovatif, beragam, dan berkelanjutan. Diversifikasi pembiayaan bukan hanya solusi teknis melainkan strategi geopolitik dan geoekonomi yang berkontribusi langsung pada ketahanan nasional. Sebab, tanpa pembiayaan yang kredibel, PSN dapat menjadi beban generasi mendatang, memperlemah stabilitas fiskal, dan membuka ruang intervensi asing. Oleh karena itu, reformasi pembiayaan PSN harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berketahanan.
- 383. 362 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Adalah urgen bagi PSN untuk memperkuat ketahanan nasional melalui integrasi antara kebijakan pembangunan, kelembagaan, dan instrumen keuangan. Hal ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 yang menekankan pentingnya pembiayaan pembangunan berbasis inovasi fiskal dan investasi berkelanjutan. Strategi pembiayaan PSN harus memenuhi prinsip 3E: Efficiency (efisien dalam penggunaan dana), Equity (adil dalam distribusi manfaat), dan Endurance (mampu bertahan dalam jangka panjang). Model Public–Private Partnership (PPP) adalah salah satu instrumen utama. Skema ini memungkinkan sinergi pemerintah, BUMN, swasta nasional, dan investor asing dalam membiayai PSN. Namun, PPP harus dikelola dengan tata kelola yang transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan risiko, di mana keuntungan jatuh pada swasta sementara kerugian ditanggung negara. OECD menekankan bahwa PPP yang sukses membutuhkan regulasi yang jelas, risiko yang terdistribusi adil, dan kontrak yang terbuka. Oleh karena itu, reformasi regulasi PSN juga harus mengatur prinsip akuntabilitas PPP. Selain PPP, blended finance menjadi opsi inovatif. Skema ini menggabungkan dana publik, investasi swasta, dan filantropi untuk proyek berisiko tinggi seperti energi terbarukan, infrastruktur air bersih, atau perumahan rakyat. Dengan adanya blended finance, proyek yang semula tidak menarik bagi investor karena tingkat pengembalian rendah dapat menjadi layak. UNDP menyebut blended finance sebagai instrumen kunci untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals. Untuk Indonesia, blended finance dapat digunakan pada proyek PSN yang mengintegrasikan kepentingan sosial-lingkungan sekaligus pertumbuhan ekonomi. Green bond juga menjadi instrumen penting dalam skema pembiayaan berkelanjutan. Instrumen obligasi hijau ini telah digunakan di berbagai negara untuk membiayai proyek ramah lingkungan, termasuk transportasi massal, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Indonesia sendiri telah menerbitkan green sukuk yang mendapat sambutan positif dari pasar global. Dengan memperluas penerbitan green bond untuk PSN, pemerintah dapat menggalang dana dari investor global yang memiliki komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat pendanaan PSN tetapi juga meningkatkan citra Indonesia sebagai pemimpin pembangunan hijau di kawasan. Dana filantropi dan lembaga multilateral juga berperan. World Bank, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank memiliki
- 384. 363 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 instrumen khusus untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Di sisi lain, filantropi global maupun domestik dapat menjadi katalis terutama dalam mendukung proyek berbasis komunitas, seperti perumahan layak, sekolah, atau fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam PSN. Dengan memadukan dana filantropi, pemerintah dapat meringankan beban fiskal sekaligus memperkuat legitimasi sosial PSN. Namun, strategi pembiayaan PSN tidak boleh melupakan keberlanjutan fiskal. World Bank dalam Public Expenditure Review mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan yang tidak terkendali dapat mengurangi ruang fiskal untuk layanan publik dasar. Oleh karena itu, setiap skema pembiayaan PSN harus dilengkapi dengan analisis keberlanjutan fiskal, termasuk dampaknya terhadap rasio utang terhadap PDB, defisit anggaran, dan beban pembayaran jangka panjang. Selain itu, transparansi pengelolaan pembiayaan adalah syarat mutlak. OECD dalam Principles of Budgetary Governance menekankan bahwa keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan dana pembangunan akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Pemerintah harus membangun portal digital yang memungkinkan publik mengakses data real-time mengenai status pembiayaan PSN, sumber dana, hingga progres penggunaan anggaran. Transparansi ini akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Dari perspektif ketahanan nasional, skema pembiayaan berkelanjutan memperkuat gatra ekonomi dan politik. Ekonomi akan lebih tangguh karena tidak hanya bergantung pada APBN, sementara politik akan lebih stabil karena transparansi mengurangi potensi kecurigaan publik. Pada gatra ideologi, skema pembiayaan yang berkeadilan mencerminkan nilai Pancasila dalam keadilan sosial. Pada gatra sosial budaya, keterlibatan filantropi dan komunitas memperkuat kohesi sosial. Sementara pada gatra pertahanan-keamanan, pembiayaan yang tidak membebani fiskal menjaga stabilitas jangka panjang negara. Dengan demikian, skema pembiayaan berkelanjutan adalah fondasi yang menyatukan kepentingan pembangunan dengan ketahanan nasional. Jika ditinjau dari praktik global, banyak negara telah menggunakan skema inovatif. Inggris dan Korea Selatan sukses menggunakan PPP untuk membangun jaringan transportasi publik dengan risiko fiskal terkendali. Brasil dan India mengembangkan blended finance untuk proyek energi terbarukan. Sementara China memanfaatkan green bond
- 385. 364 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 secara masif untuk membiayai transisi energi. Indonesia dapat belajar dari praktik ini, sekaligus menyesuaikan dengan konteks domestik, termasuk dengan prinsip syariah yang relevan bagi mayoritas penduduk. Ke depan, roadmap pembiayaan PSN harus dirancang sebagai dokumen strategis lintas pemerintahan. Roadmap ini harus mencakup proyeksi kebutuhan investasi, diversifikasi sumber pembiayaan, regulasi pendukung, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dengan adanya roadmap, setiap proyek PSN tidak hanya direncanakan secara teknis tetapi juga dijamin keberlanjutan fiskalnya. Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia harus menjadi motor koordinasi dalam menyusun dan mengimplementasikan roadmap ini. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis skema pembiayaan berkelanjutan PSN. Tabel 11.5 Dimensi Strategis Skema Pembiayaan Berkelanjutan PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Diversifikasi Pembiayaan Porsi APBN berkurang, PPP, blended finance, green bond meningkat Fiskal lebih sehat, risiko utang terkendali Kembangkan regulasi khusus pembiayaan PSN berkelanjutan 2 PPP (Public– Private Partnership) Jumlah proyek PPP meningkat, risiko terbagi adil Kepercayaan investor meningkat, beban fiskal menurun Terapkan standar OECD untuk transparansi dan akuntabilitas kontrak 3 Blended Finance Proyek berisiko tinggi terlaksana dengan dukungan publik-swasta Akselerasi SDGs, keseimbangan profit dan manfaat sosial UNDP merekomendasikan blended finance untuk proyek inklusif 4 Green Bond & Sukuk Dana hijau masuk ke PSN, proyek ramah lingkungan meningkat Reputasi global naik, kontribusi pada target emisi menurun Perluasan green sukuk sebagai branding Indonesia di pasar global
- 386. 365 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Filantropi & Multilateral Dukungan hibah meningkat, layanan sosial PSN bertambah Kohesi sosial meningkat, legitimasi publik naik Kolaborasi dengan donor internasional dan yayasan domestik 6 Keberlanjutan Fiskal Rasio utang terkendali, defisit tidak membengkak Stabilitas ekonomi jangka panjang terjaga Audit fiskal setiap proyek berskala besar sebelum keputusan final 7 Transparansi & Akuntabilitas Portal digital pembiayaan PSN berjalan, publik mengawasi Kepercayaan publik dan investor meningkat Terapkan prinsip UU KIP No.14/2008 Dengan skema pembiayaan berkelanjutan, PSN tidak lagi menjadi beban melainkan instrumen kebangsaan yang memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan kepercayaan global, serta memastikan pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan. Dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pembiayaan PSN bukan hanya tentang uang tetapi tentang warisan strategis bagi generasi mendatang. 11.6. INTEGRASI PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN PSN tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen pembangunan fisik dan ekonomi melainkan harus dipahami sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang, mulai dari degradasi ekosistem, meningkatnya bencana alam, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pembangunan berbasis lingkungan dalam PSN merupakan syarat mutlak agar pembangunan tidak hanya memperkuat infrastruktur tetapi juga memperkokoh ketahanan ekologi bangsa sebagai fondasi ketahanan nasional. PSN perlu diarahkan tidak semata pada output ekonomi melainkan juga pada keseimbangan dengan agenda ketahanan lingkungan dan sosial. Hal ini selaras dengan RPJPN 2025–2045 yang menekankan pembangunan hijau, rendah karbon, dan berketahanan iklim sebagai strategi utama menuju Indonesia Emas 2045. Artinya, setiap PSN harus dirancang dengan
- 387. 366 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kesadaran ekologi, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi indikator wajib dalam evaluasi proyek. AMDAL yang ketat merupakan instrumen utama integrasi lingkungan. Selama ini, AMDAL sering dianggap sebagai formalitas administratif. Padahal, dalam kerangka PSN, AMDAL harus menjadi instrumen strategis yang menentukan kelayakan proyek. Evaluasi lingkungan hidup harus mencakup dampak terhadap keanekaragaman hayati, sumber daya air, tanah, udara, serta emisi karbon. Dengan AMDAL yang kuat, PSN dapat dipastikan tidak mengorbankan ekosistem demi pembangunan jangka pendek. UU No. 32/2009 menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pelanggaran atas kewajiban AMDAL sejatinya adalah pelanggaran terhadap hukum nasional. Integrasi pembangunan berbasis lingkungan juga menuntut adanya rencana mitigasi iklim. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16/2016, yang mewajibkan negara menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). PSN sebagai proyek berskala nasional harus menjadi tulang punggung pencapaian target iklim tersebut. Misalnya, pembangunan energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan transportasi publik rendah emisi harus diprioritaskan. Dengan begitu, PSN bukan hanya menghasilkan infrastruktur fisik tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia terhadap agenda global dalam menghadapi perubahan iklim. Selain mitigasi, PSN juga harus memiliki strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, sehingga infrastruktur PSN harus dirancang tangguh terhadap risiko iklim. Bendungan harus dilengkapi sistem pengendalian banjir, kawasan industri harus memiliki sistem efisiensi energi dan air, sementara perumahan rakyat harus dilengkapi drainase yang adaptif terhadap curah hujan ekstrem. OECD dalam Climate Resilience Framework menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga membangun daya tahan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim. Strategi konservasi juga wajib menjadi bagian dari PSN. Banyak proyek pembangunan berpotensi membuka lahan baru yang berbenturan dengan hutan atau lahan gambut. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat mempercepat deforestasi, merusak keanekaragaman hayati, dan melemahkan fungsi ekosistem sebagai penyerap karbon. Karena itu, PSN
- 388. 367 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 harus selaras dengan agenda konservasi nasional, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan pesisir, serta pemulihan ekosistem gambut. UNDP menekankan bahwa pembangunan berbasis konservasi memberikan manfaat ganda: meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Integrasi lingkungan dalam PSN juga memiliki dimensi geopolitik dan geoekonomi. Dunia internasional kini menempatkan isu lingkungan sebagai standar baru dalam perdagangan dan investasi. Uni Eropa, misalnya, menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang membatasi produk beremisi tinggi masuk ke pasar mereka. Jika PSN tidak diarahkan pada pembangunan hijau, Indonesia berisiko kehilangan daya saing global. Sebaliknya, jika PSN selaras dengan agenda lingkungan, Indonesia justru dapat menarik investasi hijau global yang semakin berkembang. WEF dalam Future of Nature and Business menegaskan bahwa transisi hijau dapat menciptakan peluang ekonomi hingga USD 10 triliun secara global. Dengan memosisikan PSN sebagai instrumen pembangunan hijau, Indonesia dapat memperoleh posisi strategis di pasar internasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Integrasi pembangunan berbasis lingkungan juga berimplikasi pada legitimasi politik domestik. Masyarakat kini semakin kritis terhadap isu lingkungan, sehingga proyek yang mengabaikan aspek ekologis rentan mendapat penolakan. Sebaliknya, proyek yang berorientasi lingkungan akan lebih mudah memperoleh dukungan publik. Transparansi pelaksanaan AMDAL, publikasi data emisi, serta pelibatan masyarakat dalam program konservasi adalah instrumen untuk memperkuat legitimasi ini. Dengan dukungan publik, PSN dapat berjalan lebih lancar, resistensi sosial berkurang, dan kohesi bangsa meningkat. Dari perspektif Astagatra, integrasi lingkungan memperkuat ketahanan nasional. Pada gatra ideologi, integrasi lingkungan mencerminkan nilai Pancasila dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Pada gatra politik, pembangunan berbasis lingkungan meningkatkan legitimasi pemerintah.Padagatraekonomi,pembangunanhijaumenciptakanpeluang investasi baru dan memperkuat daya saing. Pada gatra sosial budaya, keterlibatan masyarakat dalam konservasi memperkuat kohesi sosial. Pada gatra pertahanan-keamanan, pengurangan risiko bencana meningkatkan stabilitas nasional. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, integrasi lingkungan menjamin keberlanjutan ekosistem yang menjadi basis kehidupan bangsa.
- 389. 368 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sejarah bangsa membuktikan bahwa degradasi lingkungan selalu melemahkan ketahanan nasional. Banjir, longsor, kebakaran hutan, dan polusi udara bukan hanya masalah ekologi melainkan juga masalah politik, ekonomi, dan sosial. Karena itu, integrasi lingkungan dalam PSN adalah ikhtiar agar pembangunan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan menempatkan lingkungan sebagai pilar utama, PSN dapat menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis integrasi pembangunan berbasis lingkungan dalam PSN: Tabel 11.6 Dimensi Strategis Integrasi Pembangunan Berbasis Lingkungan dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 AMDAL Ketat Proyek hanya berjalan bila memenuhi standar lingkungan Risiko ekologis berkurang, legitimasi publik meningkat Wajibkan AMDAL transparan dan akuntabel dalam setiap PSN 2 Mitigasi Iklim Emisi PSN turun sesuai target NDC Kontribusi terhadap Paris Agreement meningkat Integrasikan strategi rendah karbon dalam seluruh proyek 3 Adaptasi Infrastruktur Infrastruktur tahan banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem Stabilitas sosial- ekonomi lebih terjaga Terapkan standar iklim OECD dalam desain PSN 4 Strategi Konservasi Hutan, gambut, dan pesisir terlindungi dalam pembangunan Keanekaragaman hayati terjaga, risiko bencana menurun Selaraskan PSN dengan agenda rehabilitasi dan konservasi nasional 5 Investasi Hijau Global Dana hijau dan green bond masuk dalam pembiayaan PSN Daya saing global meningkat, ekonomi hijau tumbuh Kembangkan branding Indonesia sebagai pusat investasi hijau Asia 6 Transparansi Ekologi Data emisi, AMDAL, dan dampak lingkungan terbuka bagi publik Kepercayaan masyarakat meningkat, resistensi sosial berkurang Bangun portal digital PSN untuk informasi lingkungan
- 390. 369 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 7 Partisipasi Komunitas Masyarakat dilibatkan dalam konservasi dan pengawasan Kohesi sosial meningkat, konflik sosial menurun Terapkan mekanisme social audit lingkungan IntegrasipembangunanberbasislingkungandalamPSNadalahpanggilan sejarah agar bangsa Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga melindungi warisan ekologis bagi generasi mendatang. Dengan AMDAL ketat, mitigasi iklim, strategi konservasi, dan orientasi investasi hijau, PSN dapat menjadi simbol kepemimpinan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan komitmen kebangsaan, integrasi lingkungan memastikan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya jalan pembangunan ekonomi tetapi juga jalan peradaban hijau yang beradab, adil, dan bermartabat. 11.7. PENINGKATAN KUALITAS SDM LOKAL Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal merupakan jantung dari optimalisasi PSN. Infrastruktur yang megah, kawasan industri yang luas, atau hilirisasi yang modern tidak akan berarti bila masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Sebaliknya, PSN harus menjadi lokomotif yang menggerakkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing masyarakat di sekitar proyek. Dengan demikian, PSN tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik tetapi juga membangun manusia Indonesia yang unggul, adaptif, dan resilien. Penguatan SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan PSN berkontribusi langsung pada ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan visi RPJPN 2025–2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan basis human capital yang tangguh. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi berkah jika dikelola dengan benar, dan PSN adalah arena strategis untuk menguji kemampuan bangsa dalam memanfaatkan keunggulan demografis tersebut. Setiap PSN wajib menyertakan program peningkatan kapasitas SDM lokal. Program pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di sekitar proyek. Misalnya, pembangunan kawasan industri nikel di Morowali harus disertai dengan pelatihan metalurgi, teknologi
- 391. 370 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 smelter, dan keselamatan kerja. Pembangunan kawasan industri Batang harus mempersiapkan tenaga kerja dalam bidang otomotif, elektronik, dan manajemen rantai pasok. Dengan demikian, tenaga kerja lokal tidak hanya masuk sebagai buruh kasar tetapi juga memiliki keahlian teknis yang bernilai tinggi. Selain pelatihan vokasi, program sertifikasi kompetensi wajib dijalankan agar tenaga kerja lokal memiliki standar yang diakui industri nasional maupun internasional. World Bank dalam World Development Report on Human Capital menegaskan bahwa sertifikasi adalah instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. OECD juga menekankan pentingnya skills anticipation systems, yaitu mekanisme untuk memproyeksikan kebutuhan keterampilan masa depan agar pelatihan lebih relevan. Dengan sertifikasi, SDM lokal dapat bersaing di pasar tenaga kerja global, sekaligus memastikan bahwa PSN menghasilkan tenaga kerja berstandar tinggi. Reskilling dan upskilling juga merupakan kebutuhan strategis. Banyak masyarakat lokal yang sebelumnya bekerja di sektor tradisional harus bermigrasi ke sektor modern akibat adanya PSN. Tanpa program reskilling, mereka berisiko kehilangan pekerjaan dan menimbulkan resistensi sosial. Dengan reskilling, masyarakat dapat beralih dari sektor subsisten ke sektor industri modern dengan lebih mulus. UNDP menekankan bahwa transformasi ekonomi hanya dapat berhasil bila disertai dengan transformasi keterampilan masyarakat. Kolaborasi dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan UKM lokal juga harus diperkuat. Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi menekankan pentingnya link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. PSN harus menjadi laboratorium nyata bagi pendidikan vokasi, tempat mahasiswa dan siswa praktik langsung sesuai kebutuhan industri. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan tenaga kerja tetapi juga memperkuat ekosistem inovasi lokal. Peningkatan kualitas SDM lokal juga berarti memberdayakan UKM di sekitar proyek. UKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang dapat menjadi mitra rantai pasok PSN. Dengan pelatihan manajemen, digitalisasi,danaksespembiayaan,UKMdapatnaikkelasdanberkontribusi dalam ekosistem PSN. OECD dalam SME and Entrepreneurship Outlook menekankan bahwa pemberdayaan UKM adalah syarat pembangunan inklusif. Dengan keterlibatan UKM, PSN tidak hanya menyerap tenaga kerja tetapi juga menciptakan multiplier effect yang lebih luas.
- 392. 371 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Penting juga menekankan dimensi sosial dan kultural dalam peningkatan SDM. Masyarakat lokal sering kali memiliki nilai, tradisi, dan identitas yang kuat. PSN tidak boleh memarginalkan identitas ini tetapi harus menghormati dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proyek, bukan korban pembangunan. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial, mengurangi konflik, dan meningkatkan legitimasi PSN. Dari perspektif ketahanan nasional, peningkatan kualitas SDM lokal memperkuat semua gatra Astagatra. Pada gatra ideologi, penguatan SDM mencerminkan nilai keadilan sosial dan gotong royong. Pada gatra politik, masyarakat yang diberdayakan akan mendukung stabilitas politik dan mengurangi resistensi. Pada gatra ekonomi, tenaga kerja berkualitas meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pada gatra sosial budaya, pemberdayaanmasyarakatmemperkuatkohesisosial.Padagatrapertahanan- keamanan, penyerapan tenaga kerja lokal mengurangi kerentanan konflik sosial. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, peningkatan SDM memastikan pembangunan merata dan inklusif. Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa proyek berskala besar yang gagal melibatkan masyarakat lokal hampir selalu menimbulkan resistensi. Sebaliknya, proyek yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif justru melahirkan keberhasilan jangka panjang. Korea Selatan dan Singapura berhasil memanfaatkan pembangunan infrastruktur sebagai arena peningkatan kualitas SDM, yang kemudian melahirkan tenaga kerja unggul berdaya saing global. Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis peningkatan kualitas SDM lokal dalam PSN: Tabel 11.7 Dimensi Strategis Peningkatan Kualitas SDM Lokal dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Pelatihan Vokasi Tenaga kerja lokal memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri Produktivitas meningkat, ketergantungan pada tenaga kerja asing berkurang Wajibkan setiap PSN menyertakan program vokasi berbasis kebutuhan sektor
- 393. 372 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Sertifikasi Kompetensi SDM lokal memiliki standar kompetensi nasional/ internasional Daya saing global meningkat, kualitas industri terjamin Gunakan standar BNSP dan akreditasi internasional 3 Reskilling dan Upskilling Tenaga kerja tradisional beralih ke sektor modern Konflik sosial menurun, kohesi meningkat Program reskilling berbasis UNDP dan praktik global 4 Kolaborasi Pendidikan Sekolah vokasi dan perguruan tinggi terlibat dalam PSN Ekosistem inovasi nasional menguat Terapkan link and match sesuai Perpres 68/2022 5 Pemberdayaan UKM UKM lokal masuk rantai pasok PSN Ekonomi lokal tumbuh, multiplier effect meningkat Berikan akses pembiayaan, digitalisasi, dan pelatihan manajemen 6 Partisipasi Sosial-Kultural Identitas lokal dihormati, masyarakat merasa dilibatkan Kohesi sosial meningkat, resistensi menurun Terapkan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan proyek 7 Bonus Demografi Generasi muda terserap dalam PSN Bonus demografi menjadi berkah, bukan beban Integrasikan PSN dengan program ketenagakerjaan nasional Peningkatan kualitas SDM lokal melalui PSN adalah investasi strategis bagi bangsa. Dengan memastikan masyarakat sekitar proyek memperoleh keterampilan, sertifikasi, dan peluang kerja, PSN tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membangun manusia unggul. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan visi Indonesia Emas 2045, PSN dapat menjadi arena transformatif yang mengubah bonus demografi menjadi kekuatan bangsa, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
- 394. 373 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 11.8. PERAN SWASTA DAN CSR DALAM PSN Keterlibatan sektor swasta dalam PSN merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan maupun legitimasi pembangunan. PSN dengan skala besar dan kebutuhan investasi yang masif tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Swasta menjadi mitra strategis, bukan hanya dalam pendanaan dan teknologi tetapi juga dalam membangun legitimasi sosial melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR dalam konteks PSN tidak boleh bersifat seremonial melainkan harus diarahkan secara strategis pada pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan kapasitas manusia, serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi di sekitar proyek. Dengan demikian, swasta tidak hanya hadir sebagai pemodal tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan kebangsaan yang memperkokoh ketahanan nasional. Dalam hal ini perlu dilakukan penguatan kemitraan multipihak dalam PSN, termasuk keterlibatan swasta dengan tanggung jawab sosial yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 yang menekankan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan CSR yang diarahkan pada tujuan strategis, kehadiran swasta dalam PSN tidak lagi dipandang sebagai kepentingan sempit pemodal tetapi sebagai kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. CSR dalam PSN harus difokuskan pada tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Pendidikan merupakan kunci agar masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan transformasi yang dihadirkan oleh PSN. Program beasiswa, pelatihan vokasi, dan dukungan infrastruktur pendidikan akan melahirkan SDM unggul yang dapat terserap dalam ekosistem industri PSN. Kesehatan merupakan fondasi agar masyarakat di sekitar proyek tetap produktif. Dukungan CSR untuk fasilitas kesehatan, sanitasi, dan gizi masyarakat akan memperkuat kualitas hidup. Sementara kewirausahaan adalah sarana untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar, masyarakat lokal dapat membangun usaha yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari rantai pasok PSN. UNDP menekankan bahwa CSR yang efektif adalah CSR yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan tidak berhenti pada filantropi jangka pendek. World Bank melalui Inclusive Business Framework menyoroti bahwa sektor swasta harus menjadi katalis
- 395. 374 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 pembangunan inklusif dengan menciptakan peluang bagi masyarakat miskin dan rentan. OECD dalam Guidelines for Multinational Enterprises menegaskan bahwa tanggung jawab sosial harus mencakup perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, serta pengembangan komunitas. WEF dalam Global Corporate Citizenship menekankan bahwa legitimasi bisnis global di era modern hanya dapat diperoleh bila swasta berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan. CSR dalam PSN juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi resistensi masyarakat. Banyak konflik sosial dalam PSN muncul karena masyarakat merasa termarginalkan, tidak memperoleh manfaat langsung, atau bahkan dirugikan oleh proyek. Dengan CSR yang strategis, perusahaan dapat menunjukkan kepedulian nyata, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kohesi sosial. Misalnya, penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak, pemberdayaan perempuan dalam usaha mikro, atau pembangunan pusat kesehatan lokal. Semua ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi sosial PSN. Transparansi dan akuntabilitas CSR juga penting. UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban bagi perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali masih bersifat formalitas. Oleh karena itu, CSR dalam PSN harus memiliki target yang terukur, dilaporkan secara transparan, dan dievaluasi secara berkala. Pemerintah perlu membuat sistem pelaporan CSR PSN yang terintegrasi dengan portal nasional, sehingga publik dapat mengakses informasi mengenai kontribusi sosial perusahaan. Keterlibatan swasta melalui CSR juga memiliki dimensi geopolitik dan geoekonomi. Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia akan dinilai tidak hanya dari profitabilitas tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan CSR yang kuat, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa keterlibatan investor asing selaras dengan agenda kebangsaan, bukan merugikan rakyat. Ini akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara berdaulat yang mampu mengelola investasi asing secara adil dan berimbang. Dari perspektif Astagatra, CSR dalam PSN memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Pada gatra ideologi, CSR yang berorientasi keadilan sosial mencerminkan nilai Pancasila. Pada gatra politik, CSR
- 396. 375 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 memperkuat legitimasi pemerintah dengan mengurangi konflik sosial. Pada gatra ekonomi, CSR memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Pada gatra sosial budaya, CSR memperkuat kohesi sosial dan pemberdayaan komunitas. Pada gatra pertahanan-keamanan, CSR mengurangi risiko kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, CSR memperkuat pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan swasta yang hanya berorientasi profit tanpa tanggung jawab sosial kerap melahirkan resistensi dan melemahkan legitimasi proyek. Sebaliknya, perusahaan yang menempatkan CSR sebagai strategi jangka panjang berhasil membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan memperkuat keberlanjutan usahanya.Dengandemikian,CSRdalamPSNharusdipahamibukansebagai kewajiban tambahan tetapi sebagai investasi sosial yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus ketahanan nasional. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis peran swasta dan CSR dalam PSN: Tabel 11.8 Dimensi Strategis Peran Swasta dan CSR dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Pendidikan Beasiswa, pelatihan vokasi, infrastruktur pendidikan lokal meningkat SDM lokal unggul, daya saing tenaga kerja meningkat Swasta wajib dukung link and match vokasi- industri 2 Kesehatan Akses layanan kesehatan, sanitasi, gizi masyarakat membaik Produktivitas masyarakat naik, kualitas hidup meningkat CSR diarahkan pada fasilitas kesehatan di sekitar proyek 3 Kewirausahaan UKM lokal tumbuh, akses pasar diperluas Ekonomi lokal berkembang, multiplier effect meningkat Swasta dukung pembiayaan mikro,digitalisasi, dan inkubasi bisnis lokal 4 Transparansi CSR Laporan CSR terbuka, publik dapat mengakses data Kepercayaan publik naik, legitimasi sosial PSN menguat Bangun portal nasional CSR PSN berbasis digital
- 397. 376 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 5 Mediasi Sosial Konflik sosial berkurang, resistensi masyarakat menurun Stabilitas sosial meningkat, kohesi bangsa diperkuat CSR wajib mendukung mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas 6 Inklusivitas Gender Perempuan terlibat dalam program CSR Ketimpangan sosial menurun, partisipasi perempuan meningkat Swasta wajib melibatkan perempuan dalam kewirausahaan dan pelatihan 7 Investasi Hijau CSR mendukung proyek ramah lingkungan Reputasi global Indonesia naik, kontribusi pada target iklim meningkat Swasta dorong green CSR sesuai standar UNDP dan OECD Peran swasta dan CSR dalam PSN adalah manifestasi nyata dari semangat gotong royong kebangsaan. Dengan CSR yang strategis, perusahaan swasta tidak hanya menjadi pemodal tetapi juga mitra rakyat dalam membangun masa depan. Dengan pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan transparansi sebagai pilar utama, CSR dalam PSN akan memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan tersebar merata. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan visi Indonesia Emas 2045, CSR dalam PSN menjadi instrumen kebangsaan yang memperkokoh ketahanan nasional dan menjadikan pembangunan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. 11.9. PENGUATAN KETAHANAN DAERAH PSN tidak boleh terjebak pada paradigma pembangunan Jawa-sentris atau berfokus hanya pada kota-kota besar. Salah satu tantangan terbesar pembangunan nasional sejak masa awal kemerdekaan adalah ketimpangan antarwilayah yang menyebabkan disparitas kesejahteraan, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Jika PSN hanya terkonsentrasi di Jawa dan kawasan metropolitan, maka pembangunan justru berpotensi memperdalam kesenjangan dan melemahkan kohesi nasional. Oleh karena
- 398. 377 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 itu, penguatan ketahanan daerah harus ditempatkan sebagai agenda utama dalam setiap perencanaan PSN, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. PSN perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan dimensi wilayah. Artinya, setiap PSN harus menjadi instrumen pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) harus mendapatkan porsi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Dengan memperkuat daerah 3T, Indonesia memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal, sekaligus memperkuat integrasi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Infrastruktur menjadi elemen kunci dalam penguatan ketahanan daerah. Jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang merata akan membuka akses pasar, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan mobilitas manusia. Tanpa infrastruktur, daerah terpencil akan terus terisolasi dan tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. World Bank menekankan bahwa infrastruktur yang merata adalah kunci pembangunan inklusif. OECD dalam Regional Development Policy juga menegaskan pentingnya mengurangi kesenjangan wilayah melalui investasi infrastruktur. Dengan PSN sebagai kendaraan utama, pembangunan infrastruktur di luar Jawa harus menjadi prioritas nasional. Selain infrastruktur fisik, penguatan energi di daerah adalah pilar ketahanan yang tak kalah penting. Banyak wilayah di Indonesia timur masih mengalami defisit energi listrik, yang menghambat investasi dan kesejahteraan masyarakat. PSN harus mendorong pembangunan pembangkit energi terbarukan skala kecil dan menengah di daerah terpencil, seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa. Dengan strategi ini, daerah tidak hanya memperoleh akses energi tetapi juga ikut berkontribusi pada transisi energi nasional. UNDP dalam Sustainable Energy for All menekankan bahwa akses energi adalah hak dasar dan prasyarat pembangunan. Pembangunan manusia juga menjadi dimensi utama dalam penguatan ketahanan daerah. Pendidikan dan kesehatan yang merata akan memastikan bahwa masyarakat di luar Jawa memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Pendirian sekolah vokasi, perguruan tinggi daerah, rumah sakit, dan puskesmas berkualitas harus menjadi bagian integral
- 399. 378 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dari PSN. Tanpa pembangunan manusia, infrastruktur fisik tidak akan memberikan manfaat jangka panjang. RPJPN 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan SDM unggul adalah inti dari Indonesia Emas. Karena itu, PSN harus selalu dihubungkan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah. Penguatan ketahanan daerah juga berarti memperkokoh ekonomi lokal. UKM, koperasi, dan usaha berbasis komunitas harus menjadi bagian dari rantai pasok PSN. Dengan melibatkan ekonomi lokal, PSN akan menciptakan multiplier effect yang luas, bukan hanya dinikmati oleh perusahaan besar. WEF dalam Future of Jobs Report menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam pembangunan agar tercipta lapangan kerja berkualitas. OECD juga menekankan bahwa pembangunan wilayah harus berbasis potensi lokal, bukan sekadar mengikuti pola nasional yang seragam. Dari perspektif ketahanan nasional, penguatan ketahanan daerah memperkuat seluruh aspek Astagatra. Pada gatra ideologi, pemerataan pembangunan mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada gatra politik, pembangunan yang merata memperkuat legitimasi negara di mata rakyat, mengurangi potensi separatisme, dan memperkokoh integrasi nasional. Pada gatra ekonomi, penguatan daerah meningkatkan daya saing nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di luar Jawa. Pada gatra sosial budaya, pembangunan inklusif memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kecemburuan antarwilayah. Pada gatra pertahanan-keamanan, penguatan daerah 3T memastikan wilayah perbatasan tidak rentan terhadap infiltrasi asing. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, pembangunan merata menjamin potensi wilayah dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa ketimpangan wilayah sering menjadi akar ketidakstabilan nasional. Ketidakmerataan pembangunan di masa lalu melahirkan kecemburuan sosial, ketidakpuasan politik, dan bahkan gerakan separatis. Oleh karena itu, PSN tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut. Dengan menempatkan ketahanan daerah sebagai prioritas, PSN menjadi instrumen rekonsiliasi nasional, perekat kebangsaan, sekaligus simbol keadilan sosial.
- 400. 379 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis penguatan ketahanan daerah dalam PSN: Tabel 11.9 Dimensi Strategis Penguatan Ketahanan Daerah dalam PSN No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Pemerataan Infrastruktur Jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi merata di luar Jawa Mobilitas meningkat, integrasi wilayah lebih kuat Prioritaskan infrastruktur dasar di daerah 3T sebagai PSN utama 2 Akses Energi Rasio elektrifikasi di daerah 3T meningkat Investasi tumbuh, kualitas hidup masyarakat membaik Kembangkan energi terbarukan skala lokal di daerah terpencil 3 Pendidikan dan Kesehatan Sekolah vokasi, perguruan tinggi daerah, rumah sakit terbangun SDM unggul tersebar merata, disparitas sosial menurun Jadikan pembangunan manusia sebagai indikator keberhasilan PSN 4 Ekonomi Lokal UKM dan koperasi masuk rantai pasok PSN Multiplier effect meningkat, ekonomi daerah tumbuh Fasilitasi pembiayaan dan pelatihan manajemen usaha lokal 5 Wilayah Perbatasan Infrastruktur dan layanan dasar di perbatasan terpenuhi Integrasi nasional lebih kuat, ancaman separatisme berkurang Jadikan PSN di perbatasan sebagai simbol kedaulatan negara 6 Akses Air dan Layanan Dasar Air bersih, sanitasi, dan transportasi publik meningkat Kualitas hidup meningkat, stabilitas sosial terjaga Integrasikan PSN dengan target SDGs di bidang layanan dasar 7 Partisipasi Masyarakat Masyarakat lokal terlibat aktif dalam PSN Legitimasi proyek meningkat, resistensi sosial menurun Terapkan prinsip FPIC dalam setiap PSN berbasis wilayah
- 401. 380 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Penguatan ketahanan daerah adalah wujud nyata dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pemerataan infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, PSN akan menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang sejati. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan visi Indonesia Emas 2045, penguatan ketahanan daerah memastikan bahwa pembangunan bukan hanya milik segelintir wilayah tetapi warisan seluruh bangsa. Dengan demikian, PSN benar- benar menjadi perekat kebangsaan yang memperkokoh integrasi nasional dan ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan global. 11.10. PSN SEBAGAI PILAR INDONESIA EMAS 2045 Seluruh rekomendasi strategis yang telah dirumuskan dalam bab ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menjadikan PSN sebagai pilar kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. PSN tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pembangunan infrastruktur fisik yang terpisah dari kehidupan rakyat. Ia harus dilihat sebagai instrumen nasional yang mengintegrasikan kesejahteraan, stabilitas, dan kedaulatan bangsa dalam satu kesatuan strategi besar. Ketika PSN diletakkan sebagai pilar kebangsaan, ia akan menjadi fondasi kokoh yang menghubungkan visi konstitusi dengan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. PSN harus ditata dalam kerangka ketahanan nasional, di mana pembangunan infrastruktur, energi, industri, pendidikan, dan layanan dasar tidak hanya menjawab kebutuhan teknis tetapi juga memperkuat dayatahanbangsaterhadapancaman,tantangan,hambatan,dangangguan. Artinya, PSN harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebangsaan yang menjamin kedaulatan, keadilan sosial, dan keutuhan NKRI. PSN sebagai pilar Indonesia Emas 2045 berarti ia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapannya. Gotong royong harus menjadi roh dalam kolaborasi multipihak, keadilan sosial harus menjadi tujuan akhir, musyawarah mufakat harus menjadi mekanisme penyelesaian konflik, dan persatuan harus menjadi landasan setiap keputusan. Dengan internalisasi nilai Pancasila, PSN bukan hanya proyek pembangunan melainkan manifestasi ideologi bangsa dalam bentuk nyata. PSN juga harus dijalankan sesuai amanat UUD 1945, terutama pasal- pasaltentangkeadilansosial,pemerataanpembangunan,dankesejahteraan umum. Dengan demikian, PSN memperoleh legitimasi konstitusional sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Konsistensi dengan UUD 1945 akan membuat PSN tidak tergantung pada
- 402. 381 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 siklus politik lima tahunan melainkan menjadi agenda kebangsaan lintas pemerintahan. Pilar PSN menuju Indonesia Emas 2045 harus pula berlandaskan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Transparansi memungkinkan publik ikut mengawasi, akuntabilitas memastikan dana dikelola secara benar, dan teknologi mempercepat pengambilan keputusan berbasis data real-time. OECD dalam Principles of Public Governance menegaskan bahwa transparansi dan tata kelola digital adalah kunci keberhasilan pembangunan modern. Dengan tata kelola seperti ini, PSN akan memperoleh kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Pembiayaan berkelanjutan juga harus menjadi karakter utama PSN sebagai pilar bangsa. PSN tidak boleh membebani generasi mendatang dengan utang yang berlebihan. Skema PPP, blended finance, green bond, dan dana filantropi harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang luar negeri. World Bank dalam Public Expenditure Review menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal sebagai syarat pembangunan jangka panjang. Dengan skema pembiayaan berkelanjutan, PSN akan menjadi motor pertumbuhan tanpa mengorbankan masa depan. Partisipasi publik adalah kunci legitimasi sosial PSN. Setiap proyek harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan agar masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar objek. UNDP menekankan bahwa pembangunan inklusif hanya dapat berhasil bila masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan. Dengan partisipasi publik, PSN akan memperkuat kohesi sosial, mengurangi resistensi, dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek- proyek strategis. Dimensi lingkungan juga harus menjadi prioritas. PSN sebagai pilar bangsa harus sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Dengan AMDAL ketat, strategi konservasi, serta orientasi pada energi terbarukan, PSN akan memperkuat ketahanan ekologi bangsa. WEF dalam Future of Nature and Business menekankan bahwa pembangunan yang selaras dengan alam justru membuka peluang ekonomi baru yang besar. Dengan demikian, PSN tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga menjaga warisan ekologis untuk generasi mendatang.
- 403. 382 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN juga harus memperkuat ketahanan daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pembangunan tidak boleh terpusat di Jawa melainkan harus merata hingga daerah 3T. Dengan pemerataan pembangunan, PSN menjadi instrumen keadilan sosial yang mengurangi kesenjangan wilayah, memperkuat integrasi nasional, dan mencegah polarisasi. RPJPN 2025–2045 menekankan pentingnya pembangunan dari desa dan dari bawah. Dengan PSN yang merata, seluruh rakyat Indonesia akan merasakan manfaat pembangunan, bukan hanya masyarakat perkotaan. Dari perspektif Astagatra, PSN sebagai pilar bangsa memperkuat seluruh aspek ketahanan nasional. Pada gatra ideologi, PSN mencerminkan pengamalan Pancasila. Pada gatra politik, PSN memperkuat legitimasi negara dan mengurangi potensi konflik. Pada gatra ekonomi, PSN mendorong pertumbuhan inklusif dan meningkatkan daya saing global. Pada gatra sosial budaya, PSN memperkuat kohesi bangsa dan memperkecil kesenjangan. Pada gatra pertahanan-keamanan, PSN memperkokoh stabilitas dan daya tangkal bangsa. Sementara pada gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, PSN menjamin pemanfaatan potensi wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Sejarah bangsa mengajarkan bahwa infrastruktur besar seperti jalan raya pos era Daendels, jaringan rel kereta masa kolonial, dan pembangunan jalan tol pasca Orde Baru, selalu menjadi penentu arah pembangunan. Namun, bedanya PSN di era Indonesia Emas 2045 bukan hanya membangun jalan dan jembatan tetapi membangun peradaban baru yang berbasis keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan bangsa. PSN adalah tonggak sejarah yang akan dikenang sebagai pilar kokoh kebangsaan. Untuk memperjelas, berikut tabel yang merangkum dimensi strategis PSN sebagai pilar Indonesia Emas 2045: Tabel 11.10 Dimensi Strategis PSN sebagai Pilar Indonesia Emas 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 1 Nilai Pancasila PSN mencerminkan gotong royong, keadilan sosial, musyawarah Kohesi sosial meningkat, legitimasi politik bertambah Jadikan Pancasila sebagai instrumen evaluasi PSN
- 404. 383 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 No Dimensi Strategis Indikator Dampak Implikasi terhadap Ketahanan Nasional Catatan Strategis 2 Konsistensi UUD 1945 PSN sesuai pasal kesejahteraan umum dan keadilan sosial Legitimasi konstitusional terjamin, stabilitas politik meningkat Selaraskan PSN dengan amanat UUD 1945 3 Tata Kelola Transparan Data PSN terbuka, pengawasan publik berjalan Korupsi menurun, kepercayaan publik naik Bangun portal digital PSN berbasis open data 4 Pembiayaan Berkelanjutan Porsi APBN berkurang, PPP, green bond, blended finance meningkat Fiskal lebih sehat, pembangunan lebih berkelanjutan Terapkan prinsip keberlanjutan fiskal sesuai standar World Bank 5 Partisipasi Publik Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi Resistensi sosial berkurang, rasa memiliki meningkat Terapkan FPIC dalam setiap proyek PSN 6 Lingkungan Berkelanjutan Emisi turun, konservasi jalan, energi terbarukan meningkat Ketahanan ekologi terjaga, reputasi global naik Integrasikan PSN dengan agenda Paris Agreement dan SDGs 7 Pemerataan Daerah Infrastruktur, energi, layanan dasar menjangkau daerah 3T Kesenjangan wilayah berkurang, integrasi nasional lebih kuat Prioritaskan PSN untuk daerah perbatasan dan 3T 8 Inovasi & Teknologi Digitalisasi, big data, dan AI digunakan dalam PSN Efisiensi meningkat, risiko proyek menurun Bangun PSN sebagai arena transformasi digital nasional 9 Ekonomi Inklusif UKM dan masyarakat lokal masuk rantai pasok PSN Multiplier effect meningkat, ekonomi rakyat tumbuh CSR wajib diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan 10 Ketahanan Nasional Skor Indeks Ketahanan Nasional meningkat di seluruh wilayah Stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan keamanan terjamin Gunakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai instrumen evaluasi wajib PSN
- 405. 384 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 PSN sebagai pilar Indonesia Emas 2045 adalah simbol keberanian bangsa untuk membangun masa depan dengan konsistensi, kebijaksanaan, dan semangat gotong royong. Dengan tata kelola yang baik, pembiayaan berkelanjutan, partisipasi publik, integrasi lingkungan, serta pemerataan daerah, PSN akan menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia untuk tampil sebagai negara maju, adil, dan berdaulat pada usia seabad kemerdekaan. Dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, serta dukungan seluruh komponen bangsa, PSN akan dikenang sebagai tonggak sejarah yang mengantar Indonesia memasuki era kejayaan baru.
- 406. 385 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 P enulisan buku mengenai optimalisasi Proyek Strategis Nasional dalam memperkuat Ketahanan Nasional adalah ikhtiar intelektual sekaligus pengabdian kebangsaan. Ia lahir dari keyakinan bahwa pembangunan tidak boleh dipandang semata sebagai deretan proyek fisik melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun peradaban bangsa. Jalan tol, bendungan, kawasan industri, atau proyek energi hanya akan menjadi tumpukan beton dan baja tanpa ruh jika tidak dikaitkan dengan cita-cita luhur Indonesia merdeka, yakni menghadirkan keadilan sosial, kemakmuran, kedaulatan, dan kehormatan bangsa di hadapan dunia. Dengan kerangka konseptual Ketahanan Nasional, ASTAGATRA, serta integrasi Indeks Ketahanan Nasional yang dikembangkan Lemhannas RI, semakin jelas bahwa Proyek Strategis Nasional memiliki Penutup BAB 12
- 407. 386 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 potensi luar biasa untuk menjadi jangkar kokoh menuju Indonesia Emas 2045, asalkan dikelola dengan konsistensi, transparansi, dan visi kebangsaan yang kuat. Selama hampir satu dekade sejak diperkenalkan, PSN telah melahirkan capaian nyata: jalan-jalan baru yang memperkuat konektivitas antarpulau, proyek ketenagalistrikan yang memperluas akses energi, kawasan industri yang menggerakkan transformasi ekonomi, serta program perumahan rakyat yang memberi tempat tinggal layak bagi keluarga Indonesia. Namun keberhasilan teknis itu belum otomatis berarti keberhasilan strategis. Konflik sosial yang terjadi di Rempang, pencemaran lingkungan di kawasan Morowali, pembengkakan biaya di proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, serta kontroversi hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi pengingat keras bahwa pembangunan tanpa jiwa kebangsaan hanya akan melahirkan proyek yang kehilangan legitimasi sosial. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa optimalisasi PSN tidak mungkin tercapai tanpa integrasi penuh dengan prinsip Ketahanan Nasional. Kajian ini menyajikan tiga simpulan utama. Pertama, kebijakan PSN di era Presiden Prabowo Subianto telah mengalami transformasi signifikan. Dari sekadar percepatan infrastruktur, PSN kini ditetapkan sebagai instrumen strategis kebangsaan. Peran Bappenas yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 menjadikan PSN lebih terintegrasi dengan RPJMN 2025–2029, sehingga perencanaan tidak lagi parsial melainkan menyatu dalam arah pembangunan nasional. Kedua, meski terjadi transformasi, peran PSN dalam memperkuat Ketahanan Nasional masih jauh dari optimal. Akar permasalahan tetap struktural: perencanaan yang terburu-buru, kerangka hukum yang kontroversial, serta ketergantungan pada investor asing tanpa penguatan kapasitas nasional. Ketiga, instrumen analisis berbasis ATHG dan ASTAGATRA membuktikan bahwa PSN menghadapi tantangan multidimensi yang membutuhkan strategi komprehensif berbasis risiko. Dengan demikian, optimalisasi PSN tidak boleh dipahami sekadar sebagai penambahan daftar proyek baru tetapi harus dimaknai sebagai upaya menyelaraskan pembangunan dengan nilai-nilai Pancasila, amanat UUD 1945, dan kerangka Wawasan Nusantara. Inilah prasyarat agar PSN tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik tetapi juga membangun daya tahan bangsa, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman multidimensi. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila akan melahirkan kebijakan yang berkeadilan, pembangunan
- 408. 387 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 yang sejalan dengan UUD 1945 akan memastikan perlindungan rakyat, dan pembangunan yang berpijak pada Wawasan Nusantara akan mengokohkan persatuan serta integritas wilayah. Refleksi akademik atas PSN menunjukkan bahwa ia adalah instrumen kebijakan yang unik. Ia berdiri di persimpangan ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Dari perspektif geopolitik, PSN bukan sekadar jalan tol atau bendungan melainkan simbol kehadiran negara di wilayah strategis dan pesan kedaulatan kepada dunia bahwa Indonesia hadir dan berdaulat di setiap jengkal tanahnya. Dari perspektif Ketahanan Nasional, PSN adalah instrumen pembangunan yang semestinya menutup kerentanan bangsa sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi. Ketika PSN dibangun di perbatasan, ia menjadi perisai pertahanan. Ketika PSN melibatkan masyarakat lokal, ia memperkuat kohesi sosial. Ketika PSN mendorong hilirisasi sumber daya alam, ia memperkokoh kedaulatan ekonomi. Secara strategis, PSN adalah alat uji konsistensi negara dalam menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam pembangunan nyata. Apabila PSN dikelola dengan transparansi, berkeadilan sosial, partisipasi publik, dan berorientasi jangka panjang, maka ia akan menjadi ruang konsolidasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan- keamanan. Namun apabila dikelola secara eksklusif, teknokratis, dan terlepas dari nilai kebangsaan, PSN justru membuka ruang delegitimasi, memperlemah kohesi sosial, dan melahirkan ketidakpercayaan publik. Ke depan, PSN akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Rivalitas geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok strategis dan investasi. Krisis ekonomi global, inflasi, dan disrupsi teknologi digital dapat mengubah kalkulasi kelayakan proyek. Perubahan iklim menuntut PSN adaptif, tahan bencana, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Urbanisasi cepat, konflik agraria, serta kesenjangan sosial dapat memicu resistensi masyarakat lokal. Penetrasi ideologi asing harus dicegah melalui internalisasi nilai Pancasila. Sementara itu, perubahan pemerintahan tidak boleh lagi menyebabkan disorientasi arah pembangunan. Semua tantangan ini menuntut PSN tidak hanya layak secara teknis tetapi juga sah secara sosial dan tangguh secara strategis. Visi transformasi PSN ke depan harus mengubah paradigma pembangunan fisik menuju paradigma pembangunan ketahanan. Transformasi ini mencakup lima dimensi utama. Pertama, PSN harus menopang kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi, substitusi impor, dan
- 409. 388 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Kedua, PSN harus menciptakan keadilan sosial dengan melibatkan masyarakat lokal, mengurangi ketimpangan, dan menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat. Ketiga, PSN harus menjadi motor pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan energi hijau, konservasi air, dan tata ruang yang adil. Keempat, PSN harus memperkuat stabilitas politik dan membangun kepercayaan publik terhadap negara. Kelima, PSN harus memperkokoh pertahanan dengan membangun infrastruktur kritis di wilayah perbatasan dan sektor strategis. Dengan visi ini, PSN dapat menjadi instrumen strategis yang membawa Indonesia melangkah mantap menuju 2045 sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Implikasi dari kajian ini jelas. Optimalisasi PSN tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan nasional. Kepemimpinan visioner sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Diperlukan keberanian politik untuk menempatkan PSN sebagai agenda kebangsaan, bukan sekadar agenda partisan. Bagi Lemhannas RI, PSN adalah laboratorium strategis untuk menanamkan nilai kepemimpinan nasional yang berorientasi pada Ketahanan Nasional. Pendidikan kader pimpinan, kajian kebijakan, serta diplomasi akademik Lemhannas harus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang memahami bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan karakter hanyalah fatamorgana. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis risiko yang terintegrasi dengan Indeks Ketahanan Nasional. Instrumen ini memastikan bahwa setiap PSN tidak hanya selesai secara teknis tetapi juga berkontribusi nyata pada daya tangkal bangsa. Dengan integrasi analisis risiko, setiap PSN dapat dipetakan kontribusinya terhadap ASTAGATRA, sehingga pembangunan benar-benar sejalan dengan penguatan Ketahanan Nasional. Pendekatan seperti ini bukan hanya sejalan dengan praktik internasional—seperti kerangka OECD untuk kebijakan investasi atau standar World Bank untuk pembangunan berketahanan—tetapi juga sejalan dengan nilai dasar kebangsaan kita. Pada akhirnya, penutup dari seluruh kajian ini adalah penegasan bahwa Proyek Strategis Nasional harus menjadi pilar Indonesia Emas 2045. Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Jalan tol yang menghubungkan pulau, kereta cepat yang memperpendek jarak, bendungan yang menyimpan air kehidupan, kawasan industri yang menciptakan lapangan kerja, hingga Ibu Kota Nusantara yang menjadi simbol peradaban baru—semuanya bukan sekadar bangunan
- 410. 389 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 fisik. Ia adalah simbol kehadiran negara, komitmen kebangsaan, dan tekad kolektif untuk meneguhkan kedaulatan. PSN yang diorientasikan pada Ketahanan Nasional akan menghasilkan manfaat ganda: meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat daya tahan bangsa. Ia menjadi kompas pembangunan yang memastikan Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap atau ketergantungan asing. Dengan semangat Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, PSN harus ditempatkan sebagai agenda besar bangsa. Keberhasilan mengelola PSN bukan hanya capaian teknis melainkan bukti kematangan kepemimpinan nasional dan kedewasaan politik. Bangsa besar tidak lahir dari kebetulan melainkan dari perencanaan, kerjakeras,pengorbanan,dankomitmenmoralyangkonsisten.Optimalisasi PSN adalah salah satu instrumen penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari kita jadikan PSN sebagai ruang aktualisasi nilai kebangsaan, bukan sekadar arena kepentingan jangka pendek. Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, masyarakat yang partisipatif, birokrasi yang transparan, dan dunia usaha yang bertanggung jawab. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, PSN akan menjadi mercusuar yang menuntun Indonesia melewati badai global menuju dermaga kemakmuran, kedaulatan, dan ketangguhan nasional. Inilah amanat yang diwariskan kepada generasi penerus, amanat yang berakar dari Proklamasi 1945 dan diwujudkan melalui kerja keras hingga seabad Indonesia merdeka. Dengan optimisme, keberanian, dan keteguhan, Indonesia akan menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045, dan Proyek Strategis Nasional akan tercatat sebagai salah satu tonggak sejarah bangsa dalam meneguhkan diri sebagai negara yang besar, tangguh, dan berdaulat di mata dunia.
- 411. 390 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional, IPB Press, https:// www.slideshare.net/slideshow/geopolitik-global-asta-cita-dan- tantangan-mewujudkan-ketahanan-nasional/280541265 Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Ketahanan Nasional Wujudkan Indonesia Maju: Dari Stabilitas menuju Inovasi Berkelanjutan, Orasi KebangsaanRejuvenasiLemhannasPilarBaruKetahananNasional, https://www.slideshare.net/slideshow/ketahanan-nasional- wujudkan-indonesia-maju-dari-stabilitas-menuju-inovasi- berkelanjutan-rejuvenasi-lemhannas-pilar-baru-ketahanan- nasional/281010455 Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Rejuvenasi Lemhannas RI guna Mewujudkan Indonesia Maju. UNJ Press dan Lemhannas Press, https://www.slideshare.net/slideshow/rejuvenasi-lemhannas-ri- guna-mewujudkan-indonesia-maju/280529592 Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). School of Strategic Leaders, Mencetak Pemimpin Bangsa di Era Ketidakpastian Global, UNJ Press, https://www.slideshare.net/slideshow/school-of-strategic- leaders-mencetak-pemimpin-bangsa-di-era-ketidakpastian- global-ce37/280540946 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers. Collier, P. (2018). The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties. London: Penguin Books. Dadang Solihin, et al (2025). Generasi Z: Pilar Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045, https://www.slideshare.net/ slideshow/generasi-z-pilar-kepemimpinan-nasional-menuju- indonesia-emas-2045/283521725 Daftar Pustaka
- 412. 391 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dadang Solihin, et al (2025). Lemhannas RI Penjaga Visi Bangsa: Strategi Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045, Lemhannas Press, https://www.slideshare.net/slideshow/lemhannas-ri- penjaga-visi-bangsa-strategi-kepemimpinan-menuju-indonesia- emas-2045-8187/283876201 Dadang Solihin, et al (2025). Mempersiapkan SDM Unggul: Menyongsong Indonesia Emas 2045, Lemhannas Press, https://www.slideshare. net/slideshow/mempersiapkan-sdm-unggul-menyongsong- indonesia-emas-2045/283875381 Dadang Solihin, et al (2025). Reaktualisasi Gatra Sosial Budaya: Strategi Kebijakan untuk Menopang Indonesia Emas 2045, https://www.slideshare.net/slideshow/reaktualisasi-gatra- sosial-budaya-strategi-kebijakan-untuk-menopang-indonesia- emas-2045/283444777 Friedman, T. L. (2016). Thank You for Being Late: An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations. New York: Farrar, Straus and Giroux. Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux. Giddens, A. (1999). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Nasional Optimalisasi Proyek Strategis Nasional. Mazzucato, M. (2018). The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. London: Penguin Books. Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction: Chelsea Green. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. OECD. (2023). Green Growth and Sustainable Development Policies. Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality. Paris: OECD Publishing. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
- 413. 392 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press. Rodrik, D., & Stantcheva, S. (2021). Political Economy of Inclusive Growth. Cambridge: Harvard Kennedy School. Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press. Sachs, J. D. (2020). The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions. New York: Columbia University Press. Sachs, J. D. (2022). Ethics in Action for Sustainable Development. Geneva: UN Sustainable Development Solutions Network. Schwab, K. (2018). Shaping the Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum. Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). The Future of Jobs Report. Geneva: World Economic Forum Press. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2014). Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. New York: Columbia University Press. Taleb, N. N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
- 414. 393 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. United Nations (UN). (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations. United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Resilient Infrastructure for Sustainable Development. New York: UNDP. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report 2023: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World. New York: UNDP. World Bank & UNDP. (2020). Financing Sustainable Infrastructure: Innovative Approaches to Public–Private Partnerships. Washington, D.C.: World Bank–UNDP Joint Report. World Bank. (2022). Infrastructure for Resilience: Policy and Institutional Frameworks. Washington, D.C.: World Bank. World Bank. (2023). World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington, D.C.: World Bank. World Economic Forum (WEF). (2023). Global Competitiveness Report 2023. Geneva: World Economic Forum. World Economic Forum (WEF). (2024). Global Risks Report 2024. Geneva: World Economic Forum. Zhang, J., Guo, X., & He, W. (2025). Resilience Policies in China: an Analysis of Central Level Policies. Policy Studies, 46, 918-935.
- 415. 394 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Kurniawan Ariadi, S.IP., M.Com., adalah birokrat visioner yang mengabdikan hidupnya untuk memperkuat fondasi perencanaan pembangunan nasional dan menjembatani kepentingan Indonesia di panggung global. Lahir di Kudus, 4 Februari 1971, ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (Hubungan Internasional) pada 1994, dan melanjutkan studi ke University of Wollongong, Australia, meraih gelar Master of Commerce in Global Economics pada 1999. Latar pendidikan ini membentuk dirinya sebagai teknokrat yang berpikir global tetapi berpijak kokoh pada nilai kebangsaan, memahami pembangunan bukan sekadar ekonomi melainkan juga diplomasi strategis bangsa. Sejak bergabung di Kementerian PPN/Bappenas pada 1995, Kurniawan menunjukkan komitmen yang teguh dalam mengawal arah pembangunan nasional. Ia meniti karier dari analis kebijakan menjadi Direktur Pendanaan Bilateral (2016–2024), kemudian Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan (2024–2025), hingga dipercaya menjabat Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan (2024–sekarang). Dalam setiap peran, ia berkontribusi memperkuat sinergi antara diplomasi pembangunan dan tata kelola pembiayaan negara. Melalui negosiasi dengan lembaga internasional dan negara mitra, ia memastikan bahwa setiap kerja sama luar negeri senantiasa berpihak pada kepentingan nasional dan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia. Dedikasinya diakui melalui berbagai penghargaan: Satyalancana Karya SatyaX,XX,danXXXTahun,SatyalancanaWiraKarya(2023)dariPresiden RI atas kontribusinya dalam reformasi pembiayaan pembangunan, serta Oegyogong Lohunjang (Diplomatic Service Medal) dari Presiden Republik Tentang Penulis
- 416. 395 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Korea (2022) atas peran diplomatiknya dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan. Penghargaan ini meneguhkan reputasinya sebagai pejabat publik berintegritas tinggi yang menempatkan kehormatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sebagai peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI, Kurniawan menegaskan dirinya bukan hanya perencana pembangunan tetapi juga pengawal visi kebangsaan. Ia melihat Lemhannas RI sebagai kawah candradimuka yang melahirkan pemimpin bangsa berkarakter, berwawasan global, dan berjiwa nasionalis. Dalam perannya sebagai penulis utama buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”, ia berupaya mengintegrasikan konsepsi pembangunan teknokratik Bappenas dengan nilai-nilai Ketahanan Nasional yang menjadi ruh Lemhannas. Buku tersebut menjadi cerminan sinergi antara ilmu dan nilai, antara strategi dan idealisme, antara pembangunan dan perjuangan kebangsaan. Bagi Kurniawan, pembangunan adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan—perjuangan yang kini dijalankan bukan dengan senjata tetapi dengan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kepemimpinan yang berkarakter. Ia meyakini bahwa PSN adalah instrumen kebangsaan yang harus dijaga agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat kedaulatan bangsa, pemerataan sosial, dan kemandirian nasional. Melalui pendekatan integratif antara Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, dan RPJPN 2025–2045, ia menempatkan PSN sebagai “benteng kebangsaan” dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Kurniawan dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan tekun membimbing generasi muda perencana. Ia meyakini bahwa birokrat sejati adalah negarawan dalam diam—yang bekerja di balik layar, menyiapkan masa depan bangsa dengan kerja keras, etika, dan visi panjang. Dalam pandangannya, pembangunan adalah cermin keadaban bangsa, dan setiap kebijakan yang lahir dari ruang perencanaan negara adalah bagian dari ikhtiaruntukmenegakkancita-citaproklamasi:melindungi,mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat itu, Kurniawan Ariadi berdiri teguh sebagai representasi “birokrat pejuang” yang menjadikan pembangunan sebagai panggilan pengabdian, dan menjadikan Ketahanan Nasional sebagai jiwa dari setiap rencana, kebijakan, dan strategi yang ia gagas. Melalui karya dan keteladanannya, ia mewariskan pesan bahwa Indonesia tidak hanya perlu tumbuh tetapi juga harus tangguh—menuju kejayaan di tahun 2045.
- 417. 396 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. adalah sosok pemikir strategis dan patriot kebangsaan yang menautkan kiprah hidupnya di antara tiga ranah pengabdian: birokrasi, akademisi, dan kepemimpinan nasional. Sejak Januari 2022, ia memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof), melanjutkan jejak panjang pengabdiannya di berbagai institusi negara. Kehadirannya di Lemhannas RI bukan sekadar babak baru dalam kariernya melainkan wujud konsistensi seorang intelektual birokrat yang menjadikan Ketahanan Nasional sebagai ruh perjuangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lahir dan besar di Bandung, Dadang Solihin menempuh pendidikan dengan fondasi yang memadukan keilmuan ekonomi, kebijakan publik, dan pemerintahan. Ia meraih Sarjana Ekonomi (1986) dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Master of Arts (1996) dari University of Colorado at Denver Amerika Serikat dalam bidang Development Economics, serta Doktor Ilmu Pemerintahan (2011) dari Universitas Padjadjaran Bandung. Perpaduan antara nalar ekonomi dan kebijakan pemerintahan ini menjadikannya figur langka: seorang perencana pembangunan yang berpikir strategis tetapi juga berjiwa kepemimpinan yang menatap jauh ke depan. Selama lebih dari 33 tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara, sebagian besar di Kementerian PPN/Bappenas, Dadang menapaki perjalanan panjang sebagai perencana, pemimpin, dan pembaharu birokrasi.IapernahmenjabatsebagaiDirekturselamalebihdaritujuhtahun, di mana ia memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan strategis, dan koordinasi lintas sektor. Atas dedikasinyalintasgenerasikepemimpinan,iamenerimaTandaKehormatan Tentang Penulis
- 418. 397 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Satyalancana Karya Satya dari tiga Presiden RI — Presiden Abdurrahman Wahid (2000), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009), dan Presiden Joko Widodo (2019) — sebuah pengakuan atas konsistensi pengabdiannya menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Di ranah akademik, Dadang memancarkan api intelektualitas dan semangat kebangsaan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Darma Persada (2015–2018), kemudian menjadi Ketua Senat Akademik Institut STIAMI, serta memperoleh jabatan akademik Lektor Kepala/ Associate Professor sejak 2004. Lebih jauh lagi, ia mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta, menanamkan semangat disiplin, tangguh, dan cinta tanah air kepada generasi muda. Kiprah akademiknya menunjukkan keyakinan bahwa kekuatan bangsa lahir dari pendidikan yang mencerdaskan, membangkitkan karakter, dan menanamkan nasionalisme. Kiprahnya di tingkat daerah tak kalah strategis. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta (2018–2022), dan mengakhiri karier ASN-nya dengan penuh kehormatan sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata (2019–2021). Dalam peran itu, ia menjadi jembatan antara kebijakan pembangunan dan pelestarian nilai budaya bangsa, memperlihatkan bahwa pembangunan tanpa budaya adalah pembangunan tanpa jiwa. Pengakuan atas kapasitas kepemimpinannya pun datang dari berbagai lembaga prestisius. Ia dinobatkan sebagai Peserta Terbaik Diklatpim II Angkatan XXIX (2010) di Lembaga Administrasi Negara, serta Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX Lemhannas RI (2013), memperoleh Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, simbol ketajaman analisis dan kedalaman wawasan kebangsaan. Pada 2019, ia menorehkan lagi prestasi gemilang sebagai lulusan terbaik Pelatihan JabatanFungsionalPerencanaTingkatUtamadiPusbindiklatrenBappenas, di mana Policy Paper karyanya kemudian menjadi dasar Permen PPN/ Bappenas No. 1 Tahun 2022, standar nasional penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Namun, di balik seluruh pencapaian itu, Dr. Dadang tetap menampilkan kesederhanaanseorangnegarawan.Iadikenaldisiplinmenjalanigayahidup sehat melalui gerakan “Bike to Work” setiap hari — simbol konsistensinya menjaga tubuh, pikiran, dan moralitas kebangsaan tetap bugar. Sikapnya mencerminkan filosofi hidup yang ia pegang teguh: bahwa pembangunan bangsa dimulai dari keteladanan pribadi.
- 419. 398 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Sebagai penulis buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”, sekaligus penggagas kebangkitan Lemhannas Press, Dr. Dadang Solihin menegaskan pentingnya menyatukan kembali tradisi keilmuan, kebijakan publik, dan semangat kebangsaan dalam satu ruang intelektual strategis. Melalui karya dan pengabdiannya, ia membuktikan bahwa Ketahanan Nasional bukan sekadar konsep melainkan panggilan sejarah — perjuangan untuk memastikan Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, maju, dan bermartabat di mata dunia.
- 420. 399 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dimas Hartanto Effendy, S.T., M.E. adalah sosokteknokratmudayangmeneladanisemangat intelektual dan pengabdian kebangsaan dalam wujud nyata. Lahir pada 23 Agustus 1988, ia tumbuh menjadi profesional yang memadukan ketekunan ilmiah dengan jiwa pengabdian publik yang kuat. Sebagai pejabat di Direktorat Pendanaan Bilateral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dimas mengemban amanah strategis menjembatani kerja sama Indonesia dengan mitra internasional seperti Jepang (JICA), Korea (EDCF), dan Tiongkok (CEXIM Bank). Perannya mencakup lebih dari sekadar diplomasi teknis—ia menjadi penggerak harmoni antara pembangunan nasional, kedaulatan fiskal, dan kemitraan global yang berkeadilan. Sejak awal kariernya di Bappenas pada tahun 2012, Dimas dikenal sebagai pejabat muda yang disiplin, berpikir sistemik, dan berorientasi solusi. Ia terlibat langsung dalam pemantauan dan evaluasi berbagai PSN, seperti MRT Jakarta, Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, dan Bendungan Peusangan. Di balik setiap angka dan laporan teknis, ia melihat pembangunan bukan hanya sebagai infrastruktur fisik tetapi sebagai nation-building project—perwujudan konkret kedaulatan dan daya tahan bangsa. Baginya, PSN adalah instrumen kebangsaan untuk menegakkan kemandirian ekonomi, memperkokoh konektivitas nusantara, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan tinggi yang ia tempuh membentuk fondasi intelektual yang kokoh. Lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Dimas menulis tugas akhir yang menyoroti evaluasi layanan bus sekolah di Jakarta—tema yang mencerminkan Tentang Editor
- 421. 400 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 kepeduliannya terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia, meraih gelar Master of Economics in Planning and Public Policy dengan riset tentang strategi penyaluran bantuan pendidikan dasar menggunakan cluster analysis. Hasil penelitiannya berkontribusi pada penyusunan kebijakan penargetan pendidikan yang lebih tepat sasaran di tingkat nasional. Perjalanannya ke Inggris antara tahun 2015–2018 memperkaya wawasan globalnya. Ia mengikuti Centre for Lifelong Learning di Cardiff University, memperdalam studi manajemen proyek, strategi pemasaran, dan keuangan publik. Pengalaman internasional tersebut mengasah ketajaman analisis serta memperkuat kapasitasnya dalam menghubungkan nilai-nilai pembangunan nasional dengan praktik terbaik dunia. Namun, meskipun menghirup udara akademik Eropa, hatinya tetap tertambat pada tanah air—pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sebagai editor buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”, Dimas memainkanperanstrategisdalammenghubungkanvisikebijakanBappenas dengan konsepsi Ketahanan Nasional yang dikembangkan Lemhannas RI. Ia memastikan bahwa setiap gagasan dalam buku ini tidak hanya bernilai akademik tetapi juga menjadi panduan praktis bagi perencana, pemimpin, dan generasi muda bangsa. Melalui ketajaman analisis dan komitmen moralnya, Dimas menegaskan bahwa pembangunan adalah medan perjuangan baru—bukan lagi dengan senjata tetapi dengan ilmu, integritas, dan dedikasi. KepribadianDimasmencerminkannilai-nilaiTriDharmaPembangunan Nasional: berilmu, berdaya juang, dan berorientasi pengabdian. Ia adalah contoh nyata generasi teknokrat yang bekerja dalam senyap tetapi menorehkan dampak besar bagi bangsa. Dalam dirinya berpadu logika rasional perencana dengan idealisme seorang patriot. Karya dan pengabdiannya menegaskan keyakinan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 dibangun bukan hanya dengan beton dan baja tetapi juga dengan moralitas, kecintaan, dan kesetiaan kepada Ibu Pertiwi.
- 422. 401 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Dimas Kurnia Aditiawan, S.E., M.Si. adalah sosok intelektual muda yang mengabdikan keahliannya di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan semangat pengabdian yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Lulusan Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Airlangga ini melayani dengan dedikasi penuh di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, menjadikannya bagian penting dari generasi strategis perencana bangsa yang bekerja senyap tetapi berperan besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sejak awal kariernya sebagai Staf Akademik di Yayasan Pendidikan Internal Audit (2009–2010), Dimas menunjukkan minat kuat terhadap tata kelola kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Semangatnya untuk belajar dan memperluas wawasan internasional membawanya terlibat dalam berbagai pelatihan dan konferensi global. Ia menjadi delegasi Indonesia dalam forum strategis seperti Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative di Tiongkok (2019), Capacity Building and Market Consulting Conference di Korea (2022), serta Transportation Management di Australia (2017). Dalam berbagai kesempatan itu, ia membawa semangat diplomasi pembangunan, menjembatani gagasan inovatif antara kebijakan nasional dan praktik internasional terbaik. Pengalamannya di Bappenas terbentang luas lintas sektor dan lintas dekade. Dimas berkiprah dalam perencanaan infrastruktur sumber daya air di Direktorat Pengairan dan Irigasi (2010–2017), lalu memperluas cakupan strategisnya ke bidang kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) pada Direktorat Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun (2018–2019). Dalam periode berikutnya, ia berperan penting dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Utama (2019–2021) dan Tentang Editor
- 423. 402 Optimalisasi Proyek StrategisNasional untuk Ketahanan Nasional JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 mendukung inisiatif besar Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2022– 2024. Kini, ia dipercaya sebagai Tenaga Ahli Hubungan Kelembagaan di lingkungan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, posisi yang menuntut kepekaan strategis dan kemampuan membangun jejaring nasional maupun internasional. Sebagai editor buku “Optimalisasi Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Nasional: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”, Dimas memainkan peran penting dalam mengharmoniskan gagasan lintas sektor dan mengintegrasikan visi besar pembangunan dengan semangat kebangsaan. Ia memahami bahwa proyek strategis nasional bukan sekadar pembangunan fisik melainkan instrumen geopolitik dan geostrategis untuk memperkokoh ketahanan nasional. Kepekaannya terhadap isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadikannya editor yang tidak hanya teknis tetapi juga visioner—menghubungkan kebijakan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita kedaulatan bangsa. Kiprah Dimas mencerminkan perpaduan antara profesionalisme teknokrat dan nasionalisme strategis. Ia mewakili generasi perencana baru yangberpikirlintasbatas,mengedepankaninovasitetapitetapberpijakpada semangat pengabdian kepada negara. Dengan pengalaman internasional yang luas, jejaring lintas kementerian, dan integritas akademik yang tinggi, Dimas Kurnia Aditiawan berdiri sebagai teladan muda yang tangguh, kreatif, dan berjiwa merah putih—berjuang bukan di medan tempur tetapi di arena kebijakan publik demi kejayaan Indonesia di kancah global.