Hukum

1. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah
Sejarah, Definisi, Prinsip, dan Konsep HAM
Sejarah, Definisi, Prinsip, dan Konsep HAM
MENCETAK PARALEGAL HANDAL DAN
KOMPETEN UNTUK MEMPERKUAT
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT
Oleh : Delmawati, S.H., M.H.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

2. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
HAK ASASI MANUSIA

3. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2025-2029
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
1.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2.
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
3.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
4.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri;
5.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan;
6.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
7.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur
8.
Tertuang
dalam RPJMN
Usulan
Program
Tertuang
dalam RPJMN
Usulan
Program
ASTA CITA
ASTA CITA
“Bersama Indonesia
Maju Menuju
Indonesia Emas 2045”
“Bersama Indonesia
Maju Menuju
Indonesia Emas 2045”

4. 1
PENCAPAIAN ARAH KEBIJAKAN
Pengarustamaan Hak Asasi Manusia
2 Pemajuan Hak Asasi Manusia
3 Penegakan Hak Asasi Manusia

5. Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas 1
Internalisasi HAM
Internalisasi Humanis
1.
Internalisasi Inklusif
2.
Internalisasi Perspektif Gender
3.
Kegiatan Prioritas 2
Perlindungan HAM
1.
Penghapusan Praktik Diskriminasi
2.
Sasaran Pembangunan
Mewujudkan regulasi dan kelembagaan yang
berprespektif HAM dan perlindungan yang
menyasar pada kelompok rentan dan seluruh
masyarakat secara umum yaitu :
Regulasi yang berprespektif HAM
1.
Kelembagaan berprespektif HAM
2.
Perlindungan bagi kelompok rentan dan
seluruh lapisan masyarakat
3.

8. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)
Zaman Kuno
Konsep awal tentang keadilan dan hak ditemukan di peradaban Yunani dan Romawi.
1.
Gagasan tentang hukum alam sebagai dasar keadilan universal.
2.
Masa Pencerahan (Abad 17-18)
Tokoh seperti John Locke mengembangkan ide tentang hak individu : hak hidup, kebebasan,
dan kepemilikan.
1.
Konsep bahwa hak-hak ini alami dan tidak dapat dicabut.
2.
Revolusi Penting
Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789) memperkuat gagasan tentang hak rakyat
atas kebebasan dan persamaan.
Abad 20
Setelah tragedi Perang Dunia II, komunitas internasional membentuk PBB.
1.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi pada tahun 1948 sebagai tonggak
perlindungan hak-hak manusia secara global.
2.

9. Definisi Hak Asasi Manusia
Secara Umum Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kodratnya
sebagai manusia
Menurut UU No.
39 Tahun 1999
tentang HAM
(Indonesia)
Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat
Kunci Penting Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat

10. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
Universalisme
Berlaku untuk semua manusia, di mana saja, kapan saja.
Non-diskriminasi
Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.
Keterkaitan dan Tidak Terpisahkan
Semua hak saling terkait dan saling mendukung.
Tidak Dapat Dicabut
Hak asasi melekat dan tidak dapat dihapus oleh siapa pun.
Partisipasi dan Akuntabilitas
Negara dan institusi wajib memberi ruang partisipasi dan bertanggung jawab atas
perlindungan HAM.

11. Konsep Hak Asasi Manusia
Hak Sipil dan Politik
Contoh: kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak untuk hidup, hak atas keadilan.
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Contoh: hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan
Hak Solidaritas
Contoh: hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang bersih.
Kewajiban Negara terhadap HAM
Menghormati (Respect): Tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM.
1.
Melindungi (Protect): Melindungi warga dari pelanggaran HAM oleh pihak lain.
2.
Memenuhi (Fulfill): Membuat kebijakan dan tindakan nyata untuk mewujudkan HAM.
3.

12. Jenis - Jenis Pelanggaran HAM
1. Pelanggaran HAM Berat
Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang sangat serius karena berdampak besar
terhadap korban dan biasanya terjadi secara sistematis atau meluas. Contohnya:
Genosida: Pembantaian terhadap suatu kelompok etnis, ras, atau agama tertentu.
Kejahatan terhadap kemanusiaan: Termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, perbudakan,
penghilangan paksa, dan pemerkosaan sistematis.
Kejahatan perang: Pelanggaran serius terhadap hukum perang (misalnya, membunuh
warga sipil selama konflik bersenjata).
Contoh kasus di Indonesia:
Tragedi Timor Timur,
Tragedi Trisakti dan Semanggi,
Kerusuhan Mei 1998,
Pembunuhan Munir.

13. 2. Pelanggaran HAM Ringan
Pelanggaran ini biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak secara langsung
mengakibatkan penderitaan besar, tetapi tetap merupakan pelanggaran hak individu.
Contohnya:
Diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan.
Pelarangan berpendapat atau berkumpul secara damai.
Penahanan tanpa proses hukum yang sah.
Pengusiran paksa.
3. Pelanggaran HAM oleh Negara (State Violence)
Ini terjadi ketika aparat negara seperti polisi, tentara, atau pejabat pemerintah melakukan
pelanggaran HAM, misalnya:
Penyiksaan oleh aparat keamanan.
Penahanan sewenang-wenang.
Penghilangan orang secara paksa.

14. 4. Pelanggaran HAM oleh Non-Negara
Pelanggaran ini dilakukan oleh individu atau kelompok non-pemerintah, misalnya:
Kekerasan berbasis gender atau domestik.
Eksploitasi anak dan perdagangan manusia.
Kejahatan oleh kelompok ekstremis.

15. Peran Paralegal dalam Penguatan HAM
Paralegal adalah jembatan antara masyarakat dan sistem hukum. Paralegal
berperan :
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Mendampingi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak.
Mendorong penyelesaian sengketa berbasis keadilan dan penghormatan
terhadap HAM.
“Dengan memahami HAM, paralegal memperkuat daya juang masyarakat dalam
menuntut hak dan keadilan.”

16. Kasus 1
Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan
Seorang pasien miskin datang ke rumah sakit umum. Petugas administrasi menolak melayani
karena pasien tidak memiliki uang muka, padahal dalam keadaan darurat.
Kronologi :
Hak yang Dilanggar :
Hak atas kesehatan.
1.
Hak atas perlakuan non-diskriminatif.
2.
Peran Paralegal :
Memberikan pendampingan hukum.
1.
Membantu advokasi ke lembaga pengawas rumah sakit.
2.
Menyusun laporan dugaan pelanggaran HAM.
3.

17. Kasus 2
Pelanggaran Hak Anak
Anak-anak di sebuah desa dipaksa bekerja di perkebunan dan tidak diberi kesempatan bersekolah.
Kronologi :
Hak yang Dilanggar :
Hak atas pendidikan.
1.
Hak untuk bebas dari eksploitasi.
2.
Peran Paralegal :
Melakukan pendataan kasus.
1.
Menghubungi lembaga perlindungan anak.
2.
Mengajukan mediasi dengan orang tua dan pemerintah desa.
3.

18. Kasus 3
Kekerasan oleh Aparat
Saat aksi protes damai soal lahan, aparat membubarkan massa secara paksa dan melakukan
pemukulan.
Kronologi :
Hak yang Dilanggar :
Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.
1.
Hak atas perlakuan manusiawi.
2.
Peran Paralegal :
Mendokumentasikan bukti-bukti kejadian.
1.
Menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
2.
Mendampingi korban membuat laporan ke Komnas HAM.
3.

19. TERIMA
KASIH