Download to read offline
KEL 2 KEP Bencana alam keperawatan pptsx
- 1. KELOMPOK 2 SISTEM PENGAMBILANKEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PENATALAKSANAAN KEGAWATAN BENCANA (SENDAI FRAMEWORK, PENGEMBILAN & PERENCANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA DAN EMPAT FASE PENANGANAN BENCANA)
- 2. APRILLIA NUR RISKI1033242005 ADINDA WIKA LESTARI 1033242007 AZZA NITA RAHAYU 1033242006 YUSELA PUTRI CHINDI 1033242008 Page 01 ANGGOTA KELOMPOK 2
- 3. Sendai Framework forDisaster Risk Reduction (SFDRR) merupakan kesepakatan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, Jepang, pada bulan Maret 2015. Dokumen ini menggantikan Hyogo Framework for Action 2005–2015 dan menjadi pedoman utama dunia dalam mengurangi risiko bencana untuk periode 2015–2030 (UNDRR, 2015). Page 02 PENGERTIAN SENDAI FRAMEWORK SFDRR menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada penanganan bencana setelah kejadian (response-oriented) menuju pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan risiko sebelum bencana terjadi (risk- informed and preventive approach). Kerangka ini menekankan bahwa risiko bencana merupakan hasil interaksi kompleks antara bahaya alam, kerentanan sosial, eksposur, dan kapasitas masyarakat.
- 4. TUJUAN & PRINSIP DASARSENDAI FRAMEWORK Tujuan utama dari SFDRR adalah untuk mengurangi secara signifikan jumlah korban jiwa, kerugian ekonomi, serta kerusakan infrastruktur akibat bencana di seluruh dunia. TUJUAN Page 03 PRINSIP Sendai Framework didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: • Pengelolaan risiko, bukan hanya penanggulangan bahaya. Pengurangan risiko harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. • Pendekatan multisektor dan kolaboratif. Semua pihak yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat seluruhnya memiliki peran dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. • Berbasis pengetahuan dan bukti ilmiah. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data, riset, dan teknologi informasi kebencanaan. • Pemberdayaan masyarakat dan prinsip keberlanjutan. Masyarakat harus menjadi subjek utama, bukan sekadar objek
- 5. EMPAT PRIORITAS AKSISENDAI FRAMEWORK Page 04 • Memahami Risiko Bencana (Understanding Disaster Risk). • Memperkuat Tata Kelola Risiko Bencana (Strengthening Disaster Risk Governance). Sendai Framework menetapkan empat prioritas aksi global sebagai strategi implementasi: • Berinvestasi dalam Pengurangan Risiko untuk Ketahanan (Investing in Disaster Risk Reduction for Resilience). • Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Membangun Kembali Lebih Baik (Enhancing Preparedness and Build Back Better).
- 6. IMPLEMENTASI SENDAI FRAMEWORK DIINDONESIA Page 05 Implementasi di sektor kesehatan dilakukan melalui program Health-EDRM yang mencakup kesiapsiagaan rumah sakit, sistem rujukan bencana, dan pelatihan bagi tenaga medis, termasuk perawat. Kementerian Kesehatan juga mengembangkan panduan pelatihan Hospital Disaster Plan dan Hospital Incident Command System (HICS) untuk memastikan koordinasi efektif saat tanggap darurat (Kementrian Kesehatan RI, 2023) Penerapan kerangka Sendai di Indonesia terbukti meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespons bencana besar, seperti gempa Sulawesi Tengah 2018 dan erupsi Semeru 2021. Setiap fase penanganan bencana baik mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kini dirancang berbasis risiko dan terintegrasi antarinstansi (BNPB, 2019).
- 7. PENANGGULANGAN BENCANA Page 06 Penanggulangan Bencanamerupakan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan- tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 8. Page 07 Rencana NasionalPenanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah (BPBD, 2024). Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah: • RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • RENAS PB sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia. PENGEMBANGAN RENCANA KEBIJAKAN
- 9. Page 08 Arah kebijakanpenanggulangan bencana merupakan pedoman strategis yang digunakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mengurangi dampak yang ditimbulkan serta meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap ancaman bencana (Doni Monardo, 2019). ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
- 10. Page 09 KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kebijakandan Strategi Nasional (Jakstranas) Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari (Sinambela Marzuki, 2021): • Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisieh, dengan strategi • Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi • Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi • Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat
- 11. STRATEGI PENANGANAN BENCANA DIINDONESIA DAN EMPAT FASE PENANGANAN BENCANA Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan 1. MANAJEMEN BENCANA Menurut UU No. 24 Tahun 2007, Page 10
- 12. Page 11 Tujuannya adalahmencegah dan mengurangi dampak bencana sebelum terjadi. Terdiri dari tiga komponen utama (Sukamto, 2023) : a. Pencegahan (Prevention): Menghilangkan atau mengurangi potensi ancaman melalui pengendalian fisik dan lingkungan. b. Mitigasi (Mitigation): Mengurangi dampak risiko dengan tindakan non-rekayasa (penyuluhan, regulasi, pelatihan) c. Kesiapsiagaan (Preparedness): Melatih masyarakat dan petugas agar siap menghadapi bencana. Meliputi: 1) Pengkajian kerentanan, 2) Perencanaan pencegahan, 3) Pengorganisasian tim, 4) Sistem informasi dan peringatan dini, 5) Pengumpulan sumber daya, 6) Mekanisme tindakan, 7) Pendidikan serta pelatihan masyarakat, 1.STRATEGI PENANGANAN PRA-BENCANA
- 13. Page 12 Fase inifokus pada aksi cepat untuk menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerusakan. Strateginya mencakup (Sukamto, 2023): a. Instruksi evakuasi dan pengungsian. b. Pencarian dan penyelamatan korban (SAR). c. Menjamin keamanan lokasi bencana. d. Pendataan dan pengkajian kerugian. e. Distribusi logistik, obat, dan bantuan darurat. 1.STRATEGI SAAT BENCANA f. Pelayanan medis darurat dan penanganan korban luka. g. Penyediaan tempat pengungsian sementara. Secara medis, fase ini dibagi dua: • Fase Akut (0–48 jam): fokus penyelamatan nyawa dan pertolongan pertama. • Fase Subakut (1 minggu): perawatan lanjutan korban dan pencegahan penyakit di pengungsian.
- 14. 1.STRATEGI PASCA BENCANA Page 13 Difokuskanpada pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik masyarakat. Terdiri dari dua tahap besar (Sukamto, 2023): a. Fase Pemulihan (Recovery): Masyarakat mulai memperbaiki tempat tinggal, bekerja kembali, dan memulihkan fungsi sosial dengan bantuan pemerintah. b. Fase Rekonstruksi/Rehabilitasi: Mengembalikan dan memperkuat sistem agar lebih tangguh terhadap bencana mendatang (rebuilding better). Pemerintah menyusun rencana pembangunan ulang secara bertahap dan berkelanjutan.
- 15. Page 14 1.TUJUANMANAJEMEN BENCANA Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan (Asep Setiawan et al., 2024) : a. Mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, b. menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu: 1. Fase Mitigasi: upaya memperkecil dampak negative bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (building codes), analisis kerentanan; pembelajaran public. 2. Fase Preparadness: merencanakan bagaimana menaggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, system peringatan. 3. Fase respon: upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat, 4. Fase Recovery: mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh: perumahan sementara,
- 16. Page 15 Keempat fasemanajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperrti tersebut diatas. Fase- fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penetuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.
- 17.