Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan dari berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
The Central Statistics Office of Afghanistan successfully conducted a pilot census in 33 of 34 provinces to test procedures for the full census in 2008. The pilot census enumerated over 35,000 households and 266,000 people. It assessed the technical aspects of census instruments and operational preparedness. Lessons learned from the pilot census will help improve approaches and resources for the full census next year.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pela...iniPurwokerto
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAiniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membahas tentang pengaturan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur tentang fungsi, tujuan, dan lingkup pelestarian cagar budaya serta tugas pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
The Central Statistics Office of Afghanistan successfully conducted a pilot census in 33 of 34 provinces to test procedures for the full census in 2008. The pilot census enumerated over 35,000 households and 266,000 people. It assessed the technical aspects of census instruments and operational preparedness. Lessons learned from the pilot census will help improve approaches and resources for the full census next year.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pela...iniPurwokerto
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYAiniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membahas tentang pengaturan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur tentang fungsi, tujuan, dan lingkup pelestarian cagar budaya serta tugas pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk-bentuk kekerasan, dan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan yang dicabut ini secara de facto sudah tidak berlaku karena Dinas Pendapatan Daerah tidak ada lagi, namun perlu dicabut secara resmi untuk ketertiban hukum.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pemeliharaan sistem informasi dan layanan pemerintahan berbasis TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk-bentuk kekerasan, dan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta mendukung pembangunan ekonomi. Dokumen ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan ketentuan umum mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah tersebut.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYAN...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tarif tersebut meliputi biaya jasa sarana, jasa pelayanan, penggunaan bahan, akomodasi, makan, dan pelayanan lain seperti operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan mengatur biaya pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan yang dicabut ini secara de facto sudah tidak berlaku karena Dinas Pendapatan Daerah tidak ada lagi, namun perlu dicabut secara resmi untuk ketertiban hukum.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang memadai kepada penanam modal.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas untuk periode 2013-2014. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM serta pendapatan daerah. Jumlah penyertaan modal yang dianggarkan adalah Rp9,2 miliar untuk tahun 2013 dan Rp17,5 miliar untuk tahun 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government di Kabupaten Banyumas yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pemeliharaan sistem informasi dan layanan pemerintahan berbasis TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik.
