Report
Share
Download to read offline
Recommended
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. Secara garis besar diatur tentang pengalokasian anggaran, penyusunan pedoman dan penetapan penerima, serta penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
Hibah dan bansos
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Sistem pengadaan perpres 70
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres No. 70 Tahun 2012. Secara garis besar mencakup jenis pengadaan, kualifikasi penyedia, metode pemilihan, dan evaluasi penawaran yang disesuaikan dengan jenis dan nilai pekerjaan. Dokumen ini memberikan panduan menyeluruh tentang prosedur pengadaan pemerintah secara sistematis dan terstruktur.
Recommended
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. Secara garis besar diatur tentang pengalokasian anggaran, penyusunan pedoman dan penetapan penerima, serta penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
Hibah dan bansos
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Sistem pengadaan perpres 70
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres No. 70 Tahun 2012. Secara garis besar mencakup jenis pengadaan, kualifikasi penyedia, metode pemilihan, dan evaluasi penawaran yang disesuaikan dengan jenis dan nilai pekerjaan. Dokumen ini memberikan panduan menyeluruh tentang prosedur pengadaan pemerintah secara sistematis dan terstruktur.
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola, meliputi ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola. Juga dibahas para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan swakelola seperti penanggung jawab anggaran, pelaksana swakelola, dan tim swakelola."
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku saku ini membahas tentang pemahaman gratifikasi sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas termasuk uang, barang, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri. Buku ini menjelaskan kriteria gratifikasi yang dilarang dan yang diperbolehkan serta peran KPK dalam menerima laporan
abstraks
Skripsi ini menganalisis keluhan subjektif sindrom penglihatan komputer (CVS) pada pegawai yang menggunakan komputer di dua kantor pemerintahan di Bogor. Penelitian deskriptif ini menemukan bahwa 69,6% pegawai mengalami keluhan CVS setelah bekerja lebih dari 2 jam di depan layar, 57,1% istirahat kurang dari 15 menit, dan 71,4% bekerja pada suhu ruangan di luar kisaran normal. Penel
Perka e tendering
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
More Related Content
More from Irman Gapur
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola, meliputi ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola. Juga dibahas para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan swakelola seperti penanggung jawab anggaran, pelaksana swakelola, dan tim swakelola."
Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK
Buku saku ini membahas tentang pemahaman gratifikasi sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas termasuk uang, barang, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri. Buku ini menjelaskan kriteria gratifikasi yang dilarang dan yang diperbolehkan serta peran KPK dalam menerima laporan
abstraks
Skripsi ini menganalisis keluhan subjektif sindrom penglihatan komputer (CVS) pada pegawai yang menggunakan komputer di dua kantor pemerintahan di Bogor. Penelitian deskriptif ini menemukan bahwa 69,6% pegawai mengalami keluhan CVS setelah bekerja lebih dari 2 jam di depan layar, 57,1% istirahat kurang dari 15 menit, dan 71,4% bekerja pada suhu ruangan di luar kisaran normal. Penel
Perka e tendering
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
More from Irman Gapur (11)
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Contoh Adendum dokumen Pengadaan KLPBJ BOGOR KAB 2013
Contoh Adendum dokumen Pengadaan KLPBJ BOGOR KAB 2013