1. Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen. 2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen. 3. Kasus konsumen yang mengadukan ketidakmampuan membayar cicilan motor ke lembaga perlindungan konsumen setelah dilakukan penarikan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan

1. 1. fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga
perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum.
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Bella Tri Oktaviana 43216010022

2. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Pengertian Penanaman Konsumen
Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen
dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak
untuk diperdagangkan.
Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
a. UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999
No. 42 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821).
c. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
e. PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.
f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang
Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen
dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam
pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:
 Hak Pelaku Usaha
Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan
hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan
diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

3. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen
tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh
UUPK. Sebagai berikut :
 Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan/atau
jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Contoh Kasus Perlindungan Konsumen
“Bedah Kasus Konsumen Fidusia”
Pengaduan konsumen tentang pembayaran angsuran motor melalui jaminan fidusia
masih marak terjadi hingga kini. Adanya kebutuhan konsumen dan stimulus kemudahan dari
sales perusahaan penjual motor menjadikan proses jual-beli lebih mudah, bahkan bagi seorang
tukang becak sekalipun yang pendapatan hariannya relatif rendah. Permasalahan mulai timbul
ketika konsumen tidak mampu membayar kredit motor, yang membuat perusahaan mencabut
hak penguasaan kendaraan secara langsung.
Pada umumnya praktek penjualan motor dilakukan sales dengan iming-iming
kemudahan memperoleh dana untuk pembayaran dengan jaminan fidusia, dimana
persyaratannya sederhana, cepat, dan mudah sehingga konsumen kadang tidak
pemperhitungkan kekuatan finansialnya. Sementara klausula baku yang telah ditetapkan
pelaku usaha diduga terdapat informasi terselubung yang dapat merugikan konsumen. Untuk
itu, mari kita cermati bedah kasus fidusia di bawah ini:
Kasus Posisi
LAS yang berprofesi sebagai tukang becak, membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki
hitam, selanjutnya NO meminjamkan identitasnya untuk kepentingan LAS dalam mengajukan
pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT. AF. Hal ini bisa
terjadi karena fasilitasi yang diberikan oleh NA, sales perusahaan motor tersebut. Kemudian
konsumen telah membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- kepada PT. AF dan telah
mengangsur sebanyak 6 kali (per angsuran sebesar Rp. 408.000,-). Namun ternyata pada cicilan
ke tujuh, konsumen terlambat melakukan angsuran, akibatnya terjadi upaya penarikan sepeda
motor dari PT. AF.
Merasa dirugikan, konsumen mengadukan masalahnya ke Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bojonegoro. Kemudian karena tidak mampu
melakukan Pembayaran, maka LAS menitipkan obyek sengketa kepada LPKSM disertai berita
acara penyerahan.Akibatnya LAS/NO dilaporkan oleh PT. AF dengan dakwaan melakukan
penggelapan dan Ketua LPKSM didakwa telah melakukan penadahan.

5. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
DAFTAR PUSTAKA
http://radidatia.blogspot.co.id/2015/07/contoh-kasus-pelanggaran-perlindungan.html?m=1

6. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022