Uploaded bylawyerubay
PPTX, PDF10 views

DELIK-DELIK ITE TERBARU DR UNGGUL BASOEKY.pptx

materi delik ITE

Law◦

Embed presentation

Download to read offline
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER CRIME) DR. UNGGUL BASOEKY, S.H.,M.KN.,M.H
2 RUU PTI (RUU PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI) + RUU IETE ( RUU INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ) RUU-IKTE (RUU INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) RUU-ITE (RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Depkominfo menunjuk UNPAD yang bekerja sama dengan ITB untuk membuat naskah akademik Deperindag menunjuk UI untuk membuat naskah akademik Kedua naskah akademik digabung menjadi satu Presiden SBU melalui surat No. R./70/Pres/9/2005 menyampaikan naskah RUU ITE secara resmi kepada DPR RI. SEJARAH LAHIRNYA UU ITE
PENGERTIAN INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 1 ANGKA 1, UU ITE INFORMASI ELEKTRONIK ADALAH SATU ATAU SEKUMPULAN DATA ELEKTRONIK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA TULISAN, SUARA, GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI), SURAT ELEKTRONIK (ELECTRONIC MAIL), TELEGRAM, TELEKS, TELECOPY ATAU SEJENISNYA, HURUF, TANDA, ANGKA, KODE AKSES, SIMBOL, ATAU PERFORASI YANG TELAH DIOLAH YANG MEMILIKI ARTI ATAU DAPAT DIPAHAMI OLEH ORANG YANG MAMPU MEMAHAMINYA. PASAL 1 ANGKA 2 UU ITE, TRANSAKSI ELEKTRONIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER, JARINGAN KOMPUTER, DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA. PERBUATAN HUKUM : JUAL BELI PERSON TO PERSON, E-COMMERCE (BUSINESS TO PERSON), SEWA MENYEWA, (BUKTI ELEKTRONIK) –TANPA TATAP MUKA --BATASAN RUANG DAN WAKTU (BORDERLESS)  LINTAS YURISDIKSI… UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PENGERTIAN CYBERCRIME • BERASAL DARI 2 KATA: 1. “CYBER” ARTINYA “DUNIA MAYA” –> REVOLUSI INDUSTRI 4.0 –CLOUD –INTERNET..ERA SOCIETY 5.0 2. “CRIME” ARTINYA “KEJAHATAN” 3. SECARA BAHASA, “CYBERCRIME” ADALAH BENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA. • CYBERCRIME ADALAH ISTILAH YANG MENGACU KEPADA AKTIVITAS KEJAHATAN DENGAN KOMPUTER ATAU JARINGAN KOMPUTER DIMANA KOMPUTER MENJADI ALAT, SASARAN ATAU TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN. (WIKIPEDIA)
PENGERTIAN CYBERCRIME • SECARA ISTILAH, CYBERCRIME ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN MEMAKAI JARINGAN KOMPUTER SEBAGAI SARANA/ ALAT ATAU KOMPUTER SEBAGAI OBJEK, BAIK UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAUPUN TIDAK, DENGAN MERUGIKAN PIHAK LAIN.
PENGERTIAN CYBERCRIME • MENURUT EOGHAN CASEY, CYBERCRIME DIBAGI MENJADI 4 GOLONGAN: 1. “A COMPUTER CAN BE THE OBJECT OF CRIME”.  SARANA , TOOLS, ALAT 2. “A COMPUTER CAN BE A SUBJECT OF CRIME”  ROBOTIC, AUTOPILOT..AI ADALAH SUBJEK HUKUM - 3. “THE COMPUTER CAN BE USED AS THE TOOL FOR CONDUCTING OR PLANNING A CRIME”. 4. “THE SYMBOL OF THE COMPUTER ITSELF CAN BE USED TO INTIMIDATE OR DECEIVE”.
05 06 07 08 Cyber Sabotage and Extortion Offense against Intellectual Property Infringements of Privacy . Carding JENIS-JENIS CYBER CRIME MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA ITE 01 02 03 04 Unauthorized Access to Computer System and Service Illegal Contents . Data Forgery . Cyber Espionage
UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE. KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEMASUKI/MENYUSUP KE DALAM SUATU SISTEM JARINGAN KOMPUTER SECARA TIDAK SAH, TANPA IZIN ATAU TANPA SEPENGETAHUAN DARI PEMILIK JARINGAN KOMPUTER YANG DIMASUKINYA.
ILLEGAL CONTENTS MERUPAKAN KEJAHATAN DENGAN MEMASUKKAN DATA ATAU INFORMASI KE INTERNET TENTANG SESUATU HAL YANG TIDAK BENAR, TIDAK ETIS, DAN DAPAT DIANGGAP MELANGGAR HUKUM ATAU MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM. CONTOH : PEMUATAN BERITA BOHONG ATAU FITNAH, PEMUATAN INFORMASI PORNOGRAFI, DLL PRINSIP JURNALISTIK : BASIS DATA, FITNAH (MENYERANG KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG) --
• DATA FORGERY MERUPAKAN KEJAHATAN DENGAN MEMALSUKAN DATA PADA DOKUMEN-DOKUMEN PENTING YANG TERSIMPAN SEBAGAI SCRIPLESS DOCUMENT MELALUI INTERNET.- INFORMASI PERBANKAN  HADIAH,DLL  BIASANYA DI TUJUKAN PADA DOKUMEN E-COMMERCE DENGAN MEMBUAT SEOLAH-OLAH TERJADI SALAH KETIK, SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PELAKU
• CYBER ESPIONAGE • MERUPAKAN KEJAHATAN YANG MEMANFAATKAN JARINGAN INTERNET UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN, DENGAN MEMASUKI SISTEM JARINGAN KOMPUTER (COMPUTER NETWORK SYSTEM) PIHAK SASARAN • KEJAHATAN INI BIASANYA DITUJUKAN TERHADAP SAINGAN BISNIS, YANG DATA PENTINGNYA TERSIMPAN DALAM SUATU SISTEM
CYBER SABOTAGE AND EXTORTION  KEJAHATAN INI DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT GANGGUAN, PERUSAKAN ATAU PENGHANCURAN TERHADAP SUATU DATA, PROGRAM KOMPUTER ATAU SISTEM JARINGAN KOMPUTER YANG TERHUBUNG DENGAN INTERNET.  BIASANYA KEJAHATAN INI DENGAN MENYUSUPKAN SUATU VIRUS KOMPUTER ATAU PROGRAM TERTENTU, SEHINGGA DATA, PROGRAM KOMPUTER ATAU SISTEM JARINGAN KOMPUTER TIDAK DAPAT DIGUNAKAN
• OFFENSE AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY KEJAHATAN INI DITUJUKAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIMILIKI PIHAK LAIN DI INTERNET.
 INFRINGEMENTS OF PRIVACY KEJAHATAN INI BIASANYA DITUJUKAN TERHADAP KETERANGAN PRIBADI SESEORANG YANG TERSIMPAN PADA FORMULIR DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN SECARA COMPUTERIZED, YANG APABILA DIKETAHUI OLEH ORANG LAIN MAKA DAPAT MERUGIKAN KORBAN SECARA MATERIL MAUPUN IMMATERIL  UU NO.. 27/2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI..: DATA KESEHATAN, DATA KEUANGAN, BIOMETRIK, GENETIKA...
• CYBERSTALKING KEJAHATAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGGANGGU ATAU MELECEHKAN SESEORANG DENGAN MEMANFAATKAN KOMPUTER, MISALNYA DENGAN MENGIRIMKAN E- MAIL BERULANG-ULANG.
• CARDING MERUPAKAN KEJAHATAN YG DILAKUKAN UNTUK MENCURI NOMOR KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN DAN DIGUNAKAN UNTUK BERTRANSAKSI DI INTERNET. TABUNG – DEPOSITO BUNGA LBH TGGI N LBH AMAN
CONTOH KASUS CYBERCRIME Tahun 2002 terjadi penyamaan situs klikbca.com, yg mengakibatkan 130 data nasabah bocor. 17 April 2004, kasus deface pada situs KPU. Kasus pencemaran nama baik RS Omni oleh Prita Mulyasari
• BAB I: KETENTUAN UMUM • BAB II: ASAS DAN TUJUAN  • BAB III: INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK • BAB IV: PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK • BAB V: TRANSAKSI ELEKTRONIK • BAB VI: NAMA DOMAIN, HAKI, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI • BAB VII: PERBUATAN YANG DILARANG • BAB VIII: PENYELESAIAN SENGKETA • BAB IX: PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT • BAB X: PENYIDIKAN • BAB XI: KETENTUAN PIDANA • BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN • BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP 18 Sistematika UU ITE
UU 11/2008 UU 19/2016 UU 1/2023 Diubah 1 dicabut Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU 1/2024 Diubah 2
UU ITE 20 Aspek Hukum Perdata Aspek Hukum Pidana Pasal 10 Pasal 27-37 Pasal 45-52 Aspek Hukum Administrasi Pasal 17-26 Pasal 38-39
ASAS KEPASTIAN HUKUM BERARTI LANDASAN HUKUM BAGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA SEGALA SESUATU YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAANNYA YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN HUKUM DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN. ASAS MANFAAT BERARTI BAHWA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIUPAYAKAN UNTUK MENDUKUNG PROSES BERINFORMASI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 21 ASAS UU ITE
ASAS HATI-HATI BERARTI PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN HARUS MEMPERHATIKAN SEGENAP ASPEK YANG BERPOTENSI MENDATANGKAN KERUGIAN BAGI DIRINYA MAUPUN PIHAK LAIN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. ASAS ITIKAD BAIK BERARTI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK BERTUJUAN UNTUK SECARA SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LAIN TERSEBUT. 22 ASAS UU ITE
• ASAS NETRAL TEKNOLOGI BERARTI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK TERFOKUS PADA PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERTENTU SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI MASA MENDATANG 23 ASAS UU ITE
MATERI MUATAN CYBER LAW PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG DALAM MENGGUNAKAN TERKNOLOGI NFORMASI (CYBER CRIME), ANTARA LAIN: • KONTEN ILEGAL, YANG TERDIRI DARI KESUSILAAN, PERJUDIAN, PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK, PENGANCAMAN, DAN PEMERASAN (PASAL 27, 28, DAN 29 UU NO. ITE); • AKSES ILEGAL (PASAL 30); • INTERSEPSI ILEGAL (PASAL 31); • GANGGUAN TERHADAP DATA (DATA INTERFERENCE, PASAL 32 UU ITE); • GANGGUAN TERHADAP SISTEM (SYSTEM INTERFERENCE, PASAL 33 UU ITE); • PENYALAHGUNAAN ALAT DAN PERANGKAT (MISUSE OF DEVICE, PASAL 34 UU ITE).
SECARA GARIS BESAR PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG MENURUT UU ITE DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU : • NON HACKING, SIFATNYA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MENJADI DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK • HACKING, YAITU MEMBOBOL KOMPUTER/SISTEM ELEKTRONIK • PERBUATAN DILARANG SELAIN NON HACKING DAN HACKING 25
NON HACKING 26
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribu - sikan dan/atau mentransmi -sikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27
1. PERBUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN / PORNOGRAFI • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (1) • ANCAMAN PIDANA (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • APABILA MENYANGKUT KESUSILAAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MAKA PIDANANYA DITAMBAH SEPERTIGA DARI PIDANA POKOK (PASAL 52 AYAT (1). 28
2. PERJUDIAN ONLINE (E-GAMBLING ATAU ONLINE GAMBLING) • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT 2 • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • YANG DAPAT DIKENAI PASAL 27 AYAT (2) JO PASAL 45 AYAT (1) HANYA PENYELENGGARA PENGELOLA PERJUDIAN. 29
3. PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (3) • DIDALAM DUNIA MAYA (CYBER), PERBUATAN INI DIKENAL DENGAN ISTILAH CYBER STALKING, DIMANA PELAKUNYA DISEBUT CYBER STALKER. • KATA STALKING MEMILIKI ARTI : GANGGUAN-GANGGUAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS/TANPA HENTI DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG TIDAK DIINGINKAN OLEH PIHAK YANG DIGANGGU, MISALNYA PENGIRIMAN EMAIL YANG BERISI KATA-KATA KASAR ATAU KATA-KATA CABUL. • ANCAMAN PIDANA : (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) 30
PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (1) UU ITE BERBUNYI: “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).”
Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat Dengan sengaja dan tanpa hak; Setiap orang;
mendistribusikan dapat dipahami sebagai persamaan kata dari menyebarkan atau menyampaikan kepada pihak lain, mentransmisikan dapat dipahami sebagai bentuk istilah teknis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam ITE yang intinya adalah menyalurkan ke media lain, membuat dapat diakses dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem ITE yang melibatkan banyak jaringan
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
“ANIMUS INJURIANDI” (MAKSUD /NIAT PELAKU MENGHINA) CUKUP DENGAN ADANYA KESADARAN, PENGETAHUAN, ATAUPUN PENGERTIAN PADA PELAKU BAHWA PERNYATAANNYA OBJEKTIF YANG AKAN BERAKIBAT MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG. SEHINGGA MUNCUL DOKTRIN YANG MENYATAKAN BAHWA BUKAN TUJUAN UTAMA ADALAH SENGAJA UNTUK MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG DAPAT DIANCAM PIDANA, TETAPI KARENA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DINILAI TELAH MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG.
TERHADAP PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISAMPAIKAN KE MUKA UMUM ATAU PUBLIK MENURUT HUKUM DAPAT DILAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAPNYA. HAL ITU TERKAIT DENGAN “PRIVATE CORRESPONDENCE” YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK DIPERBOLEHKAN UNTUK DIJADIKAN SUBJEK MAUPUN OBJEK PEMIDANAAN TERHADAP HAL-HAL YANG BERSIFAT PRIBADI. SYARAT PUBLISITAS DAN DEMOKRASI MENJADI PENTING DALAM MENILAI APAKAH PERNYATAAN TERSEBUT TERMASUK DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK ATAU TIDAK. TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANAAKAN SELALU DI DASARI ADANYA UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM. SEHINGGA SYARAT PENYAMPAIAN KE UMUM MENJADI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN.JANGAN SAMPAI HALHAL YANG BERSIFAT PRIBADI DAPAT DIKENAKAN PIDANA PELANGGARAN UU ITE
SEJAK DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2009 YANG LALU BAHWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE ADALAH MERUPAKAN DELIK ADUAN, MAKA DIPERLUKAN KEAKTIFAN DARI PIHAK YANG MERASA TERCEMAR NAMANYA. TANPA DISADARI BAHWA DELIK ADUAN JUGA MEMILIKI POTENSI YANG CUKUP BESAR UNTUK MENJERAT SESEORANG DALAM HUKUM. AKIBAT DARI PERUBAHAN MENJADI DELIK ADUAN INI MAKA TERJADI PENINGKATAN YANG CUKUP BANYAK TERHADAP KASUS- KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK. APARAT PENEGAK HUKUM MENERIMA BANYAK PENGADUAN DARI ORANG-ORANG YANG MERASA NAMANYA DIRUGIKAN. DELIK ADUAN YANG PADA INTINYA MENUNTUT PERAN AKTIF DARI PIHAK YANG MERASA DICEMARKAN NAMA BAIKNYA DAPAT MEMBUKA PELUANG KEPADA SESEORANG YANG TIDAK SUKA KEPADA ORANG LAIN UNTUK MEMPERKARAKAN KEDALAM RANAH HUKUM. APARAT PENEGAK HUKUM AKAN MEMPROSES SEGALA PELAPORAN DARI PIHAK-PIHAK YANG MERASA TERCEMAR NAMA BAIKNYA, MESKIPUN ITU TERDAPAT HAL-HAL YANG MELATARBELAKANGINYA ATAU SEBAB-SEBAB KENAPA ITU DAPAT TERJADI, NAMUN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA TETAP BERJALAN
KETIADAAN ALASAN PEMBENAR DALAM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TIDAK DIPERLUKAN ADANYA ALASAN PEMBENAR DALAM MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK. JIKA DEMIKIAN SEOLAH-OLAH DOKTRIN UNTUK MEMBELA DIRI DAN ALASAN PEMBENAR TIDAK ADA DALAM RUMUSAN PASAL INI. KETIADAAN ALASAN PEMBENAR AKIBAT DARI TIDAK ADANYA JENIS PENCEMARAN NAMA BAIK SEPERTI TERDAPAT DALAM PASAL 310 KUHP TERSEBUT. SEHINGGA DENGAN ITU, MAKA TERBUKA KEMUNGKINAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENAFSIRKAN KAPAN DAPAT DAN TIDAKNYA DILAKUKAN PROSES PIDANA.
• BUKTI ELEKTRONIK (DIGITAL EVIDENCE). MENURUT CASEY, ALAT BUKTI ELEKTRONIK ADALAH INFORMASI ELEKTRONIK YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN DENGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DAN PELAKU KEJAHATAN TERSEBUT. • SEDANGKAN MENURUT COHEN, ALAT BUKTI ELEKTRONIK ADALAH PRODUK DARI PROSES FORENSIC DIGITAL. FORENSIC DIGITAL ADALAH IDENTIFIKASI KEGIATAN YANG MEMERLUKAN INVESTIGASI (MENENTUKAN SUMBER DIGITAL YANG TERKAIT), MENGUMPULKAN INFORMASI, MEMASTIKAN KEASLIAN INFORMASI, MENGANALISIS INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.BUKTI ELEKTRONIK MENURUT KERR MEMILIKI KONTEKS YANG BERBEDA DARI PADA BUKTI FISIK SEPERTI PADA UMUMNYA, KARENA DALAM ALAT BUKTI ELEKTRONIK HANYA ADA DALAM BENTUK NOL DAN SATU.KARENA PERBEDAAN TERSEBUT MAKA DIPERLUKAN PERLAKUAN YANG BERBEDA DALAM PENGGUNAANYA DALAM HUKUM. DALAM LEGISLASI DAN PRAKTEK YANG BERLANGSUNG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA DASARNYA MENGAKUI BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
TIGA KLASIFIKASI BENTUK ALAT BUKTI SECARA ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKUI SECARA HUKUM, YAITU: 1) DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DISAMAKAN DENGAN DOKUMEN SURAT; 2) TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DISAMAKAN DENGAN TANDA TANGAN TULISAN TANGAN; 3) SURAT ELEKTRONIK SAMA DENGAN SURAT MELALUI POS. SEMUA ALAT BUKTI ELEKTRONIK TERSEBUT MUNCUL DARI SUATU SISTEM YANG DICIPTAKAN DARI PERALATRAN ELEKTRONIK, SEHINGGA DALAM MELAKUKAN VALIDASI KEBENARANNYA TERGANTUNG PULA PADA PERALATAN TERSEBUT.
4. PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (4) • PEMERASAN DISINI SAMA PENGERTIANNYA DENGAN ISTILAH BLACK MAIL DIDALAM BAHASA INGGRIS. • SEDANGKAN PENGANCAMAN ADALAH MENYAMPAIKAN ANCAMAN TERHADAP PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI OLEH PIHAK YANG DIANCAM DAN SANGAT MENGKHAWATIRKAN BAGI PIHAK DIANCAM APABILA ANCAMAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHINYA. • ANCAMAN PIDANA : (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) 41
Pasal 28 ayat (1) Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak menyebarka n berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatk an kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1)
5. PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN PENYESATAN • DASAR HUKUM PASAL 28 AYAT (1) • MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 6 BULAN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN ITU HARUS TERKAIT DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK • TINDAK PIDANA YANG DIATUR DIDALAM PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (2) INI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MATERIIL, ARTINYA PELAKU HANYA DAPAT DIBEBANI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APABILA AKIBAT PERBUATANNYA YANG TELAH TERJADI MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). 43
Pasal 28 ayat (2) Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolonga n (SARA) Pasal 28 ayat (2)
6. PENYEBARAN INFORMASI YANG BERMUATAN SARA (SUKU, AGAMA,RAS DAN ANTARGOLONGAN) • DASAR HUKUM PASAL 28 AYAT (2) • BERTUJUAN MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN ANTAR INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU YANG BERMUATAN SARA. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 6TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISINI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA FORMIL. • ARTINYA, SEKALIPUN AKIBAT YANG DINGINKAN OLEH PELAKU TIDAK SAMPAI TERJADI, MAKSUDNYA TIDAK TIMBUL RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN ANTAR INDIVIDU DAN/ATAU MASYARAKAT, NAMUN SI PELAKU DAPAT DIPIDANA 45
Pasal 29 Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak mengirimka n Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29
PASAL 29 UU NO. 11/2008 SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI. SKB 2021 ; PASAL 29 UU NO. 1/2024 SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA LANGSUNG KEPADA KORBAN YANG BERISI ANCAM.RN KEKERASAN DAN/ ATAU MENAKUT- NAKUTI. NASKAH AKADEMIK…..PERUBAHAN ATURAN INI UU NO. 1/2024  PEMBAHASAN DI DPR  RISALAH PEMBAHASAN PENJELASAN AHLI  YANG DIMAKSUD DENGAN "KORBAN" ADALAH ORANG YANG MENGALAMI PENDERITAAN FISIK, MENTAL, DAN/ ATAU KERUGIAN EKONOMI YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK PIDANA. TERMASUK DALA PERBUATAN YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN INI ADALAH PERUNDUNGAN DI RUANG DIGITAL (CYBER BULLGING).
7. PENGIRIMAN INFORMASI BERMUAT AN ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT - NAKUTI • DASAR HUKUM PASAL 29 • PERBUATAN YANG DIATUR DIDALAM PASAL INI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI CYBER TERRORISM. • HASIL STUDI MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU CIRI DARI PERBUATAN TERORISME ADALAH MENYEBARKAN KETAKUTAN KEPADA SASARANNYA. • ANCAMAN PIDANANYA PASAL 45 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 12 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH) 48
HACKING (MEMBOBOL KOMPUTER / SISTEM ELEKTRONIK) 49
50 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain Dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau Dokumen Elektronik Dengan cara apapun Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman Pasal 30
8. PEMBOBOLAN KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK, YANG TERDIRI DARI 8.1. MEMBOBOL KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG BERTUJUAN UNTUK MENGAKSES SAJA DENGAN CARA APAPUN. • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (1) • PERBUATAN INI DIKENAL DENGAN APA YANG DISEBUT “HACKING”. • APABILA TERJADI PADA DUNIA NYATA, MAKA HACKING IBARAT MEMASUKI HALAMAN ATAU TANAH ORANG LAIN TANPA IJIN PEMILIKNYA (“TRESPASSING”). • PELAKU HACKING DISEBUT HACKER. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT 1) : PENJARA MAKSIMAL MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.600.000.000,00 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) 51
8.2. MEMBOBOL KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG SELAIN BERTUJUAN UNTUK MENGAKSES JUGA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (2) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN DAN/ATAU DENDA RP.700.000.000,00 (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) 52
8.3. MEMBOBOL KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG BERTUJUAN SELAIN UNTUK MENGAKSES JUGA UNTUK MENAKLUKKAN SISTEM PENGAMANAN DARI SISTEM KOMPUTER YANG DIAKSES ITU • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (3) • MENAKLUKKAN TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN CARA MELANGGAR, MENEROBOS, MELAMPAUI ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) 53
PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PASAL 30 AYAT (2) DAN PASAL 30 AYAT (3) DIKENAL DENGAN APA YANG DISEBUT “CRACKING”, BEDANYA TERLETAK PADA TUJUAN PELAKUNYA. PADA PASAL 30 AYAT (2) TUJUAN PELAKUNYA ADALAH UNTUK “MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK.” SEDANGKAN TUJUAN PELAKU DALAM PASAL 30 AYAT (3) ADALAH “MELANGGAR, MENEROBOS, MELAMPAUI ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN.” APABILA CRACKING TERJADI DIDUNIA NYATA MAKA HAL TERSEBUT SAMA DENGAN PENCURIAN (“BURGLARY”) 54
55 55 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Melakukan intersepsi atau penyadapa n Atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan Atas Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain Pasal 31 Melakukan intersepsi
9. INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DISIMPAN DALAM KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK, YANG TERDIRI DARI : 9.1. MELAKUKAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN • DASAR HUKUM PASAL 31 AYAT (1) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 47) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) 56
9.2. MELAKUKAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 31 AYAT (2) • INTERSEPSI/PENYADAPAN DALAM HAL SEDANG BERLANGSUNGNYA TRANSMISI ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK. • INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TIDAK BERSIFAT PUBLIK • INTERSEPSI/PENYADAPAN ITU MENYEBABKAN MAUPUN TIDAK MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN, PENGHILANGAN DAN/ATAU PENGHENTIAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG SEDANG DITRANSMISIKAN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 47) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH). 57
58 58 58 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
10. MENGUSIK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (1) • YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MENGUSIK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK ADALAH : MENGUBAH, MENAMBAH, MENGURANGI, MELAKUKAN TRANSMISI, MERUSAK, MENGHILANGKAN, MEMINDAHKAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK. • APABILA HANYA MENGAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PUBLIK (TIDAK BERSIFAT RAHASIA), MAKA HAL TERSEBUT TIDAK DILARANG. MISALNYA MENGAKSES SITUS HUKUMONLINE, LEGALITAS.ORG DLL. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 48 AYAT (1) : PENJARA MAKSIMAL 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR). • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (3) • APABILA PERBUATAN MENGUSIK TERSEBUT MENGAKIBATKAN TERBUKANYA SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERSIFAT RAHASIA MENJADI DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK DENGAN KEUTUHAN DATA YANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, MAKA ANCAMAN PIDANANYA BERDASARKAN PASAL 48 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH) 59
11. MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK KEPADA SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK. • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (2) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 48 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 9 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.3.000.000.000,00 (TIGA MILIAR RUPIAH) 60
61 Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan tindakan apapun Berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Pasal 33
12. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERAKIBAT TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU MENGAKIBATKAN SISTEM ELEKTRONIK MENJADI TIDAK BEKERJA SEBAGAIMANA MESTINYA. • DASAR HUKUM PASAL 33 • SASARAN ATAU KORBAN DARI TINDAK PIDANA INI ADALAH TERJADINYA GANGGUAN TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK, SEHINGGA PENGGUNA TIDAK BISA MENGAKSES LAYANAN INTERNET. • TINDAK PIDANA INI DIKENAL DENGAN ISTILAH : • DENIAL OF SERVICE ATTACK (DOS ATTACK); • DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK (DDOS ATTACK) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 49) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA INI MASUK KATEGORI TINDAK PIDANA MATERIIL, KARENA PELAKU HANYA DAPAT DIPIDANA APABILA AKIBAT PERBUATANNYA TELAH TERJADI. 62
13. MEMBOBOL KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH DAN/ATAU UNTUK LAYANAN PUBLIK • DASAR HUKUM PASAL 52 AYAT (2) • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 37 TERHADAP KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK SERTA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH DAN/ATAU YANG DIGUNAKAN UNTUK LAYANAN PUBLIK. • PASAL 52 AYAT (2) INI MERUPAKAN LEX SPESIALIS DARI PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 37 UU ITE. • ANCAMAN PIDANANYA DENGAN PIDANA POKOK DITAMBAH SEPERTIGA 63
PERBUATAN DILARANG SELAIN HACKING DAN NON HACKING 64
65 65 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Memproduks i, menjual, mengadaka n untuk digunakan, mengimpor, mendistribusi kan, menyediaka n atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Pasal 34 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
13. TINDAK PIDANA KOMPUTER YANG MENYANGKUT PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK • DASAR HUKUM PASA 34 AYAT (1) • TINDAK PIDANA INI BERUPA MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGADAKAN UNTUK DIGUNAKAN, MENGIMPOR, MENDISTRIBUSIKAN, MENYEDIAKAN, ATAU MEMILIKI : a. PERANGKAT KERAS ATAU PERANGKAT LUNAK KOMPUTER YANG DIRANCANG ATAU SECARA KHUSUS DIKEMBANGKAN UNTUK MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33; b. SANDI LEWAT KOMPUTER, KODE AKSES, ATAU HAL YANG SEJENIS DENGAN ITU YANG DITUJUKAN AGAR SISTEM ELEKTRONIK MENJADI DAPAT DIAKSES DENGAN TUJUAN MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 50) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) • PENGECUALIAN OLEH PASAL 34 AYAT (2), YAITU APABILA TINDAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) BERTUJUAN UNTUK PENELITIAN, PENGUJIAN SISTEM ELEKTRONIK, UNTUK PERLINDUNGAN SISTEM ELEKTRONIK ITU SENDIRI SECARA SAH DAN TIDAK MELAWAN HUKUM. 66
67 67 Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilang an, pengrusaka n informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Pasal 35
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatk an kerugian bagi orang lain Pasal 36
14.TINDAK PIDANA KOMPUTER YANG MERUGIKAN ORANG LAIN • DASAR HUKUM PASAL 36 • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 34 DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 51 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 12 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.12.000.000.000,00 (DUA BELAS MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 INI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MATERIIL, ARTINYA TIMBULNYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK-TINDAK PIDANA KOMPUTER HARUS SUDAH TERJADI AGAR PELAKU DAPAT DIPIDANA. 69
15. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA • DASAR HUKUM PASAL 37 • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 36 DILUAR WILAYAH INDONESIA TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK YANG BERADA DI WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA • PASAL INI MERUPAKAN PERLUASAN YURISDIKSI DARI BERLAKUNYA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PASAL 27 S/DENGAN PASAL 36 UU ITE. 70
16. TINDAK PIDANA KOMPUTER/SISTEM ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (CORPORATE CRIME) • DASAR HUKUM PASAL 52 AYAT (4) • UU ITE MENGADOPSI KONSEP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (CORPORATE CRIME) • APABILA KORPORASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 37, MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA POKOK DITAMBAH DUAPERTIGA 71

More Related Content

PPTX
cybercrime dalam hukum national
byiwan setiawan
 
PPTX
Power Point Cyber crime
byFachri FranAizer Prasetyo
 
PPTX
Cybercrime & offence against intellectual property tugas
byMuhammad Farabi
 
PPT
TINDAK PIDANA SIBER, mfmfmfmfmfmfsdldfno
byAuliaR8
 
PPT
Tugas Eptik
byherionaldo
 
PPTX
Revisi cybercrime & offence against intellectual property
byMuhammad Farabi
 
PPTX
Cybercrime & offence against intellectual property
byMuhammad Farabi
 
PPTX
Cybercrime
bycyber32
 
cybercrime dalam hukum national
byiwan setiawan
 
Power Point Cyber crime
byFachri FranAizer Prasetyo
 
Cybercrime & offence against intellectual property tugas
byMuhammad Farabi
 
TINDAK PIDANA SIBER, mfmfmfmfmfmfsdldfno
byAuliaR8
 
Tugas Eptik
byherionaldo
 
Revisi cybercrime & offence against intellectual property
byMuhammad Farabi
 
Cybercrime & offence against intellectual property
byMuhammad Farabi
 
Cybercrime
bycyber32
 

Similar to DELIK-DELIK ITE TERBARU DR UNGGUL BASOEKY.pptx

PPTX
Eptik deface
byWawankzinkzgoldsteinz RezpectorNerazzuri
 
PPTX
Sesi 1 - Pengantar Hukum Teknologi Informasi.pptx
bylukmanjavalatte
 
PPTX
TRANSAKSI ELEKTRONIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN KOMPUTER, J...
byAbdulHadi45955
 
PDF
Etika dan profesionalisme tsi part 2
byRidho D'vhavoline
 
PPTX
Cyber_Law UU ITE di Indonesa dan Etika Profesi
byHendryGunawan18
 
PPT
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
byROYCIPTOSABASTIAN1
 
PPTX
PPT EPTIK
byotwta kita
 
PPT
hukum kejahtan komputer dan cyber crime komputer
bymegaman891
 
PPTX
Cyber Crime
byRizqiFadillah3
 
PPT
etika.ppt
byAzmi Yajid
 
PPT
ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI (MKDK SI).ppt
byAgusNugroho66
 
DOCX
Makalah eptik 2
byuichabe
 
ODP
kejahatan komputer / cybercrime
byHendra Fillan
 
PPTX
DIMENSI KEJAHATAN MODERN CYBERCRIME & UU ITE.pptx
byAZIS50
 
PPT
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
byAlMaliki1
 
PPTX
Cyber Crime
byRicky Chandra Hidayatullah
 
PPTX
UU_ITE_DAN_JENIS_PELANGGARAN_Cybercrime.pptx
bySyaifuddinRahmad
 
PPT
Presentasi etika profesi TIK
byedy sa
 
DOCX
Bab i
bymaulidiahsiti
 
PPT
Cyber crime fahrunnisa ade
byadeputriw
 
Eptik deface
byWawankzinkzgoldsteinz RezpectorNerazzuri
 
Sesi 1 - Pengantar Hukum Teknologi Informasi.pptx
bylukmanjavalatte
 
TRANSAKSI ELEKTRONIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN KOMPUTER, J...
byAbdulHadi45955
 
Etika dan profesionalisme tsi part 2
byRidho D'vhavoline
 
Cyber_Law UU ITE di Indonesa dan Etika Profesi
byHendryGunawan18
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
byROYCIPTOSABASTIAN1
 
PPT EPTIK
byotwta kita
 
hukum kejahtan komputer dan cyber crime komputer
bymegaman891
 
Cyber Crime
byRizqiFadillah3
 
etika.ppt
byAzmi Yajid
 
ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI (MKDK SI).ppt
byAgusNugroho66
 
Makalah eptik 2
byuichabe
 
kejahatan komputer / cybercrime
byHendra Fillan
 
DIMENSI KEJAHATAN MODERN CYBERCRIME & UU ITE.pptx
byAZIS50
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
byAlMaliki1
 
Cyber Crime
byRicky Chandra Hidayatullah
 
UU_ITE_DAN_JENIS_PELANGGARAN_Cybercrime.pptx
bySyaifuddinRahmad
 
Presentasi etika profesi TIK
byedy sa
 
Bab i
bymaulidiahsiti
 
Cyber crime fahrunnisa ade
byadeputriw
 

DELIK-DELIK ITE TERBARU DR UNGGUL BASOEKY.pptx

  • 1.
    TINDAK PIDANA INFORMASI DANTRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER CRIME) DR. UNGGUL BASOEKY, S.H.,M.KN.,M.H
  • 2.
    2 RUU PTI (RUU PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI) + RUU IETE ( RUU INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ) RUU-IKTE (RUU INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) RUU-ITE (RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Depkominfo menunjuk UNPAD yang bekerja sama dengan ITB untuk membuat naskah akademik Deperindag menunjuk UI untuk membuat naskah akademik Kedua naskah akademik digabung menjadi satu Presiden SBU melalui surat No. R./70/Pres/9/2005 menyampaikan naskah RUU ITE secara resmi kepada DPR RI. SEJARAH LAHIRNYA UU ITE
  • 3.
    PENGERTIAN INFORMASI &TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 1 ANGKA 1, UU ITE INFORMASI ELEKTRONIK ADALAH SATU ATAU SEKUMPULAN DATA ELEKTRONIK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA TULISAN, SUARA, GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI), SURAT ELEKTRONIK (ELECTRONIC MAIL), TELEGRAM, TELEKS, TELECOPY ATAU SEJENISNYA, HURUF, TANDA, ANGKA, KODE AKSES, SIMBOL, ATAU PERFORASI YANG TELAH DIOLAH YANG MEMILIKI ARTI ATAU DAPAT DIPAHAMI OLEH ORANG YANG MAMPU MEMAHAMINYA. PASAL 1 ANGKA 2 UU ITE, TRANSAKSI ELEKTRONIK ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER, JARINGAN KOMPUTER, DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA. PERBUATAN HUKUM : JUAL BELI PERSON TO PERSON, E-COMMERCE (BUSINESS TO PERSON), SEWA MENYEWA, (BUKTI ELEKTRONIK) –TANPA TATAP MUKA --BATASAN RUANG DAN WAKTU (BORDERLESS)  LINTAS YURISDIKSI… UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • 4.
    PENGERTIAN CYBERCRIME • BERASALDARI 2 KATA: 1. “CYBER” ARTINYA “DUNIA MAYA” –> REVOLUSI INDUSTRI 4.0 –CLOUD –INTERNET..ERA SOCIETY 5.0 2. “CRIME” ARTINYA “KEJAHATAN” 3. SECARA BAHASA, “CYBERCRIME” ADALAH BENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA. • CYBERCRIME ADALAH ISTILAH YANG MENGACU KEPADA AKTIVITAS KEJAHATAN DENGAN KOMPUTER ATAU JARINGAN KOMPUTER DIMANA KOMPUTER MENJADI ALAT, SASARAN ATAU TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN. (WIKIPEDIA)
  • 5.
    PENGERTIAN CYBERCRIME • SECARAISTILAH, CYBERCRIME ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN MEMAKAI JARINGAN KOMPUTER SEBAGAI SARANA/ ALAT ATAU KOMPUTER SEBAGAI OBJEK, BAIK UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAUPUN TIDAK, DENGAN MERUGIKAN PIHAK LAIN.
  • 6.
    PENGERTIAN CYBERCRIME • MENURUTEOGHAN CASEY, CYBERCRIME DIBAGI MENJADI 4 GOLONGAN: 1. “A COMPUTER CAN BE THE OBJECT OF CRIME”.  SARANA , TOOLS, ALAT 2. “A COMPUTER CAN BE A SUBJECT OF CRIME”  ROBOTIC, AUTOPILOT..AI ADALAH SUBJEK HUKUM - 3. “THE COMPUTER CAN BE USED AS THE TOOL FOR CONDUCTING OR PLANNING A CRIME”. 4. “THE SYMBOL OF THE COMPUTER ITSELF CAN BE USED TO INTIMIDATE OR DECEIVE”.
  • 7.
    05 06 07 08 Cyber Sabotage and Extortion Offense against IntellectualProperty Infringements of Privacy . Carding JENIS-JENIS CYBER CRIME MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA ITE 01 02 03 04 Unauthorized Access to Computer System and Service Illegal Contents . Data Forgery . Cyber Espionage
  • 8.
    UNAUTHORIZED ACCESS TOCOMPUTER SYSTEM AND SERVICE. KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEMASUKI/MENYUSUP KE DALAM SUATU SISTEM JARINGAN KOMPUTER SECARA TIDAK SAH, TANPA IZIN ATAU TANPA SEPENGETAHUAN DARI PEMILIK JARINGAN KOMPUTER YANG DIMASUKINYA.
  • 9.
    ILLEGAL CONTENTS MERUPAKAN KEJAHATANDENGAN MEMASUKKAN DATA ATAU INFORMASI KE INTERNET TENTANG SESUATU HAL YANG TIDAK BENAR, TIDAK ETIS, DAN DAPAT DIANGGAP MELANGGAR HUKUM ATAU MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM. CONTOH : PEMUATAN BERITA BOHONG ATAU FITNAH, PEMUATAN INFORMASI PORNOGRAFI, DLL PRINSIP JURNALISTIK : BASIS DATA, FITNAH (MENYERANG KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG) --
  • 10.
    • DATA FORGERY MERUPAKANKEJAHATAN DENGAN MEMALSUKAN DATA PADA DOKUMEN-DOKUMEN PENTING YANG TERSIMPAN SEBAGAI SCRIPLESS DOCUMENT MELALUI INTERNET.- INFORMASI PERBANKAN  HADIAH,DLL  BIASANYA DI TUJUKAN PADA DOKUMEN E-COMMERCE DENGAN MEMBUAT SEOLAH-OLAH TERJADI SALAH KETIK, SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PELAKU
  • 11.
    • CYBER ESPIONAGE •MERUPAKAN KEJAHATAN YANG MEMANFAATKAN JARINGAN INTERNET UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN, DENGAN MEMASUKI SISTEM JARINGAN KOMPUTER (COMPUTER NETWORK SYSTEM) PIHAK SASARAN • KEJAHATAN INI BIASANYA DITUJUKAN TERHADAP SAINGAN BISNIS, YANG DATA PENTINGNYA TERSIMPAN DALAM SUATU SISTEM
  • 12.
    CYBER SABOTAGE ANDEXTORTION  KEJAHATAN INI DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT GANGGUAN, PERUSAKAN ATAU PENGHANCURAN TERHADAP SUATU DATA, PROGRAM KOMPUTER ATAU SISTEM JARINGAN KOMPUTER YANG TERHUBUNG DENGAN INTERNET.  BIASANYA KEJAHATAN INI DENGAN MENYUSUPKAN SUATU VIRUS KOMPUTER ATAU PROGRAM TERTENTU, SEHINGGA DATA, PROGRAM KOMPUTER ATAU SISTEM JARINGAN KOMPUTER TIDAK DAPAT DIGUNAKAN
  • 13.
    • OFFENSE AGAINST INTELLECTUALPROPERTY KEJAHATAN INI DITUJUKAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIMILIKI PIHAK LAIN DI INTERNET.
  • 14.
     INFRINGEMENTS OFPRIVACY KEJAHATAN INI BIASANYA DITUJUKAN TERHADAP KETERANGAN PRIBADI SESEORANG YANG TERSIMPAN PADA FORMULIR DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN SECARA COMPUTERIZED, YANG APABILA DIKETAHUI OLEH ORANG LAIN MAKA DAPAT MERUGIKAN KORBAN SECARA MATERIL MAUPUN IMMATERIL  UU NO.. 27/2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI..: DATA KESEHATAN, DATA KEUANGAN, BIOMETRIK, GENETIKA...
  • 15.
    • CYBERSTALKING KEJAHATAN INIDILAKUKAN UNTUK MENGGANGGU ATAU MELECEHKAN SESEORANG DENGAN MEMANFAATKAN KOMPUTER, MISALNYA DENGAN MENGIRIMKAN E- MAIL BERULANG-ULANG.
  • 16.
    • CARDING MERUPAKAN KEJAHATANYG DILAKUKAN UNTUK MENCURI NOMOR KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN DAN DIGUNAKAN UNTUK BERTRANSAKSI DI INTERNET. TABUNG – DEPOSITO BUNGA LBH TGGI N LBH AMAN
  • 17.
    CONTOH KASUS CYBERCRIME Tahun2002 terjadi penyamaan situs klikbca.com, yg mengakibatkan 130 data nasabah bocor. 17 April 2004, kasus deface pada situs KPU. Kasus pencemaran nama baik RS Omni oleh Prita Mulyasari
  • 18.
    • BAB I:KETENTUAN UMUM • BAB II: ASAS DAN TUJUAN  • BAB III: INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK • BAB IV: PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK • BAB V: TRANSAKSI ELEKTRONIK • BAB VI: NAMA DOMAIN, HAKI, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI • BAB VII: PERBUATAN YANG DILARANG • BAB VIII: PENYELESAIAN SENGKETA • BAB IX: PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT • BAB X: PENYIDIKAN • BAB XI: KETENTUAN PIDANA • BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN • BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP 18 Sistematika UU ITE
  • 19.
    UU 11/2008 UU19/2016 UU 1/2023 Diubah 1 dicabut Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU 1/2024 Diubah 2
  • 20.
    UU ITE 20 Aspek HukumPerdata Aspek Hukum Pidana Pasal 10 Pasal 27-37 Pasal 45-52 Aspek Hukum Administrasi Pasal 17-26 Pasal 38-39
  • 21.
    ASAS KEPASTIAN HUKUMBERARTI LANDASAN HUKUM BAGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA SEGALA SESUATU YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAANNYA YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN HUKUM DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN. ASAS MANFAAT BERARTI BAHWA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIUPAYAKAN UNTUK MENDUKUNG PROSES BERINFORMASI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 21 ASAS UU ITE
  • 22.
    ASAS HATI-HATI BERARTIPARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN HARUS MEMPERHATIKAN SEGENAP ASPEK YANG BERPOTENSI MENDATANGKAN KERUGIAN BAGI DIRINYA MAUPUN PIHAK LAIN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. ASAS ITIKAD BAIK BERARTI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK BERTUJUAN UNTUK SECARA SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LAIN TERSEBUT. 22 ASAS UU ITE
  • 23.
    • ASAS NETRALTEKNOLOGI BERARTI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK TERFOKUS PADA PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERTENTU SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI MASA MENDATANG 23 ASAS UU ITE
  • 24.
    MATERI MUATAN CYBERLAW PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG DALAM MENGGUNAKAN TERKNOLOGI NFORMASI (CYBER CRIME), ANTARA LAIN: • KONTEN ILEGAL, YANG TERDIRI DARI KESUSILAAN, PERJUDIAN, PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK, PENGANCAMAN, DAN PEMERASAN (PASAL 27, 28, DAN 29 UU NO. ITE); • AKSES ILEGAL (PASAL 30); • INTERSEPSI ILEGAL (PASAL 31); • GANGGUAN TERHADAP DATA (DATA INTERFERENCE, PASAL 32 UU ITE); • GANGGUAN TERHADAP SISTEM (SYSTEM INTERFERENCE, PASAL 33 UU ITE); • PENYALAHGUNAAN ALAT DAN PERANGKAT (MISUSE OF DEVICE, PASAL 34 UU ITE).
  • 25.
    SECARA GARIS BESARPERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG MENURUT UU ITE DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU : • NON HACKING, SIFATNYA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MENJADI DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK • HACKING, YAITU MEMBOBOL KOMPUTER/SISTEM ELEKTRONIK • PERBUATAN DILARANG SELAIN NON HACKING DAN HACKING 25
  • 26.
  • 27.
    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribu - sikan dan/atau mentransmi -sikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan perjudian yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27
  • 28.
    1. PERBUATAN YANGMELANGGAR KESUSILAAN / PORNOGRAFI • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (1) • ANCAMAN PIDANA (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • APABILA MENYANGKUT KESUSILAAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MAKA PIDANANYA DITAMBAH SEPERTIGA DARI PIDANA POKOK (PASAL 52 AYAT (1). 28
  • 29.
    2. PERJUDIAN ONLINE(E-GAMBLING ATAU ONLINE GAMBLING) • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT 2 • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • YANG DAPAT DIKENAI PASAL 27 AYAT (2) JO PASAL 45 AYAT (1) HANYA PENYELENGGARA PENGELOLA PERJUDIAN. 29
  • 30.
    3. PENGHINAAN DAN/ATAUPENCEMARAN NAMA BAIK • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (3) • DIDALAM DUNIA MAYA (CYBER), PERBUATAN INI DIKENAL DENGAN ISTILAH CYBER STALKING, DIMANA PELAKUNYA DISEBUT CYBER STALKER. • KATA STALKING MEMILIKI ARTI : GANGGUAN-GANGGUAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS/TANPA HENTI DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG TIDAK DIINGINKAN OLEH PIHAK YANG DIGANGGU, MISALNYA PENGIRIMAN EMAIL YANG BERISI KATA-KATA KASAR ATAU KATA-KATA CABUL. • ANCAMAN PIDANA : (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) 30
  • 31.
    PASAL 27 AYAT(3) JO PASAL 45 AYAT (1) UU ITE BERBUNYI: “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).”
  • 32.
  • 33.
    mendistribusikan dapat dipahamisebagai persamaan kata dari menyebarkan atau menyampaikan kepada pihak lain, mentransmisikan dapat dipahami sebagai bentuk istilah teknis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam ITE yang intinya adalah menyalurkan ke media lain, membuat dapat diakses dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem ITE yang melibatkan banyak jaringan
  • 34.
    Setiap orang yangdengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
  • 35.
    “ANIMUS INJURIANDI” (MAKSUD/NIAT PELAKU MENGHINA) CUKUP DENGAN ADANYA KESADARAN, PENGETAHUAN, ATAUPUN PENGERTIAN PADA PELAKU BAHWA PERNYATAANNYA OBJEKTIF YANG AKAN BERAKIBAT MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG. SEHINGGA MUNCUL DOKTRIN YANG MENYATAKAN BAHWA BUKAN TUJUAN UTAMA ADALAH SENGAJA UNTUK MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG DAPAT DIANCAM PIDANA, TETAPI KARENA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DINILAI TELAH MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG.
  • 36.
    TERHADAP PERNYATAAN-PERNYATAAN YANGDAPAT MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISAMPAIKAN KE MUKA UMUM ATAU PUBLIK MENURUT HUKUM DAPAT DILAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAPNYA. HAL ITU TERKAIT DENGAN “PRIVATE CORRESPONDENCE” YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK DIPERBOLEHKAN UNTUK DIJADIKAN SUBJEK MAUPUN OBJEK PEMIDANAAN TERHADAP HAL-HAL YANG BERSIFAT PRIBADI. SYARAT PUBLISITAS DAN DEMOKRASI MENJADI PENTING DALAM MENILAI APAKAH PERNYATAAN TERSEBUT TERMASUK DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK ATAU TIDAK. TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANAAKAN SELALU DI DASARI ADANYA UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM. SEHINGGA SYARAT PENYAMPAIAN KE UMUM MENJADI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN.JANGAN SAMPAI HALHAL YANG BERSIFAT PRIBADI DAPAT DIKENAKAN PIDANA PELANGGARAN UU ITE
  • 37.
    SEJAK DIPUTUSKAN OLEHMAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2009 YANG LALU BAHWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE ADALAH MERUPAKAN DELIK ADUAN, MAKA DIPERLUKAN KEAKTIFAN DARI PIHAK YANG MERASA TERCEMAR NAMANYA. TANPA DISADARI BAHWA DELIK ADUAN JUGA MEMILIKI POTENSI YANG CUKUP BESAR UNTUK MENJERAT SESEORANG DALAM HUKUM. AKIBAT DARI PERUBAHAN MENJADI DELIK ADUAN INI MAKA TERJADI PENINGKATAN YANG CUKUP BANYAK TERHADAP KASUS- KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK. APARAT PENEGAK HUKUM MENERIMA BANYAK PENGADUAN DARI ORANG-ORANG YANG MERASA NAMANYA DIRUGIKAN. DELIK ADUAN YANG PADA INTINYA MENUNTUT PERAN AKTIF DARI PIHAK YANG MERASA DICEMARKAN NAMA BAIKNYA DAPAT MEMBUKA PELUANG KEPADA SESEORANG YANG TIDAK SUKA KEPADA ORANG LAIN UNTUK MEMPERKARAKAN KEDALAM RANAH HUKUM. APARAT PENEGAK HUKUM AKAN MEMPROSES SEGALA PELAPORAN DARI PIHAK-PIHAK YANG MERASA TERCEMAR NAMA BAIKNYA, MESKIPUN ITU TERDAPAT HAL-HAL YANG MELATARBELAKANGINYA ATAU SEBAB-SEBAB KENAPA ITU DAPAT TERJADI, NAMUN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA TETAP BERJALAN
  • 38.
    KETIADAAN ALASAN PEMBENAR DALAMPASAL 27 AYAT (3) UU ITE TIDAK DIPERLUKAN ADANYA ALASAN PEMBENAR DALAM MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK. JIKA DEMIKIAN SEOLAH-OLAH DOKTRIN UNTUK MEMBELA DIRI DAN ALASAN PEMBENAR TIDAK ADA DALAM RUMUSAN PASAL INI. KETIADAAN ALASAN PEMBENAR AKIBAT DARI TIDAK ADANYA JENIS PENCEMARAN NAMA BAIK SEPERTI TERDAPAT DALAM PASAL 310 KUHP TERSEBUT. SEHINGGA DENGAN ITU, MAKA TERBUKA KEMUNGKINAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENAFSIRKAN KAPAN DAPAT DAN TIDAKNYA DILAKUKAN PROSES PIDANA.
  • 39.
    • BUKTI ELEKTRONIK(DIGITAL EVIDENCE). MENURUT CASEY, ALAT BUKTI ELEKTRONIK ADALAH INFORMASI ELEKTRONIK YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGHUBUNGKAN DENGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DAN PELAKU KEJAHATAN TERSEBUT. • SEDANGKAN MENURUT COHEN, ALAT BUKTI ELEKTRONIK ADALAH PRODUK DARI PROSES FORENSIC DIGITAL. FORENSIC DIGITAL ADALAH IDENTIFIKASI KEGIATAN YANG MEMERLUKAN INVESTIGASI (MENENTUKAN SUMBER DIGITAL YANG TERKAIT), MENGUMPULKAN INFORMASI, MEMASTIKAN KEASLIAN INFORMASI, MENGANALISIS INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.BUKTI ELEKTRONIK MENURUT KERR MEMILIKI KONTEKS YANG BERBEDA DARI PADA BUKTI FISIK SEPERTI PADA UMUMNYA, KARENA DALAM ALAT BUKTI ELEKTRONIK HANYA ADA DALAM BENTUK NOL DAN SATU.KARENA PERBEDAAN TERSEBUT MAKA DIPERLUKAN PERLAKUAN YANG BERBEDA DALAM PENGGUNAANYA DALAM HUKUM. DALAM LEGISLASI DAN PRAKTEK YANG BERLANGSUNG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) PADA DASARNYA MENGAKUI BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
  • 40.
    TIGA KLASIFIKASI BENTUKALAT BUKTI SECARA ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKUI SECARA HUKUM, YAITU: 1) DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DISAMAKAN DENGAN DOKUMEN SURAT; 2) TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DISAMAKAN DENGAN TANDA TANGAN TULISAN TANGAN; 3) SURAT ELEKTRONIK SAMA DENGAN SURAT MELALUI POS. SEMUA ALAT BUKTI ELEKTRONIK TERSEBUT MUNCUL DARI SUATU SISTEM YANG DICIPTAKAN DARI PERALATRAN ELEKTRONIK, SEHINGGA DALAM MELAKUKAN VALIDASI KEBENARANNYA TERGANTUNG PULA PADA PERALATAN TERSEBUT.
  • 41.
    4. PEMERASAN DAN/ATAUPENGANCAMAN • DASAR HUKUM PASAL 27 AYAT (4) • PEMERASAN DISINI SAMA PENGERTIANNYA DENGAN ISTILAH BLACK MAIL DIDALAM BAHASA INGGRIS. • SEDANGKAN PENGANCAMAN ADALAH MENYAMPAIKAN ANCAMAN TERHADAP PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI OLEH PIHAK YANG DIANCAM DAN SANGAT MENGKHAWATIRKAN BAGI PIHAK DIANCAM APABILA ANCAMAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHINYA. • ANCAMAN PIDANA : (PASAL 45 AYAT (1): PENJARA MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) 41
  • 42.
    Pasal 28 ayat(1) Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak menyebarka n berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatk an kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1)
  • 43.
    5. PENYEBARAN BERITABOHONG DAN PENYESATAN • DASAR HUKUM PASAL 28 AYAT (1) • MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 6 BULAN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN ITU HARUS TERKAIT DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK • TINDAK PIDANA YANG DIATUR DIDALAM PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (2) INI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MATERIIL, ARTINYA PELAKU HANYA DAPAT DIBEBANI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APABILA AKIBAT PERBUATANNYA YANG TELAH TERJADI MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). 43
  • 44.
    Pasal 28 ayat(2) Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolonga n (SARA) Pasal 28 ayat (2)
  • 45.
    6. PENYEBARAN INFORMASIYANG BERMUATAN SARA (SUKU, AGAMA,RAS DAN ANTARGOLONGAN) • DASAR HUKUM PASAL 28 AYAT (2) • BERTUJUAN MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN ANTAR INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU YANG BERMUATAN SARA. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 45 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 6TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DISINI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA FORMIL. • ARTINYA, SEKALIPUN AKIBAT YANG DINGINKAN OLEH PELAKU TIDAK SAMPAI TERJADI, MAKSUDNYA TIDAK TIMBUL RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN ANTAR INDIVIDU DAN/ATAU MASYARAKAT, NAMUN SI PELAKU DAPAT DIPIDANA 45
  • 46.
    Pasal 29 Setiap orang denga n sengaj a dan tanpa hak mengirimka nInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29
  • 47.
    PASAL 29 UUNO. 11/2008 SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI. SKB 2021 ; PASAL 29 UU NO. 1/2024 SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA LANGSUNG KEPADA KORBAN YANG BERISI ANCAM.RN KEKERASAN DAN/ ATAU MENAKUT- NAKUTI. NASKAH AKADEMIK…..PERUBAHAN ATURAN INI UU NO. 1/2024  PEMBAHASAN DI DPR  RISALAH PEMBAHASAN PENJELASAN AHLI  YANG DIMAKSUD DENGAN "KORBAN" ADALAH ORANG YANG MENGALAMI PENDERITAAN FISIK, MENTAL, DAN/ ATAU KERUGIAN EKONOMI YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK PIDANA. TERMASUK DALA PERBUATAN YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN INI ADALAH PERUNDUNGAN DI RUANG DIGITAL (CYBER BULLGING).
  • 48.
    7. PENGIRIMAN INFORMASIBERMUAT AN ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT - NAKUTI • DASAR HUKUM PASAL 29 • PERBUATAN YANG DIATUR DIDALAM PASAL INI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI CYBER TERRORISM. • HASIL STUDI MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU CIRI DARI PERBUATAN TERORISME ADALAH MENYEBARKAN KETAKUTAN KEPADA SASARANNYA. • ANCAMAN PIDANANYA PASAL 45 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 12 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH) 48
  • 49.
    HACKING (MEMBOBOL KOMPUTER /SISTEM ELEKTRONIK) 49
  • 50.
    50 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain Dengan caraapapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau Dokumen Elektronik Dengan cara apapun Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman Pasal 30
  • 51.
    8. PEMBOBOLAN KOMPUTERDAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK, YANG TERDIRI DARI 8.1. MEMBOBOL KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG BERTUJUAN UNTUK MENGAKSES SAJA DENGAN CARA APAPUN. • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (1) • PERBUATAN INI DIKENAL DENGAN APA YANG DISEBUT “HACKING”. • APABILA TERJADI PADA DUNIA NYATA, MAKA HACKING IBARAT MEMASUKI HALAMAN ATAU TANAH ORANG LAIN TANPA IJIN PEMILIKNYA (“TRESPASSING”). • PELAKU HACKING DISEBUT HACKER. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT 1) : PENJARA MAKSIMAL MAKSIMAL 6 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.600.000.000,00 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) 51
  • 52.
    8.2. MEMBOBOL KOMPUTERDAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG SELAIN BERTUJUAN UNTUK MENGAKSES JUGA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (2) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN DAN/ATAU DENDA RP.700.000.000,00 (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) 52
  • 53.
    8.3. MEMBOBOL KOMPUTERDAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK YANG BERTUJUAN SELAIN UNTUK MENGAKSES JUGA UNTUK MENAKLUKKAN SISTEM PENGAMANAN DARI SISTEM KOMPUTER YANG DIAKSES ITU • DASAR HUKUM PASAL 30 AYAT (3) • MENAKLUKKAN TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN CARA MELANGGAR, MENEROBOS, MELAMPAUI ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 46 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) 53
  • 54.
    PERBUATAN YANG DILARANGOLEH PASAL 30 AYAT (2) DAN PASAL 30 AYAT (3) DIKENAL DENGAN APA YANG DISEBUT “CRACKING”, BEDANYA TERLETAK PADA TUJUAN PELAKUNYA. PADA PASAL 30 AYAT (2) TUJUAN PELAKUNYA ADALAH UNTUK “MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK.” SEDANGKAN TUJUAN PELAKU DALAM PASAL 30 AYAT (3) ADALAH “MELANGGAR, MENEROBOS, MELAMPAUI ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN.” APABILA CRACKING TERJADI DIDUNIA NYATA MAKA HAL TERSEBUT SAMA DENGAN PENCURIAN (“BURGLARY”) 54
  • 55.
    55 55 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Melakukan intersepsi atau penyadapa n Atas transmisiinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan Atas Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain Pasal 31 Melakukan intersepsi
  • 56.
    9. INTERSEPSI ATAUPENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DISIMPAN DALAM KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK, YANG TERDIRI DARI : 9.1. MELAKUKAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN • DASAR HUKUM PASAL 31 AYAT (1) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 47) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) 56
  • 57.
    9.2. MELAKUKAN INTERSEPSIATAU PENYADAPAN ATAS TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 31 AYAT (2) • INTERSEPSI/PENYADAPAN DALAM HAL SEDANG BERLANGSUNGNYA TRANSMISI ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK. • INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TIDAK BERSIFAT PUBLIK • INTERSEPSI/PENYADAPAN ITU MENYEBABKAN MAUPUN TIDAK MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN, PENGHILANGAN DAN/ATAU PENGHENTIAN ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG SEDANG DITRANSMISIKAN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 47) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH). 57
  • 58.
    58 58 58 Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak atau melawan hukum dengan cara apapun Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
  • 59.
    10. MENGUSIK INFORMASIELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (1) • YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MENGUSIK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK ADALAH : MENGUBAH, MENAMBAH, MENGURANGI, MELAKUKAN TRANSMISI, MERUSAK, MENGHILANGKAN, MEMINDAHKAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK. • APABILA HANYA MENGAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PUBLIK (TIDAK BERSIFAT RAHASIA), MAKA HAL TERSEBUT TIDAK DILARANG. MISALNYA MENGAKSES SITUS HUKUMONLINE, LEGALITAS.ORG DLL. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 48 AYAT (1) : PENJARA MAKSIMAL 8 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.2.000.000.000,00 (DUA MILIAR). • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (3) • APABILA PERBUATAN MENGUSIK TERSEBUT MENGAKIBATKAN TERBUKANYA SUATU INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERSIFAT RAHASIA MENJADI DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK DENGAN KEUTUHAN DATA YANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, MAKA ANCAMAN PIDANANYA BERDASARKAN PASAL 48 AYAT (3) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH) 59
  • 60.
    11. MEMINDAHKAN ATAUMENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK KEPADA SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN YANG TIDAK BERHAK. • DASAR HUKUM PASAL 32 AYAT (2) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 48 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 9 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.3.000.000.000,00 (TIGA MILIAR RUPIAH) 60
  • 61.
    61 Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak atau melawan hukum Melakukan tindakan apapun Berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Pasal 33
  • 62.
    12. TINDAK PIDANAYANG DILAKUKAN BERAKIBAT TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU MENGAKIBATKAN SISTEM ELEKTRONIK MENJADI TIDAK BEKERJA SEBAGAIMANA MESTINYA. • DASAR HUKUM PASAL 33 • SASARAN ATAU KORBAN DARI TINDAK PIDANA INI ADALAH TERJADINYA GANGGUAN TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK, SEHINGGA PENGGUNA TIDAK BISA MENGAKSES LAYANAN INTERNET. • TINDAK PIDANA INI DIKENAL DENGAN ISTILAH : • DENIAL OF SERVICE ATTACK (DOS ATTACK); • DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK (DDOS ATTACK) • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 49) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA INI MASUK KATEGORI TINDAK PIDANA MATERIIL, KARENA PELAKU HANYA DAPAT DIPIDANA APABILA AKIBAT PERBUATANNYA TELAH TERJADI. 62
  • 63.
    13. MEMBOBOL KOMPUTERDAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH DAN/ATAU UNTUK LAYANAN PUBLIK • DASAR HUKUM PASAL 52 AYAT (2) • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 37 TERHADAP KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK SERTA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH DAN/ATAU YANG DIGUNAKAN UNTUK LAYANAN PUBLIK. • PASAL 52 AYAT (2) INI MERUPAKAN LEX SPESIALIS DARI PASAL 30 SAMPAI DENGAN PASAL 37 UU ITE. • ANCAMAN PIDANANYA DENGAN PIDANA POKOK DITAMBAH SEPERTIGA 63
  • 64.
    PERBUATAN DILARANG SELAINHACKING DAN NON HACKING 64
  • 65.
    65 65 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawa n hukum Memproduks i,menjual, mengadaka n untuk digunakan, mengimpor, mendistribusi kan, menyediaka n atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Pasal 34 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
  • 66.
    13. TINDAK PIDANAKOMPUTER YANG MENYANGKUT PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK • DASAR HUKUM PASA 34 AYAT (1) • TINDAK PIDANA INI BERUPA MEMPRODUKSI, MENJUAL, MENGADAKAN UNTUK DIGUNAKAN, MENGIMPOR, MENDISTRIBUSIKAN, MENYEDIAKAN, ATAU MEMILIKI : a. PERANGKAT KERAS ATAU PERANGKAT LUNAK KOMPUTER YANG DIRANCANG ATAU SECARA KHUSUS DIKEMBANGKAN UNTUK MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33; b. SANDI LEWAT KOMPUTER, KODE AKSES, ATAU HAL YANG SEJENIS DENGAN ITU YANG DITUJUKAN AGAR SISTEM ELEKTRONIK MENJADI DAPAT DIAKSES DENGAN TUJUAN MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 50) : PENJARA MAKSIMAL 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) • PENGECUALIAN OLEH PASAL 34 AYAT (2), YAITU APABILA TINDAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) BERTUJUAN UNTUK PENELITIAN, PENGUJIAN SISTEM ELEKTRONIK, UNTUK PERLINDUNGAN SISTEM ELEKTRONIK ITU SENDIRI SECARA SAH DAN TIDAK MELAWAN HUKUM. 66
  • 67.
    67 67 Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak atau melawan hukum Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilang an, pengrusaka n informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Pasal 35
  • 68.
    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatk an kerugian bagi orang lain Pasal 36
  • 69.
    14.TINDAK PIDANA KOMPUTERYANG MERUGIKAN ORANG LAIN • DASAR HUKUM PASAL 36 • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 34 DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN. • ANCAMAN PIDANANYA (PASAL 51 AYAT (2) : PENJARA MAKSIMAL 12 TAHUN DAN/ATAU DENDA MAKSIMAL RP.12.000.000.000,00 (DUA BELAS MILIAR RUPIAH) • TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 INI DIRUMUSKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MATERIIL, ARTINYA TIMBULNYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAK-TINDAK PIDANA KOMPUTER HARUS SUDAH TERJADI AGAR PELAKU DAPAT DIPIDANA. 69
  • 70.
    15. TINDAK PIDANAYANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA • DASAR HUKUM PASAL 37 • MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 36 DILUAR WILAYAH INDONESIA TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK YANG BERADA DI WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA • PASAL INI MERUPAKAN PERLUASAN YURISDIKSI DARI BERLAKUNYA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PASAL 27 S/DENGAN PASAL 36 UU ITE. 70
  • 71.
    16. TINDAK PIDANAKOMPUTER/SISTEM ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (CORPORATE CRIME) • DASAR HUKUM PASAL 52 AYAT (4) • UU ITE MENGADOPSI KONSEP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (CORPORATE CRIME) • APABILA KORPORASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 S/D PASAL 37, MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA POKOK DITAMBAH DUAPERTIGA 71

Editor's Notes

  • #7 https://unsplash.com/photos/man-in-blue-scrub-suit-standing-near-white-and-black-office-rolling-chair-UNkNx6Hn9Fs