Uploaded byBiotani & Bahari Indonesia
Cakupan kerja klhk digerus
Artikel ini membahas tentang pergeseran kewenangan dalam pengelolaan sampah plastik di lautan di Indonesia, di mana Kemenko Kemaritiman semakin aktif sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tampak berkurang perannya. Opini penulis mengungkapkan kekhawatiran terhadap kurangnya koordinasi antara Kemenko dan KLHK, serta potensi dampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan terbaru Kemenko Perekonomian yang membatalkan nota kesepahaman dengan WWF Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan isu lingkungan.
Cakupan kerja klhk digerus
- 1. 1 Cakupan Kerja KLHKDigerus, Mantablah Kemenko Kemaritiman, Tapi Kemenko Perekonomian Spekulatif? Opini: Riza V. Tjahjadi Biotani Bahari Indonesia Sejak kwartal akhir 2016 silam saya menyaksikan bahwa issu sampah plastik di lautan telah menjadi garapan kantor Kemenko Kemaritiman di kancah internasional. Di mata saya ini dimulai dengan suatu acara simposium atau semacam itu digelar di salah satu hotel bintang lima di pusat kota Jakarta. Saya dan beberapa sobat hadir tetapi hanya untuk menyaksikan meja pameran kreasi daur ulang seorang teman.
- 2. 2 Selang beberapa bulanberikut di kwartal pertama 2017 semakin santer bahwa issu sampah plastik di lautan sudah digotong oleh kantor Kemenko Kemaritiman menyongsong suatu konferensi internasional di lingkup PBB di New York. Nah, kali ini suara yang mempertanyakan kewenangan kantor Kemenko Kemaritiman sudah bermunculan. Kenapa bukan KLHK? Apa sudah adakah koordinasi, dsb. Dua contoh di atas menegaskan cakupan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkurang bebannya dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik di lautan/ samudra. Sebaliknya kantor Kemenko Kemaritiman semakin moncer dengan meluasnya aktivitas termasuk teken-meneken perikatan legal dengan negara lain untuk proyek ini dan itu. Masih tentang sampah, kali ini sempat mencuat kegalauan di kalangan pimpinan KLHK terhadap ide pembentukan satu badan pengelolaan sampah nasional oleh kantor Kemenko Perekonomian pada 29 Agustus silam - demi (katanya) percepatan dalam pengelolaan sampah, dst. Pada minggu pertama September silam saya bahkan mendengar langsung bahwa menteri KLHK sendiri yang akan menanyakan sendiri mengenai ide itu kepada Menko Perekonomian. Tetapi hingga hari ini saya tidak mendengar apapun kelanjutan kasus tersebut. Dan, yang teranyar adalah lagi-lagi kantor Kemenko Perekonomian tanpa banyak diketahui publik telah meneken Nota Kesepahaman (MOU) bersama WWF Indonesia untuk merealisasikan pekerjaan pelaksanaan pengelolaan proyek (PMO) terhadap Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Sempat heboh beberapa hari silam, ternyata, pada hari Rabu 25 Oktober MOU itu dibatalkan bersama. Dari uraian ringkas dan sama sekali tidak mendalam dapatlah saya katakan: Apa yang terjadi tersebut menunjukkan gejala menguatnya peran dan fungsi sebagai eksekutif. Sampai sejauh ini kecenderungan di atas memang belum saya memperoleh gambaran dampak negatif pada publik, tetapi saya pertanyakan: Apakah sudah terdapat kesepakatan yang jelas antara kantor Kemenko dan KLHK dalam hal penyelenggaraan issu-issu yang secara legal dalam cakupan KLHK? Lebih luas lagi, apakah fungsi koordinasi pada level kementerian koordinator kurang dikedepankan daripada keeksekutifan (proyek), meskipun bila perlu (secara spekulatif tanpa kekokohan legalnya) menggerus lahan kerja kementerian? Nah..! Semoga akan ada gambaran yang jelas bagi publik. Dan... bagi internal pegawai KLHK jangan cepat prejudice, juga jangan under estimate) tetapi pahami persepsi saya akan kegesitan dan kelihaian penggerus bersama kompanyonnya. Karena sesungguhnya saya tidak respek dengan implementasi kekuasaan yang telah menyiptakan penggerusan "lahan kerja" tanpa kejelasan tuntas terhadap pemegang amanah penyelenggaraan mengelola dan upayakan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik bagi bangsa ini. Ciledug 27 Oktober 2017
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9. 9 Kemenko Perekonomniam Batalkanbersama WWF Indonesia Tentang PMO PS