Dokumen ini membahas peranan pers dalam masyarakat demokrasi, menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial dan penggerak inisiatif masyarakat. Selain itu, dokumen ini menjelaskan sistem pers di berbagai negara, termasuk kebebasan dan batasan yang dihadapi, serta sifat dan tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsinya. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya pers dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat di era globalisasi.

1. PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Diajukan untuk memenuhi syarat ketuntasan nilai mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan
Disusun Oleh : Putri Putih Puspa Asri
Kelas : 3 Kimia Industri 5
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 BANDUNG
PROGRAM KEAHLIAN: KIMIA INDUSTRI, TEKNOLOGI PENCELUPAN,
ANALISIS KIMIA, FARMASI
Jalan Soekarno-Hatta No.596 Tlp./Fax. (022) 7563077 Bandung 40286
Web: www.smkn7bandung.sch.id
E-mail: info@smkn7bandung.sch.id
BANDUNG
2012

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu ciri menonjol negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk
berekspresi. Kebebasan berekspresi dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti
berkesenian, menyampaikan protes, atau menyebarkan gagasan melalui media cetak.
Media ekspresi dan penyebarluasan gagasan yang banyak dikenal masyarakat adalah pers.
Pada kehidupan masyarakat demokratis, salah satu peranan penting pers adalah
sebagai pengggerak prakarsa masyarakat, memperkenalkan usaha-usahanya sendiri, dan
menemukan potensi-potensinya yang kreatif dalam usaha memperbaiki
perikehidupannya. Pers juga mengemban misi sebagai salah satu alat kontrol sosial
terhadap pemerintah. Dunia pers dalam perspektif demokrasi telah menemukan jati diri
dan kebebasannya yang mampu menembus batas-batas negara baik dalam bidang politik,
ekonomi, sosial-budaya, hukum, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu,
memasuki era globalisasi baik komponen birokrasi maupun masyarakat harus bersikap
arif dan bijaksana dalam menanggapi kritik dan saran yang dilontarkan dunia pers.
1.2 Rumusan Masalah
 Apa pengertian pers?
 Bagaimanakah sistem pers di berbagai negara?
 Apakah fungsi dan peranan pers?
 Bagaimanakah kebebasan pers Indonesia?
 Apakah dampak dari penyalahgunaan kebebasan media?
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai syarat ketuntasan nilai
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
1.4 Manfaat
 Dapat memberikan penjelasan tentang pers di Indonesia
 Dapat membantu kita untuk lebih kritis dalam menanggapi komentar-komentar pers
saat ini.

3. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pers
Ada beberapa pengertian tentang pengertian pers, salah satunya yaitu dalam
Ensiklopedi Pers Indonesia, disebutkan bahwa istilah pers merupakan sebutan bagi
penerbit/ perusahaan/ kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan.
Sebutan ini bermula dari cara bekerjanya media cetak yang awalnya menekankan
huruf-huruf di atas kertas yang akan dicetak. Dengan demikian, segala barang yang
dikerjakan dengan mesin cetak disebut pers.
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa
yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta grafik dan data maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran
yang tersedia.
Menurut Profesor Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit berarti
penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis.
Sebaliknya, pers dalam arti luas memasukan di dalamnya semua media mass
communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan
kata-kata tertulis maupun lisan. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pers
dalam arti sempit merupakan manifestasi dari “freedom of the press”,sedangkan pers
dalam arti luas merupakan manifestasi dari “freedom of speech”, dan keduanya
tercakup oleh pengertian “freedom of expression”.
L. Taufik, dalam bukunya “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia”,
menyatakan bahwa pengertian pers terbagi atas dua, yaitu pers dalam arti sempit dan
pers dalam arti luas.
Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid,
dan bulein-buletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media cetak.
Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi,
film, dan internet.

4. Leksikon Komunikasi, pers berarti: 1) usaha percetakan dan penerbitan, 2)
usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar,
majalah, radio, dan televisi. Sedangkan istilah “press” berasal dari istilah bahasa
Inggris “to press” yamg artinya menekan, selanjutnya press atau pers diartikan
sebagai surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) dan pers dalam arti luas yang
menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).
2.2 Sistem Pers di Beberapa Negara
a. Sistem pers barat (USA)
Di negara-negara Barat yang diwakili oelh Amerika dan Eropa, kebebasan
pers diyakini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap
individu. Oleh sebab itu masyarakat meminta kepada negara agar memberikan
kemerdekaan dengan tanpa turut campur terlalu dalam terhadap kehidupan pers.
Perihal kebebasan pers di Amerika, yang mengusung falsafah “liberalisme”,
telah mengundang pro dan kontra dalam beberapa kasus. Jika dilihat dari aspek pers,
hubungan pers dengan pemerintah Amerika Serikat dapat digambarkan sebagai
hubungan persaingan. Artinya, pers Amerika Serikat bebas dari campur tangan
pemerintahanya dan demikian pula sebaliknya sehingga terdapat persaingan di antara
pers dengan pemerintah, terutama dalam hal mengembangkan diri dan kepemimpinan.
Di Amerika Serikat, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah, artinya pers
bukan merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara sosialis.
Di sisi lain perlu dipahami pula bahwa hubungan antara pers, pemerintah, dan
masyarakat di Amerika dan Eropa sesungguhnya dapat digambarkan sebagai “upaya
saling mengontrol”. Artinya, walaupun ideologi kebebasan yang dianut memberi
kemerdekaan berekspresi, tetapi bukan berarti semuanya tanpa kontrol. Hubungan
yang demikian dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat serta
masyarakat sipil yang juga kuat. Kondisi yang demikian memberi sumbangan penting
bagi terbangunnya kehidupan sosial yang demokratis.

5. b. Sistem pers komunis (Rusia)
Heinz Ditriech Fisher dan John C. Merril, dalam buku “International
Communications” yang dikutip oleh F. Rachmadi, menyatakan membicarakan sistem
pers Uni Soviet (Rusia), tidak dapat terlepas dari tiga nama tokohyang meletakan
dasar sistem pers uni soviet. Mereka adalah Lenin, Stalin, dan Khrushchev. “Menurut
Lenin, pers harus melayani kepentingan kaum buruh yang merupakan kelompok
mayoritas”. Dijelaskan lebih lanjut, Lenin adalah pencetus teori pers komunis dan
Stalin adalah orang yang menerapkan ajaran Lenin. Stalin adalah pribadi yang
membuat lembaga sensor, penekanan-penekanan, dan sebagainya, sedangkan
Khrushchev lebih menyadari bahwa pers itu ternyata dapat juga menjadi forum
pertukaran pendapat.
Secara ringkas, fungsi pers di bekas negara Uni Soviet (Rusia) seperti yang
ditulis oleh F. Rachmadi, adalah sebagai berikut:
1. Pers sebagai alat propaganda, agitato, dan organisator kolektif.
2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan
massa.
3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memobilisasi dan mengorganisir
massa untuk pembangunan ekonomi.
4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit, keputusan, instruksi yang
dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh Pemerintah Rusia
serta bahan publikasi lain dari pemerintahan.
5. Pers berfungsi sebgai alat unttuk melakukan kontrol dan kritik.
Sesuai dengan fungsi dan peranan pers di Rusia, mereka tidak mementingkan
pemberitaan, karena badan sensor tidak akan memberi izin untuk memberitakan
kejadian-kejadian penting yang tidak dikehendaki, serta menghindari pemberitaan-
pemberitaan tentang hak asasi manusia.
c. Sistem pers di negara berkembang
Pers di negara-negara berkembang hingga kini, kebanyakan berada dalam
proses transisi dan transformasi dari nilai-nilai lama (kolonial) ke nilai-nilai baru

6. (nasional). Dengan demikian berarti mereka berada dalam proses mencari bentuk
yang paling tepat, atau sedang berusaha keras untuk menemukan identitas dirinya.
Ciri-ciri khusus sistem pers pada negara-negara berkembang umumnya adalah sebagai
berikut :
1. Sistem persnya cenderung mengikuti sistem pers negara bekas
penjajahnya.
2. Pers di negara berkembang sampai saat ini berada dalam bentuk transisi. Ia
masih berusaha mencari bentuk yang tepat atau mencari identitas. Karena
masih dalam taraf transisi, pers negara berkembang biasanya kurang stabil.
3. Negara berkembang umumnya sedang membangun. Hal ini menyebabkan
pers dituntut untuk bisa berperan sebagai agent of social change, di mana
pers bersama pemerintah mempunyai tangggung jawab atas keberhasilan
pembangunan
4. Secara umum kebebasan pers di negara berkembang diakui
keberadaannya, tetapi dalam pelaksanaanya terdapat pembatasan-
pembatasan. Hal ini disebabkan karena pers dituntut untuk ikut menjamin
atau mengusahakan stabilitas politik dan ikut serta dalam pembangunan
ekonomi. Pada umumnya, sistem persnya menganut sistem tanggung
jawab sosial (social responsibility).
5. Pada umumnya, pers di negara berkembang mengalami masalah yang
sama di bidang komunikasi, yaitu ketimpangan informasi, monopoli, dan
pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi. Hal ini
mengakibatkan adanya dominasi negara maju atas negara berkembang di
bidang informasi dan komunikasi.
6. Sistem dan pola hubungan antara pers dan pemerintah mempunyai tendesi
perpaduan antara sistem-sistem yang ada (libertarian, authoritarian, social
responsibility, dan lain-lain).
2.3 Sifat, Fungsi, dan Peranan Pers
a. Sifat pers
Ideologi atau falsafah yang dianut setiap negara akan berpengaruh terhadap
sifat pers yang ada di negara tersebut. Oleh sebab itu, sifat pers antara satu negara

7. dengan negara lainnya tidak sama. Hingga sekarang paling tidak terdapat 6 (enam)
sifat pers yang penerapannya berbeda. Keenam sifat pers itu adalah :
1. Liberal Democration Press (Pers Demokrasi Liberal)
Dalam hal ini kritik dan komentar pers dapat dilakukan kepada siapa saja,
termasuk kepala negara sekalipun. Contoh kasusnya adalah ketika
Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon yang tumbang setelah dihujat
habis-habisan oleh pers AS karena skandal “watergate”. Contoh
negaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa.
2. Communist Press (Pers Komunis).
Dalam hal ini suara pers harus sama dengan suara partai komunis yang
berkuasa dan wartawannya adalah orang-orang yang setia pada partai
komunis. Pers komunis umumnya berada di negra-negara sosialis yang
menganut ideologi komunis atau marxisme. Contohnya pada negara Rusia,
Cina, Kuba, Korea Utara, dan lain-lain.
3. Authoritarian Press (Pers Otoriter)
Pers otoriter terjadi pada saat pemerintahan Nazi Jerman (1936-1945) yang
sangat terkenal kekejamannya. Pers dilarang melakukan kritik kepada
pemerintah. Pers hanya untuk kepentingan penguasa. Contohnya di Jerman
pada masa Adolf Hitler dan Italia pada masa Musolini.
4. Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggungjawab)
Istilah ini semula merupakan slogan dari negara-negara Barat yang
menginginkan kebebasan pers harus dipertanggungjawabkan kepada
kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, karena negara-negara tersebut
masing-masing mempunyai pandangan berbeda terhadap pengertian bebas.
Maka kebebasan pers di setiap negara menjadi berbeda pula, tergantung
pada bobot yang dianut oleh masing-masing negara.
5. Development Press (Pers Pembangunan)
Untuk menyamakan pandangan terhadap pers pembangunan, Wilbur
Schramm memberikan batasan sebagai berikut:
a. Pers harus dapat menciptakan iklim pembangunan negaranya.
b. Pers harus mampu mengarahkan perhatian masyarakat dari kebiasaan
lama menjadi perilaku yang lebih maju lagi.
c. Pers harus mampu memperluas pandangan bagi masyarakat.

8. d. Pers harus dapat meningkatkan aspirasi dan mendorong masyarakat
berpola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik.
e. Pers harus bisa memperlebar tukar pikiran (diskusi) dan kebijakan
(policy).
f. Pers harus mampu menetapkan norma sosial.
g. Pers harus mampu membantu secara substansial dari semua jenis
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Contohnya adalah di Indonesia dan negara-negara Asia, Afrika dan
Amerika Latin.
6. Five Fondation Press (Pers Pancasila)
Dilahirkan oleh bangsa Indonesia karena falsafah negaranya adalah
Pancasila. Sampai sekarang belum ditemukan definisi yang tepat.
Beberapa tokoh pers memperkirakan bahwa sifat pers pancasila itu adalah
pers yang melihat segala sesuatu secara proporsional. Pers Pancasila
mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan dan
kemaslahatan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi pencasila.
b. Fungsi pers
Dalam tulisan Kusman Hidayat yang berjudul “Dasar-dasar Jurnalistik/Pers”
dinyatakan bahwa pers mempunyai 4 (empat) fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi pendidik, yaitu karya-karya cetaknya dengan segala isi, baik
langsung maupun tidak langsung dengan sifat keterbukaanya,
membantu masyarakat meningkatkan budayanya. Rubrik-rubrik
khusus, seperti ruang kebudayaan atau ruang ilmu pengetahuan dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat.
2. Fungsi penghubung, dengan ciri universalitasnya, pers merupakan
sarana lalu-lintas hubungan antar manusia. Melalui pers lembaga-
lembaga kemasyarakatan berusaha untuk menumbuhkan kontak antar
manusia sehingga tercipata saling pengertian dan saling tukar
pandangan bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia.
3. Fungsi pembentuk pendapat umum, rubrik-rubrik dan kolom-kolom
tertentu seperti tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok, dan lain-lain

9. merupakan ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada
khalayak pembaca.
4. Fungsi kontrol, dengan fungsi ini pers berusaha melakukan bimbingan
dan pengawasan terhadap masyarakat tentang tingkah laku yang benar
atau tingkah laku yang tidak dikehendaki khalayak.
c. Peranan pers
Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan
bahwa pers nasional melaksanakan peran sebagai berikut:
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati
kebhinekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Meperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Sedangkan menurut Jacob Oetama, dalam konteks masyarakat Indonesia pers
khusus sebgai berikut:
a. Tugas untuk memperkuat dan mengkreaatifkan konsensus-konsensus
dasar nasional.
b. Pers perlu mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam
masyarakatnya. Bukan untuk didiamkan, juga buakn serta merta
diberitakan begitu saja. Perlu diusahakan pemecahanya bersama
pemerintah dan masyarakat secara bijaksana dengan tetap berorientasi
maju.
c. Pers perlu menggerakan prakarsa masyarakat, memperkenalkan usaha-
usahanya sendiri, dan menemukan potensi-potensinya yang kreatif
dalam usaha memperbaiki perikehidupannya.
d. Pers menyebarluaskan dan memperkuat rasa mampu untuk mengubah
nasibnya sendiri.

10. e. Kekurangan, kegagalan, serta korupsi dilaporkan bukan untuk merusak
dan membangun rasa pesimis, tetapi untuk koreksi dan
membangkitkan kegairahan dan selalu melangkah maju. Karena itu
harus bersedia mengoreksi diri dan dikoreksi.
2.4 Kebebasan Pers Indonesia
Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara
tulisan maupun lisan, melalui pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan
pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakan keadilan, ketertiban, dan
keamanan dalam masyarakat. Demikian juga pers harus mempertimbangkan apakah
berita yang disebarkan dapat menguntungkan masyarakat luas atau memberi dampak
positif pada masyarakat dan bangsa. Inilah segi tanggung jawab dari pers. Jadi, pers
diberi kebebasan dengan disertai tanggung jawab sosial.
Selanjutnya, Komisi Kemerdekaan Pers menggariskan lima hal yang menjadi
tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yang merupakan ukuran pelaksanaan
kegiatan pers, sebagai berikut :
a. Pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara
jujur, mendalam, dan cerdas.
b. Pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik,
yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah diskusi di kalangan
masyarakat, walaupun berbeda pendapat dengan pengelola pers itu sendiri.
c. Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representatif dari
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada segelintir
kelompok minoritas dalam masyarakat yang juga memiliki hak yang sama
dalam masyarakat untuk didengarkan.
d. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian
tujuan dan nilai-nilai dalm masyarakat.
e. Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk
memperoleh berita sehari-hari. Ini berkaitan dengan kebebasan informasi
yang diminta masyarakat.

11. Adapun landasan hukum kebebasan pers Indonesia termaktub dalam:
a. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.
b. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
c. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2.5 Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media
Dalam kehidupan masyarakat, media massa dapat memberikan informasi atau
berita yang jelas dan akurat. Media massa dalam penyampaian beritanya untuk
kehidupan masyarakat memiliki manfaat yang cukup besar. Istilah media
mengandung makna untuk semua organisasi, baik swasta maupun pemerintah yang
bertugas mencari informasi kepada publik. Mereka menggunakan alat atau media
seperti koran, radio, televisi, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut
digunakan untuk manyampaikan pesan. Jika kebebasan pers yang terikat oleh Kode
Etik Jurnalistik di abaikan, akibatnya informasi yang disampaikan akan menyimpang
dari fungsi-fungsi pers yang ada.

12. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Istilah pers pada umumnya mengandung arti penerbitan yang berkaitan dengan media
massa atau wartawan. Dapat juga merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik baik cetak maupun elektronik.
2. Dalam pelaksanaan pers di beberapa negara, terdapat kebebasan pers yang ternyata
tidak sama antarnegara. Ada beberapa negara yang menganut pers Barat dan pers
Komunis. Demikian juga karakteristiknya, ada yang menerapkan teoti pers otoritarian,
libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis.
3. Perkembangan pers di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah pemerintah
Republik Indonesia terbentuk pada tahun 1945. Pasang surut pers di Indonesia dialami
baik pada masa revolusi, era demokrasi liberal, zaman Orde Lama atau Pers
Terpimpin, era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru, serta kebebasan pers Era
Reformasi.
4. Setiap negara memiliki karakteristik pers yang berbeda antara satu negara dengan
negara lain, hal ini sangat tergantung kepada ideologi atau falsafah yang dianutnya.
Ada 6 sifat pers yang kita kenal, yaitu pers demokrasi liberal, pers komunis, pers
otoriter, pers bebas dan bertanggungjawab, pers pembangunan, dan pers pancasila.
5. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan
penyebaran informasi memiliki visi yakni: ikut mencerdaskan masyarakat,
menegakan keadilan, dan memberantas kebatilan.
6. Kusman Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Jurnalistik/Pers”,
menyebutkan 4 fungsi pers, yaitu sebagai fungsi pendidik, fungsi penghubung, fungsi
pembentuk pendapat umum, dan fungsi kontrol.
7. Undang-undang pers yang pernah ada di Indonesia, antara lain: Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1966, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1982, dan terbaru Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.
8. Pers melalui organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah memiliki Kode
Etik Jurnalistik yang merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral
yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.

13. DAFTAR PUSTAKA
1. Budiyanto. 2007 “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII”. Jakarta:
Penerbit Erlangga.