Recommended
More Related Content
Similar to Peraturan Perundang undangan Kesehatan Lingkungan.pptx
Similar to Peraturan Perundang undangan Kesehatan Lingkungan.pptx (20)
Peraturan Perundang undangan Kesehatan Lingkungan.pptx
- 1. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) Kelompok 4 PRISILIATETILEWAN ARDIANWABULA ALANSUMATAN NURMIATIODE SARITOMIA SAODARUMBIA MIADESKIAMANABAN
- 2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatanmerupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional ( SKN) disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauanya sangat luas dan kompleks Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang mendukung setiap mencapai tingkat kesehatan yang ditetapkan dalam Pasal 162 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. Lingkungan hidup merupakan bagian yang terdiri dari kehidupan manusia. Dengan kata lain Lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian juga tentang kesehatan Lingkungan yang disusun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar kesehatan dan persyaratan-persyaratan kesehatan untuk keperluan sanitasi, kolam renang, air, dan pemandian umum.
- 4. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN Pasal 6 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Berarti, harus terbuka untuk umum, tidak boleh diskriminatif. Pasal 10 UU 36 tahun 2009 menyatakan “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Pasal 15 UU 36 tahun 2009 menyebutkan “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya” .
- 5. Pasal 152 Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Pasal 8 UU 36 tahun 2009 menyatakan “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan” Pasal 162 Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
- 6. Pasal 163 Pemerintah,pem erintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan • Limbah cair; • Limbah padat; • Limbah gas, • Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah • Binatang pembawa penyakit melip uti • Zat kimia yang berbahaya • Kebisingan yang melebihi ambang batas • Radiasi sinar pengion dan non pengion • Air yang tercemar • Udara yang tercemar • Makanan yang
- 7. Pasal 164 Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pasal 5 berbunyi : (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.