Dokumen tersebut membahas tentang proses pengawasan angkutan antar daerah di Provinsi Riau, termasuk masalah adanya travel ilegal yang tidak memiliki izin serta pelanggaran peraturan lainnya. Pengawasan diperlukan untuk menegakkan standar dan menindaklanjuti penyimpangan untuk menciptakan sistem transportasi yang berjalan dengan baik.

1. Proses Pengawasan Trayek Angkutan Antar
Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Pada Dinas
Perhubungan Provinsi Riau
Wahyu Muhaimin Wardana
1563201147

2.  Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh
masyarakat dengan Travel merupakan jasa pelayanan
transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus
berkapasitas 8-15 orang. Perusahaan Angkutan Umum adalah
badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun
2009 Pasal 1 ayat 21). Angkutan Antar Jemput adalah angkutan
penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi Riau khususnya
Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin
trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat
dari plat bewarna kuning serta memberikan tiket kepada
penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan
bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan
tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

3.  Namun tidak sedikit travel yang beroperasi di Kota
Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam UU No. 22
Tahun 2009. Sebagian travel tersebut tidak memiliki izin
layaknya sebagai angkutan umum, inilah yang dinamakan
dengan travel ilegal. Angkutan Antar Jemput adalah
angkutan penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi
Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput
ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari
pemerintah yang dapat dilihat dari plat bewarna kuning
serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan
trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang
atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap
serta berjadwal atau tidak berjadwal. Angkutan antar
jemput kini semakin berkembang.

4.  Pengawasan sangat berperan penting dalam melaksnakan
tugas dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang
dinas perhubungan, mengatasi permaslaaha AJDP (antar
jemput dalam provinsi dimana terdapat permasalah dalam
ajdp seperti trvael yang tudak berizin atau pelanggaran lalu
lintas lain nya dalam mengangkut penumpang.
 untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran
dan ketetapan pelaksanaan tugas atau menetapkan standar
pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan,
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya,menentukan dan mengukur
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan
koreksi yang diperlukan.

5.  Berdasarkan survei yang penulis lakukan secara
langsung dilapangan ditemui gejala- gejala mengenai
pengawasan AJDP (Angkutan Antar Jemput Provinsi)
di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, yaitu:
 Masih banyaknya angkutan umum yang tidak
memiliki ijin trayek atau ilegal, tidak membayar
retribusi. Sehingga merugikan angkutan umum resmi,
juga merugikan pemerintah dapat dilihat pada tabel
1.2
 Masih sering terjadinya pelanggaran seperti kondisi
kendaraan yang kurang layak (kaca pecah, ban sudah
habis, rem blong, dll.), masa uji kendaraan telah habis,
pelanggaran tarif angkutan dan lain-lain.

6. Konsep Teori
 Menurut Susatyo Herlambang proses pengawasan
biasanya dilakukan paling sedikit terdiri dari lima
tahapan sebagai berikut :
 1. Penetapan standar pelaksanaan
 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
 4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan
analisa penyimpangan.
 5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

7.  Adapun informan penelitian atau narasumber dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
 Kepala Dinas
 Sekretaris
 Kepala Bagian
 Kepala Sub. Bagian
 Pegawai
 Supir travel

8.  Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif,
yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara
menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di
instansi/ kantor tempat penelitian ini dilaksanakan,
kemudian dibandingkan dengan konsep maupun
teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap
permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian
mengambil kesimpulan yang berlaku umum