Survei perluasan lahan sawah di Nabire, Papua melibatkan kerja sama antara Kementan dan UGM untuk mendukung program perluasan 10.000 ha lahan sawah. Survei dilakukan oleh 3 tim ahli tanah, topografi, dan sosial ekonomi di 13 kampung, namun data calon petani dan lahan tidak lengkap karena sengketa lahan transmigrasi. Solusinya adalah mengumpulkan data dari dinas terkait, dan meminta kerja sama kelompok
1. THE BIGGEST CHALLENGE
Mengikuti Survey Perluasan Lahan Sawah di Nabire, Papua.
Kegiatan survey ini merupakan kerja sama antara Kementrian
Pertanian dan Universitas Gadjah Mada untuk mendukung
program percetakan 10000 ha lahan sawah.
Survey dibagi Menjadi 3 tim ahli
1) Tim Tanah : kesesuaian tanah untuk lahan sawah dan kualitas
air
2) Tim Topografi : infrastruktur, pemetaan calon lahan sawah dan
mendata calon pemilik dan penggarap lahan sawah
3) Tim Sosial Ekonomi : Melihat kondisi sosial ekonomi calon
petani dan calon lahan perluasan sawah, meminta ketersedian
dan kesiapan calon petani untuk menggarap lahan yang akan
dibuka untuk perluasan lahan sawah kemudian di sahkan
melalui tanda tangan bermaterai oleh kepala kampung.
2. Ekspetasi
Target Survey 7 kampung
Ada kelengkapan data CPCL (calon petani
calon lahan) di setiap lokasi survey
Lahan yang akan di buka merupakan lahan
usaha 2 (transmigrasi) dan bukan tanah
ulayat (tanah adat)
Survey di bantu oleh tim pemdamping dari
dinas Pertanian
Waktu suvey 25 hari
Realitas
Survey menjadi 13 kampung.
Kelengkapan data CPCL (calon lahan calon
petani) di lokasi survey tidak lengkap.
Lahan transmigrasi banyak terjadi sengketa
lahan.
Tim pendamping dari dinas susah di temui.
Waktu survey hanya 18 hari ( masalah
administrasi).
3. Solusi
1. Mendata ulang jumlah kampung yang akan di
survey, kemudian setiap kampung yang jaraknya
berdekatan di prioritaskan duluan.
2. Mengumpulkan data yang kurang melalui dinas
terkait (agraria, BPS, Dinas pertanian dan Irigasi)
3. Menghubungi kelompok tani setiap kampung untuk
diminta kerja sama nya mengumpulkan data
anggotanya untuk kemudian diminta persetujuan
sebagai CPCL perluasan lahan sawah yang di tanda
tangani oleh kepala kampung dengan cap
bermaterai.