undang undang narkjotika

1. UNDANG – UNDANG NARKOTIKA
 TERDIRI DARI XVII BAB
BAB 1
- Terdiri dari 22 Pasal
- Isinya mengenai pengartian dari: Narkotika, Prekursor
Narkotika, Produksi, Impor, Ekspor, Peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika, Surat persetujuan
Impor, Surat persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Pedagang
besar farmasi, Industri Farmasi, Transito Narkotika,
Pecandu Narkotika, Ketergantungan Narkotika, Penyalah
guna, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Pemufakatan
jahat, Penyadapan, Kejahatan Terorganisasi, Korporasi,
Menteri

2. BAB II DASAR ASAS DAN TUJUAN
 Pasal 2
Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Pasal 3
Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:
a. keadilan; d. ketertiban; g. nilai-nilai ilmiah
b. pengayoman; e. perlindungan h. kepastian hukum
c. kemanusiaan; f. keamanan
 Pasal 4 tujuan uu narkotika:
a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika;
c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah
Guna dan pecandu Narkotika.

3. BAB III RUANG LINGKUP
 Pasal 5
Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala
bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 Pasal 6 : ayat 1,2,3  mengenai penggolongan narkotika Gol I,II,III,
 Pasal 7  Penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kes
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tek.
 Pasal 8
(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan
untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah
mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

4. BAB IV PENGADAAN
Bagian Kesatu: Rencana Kebutuhan Tahunan
- Pasal 9 dan Pasal 10
Bagian Kedua : Produksi
- Pasal 11 dan Pasal 12
Bagian Ketiga : Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
- Pasal 13
Bagian Keempat : Penyimpanan dan Pelaporan
- Pasal 14

5. BAB V IMPOR DAN EKSPOR
 Bagian Kesatu : Ijin Khusus Dan Surat Persetujuan
Impor
- Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17
 Bagian Kedua : Ijin Khusus dan Surat Persetujuan
Ekspor
- Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal, 21, Pasal 22
 Bagian Ketiga : Pengangkutan
- Pasal 23, 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28
 Bagian Keempat : Transito
- Pasal 29, 30, 31, dan Pasal 32
 Bagian Kelima : Pemeriksaan
- Pasal 33 : Pemerintah melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen
- Pasal 34 : dalam pemeriksaan importir narkotika disaksikan
BPOM dan laporan hasil kpd Menteri-- kpd pemerintah negara
ekspor

6. BAB IV PEREDARAN
 Bagian Kesatu Umum : Pasal 35,36,37, dan Pasal 38
 Bagian Kedua Penyaluran
- Pasal 39 : disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang
besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan
farmasi pemerintah
- Pasal 40 :
Industri farmasi menyalurkan kpd : pedagang besar
farmasi tertentu; apotek; sarana penyimpanan sediaan
farmasi pemerintah tertentu; dan rumah sakit.
- Pasal 41, Pasal 42 : penyaluran narkotika gol 1 hanya
dpt dsalurkan Pedagang besar farmasi tertentu kpd
lembaga ilmu pengetahuan

7.  Bagian Ketiga : Penyerahan
- Pasal 43, 44
BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI
 Pasal 45,46, dan pasal 47
BAB VIII PREKURSOR NARKOTIKA
 Pasal 48,49, pasal 52
BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI
 Pengobatan : Pasal 53
 Rehabilitasi : Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pasal 60, 61, 63  dilakukan oleh pemerintah
BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 Pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 : dibentuknya BNN, wilayah kerja,
pengangkatan dan pemberhentian BNN.

8. BAB XII PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI
SIDANG PENGADILAN
 Pasal 73 s.d Pasal 103
BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT
 Pasal 104 s.d 108
BAB XIV PENGHARGAAN
 Pasal 109, 110
BAB XV KETENTUAN PIDANA
 Pasal 111 s.d 148
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 149, 150, 151
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 152 s.d Pasal 155

9. UNDANG UNDANG PSIKOTROPIKA
NO 5 TAHUN 1997
BAB I KETENTUAN UMUM
 Pasal 1 : Pengertian Psikotropika, Pabrik obat, Produksi, kemasa
psikotropika, peredaran, perdagangan, pedagang besar farmasi,
pengangkutan, dokumen pengangkutan, transito, penyerahan,
lembaga penelitian/lemdik, korporasi, mentri
- Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku.
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
 Pasal 2 : Penggolongan psikotropika gol I, gol II, gol III gol IV
 Pasal 3, 4,

10. BAB III PRODUKSI
 Pasal 5 , 6 dan pasal 7
BAB IV PEREDARAN
 Pasal 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15 : Penyaluran dan penyerahan
BAB V EKSPOR DAN IMPOR
 Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 : Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan
Impor
 Pasal 23,24,25, 26 : transito
 Pasal 27, 28 : Pemeriksaan
BAB VI LABEL DAN IKLAN
 Pasal 29, 30, 31
BAB VII KEBUTUHAN TAHUNAN DAN LAPORAN
 Pasal 32, 32, 33, 34, 35
BAB VIII PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI
 Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41
BAB IX PEMANTAUAN PREKURSOR
 Pasal 42, 43,44
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 :

11. BAB XI PEMUSNAHAN
 Pasal 53
BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT
 Pasal 54
BAB XIII PENYIDIKAN
 Pasal 55, 56, 57, 58
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
 Pasal 59 s.d 72
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 73
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 74