BAHWA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. PERBUB KABUPATEN SUKABUMI NO 15 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA BAB VI PASAL 64 ANGKA 1 DAN 2 BAHWA BPD MENYUSUN TATA TERTIB

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DATARNANGKA KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI
JAWA BARAT
PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR : /BPD-DATARNANGKA/ XI /2019
TENTANG
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DATARNANGKA KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : Bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa
dibentuk Badan Permusyawaratan yang berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa,sebagaimana dimaksud pada Bab VI,pasal 64, angka 1 dan 2, bahwa Badan
Permusawaratan Desa (BPD) menyusun tata tertib BPD
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah.
5. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan PermusyawaratanDesa.
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa.
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141.2/Kep195-DPMPD/2019 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota BPD Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
MEMUTUSKAN
Kesatu : Menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan
Desa Datarnangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Dalam Peraturan Badan Permusyawaran Desa ini yang dimaksud dengan:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
PemerintahanDesa.

2. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam rangka menghasilkan
keputusan BPD.
6. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap
pelaksanaan tugas Kepala Desa.
7. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian
pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
8. Tata tertib BPD adalah Peraturan Pelaksanaan Kerja BPD yang ditetapkan dengan Keputusan
Ketua BPD.
BAB II
KEANGGOTAAN BPD
Pengisian Anggota BPD
Pasal 2
1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses
pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal,paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah
penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
4. Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa sampai dengan
3.500 jiwa;
b. jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, apabila jumlah
penduduk Desa antara 3.501 s.d. 6.000 jiwa; dan
c. jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang, apabila jumlah penduduk Desa lebih
dari 6.001 jiwa.
d. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun.
Pasal 3
Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :
1. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
Pasal 4
1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah dusun.
2) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa
dari wilayah dusun.
a. Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pemilihan dalam
desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

3. b. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
c. Ketentuan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan di tingkat desa.
d. Penetapan jumlah anggota BPD pada wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh panitia pengisian.
Pasal 5
1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang
memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan
dan memperjuangan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan dusun.
4. Penetapan calon unsur wakil perempuan yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh panitia pengisian.
Pasal 6
1. Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang
terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling
banyak 8 (delapan) orang.
3. Unsur masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
4. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
5. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
a. menetapkan wilayah pemilihan dusun dengan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan;
b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
e. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
f. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
g. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPDyang berhak mengikuti proses pemilihan
secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
h. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan
pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
i. mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
j. membuat Berita Acara PenetapanCalon, dan Berita Acara HasilPemilihan Anggota BPD; dan
k. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama
7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih yang ditetapkan oleh Panitia.
6. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Desa.
Pasal 7

4. 1. Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan
bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan
BPD berakhir.
2. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
3. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
Pasal 8
1. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPDditetapkan melalui prosespemilihan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan
langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
2. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam
proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
3. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
Pasal 9
1. Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh)
hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
2. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari
panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
Pasal 10
3. Persyaratan calon anggota BPD adalah:
4. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
6. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
7. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
8. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
9. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
10.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
11.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
12.tidak rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUMDesa atau
Ketua RW/RT/LPM/ Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Desa;
13.sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
14.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dari kepolisian;
15.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
16.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. BAB III
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 11
1. Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.
2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
5. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
Pasal 12
Pimpinan BPD mempunyai tugas :
1. Memimpin musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja
3. Menyusun rencana anggaran BPD
4. Menjadi juru bicara BPD
5. Mendelegasikan kepada pimpinan dan atau anggota yang lain untuk memimpin musyawarah
6. Ketua Bidang Melaksanakan pembahasan tentang rapat kerja bidang
7. Melaporkan hasil rapat kerja bidang kepada pimpinan BPD
Pasal 13
1. Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
2. Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
3. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua
bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan
pimpinan BPD.
Pasal 14
1. Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang terpilih,
ditetapkan dengan keputusan BPD.
2. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan
pengesahan Camat atas nama Bupati.
Pasal 15

6. 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf
administrasi BPD.
2. Tenaga staf administrasi BPD dipilih oleh BPD melalui Rapat BPD dan ditetapkan dengan
Keputusan BPD.
3. Untuk dapat menjadi tenaga stafadministrasi BPDharusmemenuhi persyaratansebagai berikut:
a. warga desa bersangkutan;
b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD.
4. Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan
keuangan desa.
BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian kesatu Fungsi BPD
Pasal 16
BPD mempunyai fungsi:
1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Bagian Kedua Tugas BPD
Pasal 17
BPD mempunyai tugas:
1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 18
1. BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
2. Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukanlangsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok
masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
3. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan
dalam agenda kerja BPD.

7. 4. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran,
waktu dan uraian kegiatan.
5. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
Bagian Keempat
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 19
1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disekretariat BPD.
2. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan
disampaikan dalam musyawarah BPD.
Bagian Kelima
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 20
1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian danperumusan aspirasi.
2. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan
kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Bagian keenam
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 21
1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam
musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat
dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian
rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD
Bagian Kesatu Hak BPD
Pasal22
BPD berhak:
1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

8. Pasal 23
1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1)
Terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 24
BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
1. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari
pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman
suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
3. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
Pasal 25
1. BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk dukungan pelaksanaan
fungsi dan tugas BPD.
3. Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kom
ponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
Bagian Kedua Hak AnggotaBPD
Pasal 26
Anggota BPD berhak:
1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) digunakan dalam
musyawarah BPD.
7. Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (5) BPD berhak:
8. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,
pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di
dalam negeri.
9. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
Pasal 27
1. Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (5)
2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugasdan fungsi
dan tunjangan lainnya.
3. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tunjangan kedudukan.
4. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
Pasal 28

9. 1. Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (3) diberikan
berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
2. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dapat diberikan dalam hal
terdapat penambahan beban kerja.
3. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
4. Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 29
1. Pembiayaan pengembangan kapasitassebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (8), bersumber
dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.
Pasal 30
1. Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(8) diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Kewajiban AnggotaBPD
Pasal 31
Anggota BPD wajib:
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga
desa lainnya; dan
6. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Bagian Keempat Laporan KinerjaBPD
Pasal 32
1. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.
3. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada
Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa
secara tertulis dan atau lisan.
4. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat)
bulan setelah selesai tahun anggaran.

10. Pasal 33
1. Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 61
ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
BPD kepada masyarakatDesa.
Bagian Kelima Kewenangan BPD
Pasal 34
BPD berwenang:
1. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata
kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati melalui Camat;
10. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada
Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
11. mengelola biaya operasional BPD;
12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala
Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan PemerintahanDesa.
BAB VI
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 35
1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-
hal yang bersifat strategis.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pe
mbahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan
pemberhentian anggota BPD.
Pasal 36
1. Waktu musyawarah BPD hari Senin s/d Jumat:
Pukul 08.00 — 14.00 WIB
Pukul 19.30 — 22.00 WIB
Dalam hal tertentu waktu ditentukan kemudian dalam rapat bersangkutan

11. 2. Tempat musyawarah BPD : Desa Datarnangka ,Tempat lain yang ditentukan.
3. Jenis musyawarah :Musyawarah BPD, Musyawarah Desa, Penggalian aspirasi masyarakat
4. Anggota BPD wajib mengisi daftar hadir musyawarah
Pasal 37
1. Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua, dan dihadiri oleh unsur pimpinan, bidang dan anggota
2. Musyawarah dipimpin oleh wakil ketua jika ketua berhalangan hadir
3. Musyawarah dipimpin oleh sekretaris jika ketua dan wakil ketua berhalangan hadir
Pasal 38
1. Tata cara Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
2. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
3. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui
oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
Pasal 39
1. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen rapat serta
berita acara yang dibuat oleh sekretaris BPD.
BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 40
1. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan
bersama Kepala desa.
2. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif, konsultatif
dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban
3. Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dalam rangka
pelaksanaan fungsi,wewenang, hak dan kewajiban.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan tata-tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan diatur lebih
lanjut oleh BPD Desa Datarnangka.
Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

12. Ditetapkan di Desa Datarnangka
Pada tanggal, 15 Juli 2019
BPD Desa Datarnangka
KETUA
E. SUTISNA