Ringkasan dokumen tersebut adalah kebijakan Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada 7809 desa untuk pembangunan infrastruktur. Bantuan ini dibagi berdasarkan kategori desa miskin tinggi, sedang, dan rendah dengan alokasi dana berbeda. Prosesnya meliputi penyusunan proposal oleh desa, verifikasi di tingkat kabupaten dan provinsi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur.

1. BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA
VISI GUBERNUR JAWA TENGAH
‘MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI’

2. Misi Ke 5 Memperkuat
partisipasi masyarakat
dalam pengambilan
keputusan dan proses
pembangunan yang
menyangkut hajat hidup
orang banyak
Misi Ke 7 Meningkatkan
infrastruktur untuk
mempercepat
pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan
7 misi
2

3. o Program ke 4 Mewujudkan Desa
Mandiri
o Menggali dan mengembangkan
sumberdaya potensial kawasan
perdesaan
o Program ke 9 Infrastrutur dan Sarana
Transportasi
o Membangun infrastruktur yang sesuai
dan berdayaguna
11 Program unggulan
3

4. KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK
MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA
PEMERINTAH DESA GUNA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Terhadap : 7809 Desa di Jawa Tengah
Yang dibagi dalam katagori :
o Miskin tinggi : 1356 Desa @ Rp 100.000.000
o Miskin sedang : 2080 Desa @ Rp60.000.000
o Miskin rendah : 4373 Desa @ Rp 40.000.000
4
Sumber : Data PPLS Prov. Jateng
Th. 2011

5. RINCIAN PER KABUPATEN
NO KABUPATEN
PRIORITAS
KELURAHAN DESA
T S R Jml T S R Jml
1 Kab. Cilacap 5 4 6 15 51 90 128 269
2 Kab. Banyumas 8 5 17 30 60 70 171 301
3 Kab. Purbalingga 4 4 7 15 46 61 117 224
4 Kab. Banjarnegara 0 3 9 12 57 78 131 266
5 Kab. Kebumen 2 3 6 11 62 144 243 449
6 Kab. Purworejo 5 3 17 25 54 105 310 469
7 Kab. Wonosobo 1 9 19 29 37 72 127 236
8 Kab. Magelang 0 1 4 5 56 88 223 367
9 Kab. Boyolali 0 2 4 6 50 75 136 261
10 Kab. Klaten 1 1 8 10 72 103 216 391
11 Kab. Sukoharjo 2 2 13 17 27 37 86 150
12 Kab. Wonogiri 4 14 25 43 52 59 140 251
13 Kab. Karanganyar 3 3 9 15 44 42 76 162
14 Kab. Sragen 4 2 6 12 47 63 86 196

6. lanjutan
NO KABUPATEN
PRIORITAS
KELURAHAN DESA
T S R Jml T S R Jml
15 Kab. Grobogan 0 2 5 7 49 59 165 273
16 Kab. Blora 4 4 16 24 34 67 170 271
17 Kab. Rembang 0 0 7 7 40 81 166 287
18 Kab. P a t i 0 1 4 5 57 79 265 401
19 Kab. Kudus 1 2 6 9 20 36 67 123
20 Kab. Jepara 0 2 9 11 39 48 97 184
21 Kab. Demak 0 0 6 6 36 76 131 243
22 Kab. Semarang 0 5 22 27 38 56 114 208
23 Kab. Temanggung 1 0 22 23 48 56 162 266
24 Kab. Kendal 1 1 18 20 64 55 147 266
25 Kab. Batang 1 3 5 9 49 79 111 239
26 Kab. Pekalongan 3 1 9 13 43 71 158 272
27 Kab. Pemalang 1 6 4 11 32 54 125 211
28 Kab. Tegal 1 2 3 6 55 92 134 281
29 Kab. Brebes 1 1 3 5 37 84 171 292
TOTAL 53 86 289 428 1356 2080 4373 7809

7. NO KATEGORI JUMLAH DESA ANGGARAN
1 DESA MISKIN TINGGI 37 DESA Rp. 100.000.000
2 DESA MISKIN SEDANG 72 DESA Rp. 60.000.000
3 DESA MISKIN RENDAH 127 DESA Rp. 40.000.000
JUMLAH TOTAL 236 DESA Rp. 13,1 M
PRIORITAS DESA DI KAB. WONOSOBO
Sumber : Data PPLS Kab.
Wonosobo Th. 2011

8. Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa
o mendukung proses perencanaan pembangunan partisipatif,
o meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
o meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa
Agar berdayaguna dan berhasil guna semua tingkatan
pemerintahan untuk :
 fasilitasi dan verifikasi proposal,
 pengendalian, pemantauan,
 pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan
keuangan kepada pemerintah desa
5

9. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DESA YANG DIPERBOLEHKAN
o Pengaspalan jalan
o Pavingisasi jalan
o Rabat beton
o Jembatan
o Gorong-gorong
o Talud jalan
o Saluran air
o Sanitasi/air bersih 6

10. YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK
PEMBANGUNAN
o Tempat peribadatan
o Jalan/pagar ke makam
o Sekolahan
o Prasarana kantor desa
o Gapuro
o Sewa alat
o Upah tenaga kerja/honorarium
7

11. PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN MELALUI PROPOSAL
DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DISUSUN
DALAM RAB
95 % untuk pembelian material
5 % untuk biaya operasional
Kabupaten & Kecamatan
Membentuk Tim
Koordinasi dg
SKPD Terkait
Bapermades Prov.Jateng
8

12. Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan
Infrastruktur perlu bagi peran dengan Kabupaten
dan Kecamatan
Peran Provinsi :
o Penyusunan Pergub/Juknis
o Penyusunan SK Lokasi
o Sosialisasi ke Kab dan Kec
o Fasilitasi/monitoring Verifikasi Proposal
o Pengajuan Pencairan Bantuan
o Monev pelaksanaan kegiatan
9

13. Setiap Kabupaten akan dialokasikan dana operasional sebesar
Rp 25.000.000
Peran Kabupaten :
 Verifikasi Proposal
 Pengajuan Rekap kegiatan dan Rekomendasi Bupati
 Penyampaian SPJ dan Pelaporan ke Provinsi
 Monev kegiatan
o Makan minum Rakor 40 orang x 3 kl @ Rp 25.000,-
o Transport Kabupaten ke Provinsi 2 orang x 5 kl x Rp 300.000,-
o Transport Kabupaten ke lokasi 2 orang x 30 kl x Rp 200.000,-
o Honorarium Tim verifikasi Kabupaten 2 orang x 30 kl x Rp 95.000
o ATK Rp Rp 1.300.000,-
bantuan makan dan snack untuk kegiatan verifikasi secara teknis proposal yang
diajukan oleh desa penerima bantuan sejumlah Desa dan Kecamatan ditambah
50 setiap Kabupaten @ Rp 10.000,-
10

14. Setiap Kecamatan akan dialokasikan dana
Rp 5.000.000
Peran Kecamatan :
o Sosialisasi sekaligus Bintek penyusunan Proposal bagi Desa
penerima Bantuan
o Pendampingan dalam Verivikasi Proposal ke Kab/Prov
o Monev kegiatan Bantuan Infrastrutur
Utk mendukung keberhasilan program, diharapkan kepada kab,kec & desa
untuk segera menyelesaikan penyusunan prodeskel Online di seluruh desa
dan diharapkan untuk dapat dilampirkan dalam proposal.
Sedangkan Jadwal Pelaksanaan sbb :
o Sosialisasi di Kecamatan 40 orang x Rp 25.000,-
o Transport petugas Kecamatan ke lokasi 1 orang x 25 keg x Rp 100.000,-
o Transport petugas kecamatan ke provinsi 2 orang x 2 keg x Rp 300.000,-
o Transport petugas Kecamatan ke Kabupaten 1 orang x 3 keg x Rp 100.000,-
11

15. RENCANA/JADWAL KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2014
NOV DES JAN. PEBR. MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT. OKT NOV. DES.
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Rapat Koordinasi
*dengan SKPD Prov
*dengan Kab
2 Penyusunan pedoman umum /
Tehnis dan SK Alokasi Bantuan
Keuangan
3 Sosialisasi Tingkat Provinsi
dengan peserta Kab./Kec.
4 Sosialisasi tingkat kecamatan peserta desa
5 Penyusunan Proposal oleh Desa
6 Verifikasi teknis Proposal
di Kabupaten (dipantau provinsi)
7 Verifikasi administrasi Proposal
di Provinsi
8 Pemberkasan pencairan dana
Bantuan
9 Monitoring & Evaluasi ke Kab. &
Kelokasi Kegiatan.
10 SPJ dan Pelaporan
KET.
TAHUN 2014
NO KEGIATAN
TAHUN 2013

16. TERIMA KASIH