• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bsnp sosialisasi-un-2013
 

Bsnp sosialisasi-un-2013

on

  • 30,966 views

 

Statistics

Views

Total Views
30,966
Views on SlideShare
29,863
Embed Views
1,103

Actions

Likes
10
Downloads
1,020
Comments
19

9 Embeds 1,103

http://www.sman2-tsm.sch.id 310
http://sdn01sukorejo.blogspot.com 283
http://reyanbloger.blogspot.com 242
http://fatkoer.wordpress.com 138
http://uptppddlingobantul.blogspot.com 117
http://www.reyanbloger.blogspot.com 10
http://translate.googleusercontent.com 1
http://draft.blogger.com 1
http://reyanbloger.blogspot.de 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 19 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • mohon informasi , siswa akselerasi sman 3 jombang blm bisa print kartu peserta UN .... pada juknis syaratnya harus menunjukkan bukti Hasil tes IQ diatas 130 ..... masalahnya kemana kita harus menyerahkan bukti tersebut
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Persoalan lain yang muncul adalah bahwa selama ini penetapan siapa yang dikategorikan untuk ikut kelas akselerasi atau kelas pengayaan dilakukan oleh Psikolog yang telah diberi SIM dan direkomendasi oleh Direktorat PSLB saat itu melalui pelatihan dalam dua gelombang bukan oleh BSNP sehingga lembaga mana yang telah direkomendasi oleh BSNP pun kita belum tahu (Fak Psikologi mana dan lembaga Psikologi mana yang dimaksud oleh BSNP itu). Sebagai kerja profesi maka sebenarnya sekolah tidak mempunyai campur tangan untuk menentukan siapa siswa peserta program akselerasi sebab sekolah hanya menerima hasil jadi dari psikolog, dalam pandangan saya sekolah tidak bisa disalahkan jika ada siswa yang kurang dari 130 terpaksa masuk kelas akselerasi sebab secara nyata memang ada rekom dari psikolog utk menerima siswa yang disarankan oleh psikolog. Untuk itu kejadian adanya peserta kelas akselerasi/pengayaan yang tidak memenuhi IQ 130 terjadi karena banyak faktor.
    Apabila ditarik lebih lanjut penetapan label program akselerasi hanya dengan IQ 130 sesungguhnya tidak benar sebab dari semua pakar CI di dunia mengharuskan bahwa layanan pembelajaran baru disebut sebagai layanan CI/akselerasi bila terdapat diferensiasi di dalamnya sehingga dari mulai seleksi masuk harus menggunakan tiga ring, kurikulum harus eskalasi/tidak sama dengan regular (lebih tinggi bobotnya karena mereka memang siswa lbh unggul, proses belajarnya menggunakan taksonominya Fink (critical thinking) dan evaluasinya berbeda termasuk gurunya harus beda pula. Karenanya kelas CI/akselerasi tidak diurus oleh Direktorat SD/SMP (Dikdas) dan Direktorat PSMA tetapi disendirikan karena kekhususannya pada Direktorat PKLK. Itulah sebabnya menjadi malpraktek kalau jelas siswa akselerasi beda karena IQ, kemampuannya namun dikenakan kurikulum sama dgn regular dan bahan bukunya sama dengan regular. Nah apabila butir 5 tersebut ketentuannnya dilengkapi dengan syarat lengkap yaitu diferensi dalam banyak hal (seleksi, kurikulum, bahan ajar, PBM) bukan hanya IQ semata itu namanya baru aturan itu komprehensif tidak parsial. sebab hadirnya persyaratn yang komprehensif memang lahir dari konsep yang utuh bukan konsep lama dan sepotong-potong sebagaimana yang ada dalam butir 5 POS BSNP.
    Mendasarkan pada realita di lapangan yang demikian dan di satu sisi butir 5 ternyata didasarkan konsep ttg Ci/akselerasi yang tidak tepat/konsep kedaluwarso dan tidak lagi diterapkan di Indonesia maka saya menyarankan :
    1. Ketentuan itu dipertimbangkan lagi keberlakuannya mengingat butir 5 mengatur hal yang sekarang ini di Indonesia sudah tidak berlaku lagi dan perlu mempertimbangkan lagi PP 17/2010 dan kepmendiknas no 70/2009.
    2. sekolah sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam penentuan siapa yang menjadi peserta program akselerasi sebab sekolah hanya terima hasil jadi tes dari psikolog sehingga jika ada kekeliruan pelaksanaan adalah wajar
    3. Perlu penggunaan konsep yang utuh, komprehensif dan tidak bertentangan dengan panduan yang sudah berlangsug selama ini ada tidak terjadi pragmentasi di sekolah yang khirnya membuat keresahan.
    semoga ada manfaat

    Eko suprianto
    Tenaga ahli bidang CI Direkt PKLK Dikmen
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Saya senang dan mengapresiasi kemunculan butir 5 terkait dengan persyaratan IQ 130 untuk peserta UN dari siswa akselerasi. Namun ada beberapa kelemahan yang muncul dari ketentuan itu sehingga keberlakuan aturan tersebut menjadi tidak komprehensif dan menunjukan aturan tersebut lahir dari kekurang fahaman konsep utuh tentang akselerasi.
    Secara utuh konsep akselerasi sebenarnya merupakan wadah layanan pendidikan bagi siswa yang diidentifikasi memilki IQ 130 minimal (skala wechsler) , tingkat task commitment + 2 Standart deviasi dan kreativitas ber skor + 2 SD pula sehingga siswa akselerasi bukan hanya mereka yang ber IQ 130 tetapi pula berkomitmen tinggi dan kreatif. Dalam konteks ini ketentuan butir 5 bertolak belakang dengan konsep ttg akselerasi sebab penetapan siswa askelerasi hanya dengan IQ semata merupakan konsep lama (tahun 1936 dari terman) yang sudah digantikan dengan konsep tahun 1970 dengan menetapkan bahwa konsep akselerasi adalah multi faktor (tdk hanya IQ) demikian juga butir 5 bertentangan dengan pedoman penyelenggaraan akselerasi yang dikeluarkan oleh Direktorat PSLB (sekerang Direkt PKLK) tahun 2007 dan 2009. Model pemberlakuan program akselerasi hanya dengan IQ sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak tahun 2007 sebab konsep akselerasi hanya dengan IQ merupakan konsep tahun 2003 yang sudah digantikan dengan konsep tahun 2007 sebagaimana dalam pedoman yang dikeluarkan tahun 2007 oleh Direktorat PSLB. Pemahaman dari butir 5 juga memperlihatkan ketidak komprehensifan pengertian akselerasi sebagaimana yang dimaksud dalam POS BSNP sebab sesungguhnya akselerasi hanya merupakan satu dari 18 jenis layanan dari siswa CI (dulu disebut dengan akselerasi) sehingga program CI yang sekarang ini sesungguhnya program yang tidak hanya meliputi akselerasi tetapi ada program pengayaan (termuat dalam PP 17/2010 TTg penyelengg Penddk) dan program inklusi (Kepmendiknas 70/2009) sehingga tentunya ketentuan butir 5 menjadi tidak menyeluruh sebab hanya mengatur kelas akselerasi pada hal di sekolah ada juga program pengayaan sesuai dgn PP 17/2010 nah terus bagaimana mereka itu? apa tidak dicakup dgn butir 5 tersebut pada hal mereka juga siswa Ci sebagaimana siswa akselerasi yang dipersyaratkan dengan IQ 130 dan komitmen serta kreativitas tinggi. Disini nampak butir 5 terlupakan tdk menyadari bahwa ada siswa sejenis aksel yang menempuh sekolah tidak 2 tahun tetapi tetap 3 tahun.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • mohon download. maturnuwun.
    untuk UN tahun 2013 positifnya berapa paket soal?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • trima kasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…

110 of 19 previous next

Post Comment
Edit your comment

    Bsnp sosialisasi-un-2013 Bsnp sosialisasi-un-2013 Presentation Transcript

    • USULAN BSNP KE MENDIKBUD PENYELENGGARAANUJIAN NASIONAL TAHUN 2013SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN dipersiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional, Republik Indonesia
    • DASAR HUKUM UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35:  Pengembangan standar nasional pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan  Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 73:  Dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian SNP dengan PP ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional
    • PERTIMBANGAN PENINGKATAN KUALITAS UNHasil evaluasi ujian nasional dari masyarakat Kondisi dan Kualitas Sekolah sangat Bervariasi Masukan Konstruktif dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan harus Memperhitungkan :  Hasil Ujian Sekolah  Hasil Ujian Nasional  Penilaian Guru• Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah• Perkembangan Iptek
    • TUGAS BSNP Tugas dan wewenang : a.mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; b. menyelenggarakan ujian nasional; c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; d. merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan e. menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran. Membantu Mendikbud dalam : mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional(PP. 19/2005 ttg SNP}
    • UJIAN NASIONALPengertian Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologiTujuan Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
    • KEGUNAAN HASIL UNSebagai salah satu pertimbangan untuk:1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;3. Penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
    • PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTIUJIAN S/M/PK DAN UN telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu; memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir; dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.
    • SATUAN PENDIDIKAN adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.
    • PESERTA UNPK Pendidikan kesetraaan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. Peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren, dan kelompok belajar sejenis. Pondok pesantren penyelenggara Program „Ula, Program Wustha, Program Kulliyatul, Program Tarbiyatul Muallimin Kelompok belajar sejenis dapat berasal dari “komunitas sekolah rumah”, kelompok belajar lembaga pemasyarakatan, kelompok belajar dinas pendidikan, kelompok belajar kelurahan atau desa, peserta didiknya harus mendaftar ke PKBM atau SKB
    • PERSYARATAN LULUS DARI SATUAN PENDIDIKANa. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:  kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;  kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;  kelompok mata pelajaran estetika; dan  kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. lulus UN.
    • KETENTUAN NILAI BAIK, LULUS UJIANSEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKANKESETARAAN, DAN UJIAN NASIONAL
    • KRITERIA NILAI BAIKUNTUK 4 KELOMPOK MP Ditetapkan oleh satuan pendidikan masing- masing untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran:  kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,  kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,  kelompok mata pelajaran estetika, dan  kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
    • UJIAN S/M/PK Kriteria kelulusan peserta didik Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Ujian S/M/PK untuk satuan pendidikan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
    • NILAI S/M/PK Nilai S/M/PK semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada BSNP. Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh BSNP paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN. Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas untuk SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterima oleh penyelenggara UN SD/MI, SDLB dan Program Paket A tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
    • KRITERIA KELULUSAN UN untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan tutor bersama pamong belajar dari SKB Pembina. untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan Program Paket C apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol)
    • NILAI AKHIR UJIAN NASIONAL Nilai Akhir (NA) adalah gabungan antara Nilai Sekolah/ Madrasah (Nilai S/M) dengan Nilai Ujian Nasional (Nilai UN) Bobot nilai akhir (NA) NA = 0,60 UN + 0,40 NS Dinyatakan Lulus UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Rata-Rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai di bawah 4,0 Halama n 16
    • SKHUN Surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA.
    • KETENTUAN PENYELESAIAN SELURUHPROGRAM PEMBELAJARAN
    • KRITERIA PENYELESAIAN SELURUH PROGRAMPEMBELAJARAN DARI SEKOLAH/MADRASAH SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI; SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX; SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII. SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem kredit semester (SKS) telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan. Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program.
    • PESERTA DIDIK DARI SISTEM AKSELERASI DANSISTEM KREDIT SEMESTER Sekurang-kurangnya 2 tahun berada atau mengikuti proses pembelajaran Dan …….
    • NILAI SEKOLAH/MADRASAH(SATUAN PENDIDIKAN)Gabungan antara nilai Ujian Sekolah/Madrasah (bobot60%) dan rata-rata nilai rapor (bobot 40%) : semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) pada SD/MI dan SDLB; semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMP/MTs, dan SMPLB; semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada SMA/MA dan SMALB; semua mata pelajaran yang ditempuh dan diujinasionalkan pada SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem SKS; semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMK;
    • NILAI PENDIDIKAN KESETARAAN(SATUAN PENDIDIKAN)Gabungan antara nilai Ujian PK (bobot 60%) dan rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK) (bobot 40%) : Program Paket A : memiliki nilai rapor derajat 1 sampai 2 atau tingkatan awal sampai dasar Program Paket B : memiliki nilai rapor derajat 3 sampai 4 atau tingkatan terampil 1 sampai terampil 2 Program Paket C : memiliki nilai rapor derajat 5 sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai mahir 2 Program Paket C Kejuruan : memiliki nilai rapor derajat 5 sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai 2
    • SISTEM DERAJAT DAN TINGKATAN KOMPETENSI (PERMENDIKNAS NO. 14 TAHUN 2007 STANDAR ISI PENDIDIKAN KESETARAAN)Kelas Derajat Tingkatan Penyetaraan Kompetensi11,12 6 Mahir 2 Paket C setara dengan kelas 12 pada SMA/MA/SMK 10 5 Mahir 1 Paket C setara dengan kelas 10 pada SMA/MA/SMK 9 4 Terampil 2 Paket B setara dengan kelas 9 pada SMP/MTs. 7,8 3 Terampil 1 Paket B setara dengan kelas 8 pada SMP/MTs4,5,6 2 Dasar Paket A setara dengan kelas 6 pada SD/MI1,2,3 1 Awal Paket A setara dengan kelas 3 pada SD/MI.
    • PERUBAHAN PADA UN TAHUN 2013
    • PENGEMBANGAN ATURAN UNTUKUJIAN NASIONAL 20131. Penyatuan pelaksanaan UN sekolah dengan UN Pendidikan Kesetaraan2. Mengakomodasi sekolah penyelenggara sistem program akselarasi dan sistem kredit semester3. Soal menjadi 20 paket pada setiap ruangan4. Kesulitan soal ditingkatkan5. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN SMA/MA/SMK/Program Paket C
    • PENYELENGGARAAN UN
    • PENYELENGGARAAN UNPusat Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan1.BSNP 1.Gubernur 1.Bupati/Walikota2.Kemdikbud 2.PTN 2.PT 1.PT3.Kemenag 3.Dinas Pendidikan 3.Dinas 2.Kepala4.MR-PTN 4.Kanwil Kemenag Pendidikan Sekolah 5.Instansi Terkait 4.Kantor Kemenag 3.Guru 4.PengawasCatatan: Rincian tugas masing-masing penyelenggara dapat dilihat di POS UN
    • PENYELENGGARAAN UNSMA/MA/MK/PROGRAM PAKET C BSNP bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, PTN sebagai koordinator penyelenggara Ujian Nasional di wilayahnya masing-masing
    • PERAN PERGURUAN TINGGI Melakukan koordinasi, pengawasan, keamanan, kerahasiaan Pelaksanaan UN Menjamin objektivitas dan kredibilitas, akuntabilitas pelaksanaan UN
    • PENYELENGGARA UN TINGKAT PROVINSIMELAKUKAN pemutakhiran data; pencetakan daftar nominasi tetap (DNT); pengiriman DNT peserta UN SMA/MA /SMK ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, dan ke penyelenggara tingkat kecamatan bagi program paket C dan Program Paket C Kejuruan melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Januari 2013; pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, dan ke penyelenggara tingkat kecamatan bagi program paket B melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 29 Februari 2013;
    • TUGAS DAN TANGGUNGJAWABPENYELENGGARA PROVINSI, KAB/KOTADAN SATUAN PENDIDIKAN(Lebih Jelas Terdapat Pada POS UN)