SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Keputusan Kepala Bapedal No. 32 Tahun 1997
Tentang : Pedoman Dan Tata Cara Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup
            Kegiatan Program Kali Bersih


       KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang :
     a.    bahwa dalam Keputusan Menteri NegaRa Lingkungan Hidup
           Nomor: KEP-35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian
           Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian
           Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (PROPER
           PROKASIH) telah diatur ketentuan rnengenai Pedoman dan Tata
           Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha;
     b.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
           dalam huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
           Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman dan Tata
           Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha
           Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih.

Mengingat :
     1.     Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
            ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
            Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
            Nomor 3215);
     2.     Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
            Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990
            Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
     3.     Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
            Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993,
            Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
     4.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang
            Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
            Tahun 1994 Nornor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor
            3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
            12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
            19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
            dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24,
            Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
     5.     Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993 tentang
            Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
     6.     Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan
            Pengendalian Dampak Lingkungan;
     7.     Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
            KEP 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
8.    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
            KEP 35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja
            Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran
            Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
      9.    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor :
            Kep 51/MENLH/1O/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi
            Kegiatan Industri.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
     KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
     TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
     PERUSAHAAN / KEGIATAN USAHA DALAM LINGKUP KEGIATAN
     PROGRAM KALI BERSIH.


PERTAMA    :
     Perusahaan digolongkan kedalam kelompok peringkat hitam apabila
     tidak mernenuhi satu atau lebih kriteria berikut:
     a.    Mempunyai unit khusus yang layak untuk mengolah limbah cair
           yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan;
     b.    Mengolah semua limbah cair yang dihasilkan pada unit seperti
           yang dimaksud butir (a) pada DIKTUM mi
     c.    Konsentrasi limbah cair atau rata-rata beban pencemaran
           limbab cair dalam 3 bulan terakhir lebih kecil dari lima (5) kali
           nilai seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-
           51/ MENLH/1O/ 1995

KEDUA      :
     Perusahaan digolonkan kedalam kelompok peringkat merah apabila
     tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut :
     a.    Melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair bulanan seperti
           yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-
           51/MENLH/10/1995
     b.    Mempunyai alat ukur debit limbah yang layak dan
           melaksanakan pengukuran / pencatatan debit limbah harian
           sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
           1990
     c.    Melaporkan hasil pemantauan seperti yang dimaksud butir (a)
           dan butir (b) DIKTUM ini kepada Bapedal dan Pemerintah
           Daerah minimal setiap 3 bulan sekali
     d.    Tidak membuang limbah cair ke tanah tanpa izin sebagairnana
           ketentuan Peraturan Pernerintah Nomor 20 tahun 1990
     e.    Data pemantauan sebagaimana dimaksud butir (a) pada
           DIKTUM ini atau kualitas limbah cair hasil pemantauan Bapedal
           atau instansi pengawas lainnya dalam 6 bulan terakhir tidak
           melampaui baku mutu limbah cair seperti yang dipersyaratkan
           sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995
KETIGA      :
     Peringkat biru diberikan kepada perusahaan apabila memenuhi semua
     kriteria seperti yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT    :
     Perusahaan digolongkan kedalam kelompok peringkat hijau apabila
     memenuhi semua kriteria berikut :
     a.    Tidak terkasus lingkungan dalam satu tahun terakhir.
     b.    Melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair satu kali atau
           lebih setiap minggu.
     c.    Mempunyai alat ukur debit limbah yang layak dan
           melaksanakan pengukuran / pencatatan debit limbah harian
           sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
           1990.
     d.    Melaporkan hasil pernantauan seperti yang dimaksud butir (b)
           dan butir (c) DIKTUM ini satu kali atau lebih setiap bulan kepada
           Bapedal dan Pemerintab Daerah.
     e.    Data pemantauan sebagaimana dimaksud butir (b) pada
           DIKTUM ini atau kualitas limbah cair hasil pemantauan Bapedal
           atau instansi pengawas lainnya dalam 1 tahun terakhir
           memenuhi baku mutu seperti yang dipersyaratkan sebagaimana
           ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995
     f.    Rata-rata beban lirnbah cair dalam 6 bulan terakhir kurang dari
           50 % beban pencemaran seperti yang dipersyaratkan
           sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995
     g.    Melaksanakan pengelolaan limbah padat dan limbah bahan
           berbabaya dan beracun sesuai dengan Peraturan Pernerintah
           Nomor 19 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
           tahun 1995
     h.    Melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan
           Pemerintah Nomor 51 tahun 1993

KELIMA     :
     Peringkat emas diberikan kepada perusahaan apabila tidak membuang
     limbah cair ke lingkungan atau memenuhi semua kreteria seperti
     termaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan memenuhi semua kriteria
     berikut :
     a.    Dalam satu tahun terakhir semua data pemantauan kualitas
           limbah cair dibawah 50% dari baku mutu limbah cair seperti
           yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-
           51/MENLH/10/1995
     b.    Rata-rata beban pencemaran limbah cair dalam 6 bulan terakhir
           kurang dan 10% beban pencernaran seperti yang
           dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995

KEENAM     :
     Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 1997

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Ttd

Sarwono Kusumaatmadja




             ______________________________________

More Related Content

More from infosanitasi

Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan LingkunganPermen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkunganinfosanitasi
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan LingkunganPermen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Permen PU No. 05/2013 tentang Pemetaan Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
 

Keputusan Kepala Bapedal No. 32 Tahun 1997 Tentang : Pedoman Dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih

  • 1. Keputusan Kepala Bapedal No. 32 Tahun 1997 Tentang : Pedoman Dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri NegaRa Lingkungan Hidup Nomor: KEP-35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (PROPER PROKASIH) telah diatur ketentuan rnengenai Pedoman dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 3. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 5. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
  • 2. 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih). 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor : Kep 51/MENLH/1O/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN / KEGIATAN USAHA DALAM LINGKUP KEGIATAN PROGRAM KALI BERSIH. PERTAMA : Perusahaan digolongkan kedalam kelompok peringkat hitam apabila tidak mernenuhi satu atau lebih kriteria berikut: a. Mempunyai unit khusus yang layak untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan; b. Mengolah semua limbah cair yang dihasilkan pada unit seperti yang dimaksud butir (a) pada DIKTUM mi c. Konsentrasi limbah cair atau rata-rata beban pencemaran limbab cair dalam 3 bulan terakhir lebih kecil dari lima (5) kali nilai seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP- 51/ MENLH/1O/ 1995 KEDUA : Perusahaan digolonkan kedalam kelompok peringkat merah apabila tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut : a. Melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair bulanan seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP- 51/MENLH/10/1995 b. Mempunyai alat ukur debit limbah yang layak dan melaksanakan pengukuran / pencatatan debit limbah harian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 c. Melaporkan hasil pemantauan seperti yang dimaksud butir (a) dan butir (b) DIKTUM ini kepada Bapedal dan Pemerintah Daerah minimal setiap 3 bulan sekali d. Tidak membuang limbah cair ke tanah tanpa izin sebagairnana ketentuan Peraturan Pernerintah Nomor 20 tahun 1990 e. Data pemantauan sebagaimana dimaksud butir (a) pada DIKTUM ini atau kualitas limbah cair hasil pemantauan Bapedal atau instansi pengawas lainnya dalam 6 bulan terakhir tidak melampaui baku mutu limbah cair seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995
  • 3. KETIGA : Peringkat biru diberikan kepada perusahaan apabila memenuhi semua kriteria seperti yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA keputusan ini. KEEMPAT : Perusahaan digolongkan kedalam kelompok peringkat hijau apabila memenuhi semua kriteria berikut : a. Tidak terkasus lingkungan dalam satu tahun terakhir. b. Melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair satu kali atau lebih setiap minggu. c. Mempunyai alat ukur debit limbah yang layak dan melaksanakan pengukuran / pencatatan debit limbah harian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990. d. Melaporkan hasil pernantauan seperti yang dimaksud butir (b) dan butir (c) DIKTUM ini satu kali atau lebih setiap bulan kepada Bapedal dan Pemerintab Daerah. e. Data pemantauan sebagaimana dimaksud butir (b) pada DIKTUM ini atau kualitas limbah cair hasil pemantauan Bapedal atau instansi pengawas lainnya dalam 1 tahun terakhir memenuhi baku mutu seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995 f. Rata-rata beban lirnbah cair dalam 6 bulan terakhir kurang dari 50 % beban pencemaran seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995 g. Melaksanakan pengelolaan limbah padat dan limbah bahan berbabaya dan beracun sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nomor 19 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1995 h. Melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 KELIMA : Peringkat emas diberikan kepada perusahaan apabila tidak membuang limbah cair ke lingkungan atau memenuhi semua kreteria seperti termaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan memenuhi semua kriteria berikut : a. Dalam satu tahun terakhir semua data pemantauan kualitas limbah cair dibawah 50% dari baku mutu limbah cair seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP- 51/MENLH/10/1995 b. Rata-rata beban pencemaran limbah cair dalam 6 bulan terakhir kurang dan 10% beban pencernaran seperti yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan KEP-51/MENLH/10/1995 KEENAM : Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • 4. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Mei 1997 Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Ttd Sarwono Kusumaatmadja ______________________________________