Presentasi kmip zul

590 views

Published on

keterbukaan informasi publik

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi kmip zul

  1. 1. RANPERDA KEBEBABASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK TIM MCW
  2. 2. HASIL KAJIAN PUBLIK <ul><li>IP adalah HAM </li></ul><ul><li>KMIP akan mendorong Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Publik, & Clean and Good Local Government </li></ul><ul><li>Di Malang,  harus segera di Perdakan </li></ul><ul><li>Utamakan kepentingan Publik dg tetap taat azas </li></ul>
  3. 3. MASALAH <ul><li>Bagaimana bentuk pengaturannya ? (jangan berbenturan / tumpang tindih) </li></ul><ul><li>Informasi apa saja ? </li></ul><ul><li>Mekanisme & teknis ? </li></ul><ul><li>Bagaimana dg sistem yg sudah ada ? </li></ul><ul><li>Lembaga Informasi Publik ? </li></ul><ul><li>Komisi Informasi Publik ? </li></ul><ul><li>Sanksi & Prospek penegakannya ? </li></ul>
  4. 4. Namun, YANG PASTI <ul><li>PERDA TENTANG </li></ul><ul><li>KMIP INI </li></ul><ul><li>HARUS ADA </li></ul>
  5. 5. KONSIDERANS: <ul><li>IP bagian dari HAM (ciri Negara Hukum) </li></ul><ul><li>Hak atas IP adalah kewajiban dan tanggungjawab negara </li></ul><ul><li>KMIP sangat urgen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan masy. dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan serta memaksimalkan pengawasan publik </li></ul><ul><li>Saat ini, masyarakat kesulitan mengakses IP karena tidak adanya payung hukum yang menjaminnya </li></ul>
  6. 6. ASAS - ASAS <ul><li>Setiap IP harus: </li></ul><ul><li>Terbuka dan dapat diakses setiap orang </li></ul><ul><li>Dapat diminta dengan cepat, tepat waktu, utuh, akurat, dan dapat dipercaya </li></ul><ul><li>Dapat diminta dg cara sederhana </li></ul><ul><li>Dapat diminta dengan biaya ringan </li></ul><ul><li>Diberikan secara tepat sesuai permintaan </li></ul>
  7. 7. TUJUAN RANPERDA KMIP <ul><li>Mendorong Clean and Good Local Government , Transparan, Akuntabel, efektif & efisien </li></ul><ul><li>Menjamin hak setiap orang atas IP </li></ul><ul><li>Menjamin hak setiap orang untuk memantau jalannya pemerintahan </li></ul><ul><li>Mendorong partisipasi masyarakat </li></ul><ul><li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas aspirasi masyarakat </li></ul>
  8. 8. RUANG LINGKUP <ul><li>Hak dan kewajiban masyarakat </li></ul><ul><li>Fungsi, Tugas dan Wewenang serta tanggungjawab badan publik </li></ul><ul><li>Jenis Informasi (termasuk yg dikecualikan) </li></ul><ul><li>Mekanisme/cara memperoleh informasi </li></ul><ul><li>Lembaga Informasi Publik </li></ul><ul><li>Komisi Informasi Publik </li></ul><ul><li>Acara Penyelesaian Sengketa Informasi </li></ul><ul><li>Sanksi </li></ul>
  9. 9. Beberapa Permasalahan yang Diperdebatkan (substansi) <ul><li>Jenis-jenis infomrasi masih abstrak (multi tafsir)  Bila terlalu limitatif, justru akan membatasi pelayanan informasi </li></ul><ul><li>Mekanisme: aktif vs pasif </li></ul><ul><li>LIP, akan merombak sistem yang sudah tertata (setiap SKPD punya mekanisme masing-masing)  Memang Perda ini dibuat untuk merombak sistem yang tidak ‘genah’ itu </li></ul><ul><li>KIP, akan membebani APBD.  itu lebih baik, dari pada APBD digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok atau aktivitas yg tidak perlu </li></ul>
  10. 10. Beberapa Permasalahan yang Diperdebatkan (substansi) <ul><li>Percuma ada KIP, kalau hanya bisa memberi rekomendasi (tidak bisa menjatuhkan sanksi sendiri)  Maunya seperti itu, tapi bisa berbenturan dengan ketentuan normatif lainnya </li></ul><ul><li>Sanksi: Pidana vs Perdata vs Adminstratif  Pelanggaran dalam perda ini adalah administratif, kecuali merugikan secara materiil maupun non materiil </li></ul>
  11. 11. MASALAH LAIN <ul><li>Di PERDA kan dulu, atau sistem dibuat dulu ? </li></ul><ul><li>Sudah menjadi agenda Legislasi Daerah, tetapi Dewan terkesan tertutup trhdp aspirasi publik </li></ul><ul><li>PERDA terkait (Partisipasi & Pelayanan Publik) juga dalam proses pembahasan, yang bisa jadi mengatur tentang Hak Informasi Publik ini </li></ul><ul><li>PERDA ini dinilai cenderung membatasi gerak pemerintah (BP), apa mereka mau ? </li></ul><ul><li>Di Malang, ada Kelompok Elit yang cenderung mempermainkan/me manage informasi untuk kepentingan elit (pembodohan publik) </li></ul>

×