KEBIJAKAN PEMBARUAN PENDIDIKANDiajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kurikulum dan Pembelajaran                   Dosen...
IDENTITAS BUKUJudul Buku     :   Kebijakan Pembaruan PendidikanPengarang      :   Dr. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.Tahun Te...
BAB I                     Human Investment                     Masalah Yang Perlu                         DibenahiPENDIDIK...
Penjelasan1. Humant Investment      Nilai dan tujuan pendidikan hanya akan ada apabila pendidikan itu sendiri dapat mencip...
Yang selanjutnya,perncanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum konprehensif. Disebabkan karenamasih lemahnya pem...
BAB 2               Menganalisis                                               Analisis Posisi               Lingkungan   ...
Penjelasan      Teori pembaruan,pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan denganhidup dan pen...
Benchmarking telah menjadi alat yang penting dan populer bagi organisasi-organisasi yang menerapkan   Total Quality Manage...
Secara teoritis, perlawanan terhadap pembaruan dibagi kedalam perlawanan individu dan organisasi.     Orang melawan pembar...
BAB 3Sejarah dan Makna Teori       ModelProses                                                   Implementasi Kebijakan   ...
Penjelasan a. Sejarah dan Makna Teori Kebijakan         Secara maknawiyah kebijakan dapat ditelusuri dari literatur kebija...
c. Persoalan-Persoalan Implementasi Kebijakan        Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementas...
Namun, kebijakan politik ini tidak serta merta terwujud karena beberapa alasan, diantaranya sebagianbesar komponen dana da...
BAB 4                     Konsep Otonomi dan Desetralisasi  KEBIJAKAN        Desentralisasi Pembangunan PendidikanOTONOMI ...
Penjelasana. Konsep Otonomi dan Desentralisasi          Istilah desentralisasi dan otonomi sangat berkaitan,namun kedua is...
b. Desentralisasi Pembangunan Pendidikan          Ada tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi...
Bidang pembangunan pendidikan merupakan salah satubidang yang diserahkan dan wajib   dilaksanakan oleh pemerintah daerah,n...
BAB 5  Tujuan Desentralisasi Manajemen            Pendidikan Oroblem Manajemen Pendidikan di            Daerah            ...
Penjelasan1. Tujuan Desentralisasi Manajemen Pendidikan       Secara umum tujuan desentralisasi pendidikan manajemen di da...
Bahwa krisis peran disebabkan oleh empat faktor,yaitu:   Pertama,yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan ...
BAB 6                                               Kurikulum TingkatBEE,Life Skill dan       Manajemen Berbasis          ...
Penjelasan1.    BEE, Life Skill dan KBK      Broad Based Education (BEE) merupakan pendekatan pendidikan yang berbasis pad...
2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)    MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang...
Dilain pihak pemenuhan kebutuhan guru secara nasional ini, juga akan sangat dipengaruhi oleh    sistem dan kebijakan pendi...
BAB 7            PRIORITAS MASALAH MENUJUINDONESIA  BARU                           PEMERATAAN KESEMPATAN            AGENDA...
Penjelasana. Prioritas Masalah      Pada dasranya permasalah pendidikan masih dihadapkan pada rendahnya jenjang dan jenis ...
• Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing  Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jen...
Komentar     Setelah membaca dan memahami buku “Kebijakan Pembaruan Pendidikan” banyak sekali ilmubaru yang saya dapatkan....
     Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya bagikehidupan hari ini, hari esok...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugas kurikulum

1,981 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas kurikulum

  1. 1. KEBIJAKAN PEMBARUAN PENDIDIKANDiajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kurikulum dan Pembelajaran Dosen : Akhmad Sudrajat, M.Pd Disusun Oleh: Juju Juningsih (2011031072) 2B Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNIVERSITAS KUNINGAN Jalan Pramuka No.67 KuninganTelp/Fax 0232871982
  2. 2. IDENTITAS BUKUJudul Buku : Kebijakan Pembaruan PendidikanPengarang : Dr. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.Tahun Terbit : Juni 2011Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, JakartaE-mail : rajapers@rajagrafindo.com http://www.rajagrafindo.com
  3. 3. BAB I Human Investment Masalah Yang Perlu DibenahiPENDIDIKAN DANPERADABAN Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kebijakan Pembaruan
  4. 4. Penjelasan1. Humant Investment Nilai dan tujuan pendidikan hanya akan ada apabila pendidikan itu sendiri dapat menciptakansesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Jikakebijakan pembaruan harus dibuat, menunjukan bahwa dalam prakti-praktik pembangunan pendidikanselama ini dilaksanakan ada sesuatu yang salah atau kurang bermanfaat. Dengan kata lain kesalahanatau kekurangan/kelebihan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di negeri ini harus ditemukan,dianalisis, disintesis, kemudian dipraktikan kembali sampai menunjukan hasil yang lebih bermanfaat.Berdasarkan amanat UU, pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas, harkatdan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks inipendidikan harus dilihat sebagai human investment yang mempunyai perspektif multidimensional.Pendidikan akan melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkanunit-unit sosial di dalam masyarakat. Dan satuan pendidikan harus berfungsi sebagai pusat penelitiandan pembangunan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung Knowledge-Based Economy. Dengan demikian pendidikan yang integratif merupakan usaha seluruh komponenmasyarakat dan bangsa untuk menumbuh kebangkan kekuatan kolektif dengan meletakan landasansosial-budaya, ekonomi dan politik yang kokoh bagi terciptanya masyarakat sipil yang demokratis.2. Masalah yang Perlu Dibenahi Adapun masalah yang perlu dibenahi yaitu belum adanya spesifikasi dan standardisasi tentangpeserta didik, kurikulum, ketenangan (kepala sekolah,guru, perpustakawan, laboran, tata usaha, dantenaga kependidikan lainnya), media dan sumber belajar, pembiayaan, dan model-model prosespembelajaran, serta tata hubungan dengan masyarakat
  5. 5. Yang selanjutnya,perncanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum konprehensif. Disebabkan karenamasih lemahnya pemahaman, apresiasi dan keterampilan dari aparat pemerintah dan masyarakat tentangkarakteristik kelembagaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah walaupun pemerintah memberikankeleluasaan penuh dalam manjemen pendidikan kepada setiap satuan pendidikan, namun belum disertaidengan perangakt sistem dan aturan pelasanaan yang memadai.3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan dayatampung pada setiap jenjang satuan pendidikan, dengan memberikan kesempatan kepada semua pendudukusia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yangpluralistik yang disertai dengan tanggung jawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggungpemerintah dan masyarakat. Tujuan ini akan terus berkanjut sampai upaya dalam meningkatkan angkamelanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan disertai bekal kemampuan dasar yang lebih memadaidan berbagai kemudahan baik bagi peserta didik, masyarakat dan sekolah.4. Kebijakan Pembaruan Dalam kebijakan pembaruan, reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahankebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait denganperubahan, atau pembaruan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenispendidikan harus diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai denganstandar pendidikan yang telah ditetapkan. Pembaruan dalam manjemen pendidikan sesungguhnya tidak hanyasekedar dalam arti etika rasional-empirikal. Pandangan demikian telah membawa perubahan besar pada polafikir manusia dan masyarakat modern, yang mendasarkan diri pada filsafat rasionalisme danempirisme, sehingga realitas yang dianggap nyata adalah empirik atau yang bisa dipikirkan secara rasional.Diluar semua itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak nyata. Sistem pendidikan yang selalu didasarkan padapradigma politik telah terbukti menghasilkan SDM yang hanya bersifat mekanis dan kurang kreatif. Karena ituuntuk membangun pendidikan, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan pembaruan orientasi danpendekatan dalam manajemen pendidikan itu sendiri.
  6. 6. BAB 2 Menganalisis Analisis Posisi Lingkungan Organisasi OrganisasiMendiagnosis TEORI MengidentifikasiPermasalahan PEMBARUAN Sumber Perlawanan Organisasi PENDIDIKAN Menentukan Strategi Penrapan dan Tindak Pembaruan Lanjut Pembaruan
  7. 7. Penjelasan Teori pembaruan,pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan denganhidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaruan yang akandatang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiap again dari kehidupan, baik secara individu maupunkeolompok. Menurut Robbins dan Langton (2001) mengemukakan lima tatanan dalam melaksanakanpembaruan, yaitu berkenaan dengan tatanan budaya, struktur, teknologi, setting fisik lingkungan, danmanusia itu sendiri. Pembaruan dalam budaya ditekankan pada nilai dan tujuan-tujuan organisasi.Pembaruan dalam struktur difokuskan dalam hubungan kewenangan, koordinasi dan redesain pekerjaan.Pembaruan dalam teknologi ditekankan pada modifikasi bagaimana pekerjaan dapat di proses dan metode-metode serta peralatan dapat digunakan. Pembaruan dalam setting fisik ditekankan pada area dan tata letaklingkungan pekerjaan. Pembaruan pada orang atau manusia difokuskan pada kemampuan danketerampilan.Pembaruan organisasi pada dasarnya mempunyai dua sasaran mendasar yaitu menyesuaikanorganisasi dalam lingkungan dan mengubah perilaku anggota organisasi.Langkah-langkah yang stratejik yang dilakukan dalam pembaruan,yaitu :1. Menganalisis lingkungan organisasi, lingkungan eksternal organisasi akan berubah secara konstan tetapi faktor yang terpenting adalah besaran dan tingkat dari pembaruan itu. Salah satu fungsi pembaruan yaitu untuk mengatasi kekuatan dan pembaruan yang mereka bawa sehingga organisasi dapat beroperasi secara efektif. Untuk menganalisis lingkungan organisasi harus dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang dapat menjadi sasran pengaruh dari luar. Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan adalah dengan memperhatikan struktur dasar lingkungan organisasi yang bersangkutan.Salah atu metode menganalisis kondisi eksternal organisasi yang dianggap pesaing adalah benchmarking. Istilah ini sebetulnya diambil dari sebah patok yang berfungsi memberikan atau menentukan tinggi letak suatu daerah atau ketinggian permukaan air. Dalam konteks organisasii, istilah ini dipakai sebagai standar alat untuk mengukur posisi organisasi dengan organisasi lainnya.
  8. 8. Benchmarking telah menjadi alat yang penting dan populer bagi organisasi-organisasi yang menerapkan Total Quality Management (TQM),khususnya untuk menganlisis lingkungan. Benchmarking tidak hanya dipandang sebagai alat yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga sebagai suatu komponen yang penting dalam usaha yang lebih luas untuk menghidupkan kembali profil kompetitif bangsa di dunia internasional.2. Analisis posisi organisasi, sumber dat untuk menganalisis posisi organisasi ialah lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Metode yang digunakan biasanya analisis SWOT, yaitu Strenghts (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportinities (kesempatan), dan Treats (ancaman). Analisis internal adalah kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal adalah kesempatan dan ancaman. Dengan anlisis SWOT pembaruan organisasi akan lebih memahami dan menanggapi faktor- faktor penting dari kinerja organisasi. Dengan analisis posisi, akan menghasilkan kedudukan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupan masyarakat, pesaing baru dan kecenderungan moralitas para personel organisasi.3. Mendiagnosis permasalahan organisasi, pada umumnya hampir semua proses pembaruan sering dimulai secara teburu-buru.Awal langkah mendiagnosis tergantung pada siapa yang mengerjakan hasil diagnosis dan metode yang dipilih untuk meneliti masalah tersebut. Sasaran dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi dasar dan ruang lingkup masalah sebelum pengambilan tindakan. Para pembaru sering tidak sadar menemukan solusinya sebelum dirinya sendiri mendapat kejelasan posisinya. Berbagai teknik pengumpulan data untuk mendiagnosis pemasalhan perlu digunakan, misalnya : survei sikap, konferensi, wawncara informal, pertemuan kelompok. Hasil dari teknik ini, selanjutnya dianalisis dengan teknik Critical Success Factor Identification (CSF-Identifcation), yaitu analisis untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan setiap alternatif tindakan yang dipilih.4. Mengidentifikasi sumber perlawanan, usaha pembaruan organisasi sering menimbulkan bernagai bentuk perlawanan,baik pro maupun kontra. Beberapa pembaru tidak memulai pembaruan yang diperlikan sebab mereka merasakan tidak mampu untuk melakukannya dengan berhasil.Kebanyakan para pembaru tidak mempergunakan kesempatan waktu berfikir apa yang menjadi penyebab orang melawan setiap pembaruan.Teori umum pembaruan menurut Kurt Lein (1951) ialah teori “medan-kekuatan” atau dikenal dengan Force-filed Theory. Bahwa dalan satu kondisi terdapatdua kekuatan yang berlawanan. Pada satu sisi terdapat kekuatan yang mendorong terjadinya pembaruan (driving force) dan disisi lain terdapat kekuatan penolakan yang mempertahankan status quo (restraining force).
  9. 9. Secara teoritis, perlawanan terhadap pembaruan dibagi kedalam perlawanan individu dan organisasi. Orang melawan pembaruan karena tiga alasan yaitu, kepentingan diri, keslah pahaman atau ketidak percayaan, dan penilaian yang berbeda. Kebanyakan organisasi berkeyakinan telah melakukan hal yang terbaik dan konsisten.5. Menentukan strategi pembaruan, pembaruan dapat dilakukan dengan mengubah kekuatan aspek tertentu yang paling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya, Ada empat pilihan strategi yang saling berhubungan yaitu : teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dengan pembaruan. Pembaruan yang terjadi pada masing-masing pad umumnyamempengaruhi yang lainnya, dan kita harus memilih aspek mana yang akan dijadikan prioritas. Dalam konteks manajemen pendidikan, penggunaan teknoligi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkan pelayanan, yaitu : tuntuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atau efisiensi dengan menggunakan unit biaya. Penggunaan strategi struktur, berkaitan dengan tujuan untuk efisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yang menyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dan kebutuhan sarana prasarana, atau anggaran pembiayaan program. Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktu kapan pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaan teknologi baru atau reorganisasi struktur internal atau kaena perilaku pembaruan. Penggunaan pad strategi orang sering melalui metode pengembangan organisasi (organization development). Metode ini dipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organsasi yang berhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah pada individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan.6. Penerapan dan tindak lanjut pembaruan, kemampuan utama untuk mendudkung penerapan pembaruan ini tergantung pada seberapa baik organisasi menguatkan perilaku yang telah dipelajaridan disiapkan selama dan setelah usaha pembaruan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:  pertama, memutuskan kapan mualinya prersiapan menentukan misis, memilih pembaruan tim dan alokasi sumber-sumber.  kedua, melakukan riset terhadap operasi-operasi internal, dengan memfokuskan pada keefektifan proses yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan pertanyaan- pertanyaan awal yang kemungkinan dijawab oleh upaya-upaya pembaruan yang diinginkan, dan mengidentifikasi organisasi-organisasi yang terbaikdikelasnya yang layak dijadikan pembanding.  Ketiga, ialah pengujian kembali. Bahwa setiap upaya pembaruan merupakan proses yang berkesinambungan.implementasi pembaruan tersebut harus direncanakan.
  10. 10. BAB 3Sejarah dan Makna Teori ModelProses Implementasi Kebijakan Kebijakan Menganalisis Kebijakan KEBIJAKAN PEMBARUAN PENDIDIKAN Analisis Kebijakan Objek Studi Analisis Metode Studi Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Pendidikan
  11. 11. Penjelasan a. Sejarah dan Makna Teori Kebijakan Secara maknawiyah kebijakan dapat ditelusuri dari literatur kebijakan tentang ketatanegaraanyang menganggap bahwa ilmu kebijakan sering dianggap lebih dekat kepada Administrasi Negaradibandingkan dengan ilmu politik. Secara konseptual, terminologi kebijakan dapat disebut sebagai serangkaian tindakan sebagaisuatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasimerupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiapproduk atau keluaran. Setiap kebijakan akan mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikanmakna yang prinsipil dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasrkan atasperaturan perundang-undangan.b. Model Analisis Kebijakan Seperti yang dikemukakan Dunn bahwa model analisis kebijakan yaitu: modeldeskriptif, normatif, verbal, simbolik, dan model prosedural.Model deskripif adalah model yang dipakai untuk menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibatpilihan kebijakan dengan cara memonitor suatu kebijakan. Model normatif adalah menjelaskan danatau meramalkan serta memberi rekomendasi dalam mencapai suatu nilai, misalnya model cost benefitatau rate of return. Model verbal adalah model yang direpresentasikan dalam bentuk verbal. Dalammodel verbal seorang analisis memakai judgement yang bersifat penalaran. Judgement inimenghasilkan argumen kebijakan yang sedikit banyak persuasif. Model simbolik adalah modelpenggunaan simbol matematik untuk melukiskan hubungan antara variabel kunci yang merupakan ciripermasalahan.
  12. 12. c. Persoalan-Persoalan Implementasi Kebijakan Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini lebih bersifat praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat sebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang stratejik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Suatu kebijakan akan menemui banyak masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, harus dapat di implementasikan. Masalah tersebut sering diartikan secaa sederhana, padahal masalah oleh seseorang mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehubungan dengan sifat praktis dan terkandungnya tujuan dalam perumusan kebijakan, maka implementasi kebijakan berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelakuu. Namun, ketika kegagalan kebijakan terjadi maka perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebu memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikannya.d. Analisis Kebijakan Pendidikan Analisis kebijakan yang digunakan di ndonesia sepertinya lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan politik-publik yang didasarkan pada asumsi politik. Sebagai contoh dalam penetapan kebijakan besarnya anggaran pendidikan. Para policy maker republik indonesia telah berani menetapkan 20% dari APBN dan APBD masing-masing untuk anggaran sektor pendidikan. Kebijakan tersebut lebih cenderung disebut kebijakan politis,karena sangat monumental sehubungan dengan tantangan republik dalam menghadapi suasana persaingan di era tanpa batas. Sebetulnya dari anggaran tersebut memiliki orientasi yang sangat jelas, yaitu kemandirian dalam dalam penyediaan SDM.
  13. 13. Namun, kebijakan politik ini tidak serta merta terwujud karena beberapa alasan, diantaranya sebagianbesar komponen dana dalam struktur APBN tidak dapat dialokasikan dan komitmen setengah hati dariwakil-wakil rakyat sendiri,misalnya anggaran yang seharusnya untuk membiayai sektor-sektorpembangunan yang krusial kurang mendapat persetujuan pihak DRPR, atau sekalipun mendapatpersetujuan tetapi anggarannya kurang memadai.e. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakuprumusan, implementasi dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Prosesanalisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan apakah yang menjadiboundary system. Analsis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujukgambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuangdalam rumusan kebijakannya.f. Metodologi Studi Kebijakan Pendidikan Untuk menentukan piihan metodologi yang paling relevan dalam studi kebijakan, perlupemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan kebijakan, yaitu: tujuan kebijakan dilihatdari tingkatan masyarakat, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, tujuan kebijakan dilihat daritingkatan ekonomi.
  14. 14. BAB 4 Konsep Otonomi dan Desetralisasi KEBIJAKAN Desentralisasi Pembangunan PendidikanOTONOMI DANDEENTRALISASI Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
  15. 15. Penjelasana. Konsep Otonomi dan Desentralisasi Istilah desentralisasi dan otonomi sangat berkaitan,namun kedua istilah ini sangat berbeda. Tetapi secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara keduanya tidak dapat dipisahkan. Sehingga manakala membahas desentralisasi, akan berkaitan dengan masalah otonomi. Atau masalah otonomi tidak mungkin dibhas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi sering dibahas dalam konteks diskusi tentang sistem penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan. Hampir setiap negara di dunia dalam menjalankan sistem pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Kitab-kitab yang membahas asas desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan telah banyak beredar di masyarakat dan pada umumnya memberikan wawasan yang beragam. Keragaman dalam memberikan pengertian tersebut tergantung pada bagaiman para penulis kitab tersebut memaknai batasan-batasan kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan atau yang diterima oleh unit organisasai. Asas desentralisasi terdiri dari dua bentuk yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi poliik. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada para pejabat pusat yang ditempatkan di tingkat lokal. Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pejabat tingkat pusat, namun pejabat yang berada di tingkat lokal juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam kebijakan pemberian pelayanan di tingkat lokal. Sedangkan desentralisasi polotik yaitu pelimpahan wewenang pembuatan keputusan dan pengendaliantertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional atau lokal.
  16. 16. b. Desentralisasi Pembangunan Pendidikan Ada tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pembangunan pendidikan, yaitu: Apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga negara memperoleh haknya dalam pendidikan ? Dan apakah dengan pemberian kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, dirujuk kepada kitab undang-undang tenang penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah. Karakteristik yang melekat pada UU No. 32/2004 telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses penyelenggaraan pendidikan harus pula berlandaskan bottom up approach, karena disamping pembangunan pendidikan nasional harus acceptable bagi masyarakatnya, juga harus accountable dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan akan tergantung kepada sistem politik dalam memberikan keleluasaan tersebut. Akan tetapi keleluasaan itu diberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangakn kepentingan nasional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara administrator pendidikan pada tingkat pusat dengan administrator pendidikan di tingkat kelembagaan suatu pendidikan. Desentralisasi pembangunan pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atu uni pusat terhadap persoalan-persoalan pembangunan pendidikanyang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah atau masyarakat. Sehingga diharapkan terjadinya pemberdayaan peran unit bibawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pembangunanpendidikan diberikan kepada daerah, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi.
  17. 17. Bidang pembangunan pendidikan merupakan salah satubidang yang diserahkan dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah,namun perlu adanya ketegasan bidang-bidang garapan mana yang menjadi wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan identitas dan integrasi bangsa memerlukan standardisasi nasional melalui komitmen politik.Sedangkan pembangunanpendidikan pada aspek-aspek spesifik dan model-model penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang masing-masing pemerintah daerah, sehingga keinginan, kebutuhan dan harapan semua pihak dapat terpenuhi. Artinya pencapaian warga negar yang bermutu dapat diprediksi mempunyai kapabilitas dan keunggulan kompetitif dalam percaturan global.c. Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kriteria penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi adalah performance. Steers (1980) mengemukakan bahwa cara terbaik untuk meneliti efektivitas organisasi ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: paham mengenai optimalisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Efektivitas otonomi daerah yang ideal berkaitan dengan masalah kemandirian dalam mengurus rumah tangganya sendiri, karena itu efektivitas otonomi daerah memrlukan sejumlah indikator yangterkait dengan kemandirian. Beberapa indikator efektivitas otonomi yang meliputi, penyerahan urusan pemerintah, potensi daerah,sumber daya manusia, PADS dan pelayanan masyarakat.
  18. 18. BAB 5 Tujuan Desentralisasi Manajemen Pendidikan Oroblem Manajemen Pendidikan di Daerah DESENTRALISASI MANAJEMEN PENDIDIKANSubstansi Desentralisasi Manajemen Pendidikan Pemberdayaan dan Reposisi Manajemen Sekolah
  19. 19. Penjelasan1. Tujuan Desentralisasi Manajemen Pendidikan Secara umum tujuan desentralisasi pendidikan manajemen di dalam kehidupan berorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Dengan demikian, desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyususun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan, dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam praktik desentralisasi manajemen pendidikan dapat diterapkan di dalam beberapa tingkat dan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tngkat nasional sampai tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi manajemen pendidikan sampai ketingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkan jenjeng pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Diperlukan pola-pola desentralisasi manajemen yang relevan. Desentralisasi jenjang pendidikan bisa dipilih apakah semua jenjang pendidikan bisa ditangani oleh pemerintahdaerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan tertentu sesuai kemampuan pemerintah daerah.2. Problem Manajemen Pendidikan Pelaksanaan otonomi manajemen pembangunan pendidikan di tingkat daerah dewasa ini merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena disamping masih dihadapkan pada berbagai problema-problema pembangunan dibidang lainnya, juga dihadapkan pada berbagai problema pendidikan yang harus duhadapi. Permasalahan berat pendidikan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinylir oleh Coombs (1968) yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidakseimbanganperan.
  20. 20. Bahwa krisis peran disebabkan oleh empat faktor,yaitu: Pertama,yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; kedua, ditandai oleh kurangnya responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; ketiga, ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal diluar pendidikan; keempat, hal-hal seperti sikap tradisional menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan.3. Substansi Desentralisasimanajemen Pendidikan Desentralisasi manajemen pendidikan bisa mencakup seluruh substansi manajemen pendidikan dan dapat juga hanya salah satu atau beberapa bidang garapan saja, antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan, dan sarana-prasarana pendidikan. Misis utama desentralisasi dalam manjemen pendidikan ialah untuk menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat daerah dalam mengelola pendidikan. Artinya tugas utama dalam desentralisasi manajemen pendidikan di daerah harus diprioritaskan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Substansi desentralisasi dalam bidang manajemen pendidikan, paling sedikit berkenaan dengan aspek-aspek: 1. perundang-undangan pendidikan; 2.struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan; 3. pengembangan kurikulum pendidikan; 4. profesionalisasi tenag akependidikan; 5. sarana dan prasarana; 6. penbiayaan pendidikan.4. Pemberdayan dan Reposisi manajemen Sekolah Pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokrasi yang mengotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi, dan ambisisnya. Dalam konteks organisasi, pemberdayaan merupakan sebuah kewenangan yang diberikan sehingga organisasi dapat berkembang dengan kemampuan yang dimilki.
  21. 21. BAB 6 Kurikulum TingkatBEE,Life Skill dan Manajemen Berbasis Satuan Pendidikan KBK Sekolah (MBS) (KTSP) MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBARUAN MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKANPengembangan Model Kebijakan Ujian Antisipasi PenolakanProfesi Kependidikan Nasional Pembaruan
  22. 22. Penjelasan1. BEE, Life Skill dan KBK Broad Based Education (BEE) merupakan pendekatan pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas,yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Life skill (kecakapan hidup) meruoakan fokus dari pendekatan BEE, dimana tujuan pembelajaran diarahkan pada kemampuan untuk mau dan berani menghadapi problema hidup secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian proaktif mencari serta menemukan solusinya. Sedangkan KBK pada dasranya mencakup tiga aspek orientasi penyiapan, yakni mendasar, kuat, dan luas. Mendasar,dalam arti terkait dengan pemberian kemampuan dalam upaya memenuhi kebutuhan mendasar peserta didik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kuat, dalam arti terkait dengan isi dan proses pembelajaran atau penyiapan peserta didik untuk menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kuat. Luas, dalam arti terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan peluang yang ada di lingkungan sekitar maupun di lingkungan lain yang dapat dijangkau oleh peserta didik. Antara BEE,life skill dan KBK mempunyai keterkatan struktural. BEE dianggap sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam pendidikan yang paling efektif untuk tidak membatasi pendidikan pada aspek-aspek atribut formal. Life skill dianggap sebagai salah satu model orientasi program yang diarahkan pada penguasaan bidang keterampilan, keahlian dan kemahiran untuk melakukan kerja yang dapat diandalkan sebagai bekal kehidupan. Dan KBK dianggap sebagi salah satu teknik pengembangan materi kurikulum dan pembelajaran yang efekif untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berorintasi pada life skill.
  23. 23. 2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud dari reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat sera jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. MBS sebagai konsep pemberdayaan, memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan manajemen sekolah dalam mencapai tujuan.3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevasinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BNSP.4. Pengembangan Model Profesi Kependidikan Salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru yang memadai dihadapkan pada dua masalah pokok, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal. Kedua permasalahan inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya disparitas kualitas guru di berbagai daerah tanah air.
  24. 24. Dilain pihak pemenuhan kebutuhan guru secara nasional ini, juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem dan kebijakan pendidikan guru sebagai institusi pendidikan tenaga kependidikan yang berkompeten dalam mencetak guru yang memenuhi persyaratan, baik secar kualitatif maupun kuantitatif.5. Kebijakan Ujian Nasional Kebiajak tentang ujian nasional merupakan istilah bagi penilaian kompetensis peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada awalnya, kebijakan ini dimulai dengan adanya Ebtanas (Evaluasi Belajar tahap Akhir Sekolah) yang sudah sejak lama menjadi momok menakutkan, bukan saja bagi anak dan guru sekolah, tetapi juga orang tua. Hampir setiap tahun UN menimbulkan kontra versi pada masyarakat. Namun, UN tetap dipertahankan oleh pemerintah dengan versi janji berbeda, lengkap dengan misi mulia yang dipikulnya. Dalam permendiknas No. 75/2009 disebutkan pula peserta UN dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rat nilai minimal 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Khusus SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata.6. Antisipasi Penolakan Pembaruan Dalam teori pembaruan, penolakan (resistance) adalah melawan sesuatu atau seseorang untuk tidak berubah atau diubah atau tidak mau menerima hal tersebut. Bentuk-bentuk penolakan terhadap kebijakan pembaruan tersebut sangat bervariasi, ada yang berwujud prontal tidak mau sama sekali menjlankan kebijakan yang dimaksud, ada yang cukup hanya dengan diam, tidak bereaksi, dan ada yang pura-pura menerima program pembaruan, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Dalam permasalahan penolakan pembaruan tersebut perlu diantisipasi dan dikaji lebih mendalam agar pada setiap pelaksanaan kebijakan pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan tidak menemui kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembaruan
  25. 25. BAB 7 PRIORITAS MASALAH MENUJUINDONESIA BARU PEMERATAAN KESEMPATAN AGENDA KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU,RELEVASI DAN DAYA SAING MENUJU 2025 TATA KELOLA
  26. 26. Penjelasana. Prioritas Masalah Pada dasranya permasalah pendidikan masih dihadapkan pada rendahnya jenjang dan jenis pendidikan,termasuk sebenarnya masih bervariasi diantara masing-masing wilayah kecamatan sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan pada kondisi yang amat variatif. Permasalaha lainnya, masih rendahnya mutu hasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalan lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalan kemampuan ekonomi, budaya maupun geografis.b. Agenda Kebijakan Menuju 2025 • Pemerataan kesempatan Targetnya adalah meningkatkan APK/APM/AM pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia prasekolah dan usia sekolah, baik pendidikan umum, kejuruan,keagamaan, maupun pendidikan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang disertai dengan tanggung jawab dalam memberikan konsekueni yang harus ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
  27. 27. • Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sehingga memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepeneur, iptek, olahraga dan seni, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Meningkatkan relevansi kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar dapat fungsional dalam meningkatkan taraf hidupnya.• Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih partisipatif, terkoordinasi, dan lebih menyeluruhterhadap jalur, jenis dan kelenbagaan satuan pendidikan.
  28. 28. Komentar Setelah membaca dan memahami buku “Kebijakan Pembaruan Pendidikan” banyak sekali ilmubaru yang saya dapatkan. Selain itu, saya juga sedikit tau mengenai kebijakan pendidikan terutamapendidikan di indonesia ini. saya berharap dengan adanya buku ini dapat membawa perubahan yangbesar dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran pada tingkat satuan pendidikandi negara indonesia tentunya, dan diharapkan pemerintah lebih bijak lagi dalam pemutusan pembaruantersebut yang harus disesuaikan antara anggaran, SDM, dan kurikulum yang ada dan sesuai denganzamannya. Selain itu, penempatan guru dalam mengajar pun harus lebih profesional lagi yangdisesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya agar pembaruan tersebut dapat berjalan denganlancar dan membawa perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam upaya merumuskan kebijakan dan pembaruan sistem manajemenpembangunan pendidikan yang berkualitas harus diarahkan pada: Keberanian untuk meninggalkan perasaan kebanggaan terhadap masa lalu dan diganti denganorientasi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik di masadepan.
  29. 29.  Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya bagikehidupan hari ini, hari esok dan masa depan. Kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani sebagai sarana untuk melakukan ikhtiar danberijtihad memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan hidupnya. Peningkatan kemandirian yang dapat dijadikan modal utama untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Peningkatan apresiasi, rasa hormat, dan kesetiaan terhadap masyarakat dan bangsanyasendiri.

×