Keterkaitan amdal & ukl upl dg perizinan 1113

5,722 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
258
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keterkaitan amdal & ukl upl dg perizinan 1113

  1. 1. Keterkaitan AMDAL & UKL-UPL dengan Sistem Perizinan Wahyu Yun Santoso Fakultas Hukum UGM Hp. 081578657800 Email: wahyu.yuns@yahoo.com
  2. 2. TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000
  3. 3. AMDAL RISK ASSESSMENT RISK MANAGEMENT 3
  4. 4. Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL UPL dan SPPL Pasal 34 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 34 ayat (2): Ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota Tidak termasuk wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL Pasal 35 ayat (2): Tidak berdampak penting Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal 35 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Tidak termasuk wajib UKL UPL wajib membuat SPPL
  5. 5. Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
  6. 6. Konsep Izin sebagai Beschikking  Beschikking: Ketetapan Pemerintah  WF Prins: Beschikking adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu institusi berdasarkan wewenang yang luar biasa.  Sifat: tindakan hukum pemerintah, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum
  7. 7. Batasan dari Akibat Hukum Beschikking  Tidak melahirkan kewenangan hukum publik.  Izin menimbulkan hak dan kewajiban yang tertentu, penyimpangan dapat dibenarkan dengan batasan.  Kepastian hukum jelas: sesuai jangka waktu, kecuali melakukan pelanggaran hukum.  Dalam UUPPLH, pihak di luar dari subyek izin dapat juga melakukan gugatan ke PTUN.
  8. 8. AMDAL sebagai Kelengkapan Administratif a. Bukti formal bhw . Rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan c. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
  9. 9. A Apa saja Yg HARUS Dikelola (+ & - ) RKL K.A.ANDAL PENGELOLAAN L.INGK. ANDAL PEMANTAUAN LINGK. RPL PELINGKUPAN : • Dampak Hipotetik • Batas Wilayah Studi • Metode yg akan digunakan • Pengumpulan Data (Lokasi & Cara) • Analisis Sampel /Data • Interpretasi Data Hasil Analisis • Prakiraan Lingk. yad • Penentuan Besar & Pentingnya dampak • Evaluasi Dampak (Holistik) Apa saja yg HARUS Dipantau utk mengevaluasi Kinerja Pengelolaan ANALISIS DAMPAK : • Lingkungan Awal • Lingkungan yang akan datang • Besar Dampak • Tingkat Kepentingan Dampak • Evaluasi (holistik) • Rekomendasi
  10. 10. AMDAL  untuk apa & bagaimana ? 5 4a 4 Penilaian Andal – RKL - RPL Permohonan Izin Lingkungan Penyusunan ANDAL-RKL-RPL Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL 3 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan IZIN LINGKUNGAN Penilaian K.A. Penyusunan K.A. 2 Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL IZIN USAHA dan Izin-izin lainnya 1 Pengumuman & Konsultasi Publik PP 27/2012, Pasal 2
  11. 11. Ketentuan-Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 • • • • Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan; Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL; Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL • • Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan 1 Pembatalan Izin Lingkungan Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau Bupati/walikota; Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN Pengumuan Izin Lingkungan 2 • Pengumuman permohonan Izin Lingkungan Pengumuman keputusan Izin Lingkungan 3 4 Izin Lingkungan 5 UU 32/2009 • • Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perubahan Izin Lingkungan Usaha dan/kegiatan berubah wajib memperbaharui izin lingkungan • • Izin Lingkungan persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan;
  12. 12. Pengertian • Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; • Sebagai sebuah persyaratan untuk izin (wajib untuk kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting); • Terdiri dari: – – – – Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 12
  13. 13. Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d 17 Nop 2012 ?) Dftr RK Wajib AMDAL Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK. Per.Men. LH No 17/2012 Per. Men LH No.5 / 2012 1 2 PP 27 /2012 Izin Lingk UU 32/2009 PPLH Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL Per.Men LH No 16 /2012 3 4 Pedoman Penyusunan AMDAL Per. Men LH No 5 / 2008 5 Per Men LH No.24 /2009 Pr.Men LH No 15 / 2010 Tata cara LisensiKomisi Pnilai AMDAL Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  14. 14. K.A. ANDAL PENGUMUMAN 1) 2) 3) Di Lokasi Di Media Cetak Lokal & nasional Di Media elektronik PEMRAKARSA (dibantu oleh Tim Penyusun AMDAL DITOLAK / PERLU PERBAIKAN Penilaian K.A. Andal 10 hari kerja DITERIMA : • MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA dan • ANALISIS DATA TANGGAPAN DARI MASYARAKAT BLH ANDAL RKL+RPL DITOLAK PERLU PERBAIKAN PEMRAKARSA Penilaian Andal RKL+RPL BLH DISETUJUI KONSULTASI PUBLIK MASYARAKAT SKKL dan IZIN LINGKUNGAN PEMRAKARSA       Izin Usaha Izin PPL Izin lain Pengelolaan Pemantauan Pelaporan
  15. 15. Apakah yg dimaksud izin tsebut?? Suatu psetujuan dr penguasa bdsrkn UU, guna dlm keadaan tertentu “menyimpang” dr ketentuan2 larangan perUUan. (dr Berge dlm Hajon, Philipus (HAN) 16
  16. 16. Batasan “penyimpangan” • Memenuhi kriteria tertentu • Adanya batasan • Adanya persyaratan Kepentingan umum 17
  17. 17. PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56 (Dalcem) UUPPLH. • Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
  18. 18. Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL • Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan • Tata cara penyusunan menunggu Permen • Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL  tunggal, terpadu, kawasan. • Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL: a. Yg terkena dampak b. Pemerhati LH c. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL • PNS dilarang menyusun AMDAL  terkecuali instansi LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa
  19. 19. Beberapa catatan ... (2) • Pengecualian tdk AMDAL: a. AMDAL Kawasan b. Lokasi keg di RDTR & RTRKS c. Dlm tanggap darurat bencana • Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian UKL-UPL • Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL) • Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL
  20. 20. Beberapa catatan ... (3) • Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kewajiban pemegang izin lingkungan: a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuat b. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 bln c. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi LH • Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi administrasi • Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)
  21. 21. TIMELINE AMDAL • Kerangka Acuan  30 hari ~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL. • Andal & RKL-RPL  75 hari ~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai. • Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan  10 hari stlh rekomendasi keluar.
  22. 22. Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP No.27 Th.2012

×