Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Enviro nmentalLawEnfo rcementWahyu Yun Santosa
DEFINITION OFENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT:APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERSTO ENSURE COMPLIANCE WITHENVIRONMENTAL PRO...
PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN BASIS UUPPLHPencegahan danpenanggulanganEfek Jera danEfek DeritaGanti Rugi danPemulihanLingkunga...
PENAATAN SUKARELAKonsultasi & Bantuan Teknis Bg PeningkatanKinerja PEDAL (Karena Ketidaktahuan & Garing)TEGURAN/PERINGATAN...
PAKSAANPEMERINTAHANPENCABUTANIZIN USAHA ATAUKEGIATANOLEH PEJABATPEMBERI IZINSANKSIADMINISTRASIGUBERNURBUPATI/WALIKOTAPIHAK...
1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan3. Bersifat “REPARATOIR” atau PemulihanKe...
SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)1. Teguran2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izinoleh1. Menteri2...
INSTRUMENPENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI• IZIN (Pemberian atau Penolakan)• PERSYARATAN & KEWAJIBAN DALAM IZIN(Referensi TATA ...
4 SYARAT PHL ADMINISTRASI1. LEGITIMASI BAGI PEJABAT UNTUKBERTINDAK2. BASIS YURIDIS3. DESCRESSIONARE OF POWER4. PENGENAAN S...
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)BERUPA PENCEMARAN DAN ATAUPERUSAKAN LINGKUNGANPENYELESAIANSENGKETA LHDI PENGADILAN(PERDATA)Ha...
POLLUTER PAYS PRINCIPLEPENCEMAR/PERUSAK LH WAJIB:1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita2. Melakukan Tindakan Hukum Te...
STRICT LIABILITYMenurut UUPPLHPencemar Bertanggung Jawab Mutlak Apabila:1. Usaha dan atau kegiatannya berdampak penting;2....
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALURLITIGASI (IN COURT) Proses: Panjang, costly, time consuming Penekanan pada: facts; pr...
GUGATAN ADMINISTRATIFSetiap orang dapat mengajukan gugatan terhadapkeputusan TUN apabila: Badan atau pejabat TUN menerbit...
DELIKMATERIELDELIKFORMALDELIKTINDAK PIDANAKORPORASI“AKIBAT”AdanyaPencemarandan/atauPerusakan LH“PERBUATAN”Yg DilakukanMela...
PENYIDIKANSelain penyidik POLRI ada PPNS tugas di bidang PPLH tingkat KLH – daerah.Wewenang utk mlakukan: pemeriksaan at...
PEN-CEMARANLHMASUKNYAatauDIMASUKKANNYAShg KUALITAS LHTURUN sampai keTINGKAT TERTENTU1. Mahluk Hidup2. Zat3. Energi dan/ata...
PERUSAKANLHTINDAKANMenimbulkanPERUBAHANLANGSUNG atauTDK LANGSUNGTerhadap SifatFISIK &/atauHAYATINYAYANGMENYEBABKANLINGKUNG...
SANKSIPIDANA1. Memperhatikan Asas SUBSIDIARITAS(ULTIMUM REMIDIUM)2. Sanksi Pidana Digunakan Apabilaa. Sanksi Administrasi ...
PaksaanPemerintah(pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahuluiteguran apabila pelanggaranmenimbulkan:•Ancaman yg sangat seriusbagi...
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)MELALUI PENGADILANGugatan Perbuatan melawanHukumLegal Standing LSM – ...
UU PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUPUU PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PPENCEMARAN LH...
JENIS TINDAK PIDANAPerlu dibuktikan:1. Lingkungan telahtercemar/rusak2. Hubungan sebab akibatantara lingkungan ygtercemar/...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasiULTIMU...
TINDAK PIDANAKORPORASIATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMATindak Pidana AtasNama BH dll.Pidana Ditambah1/3Panggilan Untuk Meng...
10. penegakan hkm lingkungan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10. penegakan hkm lingkungan

547 views

Published on

  • Be the first to comment

10. penegakan hkm lingkungan

  1. 1. Enviro nmentalLawEnfo rcementWahyu Yun Santosa
  2. 2. DEFINITION OFENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT:APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERSTO ENSURE COMPLIANCE WITHENVIRONMENTAL PROVISIONS BY MEANS OF :• ADMINISTRATIVE SUPERVISION• ADMINISTRATIVE MEASURES• CRIMINAL INVESTIGATION• CRIMINAL MEASURES• CIVIL ACTIONPREVENTION - CORRECTION - REPRESSIONNGO HAVE SUPPORTIVE ROLE
  3. 3. PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN BASIS UUPPLHPencegahan danpenanggulanganEfek Jera danEfek DeritaGanti Rugi danPemulihanLingkunganADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)PIDANA(pasal 93 sd 120)PERDATA(pasal 83 sd 93)FUNGSIFUNGSI FUNGSI
  4. 4. PENAATAN SUKARELAKonsultasi & Bantuan Teknis Bg PeningkatanKinerja PEDAL (Karena Ketidaktahuan & Garing)TEGURAN/PERINGATAN(GARING BERLANJUT)AUDIT WAJIBPAKSAANPEMERINTAHANPEN-CABUTANIZIN U/KPIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI
  5. 5. PAKSAANPEMERINTAHANPENCABUTANIZIN USAHA ATAUKEGIATANOLEH PEJABATPEMBERI IZINSANKSIADMINISTRASIGUBERNURBUPATI/WALIKOTAPIHAK KETIGADAPAT MENGAJUKANPAKSAAN PEM.AUDITLINGKUNGAN HIDUPPELANGGARAN TERTENTUdan atau SERIUSDapat diusulkan olehKEPALA DAERAHdanPIHAK YG BERKEPENTINGAN1. Mencegah dan mengakhiri terjadinyaPELANGGARAN2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkanoleh suatu PELANGGARAN3. Melakukan tindakan PENYELAMATANPENANGGULANGAN dan/atauPEMULIHANatas beban biaya PENANGGUNGJAWABusaha dan/atau kegiatan(Dapat diganti sejumlah uang tertentu)1. Audit Lingkungan SUKARELA2. Audit Lingkungan WAJIB3. Dapat ditunjuk PIHAK KETIGAsbg AUDITOR apbl pengusahatidak melaksanakan perintah
  6. 6. 1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan3. Bersifat “REPARATOIR” atau PemulihanKeadaan Semula4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara(T.U.N)Mengakhiri Perbuatan YangdilarangMengakhiri Perbuatan YangdilarangBagi Warga Masyarakat/Badan Usaha Yang TerkenaDapat Banding KePengadilan Administrasi(Peradilan TUN)Bagi Warga Masyarakat/Badan Usaha Yang TerkenaDapat Banding KePengadilan Administrasi(Peradilan TUN)SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83
  7. 7. SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)1. Teguran2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izinoleh1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannyaPembekuan izin ,pencabutan izin ,denda keterlambatan,dijatuhkan apabilapaksaan pemerintahtidak dilaksanakanSecond Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika Pem.menganggap Pemda scr sengaja tdk menerapkansanksi adm thd pelanggaran yang serius
  8. 8. INSTRUMENPENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI• IZIN (Pemberian atau Penolakan)• PERSYARATAN & KEWAJIBAN DALAM IZIN(Referensi TATA RUANG, AMDAL, UKL & UPL, BAKU MUTULINGKUNGAN, atau Kreasi Pejabat TUN)• Keberadaan PEJABAT PENGAWAS LH• MEKANISME PENGAWASAN• SANKSI ADMINISTRASI:1. Audit Lingkungan Wajib2. Paksaan Pemerintahan3. Pencabutan Izin
  9. 9. 4 SYARAT PHL ADMINISTRASI1. LEGITIMASI BAGI PEJABAT UNTUKBERTINDAK2. BASIS YURIDIS3. DESCRESSIONARE OF POWER4. PENGENAAN SANKSI KUMULATIFTIDAK TERBENTUR ASAS HUKUMNEBIS IN IDEM
  10. 10. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)BERUPA PENCEMARAN DAN ATAUPERUSAKAN LINGKUNGANPENYELESAIANSENGKETA LHDI PENGADILAN(PERDATA)Hak MasyarakatMengajukan Gugatan(Class Action)Hak Organisasi LHMengajukan Gugatan(Legal Standing)TANGGUNGJAWABMUTLAK(Strict Liability)TANGGUNG JAWABBERDASARKAN PADAPRINSIP KESALAHAN(Liability based on fault)Harus memenuhiPersyaratan1. Class members cukup banyak2. Ada kesamaan fakta/peristiwa3. Kesamaan jenis tuntutan4. Representatif dan jujur(Lihat Juga PERMA No. 01/2002)POKOK GUGATANBUKAN GANTIKERUGIAN1432Unsur KesalahanTidak Perlu dibuktikanoleh Pihak PenggugatPada kegiatanTertentuDiatur pengecualiannya
  11. 11. POLLUTER PAYS PRINCIPLEPENCEMAR/PERUSAK LH WAJIB:1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita2. Melakukan Tindakan Hukum Tertentu:- Memulihkan Fungsi Lingkungan- Memasang atau Memperbaiki Alat- Menghilangkan atau Memusnahkan PenyebabTimbulnya Pencemaran3. Hakim Dapat Menetapkan Pembayaran UangPaksa (Dwangsom) atas Setiap Hari KeterlambatanPenyelesaian Tindakan Tertentu
  12. 12. STRICT LIABILITYMenurut UUPPLHPencemar Bertanggung Jawab Mutlak Apabila:1. Usaha dan atau kegiatannya berdampak penting;2. Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya dalamproses produksinya; atau3. Menghasilkan limbah B-3Pengecualian, Apabila Karena Adanya:1. Bencana Alam atau Peperangan;2. Keadaan Terpaksa Di Luar Kemampuan Manusia;3. Tindakan Pihak Ketiga Yang MenyebabkanTerjadinya Pencemaran.
  13. 13. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALURLITIGASI (IN COURT) Proses: Panjang, costly, time consuming Penekanan pada: facts; precedents; procedures;argument Mekanisme: tidak sederhana dan rumit Aparat: Belum siap? (hakim dan pengacara) Dukungan: Kelangkaan data/informasi; Output: Winner and looser (citra pihak-pihakbersengketa jatuh) Sering dihadapkan pada ketidakpastian putusan Benturan alat bukti pada kerahasiaan ‘perusahaan’
  14. 14. GUGATAN ADMINISTRATIFSetiap orang dapat mengajukan gugatan terhadapkeputusan TUN apabila: Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungankpd usaha/kegiatan wajib AMDAL tp tdk dilengkapidokumen AMDAL; Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungankpd usaha/kegiatan wajib UKL-UPL tp tdk dilengkapidokumen UKL-UPL; Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin usaha/kegiatan yg tdk dilengkapi dgn izin lingkungan.
  15. 15. DELIKMATERIELDELIKFORMALDELIKTINDAK PIDANAKORPORASI“AKIBAT”AdanyaPencemarandan/atauPerusakan LH“PERBUATAN”Yg DilakukanMelanggarKetentuan PUUyang berlakuAdanya “Perbuatan”yg dilakukan cukupuntuk menuntutTindak PidanaTindak PidanaYg Dilakukan Olehatau Atas NamaBadan Hukum,Yayasan atauOrganisasi LainAdanya “Akibat”Perlu Dibuktikan
  16. 16. PENYIDIKANSelain penyidik POLRI ada PPNS tugas di bidang PPLH tingkat KLH – daerah.Wewenang utk mlakukan: pemeriksaan atas kebenaran laporan; Pemeriksaan setiap org yg diduga melakukan tindak pidana LH; Meminta keterangan dan bukti; Pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen; Pemeriksaan di tempat tertentu yg diduga tdpt bukti; Penyitaan; Meminta bantuan ahli; Memasuki tempat tertentu, memotret, merekam audio visual; Penggeledahan; Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
  17. 17. PEN-CEMARANLHMASUKNYAatauDIMASUKKANNYAShg KUALITAS LHTURUN sampai keTINGKAT TERTENTU1. Mahluk Hidup2. Zat3. Energi dan/atau4. Komponen lainKEDALAMLHOLEHKEGIATANMANUSIASesuai DenganPERUNTUKANNYAYANGMENYEBABKANLH TIDAKBERFUNGSI LAGI15643287Mnrt UUPLH
  18. 18. PERUSAKANLHTINDAKANMenimbulkanPERUBAHANLANGSUNG atauTDK LANGSUNGTerhadap SifatFISIK &/atauHAYATINYAYANGMENYEBABKANLINGKUNGAN HIDUPTIDAK BERFUNGSI LAGIdalam menunjangPembangunan Berkelanjutan12345Mnrt UUPLH
  19. 19. SANKSIPIDANA1. Memperhatikan Asas SUBSIDIARITAS(ULTIMUM REMIDIUM)2. Sanksi Pidana Digunakan Apabilaa. Sanksi Administrasi Tidak Efektifb. Penyelesaian Sengketa di luar PengadilanTidak Efektif; atauc. Penyelesaian di Pengadilan Tidak Efektifd. Kesalahan Pelaku Relatif Besar dan Berate. Timbul Keresahan di masyarakatf. Menimbulkan Orang Sakitg. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia3. Ada Bukti Permulaan Cukup4. Pelaku Pencemaran dan/atau PerusakanJelasMnrt UUPLH
  20. 20. PaksaanPemerintah(pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahuluiteguran apabila pelanggaranmenimbulkan:•Ancaman yg sangat seriusbagi manusia & LH•Dampak yg lebih besar &lebih luas•Kerugian yg lebih besarbagi LH1. PENGHENTIANSEMENTARA KEGIATANPRODUKSI2. PEMINDAHAN SRANAPRODUKSI3. PENUTUPAN SALURANPEMBUANGAN AIRLIMBAH ATAU EMISI4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIANSEMENTARA SELURUHKEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUKMENGHENTIKANPELANGGARAN DAN
  21. 21. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)MELALUI PENGADILANGugatan Perbuatan melawanHukumLegal Standing LSM – telahmelaksanakan kegiatan nyata2 thnLegal standing Pem & PemdaClass actionsStrict liability – tanpapengecualianDILUAR PENGADILANSecara sukarela utkmencapaikesepakatanMediasi, negosiasi,arbitrasePemerintahmenfasilitasipembentukanLembaga PenyediaJasa PenyelesaiansengketaKedaluarsaajukangugatan: sejakdiketahuinyapenc/kerusak(Tdk berlakuutk B3/LB3)
  22. 22. UU PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUPUU PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PPENCEMARAN LH ADLH1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYAMAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAUKOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGANHIDUP2.OLEH KEGIATAN MANUSIA3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUNSAMPAI KE TINGKAT TERTENTU4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPATBERFUNGSI SESUAI DENGANPERUNTUKANNYA.PENCEMARAN LH ADLH1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYAMAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAUKOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGANHIDUP2.OLEH KEGIATAN MANUSIA3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTULINGKUNGAN HIDUP YANG TELAHDITETAPKAN
  23. 23. JENIS TINDAK PIDANAPerlu dibuktikan:1. Lingkungan telahtercemar/rusak2. Hubungan sebab akibatantara lingkungan ygtercemar/rusak dengankegiatan yg didakwamencemari/merusak1. Tidak perlu dibuktikanlingkungan telahtercemar, cukupdibuktikan terdakwatelah melakukanperbuatan pelanggaranMATERIIL FORMIL
  24. 24. PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasiULTIMUM REMIDIUM Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan lsatu kaliPREMIUM REMIDIUM Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
  25. 25. TINDAK PIDANAKORPORASIATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMATindak Pidana AtasNama BH dll.Pidana Ditambah1/3Panggilan Untuk Menghadapdan Penyerahan Surat PanggilanDi Tujukan Kepada PengurusJika Tuntutan DilakukanTerhadap Badan Hukum dll.Pengurus Harus DatangSendiri ke Pengadilan1. Tempat Tinggal2. Pengurus MelakukanPekerjaan yang tetapa. Badan Hukumb. Perseroanc. Perserikatand. Yayasan, ataue. Organisasi Lain1. Tuntutan Pidana2. Sanksi Pidana3. Tindakan Tata TertibDilakukan oleh orang-orangberdasarkan1. Hubungan Kerja2. Hubungan Lain BertindakDalamLingkunganBH, dll.DijatuhkanDijatuhkan1. Yang1. Yang MemberiMemberiPerintahPerintah2. Bertindak2. Bertindak SebagaiSebagaiPimpinanPimpinan1. BH, Perseroan,Perserikatan,Yayasan,Org. Lain2. Memberi Perintah3. Yang BertindakSebagai PimpinanDalam Perb. Atau2 dan 3

×