Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pkn sistem pemerintahan

1,394 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pkn sistem pemerintahan

  1. 1. KELOMPOK 5 1. Alvina Amelia Maharani 2. Fikki Maulana Aulia Siswanto 3. Galuh Fitria Pradina 4. Hanie Salim 5. Katon Pamungkas 6. Muhammad Fiki Syamsuri 7. Veda Septian Cahya Budi 8. Yunia Milatina Putri
  2. 2. SISTEM PEMERINTAHAN • Diagram
  3. 3. SISTEM PEMERINTAHAN Cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara.
  4. 4. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL  disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatIF sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.  Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu • Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Presiden terpilih setelah memangi pemilihan umum oleh rakyat akan memimpin pemerintahan dan mempunyai hak preogratif dalam mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang kompatibel di bidangnya. 2. Eksekutif dengan legislatif sama sama memiliki masa jabatan yang tetap, mereka tidak bisa saling menjatuhkan sebelum masa jabatannya habis. 3. batasan pekerjaan antara eksekutif dan legislative jelas. Tidak ada komponen yang tumpang tindih atau redundant antara eksekutif dan legislatif.
  5. 5. CIRI-CIRI Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial: • Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. • Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. • Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. • Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. • Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
  6. 6. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
  7. 7. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER adalah sistem pemerintahan di mana badan parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dalam negara. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang penuh dalam mengangkat kepala pemerintahan di Negara tersebut yaitu perdana menteri. Dan parlemen pun mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya pada pemerintahaan yang sedang berkuasa
  8. 8. CIRI-CIRI 1. Kepala negara bisa raja/ratu/presiden. Namun, tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet 2. Kepala negara hanya sebagai simbol negara karena, yang menjadi kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Parlemen mempunyai kekuasaan sebagai badan perwakilan dan lembaga legslatif. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu 4. Eksekutif (kabinet) bertanggung jawab kepada legislatif. Jika, parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri, maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada kepala negara. 5. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet sekaligus perdana menteri adalah ketua parpol pemenang pemilu. 6. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlementer 7. Kepala negara bisa menjatuhkan parlemen. Selanjutnya kabinet harus membentuk parlemen baru melalui pemilu.
  9. 9. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: • Pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislative pasti berada pada satu partai atau koalisi partai. • Koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. • Pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap cabinet yang berkuasa sehingga kabinet menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: • Kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. • Keberlangsungan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen. • Sering juga kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Oleh karena itu pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai maka anggota anggota cabinet pun dapat mengusai parlemen. • Parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif beda halnya dengan system pemerintahan presidensial. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen akan sangat bermanfaat dan menjadi cikal bakal karakter yang penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
  10. 10. PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER Parlementer Presidensial Kepala Negara Presiden atau Raja Presiden Kepala Pemerintahan Perdana menteri Presiden Kabinet Berasal dari Parlemen dan disetujui oleh Perdana Menteri Merupakan Pembantu Presiden Eksekutif anggota parlemen? Ya Tidak Eksekutif bisa membuabarkan parlemen? Ya Tidak Eksekutif bisa membuabarkan parlemen? Tidak Ya Pusat Kekuasaan Parlemen Tidak ada Parlemen Mengatur Urusannya sendiri Tidak Ya
  11. 11. PERSAMAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER
  12. 12. SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA • Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 Sistem Pemerintahan : Presidensil Konstitusi : UUD 1945 • Periode 27 Desember 1949-15 Agustus 1950 Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi : RIS • Periode 15 Agustus 1950-5 Juli 1959 Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi : UUD Sementara 1950 • Periode 5 Juli 1959-22 Februari 1966 Sistem Pemerintahan : Presidensil Konstitusi : UUD 1945 • Periode 22 Februari 1966- 1998 Sistem Pemerintahan : Presidensil Konstitusi : UUD 1945
  13. 13. APA SIH SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT INDONESIA SEKARANG? Sistem yang diterapkan oleh Indonesia adalah presidensial. Ada 4 pokok : a. Indonesia perlu kepemimpinan yang kuat untuk menjamin kelangsungan eksistensi negara yang baru diproklamasikan. b. Karena alasan yang terkait dengan cita negarapada saat pembahasan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. c. Sistem pemerintahan presidensial dianggap tepat dalam melaksanakan kekuasaan presiden elaksanakan kewenangan DPR, MPR, dan DPA. d. Simbol perlawanan atas segala bentuk penjajahan.
  14. 14. • Namun pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut NKRI adalah sistem campuran antara pesidensial dan parlementer. • Bukti : 1. Presiden yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan (presidensial) harus tunduk pada MPR/parlemen (parlementer) sebagaimana dinyatakan pada UUD 1945 “Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR”. 2. Pada penerapannya formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi dari banyak partai, sebagaimana ciri- ciri yang dimiliki sistem pemerintahan parlementer.

×