Successfully reported this slideshow.
HUKUM KEPEMILIKAN TANAH DARI MASA NABI HINGGA SUSILO                                   BAMBANG YUDOYONO                   ...
Di lihat dari manfaat dan kegunaan tanah yang holistik dan komprehensif di atas, takheran jika banyak aliran pemikiran/fil...
permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali. Kedua, keadaan bumi di suatu tempat.Ketiga, permukaan bumi yang diberi ba...
(harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuaidengan keinginannya selama ia tidak terh...
???????          ?????? ???????            ?????? ???????       ?????? ???????                                    KEPEMILI...
KEPEMILIKAN PERSERIKATANKEPEMILIKAN INDIVIDUATNYA HANYA BERKAITAN DENGAN SATU ORANG SAJA              KEPEMILIKAN YANG MAN...
Sepintas Bentangan Sejarah Kepemilikan Tanah             Zaman Jahiliyah         Pada zaman Jahiliyah, penggunaan tanah di...
Tanah Qatai. Atau tanah terlantar yang kemudian dikelola oleh individu muslim.Skema kepemilikan umum adalah sebagai beriku...
Terdapat kemiripan dengan zaman Majapahit pada sistem kepemilikan tanah. Yaitu rajabeserta kerabat dan adipatinya adalah p...
Tanah, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, UU No.21/1964 Pengadilan Landreform.14Secara historis, Orde Lama telah men...
dan Sadjarwo (Menteri Agraria) sebagai dua tokoh penting dalam perumusan UUPA.15Pelaksanaan program ini ditandai dengan pr...
pertentangan antara kaum anti agama dengan kaum agamawan. Sehingga hukum kepemilikantanah yang sejatinya dari awal telah m...
merupakan agenda Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia.Berbeda dengan produk Orde Lama yang b...
Kesimpulan dan MasukanDari uraian aspek historis dari landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan   dan pelaksan...
Keadilan, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2002, hal 67.B.N. Pandey, South and South East Asia 1945-1979 Problems and Policies, T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum kepemilikan tanah dari nabi hingga sby

4,673 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hukum kepemilikan tanah dari nabi hingga sby

  1. 1. HUKUM KEPEMILIKAN TANAH DARI MASA NABI HINGGA SUSILO BAMBANG YUDOYONO OLEH : YUANDA KUSUMA Latar Belakang Masalah Tanah merupakan benda yang paling diperebutkan oleh umat manusia. Hal inidikarenakan tanah sarat dengan nilai-nilai, baik nilai sosial, ekonomi, pertahanan dankeamanan bahkan nilai psikologi dan spiritual. Menurut Dr. Mohammed Syaikhun, adabeberapa tujuan manusia dalam menguasai tanah:1 Tanah adalah tempat kelahiran. Di atasnya, manusia lahir, tumbuh dan berkembang serta bergaul dengan sanak saudara, tetangga dan sahabat. Faktor ini sarat dengan nilai psikologi dan spiritual yang pada akhirnya akan melahirkan semangat nasionalisme. Tanah untuk tujuan pertanian Tanah untuk tujuan peternakan Tanah untuk tujuan penguasaan air, baik yang mengalir di atasnya maupun air yang berada di dalamnya. Tanah untuk tujuan penguasaan material pertambangan, baik yang berada di atasnya maupun di dalamnya. Lebih lanjut Dr. Mohammad Syaikun menjelaskan bahwa dilihat dari kacamata ekonomi,tanah merupakan faktor pertama dari tiga faktor produksi (barang dan jasa). Keempat faktorproduksi itu adalah:2 Tanah Usaha manusia Manajer Modal1ِ Dr. Mohammed Syaikhun, ‫ ,أحكام ملكية الرض في صدر السلم‬Hal : 16-18. Disampaikan pada seminarinternational ekonomi Islam yang diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Senin 14Juni 2010.2 ibid Hal|1
  2. 2. Di lihat dari manfaat dan kegunaan tanah yang holistik dan komprehensif di atas, takheran jika banyak aliran pemikiran/filsafat bahkan agama yang mengatur dan menatakepemilikan tanah agar menjadi tolok ukur/patokan bagi umat manusia. Saat ini, terdapat tigaaliran besar yang tolok ukurnya dijadikan rujukan. Pertama, aliran Sosialis Komunis yangmenyatakan bahwa individu tidak diperkenankan memiliki tanah. Kepemilikan tanahseluruhnya dikuasai oleh negera. Kedua, aliran Kapitalis yang mengatakan bahwa individudiperkenankan sebebas-bebasnya untuk memiliki dan menguasai tanah. Ketiga, Islam yangmembagi kepemilikan atas tanah menjadi dua, kepemilikan umum / ‫ الملكيةة العامة‬dankepemilikan individu atau khusus / ‫.الملكية الخاصة‬ Dalam makalah ini, penulis hanya akan membicarakan aliran yang ketiga. Pertama,Penulis akan menerangkan arti dari tanah dan kepemilikan kemudian hakekat kepemilikandalam Islam, jenis-jenis kepemilikan dalam Islam dan sebab-sebab kepemilikan. Kedua,penulis akan menggambarkan bentangan sejarah kepemilikan tanah dalam Islam mulai darizaman Nabi hingga SBY, dalam penjelasan bentangan sejarah, penulis akan menerangkansecara singkat tapi padat dan membaginya menjadi: Tanah di zaman Jahiliyah Tanah di zaman Nabi Tanah di zaman Majapahit Tanah di zaman Kerajaan Islam Demak Tanah di zaman Penjajahan Belanda dan Jepang Tanah di zaman Orde Lama Tanah di zaman Orde Baru Tanah di era SBY Ketiga, kesimpulan dan masukan. Definisi-Definisi Pengertian Bahasa Kata tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti : Pertama,
  3. 3. permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali. Kedua, keadaan bumi di suatu tempat.Ketiga, permukaan bumi yang diberi batas. Keempat, daratan. Kelima, permukaan bumi yangterbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerahnegara.3Kata kepemilikan berasal dari kata milik yang dalam kamus besar bahasa indonesia berarti:Pertama, Kepunyaan. Kedua, Hak. Jika ditambahi dengan tambahan (PE dan AN) pe – milik– an berarti : Pertama, proses memiliki. Kedua, perbuatan memiliki. Ketiga, cara memiliki.Jika ditambahi dengan tambahan (KE – PE dan AN) kepe – milik – an berarti: hasil dariproses, perbuatan dan cara memiliki.4 "Kepemilikan" sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yangartinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milk" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu(barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secarahukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memilikisesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapatmempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secaraindividual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkanbarang yang dimilikinya itu. Contohnya Ahmad memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwasepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggaman Ahmad. Dia bebas untukmemanfaatkannya dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan merintanginya dalammenikmati sepeda motornya. Para ahli hukum Islam (Fuqoha’) memberikan batasan-batasan syari "kepemilikan"dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang palingterkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungankhusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasukihubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatanlegal yang menghalanginya. Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yangmendapatkan suatu barang atau harta melalui caara-cara yang dibenarkan oleh syara, makaterjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yangmemperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan danKebudayaan. Balai Pustaka, 1999. Hal 655.4 Ibid. Hal|3
  4. 4. (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuaidengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syari seperti gila, sakitingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang. Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang- barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberiwasiat) dan wakil (yang daiberi kuasa untuk mewakili) Imam Hanafi membagi harta menjadi dua bagian:5 Harta Berharga ‫المال المتقوم‬ Harta tidak berharga ‫المال الغير المتقوم‬Jika digambarkan pembagian jenis harta tersebut dan dikomparasikan dengan jenis hartamenurut ekonomi konvensional adalah sebagai berikut : MAL MAL FREE ECONOMIC MUTAQAWI GHAIR GOODS GOODS M MUTAQWI M DEFINISI Segala hal Segala hal Seluruh Seluruh benda yang dikuasai yang belum benda yang yang memiliki nilai ekonomis dan secara dikuasai dan tidak syari’at mubah atau haram memiliki digunakan digunakan nilai ekonomis BENTUK/CONTO Uang, barang, Ikan di laut, Angin, Uang, hewan, H jasa, piutang burung di matahari barang dan jasa dan hak udara, babi, khamr UNSUR HALAL / Ada Ada Tidak ada Tidak ada5 Ibn Rushd, Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid, Dar al Fikr, Lebanon. Vol II, 1995. Kitab al Istihqoqwa Ahkamihi, hal 265.
  5. 5. ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? KEPEMILIKANDIMILIKI OLEH INDIVIDU ATAU BEBERAPA INDIVIDU HARTA YANG KEMANFAATANNYA MILIK SEMUA ORANG DAN TIDAK BBOLEH DIKUASAI OLEH INDIVIDU KEPEMILIKAN PRIBADI KEPEMILIKAN INDIVIDU KEPEMILIKAN PUBLIK HARAM PENGGUNAAN Boleh Tidak boleh Tidak Digunakan digunakan dan digunakan ditransaksika dan ditransaksikan ditransaksikan dan n ditransaksika n Hakekat Kepemilikan Dalam Islam Hakekat kepemilikan dalam sudut pandang Islam adalah bahwa kepemilikan mutlak dan absolut adalah milik Allah SWT. Semata. Manusia hanyalah pemegang amanah.Allah lah pemilik hakiki dan absolut. Dia yang menciptakan apa yang berada di alam semesta. tB Îû ÏN ºuq»yJ¡¡ 9$# $ tBur Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $ !° “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi......” (Al Baqarah : 284) Nè dqè ?# uäur `Ïi B É A$¨B «! $# ü “Ï%©!$# ö Nä 38 s?# uä ) “........ dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (An Nur : 33). Dengan demikian, manusia terhadap harta yang dimiliki adalah : Bukan pemilik hakiki tetapi pemegang amanah. Manusia menerima harta yang dimiliki terikat oleh aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemilik hakiki. Allah SWT. Jenis Kepemilikan Dalam Islam Jenis Kepemilikan Pribadi Hal|5
  6. 6. KEPEMILIKAN PERSERIKATANKEPEMILIKAN INDIVIDUATNYA HANYA BERKAITAN DENGAN SATU ORANG SAJA KEPEMILIKAN YANG MANFAATNYA DAPAT DIGUNAKAN OLEH BEBERAPA ORANG YANG DIBENTUK DENGAN Sumber-Sumber Kepemilikan Pribadi Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang individu memiliki harta : Perniagaan / perdagangan Upah pekerjaan Pertanian Pengelolaan tanah mati Keahlian profesi Ekplorasi tambang yang bukan kategori kepemilikan umum Berburu Hadiah dan Hibah dari penguasa Barang temuan Wasiat Warisan Mahar Harta yang diperoleh dari zakat dan nafkah
  7. 7. Sepintas Bentangan Sejarah Kepemilikan Tanah Zaman Jahiliyah Pada zaman Jahiliyah, penggunaan tanah di Makkah untuk penggembalaan ternak, diMadinah untuk perkebunan kurma dan di Thaif untuk perkebunan anggur dan sayur mayur. 6Sedangkan untuk sumber pengairan dan mata air berasal dari sumur, oasis, serta "kubangan"hujan yang hanya cukup untuk menutupi kebutuhan dasar manusia, hewan dan tumbuhan.Tidak lebih. Tanah-tanah yang memiliki sumber air tersebut disebut dengan tanah Huma.Setiap kabilah yang memilikinya akan melindunginya dengan nyawa. Karena langkanya airpada saat itu. Kadang beberapa kabilah bersatu untuk melindungi tanah Huma mereka. Jikasuatu kabilah merasa kekurangan atau merasa memiliki kekuatan, ia akan menyerang danmengambil dengan paksa tanah Huma milik kabilah lain. Singkatnya, asas kepemilikan tanahpada zaman Jahiliyah adalah kekuatan dan kekuasaan. Sehingga, kabilah yang lemah akanmenjadi bulan-bulanan kabilah yang kuat.7 Zaman Nabi SAWDi zamannya, Nabi SAW mereformasi dasar-dasar kepemilikan tanah yang sebelumnyaberasaskan kekuatan dan kekuasaan. Beliau SAW mulai menerapkan sistem pengelompokandalam kepemilikan tanah, air dan padang gembala. Hal ini dapat kita lihat pada hadithnyayang berbunyi "‫ ."الناس شركاء في الكلء و الماء و النار‬Pengelompokan dalam kepemilikan tanahdi bagi menjadi dua. Kepemilikan individu dan kepemilikan umum.8Skema kepemilikan individu sebagai berikut :9 Kepemilikan tanah individu di bagi menjadi tiga : Tanah yang pemiliknya masuk Islam pada zaman Nabi SAW tetap menjadi hak sang pemilik. Contoh, tanahnya kaum Anshor, Tanah ghanimah yang diambil dari Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi Khaibar yang dibagikan pada para pejuang secara individual.6 Al Bahi Al Khuli, ‫ ,الثروة في ظل السلم, كي ل يكون دولة بين الغنياء منكم‬Dar al Itisham Kairo, cet ke III, 1978.Hal 62.7 Amin Mustafa Abdullah, ‫ ,أصول القتصاد السلمى و نظرية التوازن القتصادى في السلم‬Dar al Fikr al IslamiKairo, hal 52.8 Muhammad Ghazali, ‫ ,السلم و الوضاع القتصادية‬Dar al Qalam Damaskus, 2000. Hal 41.9 Dr. Mohammed Syauqie al Fanggari, ‫ ,المذهب القتصادي في السلم‬al Haiah al Ammah al Mishriyah lilKitab,1998. Hal 159 – 163. Hal|7
  8. 8. Tanah Qatai. Atau tanah terlantar yang kemudian dikelola oleh individu muslim.Skema kepemilikan umum adalah sebagai berikut:10 Tanah-tanah Huma Tanah milik Nabi SAW yang berasal dari Fai dan Shadaqah seperti tanah Hawaith Mukhiraq. Tanah-tanah perkebunan yang berasal dari daerah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam setelah wafatnya Nabi SAW seperti Irak, Syam dan Mesir. Tanah wakaf.Dari dua skema di atas, dapat kita simpulkan bahwa di zaman Nabi SAW, asas dasarkepemilikan tanah dan pemanfaatannya beradasarkan pada kaidah kemaslahatan dan Negaramemiliki peranan penting dalam penentuan kepemilikan tanah. Jika tanah tersebut memilikisumber daya yang dibutuhkan oleh orang banyak maka kepemilikannya menjadi kepemilikanumum atau dimiliki oleh negara. Kepemilikan individu di Islam tetap diakui dan dihargai.Meskipun demikian, tidak berarti sang pemilik dapat menggunakannya dengan bebas dantanpa ikatan. Karena dalam islam, kepemilikan individu masih terikat dengan aturan-aturanlain semisal, zakat dan waris. Zaman MajapahitDi zaman Majapahit sebelum Islam, seluruh tanah yang ada di bawah kekuasaan kerajaanadalah milik raja, kerabat dan adipati. Posisi rakyat hanyalah sebagai pengelola tanah yangdiwajibkan membayar upeti dari tanah garapannya kepada adipati setempat atau kerabat rajayang memiliki tanah. Kemudian disetor ke bendahara kerajaan di Trowulan (Mojokertosekarang). Apabila ada kelebihan atau sisa dari target upeti yang dibebankan maka menjadihak sang pengelola. Posisi raja beserta jajaran di bawahnya yang paling diuntungkan dalamsistem seperti ini. Sedangkan rakyat adalah sapi perah yang terus diperas keringatnya untukmemuaskan hasrat penguasa.11 Asas dasar kepemilikan tanah mirip dengan apa yang terjadi dizaman Jahiliyah, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Zaman Kerajaan Islam Demak10 Ibid.11 Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat? Rakyat Kecil Dunia Ketiga Berjuang Demi Keadilan, Kreasi WacanaYogyakarta, 2002, hal 67.
  9. 9. Terdapat kemiripan dengan zaman Majapahit pada sistem kepemilikan tanah. Yaitu rajabeserta kerabat dan adipatinya adalah pemilik tanah sedangkan rakyat adalah buruh pengelolatanah. Meskipun terdapat kemiripan, tetapi ada beberapa tambahan positif yang berasal dariajaran Islam seperti zakat, sedekah dan wakaf mulai diterapkan pada masa itu. 12 Asas dasarkepemilikan tanah mirip dengan apa yang terjadi di zaman Jahiliyah, yaitu kekuatan dankekuasaan. Zaman Penjajahan Belanda dan JepangPada masa kelam ini. Semua tanah yang berada dalam kawasan jajahan adalah milik penjajahBelanda dan Jepang. Rakyat sekali lagi tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yangdigarap. Lebih kejam lagi, semua hasil garapan diambil oleh penjajah, sehingga rakyat tidakmemiliki apa-apa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini berbeda dengan zamanMajapahit dan zaman Kerajaan Islam Demak yang masih memberikan keleluasaan bagirakyat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.13 Asas dasar kepemilikan tanah mirip denganapa yang terjadi di zaman Jahiliyah, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Zaman Orde LamaSelama periode transisi 45-60, politik agraria kita masih menggunakan dasar hukum Belandadan sebagian tata cara pengelolaan tanah pertanian dan perkebunan ala Jepang. Polapenguasaan tanah belum diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, terdapat dua buah blokbesar kebijakan agraria nasional selama 64 tahun Indonesia merdeka. Pertama, kebijakanagraria populis yang dimulai semenjak disahkannya UUPA 1960 hingga dipenghujungkekuasaan rezim Soekarno. Kedua, kebijakan agraria pro-pasar (kapitalisme) semasapemerintahan Orde Baru Soeharto hingga seluruh pemerintahan di masa reformasi. Memang,semua presiden di negara kita secara formal sesungguhnya menggunakan UUPA 1960sebagai payung pelaksanaan hukum agraria nasional. Namun dengan pendulum yang samasekali berlainan. Soekarno di sisi kiri dan Seoharto hingga SBY di sisi kanan. Pilihan-pilihanini memberi gambaran kepada kita semua, bahwa dasar ekonomi politik nasional yang secarasadar dipilih oleh pemerintah yang berkuasa menentukan model rezim agraria yang berlaku.Land reform di masa Soekarno dijalankan melalui ”Paket UU Landreform” seperti UUPA,UU Pokok Bagi Hasil. UU Penetapan Batas Maksimum Tanah Pertanian. Dalamoperasionalisasinya digunakan PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi dan Ganti Rugi12 ibid.13 Ibid Hal|9
  10. 10. Tanah, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, UU No.21/1964 Pengadilan Landreform.14Secara historis, Orde Lama telah menempatkan landreform sebagai kebijakan revolusionerdalam pembangunan semestanya. Bahwa syarat pokok untuk pembangunan tataperekonomian adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat padaumumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme denganmelaksanakan landreform menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, seraya meletakkandasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harusdiusahakan dan dikuasai negara. TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politikmenyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa itu yaitu: anti penghisapan atasmanusia oleh manusia (Iâexploitation de Iâ homme per Iâ homme); kemandirian ekonomi;dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan landreform sebagaiagenda pokoknya. Dari sini dapat kita lihat kemiripan dengan spirit pembagian kepemilikantanah di zaman Nabi SAW.Demikian juga dari jumlah Peraturan Perundang-Undangan bidang Hukum PertanahanPeriode 1960-1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yangditerbitkan pada masa ini adalah tentang landreform dan pengurusan hak atas tanah. Tampakjelas bahwa era pemerintahan ini meletakkan isu agraria sebagai pokok bidang yang harussegera diprioritaskan. Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalahbasis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksitidak boleh dijadikan sebagai alat penghisapan.Landreform merupakan strategi politik agraria yang dilatarbelakangi oleh perseteruanbeberapa kepentingan, terutama kepentingan para petani tak bertanah melawan kepentinganpara tuan tanah. Kepentingan dari dua golongan ini muncul pula di tingkat elite kenegaraan,dimana terbentuk tiga golongan yaitu golongan pertama, golongan radikal yang mengusulkanpembagian tanah berdasar prinsip “tanah bagi mereka yang benar-benar menggarapnya”.Sedangkan mereka yang memiliki tanah luas adalah telah melakukan penghisapan terhadapmanusia lainnya. Golongan ini terdiri dari PKI, PNI dan Partai Murba. Golongan keduaadalah golongan konservatif yang terdiri dari Partai-partai Islam dan sebagian PNI. Inti daripendapat golongan ini adalah penolakan dilakukannya pembatasan atas luas pemilikan tanahdan tuduhan pemilikan tanah luas sebagai penghisapan. Sedangkan golongan ketiga adalahgolongan yang kompromis terhadap kedua golongan lainnya. Mereka menerima pendapatgolongan radikal tetapi dengan penerapan yang bertahap. Dalam golongan inilah Soekarno14 B.N. Pandey, South and South East Asia 1945-1979 Problems and Policies, The Macmillan Press LTD, London,1980. Hal 113.
  11. 11. dan Sadjarwo (Menteri Agraria) sebagai dua tokoh penting dalam perumusan UUPA.15Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasar PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentangpemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih (melebihi batasmaksimum pemilikan) yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada sebanyak mungkin petanitidak bertanah. Termasuk juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentangPerjanjian Bagi Hasil.Tetapi ketiga program tersebut mengalami hambatan berupa kelemahan administrasi yangtidak sempurna yang menyulitkan redistribusi tanah; dan kurangnya dukungan baik itu darirakyat, organisasi petani, organisasi politik, tokoh-tokoh dan panitia landreform sendiri. Halini kemudian menyebabkan terjadinya aksi sepihak, baik itu oleh petani yang lapar tanahmaupun tuan tanah. Akibat banyaknya aksi sepihak ini, dikeluarkanlah Undang-UndangNomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.Sehingga dapat dikatakan bahwaprogram landreform sebagai awalan pelaksanaan tujuan tersebut, pada penerapannyamengalami kegagalan. Hal itu karena:16 1. Kelambanan praktek-praktek pemerintah dalam pelaksanaan Hak Penguasaan Negara. 2. Tuntutan organisasi dan massa petani yang ingin meredistribusikan tanah secara segera sehingga kemudian timbul aksi sepihak; 3. Unsur-unsur anti landreform yang melakukan berbagai mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak dari dan untuk menggagalkan landreform; 4. Terlibatnya unsur kekerasan antara kedua pihak yaitu yang pro dan kontra landreform. Konflik horizontal terjadi antara buruh tani dan tuan tanah, khususnya di Jawa Timur, di mana golongan agama merupakan tuan tanah yang relatif kaya. Konflik yang meluas pada perkembangannya telah berubah dari konflik memperebutkan tanah menjadi konflik antara golongan komunis dan non-komunis bahkan antara golongan agama dan golongan anti agama. Konflik vertikal yang lebih besar di dalam konflik elite politik yang berujung pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan jatuhnya rezim Orde Lama.Kesimpulan pada era ini adalah bahwa meskipun golongan agama telah memahami spiritawal di buatnya UUPA 1960 yang senyawa dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabidalam mengatur kepemilikan tanah, tetap mereka menolaknya dan mengalihkan isu menjadi15 Noer Fauzi, Petani&Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia, kerjasama Insist Press danPustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. hal. 141.16 Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat? Rakyat Kecil Dunia Ketiga Berjuang Demi Keadilan, Kreasi WacanaYogyakarta, 2002, hal 77 H a l | 11
  12. 12. pertentangan antara kaum anti agama dengan kaum agamawan. Sehingga hukum kepemilikantanah yang sejatinya dari awal telah menjadi undang-undang tidak dapat dilaksanakan denganbaik. Zaman Orde BaruBerbeda dengan Orde Lama, pemerintahan Soeharto ini memfokuskan pembangunan padapertumbuhan ekonomi, dan memulai kebijakan pembangunan ekonominya denganmengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untukmenarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Terjadi denasionalisasi(privatisasi) perusahaan asing pada tahun 1967 yang sebelumnya telah dinasionalisasi olehpemerintahan Soekarno pada tahun 1958. Hal ini dengan alasan kondisi perekonomian yangkritis dan defisit sebagai peninggalan Orde Lama. Bahkan sebelumnya dilakukan negosiasipenjadwalan ulang atas utang-utang luar negeri sekaligus mengajukan pinjaman-pinjamanbaru.Stigma “PKI” atau subversif sering dicapkan kepada orang-orang atau organisasi-organisasiyang tidak se-ide dengan rezim ini sehingga terjadi pembekuan gerakan-gerakanrevolusioner.Sebagaimana landreform yang merupakan salah satu kebijakan Orde Lama yang populis,dianggap sebagai produk PKI sehingga dihentikan secara total. Bahkan perebutan kembalitanah-tanah yang semula ditentukan sebagai tanah kelebihan—dan karenanya menjadi objekredistribusi tanah—dilakukan oleh sejumlah tuan tanah.Kebijakan landreform pada masa ini hanya sebagai masalah tehnis, atau sebagai programrutin birokrasi pembangunan. Rezim ini menghapus peraturan perundang-undangan yangmenjadi pokok landreform, terutama dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970yang menghapus Undang-Undang tentang Pengadilan Landreform dan Undang-UndangPerjanjian Bagi Hasil yang secara sosiologis tidak diberlakukan pada era ini. Konsepsihukum agraria Orde Lama yang cenderung populis sebagaimana dalam UUPA, digantidengan konsepsi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Landreform yang menjadiprogram pokok Orde Lama dalam pemerataan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatmenjadi terabaikan. Kebijakan pertanahan Orde Baru lebih ditujukan pada pemusatanpenguasaan atas tanah dan pembangunan ekonomi yaitu dengan peningkatan produksipertanian sehingga tercapai swasembada pangan (melalui Revolusi Hijau) dan bahkan eksporhasil pertanian ke sejumlah negara lain.Selain itu, dalam hal pendaftaran tanah, rezim ini jugakemudian mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menjadi PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dinilai banyak pihak
  13. 13. merupakan agenda Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia.Berbeda dengan produk Orde Lama yang bertujuan untuk kepentingan penataan penguasaantanah melalui landreform, produk hukum Orde Baru tentang pendaftaran tanah ini adalahdemi yang disebut kepastian hukum dari pemilikan hak atas tanah melalui sertifikat.17Asas dasar dari kepemilikan tanah pada zaman ini mirip dengan apa yang terjadi di zamanjahiliyah, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Zaman Susilo Bambang YudoyonoSeiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menguat, dandilaksanakannya sistem desentralisasi, maka semangat pembaruan agraria juga menggemadan kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 yang merekomendasikandilakukannya pembaruan atau revisi terhadap UUPA. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan sejak dilakukannyareformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkahmaju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi peraturan-peraturan sebelumnya.Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu disebutkandalam pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu arah kebijakan pembaruanagraria adalah:18 Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sisematis dalam rangka pelaksanaan landreform.Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, redistribusi tanah pun kembalidiagendakan. Berdasarkan catatan Kompas, pembagian 8,15 juta hektar lahan ini akandilakukan pemerintah tahun 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar lahan akandibagikan pada masyarakat miskin. Sisanya 2,15 juta hektar diberikan kepada pengusahauntuk usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Tanah yang di bagian ini tersebardi Indonesia, dengan prioritas di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Tanah ituberasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hakguna usahanya habis.1917 Sartaj Aziz, Rural Development, The Macmillan LTD, London 1978. Hal. 130.18 Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi, Kompas,Jakarta, 2001. hal. 51.19 Pembagian Lahan agar Hati-hati: Ada yang Dijual atau Digadaikan, Kompas 30 Januari 2007. H a l | 13
  14. 14. Kesimpulan dan MasukanDari uraian aspek historis dari landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan landreform dipengaruhi oleh politik hukum agraria pada masing- masing rezim. Tetapi satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa seharusnya landreform bertujuan untuk merombak penguasaan dan pemilikan tanah sehingga berpihak pada petani terutama petani kecil. Bukan suatu program yang digunakan suatu rezim untuk kepentingan politis semata, atau kepentingan ekonomis semata.Di kisaran tahun 65-an terjadi konflik antara kelompok santri dan kubu pembela landreform. Belajar dari sejarah tersebut, dapat kita pahami bahwa meskipun tolok ukur yang telah ditetapkan Islam dalam hal kepemilikan tanah dan telah diimplementasikan juga di zaman Nabi SAW, juga Undang-Undang Dasar 1945 serta UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Tetapi jika berhubungan dengan masalah Tanah, maka kelompok santri pun akan menolak penerapannya sesuai dengan ketetapan yang ada.Seyogyanya, masalah kepemilikan tanah ini juga dibahas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini karena signifikansinya dan potensi untuk memicu konflik dan pertentangan dalam hal pertanahan. REFERENSIDr. Mohammed Syaikhun, ‫ ,أحكام ملكية الرض في صدر السلم‬Hal : 16-18. Disampaikan pada seminar international ekonomi Islam yang diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Senin 14 Juni 2010.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, 1999. Hal 655.Al Bahi Al Khuli, ‫ ,الثروة في ظل السلم, كي ل يكون دولة بين الغنياء منكم‬Dar al Itisham Kairo, cet ke III, 1978. Hal 62.Amin Mustafa Abdullah, ‫ ,أصول القتصاد السلمى و نظرية التوازن القتصادى في السلم‬Dar al Fikr al Islami Kairo, hal 52.Muhammad Ghazali, ‫ ,السلم و الوضاع القتصادية‬Dar al Qalam Damaskus, 2000. Hal 41.Dr. Mohammed Syauqie al Fanggari, ‫ ,المذهب القتصادي في السلم‬al Haiah al Ammah al Mishriyah lil Kitab,1998. Hal 159 – 163.Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat? Rakyat Kecil Dunia Ketiga Berjuang Demi
  15. 15. Keadilan, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2002, hal 67.B.N. Pandey, South and South East Asia 1945-1979 Problems and Policies, The Macmillan Press LTD, London, 1980. Hal 113.Noer Fauzi, Petani&Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia, kerjasama Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. hal. 141.Sartaj Aziz, Rural Development, The Macmillan LTD, London 1978. Hal. 130.Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi, Kompas, Jakarta, 2001. hal. 51.Pembagian Lahan agar Hati-hati: Ada yang Dijual atau Digadaikan, Kompas 30 Januari 2007.Ibn Rushd, Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid, Dar al Fikr, Lebanon. Vol II, 1995. Kitab al Istihqoq wa Ahkamihi, hal 265. H a l | 15

×