Penanggungjawab : Abetnego TariganDewan Redaksi : Khalisah Khalid, Nurhidayati,Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah...
Kata PengantarPrologSistem Masyarakat Setengah Jajahan dan SetengahFeodal: Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber KekayaanA...
JURNAL TANAH AIR / DESEMBER 2012 - JANUARI 2013
ISejatinya, kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatanrakyat. Tentulah bukan saja untuk genera...
IIPrologPolitik Gula dan Konflik yang Tak BerujungRelasi Ekonomi Politik dan Perampasan Tanah BUMN Perkebunanoleh: Khalisa...
dengan persoalan korupsi kolusi dannepotisme, akhirnya badan usaha negara inimenjadi sapi perahan dan ladang emas bagielit...
masyarakat sipil dan sedikit banyak mulaimenggeliat menjadi “bakaran” api yangmemantik perjuangan di berbagai daerah.Harap...
1Sistem Masyarakat Setengah Jajahan dan Setengah Feodal:Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber Kekayaan Alam Indonesia1Oleh...
mengkontrol kebijakan negeri-negeri imperialistersebut. Kebijakan negeri-negeri imperialissemakin menunjukkan watak mereka...
sebagai usaha meningkatkan penanamaninvestasi asing untuk menjaga pertumbuhanekonomi, meningkatkan kesejahteraan danmengur...
energi nabati terbesar, terutama bioetanol,dengan pasokan bioetanol dari Brazil yangdiolah dari komoditas pangan tebu.Seme...
menguntungkan serta pabrik pengolahannya.Sistem Tanam Paksa (STP) dibangun dandicangkokkan di atas sistem ekonomi feodalp ...
penghisapan feodal atas kaum tani hambayang luas di Jawa dan diperluas di luar Jawa.Proposal awal Van den Bosch adalahm e ...
menggunakan secara efektif sistem kuno ini,pemerintah jajahan mengeruk keuntunganyang besar dalam produksi yang sebelumnya...
pasar eksport kapital dan pasar barang jadi.Kerajaan Belanda yang sebelumnya sangatprotektif terhadap tanah jajahannya mul...
9TAHAP KETIGAAkhir abad ke-19hingga awalabad ke-20K a p i t a l i s m eb e r u b a hm e n j a d iimperialismeAkumulasi dan...
Perkembangan ini seiring denganpersaingan yang dilakukan oleh kekuatanimperialis di Indonesia melalui eksporkapitalnya, ya...
berkembangnya bank dan lembagapembiayaan lainnya untuk mendukungperkebunan besar dan perdagangan feodalmonopoli. De Javach...
pertambangan minyak digencarkansedemikian rupa. Pemerintah jajahanmemberikan konsesi luas bagi karet diSumatera dan Jawa d...
kebutuhan yang dapat dirakit lebih murah diIndonesia dapat didirikan khususnyamanufaktur dengan teknologi rendahan yangsel...
“Selama SBY memerintah, ekspansiperkebunan sawit, perkebunan kayuuntuk bubur kertas (pulp) dan tebumegalami peningkatan be...
dimanfaatkan oleh pemerintahan SBY untukmenarik sebesarnya kapital imperialis di sektorpertambangan. Dengan kedok menutupi...
Catatan Kaki1. Penulis adalah Researcher Program Agrariapada The Institute for National and DemocracyStudies (INDIES). Kor...
Daftar PustakaAdrian Vickers, A History of Modern Indonesia,Cambridge University Press, New York, 2005.Boeke, J.H, Economi...
BUMN Sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan1Oleh : Dani SetiawanAbstraksiArtikel ini akan memeriksa tentang peran dankeduduk...
yang menjanjikan, akan tetapi belum pastim e n e n t u k a n p e r b a i k a n h i d u p d a nkesejahteraan rakyat bilaman...
kemerdekaan dengan dibentuknya sejumlahperusahaan. Diantaranya yaitu Bank NegaraIndonesia 1946, Bank Industri Negara (BIN)...
III. Peran dan Kedudukan BUMNKenyataan mengenai keberadaanBUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi diIndonesia tidak dapat d...
“...pengertian “dikuasai oleh negara”haruslah diartikan mencakup maknapenguasaan oleh negara dalam luas yangbersumber dan ...
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012

1,341 views

Published on

Jurnal Tanah Air Walhi edisi Desember 2012 versi online.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012

  1. 1. Penanggungjawab : Abetnego TariganDewan Redaksi : Khalisah Khalid, Nurhidayati,Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah,Zenzi Suhadi, Tumpak HutabaratRedaktur Pelaksana : Irhash AhmadyEditor : Khalisah Khalid, Irhash AhmadyDesign dan Layout: perfarmerLab.StudioPenerbit : Walhi EknasDistributor : Suhardi, HarnoWahana Lingkungan Hidup IndonesiaJL. Tegalparang Utara 14,Mampang-Jakarta Selatan 12790T/F: +6221 79193363/7941673E: informasi[at]walhi.or.idW: http://www.walhi.or.id
  2. 2. Kata PengantarPrologSistem Masyarakat Setengah Jajahan dan SetengahFeodal: Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber KekayaanAlam IndonesiaHary PrabowoBUMN Sebagai Instrumen Ekonomi KerakyatanDani SetiawanBUMN Sektor Perkebunan sebagai “Bancakan” partai politikdan elit politik di eksekutif dan legislativeUchok Sky KhadafiReforma Agraria di Perkebunan, Bilakah?(Kajian Konflik Agraria dan Gagasan Pembaruan Agraria diSektor Perkebunan)Usep SetiawanEksistensi PTPN XIV Takalar Atas Praktik Perampasan TanahMasyarakat PolongbangkengZulkarnain YusufPraktik Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN VII Unit CintaManisAnwar SadatDaftar Isi...................................................... 65...................................................... II...................................................... 1...................................................... 19...................................................... 31...................................................... 40...................................................... 51...................................................... I
  3. 3. JURNAL TANAH AIR / DESEMBER 2012 - JANUARI 2013
  4. 4. ISejatinya, kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatanrakyat. Tentulah bukan saja untuk generasi yang ada hari ini, melainkan untuk juga generasi yangakan datang. Berpegan itulah WALHI meyakini bahwa tata kelola kekayaan alam harusberbasiskan pada prinsip keadilan baik secara ekonomi, sosial, budaya dan berkeadilan secaraekologis. Tanpa itu, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, pelanggaran hak asasimanusia dan bencana ekologis. Demikian juga halnya dalam tata kelola perkebunan khususnyaperkebunan berbasis komoditas seperti teh, tebu, atau sawit yang sampai saat ini masihdimonopoli penguasaannya oleh segelintir orang atau kelompok.Tanah Air edisi perdana di masa kepengurusan WALHI 2012-2016 ini hadir ke hadapanibu/bapak, anggota WALHI, mitra dan sahabat WALHI. Kali ini Tanah Air mengangat judul “politikgula dan konflik yang tak berujung; relasi ekonomi politik dan perampasan tanah oleh BUMNPerkebunan”, sebagai sebuah kritik dan solusi yang ditawarkan dalam melihat konflik agraria diperkebunan milik badan usaha milik negara (BUMN).Tanah Air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh WALHI, bukan sebagai mediaoutreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi “media” transformasi dan kelolapengetahuan dari orang perorang, menjadi pengetahuan bersama. Yang utama, tentudiharapkan, Tanah Air ini menjadi alat advokasi atau pembelaan terhadap isu lingkungan dansumber daya alam, yang berlandaskan pada gagasan pemikiran baik secara teori maupunpraksis. Termasuk didalamnya memainstream nilai keadilan gender dan hak asasi manusiadalam gerakan mewujudkan keadilan ekologis.Sebagai organisasi publik, bagi WALHI pengetahuan memang tidak bisa diletakkan diatas menara gading. Dialektikanya tumbuh dan berkembang bersama dengan kerja-kerjapraksis beradvokasi di lapangan dan berhadapan dengan realitas atas krisis yang dialami olehrakyat. Dia harus diletakkan didalam cita-cita bersama rakyat yang sampai hari ini masih hidup ditengah krisis, dengan situasi negara yang seringkali abai dan korporasi yang kian rakusmerampas wilayah kelola rakyat.Setelah sekian lama tak hadir menjumpai Bapak/Ibu dan Sahabat WALHI sekalian, JurnalTanah Air edisi perdana ini diharapkan dapat mengobati kerinduan dan dahaga banyak pihakterhadap pengetahuan yang dibangun dengan landasan teori dan dialektika yang tumbuhbersama rakyat. Karenanya, dukungan dan kontribusi pemikiran para pembaca yang budiman,menjadi asupan yang teramat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan mediapengetahuan ini ke depannya.Akhirnya, selamat membaca. Menyelami pikiran, gagasan, dan perjuangan yangditorehkan dalam setiap kalimatnya.Kata PengantarSalam Adil dan Lestari,Abetnego TariganDirektur Eksekutif Nasional WALHIJURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  5. 5. IIPrologPolitik Gula dan Konflik yang Tak BerujungRelasi Ekonomi Politik dan Perampasan Tanah BUMN Perkebunanoleh: Khalisah KhalidJ i k a m e l i h a t d a r i s e j a r a h n y a ,pembangunan perekonomian Indonesiamemang tidak bisa dilepaskan dari semangatnasionalisme yang ditumbuhkan untuk menjadisebuah bangsa yang mandiri, setelah sekianwaktu lamanya dibawah jajahan imperialismebaik secara ekonomi maupun politik.Perkebunan menjadi salah satu sektor strategisyang menjadi objek dari nasionalisasipengelolaan kekayaan alam Indonesia yangberbentuk badan usaha milik negara (BUMN),dimana PTPN menjadi salah satu BUMN strategisyang menguasai dan mengelola perkebunandalam berbagai komoditas, sebutlah gulasalah satunya.Sebagai sebuah unit ekonomi yangdijalankan oleh sebuah badan usaha miliknegara, sudah menjadi keharusan pedomanpokok dari pelaksanaan operasionalnyamengacu pada amanat Konstitusi pada pasal3 3 d i m a n a n e g a r a m e n g u a s a i a s e tpenghidupan untuk kesejahteraan dankemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyatmelalui cabang-cabang produksi strategisuntuk kepentingan nasional.Ironinya, belum lagi cita-citakemandirian negara melalui unit ekonomi yangdikelola BUMN perkebunan salah satunya,dalam prakteknya jauh dari pelaksanaanamanah konstitusi tersebut. Rasanya hampirtidak beda, unit usaha yang dikuasai dandikelola oleh perusahaan negara denganpengelolaan yang dilakukan oleh swasta baikasing maupun nasional. Bahkan, watak yangdikritik dari kolonialisasi ekonomi di sektorperkebunan, diduplikasi oleh BUMN.Kebijakan perkebunan negara dijaman Orde baru menambah beban konflikdan persoalan agraria dan sumberdaya alamdi Indonesia. Tanah rakyat yang diambil paksadi jaman kolonial, berlanjut pada pengambilanpaksa yang dilakukan oleh negara yangmengambil alih eks perkebunan yangditinggalkan oleh kolonial Belanda. Tanahrakyat diambil secara paksa atas namapembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Monopoli atas tanah dan sumber daya alam,berujung pada perampasan tanah-tanahrakyat, hilangnya sumber penghidupan rakyatdan terdegradasinya lingkungan hinggamenghilangkan potensi varietas lain.Perubahan skema pengelolaanperkebunan negara dari Orde Lama yang lebihberorientasi pada pelayan terhadap rakyatdan membangun keberdayaan masyarakatsekitar perkebunan, diubah menjadiperkebunan yang berorientasi pasar dan lebihmementingkan keuntungan besar bagi PTPNyang ada. Akibatnya persaingan antar PTPNtidak dapat dielakkan. Konsekuensi logis darihal tersebut tentu adalah hilangnya ruanghidup dan penghidupan akibat perluasan danperampasan tanah oleh negara. Kekerasandan konflik yang terus meningkat dari tahun ketahun menjadi sebuah cerita yang menghiasiperjuangan rakyat untuk mempertahankansumber penghidupannya.Kritik terhadap BUMN di sektorperkebunan tidak hanya berhenti pada soalbagaimana monopoli mereka atas tanah dansumber daya alam. Tata kelola BUMNperkebunan juga dinilai buruk. Ditengah upayameningkatkan persaingan terhadapperkebunan swasta. Perkebunan Negara justrumenghadapi berbagai persoalan internalkelembagaan, salah satunya regulasi BUMNjauh lebih banyak daripada swasta. DitambahJURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  6. 6. dengan persoalan korupsi kolusi dannepotisme, akhirnya badan usaha negara inimenjadi sapi perahan dan ladang emas bagielit politik, partai politik, penguasa dan lain-lain.Jurnal Tanah Air edisi kali ini mengupasPerkebunan Gula yang dikelola oleh PTPNdalam sebuah relasi ekonomi politik. Sedikitbanyak, pilihan tema ini memang dipengaruhioleh maraknya konflik agraria dan sumberdaya alam yang diadvokasi oleh WALHI danmenjadi perhatian publik luas, antara lain yangterjadi pada dua kebun tebu/gula milik PTPN .WALHI mencatat lebih dari 10 kasuskonflik lahan yang berhubungan dengan PTPN.Nyawa yang hilang, kekerasan, kriminalisasidialami oleh rakyat yang memperjuangkanhak atas tanahnya di berbagai tempat, antaralain Ogan Ilir dan Takalar. Perkebunan gulanegara tidak pernah dirasakan manisnya bagirakyat yang ada di sekitarnya. Secara subjektif,pilihan tema dalam Tanah Air ini juga dilandasiatas meningkatnya eskalasi pelanggaran hakasasi manusia dengan pengerahan pasukankeamanan (kepolisian) yang ditujukan untukmengamankan bisnisnya. Kami melihat adakoneksi yang begitu kuat dan relasi yang salingterikat antara kepentingan ekonomi danpolitik, sehingga praktek buruk industri gulayang dikelola oleh badan usaha negara terusberlangsung dan hampir tidak tersentuh secarahukum.J u r n a l T a n a h A i r m e n c o b amengangkat edisi terkait dengan praktekburuk BUMN perkebunan gula, dalam relasinyadengan ekonomi politik sebagai sebuahkesatuan yang satu sama lain salingmendukung. Analisis yang dituangkan olehpara penulis terkait dengan politik pergulaandan bagaimana relasi ekonomi politiknyamenjadi jalan untuk mengembangkandiskursus wacana kedalam kerja-kerja praksisadvokasi di lapangan bersama denganmasyarakat untuk memperjuangkan keadilanekologis dan reforma agraria.Selain membahas fakta-fakta ataspraktek buruk BUMN perkebunan gula yangdituliskan oleh Direktur WALHI Sulawesi Selatandan WALHI Sumatera Selatan dari kerjaadvokasi yang dilakukan selama ini, apa yangterjadi dalam berbagai kasus di perkebunangula ini tidak bisa dilepaskan dari apa yangd i s e b u t s e b a g a i s e b u a h m o n o p o l ipenguasaan negara atas tanah dan sumberkehidupan rakyat sebagaimana yangdituliskan oleh Harry Prabowo.Yang menjadi penting untuk secarafundamental dilihat adalah bagaimanapenataan ulang sektor perkebunan ini jikadihubungkan dengan skema lain dalampengelolaan sabang produksi ekonomi negaradi bawah BUMN yang memang sudah berjalan.Karena itulah penting untuk melihat kembalimandat dan tujuan dibentuknya BUMN. DaniSetiawan dalam tulisannya sesungguhnya inginmendudukkan BUMN sebagai sebuahinstrumen ekonomi kerakyatan dan ditujukanbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatsebagaimana mandat konstitusi. PemaparanTulisan ini menjadi penting di tengah kebijakanmelakukan upaya privatisasi BUMN salahsatunya di sektor perkebunan. BUMNmerupakan alat negara untuk menjalankandemokrasi ekonomi di Indonesia sesuai denganamanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 33.M e n a t a u l a n g p e n g e l o l a a nperkebunan gula dan komoditas lain tentulahtidak segampang membalikkan telapaktangan. Hambatan terbesarnya ada padapolitical will pengurus negara ini, apakah maumerubah cara pandangnya dalam melihatk e k a y a a a n a l a m d a n b a g a i m a n amemandang unit usaha ekonomi yangdijalankan oleh badan usaha negara tersebut.Mungkin klise terdengarnya, namun political willini menjadi penting untuk diangkat mengingatada persoalan lain yang tidak kalah dalampertarungan yang kritis yakni kepentinganpolitik kekuasaan. Sistem politik yangtransaksional dinilai oleh banyak kalangansebagai pemicu pelanggengan model kelolabadan usaha negara yang carut marut sepertiini. Ucok Sky Khadafi dalam tulisannyamencoba mengungkap bagaimana pola-pola atau modus-modus operasional BUMNperkebunan yang membuka peluang menjadibancakan politik oleh para elit politik dan partaipolitik pendukungnya. Sehingga berproduksidengan cara-cara yang kotor dan melanggarHAM menjadi sebuah keniscayaan.Konflik agraria kini telah menjadiperhatian publik, setidaknya sejak kasuspenembakan dan kriminalisasi terhadapwarga terjadi di Ogan Ilir, reforma agrariakembali bergulir dan terus diperbincangkandalam diskursus baik di tingkatan elit, kelompokIIIJURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  7. 7. masyarakat sipil dan sedikit banyak mulaimenggeliat menjadi “bakaran” api yangmemantik perjuangan di berbagai daerah.Harapannya, tentulah persoalan agraria tidakbisa hanya didekati pada penanganan kasusperkasus atau konflik perkonflik. Penyelesaiankonflik agraria harus dilihat sebagai sebuahjalan menuju perwujudan reforma agraria.Usep Setiawan mecoba melihat danmenawarkan konsep dan gagasan reformaa g r a r i a d i s e k t o r p e r k e b u n a n y a n gpengelolaanya diserahkan kepada petanisebagai sebuah jawaban atas terusmeningkatnya konflik agraria di perkebunannegara. Ini sejalan dengan semangat awalnasionalisasi untuk membangun kemandirianbangsa. Penataan ulang sektor perkebunandengan memberikan hak pengelolaanperkebunan kepada rakyat dinilai sebagaisebuah jalan atas penyelesaian konflik agrariayang terjadi di perkebunan.Berbagai pandangan yang ditulisdalam jurnal Tanah Air ini tidak dilihat sebagaibagian yang satu sama lain saling terpisahkan.Karena pada akhirnya kita berharap, bahwacarut marutnya pengelolaan kekayaan alamdi Indonesia sudah waktunya berubah danberpihak kepada rakyat, konflik agraria dikebun-kebun negara seperti PTPN harus segeradiakhiri dan diselesaikan dengan memenuhirasa keadilan bagi rakyat dan pada akhirnyakita berharap reforma agraria, demokrasiekonomi dan keadilan ekologis benar-benardapat diwujudkan.IVJURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  8. 8. 1Sistem Masyarakat Setengah Jajahan dan Setengah Feodal:Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber Kekayaan Alam Indonesia1Oleh : Hary PrabowoAbstrakA r t i k e l i n i a k a n m e n g u r a i s e j a r a hperkembangan masyarakat dan polaperampasan tanah sumber daya alam diIndonesia serta bagaimana solusi ataspersoalan monopoli sumber agraria diIndonesia. Perhatian utama tulisan ini akandifokuskan menjelaskan mengapa imperialismmenyeret juga berbagai negara di duniatermasuk Indonesia. Serta berbagai solusi palsuyang ditawarkan oleh negara-negaraImperialis pimpinan Amerika Serikat. Tulisan inijuga menjelaskan mengapa Indonesia menjadinegara semi kolonial semi feudal sejak jamankolonial Belanda hingga hari ini. Tulisan ini jugamenjelaskan perkebunan menjadi alat untukmemonopoli tanah dan menjadi solusi atas krisisenergi fosil. SBY- Boediono mengumbar isureforma agrarian untuk kepentingan kapitalismonopoli dan tuan tanah agar terusmemperluas perampasan tanah di Indonesia.Dalam kesimpulan, penulis menyebutkanbahwa reforma agrarian sejati menjadi solusiyang penting untuk merubah systemmasyarakat di IndonesiaAbstractThis article will break down the history of thedevelopment of society and patterns of land-grabbing of natural resources in Indonesia andhow the solution to the problem of monopolyagrarian resources in Indonesia. The mainconcern of this article will focus on explainingwhy the imperialism crisis drag all countriesacross the world, including Indonesia. and otherfalse solutions offered by the imperialist nationsled by the United States. This paper also explainswhy Indonesia is the semi-feudal semi-colonialcountry since the Dutch colonial era to thepresent day. This article also describes a meansto monopolize the farm land and a solution tothe energy crisis of the fossil. SBY-Boediono spitagrarian reform issues for the benefit of themonopoly capitalists and landlords to continueto expand the land grabbing in Indonesia. Inconclusion, the author mentions that thegenuine agrarian reform became an importantsolution to change the system in IndonesiaI. PendahuluanPerkembangan sistem ekonomikapitalis yang eksesif dan merusak saat ini telahmemasuki era imperialisme sebagai tahap2tertinggi dan terakhir. Situasi umum di eraimperialisme ditandai dengan krisis demi krisisyang terus terjadi secara periodik, baik yangbersifat turun dan naik (boom and bush) dinegeri-negeri utara ( baca; imperialis) maupunkrisis yang semakin akut di negeri-negeriberkembang ( jajahan, setengah jajahan dansetengah feudal). Kedua karakter krisis tersebutterjadi dalam periode sekarang dan terusmenyeret dunia dalam jurang resesi ekonomiyang semakin dalam dan tidak ada jalankeluar. Hanya memberikan solusi-solusi palsuuntuk menyelesaikan krisis yang ada. Sistemkapitalisme telah melewasi masa kejayaannyadan menuju masa kehancurannya.Di era resesi ekonomi global dewasaini, masyarakat sedang menghadapi berbagaiskema kebijakan politik, ekonomi, kebudayaandan militer dari negara-negara imperialis duniadi bawah pimpinan AS. Seluruh skema tersebuthendaklah dimaknai sebagai serangkaiankebijakan dan tindakan negeri-negeriimperialis mengatasi krisis keuangan dan resesiekonomi yang mereka alami. Kebijakan danatalangan (bail-out) bagi perusahaan besarmilik kapitalis monopoli maupun programpenghematan anggaran (austherity program)yang merampas anggaran publik menjadikebijakan domestik di negeri-negeri imperialis. Sementara kebijakan luar negerimemiliki karakter khusus yang mencerminkankepentingan kekuatan kapitalis monopoli yangJURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  9. 9. mengkontrol kebijakan negeri-negeri imperialistersebut. Kebijakan negeri-negeri imperialissemakin menunjukkan watak mereka yangaslinya yakni fasis dan bar-bar. Di bawahpimpinan AS, mereka lancarkan perang agresiterhadap negeri-negeri berdaulat yangmelawan atau mengancam kepentingan dandominasi imperialisme AS. Mencaplok danmenguasai sumber-sumber daya alam danenergi vital untuk pemenuhan kebutuhanindustri imperialis. Disaat yang sama merekasemakin mengintensifkan eksploitasi danpenindasan untuk mengeruk super-profitsebesar-besarnya di negeri-negeri di bawahpemerintahan boneka imperialis yang kayasumberdaya seperti Indonesia.Instrumen utama yang dilakukan olehimperialis adalah dengan menjalankankebijakan politik neo-kolonial dan kebijakanekonomi neo-liberal; mempromosikandemokrasi palsu ala AS melalui demokrasielektoral untuk melahirkan pemerintah bonekad a n m e n j a l a n n e o - l i b e r a l d e n g a nmelancarkan de-nasionalisasi, deregulasi,privatisasi dan liberalisasi perdagangan.Dominasi politik melalui pemerintah bonekamerupakan skema utama untuk memastikanseluruh kepentingan ekonomi imperialis bisaberjalan berdasarkan undang-undang yangberlaku di negeri tersebut yang telahdisesuaikan dengan kepentingan mereka.E k s p o r k a p i t a l m e l a l u i s k e m apenanaman investasi asing (foreign directinvestment) merupakan instrumen pentingbagi kapitalis monopoli di negeri-negeriimperialis. Hal ini dilakukan agar kapital yangmereka rampas dari penghisapan bisa terusterakumulasi. Eksport kapital merupakansarana penghisapan yang vital gunamengakumulasi profit di tengah krisis ekonomijangka panjang yang dihadapi.Sejak tahun 2008 setelah resesiekonomi melanda AS, Eropa hingga Jepang,AS telah menetapkan kebijakan strategis Asia-Pasifik. Wilayah ini dinilai paling strategis secarageo-politik dunia dan menjadi kawasanprioritas bagi penyelesaian taktis krisis ekonomi3AS . Wilayah Asia Pasifik merupakan rumah bagipopulasi terbesar dunia yang akan menjadiburuh murah siap pakai. Tempat sumber dayaalam dan bahan mentah paling kaya danpaling murah di dunia. Wilayah ini jugasekaligus pasar bagi barang komoditas industrykapitalis monopoli. Indonesia sebagai bagiandari wilayah Asia Pasifik merupakan salah satusasaran prioritas untuk melayani kepentinganmereka di kawasan.Konsentrasi AS sebagai pimpinan telahmenjalankan kebijakan tersebut denganmenggerakkan seluruh mesin kekuatannya keAsia Pasifik: ekonomi (eksport kapital danmengamankan jalur perdagangan), politik(memperkuat kedudukan pemerintahboneka), kebudayaan (penjajahan ideologiliberal) dan militer (menambah jumlah pasukanmiliter dan armada perang-nya di USPACOM –United States Pacific Command dan bantuanmiliter kepada pemerintah-pemerintahbonekanya).Rakyat dan kekayaan alam Indonesiamerupakan sasaran empuk bagi seluruh skemakepentingan AS untuk mengatasi krisis saat ini.Jika menilik sejarah, hal yang dilakukan tidakjauh berbeda dilakukan ketika Indonesiadijadikan korban dalam penyelesaian krisissistem feodal di negeri Belanda. Danmelahirkan kolonialisasi di Nusantara selamaratusan tahun. Kolonialisasi ini mendapatkanperlawanan luas dari rakyat Indonesia.Demikian pada akhirnya pasca PPD IIkolonialisasi Belanda runtuh ditandai dengankemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.H a n y a b e r s e l a n g b e b e r a p a t a h u nkemenangan penuh rakyat Indonesiadirampas kembali oleh Imperialis AS. AS terusmenjalankan politik neo-kolonialisme ataupenjajahan melalui pemerintah boneka yangm e r e k a s o k o n g a g a r b i s a m e l a y a n i4kepentingan tuan imperialis-nya .Terhitungsejak Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)1948, status Indonesia sebagai negeri setengahj a j a h a n d a n s e t e n g a h f e o d a l t e r u sberlangsung hingga sekarang dan tidak adaperubahan fundamental.“Perampokan sumber kekayaan alam -dalam bahasa resmi pemerintah SBYdimaknai sebagai usaha meningkatkanpenanaman investasi asing untukmenjaga pertumbuhan ekonomi,meningkatkan kesejahteraan danm e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n -merupakan program ekonomi kunci bagipemerintah boneka imperialis di seluruhnegeri.”Perampokan sumber kekayaan alam -dalam bahasa resmi pemerintah SBY dimaknai2"!"""!!""!!"!SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  10. 10. sebagai usaha meningkatkan penanamaninvestasi asing untuk menjaga pertumbuhanekonomi, meningkatkan kesejahteraan danmengurangi pengangguran - merupakanprogram ekonomi kunci bagi pemerintahboneka imperialis di seluruh negeri. Pemerintahboneka ini hanya melayani kepentingank a p i t a l m o n o p o l i a s i n g s e k a l i g u smenguntungkan kelompok borjuis kompradordan tuan tanah di dalam negeri. Kondisi initelah memposisikan Indonesia sebagai negeribergantung, dan tidak memiliki kedaulatanpolitik, kemandirian ekonomi dan kebudayaannasional.Dewasa ini, kebijakan politik ekonomiSBY-Boediono yang pro modal asing semakinb e s a r m e m b a n j i r i b e r b a g a i s e k t o rpenghidupan rakyat baik di perkotaanmaupun pedesaan. Atas nama investasi danpembukaan lapangan kerja negaramelegitimasi perampasan tanah dan sumberkekayaan alam untuk kepentingan Imperialisbaik yang dilakukan secara langsung maupundilakukan oleh kaki tangannya di dalam negeriseperti borjuis komprador dan tuan tanah(termasuk negara sebagai tuan tanah).Pemandangan ini jamak kita temukankhususnya di pedesaan; perampasan tanahuntuk kepentingan perluasan perkebunanskala besar, pertambangan asing skala besar,lahan pertanian skala besar (food estates),taman nasional dan proyek infrastruktur bagipengembangan fasilitas industri imperialis( p e r l u a s a n k a w a s a n i n d u s t r i , K E K ,pembangunan jalan tol, pelabuhan,jembatan, dsb). Pendek kata, seluruh skema imperialispimpinan AS untuk mengatasi krisis tengahberlangsung dan kian menghancurkanIndonesia dengan berbagai cara: skema multi-lateral (G-20, APEC, WTO), maupun bilateral(comprehensive partnership AS-Indonesia,Jerman-Indonesia, Jepang Indonesia, dsb). Disisi lain, telah berdiri barisan pelaksana yangterdiri atas koorporasi besar asing (MNC danTNC) dan perbankan besar asing (City Bank,Bank of America, Deutsche Bank, BPN Paribas,Credis Suisse, UBS AG, Sumitomo Mitsui Banking,JP Morgan, IFC, dsb) telah bersekutu denganBank Dunia, ADB, IMF, dikawal oleh USPACOM,dan dilayani oleh para pelayan domestikdalam negeri yang tunduk setia padamajikannya: pemerintah boneka, borjuiskomrador, dan tuan tanah.II. Ada Apa Dibalik Perampasan Tanah danKekayaan Sumberdaya Alam.“Demagogi (manipulasi kenyataan)yang selama ini digembar-gemborkanoleh negeri-negeri imperialis adalahadanya ancaman krisis energi dan krisispangan dunia serta jalan keluar yangmereka tawarkan. “Demagogi (manipulasi kenyataan)yang selama ini digembar-gemborkan olehnegeri-negeri imperialis adalah adanyaancaman krisis energi dan krisis pangan duniaserta jalan keluar yang mereka tawarkan.Krisis energi merupakan problem yangbersumber dari kerakusan imperialis yangmelakukan monopoli atas sumber-sumberenergi vital seperti minyak bumi dan gas. Krisisenergi bukan disebabkan oleh keringnyaladang minyak-gas dunia, namun karenamonopoli oleh imperialis. Kenaikan hargaminyak dunia juga bukan disebabkan olehtingginya permintaan dan langkanya barang,tapi disebabkan monopoli serta diperkeruholeh politik bar-bar melalui agresi militerimperialis AS yang melancarkan perang danefek perlawanan dari berbagai negeriprodusen minyak dunia yang diserang.Mereka secara manipulatif dansepihak membuat kebijakan untuk mengatasikelangkaan energi maka penting untukmembuat sumber energi alternatif berbasiskannabati (biofuel). Penggunaan energiberbahan bakar nabati ini telah menjadikebijakan energi dari sejumlah negeri imperialisutama seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Di ASsendiri, kebijakan untuk mengunakan energiberbahan bakar nabati (agrofuel) telah mulaidiperkenalkan sejak tahun 1973, saat negeri-negeri Arab menghentikan pasokanminyaknya ke AS.Kebijakan untuk menggunakan energiberbahan bakar nabati dewasa ini diikutisecara serentak oleh berbagai negeri jajahan,setengah jajahan dan negeri bergantunglainnya. Kebijakan penggunaan energi nabatitersebut menjadi prasyarat baru bagi bantuanpembangunan (utang, hibah, dan proyek)dari lembaga-lembaga kreditor multilateralseperti WB (World Bank) dan ADB (AsianDevelopment Bank). Data menunjukkanbahwa Amerika Serikat adalah konsumen3JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  11. 11. energi nabati terbesar, terutama bioetanol,dengan pasokan bioetanol dari Brazil yangdiolah dari komoditas pangan tebu.Sementara Uni Eropa adalah konsumenterbesar biodiesel (bio-solar) terbesar denganpasokan bahan baku komoditas pertaniankelapa sawit dari Indonesia.“Data menunjukkan bahwa AmerikaSerikat adalah konsumen energi nabatiterbesar, terutama bioetanol, denganpasokan bioetanol dari Brazil yangdiolah dari komoditas pangan tebu.Sementara Uni Eropa adalah konsumenterbesar biodiesel (bio-solar) terbesard e n g a n p a s o k a n b a h a n b a k ukomoditas pertanian kelapa sawit dariIndonesia.”Dengan teknologi yang mereka punyasemakin rakus mengincar tujuh komoditaspertanian pangan yang dapat diubah menjadibahan baku energi nabati. Tujuh komoditastersebut adalah tebu, kedelai, jagung,gandum, tanaman jarak, kelapa sawit, dansingkong. Inilah yang dimaksudkan denganbahan baku energi nabati atau bioenergigenerasi pertama melalui pertanian skala luasatau perkebunan (agrofuel), yang rakusmerampas tanah dan meluas dalam 10 tahunterakhir.Pada saat yang sama kebijakan untukmengatasi krisis pangan dan meningkatkanketahanan pangan dunia, Negara ini memilikiskema yang melibatkan industri pertanian yangsangat besar. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidangkomoditas pertanian dan melakukan monopoliagroindustri, seperti Monsanto, Cargill, DuPont,Dow Agrisciences, Syngenta, ADM, dsb.Perusahaan-perusahaan MNC ini telahmengubah secara drastis lahan-lahan yangtadinya produktif ditanam oleh komoditaspangan local, menjadi lahan yang lebihmemiliki nilai jual yang lebih tinggi, sepertijagung, kedelai. Bahan pagan ini kemudianbukan untuk dikonsumsi melainkan untuk diolahmenjadi bahan baku energi alternatif. Seluruhskema ini telah berjalan dan sedang diperluaspuluhan juta hektar termasuk di Indonesia.III. Sejarah Perkebunan di Indonesia: AkarSemi-Feodalisme Yang Paling DalamPerubahan penting sejarah HindiaBelanda terjadi pada abad 19 yangmelibatkan organisator kekuasaaan kolonial ditangan The gangs of three: Deandels, Raffles5dan van Den Bosch . Ketiga orang ini telahmemancang perubahan signifikan strukturekonomi-politik Jawa di bawah kekuasaanpemerintah kolonial. Di periode Deandels, iamelakukan pembangunan infrastruktur JalanPos sepanjang 1000 km dari Anyer kePanarukan, khususnya untuk melapangkanjalur distribusi hasil komiditi yang dirampas.Raffless, memperkenalkan Teori Domein(semua tanah adalah milik raja ataupemerintah kolonial) dan sistem sewa tanah(landrente) di mana petani diwajibkanmembayar pajak sebesar 2/5 dari hasil tanahgarapannya. Teori Raffles ini mempengaruhi6politik agraria selama abad ke-19 . Danterpenting adalah Van Den Bosch denganmengintegrasikan seluruh kerajaan taklukan dibawah kekuasaan feodal pemerintah Belandadan menjalankan sistem tanam paksa yangmewajibkan petani menanam tanamankomoditas yang paling laku di pasar dunia danpaling menguntungkan pemerintah Belanda.Usai Perang Jawa (Diponegoro) 1825-1830, sebagai penanda berakhirnyak e k u a s a a n f e o d a l l o k a l , k e k u a s a a nkolonialisme Belanda tidak lagi tertandingisekaligus menandai fase konsolidasi kekuasaansebagai periode puncak feodalisme di bawahsistem politik kolonialisme. Terkecuali dibeberapa tempat di luar Jawa, seperti Bali,Lombok dan Tapanuli, peperangan barubenar-benar berakhir pada awal abad 20.Secara ekonomi politik dan militer kekuasaankolonial telah terkonsentrasi di Batavia. Akantetapi para petinggi pemerintah kolonial sadarbetul bahwa pengaruh penguasa-penguasapribumi (tuan tanah) sangat kuat. Hal ini bisadilihat dari pertentangan dan perang yangharus mereka hadapi dengan ongkos yangsangat mahal. Maka itu mereka tidak punyapilihan lain kecuali melibatkan para tuan tanahlokal dalam struktur kekuasaan namun beradadi bawah kontrol penuh pemerintahan jajahan.Hal inilah yang kemudian dipahamidan dilaksanakan dengan sangat baik olehVan den Bosch dalam memulai Sistem Tanam7Paksa (Cultuurstelsel) . Pelaksanaan SistemTanam Paksa itu merupakan fondasi dari sistemperkebunan yang diletakkan dan dijalankanoleh Gubernur Jenderal Van den Bosh selama840 tahun (1830-1870) yaitu, menggabungkanusaha membangun perkebunan danpertanian tanaman komoditi yang sangat4"!"""!!""!!"!SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  12. 12. menguntungkan serta pabrik pengolahannya.Sistem Tanam Paksa (STP) dibangun dandicangkokkan di atas sistem ekonomi feodalp e d e s a a n y a n g m a s i h t e r b e l a k a n gsebagaimana gambaran Raffles dalam TheHistory of Java. Jawa adalah “negeri tanpaperdagangan atau pembuatan barang(manufactures)” dan juga tempat tidak lebihdari 1/16 penduduk bekerja dalam industri di9luar pertanian .Proposal ekonomi dan keuangan Vanden Bosch mengenai sistem tanam paksa(cultuurstelsel) adalah kebijakan untukmengatasi kebangkrutan keuangan KolonialBelanda akibat Perang Besar di Jawa. Proposaltersebut lahir dari pelajaran atas kebijakanKerajaan Belanda di era Daendels dan Raffles.Hal terpenting proposal Van den Bosch adalahmengenai sikap resmi Kerajaan Belandaterhadap kedudukan kerajaan-kerajaan danpraktek penghisapan feodal yang merekalakukan atas rakyat di wilayahnya, di luarrencana ekonominya yang sangat menindasdan menghisap. Bahwa Kerajaan Belandatetap menghormati dan melindungi hak-hakistimewa yang dimiliki oleh raja danbangsawan feodal, asalkan mereka bersediatunduk dalam kekuasaan penuh pemerintahJajahan Hindia Belanda sebagai tuan tanahnomor satu dan paling berkuasa. Mereka tetapsebagai pihak “berkuasa” atas rakyat secaralangsung, dan menjadi bagian utuh daripemerintah negara jajahan bentukanBelanda. Fase penyatuan seluruh kerajaan diHindia Belanda di bawah kekuasaan politikpemerintah kolonial Hindia Belanda inidimaknai sebagai puncak dari sejarahfeodalisme di Indonesia.Gubernur Jenderal Van Den Boschtelah melakukan dua hal penting sekaligus,yaitu membangun organ kekuasaan negarajajahan di tingkat lokal sebagai bagian utuhdari negara jajahan yang terpusat di Bataviadan mengefektifkan penghisapan feodal agarmemperoleh super-profit dari tanah HindiaBelanda di daerah yang telah ditundukkansepenuhnya. Kedua, melakukan ekspansibesar-besaran ke seluruh bagian HindiaBelanda yang berada di luar pulau Jawa danmembangun sistem kekuasaan yang samadengan tujuan ekonomi jajahan yang sama.“Gubernur Jenderal Van DenBosch telah melakukan dua hal pentingsekaligus, yaitu membangun organkekuasaan negara jajahan di tingkatlokal sebagai bagian utuh dari negarajajahan yang terpusat di Batavia danmengefektifkan penghisapan feodalagar memperoleh super-profit daritanah Hindia Belanda di daerah yangtelah ditundukkan sepenuhnya. Kedua,melakukan ekspansi besar-besaran keseluruh bagian Hindia Belanda yangberada di luar pulau Jawa danmembangun sistem kekuasaan yangsama dengan tujuan ekonomi jajahanyang sama.”Sebelum memulai sistem tanam paksa,Van den Bosch membangun sistem politik yangdapat memobilisasi tanah, sewa tanah, pajakdan tenaga kerja dengan efektif. Untuk itu diamengajukan dibangun dua sistem birokrasinegara. Di tingkat lokal di Jawa dan berikutnyasistem yang sama diberlakukan di seluruhHindia Belanda. Van den Bosch membangunbirokrasi Belanda (Bienenlandshe Bestuur) yangdijabat oleh orang-orang Belanda denganberbagai variasi yaitu Keresidenan (dipimpinoleh seorang Residen), Asisten Residen danControleur yang berhubungan langsungdengan birokrasi bumi putra. Sementara itubirokrasi bumi putra (inlandsche bestuur) terdiridari pemerintahan Regentshap (Afdeling).Regentschap dipimpin oleh seorang regentatau bupati yang bertugas untuk memimpinbeberapa district (onder-afdeling). Districtdipimpin oleh seorang wedana yang bertugasuntuk memimpin beberapa unit pemerintahanorderdistrict yang dipimpin oleh asistenwedana. Unit terendah dari birokrasi bumi putraadalah desa yang dipimpin oleh kepala desa.Birokrasi bumi putra ini dalam pekerjaan sehari-harinya diawasi oleh controleur. Birokrasi bumiputra yang diisi oleh para sultan danbangsawan yang menyerah inilah yangmenjadi ujung tombak Van den Bosch dalammenjalankan sistem tanam paksa. Merekadapat menerapkan penghisapan feodalapapun atas rakyatnya, yang terpentingdapat menjalankan kewajibannya padakeresidenan dan gubernur jenderal HindiaBelanda.Era sistem tanam paksa adalahperiode kelam bagi rakyat di Hindia Belanda.Sistem tanam paksa merupakan sistempertanian yang mengandalkan monopolitanah luas yang dimiliki dan dijalankan secaralangsung oleh pemerintah jajahan HindiaB e l a n d a d e n g a n m e m p r a k t e k k a n5JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  13. 13. penghisapan feodal atas kaum tani hambayang luas di Jawa dan diperluas di luar Jawa.Proposal awal Van den Bosch adalahm e n g u b a h s i s t e m s e w a t a n a h y a n gdiberlakukan di zaman Raffles dari 2/5 dari hasilpanen menjadi 1/5 dari tanahnya harusditanami dengan tanaman yang dikehendakioleh pemerintah dan hasilnya diserahkan10kepada pemerintah untuk dieksport . SistemVan den Bosch sejatinya adalah kaum taniharus menanam tanaman komoditas(cashcrops) dengan sistem monokultur sepertitebu, kopi, teh, tembakau dan indigo yang lakukeras dan berharga tinggi di pasar Eropa di atastanah mereka sendiri yang dikonsolidasikanmenjadi perkebunan besar. Petani bekerjasecara langsung dan hasilnya dijual kepadapemerintah dengan harga yang telahditentukan.V a n d e n B o s h m e n g i n g i n k a nbeberapa keuntungan sekaligus yaitu:pertama, petani dapat membayar sewa tanahkepada pemerintah dengan uang tunai yangdiperoleh dari penjualan tanamannya denganketentuan sekurang-kurangnya 20% dariseluruh hasil panen. Kedua, pemerintahjajahan memperoleh keuntungan sangatbesar dari proses penentuan harga komoditasdengan cara feodal, menentukan pembeliandengan harga murah dari kaum tani untukmemastikan mereka dapat membayar sewatanah, dan menjual dengan sangat mahalkomoditas tersebut di pasar Eropa. Ketiga,seluruh proses pengolahan, penanaman danpemeliharaan hingga panen menjaditanggung jawab kaum tani sepenuhnya.Dengan demikian biaya produksi dan tenagakerja dapat ditekan hingga tingkatan yangsangat rendah. Keempat, seluruh pengawasanatas penyerahan tanah tenaga kerja produksihingga hasil komoditas berada di bawahpengawasan para pemerintah bumi putra. Halini akan mengurangi kebencian rakyatutamanya kaum tani terhadap pemerintahjajahan, utamanya birokrasi Belanda dalamnegara jajahan.Laporan Knight yang menyorotibagaimana STP dipaksakan, pada tahun 1848b u p a t i d a n w e d a n a d i B a t a n g d a npekalongan telah dipecat ketika mereka tidakmau diajak kerjasama yang dibutuhkan untukmensukseskan STP. Tindakan tegas tersebutsebagai pelajaran terhadap bupati lainnyayang tahun-tahun kemudian dilaporkanbertindak sangat kooperatif dan menunjukkanloyalitasnya kepada STP sebagai proyek besar11kolonial .Residen, Wedana, asisten Wedanadan demang adalah ujung tombak pihakperkebunan dan pabrik gula dalam melakukanpemaksaan tanam dan kerja wajib. Merekajuga yang melakukan perampasan tanah-tanah rakyat untuk kebutuhan penanamantebu dan pendirian pabrik gula. Sebagaibirokrat jajahan mereka dibayar sangat mahaldengan menggunakan uang dan insentif yangjumlahnya mengalahkan gaji seorang menteridi Kerajaan Belanda. Sebagai gambaran,Residen memperoleh 15.000 gulden/tahund e n g a n t a m b a h a n p e r s e n 2 5 . 0 0 0gulden/tahun. Para Bupati mendapat 15.000dan Wedana 1500. Sedangkan gaji menteri diBelanda hanya 15.000 gulden/tahun.Sementara keuntungan yang diperoleh olehSTP yang langsung menjadi bagian PemerintahKerajaan Belanda 725 juta Gulden pada tahun1870, merupakan seperlima hingga sepertigapendapatan negara Belanda. Inilah sumberkeuangan pokok yang digunakan untukm e l u n a s i u t a n g K e r a j a a n B e l a n d a ,menurunkan pajak di Belanda, subsidi pabriktenun di Belanda, pembangunan perkeretaapian negara dan pembuatan bangunanpertahanan serta pembangunan pelabuhanAmsterdam dan aktifitas pelayaran lainnya.Perampasan super profit ini telah terjadi secaraaktraktif sebagai buah segar bagi mereka.Demikianlah sistem ini berlaku efektif diJawa dan menjadi model pembangunanpertanian feodal di seluruh Hindia Belandahingga dihentikan pada tahun 1870 akibatpenderitaan berat kaum tani di Jawa danbadai kritik di Parlemen Belanda dari kaumliberal yang juga mengincar keuntungan besarserupa.Sistem tanam paksa adalah sistemp e r k e b u n a n t e r b e l a k a n g y a n gmempraktekkan secara lengkap berbagaibentuk penghisapan feodal yang lahir darikekuasaan atas tanah monopoli di manapemerintah jajahan Hindia Belanda bertindaksebagai tuan tanah utama dengan bantuanpara tuan tanah lokal. Dalam lapanganekonomi tanam paksa mempertahankansistem produksi feodal yang telah eksis selamaratusan tahun di Indonesia, sekurang-kurangnya sejak abad ke 15 di manakesultanan-kesultanan Islam menjadi negarafeodal yang berdominasi atas rakyat. Dengan6SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  14. 14. menggunakan secara efektif sistem kuno ini,pemerintah jajahan mengeruk keuntunganyang besar dalam produksi yang sebelumnyatidak didapatkan di era VOC yaitu dalambentuk sewa tanah, tenaga kerja murah dantidak dibayar. Pendapatan yang tidak kalahbesar dari perdagangan monopoli serta imporatas berbagai barang kebutuhan hidup rakyatyang secara pelan namun pasti mulaimendominasi pasar dalam negeri. Secarasistematis sistem tanam paksa telahmenghancurkan sistem produksi skala keciluntuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten)oleh kaum tani dengan mengintensifkantanaman komoditas yang terhubung denganpasar dan uang sebagai alat tukar yang masif.Persentase pembayaran sewa tanah, jumlahhari kerja wajib dan luasan tanah yang harusdiserahkan pada pemerintah jajahanberubah-ubah sesuai kepentingan dankehendak pemerintah kolonial.Sekalipun masih terbatas, di HindiaB e l a n d a t e l a h b e r k e m b a n g p a b r i kpengolahan (processing industry) sekurang-kurangnya lima pabrik gula seperti pabrik gulaBalong Bendo berdiri pada tahun 1838 diSidoarjo, pabrik gula Soember Kareng CultuurMij di Probolinggo tahun 1838, Pabrik Barongan,Padokan, dan Bantul pada tahun 1860 dan1870 di Jogjakarta. Juga ada beberapa agenpenjualan pemasok mesin dan beberapabengkel perbaikan. Misalnya di Batavia telahberdiri Maclaine Watson&Co, sebuahperusahaan dagang tertua yang bergerak dibidang permesinan dan peralatan pabrikpada 1825; Taylor & Lawson yang bergerak dibidang jasa perdagangan dan pemasangankonstruksi baja, pabrik teh dan gula berdiripada Tahun 1857; NV.Machine FabriekD a p o e a n y a n g b e r g e r a k d i b i d a n gperdagangan menyediakan mesin-mesinpabrik gula, di Surabaya pada tahun 1856.Juga ada bengkel reparasi mesin pabrik gulayang lebih lengkap N.V Machine en WerkingHandel Mij “de Vlight,” di Semarang.Penemuan mesin uap juga membawakelimpahan produksi baru dalam produksi gula.Kelahiran dari berbagai pabrik tersebutmenandai kelahiran klas baru yang maju ditengah masyarakat setengah jajahan dansetengah feodal yaitu klas buruh. Klas iniberasal dari kaum tani yang terampast a n a h n y a d i p e d e s a a n a k i b a tketidakmampuannya membayar sewa tanahyang ditetapkan oleh pemerintah. Karenausianya yang masih sangat muda, klas buruh initidak bisa berbuat banyak menghadapitindasan kapitalis dalam pabrik dan seiringd e n g a n p e r t a m b a h a n j u m l a h n y a d ipenghujung abad 19. Mereka tahap demitahap menajamkan perjuangan klas di HindiaBelanda.Periode 1870an hingga 1890anmerupakan era terpenting transisi besar-besaran kekuatan kapitalis persaingan bebasdi Eropa Barat seperti Inggris dan Perancismenjadi kekuatan kapitalisme monopoli dunia.Perkembangan ini terus berlangsung hinggasistem kapitalisme persaingan bebasmengalami kebangkrutan total ketika krisistahun 1900-1903 dan kapitalisme monopoliberkuasa atas seluruh sistem kemasyarakatanyang berlaku di dunia. Terbentuknyakekuasaan kapital finans atas kapital industriyang menciptakan apa yang disebut oligarkifinans ditandai oleh terkonsentrasinya finansdisegelintir bank-bank besar di dunia yangbersekongkol dengan Industri besar monopoli,mengambil-alih dan memaksa bank-banklebih kecil atau perusahaan lebih kecil menjadicabangnya di berbagai negeri. Proses ini terusberlangsung sejak masa transisi yangdisebutkan di atas. Hanya beberapa negeri didunia yang berhasil menempatkan dirinyamenjadi kekuatan imperialis utama sepertidisebutkan di atas yaitu Amerika Serikat, Inggris,Perancis, Belanda dan negeri Skandinaviamenyusul belakangan Jerman, Italia danJepang menjadi satu-satunya wakil Asia.Negara-negara dan kekuatan itulah yangmembagi dunia antar mereka sendiri secaraekonomi dan politik dengan kekuatan militer.“Perkembangan sistem kapitalismepersaingan bebas di Eropa Barat yangmemasuki massa transisi menjadikapitalisme monopoli atau imperialismememiliki pengaruh besar atas sistemekonomi feodal yang berlaku di HindiaBelanda”Perkembangan sistem kapitalismepersaingan bebas di Eropa Barat yangmemasuki massa transisi menjadi kapitalismemonopoli atau imperialisme memiliki pengaruhbesar atas sistem ekonomi feodal yang berlakudi Hindia Belanda. Kapital finans mulaimembentuk oligarki finans (finance oligarchy)melalui bank-bank dan institusi keuangan besarmonopoli bersama-sama dengan kapitalindustri memaksa negeri jajahan dan setengahjajahan manapun membuka dirinya menjadi7JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  15. 15. pasar eksport kapital dan pasar barang jadi.Kerajaan Belanda yang sebelumnya sangatprotektif terhadap tanah jajahannya mulaimenyadari perkembangan baru ini agar tetapmempertahankan kekuasaannya di HindiaBelanda. Desakan kaum liberal yang mulaimuncul akibat ekonomi kapitalis di negeriBelanda semakin kuat dalam pengambilankebijakan politik di Belanda mendesakKerajaan Belanda melepaskan monopolifeodalnya, memberlakukan pasar bebas dansekaligus memperkuat kontrolnya atas HindiaBelanda. Kaum liberal mendesak agarmemperluas pembangunan ekonomi diBelanda, tidak hanya meningkatkan eksporthasil perkebunan di Hindia Belanda. Merekaberjanji bila ekonomi Belanda berkembangmaka secara langsung akan mengangkatkehidupan penduduk lokal di negeri jajahan.Namun Depresi yang terjadi pada periode itumemblejeti dan menjelaskan semua ini hanya12ilusi .Secara ekonomi tentu saja apa yangberlangsung di dunia secara umum, yaitutransisi menuju kapitalisme monopoli dari tahun1870-1890 tidak serta mengubah sistemproduksi feodal di Indonesia. Upaya negeriBelanda mengejar ketertinggalannya atasnegeri kapitalis lainnya melahirkan berbagaikebijakan baru di Hindia Belanda untukmengefektifkan sistem feodalisme agar tetapmenjadi sumber bahan mentah denganmembangun perkebunan yang lebih luas,minyak bumi serta mineral untuk mendukungkemajuan listrik, otomotif, serta elektronika.Sementara negeri-negeri kapitalis lainnyaseperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat danJerman berhasil memperoleh kapital berlebihsangat besar karena kartel dan trust yangberhasil dibentuk dan penghisapan dari tanah-tanah jajahan. Hingga pada periode 1900-1903, seluruh dunia berada dalam kekuasaansatu sistem yaitu sistem kapitalisme monopoliatau imperialisme. Sejak saat itu, sistemkemasyarakatan yang berlaku di Indonesiatidak lagi sistem jajahan dan feodal melainkansistem jajahan dan setengah feodal.“Sejak saat itu, sistem kemasyarakatanyang berlaku di Indonesia tidak lagisistem jajahan dan feodal melainkansistem jajahan dan setengah feodal. “Transisi dari kompetisi bebas menujumonopoli ditandai dengan perkembanganekonomi kapitalis menuju imperialis. Karakterimperialisme berhubungan dengan monopolidan perkembangan dasar-dasar monopoli itusendiri. Dengan demikian, imperialisme seringdikenal dengan kapitalis monopoli. Kelahirankapitalisme monopoli melalui tiga tahap13dasar .8SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  16. 16. 9TAHAP KETIGAAkhir abad ke-19hingga awalabad ke-20K a p i t a l i s m eb e r u b a hm e n j a d iimperialismeAkumulasi dan konsentrasi kapital berkembang pesat.Kapital semakin terkonsentrasi di tangan perusahaanbesar. Perusahaan monopoli semakin meningkat danmengontrol berbagai sektor manufaktur utama danmembangun dasar bagi seluruh kehidupan ekonomi.Pada awal abad ke-20, perusahaan monopoli di ASmengontrol 70% industri metalurgi, 66 % industri baja,81% industri kimia, 85% produksi aluminium, 80%tembakau, dan industri gula, dan 95% produksibatubara dan minyak. Sejak saat itu, kompetisi bebaskapitalisme berkembang menjadi kapitalisme,kapitalisme berubah menjadi imperialisme.Lima karakter dasar Imperialisme:(1) Konsentrasi kapital dan produksi telah berkembangluas dan kehidupan ekonomi didominasi olehperusahaan monopoli, (2) Kapital bank dan kapitalindustri telah bergabung, melahirkan oligarki finans, (3)Eksport kapital telah berkembang, yang membedakandari eksport komoditas, (4) Kapitalis monopoliinternasional telah terbentuk yang membagi dunia diantara mereka, (5) Pembagian ekonomi dunia olehkekuatan imperialis tak terhindarkan yang diikutidengan pembagian dan pembagian ulang atasteritori dunia dalam koloni-koloni.JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  17. 17. Perkembangan ini seiring denganpersaingan yang dilakukan oleh kekuatanimperialis di Indonesia melalui eksporkapitalnya, yang tidak mengubah secaramendasar fondasi sistem ekonomi melainkanhanya menambah massifnya tipe tuan tanahyang baru, yaitu klas borjuasi besar kompradoryang merangkap menjadi tuan tanah besarperseorangan. Mereka membangun usaha-usaha perkebunan feodal dan jugamembangun pabrik pengolahan yang masihterbelakang. Mereka tidak membangunindustri otomotif atau elektronik yang maju diHindia Belanda seperti halnya industri yangberkembang di negeri imperialis sendiri.Menjadi jelas sudah, kapitalisme monopoli atauimperialis untuk era-era selanjutnya menjadipenghalang utama Indonesia untuk menjadinegeri Industri yang kuat, tetap menjadikannyasebagai pelayan industri imperialis sematadengan hanya menjadi penyedia buruhmurah, bahan mentah, pasar barang jadi milikimperialis.P a d a a b a d 2 0 B e l a n d a t e l a hberkembang menjadi salah satu kekuatanimperialis di dunia sebagai hasil daripenghisapan dan penindasan rakyat HindiaBelanda. Dominasi imperialisme Belandasemakin berkembang subur, menjadikan sistemproduksi feodal sebagai basis sosial darikekuasaannya. Secara berturut-turut KerajaanBelanda mengeluarkan regulasi mengenaiperbankan, agraria dan berikutnya regulasiu n t u k m e m b u k a i n v e s t a s i s e k t o rpertambangan serta mengatur tentang tarifbea-ekspor dan impor yang baru. Sejak saat itu,meskipun Pemerintah Jajahan Hindia Belandatetap menjadi tuan tanah paling berkuasa,dan para raja dan bangsawan lokal menjadituan tanah ke-2. Tanah koloni, dalam era semi-f e o d a l , t i d a k s e m a t a - m a t a u n t u kmenghasilkan barang-barang konsumsi yangmenguntungkan seperti kopi, gula, teh dantembakau. Lebih penting lagi adalah suplaibahan mentah yang ditawarkan untuk industridi Barat. Akibatnya, dalam periode ini minatinvestor diarahkan ke luar jawa, tempatkekayaan mineral Indonesia, minyak timah,bauksit, dan batubara ditemukan dalamjumlah besar. Pembukaan investasi ini diawalidengan pasifikasi yang diselesaikan oleh van14Heutsz, Gubernur Jenderal periode 1904-1909 .“Perubahan-perubahan penting dalamlapangan ekonomi mulai terlihatterutama sejak keluarnya Agrarische Wet1870. Sebuah undang-undang yangnampak melindungi kepemilikanperseorang kaum tani atas tanah, akantetapi dalam kenyataannya hanyalahkedok bagi pemerintah jajahan untukmemberikan Hak Erfact kepadapengusaha perkebunan besar denganmasa konsesi 75 tahun.”Perubahan-perubahan penting dalamlapangan ekonomi mulai terlihat terutamasejak keluarnya Agrarische Wet 1870. Sebuahundang-undang yang nampak melindungikepemilikan perseorang kaum tani atas tanah,akan tetapi dalam kenyataannya hanyalahkedok bagi pemerintah jajahan untukmemberikan Hak Erfact kepada pengusahaperkebunan besar dengan masa konsesi 75tahun. Bahkan para pengusaha perkebunantersebut dapat menyewa tanah milik kaum taniuntuk masa waktu tertentu sesuai dengankesepakatan. Untuk memastikan hak negaramemberikan sewa kepada pengusahaperkebunan pada tanggal 20 Juli 1870diundangkan Agrarische Besluit dalam Stb.1870 No.118. Besluit ini sekaligus menjadi aturanpelaksanaan dari Agrarische Wet, yangsebelumnya diundangkan dalam Stb. Tahun1870 No.55 tanggal 9 April 1870. Pasal 1 Besluitini memuat pernyataan domeinverklaring.:“..Semua tanah yang tidak terbuktibahwa atas tanah itu ada hak milikmutlak (eigendom), adalah domenn e g a r a ( t a n a h m i l i k m u t l a k n y a15negara) .”Aturan tersebut telah dijadikan dasaryang sangat fleksibel bagi pengusahaperkebunan untuk memperluas perkebunanyadengan mengambil tanah-tanah milik rakyat,y a n g m u s t a h i l d a p a t m e n u n j u k k a nkepemilikannya, pada saat itu karena politikadministrasi tanah negara jajahan sengajamenciptakan situasi semacam ini. Hal inimengingatkan kita pada seluruh peraturanpertanahan di Indonesia saat ini yang jugamenerapkan prinsip penguasaan negara atastanah dan hak negara untuk mengambil tanahyang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan.Kekuasaan keuangan dunia (oligarkifinans) yang mulai berkembang di Eropa Baratdan Amerika Serikat mulai memiliki pengaruh diHindia Belanda. Hal ini ditandai dengan10SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  18. 18. berkembangnya bank dan lembagapembiayaan lainnya untuk mendukungperkebunan besar dan perdagangan feodalmonopoli. De Javache Bank didirikan oleh KingWillem I dengan Hak Oktroy berlaku sebagaipencetak uang di Hindia Belanda dan memilikicabang di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun1870 Nederlansche Handel Maaschapij (NHM)yang sebelumnya hanya perusahaan ekspedisiyang menghubungkan Batavia denganBelanda mengembangkan dirinya menjadibank untuk membiayai perusahaan finansyang mendukung pembiayaan perkebunanbesar. Bank ini membuka cabang di seluruhdunia dan menjadi salah-satu bank monopoliterbesar dunia, ABN AMRO setelah mergerdengan de Twentsche Bank. Ada juga PostSpaartbank dan Javasche Bank yang jugamemiliki cabang sangat luas di Hindia Belanda.Javasche Bank merupakan cikal bakal BankIndonesia (Bank Sentral).Sejak pemberlakuan peraturan inisegera bermunculan berbagai perkebunanbesar di seluruh daerah yang telah ditaklukanoleh Belanda dan telah berdiri keresidenan. DiJawa perkebunan sekaligus pabrik gulabermunculan seperti cendawan di musimhujan terutama di Jawa Tengah, Jogyakartadan Jawa Timur. Sedikitnya ada sekitar 20perkebunan tebu dan pabrik gula sebeluma b a d 2 0 . M e s i n - m e s i n u n t u k p a b r i kpenggilingan tebu (pengolahan) mulaididatangkan, demikian pula dengan bengkel-bengkel perbaikan mesin mulai ramai dibuka.Sekalipun tanam paksa telah dihapus secararesmi pada tahun 1870, akan tetapi praktekyang dilakukan oleh pengusaha perkebunanswasta tidak berbeda dengan praktekperkebunan milik pemerintah jajahan sendiri.Lagi pula mereka memperoleh perlindunganpenuh kontrak atas tanah dengan para sultan,dibantu penuh oleh para pangreh praja sertamendapat perlindungan politik luar biasa darikekuatan militer dan polisi Pemerintah HindiaBelanda.Pertanian kecil perseorangan milikkaum tani yang berproduksi untuk kepentingansendiri mengalami kemerosotan besar. Barang-barang jadi diimpor dan mendominasi pasardalam negeri, utamanya tekstil dan alat-alatkebutuhan rumah tangga dan sehari-hari yangsebelumnya dilayani oleh usaha kerajinan keciltradisional. Seluruh unsur-unsur di atasmenyediakan syarat-syarat kematian bagiperkembangan tenaga produktif di HindiaBelanda dan menggaris takdirnya sebagainegeri penyedia bahan mentah pertanian dantambang, menjadi pasar bagi barang-barangjadi, dan lebih fundamental adalah menjadipasar bagi kapital finans milik imperialis duniadalam bentuk investasi dan utang. Harapanuntuk pembentukan kapital di Hindia Belandalenyap, klas-klas borjuasi harus menyediakandirinya menjadi agen investasi dan utang dariimperialis agar dapat berkembang menjadiborjuasi besar di Hindia Belanda.“Seluruh perkebunan tebu dan pabrikgula yang dibangun diarahkan untukmemenuhi pasar internasional, hanya3% dari keseluruhan produksi guladiperuntukkan bagi Hindia Belanda.Demikian pula dengan komoditasperkebunan lainnya seperti kapas,tembakau, nila dan indigo.”Seluruh perkebunan tebu dan pabrikgula yang dibangun diarahkan untukmemenuhi pasar internasional, hanya 3% darikeseluruhan produksi gula diperuntukkan bagiHindia Belanda. Demikian pula dengankomoditas perkebunan lainnya seperti kapas,tembakau, nila dan indigo.Perkembangan kapitalisme monopoliyang pesat mendorong imperialis Belandamemperkuat kedudukannya di pulau-pulaubesar lainnya. Dengan kekuatan militer besardan dukungan finansial yang sangat besar,i m p e r i a l i s B e l a n d a m e m p e r c e p a tpenaklukannya secara penuh atas Acehmelalui perang Aceh yang sangat kejam,penaklukan Bali melalui Perang Puputan,penaklukan di Kalimantan melalui PerangBanjar, Penaklukan Lombok dan Sumbawaserta keseluruhan Nusa Tenggara. Untukselanjutnya daerah-daerah tersebut dibukakonsesi besar-besaran eksploitasi sumber dayaalam utamanya perkebunan besar berbagaikomoditas dan pertambangan minyak bumi,batu bara dan gas serta berbagai bahanmineral lainnya sesuai dengan kebutuhannegeri imperialis.Perkebunan tembakau yang sangatluas dibangun di sepanjang pantai timurSumatera. Hanya dalam tempo beberapatahun saja produksinya mencapai empat kalilipat produksi perkebunan tembakau di Jawa.Seiring dengan meningkatnya kebutuhan atasminyak dan ban kendaraan bermotor, di HindiaB e l a n d a , p e n a n a m a n k a r e t d a n11JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  19. 19. pertambangan minyak digencarkansedemikian rupa. Pemerintah jajahanmemberikan konsesi luas bagi karet diSumatera dan Jawa dan serta melakukanpenambangan minyak di Langkat. Di akhirabad 19 perkebunan karet besar mulai berdiriseperti Anglo Sumatra Rubber Company Lt,Java Rubber Onderneming Mij, British SumatraRubber Estate, Sabang Rubber OndernemingMij, Verenigde Java Onderneming Mij, danBandar Sumatra Rubber Mij.“Di akhir abad 19 perkebunan karetbesar mulai berdiri seperti AngloSumatra Rubber Company Lt, JavaRubber Onderneming Mij, BritishSumatra Rubber Estate, Sabang RubberOnderneming Mij, Verenigde JavaOnderneming Mij, dan Bandar SumatraRubber Mij.”Seluruh fundasi sistem ekonomi semi-feodal ini praktis tidak berubah secaramendasar dalam periode yang panjang.Memasuki periode revolusi nasional 1945,secara ekonomi dan politik juga tidak adapemutusan yang signifikan atas sistem ini baikmelalui perundingan damai maupun kebijakan“nasionalisasi palsu” dalam periodepemerintah Sukarno karena programnasionalisasi hanya menyasar perusahaanasing yang kalah selama Perang Dunia ke-2.Pada masa berikutnya, nasionalisasi seluruhperusahaan asing hanya jatuh ke tangankekuatan militer kanan dan negara, berikutnyakembali lagi ke tangan imperialis dalamperiode Suharto.Pada tahun 1967, Suharto mulaimenjalankan rencana-rencana ekonominya.Dimulai dengan pencabutan atas seluruhregulasi negara yang menghambat jalannyaekspor kapital milik imperialis ke Indonesia, danmenggantikannya dengan regulasi baru yangsangat pro-imperialis dan anti-rakyat. Yaituantara lain Undang-Undang PenanamanModal Asing (UU PMA No.1 tahun 1967),Undang-Undang Penanaman Modal DalamNegeri (UU PMDN No. 6 th 1968), Undang-Undang Pertambangan No.11 th 1967,Undang-Undang Kehutanan No.5 th 1967,Undang-Undang Transmigrasi No.3 th 1972.Seluruh kebijakan dan regulasi yang melindungikaum tani dan klas buruh dan hak-hak ekonomirakyat Indonesia secara umum dicabut ataudinyatakan tidak berlaku. Undang-undangyang memiliki kaitan langsung denganlandreform semuanya dicabut dan dinyatakantidak berlaku. Sementara Undang-UndangPokok Agraria no.5 th 1960 yang memiliki aspekmembela perkebunan besar dan dapatdipergunakan sebagai kedok oleh Suhartosengaja dibiarkan hidup sebagai tanpa aturandan perangkat pelaksana.Pada masa Suharto bangsa danm a s y a r a k a t I n d o n e s i a m e n g a l a m ikemunduran ekonomi yang luar biasa. Cita-cita untuk membebaskan dirinya daricengkeraman imperialis harus berhadapandengan kebijakan ekonomi Suharto dan OrdeBarunya yang didukung penuh ImperialismeAS. Tidak berselang lama setelah regulasi ituditetapkan dengan pengaturan Bank Duniadan IMF, perusahaan monopoli pertambanganraksasa berdatangan dan mengikat kontrakjangka panjang dengan Suharto. YaituFreeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal,Exxonmobile, Stanvac berdatangan danmenguras kekayaan minyak bumi, gas danbatu bara di Indonesia sejak tahun 1967.Beberapa imperialis lain yang menjadi sekutuAS setelah perang dunia ke-2 juga tidakketinggalan. Imperialis Jepang bertugasmembangun infrastruktur seperti jalan raya,jembatan, pelabuhan laut, listrik danmembangun berbagai industri rakitan otomotifdi Indonesia sejak tahun 1970-an awal.“Cita-cita untuk membebaskan dirinyadari cengkeraman imperialis harusberhadapan dengan kebijakanekonomi Suharto dan Orde Barunyayang didukung penuh Imperialisme AS”Untuk mendominasi kebijakanekonomi Indonesia, Imperialis AS tidak hanyamenggunakan IMF dan Bank Dunia, tetapi ASmengambil inisiatif membentuk persekutuankapital bagi Indonesia dengan imperialislainnya yaitu Inter-Governmental Group ofIndonesia (IGGI) bersama dengan KerajaanBelanda pada tahun Februari 1967. Pada tahun1969 Indonesia secara resmi menjadi anggotaBank Dunia, IMF, Asian Development Bank.Dengan sokongan kapital pertama dalambentuk utang $325 juta US, imperialisme ASmengontrol Indonesia secara ekonomi agartidak dapat membangun Industri nasionalnyasendiri. Dengan kata lain ia harus setia menjadipenghasil bahan mentah pertanian maupunpertambangan untuk ekspor, sementarakebutuhan dalam negeri diatur sedemikianrupa dari impor dan beberapa barang12SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  20. 20. kebutuhan yang dapat dirakit lebih murah diIndonesia dapat didirikan khususnyamanufaktur dengan teknologi rendahan yangselalu dikontrol perkembangannya. Dengandominasi tersebut, imperialis AS memastikannegeri ini tidak dapat menggunakan kekayaanalam dan penduduknya yang sangat besaruntuk menjadi negeri industri yang besar didunia.Skema imperialis AS mempertahannegeri ini sebagai negeri setengah jajahan dansetengah feodal mendapatkan sukses besar.Indonesia selama pemerintahan Suhartohanya bergantung hidup dari pemberian izinHak Penguasahaan Hutan (HPH) di hutan luasSumatera dan Kalimantan sejak tahun 1967untuk kepentingan ekspor; melanjutkan sistemekonomi penjajah ia membangun perkebunanbesar di Jawa, Sumatera, Kalimantan danS u l a w e s i s e j a k a w a l t a h u n 1 9 7 0 - a n ;pertambangan minyak bumi dan gas; dandengan bantuan imperialis membangunbeberapa industri rakitan otomotif, elektronikdan tekstil di dalam negeri. Hingga saat iniIndonesia tidak dapat membuat mesin palingsederhana sekali pun karena bahan mineraluntuk produksi baja dan teknologi permesinandikontrol oleh imperialisme AS.“Hingga saat ini Indonesia tidak dapatmembuat mesin paling sederhanasekali pun karena bahan mineral untukp r o d u k s i b a j a d a n t e k n o l o g ipermesinan dikontrol oleh imperialismeAS.”IV. Program Reforma Agraria palsu di BawahPemerintah SBYPasca pemerintahan fasis Suharto, kebijakansenada seirama terus berlangsung hinggaperiode pemerintah SBY sekarang ini. LahirnyaUU Penanaman modal no. 25/2007, UUMinerba No. 4/2009, Undang-Undang (UU)Perkebunan No.18 tahun 2004, UU No.41 tahun2009 tentang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan dan PeraturanPemerintah (PP) No.18 tahun 2010 tentangBudidaya Tanaman. Perampasan tanah didalam sektor kehutanan juga dibentengidengan landasan hukum UU No.41 tahun 1999.Perampasan tanah untuk menunjang proyekinfrastruktur menggunakan UU PengadaanLahan 2011.Seluruh instrumen hukum tersebutmenyediakan landasan yang kokoh bagiimperialisme secara sah dan resmi untukmengeksploitasi kekayaan alam dan rakyatI n d o n e s i a . P e r a n a n n e g a r a m e l a l u ipemerintah Republik Indonesia sangat terangmelayani kepentingan imperialisme secaraekonomi, politik, kebudayaan hingga militer.Pemerintah Republik Indonesia sendiri telahmendefinisikan seluruh aset dan investasiimperialis sebagai obyek vital yang dilindungioleh hukum dan dijaga polisi-militer secaralangsung.Pemerintahan SBY jelas pemerintahanti landreform sejak berkuasa pada tahun2004. Ia telah mengeluarkan kebijakanlandreform palsu untuk memperkuat dominasiimperialisme atas penghisapan feodal yangberlangsung di Indonesia melalui klas borjuasibesar komprador, tuan tanah dan kapitalisb i r o k r a t . P r o g r a m l a n d r e f o r m p a l s upemerintahan SBY yang utama adalahProgram Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)dan Revitalisasi Pertanian, Kehutanan danPerikanan. Seluruh program ini mengacu padaprogram Bank Dunia di Indonesia termasukLand Administration Project (LAP) yang telahdijalankan sejak pemerintahan MegawatiSukarno Putri. Sebuah program sangat biadabberkedok program sertifikasi murah namunm e n y i m p a n t u j u a n j a h a t u n t u kmempermudah perampasan tanah milik kaumtani, menjadikan tanah sebagai komoditasserta jaminan utang pada perbankan (kapitalfinans).P r o d u k s i p e r t a n i a n y a n gbersandarkan pada monopoli tanah luas yangmenjalankan berbagai bentuk dan variasipenghisapan feodal tetap menjadi andalanutama negara dan gantungan hidup bagimayoritas rakyat. Sekitar 40 juta tenaga kerjaterserap pada usaha pertanian ini, yangdalam keadaan sekarang, telah terbagidalam dua kategori besar yaitu perkebunanbesar monopoli milik tuan tanah dan pertanianberskala kecil yang dimiliki oleh rakyat,utamanya untuk tanaman pangan. Keduacabang produksi pertanian tersebut beradadalam dominasi imperialisme dan menjadisumber keuntungan yang luar biasa baikmelalui operasi oligarki finansialnya dan sistemperdagangan monopoli yang merekalakukan.13JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  21. 21. “Selama SBY memerintah, ekspansiperkebunan sawit, perkebunan kayuuntuk bubur kertas (pulp) dan tebumegalami peningkatan berlipat-lipat.”Melalui program land reform palsutersebut, pemerintahan SBY terus memperluaspenguasaan tanah mengandalkan regulasinegara yang berpihak pada tuan tanah besardan penanaman kapital milik imperialis dantindasan militer, polisi dan milisi bayaran.Selama SBY memerintah, ekspansi perkebunansawit, perkebunan kayu untuk bubur kertas(pulp) dan tebu megalami peningkatanberlipat-lipat. Hutan tropis primer yang sangatkaya vegetasi tumbuhan dan hewan, hutangambut dan rawa di samping menjalankansecara kontinyu perampasan tanah milik kaumtani dengan berbagai metode sepertiPerkebunan Inti Rakyat (PIR) dan KKPA. Padamasa pemerintahan fasis Suharto perkebunansawit seluas 5 juta hektar dan telahberkembang menjadi 15 juta hektar saat ini.Demikian pula dengan perkebunan kayumeningkat tajam seiring dengan dijadikannyabubur kertas sebagai komoditas eksporprioritas negara. Bila di zaman Suhartoperkebunan-perkebunan tersebut hanyamassif di Jawa dan Sumatera, maka sejakzaman pemerintahan SBY, sebagaian besarlahan eks HPH di Kalimantan, Sulawesi danPapua menjadi tempat ekspansi primadona.P e r l u a s a n k e p e m i l i k a n t a n a hmonopoli oleh tuan tanah disokong olehkapital finans imperialis berbanding terbalikdengan penguasaan rakyat atas tanah yangterus menyempit. Di Jawa, kepemilikan kaumtani atas tanah rata-rata 0,35 hektar, turunsecara kontinyu dari 0,5-1 hektar di erasebelumnya. Demikian pula dengan kaum tanidi Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sekalipunmereka berdiam di pulau yang sangat besardan jarang penduduk, kepemilikan kaum taniatas tanah terus mengalami kemerosotan darisebelumnya rata-rata 2 hektar mejadi rata-rata 1 hektar. Tanah-tanah petani plasmayang terintegrasi dalam tanah monopoli miliktuan tanah hampir dipastikan bukan milik kaumtani lagi. Dengan berbagai manipulasiterselubung maupun represif, tanah-tanah-tanah tersebut telah berpindah tangan karenakelicikan tuan tanah dan bank pendukungdana perkebunan. Pemerintahan SBY terusberusaha memperkecil kepemilikan kaum taniatas tanah dengan berbagai regulasip e n g a d a a n t a n a h u n t u k p r o y e kpembangunan khususnya infrastruktur.Liberalisasi perdagangan komoditaspertanian di bawah pemerintahan SBY tetapmenjadi prioritas utama. Dimulai denganpencabutan subsidi terhadap harga saranapertanian seperti pupuk dan bibit, subsidi atasharga komoditas kaum tani juga dihapus dandikorup oleh para kapitalis birokrat yangberurusan langsung dengan komoditaspangan maupun non pangan seperti BULOGdan unit pelaksana teknis pertanian dalambirokrasi negara. Gula, beras, kedelai, jagungdan berbagai tanaman pangan lainnya samasekali tanpa subsidi negara dan dalam waktubersamaan produk impor masuk dengan beamasuk 0%. Sementara itu produk pertanianmiliki imperialis Amerika Serikat, Uni Eropa danJepang adalah produk bersubsidi besar,dibiayai seluruh proses eksportasinya keIndonesia, serta diproteksi dari barang yangsama dari luar dengan bea masuk mencapai50%.“Peta Pertambangan Indonesia yangdibuat di era pemerintahan MegawatiSukarno Putri dimanfaatkan olehpemerintahan SBY untuk menariksebesarnya kapital imperialis di sektorpertambangan.”D i b a w a h p e m e r i n t a h a n S B Y ,Indonesia menjadi surga bagi penanamankapital finans milik imperialis. Uang-uangnyaditanam selain dalam perkebunan sepertidijelaskan di atas, juga dalam pertambanganbesar, dalam bank-bank dan berbagai institusikeuangan non bank, dan utang berbungatinggi. Pemerintahan SBY adalah pemerintahanti industri nasional. Bangsa dan rakyatIndonesia kehilangan syarat-syarat untukmenjadi negara industri maju karena seluruhbahan mentah pertanian dan tambang,energi, dan tenaga kerja Indonesia diabdikanuntuk kepentingan imperialis. Selain pertanian,dominasi terbesar dari imperialismeberlangsung dalam sektor pertambangan.Pertambangan minyak, gas, batubara, anekalogam menjadi andalah pemerintah SBY untukmengatasi defisit anggarannya. Di bawahpemerintahan SBY penguasaan imperialisterhadap pertambangan mencapai 85,4%dari seluruh konsesi minyak dan gas. PetaPertambangan Indonesia yang dibuat di erapemerintahan Megawati Sukarno Putri14SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  22. 22. dimanfaatkan oleh pemerintahan SBY untukmenarik sebesarnya kapital imperialis di sektorpertambangan. Dengan kedok menutupid e fi s i t a n g g a r a n b e l a n j a n e g a r a ,pemerintahan SBY berusaha meningkatanproduksi minyak dan gas serta sumber energialamiah yang penting seperti batubara.Perusahaan tambang besar milik imperialis ASdan imperialis asing lainnya sepertiExxonMobile oil, Chevron, British Petrolium,Santa fe, Santos, menguras minyak bumi, gasalam dan batubara. PT Freeport McMoran,Inco, Newmont, Unocal menguras berbagaibiji besi, emas, nikel, bauksit dan berbagaibahan mineral industri lainnya.V. Jalan Keluar Tunggal: Landreform SejatiAkar masalah monopoli tanah danseluruh kekayaan agraria bersumber pada tigamasalah pokok rakyat Indonesia, yakni:imperialisme, feodalisme dan kapitalismebirokrat. Imperialisme secara langsung telahmenciptakan klas-klas reaksi di dalam negeriyakni borjuasi komprador dan tuan tanah yangmengontrol negara Republik Indonesia.Imperialisme juga melahirkan pemerintahboneka sebagai mesin politik yakni jajarankapitalis birokrat sipil dan militer yang melayanikepentingan imperialis. Perjuangan rakyatIndonesia yang mendambakan Indonesiabaru yang bebas, demokratis, kuat dansejahtera harus terlebih dahulu mengalahkantiga musuh pokok rakyat tersebut. Tanpamenghancurkan batu gunung beban tersebutmaka mustahil melahirkan Indonesia baru.“Landreform sejati adalah jawabantunggal bagi sistem masyarakatsetengah jajahan dan setengah feodalk a r e n a m e m u t u s b a s i s s o s i a lp e n g h i s a p a n i m p e r i a l i s m e d iIndonesia.”Perjuangan untuk menghentikanmonopoli tanah dan seluruh sumber kekayaanalam kemudian mengembalikan padapemiliknya yakni rakyat Indonesia merupakanperjuangan yang mutlak dilakukan.Landreform sejati adalah jawaban tunggalbagi sistem masyarakat setengah jajahan dansetengah feodal karena memutus basis sosialpenghisapan imperialisme di Indonesia. Tujuanutamanya Landreform sejati adalahmeniadakan pengisapan feodal dan semifeodal atas kaum tani yang luas di pedesaan.Karena itu kaum tani menjadi kekuatan pokokdari perjuangan atas pelaksanaan landreformsejati. Program minimum landreform sejatimeliputi penurunan sewa tanah secarabertahap, menghapuskan segala bentukperibaan, menaikkan upah buruh tani –termasuk buruh tani yang bekerja pada tanahperkebunan yang dikelola secara kapitalis,menurunkan harga input dan outputpertanian, serta menaikkan harga danmelindungi produk pertanian rakyat Indonesia.Sedangkan program maksimum landreformsejati adalah pelaksanaan penghapusanpengisapan feodal dan semi feodal denganmelakukan distribusi tanah bagi buruh tani danpetani miskin, pengelolaan pertanian (inputdan output) secara mandiri, modernisasipertanian yang dilayani oleh industri nasional,dan pada tahap berikutnya adalahkolektifikasi pertanian.Penghapusan pengisapan feodal dansemi feodal serta kembalinya seluruhkekayaan alam ke tangan rakyat menjadisyarat pokok bagi program industrialisasinasional di Indonesia. Tanpa landreform sejatimustahil terbangun industri nasional yang kuat,mustahil juga membangun demokrasi sejati.Untuk menjamin hari depan yang gilangg e m i l a n g m a k a m u t l a k m e n u n t u tkepemimpinan klas buruh dalam pelaksanaanlandreform sejati. Karena itu, masalahlandreform sejati bukan hanya aspirasi kaumtani semata namun juga klas buruh, semiproletar, borjuis kecil, borjuasi nasional – seluruhrakyat Indonesia yang anti feodal dan antiimperialis.15JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  23. 23. Catatan Kaki1. Penulis adalah Researcher Program Agrariapada The Institute for National and DemocracyStudies (INDIES). Korespondensi bisa dilakukanmelalui alamat email: holaprab@yahoo.com2. Watak khusus imperialisme: (1) Imperialismeadalah kapitalisme monopoli, (2) Imperialismeadalah kapitalisme yang membusuk danparasit, (3) Imperialisme adalah kapitalismeyang sekarat. Lihat V. I. Lenin dalam bukuImperialism, The Highest Stage of Capitalism,Progress Publisher, Moscow, 1975.3. Lihat pidato Leon Panetta, SekretarisPertahanan AS di Hotel Shangri-la, Singapura, 2Juni 2012. Isi pidato bisa diunduh di:http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=16814. Samir Amin, Beyond US Hegemony? Assesingthe Prospects for a Multipolar World, StrategicInformation Research Development (SIRD),Malaysia, 2006. hal 4.5. H.W. Deandels, Gubernur Jenderal 1808-1811; Thomas S. Raffles, Gubernur Jenderal1811-1816; van den Bosch, Gubernur Jenderal1830-1870, Jenderal Komisioner 1823-1833.6. Gunawan Wiradi, dalam pengantar Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupandan Kemakmuran Rakyat, Lapera PustakaUtama, 2001, hal. 7.7. Penulis perlu memberikan sedikit keterangan,bahwa sebelum pemberlakuan cultuurstelseloleh van den Bosch 1830, masa sebelumnyatelah dikenal Sistem Kuota yang Ditentukan(contingenten) dan Sistem Penyerahan paksa(gedwongene leveringen) yang diberlakukanselama periode VOC sekitar awal abad 17s a m p a i a k h i r a b a d 1 8 .8. Supeno, Sejarah Ringkat Gerakan RakyatIndonesia untuk Kebebasan, 1982, hal 7.9. Raffles, Sir Thomas Stamford, The History ofJava, London, 1817, hal. 138 & 107.10. Gunawan Wiradi, ibid.11. Knight, G.R, Capitalism and ColonialProduction, Hamza Alavi (editor), Croom Helm,London & Canberra, 1982, hal 23.12. Adrian Vickers, A History of ModernIndonesia, Cambridge University Press, hal 16.13. Lenin, V.I, Imperialism, The Highest Stage ofCapitalism, Progress Publisher, Moscow, 197514. Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesiadalam Transisi, Studi Perubahan Sosial, PenerbitTiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal 71.15. Dikutip dari Gunawan Wiradi, ibid.16SistemMasyarakatSetengahJajahandanSetengahFeodal:AkarSejatiMonopoliTanahdanSumberKekayaanAlam
  24. 24. Daftar PustakaAdrian Vickers, A History of Modern Indonesia,Cambridge University Press, New York, 2005.Boeke, J.H, Economics and economic Policy ofDual Societies as Exemplified by Indonesia,Haarlem, 1953.Geertz, C, Agricultural Evolution. The Process ofEcological Change in Indonesia, University ofCalifornia Press, 1963.Gunawan Wiradi, dalam kata pengantarPrinsip-prinsip Reforma Agraria JalanPenghidupan dan Kemakmuran Rakyat,Lapera Pustaka Utama, 2001.Knight, G.R, Capitalism and ColonialProduction, Hamza Alavi (editor), Croom Helm,London & Canberra, 1982.Jean Gelman Taylor, Indonesia, Peoples andHistories, Yale University Press, 2003.M. Tauchid, Masalah Agraria, I, PenerbitTjakrawala, 1952M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Penerbit PT Serambi Ilmu Semesta,Jakarta, 2008.Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, DinamikaPerjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist-KPA-Pustaka Pelajar, 1999.Supeno, Sejarah Singkat Gerakan RakyatIndonesia untuk Kebebasan, 1982, tidakdipublikasikan.Samir Amin, Beyond US Hegemony? Assesingthe Prospects for a Multipolar World, StrategicInformation Research Development (SIRD),Malaysia, 2006.Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi(Penyunting), Dua Abad Penguasaan Tanah,Pola Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masake Masa, Yayasan Obor Indonesia dan PT.Gramedia Jakarta, 1984.Thomas Stanford Raffless, The History of Java, volI edisi kedua, London, John Murray, AlbemarleStreet. Gilbert and Rivingtone, Printers, 1817.V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage ofCapitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975.Wertheim, Wim F. Dunia Ketiga Dari dan Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif,Het Spinhuis, 1997, diterjemahkan oleh IraIramanto.Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesia dalamTransisi, Studi Perubahan Sosial, Penerbit TiaraWacana, Yogyakarta, 199917JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  25. 25. BUMN Sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan1Oleh : Dani SetiawanAbstraksiArtikel ini akan memeriksa tentang peran dankedudukan BUMN dalam perekonomian diIndonesia sebagaimana amanat UUD 1945pasal 33. Perhatian utama tulisan ini akandifokuskan menjelaskan tujuan utamapengelolaan BUMN sebagai instrumenekonomi kerakyatan dan ditujukan bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akantetapi, keberadaan BUMN dianggap memilikitata kelola yang buruk serta cenderungmenjadi alat kekuasaan dan terancam olehkebijakan privatisasi.Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana posisiBUMN sektor perkebunan di Indonesia dalamperekonomian nasional. Perkembanganlanskap perekonomian global serta tantanganinternal yang dihadapinya, menuntutperusahaan perkebunan ini meningkatkanperanannya dalam perekonomian danmenjalankan tugas sebagai instrumen negaradalam praktek ekonomi kerakyatan di sektorperkebunan. Pembentukan Holding Companydengan menggabungkan 15 perusahaanperkebunan negara merupakan tantangansendiri bangaimana peran perusahaan ini kedepan dalam menjawab dinamika internaldan eksternal dalam lingkup sosial, ekonomidan keamanan manusiawi. Dalam kesimpulan,penulis menyebutkan bahwa pendelegasianwewenang pengelolaan kepada BUMNperkebunan belum disertai dengan mandatyang tegas dalam melaksanakan amanatkonstitusi.Kata Kunci: BUMN, UUD 1945 pasal 33, EkonomiKerakyatan, PerkebunanAbstracsThis article will examine the role and position ofSOEs in the Indonesian economy, as mandatedby the UUD 1945, Article 33. The main concern ofthis paper will focus on explaining the mainpurpose of management of SOEs as aninstrument of the economic democracy andaimed for the maximum prosperity of thepeople. However, the existence of SOEsconsidered to have poor governance andtends to be an instrument of power andthreatened by privatization policies.This paper also describes how the position ofstate-owned plantation sector in the nationaleconomy. Developments in global economiclandscape as well as internal challenges itfaces, demanding the company to increas itsrole in the economy and as an instrument of thestate in carrying out the practice of economicdemocracy in the plantation sector.Establishment of Holding Company bycombining 15 state plantation firms ownchallenges and how the role of this company inanswering internal and external dynamics in thesocial, economic and human security. Inconclusion, the authors stated that thedelegation of authority to the management ofstate-owned plantations have not beenaccompanied by a clear mandate toimplement the constitutional purposes.Keywords: SOEs, UUD 1945 article 33, EconomicDemocracy, PlantationLatar BelakangDalam Undang Undang Dasar 1945Republik Indonesia pasal 33, terdapat cita-citayang tertanam untuk mendorong kedaulatanrakyat dalam perekonomian nasional. Dimanahal tersebut merupakan dasar perekonomianyang semakin jauh dari sifat individualisme dansemakin dekat kepada kolektivisme. Secarahistoris, gagasan ini didorong sebagai carauntuk merombak struktur ekonomi kolonialyang diwariskan hingga masa kemerdekaan.Sebagaimana dikemukakan Soekarno, meskikemerdekaan Indonesia dianggap sesuatu19JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  26. 26. yang menjanjikan, akan tetapi belum pastim e n e n t u k a n p e r b a i k a n h i d u p d a nkesejahteraan rakyat bilamana sistem1kapitalisme dan imperialisme masih bertahan .Dari sudut ini, penyelidikan mengenaiperan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulaidilakukan. Salah satu aktor dalam ekonomiIndonesia yang dibentuk segera setelahkemerdekaan Indonesia dan tetap bertahanhingga saat ini. BUMN berperan sebagai alatnegara untuk melakukan penguasaan danpengelolaan terhadap kekayaan negara danmemiliki fungsi dalam penyediaan kebutuhanrakyat. Sehingga pada akhirnya negara dapatmemenuhi kewajiban konstitusionalnya untukmendistribusikan hasil dari pemanfaatankekayaan nasional bagi kemakmuran seluruhrakyat Indonesia.“BUMN berperan sebagai alat negarauntuk melakukan penguasaan danpengelolaan terhadap kekayaannegara dan memiliki fungsi dalampenyediaan kebutuhan rakyat.”Meski demikian, perkembangan BUMNtidak sepenuhnya sesuai dengan harapan.BUMN menghadapi sejumlah persoalan yangbersifat internal maupun eksternal. Di antarayang sering dikemukakan adalah rendahnyatata kelola di dalam tubuh BUMN sehinggamenimbulkan kerugian bagi negara. Situasi inisecara struktural banyak disebabkan olehdesain kelembagaan BUMN yang cenderungmenjadi alat kekuasaan dan dimanfaatkanuntuk kepentingan pribadi dan kelompok.Selebihnya, banyak persoalan BUMN jugadisebabkan birokrasi pemerintah yangmenghambat budaya kerja BUMN yang efektifdan efisien. Perusahaan negara ini juga masihharus menghadapi berbagai persoalan sosialdan ekologi misalnya persoalan pencemaranlingkungan dan konflik lahan.“Privatisasi seolah menjadi satu-satunyaobat mujarab bagi pelaksanaanreformasi pengelolaan BUMN”Akan tetapi, eksistensi BUMN jugamendapat ancaman dengan masih kuatnyakeinginan sejumlah pihak untuk memaksakanprivatisasi BUMN. Sebagaimana dapat dilihatdengan masih tetap dicantumkannya posprivatisasi dalam struktur penerimaanpembiayaan dalam APBN. Privatisasi seolahmenjadi satu-satunya “obat mujarab” bagipelaksanaan reformasi pengelolaan BUMN.Bahkan pelaksanaan privatisasi secara masifsebagai persyaratan utang IMF, ADB, dan BankDunia, telah berhasil menciutkan jumlah BUMNdan memperbesar porsi modal asing dalampenguasaan sektor ekonomi di Indonesia.Salah satu BUMN yang sering menjadisasaran kritik adalah perusahaan-perusahaanyang bergerak di sektor perkebunan.Perusahaan negara yang merupakan hasil darikebijakan nasionalisasi perusahaan asing padamasa orde lama ini, menjadi salah satu sumberinefisiensi dalam tubuh BUMN. Bahkankeberadaannya telah menimbulkan persoalansosial di tengah masyarakat. Pada bulan Maret2012, Pemerintah menggabungkan 14 PTPerkebunan Nusantara (PTPN) dan PT RajawaliNusantara Indonesia (RNI) dengan membentukholding company. Diperkirakan total aset yangdimerger mencapai Rp50 triliun dengan potensimeraup laba bersih sekitar Rp5,3 triliun pada2tahun 2012 . Strategi ini diharapkan mampumenjawab masalah produktivitas dankemampuan leverage yang rendah sertatuntutan untuk memberi kontribusi optimal bagi3negara . Di sisi lain, BUMN perkebunan jugatengah menghadapi persoalan pelik sepertibanyaknya sengketa lahan dengan rakyatyang terjadi di hampir seluruh wilayahoperasinya.Mencermati perkembangan BUMNdewasa ini serta berbagai persoalan yangtengah dihadapinya, pertanyaan pentingyang relevan untuk diajukan adalah apakahs e s u n g g u h n y a m i s i d a n t u j u a npenyelenggaraan BUMN dalam konstitusi?Serta bagaimana posisi dan peran BUMN sektorPerkebunan dalam Perekonomian nasional?Tulisan ini bermaksud untuk menjawab duamasalah di atas sekaligus mencoba untukmengeksplorasi perdebatan yang muncul diseputar masalah tersebut. Untuk itu, tulisan iniakan dibagi menjadi tiga bagian. Bagianpertama akan membahas secara singkatperkembangan BUMN selama ini serta perandan kedudukan BUMN dalam sistem ekonomi diIndonesia. Bagian kedua dalam tulisan ini akanmengulas tentang tata kelola BUMNperkebunan dan posisinya dalam konstitusi.Bagian ketiga akan ditutup dengankesimpulan.II. Sejarah BUMNKeberadaan BUMN dalam perekonomianI n d o n e s i a t e l a h d i m u l a i s e j a k a w a l20
  27. 27. kemerdekaan dengan dibentuknya sejumlahperusahaan. Diantaranya yaitu Bank NegaraIndonesia 1946, Bank Industri Negara (BIN),Perusahaan Dagang Pusat (Central TradingCompany), Perusahaan Pelayaran Nasional(PELNI), Garuda Indonesia Airways (GIA), danDjawatan Angkutan Mobil Republik Indonesia4(DAMRI) . Jumlah perusahaan BUMNmengalami peningkatan sangat pesat ketikaterjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957-1958.Tindakan ini dilakukan terhadap perkebunanBelanda, Bank, dan beberapa perusahaanBelanda lainnya sebagai reaksi darimemuncaknya sengketa Irian Barat. Sebuahcatatan bahkan menyebutkan, lebih dari 400perusahaan perkebunan/pertanian telah5diambilalih dalam kebijakan nasionalisasi ini .H a l i n i k e m u d i a n d i i k u t i d e n g a npengambilalihan perusahaan-perusahaanmilik Inggris, Amerika dan negara-negara Baratlainnya pada periode 1963-1965.“Pengambilalihan ini merupakanpukulan keras bagi modal asing diIndonesia dan berhasil mengubahsusunan ekonomi secara fundamental.”Pengambilalihan ini merupakanpukulan keras bagi modal asing di Indonesiadan berhasil mengubah susunan ekonomisecara fundamental. Hal itu meliputiperubahan kepemilikan 90% hasil perkebunan,60% perdagangan luar negeri, 246 pabrik dantambang, juga sejumlah bank serta berbagai6macam industri jasa . Tindakan perubahankepemilikan oleh negara ini juga ditenggaraiakibat kaum kapitalis pribumi terbukti masihterlalu lemah untuk mengelola perusahaan-perusahaan warisan kolonial ini. Sebagaimanadiketahui karena pada mulanya pemerintahsendiri ragu untuk mengambilalih perusahaan-perusahaan ini setelah dimulai dengan aksipengambilalihan spontan yang dilakukan olehserikat buruh. Hingga sampai dikeluarkannyadekrit presiden tahun 1959 sebagai permulaanmasa ekonomi dan demokrasi terpimpin,perusahaan-perusahaan negara ini mulaimenjadi alat kebijaksanaan negara.Pada tahun 1980-an, Indonesia7memiliki lebih dari 200 perusahaan BUMN .Termasuk perusahaan-perusahaan besar yangmendominasi sektor ekonomi strategis, sepertiPertamina, Garuda Indonesia, perbankan, danperusahaan telekomunikasi. Pada tahun 1991,total produksi yang dihasilkan BUMN mencapai15 persen dari total PDB dengan kepemilikanaset sebesar Rp200 triliun. Pada tahun 2011,jumlah BUMN mengalami penurunan hinggahanya sekitar 141 perusahaan dan kepemilikannegara minoritas di 15 perusahaan. Total asetyang dimiliki BUMN hingga tahun 2011berjumlah Rp2.926 triliun dan berkontribusikepada negara dalam bentuk pembayarandeviden dan pajak diproyeksikan sebesar8Rp143,7 triliun . Meningkat dari tahunsebelumnya, dimana sumbangan BUMNdalam APBN berjumlah Rp129,8 triliun, yang9terdiri dari pembayaran pajak dan deviden .Namun, dari total aset BUMN tersebut,belum seluruhnya dimanfaatkan secaraoptimal guna menghasilkan pendapatan bagiperusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasioreturn on asset (ROA) BUMN yang masih relatifkecil, yaitu sebesar 4,18% dari total aset BUMNyang mencapai Rp2.962 trilliun. Laba BUMNpada akhir tahun 2011 hanya mencapaiRp123.935 triliun, dengan return on equity (ROE)10sebesar 17,28% Dari 141 BUMN yang ada,sebagian besar merupakan perusahaandengan kinerja dan skala usaha yang relatifkecil. Berdasarkan data Kementerian BUMNtahun 2008, sebanyak 25 BUMN (25 BUMNbesar) mempresentasikan 97,16% dari totalaset, 91,73% dari total ekuitas, 86,69% dari totalpenjualan dan 98,11% dari total laba bersihseluruh BUMN.Tabel 1Perkembangan Kinerja BUMNSumber: Kementerian BUMN, 2011.Catatan: Dividen untuk APBN TA 2011 (TB 2010)belum termasuk Dividend saham PT KrakatauSteel Tbk sebesar Rp 956 M yang berasal darikapitalisasi laba Januari s.d September tahun2011 dalam rangka pelaksanaan IPO Dividenuntuk APBNP TA 2012 berasal dari laba tahunbuku 2011 yang saat ini masih dalam prosesRUPS.21Deskripsi/TahunTotal Aktiva (Rp Milyar)Total Ekuitas (Rp Milyar)Total Pendapatan (Rp Milyar)Total Laba Bersih (Rp Milyar)ROAROECAPEX (Rp Milyar)OPEX (Rp Milyar)Dividen (Rp Milyar)*2011 RKAP 20122,962,699717,4241,338,667123,9354.18%17,28%142,3271,226,55128,1713,422,422853,2801,495,689145,5644.25%17,06%217,3831,216,45630,776JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013
  28. 28. III. Peran dan Kedudukan BUMNKenyataan mengenai keberadaanBUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi diIndonesia tidak dapat dipisahkan darikehadiran pasal 33 dalam UUD 1945.Sebagaimana dikemukakan dalam bagianpenjelasan pasal tersebut, “Dalam Pasal 33tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksidikerjakan oleh semua untuk semua di bawahpimpinan atau penilikan anggota-anggotamasyarakat. Kemakmuran masyarakatlahyang diutamakan, bukan kemakmuran orangseorang. Sebab itu, perekonomian disusunsebagai usaha bersama berdasar atas azaskekeluargaan. Bangun perusahaan yangsesuai dengan itu ialah koperasi.”“Tidak banyak penelitian akademik diIndonesia dewasa ini yang memulaipenyelidikan mengenai posisi danp e r a n B U M N d e n g a n m e l i h a tpenjelasan pasal 33 sebagai tujuanutama dari penyelenggaraan ekonominasional”Tidak banyak penelitian akademik diIndonesia deawasa ini yang memulaipenyelidikan mengenai posisi dan peran BUMNdengan melihat penjelasan pasal 33 sebagaitujuan utama dari penyelenggaraan ekonominasional. Melalui penjelasan pasal 33 itu dapatdiketahui bahwa ayat 1, 2, dan 3 pasal 33 UUD1945 merupakan dasar dari demokrasi ekonomiatau Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendakdiselenggarakan di Indonesia. Singkatnya,ketiga ayat dalam pasal 33 UUD 1945 yang aslimerupakan instrumen transformasi ekonomid a l a m m enj a l a nk a n s i s tem ek onom ikerakyatan di Indonesia. Secara historis, haltersebut mengandung pengertian bahwasegala bentuk sistem ekonomi kapitalisme yangberwatak individualisme yang diwariskan padamasa penjajahan, hendak diubah dengansistem ekonomi kerakyatan yang berasaskankekeluargaan (kolektivisme). Hatta (1977),menyebut asas kekeluargaan itu adalah11Koperasi . Meskipun tidak semua bangunperusahaan harus berbentuk koperasi. Disamping koperasi juga terdapat perusahaannegara (BUMN) dan perusahaan swasta. Tetapikedua bangun perusahaan ini harus tetapm e n g i k u t i a s a s k e k e l u a r g a a n d a nkebersamaan atau harus berjiwa koperasi dan12bersemangat koperasi .“ H a t t a ( 1 9 7 7 ) , m e n y e b u t a s a skekeluargaan itu adalah Koperasi.”Terdapat beragam definisi mengenai sisteme k o n o m i k e r a k y a t a n , s a l a h s a t u n y adikemukakan oleh Baswir (2009)“Sistem Ekonomi Kerakyatan adalahsebuah sistem perekonomian yang sangatmenekankan pentingnya partisipasiseluruh anggota masyarakat dalam prosespenyelenggaraan perekonomian.Sehubungan dengan itu, dalam SistemEkonomi Kerakyatan, setiap anggotam a s y a r a k a t t i d a k d a p a t h a n y ad i p e r l a k u k a n s e b a g a i o b j e kp e r e k o n o m i a n . I a a d a l a h s u b j e kperekonomian, yaitu yang memiliki hakuntuk berpartisipasi secara langsungd a l a m p r o s e s p e n y e l e n g g a r a a nperekonomian, serta dalam mengawasiberlangsungnya proses perekonomian13tersebut.”Didasarkan pada definisi ini, makasebuah politik perekonomian yang ditujukanbagi peningkatan peran serta rakyat dalamseluruh kegiatan ekonomi secara tidaklangsung memberi legitimasi bagi campurtangan negara. Dengan demikian dapatd i p a h a m i b a h w a k e d u d u k a n B U M Nmerupakan instrumen campur tangan negaradalam menguasai cabang-cabang produksiyang penting bagi negara serta bumi, air, dansegala yang terkandung di dalamnyasebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan 3UUD 1945. Yang dimaksud dengan dikuasaioleh negara dalam Pasal 33 ayat 2 itu lebihditekankan pada segi dimilikinya hak olehnegara (bukan pemerintah) untuk melakukanpengendalian. Artinya, dengan dikuasainyacabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak tersebut oleh negara, berartinegara memiliki hak untuk mengendalikankegiatannya. “Penyelenggaraannya secaralangsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana—BUMN atau perusahaanswasta, yang bertanggungjawab kepadapemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh14negara.”Pada 21 Desember 2004, dalam amarputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenaipengujian UU Migas Nomor 22/2001, MKmemberikan tafsir atas makna dikuasai olehnegara dengan menyatakan:22
  29. 29. “...pengertian “dikuasai oleh negara”haruslah diartikan mencakup maknapenguasaan oleh negara dalam luas yangbersumber dan diturunkan dari konsepsikedaulatan rakyat Indonesia atas segalasumber kekayaan “bumi, air dankekayaan alam yang terkandung didalamnya,” termasuk pula di dalamnyapengertian kepemilikan publik olehkolektivitas rakyat atas sumber-sumberkekayaan dimaksud. Rakyat secarakolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945memberikan mandat kepada negarauntuk mengadakan kebijakan (beleid)d a n t i n d a k a n p e n g u r u s a n( b e s t u u r s d a a d ) , p e n g a t u r a n( r e g e l e n d a a d ) , p e n g e l o l a a n(beheersdaad), dan pengawasan(toezichthoudensdaad) untuk tujuansebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”Kemudian pada amar putusantanggal 13 November 2012 mengenaipengujian kembali UU Migas, MK kembalimenegaskan kewenangan negara c.qp e m e r i n t a h , m e l a l u i l e m b a g a y a n gdibentuknya (BUMN) untuk menjalankanamanat pasal 33 UUD 1945. Sebagai manad i s e b u t k a n , “ . . . F u n g s i p e n g e l o l a a n(beheersdaad) dilakukan melalui mekanismepemilikan saham (share-holding) dan/atausebagai instrumen kelembagaan, yangmelaluinya negara, c.q. Pemerintah,mendayagunakan penguasaannya atassumber-sumber kekayaan itu untuk digunakanbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Dalam pengertian ini, menjadi jelas bahwapenguasaan negara terhadap “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”dan “menguasai hajat hidup orang banyak”tersebut tetap harus memiliki misi yang jelas,yaitu ditujukan bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Sebab negara sangatmungkin melakukan penguasaan terhadapsumber daya alam secara penuh tetapi tidakmemberikan manfaat sebesar-besarkemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapatmenunjukkan kedaulatan pada sumber dayaalam, namun di sisi lain rakyat tidak serta mertamendapatkan sebesar-besar kemakmuranatas sumber daya alam tersebut.“Salah satu kelemahan mendasar daripenyelenggaraan BUMN saat ini adalahtiadanya penjelasan yang memadaimengenai definisi “cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara”dan “yang menguasai hajat hiduporang banyak” dalam berbagaip e r a t u r a n d a n d o k u m e n r e s m ipemerintah.”Salah satu kelemahan mendasar daripenyelenggaraan BUMN saat ini adalahtiadanya penjelasan yang memadaimengenai definisi “cabang-cabang produksiyang penting bagi negara” dan “yangmenguasai hajat hidup orang banyak” dalamberbagai peraturan dan dokumen resmipemerintah. Bahkan sebaliknya, sebagaimanadilihat dalam UU Keuangan Negara dan UUBUMN justeru dengan sengaja mengatursecara khusus mengenai privatisasi BUMN. Satu-satunya penjelasan yang bisa ditemui adalahp e n g e r t i a n p e m e r i n t a h m e n g e n a i“menyangkut hajat hidup orang banyak,”dimana hal tersebut tetap harus dipertahankankepemilikan mayoritas negara pada BUMNtersebut. Sedangkan terhadap BUMN yangbidang usahanya atau produk/jasa yangdihasilkan tidak termasuk dalam kategori“menyangkut hajat hidup orang banyak”,maka kepemilikan Negara pada BUMNtersebut dapat dipertimbangkan untuk tidakmayoritas atau bahkan dilepas (divestasi),tertutama untuk sektor-sektor atau BUMN yangdirasakan Negara tidak perlu lagi ikut sertadalam sektor usaha tersebut.A d a p u n k r i t e r i a B U M N y a n g“menyangkut hajat hidup orang banyak”mencakup beberapa hal, yaitu: AmanatPendirian oleh Peraturan Perundangan untuktetap dimiliki oleh Negara; Mengemban PublicService Obligation (PSO); Terkait erat denganKeamanan Negara; Melakukan KonservasiAlam/Budaya; Berbasis Sumber Daya Alamyang menurut Undang-undang harus dimilikimayoritas oleh Negara; dan penting bagi15stabilitas ekonomi/Keuangan Negara . Kriteriatersebut tetap mengandung kelemahan.Bukan saja posisinya yang tidak dijelaskandalam peraturan perundang-undanganmanapun, sebaliknya pemerintah justerumenetapkan dalam UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007 bahwa pada prinsipnyapemerintah membuka hampir semua sektorbagi kepemilikan modal asing di dalam negeri.Menurut MK, terdapat empat hal yangbisa dikuasai oleh negara, yaitu: 1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negaradan sekaligus menguasai hajat hidup orangbanyak; 2) cabang-cabang produksi yang23JURNALTANAHAIR/DESEMBER2012-JANUARI2013

×