MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASIDENGAN UJIAN NASIONAL DALAM STANDARISASI PENDIDIKANUjian nasional (UN) sejak awal kemunculan...
kurikulum sudah sesuai. Evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan belajarmerupakan bentuk feed back terhadap ketercapaia...
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan. Untuk teknik pelaksanaannya, Badan ...
pendidikan (SD/MI/SD-LB/MTs/SMP/SMP-LB/SMA/MA/SMK/SMA-LB) sehingga nilai kelulusan adatarget minimal2010Diganti menjadi Uj...
Standar adalah patokan. Untuk mengetahui efektivitasnya diperlukansarana-sarana seperti ujian dan evaluasi nasional. Tentu...
berada di urutan ke enam dari 10 negara. Meskipun dari tahun ke tahun index HDIIndonesia selalu naik, namun ternyata tidak...
di Indonesia. Salah satu kontrol kualitas tadi dengan melakukan evaluasi secaranasional dengan menggunakan standar nasiona...
perbaikan fasilitas sekolah dapat dilakukan beriringan dengan pelaksanaan UN.Standarisasi fasilitas memang tidak bisa dita...
pasca pelaksanaan UN. Apa yang terjadi tersebut merupakan bentuk dari ketakutandari peserta didik, guru maupun orang tua j...
terjadi. Dan yang jelas hal tersebut tidak dapat terjadi dengan tiba-tiba atau dalamwaktu singkat.Kesadaran dari setiap Pe...
dalam pendidikan watak, urut-urutan langkah yang harus terjadi ialah langkahpengenalan nilai secara kognitif, langkah mema...
PENUTUPUN mutlak diperlukan. Selain alasan-alasan di atas, ada yang lebihpenting lagi, yaitu bagaimana mendidik anak-anak ...
Tilaar, HAR. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis.Jakarta:Rineka CiptaBaedowi, Ahmad. 2012. Calak ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI DENGAN UJIAN NASIONAL DALAM STANDARISASI PENDIDIKAN

2,061 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,061
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI DENGAN UJIAN NASIONAL DALAM STANDARISASI PENDIDIKAN

  1. 1. MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASIDENGAN UJIAN NASIONAL DALAM STANDARISASI PENDIDIKANUjian nasional (UN) sejak awal kemunculannya telah menjadi kontroversiyang belum berakhir hingga saat ini. Ketika memasuki bulan Mei menjelangpelaksanaan UN kontroveri akan semakin menguat. Mulai dari orang tua, guru,anggota DPR, pakar pendidikan masing-masing menyuarakan pendapatnya mengenaiUN. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menolak pelaksanaan UN.Penolakan terhadap UN didasari pada tujuan dan manfaat UN yangdianggap kurang sebanding dengan efek buruk yang ditimbulkannya. Kasus-kasuskecurangan demi kelulusan, bunuh diri karena tidak lulus, kebocoran soal dan lain-lain semakin menguatkan penolakan terhadap UN. Lantas apakah benar UN harusdihentikan?UN DAN EVALUASI PENDIDIKANTujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam kurikulum pendidikanakan diejawantahkan dalam aktivitas kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaranmerupakan interaksi peserta didik dengan lingkungannyam baik lingkungan sosialmaupun lingkungan fisik. Melalui proses belajar inilah diharapkan ada perubahanperilaku dari peserta didik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya proses kegiatanbelajar yang dialami oleh siswa merupakan aspek penting dalam pendidikan. Peranansekolah dan guru adalah memberikan dan menyediakan fasilitas belajar untukmemudahkan dan melancarkan kegiatan belajar siswa. Guru memliki peran yangstrategis dalam mendorong siswa belajar secara aktif, produktif dan efisien. Selaindipengaruhi oleh guru kualitas dan proses pendidikan juga dipengaruhi oleh tujuanpembelajaran, bahan/materi ajar, metode/ media, evaluasi dan siswa itu sendiri.Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kualitas sistempendidikan yang dinilai ada sekurang-kurangnya tiga komponen/dimensi yang perludijadikan sasaran penilaian, yaitu progran pendidikan, proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian, proses evaluasi dalam pedidikan bertujuanuntuk mengetahui kemampuan siswa, sekaligus mengetahui apakah implementasi
  2. 2. kurikulum sudah sesuai. Evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan belajarmerupakan bentuk feed back terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional.Evaluasi dalam arti luas merupakan sebuah proses merencanakan,memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuatalternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehmen). Artinya setiap kegiatan evaluasiatau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperolehinformasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatukeputusan. Informasi atau data yang dikumpulkan haruslah sesuai dan mendukungtujuan evaluasi yang telah direncanakan (Ngalim, 2010:3)Menurut Norman E Gronlund, evaluasi dalam kegiatan pembelajaranmerupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusansampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkantujuan evaluasi itu sendiri menurut Ngalim adalah untuk mengetahui kemajuan danperkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami kebiatan belajar selamajangka waktu tertentu dan untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran.Evaluasi yang dilakukan secara benar akan membantu guru memperbaikicara mengajar dan membantu siswa untuk meningkatkan cara belajar. Karena evaluasidapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dalam prosespembelajaran. Model-model evaluasi terus dikembangkan oleh para ahli untukmenemukan bentuk evaluasi ideal yang dapat merekam kemampuan siswa denganbaik. Berbagai bentuk evaluasi tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.Terbitnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmerupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Selain itu merupakansebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan evaluasi dengan UN.Selain itu dasar hukum pelaksanaan UN adalah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terbaru adalah PermendikbudNomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari SatuanPendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.Tujuan Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan,dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap
  3. 3. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan. Untuk teknik pelaksanaannya, Badan Standarisasi NasionalPendidikan (BSNP) sebagai pelaksanan UN. BSNP bertugas untuk menjaga kualitassoal-soal ujian dan juga membuat SOP pelaksanaan UN.Jika dilihat dari sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia, pelaksanaanujian nasional sudah diterapkan sejak tahun 1960-a. Perkembangan UN dari zaman kezaman di Indonesia mengalami banyak metamorfosa dan telah beberapa kali digantiformatnya.TahunPelaksanaanUjian NasionalKeterangan1965-1971Sistem ujian dinamakan sebagai Ujian Negara. Hampir berlakuuntuk semua mata pelajaran, semua jenjang yang ada diIndonesia, yang berada pada satu kebijakan pemerintah pusat.1972-1979Dirubah menjadi Ujian sekolah. Sehingga, sekolahlah yangmenyelenggarakan ujian sendiri. Semuanya diserahkan kepadasekolah, sedangkan pemerintah pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan umum terkait dengan ujian yang akan dilaksanakanoleh pihak sekolah1980-2000Untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan mutupendidikan, Ujian sekolah diganti lagi menjadi Evaluasi BelajarTahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam EBTANAS ini,dikembangkan perangkat ujian pararel untuk setiap matapelajaran yang diujikan. Sedangkan yang menyelenggarakan danmonitoring soal dilaksanakan oleh daerah masing-masing2001-2004EBTANAS diganti lagi menjadi Ujian Akhir Nasional (UNAS).Hal yang menonjol dalam peralihan dari EBTANAS menjadiUNAS adalah dalam penentuan kelulusan siswa, yaitu ketikamasih menganut sistem Ebtanas kelulusan berdasarkan nilai 2semester raport terakhir dan nilai EBTANAS murni, sedangkandalam kelulusan UNAS ditentukan oleh mata pelajaran secaraindividual2005-2009 Terjadi perubahan sistem yaitu pada target wajib belajar
  4. 4. pendidikan (SD/MI/SD-LB/MTs/SMP/SMP-LB/SMA/MA/SMK/SMA-LB) sehingga nilai kelulusan adatarget minimal2010Diganti menjadi Ujian Nasional (UN). Untuk UN tahun 2010,ada ujian remidial bagi siswa yang tidak lulus UN tahap pertama.Dengan target, siswa yang melaksanakan UN dapat mencapainilai standar minimal UN sehingga mendapatkan lulusan UNdengan baik2011-2012UN tidak lagi mengenal ujian ulangan remidial. Tetapi kelulusansiswa selain ditentukan oleh UN juga ditentukan oleh Ujian AkhirSekolah (UAS). Nilai akhir kelulusan merupakan penjumlahandari nilai UN (0.4) dan nilai UAS (0.6).Diolah dari berbagai sumberFormat UN yang berubah menunjukkan pemerintah terus mencari evaluasiideal yang komprehensif untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional.Evaluasi pendidikan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah sesuai UU No 20 Tahun2003, Pasal 68, hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbanganuntuk:1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;3. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayauntuk meningkatkan mutu pendidikan.UN SARANA KONTROL STANDARISASI NASIONAL PENDIDIKANStandarisasi pendidikan nasional diperlukan dengan beberapa alasanmenurut Tilaar:1. Indonesia sebagai negara berkembang2. Sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja sistempendidikan nasional3. Anggota masyarakat global
  5. 5. Standar adalah patokan. Untuk mengetahui efektivitasnya diperlukansarana-sarana seperti ujian dan evaluasi nasional. Tentunya tidak dapat mencakupsemua standar isi karena akan memerlukan biaya dan tenaga yang sangat besar. Daripembahasans ebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan UN adalah untuk melakukanpemetaan permasalahan pendidikan. Sehingga dengan demikian pemilihan beberapamata pelajaran yang esensial merupakan hal yang dapat dipahami. Mata pelajaranseperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris. Hasil UNdievaluasi untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan selanjutnya.Evaluasi standar nasional pendidikan dilaksanakan oleh guru secaraberkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai standar yangditentukan. Hasil evaluasi guru tersebut kemudian dikombinasikan dengan evaluasisecara nasional.TANTANGAN GLOBALISASIStandarisasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakansebuah cara yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi tantangan persainganglobal. Standarisasi pendidikan bertujuan menciptakan tenaga kerja yang akan mampubersaing dalam kancah internasional. Standarisasi pendidikan ini dituangkan dalam PPN0.19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional. Dengan standarpendidikan nasional, setiap institusi sekolah, baik di kota maupun di daerahmempunyai acuan dan target keberhasilan sesuai dengan standar yang telahditetapkan. Sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas di bawah standar nasional yangtelah ditetapkan akan didorong untuk dapat mencapai standar pendidikan nasional.Sedangkan sekolah yang telah mencapai standar pendidikan nasional akan terusdiupayakan mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya.Mengapa pemerintah menetapkan standarisasi pendidikan di Indonesia?Dalam hasil survei yang dilakukan oleh UNDP mengenai pertumbuhan HumanDevelopment Index (HDI), diketahui posisi Indonesia ternyata berada di bagianbawah, bahkan hanya jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Jikadibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina ternyata kita tertinggal.Dari peringkat negara di Asia Tenggara berdasarkan HDI tahun 2010 kita harus puas
  6. 6. berada di urutan ke enam dari 10 negara. Meskipun dari tahun ke tahun index HDIIndonesia selalu naik, namun ternyata tidak mampu mengimbangi kenaikan indexHDI dari negara tetangga.Tabel: Peringkat Negara ASEAN Berdasarkan HDI 2010NegaraPeringkat Negara Asean BerdasarkanSeluruh Komponen HDIHDI ValueSingapuraBrunei DarusalamMalaysiaThailandPhilipinaIndonesiaVietnamLaosCambodiaMyanmar27375792971081131221241320.8460.8050.7440.6540.6380.6000.5720.4970.4940.451Sumber: Data UNDP 2011 (www.hdr.undp.org/statistic)Rendahnya HDI Indonesia dibanding negara lain merupakan hal yangmengkhawatirkan. Pada tahun-tahun ke depan Indonesia akan dihadapkan padapersaingan global. Persaingan global menuntut kesiapan tenaga kerja Indonesia untukbersaing dengan tenaga kerja asing. Bagaimana kita dapat bersaing jika tenaga kerjakita kalah kualitas dibanding tenaga kerja asing?Kembali ke standarisasi pendidikan sebelumnya, tujuan pemerintahmelakukan standarisasi pendidikan adalah agar dapat mengontrol kualitas pendidikan
  7. 7. di Indonesia. Salah satu kontrol kualitas tadi dengan melakukan evaluasi secaranasional dengan menggunakan standar nasional. Sesuai dengan tujuan UN, melaluiUN diharapkan dapat melihat peta kualitas lulusan di Indonesia. Dengan mengetahuikualitas lulusan, pemerintah dapat melihat kekurangan atau kelebihan dari suatudaerah sehingga dapat merancang kebijakan dibidang pendidikan kedepannya.Jika kita hubungkan dengan tantangan globalisasi, standarisasi pendidikan,atau mungkin lebih mengerucut kita sebut sebagai UN merupakan salah satu alat yangdigunakan agar dapat mencetak penduduk yang berkualitas. Mungkin dianggap terlalunaif. Tapi saya kira itulah tujuan sebenarnya. Prosesnya memang panjang, tidakinstan. Dengan menetapkan standar pendidikan dan lulusan, diharapkan semua pihakbekerja keras untuk mencapainya. Standarisasi lulusan tentu akan sangat berguna bagilulusan ketika nantinya dia harus bersaing dengan tenaga kerja asing dalammemperebutkan kesempatan kerja.MEMPERTAHANKAN UJIAN NASIONALGugatan terhadap pelaksanaan UN merupakan hal yang harus dihormatisebagai bentuk kotrol sosial masyarakat terhadap kebijakan di bidang pendidikan yangtelah diambil oleh pemerintah. Gugatan ini sebenarnya kalau dicermati dikarenakanadanya efek samping negatif dari pelaksanaan UN.Setiap implementasi sebuah kebijakan pastilah akan membawa dampak,baik postif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan UNseyogyanya menjadi koreksi kebijakan bukan dengan menghapuskan UN. Jikaditanya, pasti semua pihak setuju bahwa ujian harus diselenggarakan. Tidak dapatdipungkiri pentingnya proses evaluasi dalam manajemen pendidikan.Salah satu alasan bahwa pelaksanaan ujian nasional dianggap tidak adilkarena melakukan standarisasi lulusan, tetapi kurang memperhatikan standarisasifasilitas pendidikan. Perbedaan fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik tentudianggap akan sangat mempengaruhi hasil yang dicapai oleh peserta didik itu sendiri.Jika memang di beberapa wilayah fasilitas pendidikan kurang memadai, bukanberarti lantas UN harus dihilangkan. Menunggu fasilitas memadai yang sama diseluruh wilayah Indonesia mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Artinya
  8. 8. perbaikan fasilitas sekolah dapat dilakukan beriringan dengan pelaksanaan UN.Standarisasi fasilitas memang tidak bisa ditawar demi keadilan pendidikan bagi warganegara, namun semua juga tahu hal ini memerlukan proses. Jika pelaksanaan UNharus menunggu semua fasilitas sekolah di seluruh Indonesia harus sama, sampaikapan UN baru dapat dilakukan? Lantas siapa yang bertanggung jawab terhadapkualitas lulusan selama waktu menunggu tersebut? Menurut hemat saya, standarisasifasilitas pendidikan dan standarisasi kualitas lulusan dapat dilakukan secaraberiringan, tanpa harus menunggu kesiapan satu sama lain. Pendidikan dan evaluasiadalah proses, proses yang harus diperbaiki secara terus menerus.Disorientasi tujuan pendidikan dianggap sebagai efek negatif lain dariimplementasi UN. Karena UN hanya mengujikan beberapa mata pelajaran saja,akibatnya konsentrasi peserta didik maupun guru hanya terpusat pada mata pelajaranyang di-UN-kan saja. Proses pembelajaran dianggap kurang bermakna karena pesertadidik hanya dituntut untuk dapat menyelesaikan soal UN dengan benar. Selain itu adaanggapan bahwa dengan pelaksanaan UN yang hanya seminggu, tetapi menentukankelulusan pendidikan peserta didik yang telah ditempuh selama 3 tahun tidak adil.Sebenarnya kalau dilihat dari kebijakan yang dilakukan pemerintah,evaluasi UN terus menerus dilakukan. Saat ini kelulusan murid tidak hanyaditentukan oleh Ujian Akhir Nasioan tapi juga ditentukan oleh nilai rapot. Artinya,sebenarnya UN sangat menghargai proses belajar siswa selama di sekolah, Bahkanpersentase nilai rapot dalam menentukan kelulusan lebih besar dari nilai ujian akhir itusendiri, yaitu 60:40. Dengan demikian adanya anggapan bahwa pendidikan selamabertahun-tahun hanya ditentukan melalui ujian selama satu minggu tidak beralasan.Selain itu anggapan bahwa guru tidak diberi hak untuk menentukan kelulusan siswajuga tidak beralasan, karena kelulusan tetap ditentukan oleh sekolah.Berita mengenai kecurangan dalam pelaksanaan UN selalu mendominasisetiap pelaksanaan UN. Bocornya soal, beredarnya kunci jawaban, lolosnya alatelektronik ke dalam ruang ujian, tertangkapnya guru yang mengedarkan kuncijawaban, contek massal di kelas, merupakan berita-berita yang banyak kita dengar
  9. 9. pasca pelaksanaan UN. Apa yang terjadi tersebut merupakan bentuk dari ketakutandari peserta didik, guru maupun orang tua jika peserta didik tidak lulus. Sehinggaberbagai cara dilakukan untuk dapat meluluskan peserta didik. Yang palingmenyedihkan adanya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh siswa karena tidak lulusUN (Kompas.com, Rabu, 28 April 2010)Ketakutan tidak lulus mungkin wajar ketika awal-awal pelaksanaan UN,karena saat itu memang saat itu UN merupakan satu-satunya alat untuk menentukankelulusan siswa. Namun, koreksi terhadap sistem UN nasional berdasarkan kritikandan saran dari berbagai pihak telah dilakukan oleh para pengambil kebijakan.Kelulusan tidak hanya ditentunkan oleh ujian akhir nasional. Saat ini nilai UNmerupakan akumulasi dari nilai ujian akhir nasional ditambah nilai ujian sekolah.Nilai ujian sekolah sendiri merupakan rata-rata dari nilai rapot peserta didik selamapendidikan ditambah dengan ujian akhir sekolah. Dengan demikian nampak bahwaUN sebagai penentu kelulusan sebenarnya sangat menghargai proses belajar siswaselama bertahun-tahun.Peran sekolah sebenarnya lebih besar dalam menentukan kelulusan siswa.Pemerintah sebenarnya menyerahkan kelulusan siswa pada masing-masing sekolah.Sekolah dapat saja tidak meluluskan siswanya jika memang siswa tersebut dianggaptidak layak lulus meskipun siswa tersebut sebenarnya lulus UN. Aspek afektif danpsikomotor merupakan salah satu penentu kelulusan selain UN dan ujian sekolah.Perubahan peraturan tersebut seharusnya menghilangkan kekhawatiran bahwa siswatidak akan lulus. Namun juga harus diiringi dengan persiapan yang matang oleh siswadan guru dalam menghadapi UN.Kebocoran soal ujian maupun contek masal memang penyakit yang susahuntuk dihilangkan. Aturan-aturan baru terus dibuat untuk meminimalkan kecurangantersebut. Namun demikian yang harus ditekankan disini adalah kesadaran dankedisiplinan tinggi dari berbagai pihak. Perilaku jujur harus diterapkan sebagai hiddencurriculum di sekolah. Bahkan seharusnya perilaku jujur dan disiplin dijadikansebagai budaya sekolah. Jika perilaku jujur dan disiplin sudah menjadi model mentaldari semua warga sekolah, tentunya kecurangan-kecurangan semacam ini tidak akan
  10. 10. terjadi. Dan yang jelas hal tersebut tidak dapat terjadi dengan tiba-tiba atau dalamwaktu singkat.Kesadaran dari setiap Pemda di Indonesia untuk melepaskan pendidikandari politik praktis juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitaspendidikan. Selama ini, tingkat kelulusan sering dijadikan tolok ukur sebagaikeberhasilan pemerintah daerah. Hal ini berakibat tekanan besar terhadap sekolahuntuk meluluskan siswa-siswanya bahkan sampai 100%, jika tidak seringkali adaancaman mutasi bagi guru. Kondisi ini tentu sangat tidak sehat bagi perbaikanpendidikan di Indonesia.UN DAN CHARACTER BUILDINGProf. Dr. H. Suparno menyampaikan bahwa pada dasarnya pendidikandilaksanakan untuk membentuk insan yang berkarakter. Karenanya, pendidikan harusdidasarkan pada norma yang berlaku, yaitu mencakup baik aspek religius maupunaspek kebangsaan yang berhubungan dengan landasan bangsa dalam kehidupan yangmultietnis. Character building dalam dunia pendidikan cenderung merujuk padabagaimana membangun watak seorang anak. Watak adalah perilaku.Karakter bangsa merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional.Hampir semua pihak saat ini sepakat bahwa bangsa Indonesia mengalami krisiskarakter. Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN merupakan contoh nyatakrisis karakter yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pemerintah melaluiKemendikbud kemudian memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional.Apakah hal tersebut cukup untuk mengatasi krisi karakter?Pendidikan Character Building yang ada di sekolah diformulasikanmenjadi pelajaran agama, pelajaran kewarganegaraan, atau pelajaran budi pekerti,yang program utamanya ialah pengenalan nilai-nilai secara kognitif semata. Paling-paling mendalam sedikit sampai ke penghayatan nilai secara afektif. Padahal,pendidikan watak seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif,penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Darisinilah dibutuhkan keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Danlangkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Jadi
  11. 11. dalam pendidikan watak, urut-urutan langkah yang harus terjadi ialah langkahpengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secaraafektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Ini trilogi klasik pendidikanyang oleh Ki Hajar Dewantara diterjemahkan dengan kata-kata cipta, rasa, karsa.Pertanyaan selanjutnya apakah hanya sekolah yang dibebani denganpendidikan karakter? Tidak hanya oleh sekolah, tapi juga instansi pemerintah danswasta, lembaga dan LSM, perusahaan, organisasi, perkumpulan atau komunitas,hingga pranata terkecil yaitu keluarga. Bahkan, pendidikan character building dilingkungan keluarga adalah sangat vital dan menentukan serta menjadi tolok-ukurkeberhasilan sebuah pendidikan. Keluarga adalah tempat yang utama dan pertamadalam membangun karakter positif dan menanamkan nilai-nilai. Kita tidak dapatmenumpahkan kegagalan pendidikan karakter semata-mata pada sekolah danpemerintah. Pendidikan karekter akan lebih mudah diberikan melalui role model. Rolemodel tidak hanya diperoleh siswa melalui bangku sekolah yang hanya menyita 8 jamwaktunya dalam sehari. Dalam kehidupan di masyarakat role model akan lebih banyakditemui oleh siswa, entah itu akan memberikan pengaruh positif atau negatif.Jika kecurangan UN merupakan bentuk kegagalan pendidikan karakter,maka semua pihak harus merasa bertanggung jawab dengan kegagalan tersebut.Bukan hanya kurikulum pendidikan yang diperbaiki. Sebaik apapun kurikulumdisusun, jika kecurangan-kecurangan tetap terjadi dalam implementasinya makatidak akan pernah memberikan hasil yang optimal untuk perbaikan pendidikan diIndonesia. Untuk itu kesadaran semua pihak dalam melaksanakan UN secara jujurmerupakan tanggung jawab bersama, bukan sekedar tanggung jawab sekolah dansiswa semata.Anak-anak kita dengan mudah mendapatkan berita-berita negatif darimedia massa mengenai perilaku bangsanya sendiri. Korupsi yang merebak di semuabidang, pemalsuan ijasah bahkan dilakukan oleh anggota DPR, tawuran antarpenduduk dan sebagainya akan terekam jelas dalam benak mereka. Sekuat apapunsekolah memberikan pendidikan karakter, jika generasi tua tidak memberikan contohbijak, ketika memasuki kehidupan bermasyarakat nantinya, karakter yang telahmereka bentuk akan terancam eksistensinya.
  12. 12. PENUTUPUN mutlak diperlukan. Selain alasan-alasan di atas, ada yang lebihpenting lagi, yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita agar memiliki etos belajardan kerja keras. Dengan UN anak-anak mau tidak mau terus meningkatakankemampuannya agar dapat menyesuaikannya dengan standar minimal yang telahditentukan. Dengan UN, guru akan dipacu untuk berkreasi dalam menyampaikanpembelajaran kepada anak didiknya sehingga lebih kreatif dan optimal.Selain itu juga sangat wajar jika masyarakat ingin melihat apakah siswayang lulus dari sekolah di daerah terpencil juga memiliki kompetensi standar yangsama dengan rekan mereka yang lulus dari sekolah di kota besar. Menyerahkansepenuhnya kelulusan sepenuhnya kepada guru dan sekolah bukannya tanpa masalahkarena akan memberikan hasil yang sangat beragam. Kualitas guru yang belummemadai dikhawatirkan akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap standarkelulusan siswa. Selain akan mempersulit sekolah yang sudah terlanjur dicap tidakbermutu sehingga lulusan sekolah tersebut juga akan mendapat stigma tidak bermutu(Driana, dalam Tilaar, 2010:232). Hal-hal tersebut dapat dikurangi dengan melakukanujian yang terstandar nasional.Hasil lulusan yang telah terstandar nasional bahkan internasional, tentulebih mempersiapkan anak didik kita dalam memasuki dunia kerja dan bersaingdengan pasar tenaga kerja internasional. Namun hal ini tentunga harus diiringi denganperbaikan kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan.Namun demikian, dengan berbagai permasalahan UN yang dihadapi saatini, seyogyanya pemerintah kedepannya membuat kebijakan yang terintegrasi danterencana dalam membuat standar pendidikan nasional dengan kajian yang mendalammengenai dampak kebijakan tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakatsehingga ketika pada tataran implementasi, kebijakan tersebut tidak mendapatpenolakan.DAFTAR BACAAN
  13. 13. Tilaar, HAR. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis.Jakarta:Rineka CiptaBaedowi, Ahmad. 2012. Calak Edu Esai-Esai Pendidikan 2008-2012. Jakarta:AlvabetPurwanto, Ngalim. 2010. Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung:Remaja Rosdakaryahttp://edukasi.kompasiana.com/2011/11/13/character-building-modal-dasar-nation-building/http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/11/memudarnya-karakter-bangsa/http://edukasi.kompasiana.com/2012/06/04/suksesnya-un-bisakah-membangun-karakter-siswa/http://komunikasi.um.ac.id/?p=1684http://kazwini13.wordpress.com/2012/04/16/sejarah-ujian-nasional-di-indonesia/http://www.tempo.co/read/news/2007/05/21/055100344/nullhttp://data.menkokesra.go.id/content/hdi-indonesia-2010-metode-dan-indikator-baruhttp://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/05/02/m3eleh-pemetaan-keberhasilan-pendidikan-melalui-un-belum-berjalanhttp://regional.kompas.com/read/2010/04/28/08461180/Duh.Tak.Lulus.UN.Bunuh.Diri

×