ANALISIS CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH Disampaikan pada : Pertemuan Pusat dan Daerah  Tentang Keb...
OUT LINE <ul><li>KONDISI UMUM JAWA TENGAH  </li></ul><ul><li>KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH </li></ul><ul...
2 KONDISI UMUM PROVINSI JAWA TENGAH <ul><li>LUAS WILAYAH : </li></ul><ul><li>32.544,12 km2  </li></ul><ul><li>25,04% dari ...
INDIKATOR MAKRO INDIKATOR  I P M 2008 2009 2010 5,5% 4,7% 5,6% 71,60 72,10 - 9,55% 3,32% 5,87% PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI...
INDIKATOR MAKRO INDIKATOR  PDDK MISKIN 2008 2009 2010 64,66 - - 19,23% 17,72% 16,56% 59,76 - - I P G I D G TPT  7,35% 7,33...
KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 5 2
PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN <ul><li>Masih beragamnya data penduduk miskin. </li></ul><ul><li>Perencanaan p...
Kelembagaan TKPKD berdasar Perpres 15 Tahun 2010 dan Permendagri 42 Tahun 2010: <ul><ul><li>Prov. Jateng telah menyesuaika...
PENDUDUK MISKIN  JAWA TENGAH  TAHUN 2008 - 2010 8   TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN   GARIS KEMISK...
PETA KEMISKINAN  PROVINSI JAWA TENGAH (Berdasarkan hasil PPLS 2008) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR  MISKIN 9
<ul><li>TARGET  PENURUNAN  </li></ul><ul><li>PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TENGAH  </li></ul><ul><li>TAHUN  2009-2013 </li...
PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 1 3
1 2 1.  Penciptaan perluasan kesempatan kerja  2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin  3. Pemberdayaan masyarakat dan...
STRATEGI DAN INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 3 4
<ul><li>Kurangi beban biaya bagi dukkin </li></ul><ul><li>Bentuk kebijakan riil yang ditempuh     kurangi pengeluaran  be...
INISIATIF DAERAH  DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGALOKASIKAN DANA APBD PROVINSI MELALUI SKPD TERKAIT UNTUK MENDUKUNG U...
PROGRAM/KEGIATAN SKPD LINGKUP PEMPROV JATENG  TAHUN 2010 <ul><li>B L H </li></ul><ul><li>BP3AKB </li></ul><ul><li>BAPERMAS...
1 7
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA (DESA BERKEMBANG) <ul><li>Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rang...
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA/KEL  BIDANG KESEHATAN Mengaktifkan peranserta masyarakat melalui Forum Keseha...
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA VOKASI Pemberdayaan potensi desa, peningkatan kecakapan hidup dan akses pendapatan bagi masyarak...
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH  (JAMKESDA) PROVINSI JAWA TENGAH <ul><li>Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/2...
1.  Tahap awal Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut utk masyarakat miskin non ...
MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 3 5
MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPKD SPKD Permendagri 42/2010 ps 9 ay ...
MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 5 6
Perpres 15/2010 Permendagri 42/2010 Kepgub  414.2/131/2010 TIM KOORDINATOR PROGRAM MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN P...
PENUTUP 2 7 7
KESIMPULAN  1. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 6.189,6 juta a...
REKOMENDASI <ul><li>Perlu adanya kesatuan data penduduk miskin  (by name, by addres)  sebagai dasar penentuan   target sas...
SEKIAN  &  TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

7,456 views

Published on

Paparan TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam Pertemuan Pusat Daerah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wapres RI tgl 29-30 November 2010

Published in: News & Politics
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

  1. 1. ANALISIS CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH Disampaikan pada : Pertemuan Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan Jakarta , 29 - 30 November 2010
  2. 2. OUT LINE <ul><li>KONDISI UMUM JAWA TENGAH </li></ul><ul><li>KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH </li></ul><ul><li>PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN </li></ul><ul><li>STRATEGI DAN INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN </li></ul><ul><li>MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN </li></ul><ul><li>MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN </li></ul><ul><li>PENUTUP </li></ul>1
  3. 3. 2 KONDISI UMUM PROVINSI JAWA TENGAH <ul><li>LUAS WILAYAH : </li></ul><ul><li>32.544,12 km2 </li></ul><ul><li>25,04% dari luas P. Jawa; atau </li></ul><ul><li>1,70% dari luas Indonesia. </li></ul><ul><li>WILAYAH ADMINISTRATIF : </li></ul><ul><li>K abupaten 29 dan K ota 6 </li></ul><ul><li>K ecamatan 573 </li></ul><ul><li>Desa/Kelurahan 8.574 </li></ul>KEPENDUDUKAN (SP. 2010) Jumlah : 32.380.687 jiwa Kepadatan : 995 jiwa/km2 Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,37 (2000-2010) 1 JABAR JATIM
  4. 4. INDIKATOR MAKRO INDIKATOR I P M 2008 2009 2010 5,5% 4,7% 5,6% 71,60 72,10 - 9,55% 3,32% 5,87% PERTUMBUHAN EKONOMI INFLASI NTP 99,77 100,03 101,09 3
  5. 5. INDIKATOR MAKRO INDIKATOR PDDK MISKIN 2008 2009 2010 64,66 - - 19,23% 17,72% 16,56% 59,76 - - I P G I D G TPT 7,35% 7,33% 6,86% 4
  6. 6. KONDISI DAN PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 5 2
  7. 7. PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN <ul><li>Masih beragamnya data penduduk miskin. </li></ul><ul><li>Perencanaan program msh lemah  antara lain ditunjukkan dng blm optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/keg yg diarahkan unt tanggulangi kemiskinan dan masih dijumpai adanya ego sektoral. </li></ul><ul><li>Koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan  belum mantap. </li></ul><ul><li>4. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan penciptaan lapangan kerja. </li></ul>6
  8. 8. Kelembagaan TKPKD berdasar Perpres 15 Tahun 2010 dan Permendagri 42 Tahun 2010: <ul><ul><li>Prov. Jateng telah menyesuaikan (dg Kep. Gub No. 414.2/131/2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>28 Kab./Kota masih dalam proses penye-suaian </li></ul></ul><ul><ul><li>(Sebagian besar masih di Bagian Hukum) </li></ul></ul><ul><ul><li>7 Kab./Kota telah menyesuaikan (Kab.Purbalingga, Pati, Kudus, Jepara, Tegal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebumen dan Kota Pekalongan ) </li></ul></ul>KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7
  9. 9. PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2010 8   TAHUN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN   GARIS KEMISKINAN PER BULAN PER KAPITA INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN   (000 orang) (%) (Rp) (P1) (P2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2008 6.189,6 19,23 168.168 3,39 0,90 2009 5.725,7 17,72 182.515 2,96 0,74 2010 5.369,2 16,56 192.435 2,49 0,60
  10. 10. PETA KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH (Berdasarkan hasil PPLS 2008) SANGAT MISKIN MISKIN HAMPIR MISKIN 9
  11. 11. <ul><li>TARGET PENURUNAN </li></ul><ul><li>PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TENGAH </li></ul><ul><li>TAHUN 2009-2013 </li></ul>RPJMD PROV. JATENG TAHUN 2008-2013 10 TAHUN PENDUDUK MISKIN Target Realisasi 2008 - 19,23 2009 20,95 17,72 2010 17,00 16,56 2011 15 -16 2012 14,34 2013 13,27 Harapan untuk Jateng dari target Nasional (%) 2010 14,92 – 14,34 2014 11,58 – 11,37
  12. 12. PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 1 3
  13. 13. 1 2 1. Penciptaan perluasan kesempatan kerja 2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin 3. Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan 4. Peningkatan kapasitas dan sumberdaya manusia 5. Peningkatan sarana prasarana sosial dasar 6. Peningkatan perlindungan sosial 7. Peningkatan komitmen dari berbagai komponen dlm penanggulangan kemiskinan
  14. 14. STRATEGI DAN INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 3 4
  15. 15. <ul><li>Kurangi beban biaya bagi dukkin </li></ul><ul><li>Bentuk kebijakan riil yang ditempuh  kurangi pengeluaran beban kebthan dsr (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) guna permudah dan dukung keg. Sosek. </li></ul><ul><li>Tingkatkan pendapatan dan daya beli dukkin </li></ul><ul><li>Dilakukan melalui  tingkatkan kapasitas dan produktivitas dukkin agar peroleh kesempatan dan hasil yg lebih baik dalam berbagai keg. ekonomi, sosial dan politik </li></ul>14 PERTAMA KEDUA STRATEGI
  16. 16. INISIATIF DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGALOKASIKAN DANA APBD PROVINSI MELALUI SKPD TERKAIT UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELAKSANAKAN PROGRAM TEROBOSAN UNTUK MEMPERCEPAT UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 5
  17. 17. PROGRAM/KEGIATAN SKPD LINGKUP PEMPROV JATENG TAHUN 2010 <ul><li>B L H </li></ul><ul><li>BP3AKB </li></ul><ul><li>BAPERMAS </li></ul><ul><li>BPMD </li></ul><ul><li>DINSOS </li></ul><ul><li>DISBUN </li></ul><ul><li>DIN KES </li></ul><ul><li>DIN DIK </li></ul><ul><li>DIN KOP </li></ul><ul><li>DIN ESDM </li></ul><ul><li>DINAKERTRANSDUK </li></ul><ul><li>DIN BINA MARGA </li></ul><ul><li>BIRO PEREKONOMIAN </li></ul><ul><li>BIRO HUMAS </li></ul><ul><li>BIRO BINA SOSIAL </li></ul>KLASTER BANLINSOS KLASTER PEMBERDY. MASY. KLASTER PEMBERDY. UMKM Rp. 255,044 milyar Rp.37,676 milyar Rp. 21,471 milyar Rp. 314,191 milyar 1 6 Tersebar di 35kab/kota 13,39% dr Belanja Langsung seb. Rp. 2,34 Trilyun
  18. 18. 1 7
  19. 19. PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA (DESA BERKEMBANG) <ul><li>Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. </li></ul><ul><li>Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. </li></ul><ul><li>Mengembangkan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat pedesaan. </li></ul><ul><li>Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan desa. </li></ul>Sebanyak 1.776 desa berkembang (s/d dengan tahun 2012) Tahun 2009 : 350 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 35 m Tahun 2010 : 475 desa (29 kab) @ Rp. 100 jt = Rp. 47,5 m Tahun 2011 : 475 desa Tahun 2012 : 476 desa 1 8 TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN PEMANFA-ATAN BANTUAN <ul><li>Bidang Pertanian (Saprotan, bibit, pupuk dan obat-obatan). </li></ul><ul><li>Bidang Peternakan (ayam, bebek, kelinci, kambing dll). </li></ul><ul><li>Bidang Perikanan(lele, nila, kakap, belut, mujahir dsb). </li></ul><ul><li>Bidang Perkebunan (tembakau, empon-empon, vanili dll). </li></ul><ul><li>Pengembangan modal usaha (industri kecil/RT, pedagang asongan dan jasa). </li></ul>
  20. 20. PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAH DESA/KEL BIDANG KESEHATAN Mengaktifkan peranserta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa/Kelurahan dlm kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan, shg tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya masalah kesehatan. Th. 2009 = 500 desa (2kota, 21kab) @ Rp. 15 juta = Rp. 7,5 m Th. 2010 = 500 desa (29 kab) @ Rp. 15 juta = Rp. 7,5 m <ul><li>Stimulan Pencegahan Demam Berdarah/Malaria </li></ul><ul><li>(PSN Kit dan Pencegahan malaria). </li></ul><ul><li>2. PMT Penyuluhan Balita </li></ul><ul><li>(PMT Penyuluhan makanan lokal) </li></ul><ul><li>3. Pembangunan Jamban Keluarga </li></ul><ul><li>(pembelian material) </li></ul>1 9 TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN PEMANFA-ATAN BANTUAN
  21. 21. PROGRAM PENGEMBANGAN DESA VOKASI Pemberdayaan potensi desa, peningkatan kecakapan hidup dan akses pendapatan bagi masyarakat desa, khususnya desa berkembang sehingga tercipta kemandirian desa (menjadi desa mandiri). Sebanyak 245 desa vokasi (sd tahun 2013) Tahun 2009 : 94 desa Tahun 2010 : 46 desa Tahun 2011 : 35 desa Tahun 2012 : 35 desa Tahun 2013 : 35 desa Tahun 2009 : 94 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 14,1 m Tahun 2010 : 46 desa @ Rp. 150 juta = Rp. 6,9 m 20 PEMANFAATAN BANTUAN TUJUAN SASARAN LOKASI DAN BESARAN BANTUAN
  22. 22. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESDA) PROVINSI JAWA TENGAH <ul><li>Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/2010 tentang Penyelenggaraan Jamkesda; </li></ul><ul><li>Pergub Jateng No. 73 Tahun 2010 tentang Juklak Penyelenggaraan Jamkesda. </li></ul><ul><li>Melindungi kesehatan masyarakat Sistem Jaminan Kesehatan. </li></ul><ul><li>Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu. </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan. </li></ul>2 1 DASAR TUJUAN
  23. 23. 1. Tahap awal Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut utk masyarakat miskin non kuota. 2. Tahap Perkembangan untuk masyarakat non kuota dan pekerja sektor informal 3. Tahap Lanjutan untuk masyarakat miskin non kuota, pekerja sektor informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. <ul><li>Tahun 2009 : </li></ul><ul><li>Penyusunan Perda Nomor 10/2010 tentang Penyelenggaraan Jamkesda. </li></ul><ul><li>Tahun 2010 : </li></ul><ul><li>Penyusunan Pergub Pergub Jateng No. 73 Tahun 2010 tentang Juklak Penyelenggaraan Jamkesda. </li></ul><ul><li>Penandatanganan Kesepakatan antara Pemprov Jateng dengan 5 Pemkab/kota uji coba (Kab. Purbalingga, Rembang, Tegal, Kota Surakarta dan Pekalongan. </li></ul><ul><li>Uji coba pelaksanaan Jamkesda di 5 kab/kota sebanyak 225.000 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 2,4 milyar. </li></ul>2 2 TAHAPAN KEGIATAN Lanjutan Jamkesda ……
  24. 24. MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 3 5
  25. 25. MEKANISME PERUMUSAN SASARAN DAN BESARAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPKD SPKD Permendagri 42/2010 ps 9 ay (1) a RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman DIACU Pedoman Pedoman Pedoman DASAR PENYUSUNAN 2 4
  26. 26. MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 5 6
  27. 27. Perpres 15/2010 Permendagri 42/2010 Kepgub 414.2/131/2010 TIM KOORDINATOR PROGRAM MEKANISME KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM KELOMPOK KERJA 2 6 TKPK D Integrasi Sinergitas Harmonisasi Monev. Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Pengembangan Kemitraan Pengaduan Masyarakat Pendataan dan Sistim Informasi Koordinasi
  28. 28. PENUTUP 2 7 7
  29. 29. KESIMPULAN 1. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 6.189,6 juta atau 19,23% (2008) menjadi 5.369,2 juta atau 16,56% (2010). 3. Pada tahun 2010, sebanyak 15 SPKD dan Biro telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp. 314,191 milyar (atau 13,39% dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2,34 trilyun). 2. Telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 414.2/131/2010, tgl 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan TKPKD, untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebanyak 7 kab/kota dari 35 kab/kota di Jawa Tengah telah membentuk TKPD sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010. 5. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan masih dihadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat umum maupun permasalahan khusus, terutama di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi. 4. Inisiatif Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai bentuk program seperti: Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang); Pengembangan Desa Vokasi; Jamkesda dan Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa (Bidang Kesehatan). - Tahun 2009 alokasi angg. seb. Rp. 56,6 milyar atau 2,61 % dari BL seb. Rp. 2,16 trilyun - Tahun 2010 alokasi angg. seb. Rp. 64,3 milyar atau 2,74% dari BL seb. Rp. 2,34 trilyun 2 8
  30. 30. REKOMENDASI <ul><li>Perlu adanya kesatuan data penduduk miskin (by name, by addres) sebagai dasar penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Perlu adanya sinergitas dan harmonisasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan lokus dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan. </li></ul>3. Perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah badan/lembaga khusus yang menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat pusat maupun daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya. 4. Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan alokasi anggaran untuk kepentingan politik (Pilkada) dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. 2 9
  31. 31. SEKIAN & TERIMA KASIH

×