UU NO 21 tahun 2007
tentang
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN
ORANG
PPA POLRES INDRAMAYU
Larangan Perdagangan Orang
 Azas: UUD 1945 dengan adanya sila
kedua yaitu: “Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab“, maka perb...
Protokol Palermo
 Instrumen kunci di tingkat PBB adalah:
“Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan
Menghukum Perdagangan ...
UUPTPO (UU No 21 2007)
Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
 PERDAGANGAN ORANG:
Tindakan
perekruta...
Tabel : Unsur-unsur Pokok Trafiking Manusia (Ps 1.1.)
Proses + Cara + Tujuan
Perekrutan DAN Ancaman kekerasan DAN Eksploit...
Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia
Perihal Perdagangan Orang Penyelundupan Manusia
Persetujuan Korban t...
Hal-hal baru dalam UUPTPPO
 Penjelasan Umum
1. Penyalahgunaan Posisi Rentan
2. Perbudakan
3. Praktek serupa perbudakan
 ...
PEREKRUTAN
Pasal 1 bt 9
adalah tindakan yang meliputi:
1. mengajak,
2. mengumpulkan,
3. membawa, atau
4. memisahkan
seseor...
Eksploitasi (Ps 1 bt 7) adalah tindakan:
1. dengan atau tanpa persetujuan korban
2. yang meliputi tetapi tidak terbatas pa...
EKSPLOITASI SEKSUAL
Psl 1 bt 8
adalah segala bentuk :
1. pemanfaatan organ tubuh seksual atau
2. organ tubuh lain dari kor...
Pemidanaan
 HakHidup Pelaku TPPO
 Pemidanaan bersifat kumulatif
 Sanksi Pemidanaan Pokok
 Sanksi Pemidanaan dengan Pem...
Pemberatan 1/3
Ps 7
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam:
a. Pasal 2 ayat (2), d. Pasal 5, dan
b. Pasal 3, e....
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam
a. Pasal 2 ayat (2), d. Pasal 5, dan
b. Pasal 3, e. Pasal 6
c. Pasal 4,
...
PENYELENGGARA NEGARA
Ps 8
(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan
kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tin...
Korporasi (Pasal 15)
Pemidanaan terhadap suatu korporasi selain dipidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap
...
Reviktimisasi
Pasal 18
 Korban yang melakukan tindak pidana karena
dipaksa oleh pelaku tindak pidana
perdagangan orang, t...
PENJERATAN UTANG
 Psl 27
Pelaku tindak pidana perdagangan orang
kehilangan hak tagihnya atas utang atau
perjanjian lainny...
Korban Setujui Diperdagangkan
Consent/Without Consent
 Pasal 26
Persetujuan korban perdagangan
orang tidak menghilangkan
...
RESTITUSI
Ps 1 bt 13 – Ps 48 s/d Ps 50
adalah:
1. pembayaran ganti kerugian
2. yang dibebankan kepada pelaku
3. berdasarka...
PEMBLOKIRAN
Ps. 32
Penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang memerintahkan kepada penyedia
jasa keuangan untuk melakuk...
Proses Penyidikan
 Dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini
...
PETA DAERAH RAWAN TRAFFICIKING DI
KAB. INDRAMAYU
No Jenis Kasus Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012
1.
2.
Trafficking
Buruh
Migran
6
3
9
5
11
9
Th. 2013
7
8
Harapan Penanganan Kasus Trafficking
1. Putusan / Vonis pengadilan yang tinggi
sehingga membuat efek jera terhadap pelaku
...
Terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking

1,759 views

Published on

Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking

  1. 1. UU NO 21 tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PPA POLRES INDRAMAYU
  2. 2. Larangan Perdagangan Orang  Azas: UUD 1945 dengan adanya sila kedua yaitu: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab“, maka perbudakan tidak dimungkinkan apalagi berdasarkan pasal 28 (I) menjamin “ hak untuk tidak diperbudak “ (amandemen Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000)
  3. 3. Protokol Palermo  Instrumen kunci di tingkat PBB adalah: “Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Kejahatan Terorganisir Antar Bangsa”  Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 November 2000 di Palermo.
  4. 4. UUPTPO (UU No 21 2007) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  PERDAGANGAN ORANG: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiri man, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, p enipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi
  5. 5. Tabel : Unsur-unsur Pokok Trafiking Manusia (Ps 1.1.) Proses + Cara + Tujuan Perekrutan DAN Ancaman kekerasan DAN Eksploitasi (Ps.1.7) DAN ATAU DAN ATAU DAN ATAU Pengangkutan Penggunaan kekerasan mengakibatkan DAN ATAU DAN ATAU orang tereksploitasi Penampungan Peculikan DAN ATAU DAN ATAU Pengiriman Penyekapan DAN ATAU DAN ATAU Pemindahan Pemalsuan DAN ATAU DAN ATAU Penerimaan Penipuan DAN ATAU Penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan DAN ATAU Penjeratan hutang 1 (satu) + 1(satu + 1(satu)  Jika 1 (satu) saja dari kondisi tiap-tiap kolom terpenuhi, hasilnya adalah trafiking manusia. Menurut Ps.1.7. persetujuan korban tidaklah relevan.
  6. 6. Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia Perihal Perdagangan Orang Penyelundupan Manusia Persetujuan Korban tidak menyadari akan keseluruhan proses, atau apabila dia menyadarinya, maka seringkali dikarenakan penipuan, atau ancaman kekerasan Orang yang diselundupkan menayadari keseluruhan proses, walaupun proses tersebut melibatkan kondisi berbahaya dan sangat memprihatinkan Tujuan Ekspolitasi, korban eksploitasi dapat berlangsung sejka korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung hingga korban sampai di tempat tujuan Berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diselundupkan Lokasi (wilayah) Bisa terjadi di luar wilayah negara, atau bisa juga terjadi di dalam suatu wilayah negara Kejahatan Lintas batas negara
  7. 7. Hal-hal baru dalam UUPTPPO  Penjelasan Umum 1. Penyalahgunaan Posisi Rentan 2. Perbudakan 3. Praktek serupa perbudakan  Ketentuan Umum 1. Perekrutan 2. Penjeratan Utang  Tindak Pidanan Perdagangan Orang 1. Reviktimisasi 2. Menggerakkan orang lain 3. Persetujuan korban
  8. 8. PEREKRUTAN Pasal 1 bt 9 adalah tindakan yang meliputi: 1. mengajak, 2. mengumpulkan, 3. membawa, atau 4. memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
  9. 9. Eksploitasi (Ps 1 bt 7) adalah tindakan: 1. dengan atau tanpa persetujuan korban 2. yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 3. kerja atau pelayanan paksa, 4. perbudakan atau 5. praktik serupa perbudakan, 6. penindasan, 7. pemerasan, 8. pemanfaatan fisik, 9. seksual, 10. organ reproduksi, atau 11. secara melawan hukum 12. memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 13. jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 14. kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
  10. 10. EKSPLOITASI SEKSUAL Psl 1 bt 8 adalah segala bentuk : 1. pemanfaatan organ tubuh seksual atau 2. organ tubuh lain dari korban 3. untuk mendapatkan keuntungan, 4. termasuk tetapi tidak terbatas pada a. semua kegiatan pelacuran dan b. percabulan.
  11. 11. Pemidanaan  HakHidup Pelaku TPPO  Pemidanaan bersifat kumulatif  Sanksi Pemidanaan Pokok  Sanksi Pemidanaan dengan Pemberatan 1. Mengakibatkan masalah fisik & mental korban 2. Penyelenggara Negara 3. Korporasi 4. Kelompok terorganisasi 5. Anak sebagai korban  Sanksi Pemidanaan Secara Khusus 1. Percobaan dan Membantu 2. Merencanakan dan Melakukan Permufakatan Jahat 3. Memanfaatkan dan Menggunakan Korban TPPO 4. Penyerangan fisik terhadap Saksi dan Petugas di Pesidangan
  12. 12. Pemberatan 1/3 Ps 7 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 2 ayat (2), d. Pasal 5, dan b. Pasal 3, e. Pasal 6 c. Pasal 4, mengakibatkan korban menderita: • luka berat, • gangguan jiwa berat, • penyakit menular lainnya yang membahayakan  jiwanya,  kehamilan, atau  terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
  13. 13. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam a. Pasal 2 ayat (2), d. Pasal 5, dan b. Pasal 3, e. Pasal 6 c. Pasal 4, mengakibatkan matinya korban, dipidana: penjara  min 5 th  max penjara seumur hidup + denda  min Rp 200 juta  max Rp 5 M
  14. 14. PENYELENGGARA NEGARA Ps 8 (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam: ps 2, ps 3, ps 4, ps 5, ps 6 pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan: berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
  15. 15. Korporasi (Pasal 15) Pemidanaan terhadap suatu korporasi selain dipidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.
  16. 16. Reviktimisasi Pasal 18  Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Penjelasan Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.
  17. 17. PENJERATAN UTANG  Psl 27 Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya itu digunakan untuk mengeksploitasi korban. Catatan: Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.
  18. 18. Korban Setujui Diperdagangkan Consent/Without Consent  Pasal 26 Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO
  19. 19. RESTITUSI Ps 1 bt 13 – Ps 48 s/d Ps 50 adalah: 1. pembayaran ganti kerugian 2. yang dibebankan kepada pelaku 3. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 4. atas kerugian materiil dan/atau immateriil 5. yang diderita korban atau ahli warisnya.
  20. 20. PEMBLOKIRAN Ps. 32 Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.
  21. 21. Proses Penyidikan  Dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini (Ps. 28): 1. Dikenal alat bukti baru selain sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP (Hal 29) 2. Keterangan 1 (satu) saksi – cukup disertai satu alat bukti yang sah lainnya. 3. Penyadapan telepon & alat komunikasi lain (Ps. 31) 4. Pemblokiran Harta Kekayaan 5. Kerahasiaan Identitas nama dan alamat korban
  22. 22. PETA DAERAH RAWAN TRAFFICIKING DI KAB. INDRAMAYU
  23. 23. No Jenis Kasus Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 1. 2. Trafficking Buruh Migran 6 3 9 5 11 9 Th. 2013 7 8
  24. 24. Harapan Penanganan Kasus Trafficking 1. Putusan / Vonis pengadilan yang tinggi sehingga membuat efek jera terhadap pelaku 2. Menekan angka kejahatan kasus Trafficking dan buruh migran (Menurunya jumlah kasus Trafficking dan Buruh Migran dari tahun 2010 sampai tahun 2013) 3. Memulihkan trauma korban sehingga korban dapat kembali dan diterima oleh masyarakat
  25. 25. Terima kasih

×