Roadmap To Zero

776 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roadmap To Zero

  1. 1. DAFTAR ISI ROADMAP 01 1. POLA PIKIR PENINGKATAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN TRANSPORTASI NASIONAL ......................... 2. ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA .................................................. 3. ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN BIDANG TRANSPORTASI LAUT ....................................................... 4. ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN BIDANG TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN .............................. 5. ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN BIDANG TRANSPORTASI DARAT ................................................... 6. ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS SDM TRANSPORTASI .................................................................................... 7. ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PENCARIAN DAN PENYELAMATAN ........................................................ 8. ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS .................................................... 02 03 23 39 51 63 71 79 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  2. 2. ROADMAP 02 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN TRANSPORTASI 1.SOSIALISASI 2.PUBLIC AWARENESS/ EDUKASI 3.PARTISIPASI MASYARAKAT 1.REGULASI 2.PENEGAKAN HUKUM 3.PRASARANA / SARANA 4.SDM 5.KELEMBAGAAN 1.PERBAIKAN PERFORMANCE a.KESELAMATAN b.PELAYANAN 2.TANGGUNG JAWAB PUBLIK 3.PERSAINGAN SEHAT MASYARAKATREGULATOR OPERATOR UPT BUMN SWASTA
  3. 3. ROADMAP 03PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI UDARA
  4. 4. ROADMAP 04 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SARANA DAN PRASARANA : 1.Pelayanan ADS-B. 2.Penggantianperalatanradar. 3.Pengadaandanpemasangan ILS (Instrument Landing System). 4.Pembangunan runway,taxiway, apron,strip dan runway end safety area (RESA). KESELAMATAN TRANSPORTASI UDARA KELEMBAGAAN : 1.Sertifikasi Operasi Bandara 2.Pengelola lalu lintas udara . . . SDM : Kecakapan di bidang keamanan dan keselamatan antara lain : - Pilot,Teknisi,Inspektur REGULASI : 1.Reformasi Per-Undang-Undangan 2.Penetapan Batas Tarif MASYARAKAT : 1.Sosialisasi keselamatan penerbangan 2.Kontak pengaduan . . : OPERATOR : 1.Melaksanakan seluruh peraturan ICAO & ANEX. 2.Mengiplementasikan ALAR Tool Kit. PENEGAKAN HUKUM : 1.Audit Investigasi 2.PencabutanIzinOperasi
  5. 5. ROADMAP 05PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Selesainya Revisi UU Penerbangan Dihasilkannya RPP tentang - Bandar Udara - Navigasi Penerbangan - Pesawat Udara - Angkutan Udara Penyelesaian Revisi UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan Penyusunan RPP 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo REGULASI 1. 2. Peremajaan armada angkutan udara secara bertahap Rekomendasi pemasukan pesawat dengan usia lebih muda dan mengoperasikan s.d. umur (life time) tiap jenis pesawat (Saat ini batasan usia pesawat yang masuk maks 20 tahun atau 50.000 cycles,yang beroperasi maks 35 tahun atau 70.000 cycles) 3.
  6. 6. ROADMAP 06 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Terjaminnya biaya keselamatan secara berkelanjutan Penetapan tarif batas bawah bersifat sementara untuk menghindari penggunaan biaya yang diambil dari struktur komponen biaya keselamatan (operasi,perawatan,training,penyediaan suku cadang,dll) 4. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  7. 7. ROADMAP 07PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENEGAKAN HUKUM Terciptanya ketertiban dalam pelaksanaan pengusahaan transportasi udara Melaksanakan assesment dan penggolongan airlines / bengkel dalam 3 kategori : – Kategori : telah memenuhi aturan dan regulasi yang berlaku; – Kategori II : masih ditemukan aturan dan regulasi yang belum dilaksanakan tetapi ada waktu untuk memenuhinya – Kategori III : ditemukan banyak aturan dan regulasi yang belum dilaksanakan dengan resiko dapat dicabut ijin operasinya, sesuai jangka waktu dalam ketentuan yang berlaku I ; (sanksi administratif PP No.3 tahun 2001) 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  8. 8. ROADMAP 08 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENEGAKAN HUKUM 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Untuk penegakan disiplin secara menyeluruh Revisi butir-butir penegakan hukum berdasarkan KM No.11/1996 tentang Sanksi Administrasi kepada operator bandara,airlines,ATC 3. Terciptanya pelayanan transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan Menindak tegas airlines / bengkel perawatan yang masuk dalam kategori III yang sudah tidak dapat diperbaiki 2. Lanjutan ...
  9. 9. ROADMAP 09PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Seluruh operator penerbangan dapat memenuhi semua regulasi Audit investigasi terhadap pesawat dengan pemberian sanksi kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan – Cockpit enrouteinspection – Cabin enrouteinspection – Station facilities inspection – Training program inspection (Catatan:dilakukan setiap saat secara random) 5. Penegakan hukum dibidang keudaraan pro justisia Mengaktifkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang 4. PENEGAKAN HUKUM Lanjutan ...
  10. 10. ROADMAP 10 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Pengawasan pelaksanaan KM 14 tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut dengan Pesawat Udara Sipil 7. Penertibanpengguna frekuensi yang mengganggu frekuensi penerbangan Koordinasi dengan Dep. Infokom untuk penegakan hukum terhadap penggunaan frekuensi yang mengganggu komunikasi penerbangan 6. Lanjutan ... PENEGAKAN HUKUM
  11. 11. ROADMAP 11PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Tercakupnya 100 % ruang udara di Indonesia dan tingkat kehandalan Tercakupnya 100 % ruang udara di Indonesia dan tingkat kehandalan •Makassar & Sorong •Kupang & Pangkalan Bun •Natuna & Merauke Peningkatan kehandalan peralatan radar, melalui : a. Peremajaan sistem pengaturan lalu lintas udara yang melayani ruang udara di wilayah Barat Indonesia (Jakarta Automated Air Traffic Control System / JAATS) b.Peningkatan pemanfaatan sistem pengaturan lalu lintas udara di wilayah Timur Indonesia (Makassar Automated Air Traffic Control System / MAATS) c. Wilayah ruang udara yang tidak terjangkau radar diberikan layanan penginderaan dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 1. SARANA DAN PRASARANA
  12. 12. ROADMAP 12 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo SARANA DAN PRASARANA Lanjutan ... Tercakupnya 100 % ruang udara di Indonesia dan tingkat kehandalan •Penggantian – Palembang,Semarang – Banda Aceh,Pekanbaru, Balikpapan,Makassar, Surabaya,Banjarmasin – Denpasar,Manado •Pemasangan – Jayapura – Tarakan,Kupang, Saumlaki – Toli-Toli,Sorong,Timika d. Penggantian dan pengadaan peralatan Radar
  13. 13. ROADMAP 13PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SARANA DAN PRASARANA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ... 40 bandara (kumulatif) 29 bandara (kumulatif) 23 bandara Peningkatan keselamatan pendaratan Pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan / Instrument Landing System (ILS) 2. (Catatan:s.d.tahun 2007 ILS telah terpasang di 23 Bandara dan dalam tahun 2007 juga diprogramkan untuk dipasang di 6 bandara).
  14. 14. ROADMAP 14 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SARANA DAN PRASARANA Lanjutan ... Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 430.000 m2380.365 m2330.752 m2Pemenuhan persyaratan keselamatan bandara sesuai standar ICAO Pembangunan tambahan runway,taxiway,apron 3. (Catatan :s.d.tahun 2006 jumlah fasilitas landasan seluas 4.092.178 m2)
  15. 15. ROADMAP 15PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 99 bandara 83 bandara 67 bandara Meningkatnya keamanan, keteraturan dan efisiensi pengoperasian bandara sesuai standar ICAO Sertifikasi Operasi Bandara (SOB) 1. (Catatan :Saat ini yang memiliki SOB adalah 57 Bandara terdiri 54 bandara umum (23 BUMN,31 UPT) dan 3 bandara khusus (Timika,LhokSukon,MalikulSaleh) 200920082007RENCANA TINDAK TARGET/SASARANNo KELEMBAGAAN
  16. 16. ROADMAP 16 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN Lanjutan ... Terbentuknya lembaga yang terpisah antara pengelola bandara dan lalulintas udara • Kajian Air Navigation Single Provider (ANSP) • Pembentukan unit ANSP dengan Pola Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola lalulintas udara 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  17. 17. ROADMAP 17PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN Peningkatan fungsi regulator (Antara lain perkuatan fungsi DSKU) Penataan organisasi kantor pusat Ditjen Hubud guna perkuatan fungsi regulator 4. Peningkatan peran pengawasan Pemerintah kepada operator •Evaluasi 5 Adbandara •Pembentukan 18 Adbandara Evaluasi 5 Adbandara dan pembentukan Adbandara pada 18 bandara yang diusahakan (BUMN) 3. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  18. 18. ROADMAP 18 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Peningkatan keselamatan penerbangan Pilot :22 orang Teknisi : 88 orang Rasio 1 inspektor :5 pesawat Pilot :37 orang Teknisi : 108 orang Rasio1 inspektor :4 pesawat Pilot :52 orang Teknisi : 128 orang Rasio1 inspektor :4 pesawat Pemenuhan kecakapan personil dibidang keamanan dan keselamatan transportasi udara (Catatan : Saat ini ada 22 pilot,teknisi 88 orang,rasio 1 inspektor : 5 pesawat) 1.
  19. 19. ROADMAP 19PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL MASYARAKAT 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap keselamatan – Sosialisasi penanganan barang/bahan berbahaya (melalui TV bandara,media elektronik,banner) – Pelaksanaan KM 14 tahun1989 tentang Penertiban Penumpang,Barang dan Kargo yang Diangkut dengan Pesawat Udara Sipil Sosialisasi keselamatan penerbangan 1. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) mayarakat, konsumen dan operator melalui 2. Maret – SMS : 08111899999 – http://hubud.dephub.go.id
  20. 20. ROADMAP 20 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL OPERATOR Peningkatan Keselamatan Penerbangan Mewajibkan operator bandara (AngkasaPura) turut melengkapi peralatan safety dan persyaratan sterilisasi daerah bandara 2. Assesment pemenuhan regulasi/standarisasi sarana/prasarana pendukung Operator yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi sampai maksimal penutupan bandara Operator (bandara,airlines,dan ATC) wajib melaksanakan security,safety,services dan aturan ICAO,ANNEX sesuai yang tertulis dalam company manual,Standard Operating Procedures dan instruksi kerja. 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  21. 21. ROADMAP 21PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL OPERATOR Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Peningkatan Keselamatan Penerbangan Operator pesawat udara wajib implementasikan Approach & Landing Accident Reduction (ALAR) Tool Kit 3. Pemenuhan tingkat cakupan ruang udara dan kehandalan peralatan Peremajaan dan modernisasi RADAR pada bandara-bandara PT.Angkasa Pura I & II 4. Mei
  22. 22. ROADMAP 22 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  23. 23. ROADMAP 23PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT
  24. 24. . . . : ROADMAP 24 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT PENEGAKAN HUKUM : 1.Audit Investigasi Terhadap Petugas Kespel yang melakukan kesalahan 2.Audit Teknis Terhadap Kapal 3.Pencabutan Izin Operasi 4.Audit Kondisi Teknis Kapal SDM : 1.Diklat Teknis Keselamatan 2.Penataan dan Pembenahan SDM KELEMBAGAAN 1.Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran 2.Revitalisasi ADPEL/Kanpel RESTRUKTURISASI BUMN : Restrukturisasi dan Reformasi BKI SARANA DAN PRASARANA : Pemb.SBNP,Kapal Navigasi, Telekomunikasi,Keselamatan, Pelayaran,Kapal patroli,Rehab Kapal patroli,Pengadaan peralatan CCTV. REGULASI : Target s.d Tahun 2009 : 1.Reformasi Per-Undang-Undangan 2.Pembatasan Umur Kapal 3.ISPS-Code 4.Penerapan Manajemen Keselamatan Kapal 5.Rasionalisasi Tarif Angkutan Laut Nasional MASYARAKAT : 1.Sosialisasi keselamatan transportasi 2.Kotak pengaduan
  25. 25. ROADMAP 25PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI •Finali sasi PP Sosiali sasi • Penyu sunan Draft RPP a.Kepelabuhanan b.Kenavigasian c.Angkutan di Perairan d.Pemeriksaan Kecelakaan Kapal e.Kepelautan f.Perkapalan g.Penegakan Hukum di Laut h.Pencarian dan Penyelamatan Selesainya Revisi UU 21/1992 Tentang Pelayaran Reformasi peraturan perundang-undangan 1. Selesainya RPP tentang : 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  26. 26. ROADMAP 26 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Seluruh pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan kapal-kapal angkutan laut luar negeri harus comply dengan ketentuan ISPS Code (Catatan : Saat ini sampai dengan Maret 2007 sudah comply 223 faspel dan 527 kapal) 2. Penerapan ISPS Code Indonesia 60%40%25% Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  27. 27. ROADMAP 27PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Selesainya Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pembatasan Umur Maksimal Kapal 20 tahun, kecuali kapal tanker dengan ukuran diatas 20.000 Ton maksimal 25 tahun Pembatasan umur kapal yang dimasukan dari luar negeri,yang akan dioperasikan sebagai kapal berbendera Indonesia untuk pelayaran dalam negeri 4. Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal Penerapan Manajemen Keselamatan Kapal sebagai tindak lanjut dari UU No.21 Tahun 1992 dan PP No.51 Tahun 2002 •Penyusunan •Implementasi •Penyusunan •Implementasi •Penyusunan •Implementasi •Penyusunan •Implementasi 3. Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  28. 28. ROADMAP 28 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Terciptanya keseimbangan yang wajar antara pendapatan dan biaya operasional pelayaran nasional sehingga kebutuhan biaya keselamatan pelayaran yang diperlukan dapat dipenuhi. (Catatan : Rasionalisasi akan dilakukan setiap 6 bulan sekali) Rasionalisasi tarif angkutan laut nasional dari yang semula tarif penumpang Rp325,- penumpang mil menjadi tarif yang dapat menutupi biaya pokok operasional 5. REGULASI Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  29. 29. ROADMAP 29 PENEGAKAN HUKUM Terciptanya kedisiplinan petugas otoritas keselamatan transportasi laut • Audit Investigasi (Catatan :Saat ini sudah 4 pejabat dikenai sanksi) Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) 1. Terciptanya pelayanan transportasi laut yang memenuhi standar keselamatan 2. 3. Audit Teknis terhadap Kapal Penumpang dan Ferry Ro-Ro pada Aspek : 2 1. Operator ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keselamatan transportasi laut PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL a. Persyaratan Keselamatan. b.Kelengkapan Keselamatan c.Kompetensi SDM Operator Pemberian sanksi yang tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan • Audit Teknis 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  30. 30. ROADMAP 30 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENEGAKAN HUKUM Terjaminnya Kelaiklautan pada Kapal-Kapal Ferry Ro-Ro yang berumur = 25 tahun • Assesment survey Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun atau lebih. 4. Terciptanya ketertiban pelaksanaan pengusahaan transportasi laut oleh pihak operator • Evaluasi dan Investigasi (Catatan :Saat ini ada 1 operator yang dibekukan dan beberapa sedang dievaluasi) Pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau yang tidak memenuhi kewajiban keselamatan transportasi laut 3. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  31. 31. ROADMAP 31PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 2. Menara Suar : 18 Rambu Suar : 55 Rambu Tuntun 7 Menara Suar : 12 Rambu Suar 80 Rambu Tuntun 8 Menara Suar : 2 Rambu Suar : 10 Kecukupan 99%, Kehandalan 97% (Sesuai Strandar International Association of Lighthouse Authority/ IALA) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dalam rangka peningkatan keselamatan alur pelayaran 1. 3 Unit2 Unit2 UnitKecukupan90%, Keandalan100% Pembangunan KapalNegara Kenavigasian SARANA DAN PRASARANA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  32. 32. ROADMAP 32 SARANA DAN PRASARANA VHF : 30GMDSS : 13 SSB : 37 VHF : 37 GMDSS : 7 SSB : 30 VHF : 30 Kecukupan 80%, Keandalan 100% Pembangunan Sarana Telekomunikasi Pelayaran (Stasiun Radio Operasi Pantai / SROP) 4 Kpl Kelas I : 2 unit (Baja) Kpl Kelas II : 3 unit (Baja) Kpl Kelas III : 20 unit (FRP) Kpl Kelas IV : 25 unit (FRP) Kpl Kelas V : 60 unit (FRP) Kpl Kelas I : 3 unit (Baja) Kpl Kelas II : 4 unit (Baja) Kpl Kelas III : 22 unit (FRP) Kpl Kelas IV : 25 unit (FRP) Kpl Kelas V : 70 unit (FRP) Kecukupan 60 % ,Keandalan 90 % Pembangunan Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ket: Pollyester FRP = Fiberglass Reinforced 3 Kpl Kelas III : 1 unit Kpl Kelas V: 8 Unit (FRP) PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  33. 33. ROADMAP 33 SARANA DAN PRASARANA 52 unit di 9 lokasi pelabuhan terbuka bagi pelayaran internasional Meningkatkan keamanan di pelabuhan Pengadaan peralatan pengamanan Closed-Circuit Television (CCTV) di pelabuhan yang terbuka bagi pelayaran luar negeri 6. Kpl Kelas III : 18 unit (FRP) Kpl Kelas IV : 10 unit (FRP) Kpl Kelas V : 22 unit (FRP) Kpl Kelas II : 9 unit (Baja) Kpl Kelas III : 10 unit (FRP) Kpl Kelas IV : 12 unit (FRP) Kpl Kelas V : 22 unit (FRP) Kpl Kelas - V : 20 unit (FRP) Keandalan = 75 %Rehabilitasi Kapal Patroli KPLP (Catatan :Saat ini ada total 140 kapal) Ket: 5. -- PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Pelabuhan terbuka : Palembang,Pontianak,Benoa,Bitung dan Makasar Belawan,Dumai,Tanjung Pinang,Teluk Bayur,
  34. 34. ROADMAP 34 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV,Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV,Marine Inspector,Pengukuran kapal, Kepanduan,Pendaftaran & Kebangsaan Kapal, Hydrografi,Global Marine Distress Safety System,Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Kesyahbandaran,KPLP,SAR,ISPS-Code, Port State Control Officer,Basic Safety,Advance Fire Fighting ,Medical Emergency First Aids, ISM Code,Ship Security Officer dan Radar Simulator Arpha Simulator) 1 600 org 600 org 600 org Tingkat kecukupan tenaga ahli Keselamatan Pelayaran yang kompeten 100% 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo SUMBER DAYA MANUSIA Terciptanya ketepatan penugasanSDM Ditjen Hubla sesuai dengan kompetensinya 2. 650 peg 650 peg 650 peg Penataan dan Pembenahan SDM di lingkungan Ditjen Hubla sesuai dengan kompetensi dan penugasannya (saat ini total pegawai 17.302 orang tersebar di 325 UPT)
  35. 35. ROADMAP 35PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Untuk peningkatan profesionalitas dan kemandirian BTKP • Penyiapan • Operasional Meningkatnya Eksistensi ADPEL / KAKANPEL Selaku Koordinator Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran diantara unit terkait di DLKR / DLKP Pelabuhan (Bea Cukai,KPPP, Imigrasi,Karantina) Peningkatan fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) sebagai lembaga Badan Layanan Umum (BLU) Revitalisasi Peran ADPEL / KAKANPEL Selaku Koordinator Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Sosialisasi ketentuan dalam Undang-undang yang ada) 1. 2. KELEMBAGAAN 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  36. 36. ROADMAP 36 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL RESTRUKTURISASI BUMN Terlaksananya restrukturisasi dan reformasi kelembagaan BKI sehingga dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit. • Kajian Sumber Daya BKI (SDM,Fasilitas,Keuangan) • Selesainya Restrukturisasi dan Reformasi BKI • BKI lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS Restrukturisasi dan reformasi kelembagaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Peningkatan keamanan dan keselamatan Mewajibkan operator pelabuhan (Pelindo) melengkapi peralatan safety dan persyaratan sterilisasi daerah pelabuhan 2.
  37. 37. ROADMAP 37PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL MASYARAKAT Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keselamatan pelayaran Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan pelayaran Menampung aspirasi masyarakat untuk peningkatan kinerja pelayanan transportasi laut Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran - Sosialisasi tentang barang/ bahan berbahaya Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) mayarakat,konsumen dan operator 1. 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  38. 38. ROADMAP 38 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  39. 39. ROADMAP 39PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
  40. 40. ROADMAP 40 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI KERETAAPI PRASARANA & SARANA KA: 1.Rehab Jalan Rel dan Jembatan 2.Rehab Kereta,Lokomotif,Mesin Pemeliharaan Jalan Rel,KRL,KRD/ KRDE/KRDI 3.Sinyal Telkom dan Listrik (Sintelis) KELEMBAGAAN : 1.Tim/Unit Pengujian Pertama dan Berkala 2.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengujian 3.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengoperasian 4.Lembaga Pengujian Kelaikan 5.Organisasi Keselamatan PENGENDALIAN & PENGAWASAN 1.Random Check 2.Batas Kecepatan 3.Pengujian Petugas Operasi 4.Penutupan Perlintasan Liar, Bangunan Liar 5.Sertifikasi Penguji 6.Penelitian dan Pemeriksaan Kecelakaan SDM : 1.Kualitas & Kuantitas Inspektur 2.Rekrutmen Penguji 3.Kuantitas PPNS MASYARAKAT : Sosialisasi keselamatan transportasi RESTRUKTURISASI BUMN : 1.Spin Off Jabotabek 2.Pembentukan Badan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian 3.Pembentukan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 4.Pemenuhan Biaya Perawatan Kondisi Minimum 5.Penyelesaian masalah Pensiun Ex PNS PJKA. REGULASI : Reformasi Per-Undang- Undangan
  41. 41. ROADMAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Disahkan Peraturan Perundangan Bidang Perkeretaapian a.Standar teknis alat uji dan kalibrasi b.Standar prosedur dan mekanisme pengujian c.Persyaratan penguji d.Peningkatan standar keselamatan (penurunan batas kecepatan,no go item) e.Pembatasan umur sarana f.Penyesuaian Tarif KA Ekonomi Penyusunan RPP a.Lalulintas dan angkutan b.Sarana c.Prasarana d.Pembinaan 2. Revisi UU No.13/1992 tentangPerkeretaapian 1. 3. PeraturanMenteri/ KeputusanDirjen 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 41
  42. 42. ROADMAP 42 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pelaksanaan random check sarana di13 daerah operasi / divisi 4. Pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan Sosialisasi kepada operator1. Terpenuhinya kondisi prasarana dan sarana sesuai dengan standar teknis Pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana 2. Audit khusus prasarana dan sarana3. 6 kali4 kali2 kali 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 520 orang 260 orang Pemahaman dan disiplin petugas operasi terhadap SOP Pengujian petugas operasi6. Operasi KA tidak melewati batas kecepatan yang diijinkan / GAPEKA Pemantauan batas kecepatan di 13 daerah operasi / divisi 5.
  43. 43. ROADMAP 43PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Terciptanya SDM yang memenuhi kompetensi dan kecakapan Sertifikasi tenaga operasi, penguji, perawatan,prasarana dan sarana 9. Terciptanya lingkungan jalur kereta api sesuai dengan standar Pembongkaran bangunan liar8. 320 lokasi 160 lokasi Berkurangnya kecelakaan diperlintasan Penutupan perlintasan liar7. 220 orang 140 orang 60 orang Tersedianya analisa penyebab kecelakaan Penelitian dan pemeriksaan kecelakaan kereta 10. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  44. 44. ROADMAP 44 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pengoperasian Prasarana dan Sarana 3. Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penguji Prasaranadan Sarana 2. Tersedianya Organisasi / Lembaga Pengembangan tim / unit Pengujian Pertama dan Berkala Prasarana danSarana 1. Pengembangan Lembaga Pengujian Kelaikan Prasarana dan Sarana 4. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo PengembanganOperasiKeselamatan5.
  45. 45. ROADMAP 45PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Tersedianya peralatan Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan peralatan pengendalian dan pengawasan pengoperasian sarana 2. a.Pengadaan / rehabilitasi lokomotif b.Pengadaan / rehabilitasi kereta c.Pengadaan / rehabilitasi KRD / KRDE / KRDI d.Pengadaan / rehabilitasi KRL 15 unit 165unit 102unit Peningkatan sarana sesuai standar teknis yang diijinkan 3. Tersedianya peralatan pengujian dan kalibrasi Pengadaan peralatan pengujian prasarana dan sarana serta peralatan kalibrasi 1. 13 unit10 unit1 unit 5 unit 95 unit 68 unit 40 unit 34 unit 21 unit14 unit7 unit SARANA DAN PRASARANA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 100unit72 unit44 unit
  46. 46. ROADMAP 46 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 1.473 km 112 buah 72 paket 30 unit 973 km 62 buah 42 paket 28 unit 273 km 10 buah 17 paket 26 unit Peningkatan / rehabilitasi jalan rel Peningkatan / rehabilitasi jembatan Sinyal,telekomunikasi dan listrik Pengadaan dan rehabilitasi mesin pemeliharaan jalan rel Peningkatan prasarana sesuai dengan standar teknis dan laik operasi 4. SARANA DAN PRASARANA Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  47. 47. ROADMAP 47PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 36 orang 60 orang 90 orang 29 orang 30 orang 60 orang 15 orang 30 orang Peningkatan kuantitas dan kualitas inspektur prasarana dan sarana Rekruitmen penguji prasarana dan sarana Peningkatan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk pengendalian dan pengawasan SUMBER DAYA MANUSIA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 1.
  48. 48. ROADMAP 48 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL a.Spin off JABOTABEK b.Pembentukan Badan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian c.Pembentukan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian d.Pemenuhan Biaya Perawatan Kondisi Minimum untuk peningkatan Keselamatan e.Penyelesaian Masalah Pensiun Ex.PNS PJKA / Dephub. Restrukturisasi Kelembagaan Perkeretaapian sesuai dengan Amanat Revisi UU No.13/1992 1. RESTRUKTURISASI BUMN 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  49. 49. ROADMAP 49PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL MASYARAKAT Jabode tabek, Jawa, Sumatera Pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan peraturan Sosialisasi kepada Mayarakat tentang Keselamatan 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Jabode tabek, Jawa Jabode tabek 1.
  50. 50. ROADMAP 50 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  51. 51. ROADMAP 51PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
  52. 52. ROADMAP 52 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT PRASARANA : 1.Pembangunan SBNP,Rambu Sungai 2.Fasilitas Keselamatan LLAJ 3.Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan,Keselamatan Jalan 4.Infrastruktur dan Peralatan Keselamatan REGULASI : Reformasi Per-Undang- Undangan PENEGAKAN HUKUM : 1.Sistem Pendukung Penegakan Hukum 2.Pemantauan dan Penindakan Pelanggaran 3.Monitoring dan Evaluasi Keselamatan KELEMBAGAAN : 1.Dewan Keselamatan TranspJalan 2.Unit Penelitian Kecelakaan 3.Lembaga Sertifikasi Pengemudi 4.Lembaga Sertifikasi Profesi 5.Tim Auditor Keselamatan 6.Badan Sertifikasi Operator. MASYARAKAT : 1.Sosialisasi bidang keselamatan 2.Public Awareness OPERATOR : 1.Mengurangi tingkat kecelakaan dan meningkatkan pelayanan dibidang LLASDP dan LLAJ 2.Pelatihan penanganan pertama Kegawat daruratan 3.Manajemen Keselamatan Bagi Operator Angkutan Darat SDM : 1.Pelatihan TOT Auditor Keselamatan dan Investigator Kecelakaan 2.Pelatihan Penanganan Pertama Kegawat daruratan 3.Peningkatan Kualitas PPNS Transportasi Darat
  53. 53. ROADMAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Tersusunnya Pedoman Teknis dan Standard Operation Procedure Penyusunan Pedoman Teknis dan Standard Operation Procedure Bidang Keselamatan 5. SK Dirjen terbit Februari Kajian mulai April Terbitnya Keputusan DirjenHubdat Penyempurnaan Keputusan Dirjen Hubdat tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan 4. AgustTerbitnya Instruksi Menhub Perumusan Instruksi Menhub tentang Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan 3. Sosialisasi Implementasi MeiTerbitnya Instruksi Menhub Instruksi Menhub tentang Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan 2. - Selesai RUU LLAJ - Selesai 6 RPP LLAJ. Penyelesaian RUU tentang LLAJ dan RPP LLAJ 1. 53 Sosialisasi Implementasi SK Dirjen terbit Februari Kajian mulai April 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  54. 54. ROADMAP 54 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Pemberlakuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah untuk Angkutan Kelas Ekonomi 8. 75 kapal 35 lintas 36 kapal 78 lintas 41 kapal 89 lintas Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis 6. 192 Bus 135 lintas 187 Bus 133 lintas 183 Bus 111 lintas Subsidi Bus Perintis7. Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Terciptanya keseimbangan yang wajar antara pendapatan dan biaya operasional Rasionalisasi Tarif Angkutan Jalan dan Penyeberangan Nasional untuk dapat menutupi biaya pokok operasional 9. Terciptanya keseimbangan yang wajar antara pendapatan dan biaya operasional Melakukan monitoring dan review secara berkala 10.
  55. 55. ROADMAP 55PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENEGAKAN HUKUM Berkurangnya tingkat kecelakaan Pemantauan & penindakan pelanggaran1. Membantu pelaksanaan Condition Survey untuk kapal-kapal penyeberangan yang berumur diatas 25 tahun yang masih laik operasi 3. Monitoring & Evaluasibidangkeselamatan2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  56. 56. ROADMAP 56 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PRASARANA 111 buah 25 lokasi 11 lokasi 150 lokasi 100 km 100 mil 51 buah 12 lokasi 1 lokasi 100 lokasi 50 km - 21 buah 5 lokasi - 50 lokasi - - 4.550 buah 2.450 buah 850 buah a.Pengadaan & Pemasangan Rambu LLASDP (Rambu Sungai) b.Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ (rambu,marka, guard rail,delineator) seluruh provinsi c.Pengadaan dan Pemasangan SBNP di Lintas Penyeberangan d.Pengadaan Peralatan Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) e.Pembangunan Sistem Informasi Manajemen BidangKeselamatan Transportasi Darat f. Identifikasi dan Perbaikan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan) / LRK (Lokasi Rawan Kecelakaan) g.Audit Keselamatan Jalan h.Audit Keselamatan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Peningkatan keselamatan angkutan LLAJ dan LLASDP 4. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  57. 57. ROADMAP 57PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA 600 orang 300 orang - 900 orang 600 orang 300 orang a.Pelatihan TOT (Traning of Trainer) Auditor Keselamatan dan Investigator Kecelakaan b.Pelatihan penanganan pertama kegawat daruratan c.Peningkatan kualitas PPNS Bidang Transportasi Darat Meningkatnya kompetensi SDM keselamatan transportasi darat 1. 720 orang 420 orang 120 orang 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  58. 58. ROADMAP 58 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN Seluruh Provinsi 20 Prov 13 Prov Terbentuknya UPK di seluruh Provinsi di Indonesia Pembentukan Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) tingkat Provinsi seluruh Indonesia 2. - Rumusan naskah akademis, konsep Keppres - Terbit Keppres & Pelantikan DKTJ - Rapat Perdana DKTJ, Evaluasi PelaksProg Pembentukan komite/dewan keselamatan transportasi jalan (DKTJ) 1. - Terbit Pedoman Audit Keselamatan Jalan - Terbentuk Tim Auditor Keselamatan Jalan Pembentukan Tim Auditor Keselamatan Jalan 4. - Lembaga Sertf.Terbentuk - Penyelenggaraan SPAU (Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum) Pembentukan lembaga penyelenggaraan sertifikasi pengemudi 3. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  59. 59. ROADMAP 59PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL OPERATOR a.Penyuluhan Kelaikan Sarana Kapal Sungai dan Danau Untuk Operator b.Pemenuhan Peralatan Keselamatan Pada Setiap Sarana Moda Angkutan. 1. Mengurangi Tingkat Kecelakaan dan Meningkatkan Pelayanan di Bidang LLASDP 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo a.Penyuluhan & Penyebaran Informasi Keselamatan b.Program Aksi Peningkatan Mental dan Disiplin Pengemudi c.Sertifikasi Pengemudi Angkutan Penumpang Umum dan Barang d.Pelatihan bagi Aksesor / Examiner SPAU e.Pelatihan Pada Pengusaha Angkutan Mengurangi Tingkat Kecelakaan dan Meningkatkan Pelayanan LLAJ 2.
  60. 60. ROADMAP 60 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL OPERATOR 100 operator Peningkatan Keselamatan dan Efisiensi Perusahaan Manajemen Keselamatan Bagi Operator Angkutan Darat • Penyusunan Pedoman Teknis • Implementasi Manajemen Keselamatan 4. 180 orang 180 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengemudi/awak kapal dalam penanganan pertama kegawat daruratan Pelatihan Penanganan Pertama Kegawat Daruratan 3. Lanjutan ... 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  61. 61. ROADMAP 61PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL MASYARAKAT Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan Partisipasi Masyarakat Menjalin Kemitraan dengan operator,asosiasi dan industri terkait keselamatan transportasi. 3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengemudi Public Awareness / Edukasi • Penggunajasatransportasi; • Pengemudi; • Operator. 2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap keselamatan Sosialisasibidangkeselamatan: • Pengguna jasa transportasi; • Pengemudi; • Operator. 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  62. 62. ROADMAP 62 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  63. 63. ROADMAP 63PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS SDM TRANSPORTASI
  64. 64. ROADMAP 64 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KUALITAS SDM TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN TRANSPORTSAI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1.Peningkatan Kualitas & Kuantitas Dosen, Instruktur, Widyaiswara melalui Rintisan Gelar (S2/S3),T.O.T,Praktek Kerja Lapangan dan Recruitment. 2.Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai Diklat. 3.Memelihara Kualitas SDM Diklat melalui diklat Recurrent, Refreshment dan Upgrading KELEMBAGAAN : 1.Pembentukan BLU UPT Diklat. 2.Pengembangan kemitraan (Going Partnership). 3.Pembentukan Balai Diklat Perkeretaapian 4.Penataan Eselonisasi UPT Diklat SARANA DAN PRASARANA : 1.Pengembangan Prasarana dan Sarana bantu Diklat (Sesuai standar minimal) 2.Penyempurnaan Kurikulum (Harmonization,Compliance,and Demand Fulfillment Curriculum) 3.Mengembangkan Metodologi (Teaching Methodology Improvement) REGULASI : 1.Penataan Regulasi Diklat yang sudah tidak sesuai. 2.Gerakan "Reform to Safety Culture" 3.Penegakan Regulasi di UPT Diklat
  65. 65. ROADMAP 65PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI 100%80%60% Terbentuknya budaya mendahulukan keselamatan pada seluruh kegiatan UPT Diklat Gerakan“Reform to Safety first Culture”2. 100%80%60% Terlaksananya penegakan hukum dan disiplin di UPT Diklat Penegakan Regulasi di Sekolah Tinggi, Politeknik,Balai dan Akademi dilingkungan Badan Diklat 3. 100%80%60% Terbitnya peraturan- peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, kebutuhan pasar dan regulasi nasional dan internasional Penataan Regulasi Pendidikan dan Pelatihan yang sudah tidak sesuai 1. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  66. 66. ROADMAP 66 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SARANA / PRASARANA 100%80%60% Terwujudnya bangunan fisik dan tata ruang kampus Diklat sesuai standard minimal. Pemenuhan kebutuhan prasarana sesuai standar minimal (Perkantoran,asrama,kelas, tempati badah,poliklinik,sarana olahraga, sarana rekreasi,dll) 1. 100%80%60% Terpenuhinya sarana bantu diklat untuk memenuhi metode diklat Kompetensi sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar Pemenuhan kebutuhan sarana diklat sesuai dengan kebutuhan pasar modern (Laboratorium,Simulator, Alat Peraga,Sarana Trainning,Pesawat/Kapal Latih,dll) 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  67. 67. ROADMAP 67PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL • Terciptanya Kurikulum yang diakui bersama dengan Administrator • Terpenuhinya kurikulum sesuai standar nasional dan internasional • Terpenuhinya kurikulum sesuai kebutuhan pasar Harmonization,Compliance and Market Fulfillment Curriculum Diklat Transportas Darat,Laut,UdaradanPerkeretaapian 3. • Terciptanya metode pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi • Terbentuknya mental disiplindan sikap perilaku positif Teaching Methodology Improvement (termasukmembentukattitude) 4. SARANA / PRASARANA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  68. 68. ROADMAP 68 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN 100% Eselonisasi UPT sesuai dengan beban kerjanya Penataan Eselonisasi UPT Diklat3. 100%60% Terbentuknya Lembaga Diklat yang Mandiri (Auto Finance),dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta memenuhi dinamika kompetisi dan kebutuhan pasar bebas Pembentukan BLU UPT Diklat (STPI,STIP,BP3IP,PIP Semarang & PIP Makasar) 1. 100%60% Terbentukannya Lembaga Diklat yang mencetak SDM inspector perkeretaapian dan berorientasi pada keselamatan (train/railway worthiness) Pembentukan Balai Diklat Perkeretaapian 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  69. 69. ROADMAP 69PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA 100%80%60% Terpeliharanya kualitas, profesi dan kompetensi SDM Diklat Memelihara Kualitas SDM Diklat melalui Diklat Recurrent, Refreshment dan Upgrading 3. 100%80%60% Terpenuhinya Tenaga Pendidik yang memahami dan menguasa iteknologi dan regulasi mutakhir. Peningkatan Kualitas & Kuantitas Dosen, Instruktur & Widyaiswara melalui rintisan gelar (S2/S3),TOT (Training of Trainer),praktek kerja lapangan dan Rekruitmen 1. 100%80%60% Terciptanya SDM Diklat yang terawat dan sejahtera dalam rangka peningkatan kualitas DIKLAT Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai termasuk Dosen, Instruktur dan Widyaiswara 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  70. 70. ROADMAP 70 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  71. 71. ROADMAP 71PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PENCARIAN & PENYELAMATAN
  72. 72. ROADMAP 72 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KUALITAS PENCARIAN DAN PENYELAMATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1.Penambahan SDM yang berkompeten 2.Peningkatan kualitas SDM SAR melalui Diklat Rescuer dan Operator KELEMBAGAAN : 1.Pengembangan Organisasi Badan SAR Nasional 2.Peningkatan Eselonering Kantor SAR Type B 3.Peningkatan kapasitas dan kualitas operasi SAR SARANA DAN PRASARANA : 2.Sarana SAR Udara,Laut,Darat 3.Peralatan SAR dan prasarana kantor 1.Sistem Deteksi Dini & Komunikasi SAR REGULASI : 1.Implementasi peraturan 2.Ratifikasi peraturan ICAO,IMO
  73. 73. ROADMAP 73PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Implementasi Hukum tentang SARImplementasi peraturan1. Terlaksananya ratifikasi Peraturan ICAO,IMO Ratifikasi peraturan ICAO,IMO2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  74. 74. ROADMAP 74 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SARANA DAN PRASARANA 100 unit 66 unit 32 unit Tercapainya tingkat kecukupan (100%) sarana SAR Laut dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR Sarana SAR Laut3. 40 sub sistem 32 sub sistem 6 sub sistem Terselenggaranya sistem komunikasi SAR yang terintegrasi Sistem Deteksi Dini dan Komunikasi SAR 1. 14 unit12 unit6 unit Tercapainya tingkat kecukupan (100%) sarana SAR Udara dalam mendukung pelaksanaan operasiSAR Sarana SAR Udara2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  75. 75. ROADMAP 75PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL 504 set 252 set Tercapainya tingkat kecukupan (100%) peralatan pendukung operasi SAR Peralatan SAR5. 113 unit 59 unit 5 unit Tercapainya tingkat kecukupan (100%) sarana SAR Darat dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR Sarana SAR Darat4. 71 lokasi 15 lokasi 3 lokasi Terbangunnya Kantor SAR dalam mendukung operasi SAR Prasarana Kantor6. SARANA DAN PRASARANA 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo Lanjutan ...
  76. 76. ROADMAP 76 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA 1.512 org 226 org 40 org Tercapainya tingkat keandalan (100%) SDM SAR Peningkatankualitas SDM SAR melalui Diklat Penataran Rescuer dan Operator 2.956 org 2.028 org 1.100 org Tercapainya tingkat kecukupan (100%) SDM operasi SAR Penambahan SDM yang berkompeten 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 1. 2.
  77. 77. ROADMAP 77PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL KELEMBAGAAN 12 kantor 56 pos a.Terbentuknya Kantor SAR baru b.Terbentuknya Pos SAR baru. Peningkatan kapasitas dan kualitas operasi SAR. 3. Terbentuknya organisasi BadanSAR Nasional yang profesional • Persiapan • Operasional Pengembangan Organisasi Badan SAR Nasional 1. 18 kantor Tercapainya tingkat keandalan (100%) Kantor SAR Type B Peningkatan Eselonering Kantor SAR Type B 2. 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo
  78. 78. ROADMAP 78 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL
  79. 79. ROADMAP 79PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN & AKUNTABILITAS
  80. 80. ROADMAP 80 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM PENEGAKAN HUKUM : 1.Pelaksanaan audit di lingkungan Departemen Perhubungan 2.Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen SARANA DAN PRASARANA : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja REGULASI : Review Instruksi Menteri Perhubungan No.11 Tahun 1998 (IM 11) tentang Pelaksanaan Pengawasan kepada BUMN dan Badan Hukum Indonesia yang Menyelenggarakan Jasa Transportasi,Pos dan Telekomunikasi untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan
  81. 81. ROADMAP 81PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL REGULASI Terciptanya payung hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan audit keselamatan dan pelayanan transportasi Review Instruksi Menhub No.11 Tahun 1998 (IM 11) tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Hukum Indonesia yang Menyelenggarakan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Menhub 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 1.
  82. 82. ROADMAP 82 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL PENEGAKAN HUKUM Terwujudnya : a.Pelaksanaan audit komprehensif dan operasional b.Pelaksanaan audit fisik c.Pelaksanaan audit tertentu d.Pelaksanaan audit khusus e.Pelaksanaan audit keselamatan dan pelayanan transportasi f. Pemantauan dan Evaluasi angkutan / transportasi Pelaksanaan audit dilingkungan Dephub Tercapainya hasil tindak lanjut sesuai ketentuan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI,BPKP dan Itjen 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 1. 2.
  83. 83. ROADMAP 83PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL Pengadaan alat bantu auditPengadaan sarana dan prasarana kerja 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo SARANA DAN PRASARANA 1.
  84. 84. ROADMAP 84 PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI NASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Terwujudnya : a.Pelaksanaan diklat teknis b.Pelaksanaan diklat fungsional c.Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) d.Bantuan Tugas Belajar (Diklat Dalam dan Luar Negeri) 200920082007TARGET/SASARANRENCANA TINDAKNo 1.

×