Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AKSELERASI PENINGKATAN  DAYA SAING DAERAH BERBASIS OTONOMI DESA Oleh : WALUYO, M. Si (Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Sum...
ISU PENTING DALAM AGENDA PENGEMBANGAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH Pelaku Usaha Skala Kecil <ul><li>Usaha Kecil tidak terisol...
PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING <ul><li>Beragam definisi  ~   perbedaan keberterimaan  (acceptability)  oleh berbagai kalang...
DAYA SAING (KEUNGGULAN) DAERAH <ul><li>Kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan : </li></ul><ul><ul><li>...
MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH  ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & Entitas Or...
PRASYARAT PENTING DALAM KONTEKS PENINGKATAN DAYA SAING  (Porter, 1997) <ul><li>Perlu ada  sense of urgency  tentang perbai...
PRASYARAT PENTING DALAM KONTEKS PENINGKATAN DAYA SAING  (Porter, 1997)   (lanjutan) <ul><li>Para aktor perlu melaksanakan ...
KOHESI SOSIAL  (SOCIAL COHESION) <ul><li>Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota ma...
DIMENSI BUDAYA & IKLIM INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN KOHESI SOSIAL Penadbiran (Governance) Ekonomi Sosial Penci...
UNSUR-UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH <ul><li>Pengetahuan  yang merupakan satu di antara sumber daya te...
SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar (In...
PENGEMBANGAN DAYA SAING DGN KONSEP KLASTER INDUSTRI <ul><li>Klaster industri :   </li></ul><ul><ul><li>kelompok industri s...
SKEMATIK MODEL GENERIK KLASTER INDUSTRI Institusi Pendukung (Supporting Institutions) Industri Inti (Core Industry) Pembel...
“ CIRI” PENDEKATAN KLASTER INDUSTRI:   <ul><li>Market-driven   – berfokus pada upaya mempertemukan sisi permintaan dan pen...
ESENSIAL: PERUBAHAN PARADIGMA KLASTER INDUSTRI SEKTORAL Himpunan Lintas Sektor Sinergi Sektor Terisolasi Keterkaitan Ranta...
KLASTER INDUSTRI DAN DAYA SAING Kemajuan Iptek, Inovasi EBP Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Klaster I...
KLASTER INDUSTRI ~ PENDEKATAN RANTAI NILAI Akses Pengetahuan, Teknologi & Keahlian Akses Pendanaan Akses kepada Pasar Glob...
MENGAPA KLASTER INDUSTRI: KONSEP KLASTER INDUSTRI DAN KEMANFAATANNYA Manfaat Bagi Pelaku Bisnis Manfaat bagi Perguruan Tin...
MANFAAT UMUM Pengakuan nasional dan internasional  Meningkatkan produktivitas  Memperbaiki infrastruktur keras dan lunak d...
MANFAAT “PENDEKATAN KLASTER” <ul><li>Keterlibatan dalam dialog konstruktif atau proses partisipatif antara pelaku bisnis, ...
PERAN KI DALAM MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH <ul><li>Investasi  inward  yang berkualitas </li></ul><ul><li>Capaia...
CONTOH MANFAAT BAGI UKM <ul><li>Skala Ekonomi :  Membuka peluang dan secara empiris sudah terbukti sebagai suatu alat ( me...
CONTOH MANFAAT BAGI UKM  (lanjutan) <ul><li>Spesialisasi / Kompetensi :  Melalui kemitraan horizontal ataupun integrasi ve...
BEBERAPA PRAKARSA YG DILAKUKAN DI SUMEDANG DENGAN MITRA KERJA : <ul><ul><li>Grand Strategy : Peningkatan Daya Saing Ekonom...
MAPPING KLASTER INDUSTRI BERBASIS KAYU CIBEUSI  SUMEDANG Toko Bahan bangunan Tanjungsari Usaha Besi Tempa Cibeusi Jasa Pen...
PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK (DARI BEBERAPA PENGALAMAN BPPT) <ul><li>Hambatan  terbesar : struktur penganggaran &  bureauc...
DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>Kekuatan   </li></ul><ul><li>Mayoritas  penduduk  desa merupakan  ...
<ul><li>Peluang </li></ul><ul><li>Adanya Dana Alokasi Desa (baik umum maupun khusus yang setiap tahunnya makin meningkat) ...
KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>1. Tingginya Angka Kemiskinan </li></ul><ul><li>Dari 262 Desa yang...
KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>2. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar </li></ul><ul...
KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>3. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan Desa </li></ul><ul><li>D...
KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>4.  Tingginya Jumlah Pengangguran dipedesaan </li></ul><ul><li>5. ...
PROSPEK PEMBANGUNAN  DESA KE DEPAN DI KAB. SUMEDANG <ul><li>Pembangunan desa ke depan harus diarahkan pada peningkatan kes...
<ul><li>VISI PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN SUMEDANG : </li></ul><ul><li>“ Terwujudnya Akselerasi Pengembangan Oto...
AKSELERASI PENINGKATAN  DAYA SAING DAERAH  BERBASIS OTONOMI DESA PERLU DIDUKUNG MELALUI <ul><li>P eningkatkan Kapasitas  M...
PERSPEKTIF PENGUATAN PEMBANGUNAN DESA DARI SUDUT PANDANG PEMERINTAH DAERAH DIWUJUDKAN MELALUI DESENTRALISASI FISKAL  <ul><...
DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT YANG DIHARAPKAN  <ul><li>Konteks pembangunan desa dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menc...
DENGAN DEMIKIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BERBASIS PEDESAAN DIORIENTASIKAN UNTUK <ul><li>Mampu menyeimbangkan u...
<ul><li>Pe ningkatan Kapasitas  menejemen  Pemerintahan  Desa  dan pembangunan Desa  melalui kebijakan : </li></ul><ul><li...
<ul><li>3.  Peningkatan pembinaan aparat pemerintahan desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Penataan personil...
<ul><li>5. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan perlengkapan / sarana dan prasarana pemerintahan desa,  m...
<ul><li>7.  Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan, melalui  p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan efektivit...
<ul><li>P eningkatkan  dan  Pe ngembangan Kualitas   SDM melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill masy ...
<ul><li>3.  Peningkatan kualitas ekonomi khususnya kemampuan daya beli perorangan masyarakat Desa, melalui  program : </li...
<ul><li>Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa   melalui kebijakan :   </li></ul><ul><li>1.  Peningkatan  Par...
<ul><li>2.  Peningkatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa,  melalui p rogram : <...
PENUTUP <ul><li>Faktor “lokalitas” sangat penting di era global. Agenda pembangunan ekonomi daerah/lokal perlu:  </li></ul...
<ul><li>TERIMA KASIH </li></ul><ul><li>SELAMAT MELAKSANAKAN KKN   </li></ul><ul><li>SEMOGA SUKSES </li></ul><ul><li>Badan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akselerasi peningkatan daya saing sumedang

1,636 views

Published on

  • Be the first to comment

Akselerasi peningkatan daya saing sumedang

  1. 1. AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS OTONOMI DESA Oleh : WALUYO, M. Si (Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Sumedang) DISAMPAIKAN DALAM ACARA PELEPASAN KKN MAHASISWA S - 1 PAI STAI SEBELAS APRIL SUMEDANG 19 JUNI 2007
  2. 2. ISU PENTING DALAM AGENDA PENGEMBANGAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH Pelaku Usaha Skala Kecil <ul><li>Usaha Kecil tidak terisolasi dari lingkungan bisnis </li></ul><ul><li>Pemihakan kpd Usaha kecil adalah memberikan prioritas untuk mengantarkannya menjadi lebih berdaya saing </li></ul>Regionalisasi <ul><li>Daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan daerah di sekelilingnya </li></ul><ul><li>Kolaborasi lintas daerah merupakan pendukung daya saing nasional </li></ul>Pijakan Klaster Industri <ul><li>Keberadaan lapisan pemasok, industri pendukung dan terkait merupakan landasan formasi klaster industri </li></ul><ul><li>Perkuatan hubungan bisnis (linkage) merupakan agenda prioritas </li></ul>Instrumen Kebijakan <ul><li>Agenda kolaborasi, strategi dan prioritas pengembangan perlu dituangkan dalam instrumen kebijakan yang mendukung </li></ul>Lembaga Kolaborasi <ul><li>Diperlukan kelembagaan yang dapat mengawal agenda peningkatan daya saing. </li></ul><ul><li>Jika lembaga yang sudah ada tidak mencukupi, dibutuhkan dibentuknya lembaga baru </li></ul>
  3. 3. PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING <ul><li>Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (acceptability) oleh berbagai kalangan (misalnya akademisi, praktisi, pembuat kebijakan). </li></ul><ul><li>PORTER (1990): “There is NO ACCEPTED DEFINITION OF COMPETITIVENESS . Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it”. </li></ul><ul><li>“ Pembedaan” pada beragam tingkatan: </li></ul><ul><ul><li>Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral”  pendekatan “klaster industri.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori). </li></ul></ul>Kemampuan/daya tarik (attractiveness); kemampuan membentuk/menawarkan lingkungan paling produktif bagi bisnis, menarik talented people , investasi, dan mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja berkelanjutan. Kemampuan suatu industri (a gregasi perusahaan ~ “sektoral”  “klaster industri” ) menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari industri pesaing asingnya Kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungannya (profitabilitas), pangsa pasar, dan/atau ukuran bisnisnya (skala usahanya ) “ Tingkatan Analisis” / Dimensi “Sektoral” “ Konteks Telaahan” (Perbandingan) / Dimensi Teritorial / Spasial Negara / Daerah Lihat mis.: Porter (1990) dan McFetridge (1995) Mikro ~ Perusahaan Meso ~ Industri “ Makro” ~ Ekonomi Memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan
  4. 4. DAYA SAING (KEUNGGULAN) DAERAH <ul><li>Kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan : </li></ul><ul><ul><li>iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, </li></ul></ul><ul><ul><li>daya tarik atau menarik “investasi,” talenta (talented people), dan faktor-faktor mudah bergerak (mobile factors) lainnya, serta </li></ul></ul><ul><ul><li>potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan. </li></ul></ul>
  5. 5. MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & Entitas Organisasi </li></ul><ul><li>Hubungan - Jaringan - Interaksi </li></ul><ul><li>Kolaborasi - Sinergi </li></ul><ul><li>SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Kompetensi </li></ul><ul><li>Spesialisasi </li></ul><ul><li>Organisasi/Perus. ~ Mikro </li></ul>Produk
  6. 6. PRASYARAT PENTING DALAM KONTEKS PENINGKATAN DAYA SAING (Porter, 1997) <ul><li>Perlu ada sense of urgency tentang perbaikan daya saing yang dirasakan bersama secara luas. </li></ul><ul><li>Perlu dikembangkan suatu paradigma bersama tentang peningkatan daya saing melalui : </li></ul><ul><ul><li>Perluasan para konstituen yang berpengaruh terhadap ekonomi (kalangan bisnis, pemerintah, dan lainnya), dan khususnya atas peningkatan daya saing, ke dalam proses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses edukasi dan komunikasi kepada pelaku bisnis, pembuat kebijakan dan stakeholders kunci lain tentang ekonomi modern dan persaingan global beserta tantangan dan peluangnya, dan menariknya ke dalam proses persiapan untuk menghadapinya. </li></ul></ul><ul><li>Pendekatan berbasis klaster industri merupakan suatu pijakan (platform) dan sekaligus alat yang sangat berguna untuk mempercepat kemajuan (progress) . </li></ul><ul><li>Program yang fokus, terintegrasi dan mendorong sinergi, bukan sebagai upaya yang terpisah, berbeda atau bahkan bertentangan. </li></ul>
  7. 7. PRASYARAT PENTING DALAM KONTEKS PENINGKATAN DAYA SAING (Porter, 1997) (lanjutan) <ul><li>Para aktor perlu melaksanakan peran masing-masing yang berbeda dan lebih sesuai dari masa sebelumnya (berdasarkan mandat dan kompetensi). </li></ul><ul><li>Keseluruhan upaya harus berorientasi tindakan (bukan sekedar analitis semata), yang berfokus pada elemen yang berpotensi memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan daya saing. </li></ul><ul><li>Perlunya perbaikan dialog antar stakeholders kunci. </li></ul><ul><li>Pengembangan yang saling mendukung melalui upaya paralel pada beragama tingkat dan fungsi. </li></ul><ul><li>Perkuatan komplementatif antara prakarsa-prakarsa yang relevan. </li></ul><ul><li>Perlunya kepemimpinan di organisasi para stakeholders kunci. </li></ul>
  8. 8. KOHESI SOSIAL (SOCIAL COHESION) <ul><li>Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, asosiasi, dan wilayah) (McCracken, 1998). </li></ul><ul><li>Kanada : “Social Cohesion is the ongoing process of developing a community of shared values, shared challenges and equal opportunity within Canada, based on a sense of trust, hope and reciprocity among all Canadians.” </li></ul>Box 1 - Jenson’s Five Dimensions of Social Cohesion Belonging ------------ Isolation Inclusion ------------ Exclusion Participation --------- Non-involvement Recognition --------- Rejection Legitimacy ----------- Illegitimacy Box 2 – Bernard’s Formal and Substantive Dimensions of Social Cohesion FORMAL SUBSTANTIVE Equality / Inequality Inclusion / Exclusion Recognition / Rejection Belonging / Isolation Legitimacy / Illegitimacy Participation / Non-involvement
  9. 9. DIMENSI BUDAYA & IKLIM INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN KOHESI SOSIAL Penadbiran (Governance) Ekonomi Sosial Penciptaan nilai untuk “Ekonomi Baru” Iklim kondusif bagi perkembangan inovasi Penyampaian/ pelayanan jasa publik Evolusi masyarakat yang inklusif ~ Kohesi sosial Iklim Kemajuan, kemandirian dan keamananan daerah (dan nasional) dalam dunia “tanpa batas” (borderless world) Kesejahteraan (dan Kedaulatan Negara) Budaya pembelajaran (learning, unlearning, relearning) Pembelajaran  Membangun Masyarakat Pembelajar dan Inovatif (Learning & Innovative Society)
  10. 10. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH <ul><li>Pengetahuan yang merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan daya saing daerah; </li></ul><ul><li>Kemampuan inovasi akan semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi; </li></ul><ul><li>Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif eko. daerah; </li></ul><ul><li>Jaringan/keterkaitan rantai nilai akan menjadi ”pola” aktivitas ekonomi terbaik; </li></ul><ul><li>Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal). </li></ul>Era pengetahuan/inovasi dlm pembangunan daerah urgensi prakarsa/upaya pembangunan ekonomi daerah/lokal yang semakin sarat dengan pengetahuan akan mendorong peningkatan daya saing daerah
  11. 11. SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH Pengembangan Bisnis Baru Perbaikan Bisnis yang Ada (Existing) Investasi Dari Luar (Inward Investment) Litbangyasa Pasokan teknologi Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk Inovasi ROI yang Lebih Tinggi Siklus yang Makin Menguat (Dari vicious cycle menjadi virtuous cycle ) Faktor keunggulan lokalitas Pengetahuan/ Teknologi Rantai Pemasok Teknologi Rantai Nilai Produksi <ul><li>Akumulasi Aset (Tangible & Intangible) </li></ul><ul><li>Peningkatan Kompetensi </li></ul>
  12. 12. PENGEMBANGAN DAYA SAING DGN KONSEP KLASTER INDUSTRI <ul><li>Klaster industri : </li></ul><ul><ul><li>kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah ; atau </li></ul></ul><ul><ul><li>jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri inti/ core industries – yang menjadi “fokus perhatian,” industri pendukungnya/ supporting industries , dan industri terkait/ related industries ), pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/ teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/ bridging institutions (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai ( value adding production chain). </li></ul></ul><ul><li>“ Inti, pendukung, atau terkait” sama pentingnya , bukan menunjukkan yang satu lebih penting dari yang lain; </li></ul><ul><li>Pelaku dengan beragam skala usaha (kecil, menengah, besar) berperan pada posisi masing-masing yang paling tepat . </li></ul>
  13. 13. SKEMATIK MODEL GENERIK KLASTER INDUSTRI Institusi Pendukung (Supporting Institutions) Industri Inti (Core Industry) Pembeli (Buyer) Industri Pemasok (Supplier Industry) Industri Terkait (Related Industry) Industri Pendukung (Supporting Industry)
  14. 14. “ CIRI” PENDEKATAN KLASTER INDUSTRI: <ul><li>Market-driven – berfokus pada upaya mempertemukan sisi permintaan dan penawaran ekonomi secara bersama untuk bekerja secara lebih efektif. </li></ul><ul><li>Inclusive – mencakup perusahaan baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, serta para pemasok dan lembaga-lembaga ekonomi pendukung. </li></ul><ul><li>Collaborative – sangat menekankan solusi kolaboratif pada isu-isu daerah oleh para partisipan yang termotivasi oleh interesnya masing-masing. </li></ul><ul><li>Strategic – membantu para stakeholder untuk menciptakan visi strategis daerahnya menyangkut ekonomi generasi berikutnya atas dasar kesepakatan bersama dari beragam pihak yang berbeda, dan mendorong motivasi serta komitmen untuk melakukan tindakan. </li></ul><ul><li>Value-creating – memperbaiki kedalaman (dengan pemasok yang lebih banyak) dan cakupan (dengan menarik lebih banyak industri) untuk meningkatkan pendapatan daerah. </li></ul>U.S. Economic Development Administration (1997):
  15. 15. ESENSIAL: PERUBAHAN PARADIGMA KLASTER INDUSTRI SEKTORAL Himpunan Lintas Sektor Sinergi Sektor Terisolasi Keterkaitan Rantai Nilai + Sektor Terisolasi Sektor Terisolasi
  16. 16. KLASTER INDUSTRI DAN DAYA SAING Kemajuan Iptek, Inovasi EBP Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Klaster Industri Antar Negara Daerah Nasional Klaster Industri Daerah
  17. 17. KLASTER INDUSTRI ~ PENDEKATAN RANTAI NILAI Akses Pengetahuan, Teknologi & Keahlian Akses Pendanaan Akses kepada Pasar Global Membangun Keterkaitan dan Infrastruktur Sistem dengan Keterkaitan yang Lemah Fokus pada Kekuatan (Potensi Terbaik Setempat) Sistem dengan Keterkaitan yang Lebih Kuat Menumbuhkembangkan “ Pertumbuhan” & “Sebaran” Potensi bagi Pertumbuhan cepat Industri “Besar” IKM/UKM Keterangan: Fokus pada ”Rantai Nilai Klaster Industri” dengan dukungan potensi terbaik spesifik lokal/daerah. Litbangyasa Pendanaan Demand Relung Pasar Sumber daya Supply
  18. 18. MENGAPA KLASTER INDUSTRI: KONSEP KLASTER INDUSTRI DAN KEMANFAATANNYA Manfaat Bagi Pelaku Bisnis Manfaat bagi Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang Manfaat Bagi Perkembangan Inovasi Manfaat bagi Pembuat Kebijakan dan Stakeholders lain Potensi Daya Saing Atas Perkembangan Kapasitas inovasi Kolaborasi Sinergis Sesuai Kompetensi MANFAAT PLATFORM KLASTER INDUSTRI Keterkaitan dan Dukungan bagi Peningkatan Rantai Nilai Tambah Peran dan Intervensi yang Lebih Tepat EKONOMI EKSTERNAL PATH DEPENDENCE LINGKUNGAN INOVASI KOMPETISI KOOPERATIF PERSAINGAN/ RIVALITAS EFISIENSI KOLEKTIF TINDAKAN KOLEKTIF Teori/ Konsep Industrial District
  19. 19. MANFAAT UMUM Pengakuan nasional dan internasional Meningkatkan produktivitas Memperbaiki infrastruktur keras dan lunak daerah Menciptakan keragaman sumber tenaga terampil yang lebih besar Aliansi strategis nasional maupun internasional Membantu mengurangi kekhawatiran persaingan antar-industri Berbagi informasi Kerjasama bisnis untuk memperkuat industrinya Mempengaruhi hubungan pemasok dan pembeli Memfasilitasi pengembangan tingkat kompetensi yang lebih tinggi Pemasaran bersama Memperoleh manfaat ekonomi dari skala (Membantu pencapaian skala ekonomi / economies of scale ) Menghimpun sumber daya kolektif Membantu pengembangan agenda bersama Meningkatkan pertambahan nilai Memungkinkan suatu kerangka bagi kolaborasi
  20. 20. MANFAAT “PENDEKATAN KLASTER” <ul><li>Keterlibatan dalam dialog konstruktif atau proses partisipatif antara pelaku bisnis, pemasok kunci, pembeli dan stakeholder kunci lain di daerah. </li></ul><ul><li>Memperkuat keterkaitan yang saling menguntungkan antar stakeholder , seperti misalnya antara penyelenggara pendidikan dengan industri, penyedia teknologi dengan pengguna, investor dan lembaga keuangan/pembiayaan dengan perusahaan yang ada atau yang baru, dan lainnya. </li></ul><ul><li>Penyediaan kerangka penyediaan infrastruktur yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. </li></ul><ul><li>Memungkinkan investasi infrastruktur informasi yang terakseskan dan mempunyai daya dongkrak (leverage impact) signifikan untuk meningkatkan kinerja klaster. </li></ul><ul><li>Memfasilitasi penyesuaian sistem administratif layanan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas klaster. </li></ul>Pendekatan klaster dapat mencapai suatu dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi daerah melalui: Sumber : Diadopsi dari Roelandt dan den Hertog (1998) :
  21. 21. PERAN KI DALAM MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH <ul><li>Investasi inward yang berkualitas </li></ul><ul><li>Capaian ekspor </li></ul><ul><li>Perusahaan yang mampu </li></ul><ul><li>bersaing secara global </li></ul><ul><li>Pengembangan/penumbuhan </li></ul><ul><li>perusahaan pemula (baru) </li></ul><ul><li>Peningkatan inovasi </li></ul><ul><li>Perkembangan perusahaan setempat </li></ul>Keunggulan Daya Saing Daerah Mendorong Perkembangan Ekonomi <ul><li>Pengembangan infrastruktur </li></ul><ul><li>Spin-off / spin out litbang </li></ul><ul><li>dan pengetahuan </li></ul><ul><li>Capaian ekspor </li></ul><ul><li>Pasar tenaga kerja yang kompetitif </li></ul><ul><li>Industri berbasis pengetahuan/teknologi </li></ul><ul><li>Keterampilan tinggi </li></ul>Membangun Kekuatan Daerah Peningkatan Capaian dan Peningkatan Kapasitas Klaster-klaster Industri
  22. 22. CONTOH MANFAAT BAGI UKM <ul><li>Skala Ekonomi : Membuka peluang dan secara empiris sudah terbukti sebagai suatu alat ( means ) yang baik untuk mengatasi hambatan akibat ukuran (skala bisnis) UKM dan berhasil mengatasi persaingan dalam suatu lingkungan pasar yang semakin kompetitif . Pendekatan ini membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalinnya jaringan bisnis, sehingga UKM individual dapat mengatasi masalah akibat ukuran (skala) dan memperbaiki posisi kompetitifnya; </li></ul><ul><li>Akses terhadap Sumber Produktif dan Pasar : Melalui kerjasama horizontal (misalnya bersama UKM lainnya yang menempati posisi yang sama dalam mata-rantai nilai/ value chain ) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil individual dan dapat memperoleh pembelian input dalam skala yang ekonomis, mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan, dan menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order skala besar; </li></ul>
  23. 23. CONTOH MANFAAT BAGI UKM (lanjutan) <ul><li>Spesialisasi / Kompetensi : Melalui kemitraan horizontal ataupun integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata-rantai nilai), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan ke bisnis intinya dan memberi peluang ekonomi eksternal atas ketersediaan tenaga kerja yang lebih terspesialisasi; </li></ul><ul><li>Proses Pembelajaran : Kerjasama antar-perusahaan juga memberi kesempatan tumbuhnya ruang belajar secara kolektif dimana terjadi pengembangan saling-tukar pendapat dan saling-bagi pengetahuan dalam suatu usaha kolektif untuk meningkatkan kualitas produk dan pindah ke segmen pasar yang lebih menguntungkan; </li></ul><ul><li>Efisiensi Kolektif (dari Ekonomi Eksternal dan Tindakan Kolektif) : Selain itu, jaringan bisnis di antara perusahaan, penyediaan jasa layanan usaha (misalnya institusi pelatihan, sentra teknologi, dan sebagainya) dan perumus kebijakan lokal, dapat mendukung pembentukan suatu visi pengembangan bersama di tingkat lokal dan memperkuat tindakan kolektif untuk meningkatkan Daya saing UKM. </li></ul>
  24. 24. BEBERAPA PRAKARSA YG DILAKUKAN DI SUMEDANG DENGAN MITRA KERJA : <ul><ul><li>Grand Strategy : Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten (dengan pengembangan klaster-klaster industri sebagai platform program) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembentukan Lembaga Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kab. Sumedang </li></ul></ul><ul><ul><li>Prakarsa-prakarsa klaster industri (beberapa klaster industri dengan basis pangan olahan dan industri kerajinan kayu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Revitalisasi “Saung Budaya” (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendampingan kelompok perajin kayu (ukiran) dan PJPB (BDSP) Ikopin </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan KAS (Kawasan Agroteknologi Sumedang) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahun 2004: tindak lanjut dan perluasan program, antara lain: satu paket program khusus BPPT (beberapa kegiatan), dan program dampingan dari Pemda </li></ul></ul>
  25. 25. MAPPING KLASTER INDUSTRI BERBASIS KAYU CIBEUSI SUMEDANG Toko Bahan bangunan Tanjungsari Usaha Besi Tempa Cibeusi Jasa Pengiriman Swasta Sentra Industri Kerajinan Kayu Cibeusi, Sumedang BNI 46 Outlet di Bali Eksportir dr Jkt PT Perhutani PT Propan BPPT PT Perhutani Disperindag Dinas UKM LIPI - Subang Bapeda Industri Kayu Cimasuk Industri Kayu Cipacing Pasaraya Grande Jakarta Outlet di Kemang Jakarta PT. Al-Ihsan Kriya Nusantara PT. Al-Ihsan Kriya Nusantara Broker Eksportir Art Shop di Bandung Batam Kalimantan Pemasok Pasar Industri terkait Industri pendukung Lembaga Pendukung
  26. 26. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK (DARI BEBERAPA PENGALAMAN BPPT) <ul><li>Hambatan terbesar : struktur penganggaran & bureaucratic rigidity . </li></ul><ul><li>Faktor Keberhasilan yang penting : </li></ul><ul><ul><li>Potensi lokal yang “khas/unik”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehendak/motivasi kuat pelaku bisnis dan mitra kerja (terutama untuk berubah ke arah perbaikan); </li></ul></ul><ul><ul><li>Local champions ~ Individu setempat dengan kepeloporan tinggi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Konteks (dan/atau faktor) kolaborasi dalam pengembangan UKM semakin menentukan keberhasilan di arena persaingan global (tetapi bukan karena euforia atau sentimentalisme atas “usaha kecil”); </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlunya “platform bersama” (common platform) untuk membangun sinergi peningkatan daya saing UKM. </li></ul></ul><ul><li>Tantangan terbesar : </li></ul><ul><ul><li>Perubahan paradigma (personil internal & mitra kerja dan pola sektoral yang masih sangat terkotak-kotak). Perlu perbaikan paradigma (pola pikir, sikap dan tindakan) segenap aktor/pelaku (pelaku bisnis, pihak non-pemerintah, pemerintah) dalam menjalankan peran masing-masing; </li></ul></ul><ul><ul><li>Komitmen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsistensi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Semakin siap dengan beragam paradoks dari perubahan. </li></ul></ul>
  27. 27. DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>Kekuatan </li></ul><ul><li>Mayoritas penduduk desa merupakan usia angkatan kerja (produktif) mencapai 66,06 % </li></ul><ul><li>Potensi sumber daya alam desa yang cukup melimpah dan beberapa potensi unggulan khas </li></ul><ul><li>Masih terpeliharanya budaya gotong royong </li></ul><ul><li>Kelemahan </li></ul><ul><li>Kualitas sumber daya aparatur desa belum optimal </li></ul><ul><li>Penduduk miskin yang berada di pedesaan masih cukup besar </li></ul><ul><li>Sarana infrastruktur pedesaan masih terbatas </li></ul><ul><li>Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. </li></ul>
  28. 28. <ul><li>Peluang </li></ul><ul><li>Adanya Dana Alokasi Desa (baik umum maupun khusus yang setiap tahunnya makin meningkat) serta adanya tunjangan bagi aparatur desa </li></ul><ul><li>Adanya program Raksa Desa serta program SKPD lainnya yang masuk desa </li></ul><ul><li>Adanya pembinaan yang intensif dari tingkat kecamatan dan kabupaten </li></ul><ul><li>Terbukanya pasar bagi produk-produk lokal yang mempunyai keunggulan khas </li></ul><ul><li>Ancaman </li></ul><ul><li>Berkembangnya budaya konsumeristif </li></ul><ul><li>Meningkatnya harga kebutuhan pokok </li></ul><ul><li>Belum optimalnya koordinasi antar sektor (SKPD) dalam mendorong pembangunan desa </li></ul><ul><li>Globalisasi dan perdagangan bebas </li></ul>
  29. 29. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>1. Tingginya Angka Kemiskinan </li></ul><ul><li>Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan Jmlh perkembangan pddk miskin dengan berbagai alasan terus meningkat </li></ul>42.448 1.701 PRA KS Tahun 2002 40.747 KS.I 65.453 KS.I 51.539 KS.I 48.016 KS.I 44.184 KS.I 74.145 54.084 49.621 45.873 Total 8.692 2.545 1.605 1.689 1. PRA KS PRA KS PRA KS PRA KS Tahun 2006 Tahun 2005 Tahun 2004 Tahun 2003 No
  30. 30. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>2. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar </li></ul><ul><li>Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar </li></ul>1056 Rusak Berat 3 963 Rusak Sedang 2 693 Rusak Ringan 1 Jumlah Total Kondisi No
  31. 31. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>3. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan Desa </li></ul><ul><li>Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur jalan Desa sebagai berikut : </li></ul>13,773 km 13,773 km Jalan tanah 4 1.714,668 km 1.692,208 km Panjang Total 436,898 km 253,925 km 36,761 km 2005 2006 Kondisi Jalan No 436,898 km Jalan berbatu 3 253,925 km Jalan beraspal Rusak 2 36,761 km Jalan beraspal baik/sedang 1
  32. 32. KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANG <ul><li>4. Tingginya Jumlah Pengangguran dipedesaan </li></ul><ul><li>5. Rendahnya Akses Lapangan Pekerjaan dan akses ekonomi di pedesaan </li></ul><ul><li>6. Semakin berkurangnya Luas Lahan Areal pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di pedesaan. </li></ul><ul><li>( Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sumedang sebagian besar terkonsentrasi di sektor pertanian sebanyak 44,4% diikuti oleh sektor perdagangan besar/kecil, hotel dan restoran sebesar 19% sektor industri 17,10% dan sektor pemerintahan dan hankam 15,94% dari total jumlah penduduk. ) </li></ul><ul><li>7. Kondisi Gizi Buruk dan rentannya masalah kesehatan </li></ul><ul><li>Dan sejumlah permasalahan lain yang melingkupi masyarakat ditingkat pedesaan. </li></ul><ul><li>Sumuanya itu membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Sumedang </li></ul>
  33. 33. PROSPEK PEMBANGUNAN DESA KE DEPAN DI KAB. SUMEDANG <ul><li>Pembangunan desa ke depan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka semangat otonomi desa </li></ul><ul><li>Pembangunan desa perlu ditopang oleh kuatnya modal sosial masyarakat desa </li></ul><ul><li>Berbagai bantuan ke desa hendaknya ditempatkan sebagai sebuah stimulan </li></ul><ul><li>Pembangunan desa harus didasarkan pada sebuah perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah </li></ul><ul><li>Perencanaan jangka menengah desa di Kabupaten Sumedang dituangkan dalam sebuah Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa (RUPOD) </li></ul>
  34. 34. <ul><li>VISI PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN SUMEDANG : </li></ul><ul><li>“ Terwujudnya Akselerasi Pengembangan Otonomi Desa Guna Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2008“ </li></ul><ul><li>VISI KABUPATEN SUMEDANG : </li></ul><ul><li>“ Terwujudnya Kabupaten Sumedang sebagai daerah Agribisnis dan Pariwisata yang didukung oleh masyarakat beriman dan bertakwa, yang maju dan mandiri, sehat, demokratis, berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi hukum “ </li></ul>
  35. 35. AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS OTONOMI DESA PERLU DIDUKUNG MELALUI <ul><li>P eningkatkan Kapasitas Menejemen Pemerintahan Desa & Menejemen Pemb. Desa </li></ul><ul><li>P eningkatkan dan Pe ngem bangan Kualitas SDM masy. Desa melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill </li></ul><ul><li>P eningkatkan Kapasitas Pemb erdayaan Masyarakat Desa dalam mengelola berbagai potensi dan komoditas unggulan yg dimiliki </li></ul>
  36. 36. PERSPEKTIF PENGUATAN PEMBANGUNAN DESA DARI SUDUT PANDANG PEMERINTAH DAERAH DIWUJUDKAN MELALUI DESENTRALISASI FISKAL <ul><li>Dari sejak Tahun 2003 Pemerintah Sumedang dalam mengisi diskresi otonomi Daerahnya telah melakukan langkah-langkah penguatan kepada desa melalui Desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Perimbangan Desa pada saat itu, yang kemudian sekarang disebut dengan istilah DADU ( Dana Alokasi Desa Umum ) DAK </li></ul><ul><li>Desentralisasi Fiskal tersebut dari tahun ketahun menunjukkan kcenderungan peningkatan yang cukup signifikan </li></ul>
  37. 37. DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT YANG DIHARAPKAN <ul><li>Konteks pembangunan desa dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencari terobosan kreatif dan inovatif untuk mengimbangi upaya pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan, melalui kebijakan Desentralisasi fiskalnya, sehingga tidak ada kesan masy. Hanya berharap dari apa yang diberikan oleh pemerintah daerah. </li></ul><ul><li>Masyarakat diharapkan pula mampu mengarahkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik melalui dana desentralisasi fiskal desa maupun bantuan keuangan lainnya yang diorientasikan ke desa, kearah pengembangan ekonomi produktif yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. </li></ul><ul><li>Masyarakat Diharapkan pula mampu menggali berbagai potensi yang dimiliki berbasis keunggulan desa masing-masing melalui pemetaan potensi yang berbasis data aktual desa, untuk mengisi diskresi otonomi desa sebagimana yang telah diarahkam dalam RUPOD untuk mewujudkan kemandirian desa yang sesungguhnya melalui pendekatan 5 aktifitas social enginering </li></ul>
  38. 38. DENGAN DEMIKIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BERBASIS PEDESAAN DIORIENTASIKAN UNTUK <ul><li>Mampu menyeimbangkan upaya pemangunan desa dalam konteks otonomi desa melalui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui kebijkan desentralisasi fiskal ke desa maupun bantuan keuangan desa lainnya yang diimbangi oleh kesiapan Masyarakat di tingkat pesedaan untuk memberdayakan diri dan potensi yang dimilikinya secara optimal, yang diarahkan pada pengembangan ekonomi produktif. </li></ul><ul><li>Mampu merubah mainset berfikir masyarakat bahwa dalam konteks pemb. desa masyarakat hrs berperan aktif, berfikir kreatif dan inovatif yang mendorong kemajuan desa dalam mengisi diskresi otonominya dengan berbasiskan potensi riil dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dgn majunya desa akan memperkuat majunya daerah, kuatnya desa akan memperkuat daerah </li></ul>
  39. 39. <ul><li>Pe ningkatan Kapasitas menejemen Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa melalui kebijakan : </li></ul><ul><li>1. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa, melalui program : </li></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi dan Klasifikasi kewenangan yang dimiliki oleh Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyusunan Perangkat Legislasi dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Kewenangan Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Supra Desa kepada Desa. </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerin tah Desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Penataan organisasi Pemerintahan Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi ketatalaksanaan admin itrasi pemerintahan Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengembangan budaya organisasi pada pemerintahan Desa. </li></ul></ul></ul>
  40. 40. <ul><li>3. Peningkatan pembinaan aparat pemerintahan desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Penataan personil pemerintahan desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan kualitas SDM aparat Desa melalui pendidikan dan pelatihan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengembangan kompetensi aparat Desa. </li></ul></ul></ul><ul><li>4. Peningkatan efektivitas penerimaan dan pengelolaan keuangan/pembiayaan Desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan bagi aparat Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyempurnaan perangkat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyempurnaan manajemen dan sistem penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan desa. </li></ul></ul></ul>
  41. 41. <ul><li>5. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan perlengkapan / sarana dan prasarana pemerintahan desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa. </li></ul></ul></ul><ul><li>6. Peningkatan efektivitas fu ngsi perencanaan melalui : </li></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi pelaksanaan fungsi LPMD sebagai lembaga perencana di tingkat desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi dan efektivitas forum Musyawarah Pembangunan tingkat Desa. </li></ul></ul></ul>
  42. 42. <ul><li>7. Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintah Supra Desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. </li></ul></ul></ul><ul><li>8. Mengoptimalkan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan di tingkat Desa, melalui program : </li></ul><ul><ul><ul><li>Penyempurnaan/penyesuaian Perda tentang BPD; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optimalisasi pelaksanaan fungsi representasi BPD; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan kompetensi legislasi anggota BPD. </li></ul></ul></ul><ul><li>9. Pendayagunaan fungsi dokumentasi dan kearsipan, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan ketatausahaan administrasi desa; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peni ngkatan kualitas pengarsipan administrasi desa. </li></ul></ul></ul>
  43. 43. <ul><li>P eningkatkan dan Pe ngembangan Kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill masy Desa , melalui kebijakan : </li></ul><ul><li>1. Peningkatan kualitas pendidikan individu masyarakat perdesaaan, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di pedesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di pedesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan pendidikan kejuruan yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal pedesaan. </li></ul></ul><ul><li>2. Peningkatan kualitas kesehatan individu masyarakat perdesaan, melalui program : </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di pedesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan kualitas layanan kesehatan di pedesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan gizi masyarakat Desa, khususnya anak balita dan ibu hamil; </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbaikan sanitasi lingkungan perdesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan perilaku sehat masyarakat Desa. </li></ul></ul>
  44. 44. <ul><li>3. Peningkatan kualitas ekonomi khususnya kemampuan daya beli perorangan masyarakat Desa, melalui program : </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di perdesaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan kawasan agrobisnis dan agro wisata berbasis kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyertaan investasi masyarakat Desa dalam kegiatan usaha agrobisnis dan pariwisata; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan usaha ekonomi lokal pedesaan berdasarkan keunggulan produk lokal dan wilayah ( one village - one product ). </li></ul></ul>
  45. 45. <ul><li>Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kebijakan : </li></ul><ul><li>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa serta kesadaran berpolitik, melalui program : </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan peran serta seluruh stakeholder desa dalam proses perencanaan di tingkat Desa (Musrenbang Tingkat Desa); </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan peran serta langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa melalui kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan peran serta dan akses perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan poltik lokal dan nasional. </li></ul></ul>
  46. 46. <ul><li>2. Peningkatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><li>Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. </li></ul></ul><ul><li>3. Peningkatan hubungan berpemerintahan antara pemerintahan Desa dengan masyarakat yang sinergis dan harmonis, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan sosialisasi program-program pembangunan di tingkat desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan responsibilitas Pemerintah Desa terhadap masalah-masalah kemasyarakatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan kualitas layanan administrasi bagi masyarakat di tingkat desa. </li></ul></ul><ul><li>4. Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui p rogram : </li></ul><ul><ul><li>Pengembangan manajemen informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan akseptabilitas pemerintah desa. </li></ul></ul>
  47. 47. PENUTUP <ul><li>Faktor “lokalitas” sangat penting di era global. Agenda pembangunan ekonomi daerah/lokal perlu: </li></ul><ul><ul><li>Bertumpu pada potensi terbaik setempat  potensi keunggulan </li></ul></ul><ul><ul><li>perlu memiliki fokus strategis </li></ul></ul><ul><ul><li>(yang sekaligus dapat) menjadi agenda kolektif multipihak untuk bersinergi </li></ul></ul><ul><li>Perlu terus mendorong prakarsa lokal & proses partisipatif dalam pembangunan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesadaran agar pengetahuan/teknologi dan inovasi semakin menjadi elemen kunci pembangunan ekonomi setempat. </li></ul><ul><li>Pendekatan Klaster Industri merupakan suatu alternatif platform bersama (common platform) multi pihak bagi peningkatan daya saing UKM dan daerah. </li></ul>
  48. 48. <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul><ul><li>SELAMAT MELAKSANAKAN KKN </li></ul><ul><li>SEMOGA SUKSES </li></ul><ul><li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Kabupaten Sumedang </li></ul><ul><li>Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang </li></ul>

×